A. CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

A.

CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 I. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Nasional

No

Jenis Pelayanan Dasar

1

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

2

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak

3

Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa

4

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Realisasi Sleman Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2013

Target Slema n 2015

Nilai

Anggaran

100%

100

41.513.000

100 %

2013

100%

100

18.053.000

100 %

2013

100%

100

43.496.000

100 %

2013

100%

100

48.001.600

Indikator

Nilai

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100 %

RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017

Ket.

1

II. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 Tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota Nasional No

1

2

3

Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Dokumen Kependudukan

Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat

Bidang Sosial


Target Slema n 2015

Nilai

100%

100

100 %

2015

99%

98,17

90%

2020

90%

98,93

70%

2020

85%

103,3 3

100 %

2015

100%

100

303.628.000

1

2015

3%

3,88

1.072.572.250

1

2014

1%

0,86

4.177.672.000

80%

2015

36,08 %

18,04

659.370.400

75%

2015

95%

87,10

1.306.084.700

85%

2015

36,36 %

62,50

-

90%

2015

66,67 %

50

-

Indikator

Nilai

1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 3. Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran 4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian 5. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota 6. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 7. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota 8. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota 9. Tngkat Waktu Tanggap 10.Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang memenuhi standar kualifikasi 11.Jumlah mobil Pemadam Kebakaran di atas 3000 5000 Ltr Pada WMK

100 %

Ketera ngan

Anggaran

774.124.000

537.364.000


2

III.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Nasional

No

1

Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Dasar

Realisasi Sleman Target Slema n 2015 96,5%

96,7 7

Indikator

Nilai

1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. 2. Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. 4. Cakupan pelayanan Ibu Nifas 5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 6. Cakupan kunjungan bayi.

95%

Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2015

80%

2015

100%

100

90%

2015

96%

99,9 9

7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). 8. Cakupan pelayanan anak balita.

9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. 10.Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawat anat 11.Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 12.Cakupan peserta KB Aktif

13.Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit

Nilai

Ket.

Anggaran

1.075.787.950

90%

2015

90%

95,1 7

80%

2010

100%

100

90%

2010

95%

97,6 1

80.044.000

100 %

2010

100%

100

60.373.000

90%

2010

90%

92,2 8

--

100 %

2010

100%

100

901.350.000

100 %

2010

100%

100

258.168.600

100 %

2010

100%

100

383.971.426

70%

2010

84%

83,0 6

-

2010


Gabun g dengan indicat or 1-5

Gabun g dengan indicat or 1-5 dan 8

-

3

Nasional No

2


Pelayanan Kesehatan Rujukan

3

Penyelidikan

4

Promosi

Indikator


Target Slema n 2015

Nilai

Anggaran

≥3

3,85

258.250.000

100 %

2010

>85

22,0 9

100 %

2010

87%

47,2 1

Nilai

Ket.

A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun B. Penemuan Penderita Pneumonia Balita C. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif D. Penderita DBD yang Ditangani

100 %

100 %

2010

100%

100

461.774.000

E. Penemuan Penderita Diare

100 %

2010

100%

77,6 2

---

14.Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100 %

2015

100%

100

15.Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien 16.Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab./kota 17.Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 18.Cakupan Desa Siaga Aktif

100 %

2015

100%

100

100 %

2015

100%

100

750.899.000

100 %

2015

100%

100

247.037.500

80%

2015

75%

94,1 9

99.701.500

493.724.000

Gabun g dengan indicat or 13.B

28.770.728.000


4

IV.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 Tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Nasional

No

1

2

3


Pelaksanaan program/kegiata n bidang sosial

Penyediaan sarana dan prasarana sosial

Penanggulangan korban Bencana

Realisasi Sleman Batas Waktu Pencapaia n (Tahun) 20082015

Target Slema n 2015 75%

79,36 %

8.716.966.750

80%

20082015

60%

4,48%

3.590.029.000

80%

20082015

58%

100%

255.001.000

60%

20082015

55%

100%

-

80%

20082015

100%

0

231.681.500

80%

20082015

-

0

-

Indikator

Nilai

1. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. 2. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. 3. Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 4. Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 5. Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 6. Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/ kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

80%

Nilai

Ket.

Anggaran


5

Nasional No

4


Indikator

Nilai

Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial

7. Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

40%


Target Slema n 2015

Nilai

Anggaran

12%

65,73

978.275.000

Ket.

V. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 Tentang SPM Bidang Perumahaan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Nasional No

1

2


Rumah Layak Huni dan Terjangkau

Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)


Target Slema n 2015

93,14 %

97,7%

70%

20092025

58,08 %

77,53 %

1005

20092025

89,20 %

68,96 %

Indikator

Nilai

1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni 2. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau 3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Sarana Prasarana Utilitas

100 %

Nilai

Anggaran

Ket.

6.411.163.500

8.997.235.000


6

VI.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban Kekerasan Nasional N o


1

Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

2

Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Realisasi Sleman Target Slema n 2015 100

100%

Indikator

Nilai

1. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/lapo ran masyarakat 2. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) Cakupan RSU Vertikal/RSUD/ RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan

100%

Batas Waktu Pencapaia n (Tahun) 2015

100%

2015

100

100%

100%

2015

100

100%

Nilai

Anggaran

Ketera ngan

638.824.500

100%

2015

100

1250 %

100%

2015

100

100%


7

Nasional N o

3


Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan


725%

Indikator

Nilai

Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit 3. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih 4. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani

100%


100%

2015

100

133%

75%

2015

75

100%

100%

2015

100

100%

75%

2015

75

133%

100%

2015

100

100%

Nilai

Anggaran

Ketera ngan

244.634.500


8

Nasional N o


4

Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Indikator 5. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menanggani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak 6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Realisasi Sleman Target Slema n 2015

80%


80

107%

100%

2015

38

35%

100%

2015

100

100%

100%

2015

150

150%

100%

2015

100

100%

100%

2015

100

100%

100%

2015

100

100%

50%

2015

50

200%

Nilai

Nilai

Anggaran

Ketera ngan

368.835.500

87.520.000


9

Nasional N o

5


Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan


100%

Indikator

Nilai

Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 7. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 8. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial

100%


50%

2015

50

200%

100%

2015

100

100%

Nilai

Anggaran

Ketera ngan

112.066.500

100%

2015

100

100%

VII.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 Tentang SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota Nasional

No

1


Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS


Target Sleman 2015

100 %

100 %

Indikator

Nilai

1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%) 2. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%) 3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%

100 %

Nilai

Anggaran

3,5

0,62

404.063.100

2014

65

79,14

390.394.500

2014

5

8,18

257.432.500


Ket.

10

Nasional No


2

Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi

3

Penyediaan Informasi Data Mikro

Indikator

Nilai

4. Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB) berKB (70%) 5. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berKB (87%) 6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyu luh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan 7. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyu luh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan 8. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun 9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun

100 %

100 %


Target Sleman 2015 70

88,09

2014

87

87,00

Nilai

Anggaran

Ket.

550.357.500

100 %

2014

1 PLB untuk 2 desa

103.724.000

100 %

2014

1 PPKBD di setiap desa

100

308.724.000

100 %

2014

30

100

134.844.000

100 %

2014

100

100

353.668.000


11

VIII. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota Nasional No

1

Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota

Indikator

1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil; 2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; 3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; 4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;

Realisasi Sleman

Nilai

Batas Waktu Pencapaia n (Tahun)

Target Slema n 2015

Nilai

Anggara n

100%

-

73,45 %

-

80,6%

-

86,18 %

-


Keterang an

12

Nasional No


Indikator

5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan 6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran 7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik 8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masingmasing sebanyak 40% dan 20% 9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masingmasing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn

Realisasi Sleman

Nilai


Target Slema n 2015

100%

Nilai

Anggara n

100%

-

51,82 %

-

96,32 %

-

85%

-

54,29 %

-


Keterang an

13

Nasional No


Indikator

10.Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik 11.Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; 12.Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik 13.Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembang-kan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; 14.100 bila kab/ kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif 50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan 15.0 bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

Realisasi Sleman

Nilai


Target Slema n 2015

Nilai

Anggara n

92,05 %

-

100%

83,64 %

83,64%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-


Keterang an

14

Nasional No

2


Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan

Indikator

16.Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan; 1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik 2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; 3. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; 4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; 5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil

Realisasi Sleman

Nilai


Target Slema n 2015

Nilai

Anggara n

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Keterang an

15

Nasional No


Indikator

6.

7. 8. 9.

pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas I - II : 18 jam per minggu Kelas III : 24 jam per minggu Kelas IV – VI : 27 jam per minggu

10.Kelas VII – IX : 27 jam per minggu 11.Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku 12.Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya 13.Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik 14.Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester 15.Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester

Realisasi Sleman

Nilai


Target Slema n 2015

Nilai

Anggara n

100%

-

-

1005

87,28 % 71,37 % 71,37 %

87,28%

85,45 % 100%

85,45%

-

-

-

-

-

-

-

-

100% 100% 100%

Keterang an

71,37% 71,37%

-


16

Nasional No


Indikator

Realisasi Sleman

Nilai


Target Slema n 2015

16.Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaiakan Kelas (UKK) serta Ujian Akhire (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau 17.Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

IX.

1

-

-

-

-

Keterang an

PerMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang perubahan Atas Lampiran PerMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/MEN/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Nasional

No

Nilai

Anggara n


Pelayanan Pelatihan Kerja

2

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

3

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial


84,9 1

80,3 1

Indikator

Nilai

1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

75%


60%

2016

70

60%

2016

60

70%

2016

70

94,8 6

229.932.000

50%

2016

85

95,8 3

20.229.500

Nilai

Anggaran

Ket.

2.516.151.000

61.760.000


17

Nasional No


4

Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

5

Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Indikator

Realisasi Sleman Target Slema n 2015

50%


45%

50%

Nilai

Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek 1. Besaran pemeriksaan perusahaan 2. Besaran pengujian peralatan di perusahaan

Nilai

Anggaran

60

60,1 0

180.157.500

2016

40

47,5 8

182.495.000

2016

35

24,5 6

101.840.500

Ket.

X. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informatika Nasional No

1

2


Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasiona

Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)

Indikator 1. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui: a. Media Massa seperti majalah, radio, dan televisi b. Media Baru seperti website (media online) c. Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat d. Media interpersonal seperti saraseha, ceramah/diskusi dan lokakarya e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Kecamatan

Realisasi Sleman Batas Waktu Pencapaian (Tahun)

Target Sleman 2015

100 %

2014

100 %

Nilai

Nilai

Anggaran

12x/ta hun

381

707.700.000

2014

Setiap hari

365

74.022.500

100 %

2014

12x/ta hun

4

91.411.000

100 %

2014

6

49.150.500

100 %

2014

12x/ta hun per kecama tan 12x/ta hun

40

738.000.000

50%

2014

19

77.385.000

50 dari total kecama tan


Ket

18

XI.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nasional

N o

1

2


Sumber Daya Air

Jalan

Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat

Jaring an

Aksesbilita s

Mobilitas

Keselamat an

Ruas

Kondisi Jalan

Kecepatan

3

Air minum

Cluster Pelayanan


Target Slema n 2015

Nilai

Anggara n

-

-

-

70%

2014

-

76

-

100 %

2014

100

100

100 %

2014

170

200

60%

2014

62,54

69,67

Indikator

Nilai

1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. 2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. 3. Tersedianya jalan yang menghubungk an pusatpusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/ko ta. 4. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. 5. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat 6. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. 7. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana 8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem

100 %

Keteranga n

55.903. 173.510

60%

2014

62,54

69,67

60%

2014

62,54

69,67

40%

2014

50,15

49,83

8.680.0 01.600


19

Nasional N o


Indikator

Realisasi Sleman Batas Waktu Pencapaia n (Tahun)

Target Slema n 2015

Nilai

Anggara n

50% 70% 80% 100 % 60%

2014

81

20,32

-

5%

2014

5,10

4,96

-

20%

2014

17,64

20,15

-

70%

2014

42,20

27,11

-

50%

2014

52

49,95

11.161. 811.500

10%

2014

41

56,91

-

Nilai

Keteranga n

Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari

4

Penyehat an Lingkung an Pemukim an (Sanitasi Lingkung an dan Persampa han

Buruk Sedang Baik Sangat Baik Air Limbah Permukiman

Pengelolaan Sampah

Drainase

5

Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

9. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. 10.Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ka wasan/kota 11.Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. 12.Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. 13.Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun 14.Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.


20

Nasional N o

6


Penataan Banguna n dan Lingkung an

Izin Mendirikan Bangunan

Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)

7

Jasa Konstruk si

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Sistem Informasi Jasa Konstruksi

8

Penataan Ruang

Informasi Penataan Ruang

Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR

Izin Pemanfaatan Ruang


Target Slema n 2015

Nilai

Anggara n

100

90,88

-

100 %

2014

100

100

-

100 %

2014

100

91,33

111.243 .000

100 %

2014

52

57,14

-

100 %

2014 (Kab./Kot a dan kecamata n) 2014 (keluraha n)

100

100

1.068.6 95.950

-

-

-

2014

100

47,83

35.104. 000

Indikator

Nilai

15.Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/ko ta. 16.Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota 17.Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap. 18.Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun 19.Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/ko ta beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital 20.Terlaksanany a penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.

100 %

100 %

100 %


Keteranga n

21

Nasional N o


Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

XII.

Realisasi Sleman Batas Waktu Pencapaia n (Tahun) 2014 (Kabupate n/kota)

Target Slema n 2015

Nilai

100%

100

371.339 .500

100 %

2014 (Kabupate n/kota dan Kecamata n)

100%

100

-

25%

2014

30%

30,03

3.681.8 05.500

Indikator

Nilai

21.Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/ko ta beserta rencana rincinya 22.Terlaksanaka nnya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja 23. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

100 %

1


Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian

Keteranga n

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 Tentang SPM Bidang Kesenian Nasional

No

Anggara n

Target Sleman 2015

Nilai

100

53

100 %

2014

100

100 % 100 %

2014 2014

Indikator

Nilai

Cakupan Kajian Seni (50%) 2. Cakupan Fasilitasi Seni (30%) 3. Cakupan Gelar Seni (75%) 4. Misi Kesenian

100 %

1.


Ket.

Anggaran 41.375.000

APBD

238

441.625.000

APBD

100

100

593.965.010

APBD

100

100

21.000.000

APBD


22

Nasional Jenis Pelayanan Dasar

No

2

Sarana dan Prasaran

Indikator 5.

6. 7.

XIII.

Realisasi Sleman

Nilai

Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%) Cakupan Tempat (100%) Cakupan Organisasi (34%)

100 %

100 % 100 %


Target Sleman 2015

Nilai

100

150

64.675.000

2014

100

100

10.000.000.000

2014

100

-

1

2

3

4

APBD

-

APBD

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Nasional

No

Ket.

Anggaran


Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Distribusi dan Akses Pangan

Penganekaragama n dan Keamanan Pangan

Penanganan Kerawanan Pangan

Realisasi Sleman

Indikator

Nilai

1. Ketersediaan Energi Per Kapita a. Ketersediaan Energi Per Kapita b. Ketersediaan Protein Per Kapita 2. Ketersediaan Protein Per Kapita c. Penguatan Cadangan Pangan 3. Penguatan Cadangan Pangan 4. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah 5. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan 6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH 7. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 8. Penanganan Daerah Rawan Pangan

90%


Target Slema n 2015

Nilai

140

157

141

153

60%

2015

60

62,80

90%

2015

90

100

90%

2015

90

100

90%

2015

90

85,40

80%

2015

80

80

60%

2015

60

67

Anggaran


Keterang an

23

XIV.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 Tentang SPM Bidang Perhubungan Nasional

No

1


Angkutan Jalan

1. Jaringan Pelayana n Angkutan Jalan

2. Jaringan Prasaran a Angkutan Jalan

3. Fasilitas Perlengka pan Jalan

Realisasi Sleman

Indikator

Nilai

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota. 2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungka n daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/ Kota. 3. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/ Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 4. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/ Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 5. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/ Kota.

75%


60%

2014

-

-

-

100 %

2014

100

100

118.060.000

40%

2014

55

55,56

459.730.000

60%

2014

60

63,38

5.990.565.000

Target Slema n 2015

Nilai

Anggaran

56

56,25

252.830.500


Ket

24

Nasional No

Indikator

Nilai

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji 7. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/ Kota yang telah memiliki terminal. 8. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/ Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. 9. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/ Kota. 10. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum 11. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/ Kota.

60%

50%

2014

76

76,67

146.680.000

100 %

2014

100

100

251.640.000

40%

2014

55

75

202.035.000

100 %

2014

100

100

289.593.000

100 %

2014

100

100

66.363.000


4.

6. Pelayana n Pengujian Kendaraa n Bermotor

5. Sumber Daya Manusia (SDM)

6. Keselam atan


Target Slema n 2015

Nilai

Anggaran

100

100

-


Ket

25

XV.

Peraturan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang SPM Bidang Penanaman Modal Nasional

No

1

2

3

4


Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian peraturan perundangundangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan Penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan daerah

Sektor bidang usaha unggulan adalah sektor/bidang usaha yang memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) di daerahnya. Informasi Peluang Usaha Mencakup : Lokasi, Ketersediaan lahan, Kesesuaian dengan tata ruang, daerah, bentuk dukungan pemerintah daerah, Potensi Pasar, Perkiraan Investasi

Kerjasama Penanaman Modal Oleh PDPKM fasilitasi pemerintah

Realisasi Sleman

Indikator

Nilai

1. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sampai dengan 2014 sekurangkurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha pertahun: a. Nama Bidang Usaha (Jenis Bidang Usaha yang dilakukan) b. Lokasi Peluang Usaha (Tempatnya pelaksanaan Kegiatan Bidang Usaha) c. Ketersediaan Lahan (Ha) 2. Kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah (sudah sesuai atau belum dan alasannya 3. Bentuk Dukungan pemerintah Daerah (Keuangan, Perijinan dll) 4. Potensi Pasar

1 (satu) sektor / bidan g usaha / tahun


Target Sleman 2015

Nila i

Anggran

1 Sektor

-

53.000.000

-

Kawasan Musium Gunung Merapi

-

Kawasan Musium Gunung Merapi

-

20 ha

-

Sesuai untuk kawasan pariwisata m jasa perhotelan Fasilitasi tentang informasi potensi investasi

-

-

Ket.

-

-

-

-

-

--

-

-

-

Cukup diminati

--

-

5. Perkiraan Investasi (Perkiraan nilai (Rp) investasinya)

-

-

-

6. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota

-

Nilai investasi belum bisa dihitung karena belum jelas peruntuka n-nya sebagai apa 1 kali

100 %

-


26

Nasional No

5


Indikator


Nilai

Target Sleman 2015

daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional

dalam rangka kerjasama kemitraan: 7. Jumlah Potensi Pengusaha Provinsi /Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten/Kota

Promosi Penanaman Modal PDKPM adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan Citra Kabupaten Kota secara khusus sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusifdan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten/kota tersebut

8. Terselenggaranya promosi peluang penenaman modal tingkat Kabupaten.

1 (satu) kali/ tahun

2014

5 kali

9. Tindak Lanjut Kegiatan Hasil Promosi Penanaman Modal tingkat Kabupaten (Jenis kegiatan Promosi)

1 (satu) kali/ tahun 1 (satu) kali/ tahun

2014

Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotas esuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan

10. Terselenggar anya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDKPM di tingkat Kabupaten Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPKM / 7 X 100% a. Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDKPM

Investor Gathering di Surabaya Investor Gathering di Surabaya Promosi melalui web Pengiriman misi di Makasar dan Jakarta 33%

-

100%

2014

2014

3

Nila i

Anggran

-

-

100 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83, 33 %

-

-

-


Ket.

27

Nasional No

6


Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan pemantauan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. izin perluasan penanaman modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Usaha Penanaman Modal 5. Izin Usaha Perluasan 6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 7. Izin Usaha Perubahan Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Satu Kali dalam Setahun.

Terimplementasikan nya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE): Rumus : Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE / 4 x 100% a. Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. izin perluasan penanaman modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Usaha Penanaman Modal 5. Izin Usaha Perluasan 6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal


Nilai


100%

2014

2014

Target Sleman 2015

Nila i

Anggran

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pemantaua n dan pengendali an 84 perusahaa n PMA/PMD N setiap semester

100 %

-

43%

100 %

-

3

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Ket.

28

Nasional No

7


Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.

Indikator 7. Izin Usaha Perubahan Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha


Nilai


2014

Target Sleman 2015

Nila i

Anggran

-

-

-

Pelaksanaa n Forum komunikas i dengan pengusaha membahas permasala han yang ada di perusahaa n

200 %

-


Ket.

29

A. CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015

Recommend Documents