Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup BAB I PENDAHULUAN. Gambar 1.1 Peta Orientasi Kota Bandung

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Secara geografis, Kota Bandung terletak pada koordinat 107º 36’ Bujur Timur dan 6º 55’ Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 16.767 hektar. Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, dengan sungai utamanya yaitu Sungai Cikapundung yang mengalir ke arah selatan dan bermuara ke Sungai Citarum. Gambar 1.1 Peta Orientasi Kota Bandung

Secara administratif, Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu: 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat; 2) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi; 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan 4) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung. BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA BANDUNG

1


Luas

wilayah

Kota

Bandung

berdasarkan

Peraturan

Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, adalah 16.729,65 Ha. Luas tersebut merupakan perubahan terakhir dari luasan sebelumnya, yaitu: 1) 1.922 Ha (tahun 1906–1917) 2) 2.871 Ha (tahun 1917–1942) 3) 5.413 Ha (tahun 1942–1949) 4) 8.098 Ha (tahun 1949–1987)

Gambar 1.2 Peta Kota Bandung

Wilayah Kota Bandung tersebut dibagi menjadi beberapa wilayah administratif, yang terdiri atas: 1) 30 Kecamatan yang masing-masing dikepalai oleh seorang Camat, 2) 151 Kelurahan yang masing-masing dikepalai oleh seorang Lurah, 3) 1.561 Rukun Warga (RW) dan 9.691 Rukun Tetangga (RT).

Secara topografis, bentuk bentang alam Kota Bandung merupakan cekungan yang dikelilingi perbukitan di bagian Utara dan dataran di bagian BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA BANDUNG

2


Selatan, yang terletak pada ketinggian antara 675 m - 1.050 m di atas permukaan laut (dpl). Dimana titik tertinggi berada di daerah utara dengan ketinggian 1.050 m dpl dan titik terendah di sebelah selatan dengan ketinggian 675 m dpl. Di wilayah Kota Bandung bagian selatan permukaan tanahnya relatif datar, sedangkan di bagian utara permukaan tanahnya berbukit-bukit sehingga menjadi panorama yang indah.

Sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, Bandung mempunyai nilai strategis terhadap daerah-daerah di sekitarnya karena berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional. Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan utama di Pulau Jawa, yaitu: 1) Barat – Timur, pada posisi ini Kota Bandung menjadi poros tengah yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi Banten dan Jawa Tengah. 2) Utara – Selatan, selain menjadi penghubung utama ibukota negara dengan wilayah selatan, juga menjadi lokasi titik temu antara daerah penghasil perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dilihat dari aspek geologisnya, kondisi tanah Kota Bandung sebagian besar merupakan lapisan aluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol, sedangkan di bagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis aluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosol. Iklim Kota Bandung secara umum adalah sejuk dengan kelembapan tinggi karena dipengaruhi oleh iklim pegunungan di sekitarnya dan curah hujan yang masih cukup tinggi. Namun, beberapa tahun terakhir kondisi suhu rata-rata udara Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan sumber polutan dan dampak dari perubahan iklim serta pemanasan global (global warming). Seiring dengan meningkatnya berbagai aktifitas kegiatan/usaha yang terdapat di Kota Bandung maka hal tersebut dapat meningkatkan kegiatan atau usaha yang dapat merubah kehidupan ekosistem lingkungan hidup yang ada. Hasil negatif yang diterima oleh lingkungan sekitar kegiatan usaha dapat berupa pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan atau tanah, dan meningkatnya pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Meningkatnya permintaan masyarakat BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA BANDUNG

3


akan pelayanan dan informasi di bidang lingkungan hidup terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Dalam rangka pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung perlu memberikan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab IX, pasal 63 ayat (3) huruf j, yang berbunyi : Didalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kemudian Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup

secara

efektif

dan

efisien

melalui

upaya

pencegahan

dan

penanggulangan berdasarkan data hasil pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut.

B. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah sesuai dengan yang tertuang dalam Visi dan Misi Kota bandung di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 20092013. Adapun Visi Kota Bandung 2009-2013 adalah : “Memantapkan Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Bermartabat” Sedangkan Misi Kota Bandung adalah : 1. Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berahlak, profesional, dan berdaya saing; 2. mengembangkan

perekonomian

kota

yang

berdaya

saing

menunjang penciptaan tenaga kerja dan pelayanan publik

dalam serta

meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota; BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA BANDUNG

4


3. meningkatkan kesadaran Budaya Kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang Kota Jasa Bermantabat; 4. Penataan

Kota

Bandung

menuju

metropolitan

terpadu

yang

berwawasan lingkungan; 5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan; 6. Meningkatkan

kapasitas

pengelolaan

keuangan

dan

pembiayaan

pembangunan kota yang akuntable dan transparan dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hubungan antara dokumen Renstra BPLH Kota Bandung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2009-2013 sangatlah terkait dan hirarkis. Dasar penyusunan Renstra BPLH berpedoman pada RPJMD Kota Bandung. Arah pembangunan, strategi, dan indikator capaian pada RPJMD Kota Bandung harus dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra. Dokumen Renstra juga merupakan implementasi dari visi dan misi Kota Bandung sebagaimana yang telah ditetapkan pada RPJMD dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BPLH Kota Bandung. Gambar 1.3 Pola Keterkaitan Dan Hirarkis Dokumen Perencanaan

RPJMD Kota Bandung 2009 - 2013

Renstra BPLH Kota Bandung

Visi dan Misi Kota Bandung 2009 - 2013

Visi dan Misi BPLH Kota Bandung 2009 - 2013

2009 - 2013

Renja BPLH Kota Bandung

Program dan Kegiatan Tahunan BPLH Kota Bandung

Tahun 2009 s.d.Tahun 2013

BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA BANDUNG Dokumen Renstra

Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi

Dokumen Renstra Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional

5


Dokumen Renstra BPLH Kota Bandung yang telah disusun kemudian akan menjadi dasar dalam menentukan program dan kegiatan tahunan, sehingga pada akhir masa perencanaan 5 (lima) tahun ke depan dapat diukur sejauh mana tingkat pencapaian hasilnya. Dokumen pelaksanaan program dan kegiatan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) BPLH Kota Bandung yang memuat tahapan-tahapan implementasi dari Renstra BPLH Kota Bandung. Selain pola keterkaitan dan hirarkis antara RPJMD Kota Bandung, Renstra BPLH Kota Bandung, dan Renja BPLH Kota Bandung, harus diperhatikan pula kebijakan eksternal yang memiliki keterkaitan dalam tingkat regional Provinsi Jawa Barat dan nasional Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, serta instansi terkait lainnya. Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, maka Visi dan Misi BPLH Kota Bandung harus dapat mengimplementasikan Visi dan Misi Kota Bandung 2009 -2013. Adapun Visi dan Misi BPLH Kota BPLH Kota Bandung yaitu : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Bermartabat

Sedangkan Misi BPLH Kota Bandung adalah : 1

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola lingkungan hidup

2

Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

3

Meningkatkan konservasi sumber daya alam

4

Mengembangkan kemitraan pengelolaan lingkungan hidup dengan masyarakat dan institusi lain

BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA BANDUNG

6


Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan nasional, tujuan didefinisikan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Rumusan tujuan dan sasaran yang ditetapkan hendaknya mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan hasil analisis lingkungan intern dan ekstern organisasi. Dari uraian tersebut, BPLH Kota Bandung telah menetapkan tujuan dan sasaran Tahun 2009-2013 sebagai berikut : TUJUAN Misi 1. Meningkatkan kualitas sebagai pengelola LH

Tujuan SDM

1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya pengelola LH

2. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH

2.1 Terwujudnya pengendalian maran dan perusakan LH

pence-

3. Meningkatkan konservasi sumber daya alam

3.1 Terwujudnya konservasi sumber daya air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam)

4. Mengembangkan kemitraan pengelolaan LH dengan masyarakat dan institusi lain

4.1 Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi

Tabel. 3 SASARAN Tujuan

Sasaran

1. Meningkatnya kualitas sumber daya pengelola LH

1.1 Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai isu LH

2. Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan LH

2.1 Terpenuhinya standar baku mutu lingkungan air, udara dan tanah

3. Terwujudnya konservasi sumber daya air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam)

3.1 Terjaganya sumber daya air secara berkelanjutan

4. Terwujudnya

4.1 Partisipasi masyarakat dlm penge

pengelolaan

limbah


7


yang efektif dan bernilai ekonomi

lolaan persampahan meningkat

C. ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung kebijakan pada arah pelayanan lingkungan yang baik, Pemerintah Kota Bandung berkomitmen dengan dukungan dana dan

kinerja

semua

instansi

pendukung

lingkungan.

Arah

kebijakan

menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung selama tahun anggaran 2013 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Kebijakan secara umum apabila melihat anggaran bidang lingkungan hidup, dapat dilihat pada tabel berikut ini:


8


Tabel Penetapan Kinerja BPLH Kota Bandung Tahun 2013

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Program/Kegiatan

5 Sekolah

Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup

881.450.000



Peningkatan edukasi & komunikasi masyarakat di Bidang Lingkungan

400.000.000



Pengembangan data dan informasi lingkungan

242.500.000



Peningkatan kapasitas sekolah berbudaya lingkungan (SBL)

238.950.000

16 Sungai

Program pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup (LH)

3.270.875.600

 Jumlah usaha yang mentaati persyaratan adm. dan teknis pencegahan pencemaran air

46 Usaha



Koordinasi adipura

 Kualitas udara indoor dan roadside Kota Bandung memenuhi baku mutu udara ambien

100 %



Pemantauan kualitas lingkungan



Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

pengetahuan  Jumlah sekolah dengan status masyarakat mengenai isu SBL/Adiwiyata dari tahun ke lingkungan hidup tahun meningkat

1. Meningkatnya

 Status lingkungan hidup daerah Kota Bandung terinformasikan ke publik

2. Terpenuhinya standar baku  Kualitas air sungai memenuhi

mutu lingkungan air, udara dan tanah

Anggaran (RP)

Target

baku mutu sesuai SK. Gubernur Jabar No. 39 Tahun 2000

2 Media


penilaian

kota

sehat/

250.000.000

383.420.000 92.500.000

9


Sasaran

Anggaran (RP)


Target

Program/Kegiatan

 Meningkatnya jumlah kendaraan yang emisi gas buangnya memenuhi baku mutu

95 %



Pengelolaan B3 dan limbah B3

450.500.000



Pengkajian dampak lingkungan

192.100.000

 Tanah sekitar TPS memenuhi baku mutu lingkungan

10 Titik



Peningkatan perusahaan



Koordinasi superkasih



Pengembangan lingkungan

peringkat

kinerja

102.900.000

pengelolaan

prokasih/

192.500.000

ramah

372.100.000



Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan LH

205.000.000



Koordinasi penyusunan Amdal

212.500.000



Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH

195.500.000



Gerakan Penghijauan

384.250.000



Perencanaan sistem air limbah dan sanitasi di sempadan sungai utama

214.182.500



Penyelenggaraan AQMS

Program polusi BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA BANDUNG

produksi

peningkatan

pengendalian

23.423.100 305.656.900 10


Sasaran


Target 

Pengujian emisi kendaraan bermotor

Program pembinaan pengembangan bidang energi

3. Terjaganya sumber daya air

secara berkelanjutan

 Meningkatnya jumlah sumur resapan dari tahun ke tahun

2.000 Unit

 Jumlah pohon pelindung dan pohon produktif dari tahun ke tahun meningkat

200.000 Pohon


Anggaran (RP)

Program/Kegiatan

305.656.900

dan

562.625.000



Inventarisasi, ident. data pengelolaan energi

175.625.000



Kebijakan pengelolaan energi

215.000.000



Kajian energi listrik non PLN

172.000.000

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

3.700.750.000



Konservasi SDA dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air

221.000.000



Pengendalian iklim

perubahan

363.000.000



Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber - sumber air

212.250.000



Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam

245.000.000

dampak

11


Sasaran


Target 

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

195.000.000



Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

325.000.000



Monitoring, evaluasi dan pelaporan



Inventarisasi konunitas burung

pengelolaan

persampahan

pengelolaan sampah perkotaan melalui pola 3 R

700 RW


1.977.500.000 162.000.000

Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

1.582.500.000



Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian SDA dan LH

337.500.000



Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

1.245.000.000

Program pengelolaan Bidang Air Tanah

195.000.000

Penatagunaan dengan zonasi air tanah

195.000.000



4. Partisipasi masyarakat dlm  Tingkat

Anggaran (RP)

Program/Kegiatan

Program pengembangan Pengelolaan Persampahan.

Kinerja

9.202.200.000

12


Sasaran meningkat


Target

(Reuse, Reduce and Recycle)


Anggaran (RP)

Program/Kegiatan 

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

584.100.000



Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

5.693.150.000



Pengembangan pengolahan persampahan

2.094.650.000



Bimbingan teknis persampahan

150.000.000



Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

680.300.000

teknologi

13


BAB II PENCAPAIAN DAN PENERAPAN SPM BIDANG LH

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka jenis pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota diprioritaskan pada: 1. Pencegahan Pencemaran Air; 2. Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak; 3. Penyediaan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa; 4. Tindak

Lanjut

Pengaduan

Masyarakat

Akibat

Adanya

Dugaan

Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

B. INDIKATOR DAN NILAI SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP SERTA BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP SECARA NASIONAL.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, target yang harus dicapai sampai dengan Tahun 2013, yaitu :


14


PENCAPAIAN PADA TAHUN (%) NO

JENIS PELAYANAN

(1)

INDIKATOR

2009

2010

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administratif dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Sumber Tidak Bergerak Yang Memenuhi Persyaratan Administratif dan Teknis Pengendalian Pencemaran Udara. Belum mempunyai data, jenis pelayanan ini akan dianggarkan pada Tahun 2014

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti.

50

60

70

80

90

(2)

1

Pencegahan Pencemaran Air

2

Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak

3

Penyediaan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa

4

Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

C. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH DAN REALISASINYA

Target

pencapaian

adalah

target

yang

ditetapkan

oleh

Pemerintah Kota Bandung dalam pencapai SPM Bidang Lingkungan Hidup selama kurun waktu satu tahun dengan membandingkan dengan rencana pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan realisasi merupakan target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Kota Bandung selama tahun anggaran 2013 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA BANDUNG

15


No

1

Jenis Pelayanan


Target

Target

Nasional

Daerah

(%)

(%)

100

100

Realisasi

Ket.

(%) 100

40 Perusahaan yang

diawasi

Mentaati Persyaratan Administratif dan

Teknis

Pencegahan Pencemaran Air .

2

Pencegahan

Pencemaran 100

100

100

17 Perusahaan

Udara Dari Sumber Tidak

yang

Bergerak

diawasi

Mentaati Persyaratan Administratif dan

Teknis

Pencegahan Pencemaran Udara.

3

Penyediaan Informasi Status 100

-

-

Belum ada

Kerusakan Lahan dan/atau

data, jenis

Tanah

pelayanan

Untuk

Produksi

Biomassa

ini

akan

dianggarkan

pada

Tahun 2014. 4

Tindak

Lanjut

Masyarakat Dugaan

Pengaduan 90

Akibat

100

100

Adanya

Pencemaran

dan/atau

Perusakan

12

lingkungan ditindaklanjuti.

Lingkungan Hidup


kasus

16


D. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang LH oleh Pemerintah Kota Bandung, yang bersumber dari :

Sumber lain yang No

Jenis Pelayanan

sah

APBD (Rp.)

Sumber

Jumlah (Rp.)

1

Pencegahan pencemaran air

192.500.000,-

-

-

2

Pencegahan pencemaran udara dari

383.420.000,-

-

-

-

-

-

195.500.000,-

-

-

sumber tidak bergerak 3

Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

4

Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

E. DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang LH baik PNS maupun non PNS, yaitu:


17


SDM No

1

Jenis Pelayanan

Pendi-

PNS/non

dikan

PNS

Pencegahan

SMA = 2

PNS = 7

pencemaran air

D3 = 0

Unit

Lainnya -

BPLH

Tupoksi

Pengelolaan Kualitas

S1 = 4

nonPNS

Udara

dan

S2 = 1

=0

Pengendalian Pencemaran Udara

2

Pencegahan

SMA = 0

PNS = 3

-

BPLH

Pengelolaan

pencemaran udara

D3 = 0

dari sumber tidak

S1 = 3

nonPNS

dan

bergerak

S2 = 1

=1

Pengendalian

Kualitas

Air

Pencemaran Air 3

4

Penyediaan informasi

SMA = 0

PNS = 0

status kerusakan lahan D3 = 0 dan/atau tanah untuk S1 = 0

nonPNS

produksi biomassa

S2 = 0

=0

SMA = 1

PNS = 4

Tindak lanjut

-

-

-

-

BPLH

Rehabilitasi

pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

lingkungan D3 = 1 S1 = 1

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup nonPNS =0

S2 = 1

hidup

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI


18


Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup Kota Bandung dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : 1. Keterbatasan sumber daya manusia untuk mendukung secara maksimal dalam pencapaian SPM bidang lingkungan hidup; 2. Penentuan prioritas kegiatan dalam pencapaian SPM bidang lingkungan hidup sering terabaikan dikarenakan keterbatasan anggaran; 3. Target pencapaian dalam hal tindak lanjut pengaduan pencemaran sangat tergantung kepada pelaporan masyarakat, BPLH bersikap pasif karena menunggu pelaporan dari masyarakat, maka target pencapaian sulit ditetapkan secara pasti.

Dengan masalah yang timbul, maka diperlukan solusi tepat untuk dapat menyelesaikannya agar pencapaian SPM bidang lingkungan hidup sesuai dengan target capaian yang ditentukan. Sebagai solusi permasalahan diatas diantaranya: 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan dan penempatan

sumber

daya

manusia

yang

tepat

sesuai

dengan

kompetensi; 2. Memilih kegiatan yang berhubungan SPM bidang lingkungan hidup sebagai prioritas dengan memaksimalkan anggaran; 3. penentuan target yang lebih realistis.

G. SINKRONISASI PELAKSANAAN SPM

Dalam

rangka

efisiensi

dan

efektifitas

dalam

penerapan

dan

pencapaian SPM bidang lingkungan hidup, Pemerintah Kota Bandung selalu mengkoordinasikan berbagai urusan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga terjadi sinkronisasi baik dalam hal penetapan objek SPM maupun dalam penyusunan anggaran. Sinkronisasi ini juga melibatikan BPLH Kota Bandung sendiri maupun SKPD lain internal Pemerintah Kota Bandung, sehingga pencapaian SPM bidang lingkungan hidup dapat berjalan secara maksimal.


19


BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kota Bandung yang dijalankan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung tahun 2013 adalah sebagai berikut: I. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Koordinasi Penilaian Langit Biru Tujuan kegiatan adalah meningkatkan kualitas udara Kota Bandung melalui sosialisasi dan kerjasama antar pihak terkait dalam upaya meningkatkan kualitas udara dan pengukuran kualitas udara roadside di beberapa ruas jalan di Kota Bandung, dengan sasaran kegiatan yaitu 30 Kecamatan di Kota Bandung. Indikasi Kegiatan :  Penyusunan kajian inventory emisi melalui koordinasi dengan pihak terkait antara lain dengan SKPD terkait, kalangan akademisi, LSM dan lembaga teknis terkait lainnya  Pengukuran kualitas udara roadside di 16 lokasi dengan 48 titik pengukuran yang tersebar di Kota Bandung  Penyusunan laporan hasil pengukuran kualitas udara roadside

2. Pemantauan Kualitas Lingkungan Tujuan kegiatan adalah memantau kualitas udara ambien permanen melalui pengukuran kualitas udara pada 5 (lima) stasiun pemantau udara, dengan sasaran kegiatan 5 Kecamatan di Kota Bandungdan indikasi Kegiatan :  Operasional pengukuran parameter kualitas udara permanen  Pemeliharaan alat stasiun pemantau, data display dan pendukung lainnya  Pembelian alat suku cadang/spare part yang digunakan dalam pengukuran kualitas udara permanen  Penyusunan laporan hasil pengukuran kualitas udara permanen


20


3. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Tujuan kegiatan adalah memantau 10 industri yang mengikuti PROPER. Indikasi Kegiatan :  Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait.  Melakukan pemantauan terhadap 10 industri yang mengikuti PROPER dan melaporkannya ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup, BPLHD Propinsi Jawa Barat dan Walikota.  Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang PROPER.  Membuat evaluasi dan laporan : bulanan, triwulanan dan tahunan.

4. Koordinasi Pengelolaan PROKASIH/SUPERKASIH Tujuan kegiatan adalah memantau kualitas 16 sungai Prioritas Prokasih dan kualitas limbah cair di 40 pelaku usaha yang membuang limbah cairnya ke sungai tersebut dengan sasaran kegiatan 16 sungai Prioritas Prokasih dan 40 pelaku usaha yang membuang limbah cairnya ke sungai Prioritas Prokasih. Indikasi Kegiatan :  Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait.  Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang Prokasih dan Superkasih.  Melaksanakan pemeriksaan kualitas sungai dan biota air di 16 sungai Prioritas Prokasih.  Melaksanakan pemeriksaan kualitas limbah cair di 40 pelaku usaha yang membuang limbah cairnya ke sungai Prioritas Prokasih.  Melaksanakan pembinaan bagi pelaku usaha yang limbah cairnya tidak memenuhi baku mutu.  Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan : bulanan, triwulanan dan tahunan.


21


II. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air Tujuan kegiatan adalah melaksanakan konservasi pada daerah tangkapan air (Catchment Area) dan pelestarian sumber-sumber mata air dengan rekayasa teknik. Sasaran kegiatan adalah Kawasan Bandung Utara. Indikasi kegiatan : 

Melakukan pendataan terhadap jumlah sumur resapan baik yang telah dilakukan oleh masyarakt secara swadaya, bantuan dari pemerintah kota Bandung,maupun yang dilakukan oleh pemegang IMB di kota Bandung;



Menjadi fasilitator untuk merekomendasikan lokasi pembuatan sumur resapan kepada masyarakat;



Pemberian bantuan pembuatan sumur resapan atas usulan masyarakat (hasil dari Musrenbang Kecamatan);



Melakukan upaya rekaya teknis sebagai upaya konservasi air tanah di kawasan Bandung utara dengan melakukan kajian teknis mengenai rencana konservasi air, sehingga air hujan tidak langsung terbuang ke selatan.



Konservasi lahan kritis di kawasan Bandung Utara, serta rekomendasi teknis yang bias dilakukan untuk penanganan lahan kritis di Kota Bandung.

III. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1. Pengujian Emisi / Polusi Udara akibat Aktivitas Industri Tujuan kegiatan adalah meningkatkan kualitas emisi cerobong industri melalui sosialisasi dan pengujian emisi dari ceborong/stack di beberapa industri yang ada di Kota Bandung. Dengan sasaran kegiatan 20 industri di Kota Bandung. Indikasi Kegiatan :  Persiapan kegiatan pengujian emisi cerobong industri melalui survey dan rapat koordinasi dengan pihak terkait  Uji emisi ceborong/stack di 20 industri  Pembuatan laporan analisis data hasil uji emisi ceborong/stack di 20 industri BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA BANDUNG

22


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Salah satu kendala kenapa pemerintah tidak bisa secara cepat mengambil tindakan untuk pembinaan dan pengawasan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup adalah karena belum adanya format baku pelaporan penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu dengan tersusunnya Panduan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ini diharapkan arah pembinaan dan pengawasan dari KLH akan lebih fokus dan terarah, sehingga kinerja pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya lebih optimal dalam pencapaian SPM bidang lingkungan hidup.


23


LAMPIRAN

LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA BANDUNG


24




25


Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak


26


Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup


27

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup BAB I PENDAHULUAN. Gambar 1.1 Peta Orientasi Kota Bandung

Recommend Documents