BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam penerapannya,
SPM
harus
menjamin
akses
masyarakat
untuk
mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, Pasal 4, pelayanan dasar adalah bagian dari pelaksanaan urusan wajib dan memiliki karakteristik sebagai pelayanan yang sangat mendasar, berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal, dijamin ketersediaannya oleh konstitusi dan konvensi internasional, didukung data dan informasi terbaru yang lengkap serta tidak menghasilkan keuntungan materi. Seiring dengan meningkatnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air, udara, kerusakan lahan dan/atau tanah, serta meningkatnya pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Sukamara, maka diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Sukamara perlu memberikan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup. Adapun jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup Kabupaten Sukamara berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar
Pelayanan
Minimal
Bidang
Lingkungan
Hidup
Daerah
Kabupaten/Kota, diprioritaskan pada : I-1 LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1.
Pencegahan pencemaran air.
2.
Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
3.
Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.
4.
Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam rangka pencapaian penerapan standar pelayanan minimal
bidang lingkungan hidup daerah kabupaten Sukamara yang terkait erat dengan
permasalahan
lingkungan
di
daerah,
diperlukan
upaya
pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien melalui upaya pencegahan dan penanggulangan berdasarkan pada hasil pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut. B.
Kebijakan Umum Kebijakan umum daerah selain merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, sekaligus juga merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah agar dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan terarah dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu (2008 - 2013). Penyusunan kebijakan umum daerah harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang dan kendala serta ancaman yang mungkin timbul. Oleh karena itu kebijakan umum disusun atas dasar kebutuhan nyata daerah seperti pengentasan kemiskinan, pemantapan swasembada pangan, peningkatan produksi ekspor nonmigas, peningkatan penanaman modal, peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan prasarana dasar, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pelestarian lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan aspirasi masyarakat yang selalu berkembang sehingga mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi. Untuk merumuskan arah dan tujuan pembangunan daerah, maka dalam menyusun kebijakan umum daerah dilakukan melalui sinergi
top down dan bottom up planning sehingga program nasional dan I-2 LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
regional tersinergikan dengan keinginan masyarakat, setidaknya aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai cara atau sistem dapat terakomodasi, sehingga dalam melaksanakan kebijakan umum daerah tidak ada fihak yang dirugikan atau ditinggalkan kepentingannya. Dengan demikian pembangunan daerah dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Dalam rangka pencapaian visi – misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara 2008-2013 yang merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukamara
2008-2013 perlu disusun kebijakan umum pembangunan
daerah yakni kebijakan yang berkaitan dengan program Bupati dan Wakil Wakil Bupati Kabupaten Sukamara 2008 –2013 sebagai arahan dalam merumuskan kebijakan setiap SKPD maupun yang bersifat lintas SKPD guna mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sejalan hal tersebut disusun rumusan kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Sukamara 2008 – 2013 yang mencakup tujuan, sasaran dan kebijakan
yaitu
meningkatkan
menumbuhkembangkan
kualitas
kehidupan
sumber
masyarakat
daya yang
manusia, berbudaya,
meningkatkan pelayanan prasarana wilayah, mengembangkan ekonomi kerakyatan, dan mewujudkan kabupaten konservasi. Adapun penyelenggaraan pemerintahan yang baik digunakan untuk mendukung tercapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Sukamara. Oleh karena itu penyelenggaran pemerintahan yang baik diposisikan tidak sebagai visi dan misi karena sebagai komponen yang harus ada sebagai dasar ketercapaian pembangunan Kabupaten Sukamara 5 tahun ke depan. Visi dan misi yang dimaksudkan adalah visi dan misi Bupati Kabupaten Sukamara terpilih untuk periode 2008-2013 yang kemudian menjadi visi dan misi pemerintah daerah. I.
Visi Bupati dan Wakil Bupati Sukamara, periode 2008-2013, menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam lima tahun ke depan, yaitu:
I-3 LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sukamara Yang Lebih Maju, Sejahtera, Mandiri, Aman, Damai dan Bermartabat. Visi di atas mengandung dua pengertian, antara lain 1.
Yang dimaksud dengan Kabupaten Sukamara yang Lebih Maju Sejahtera, Mandiri adalah : a. Tercapainya angka pertumbuan ekonomi yang signifikan b. Peningkatan dukungan infrastruktur c. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya kesenajngan pendapatan d. Terciptanya
lapangan
kerja
untuk
mengurangi
pengangguran terbuka. e. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat, membaiknya mutu lingkungan hidup. 2.
Yang dimaksud dengan Kabupaten Sukamara Aman, Damai dan Bermartabat adalah : a. Terciptanya
kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan
sosial dan politik. b. Kehidupan
masyarakat
yang
saling
menghargai
dan
menghormati kepercayaan dan keyakinan masing-masing. c. Terjaminnya masyarakat dengan perikehidupan secara benar, tertib dan teratur serta dengan
disiplin yang tinggi, dan
menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. d. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memiliki daya tahan dan daya saing terhadap gejolak sosial dan perekonomian dalam bentuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat. II.
Misi Misi adalah kristalisasi keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Beberapa misi yang wajib dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Sukamara adala :
I-4 LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1.
Mewujdukan
pembangunan
insfrastruktur
yang
merata,
berkelanjutan serta bermartabat kepada masyarakat. 2.
Mewujdukan pendidikan gratis yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat guna membangun sumber daya manusia yang cerdas, beriman, unggul dan tangguh.
3.
Mewujdukan pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas dan berpiak kepada masyarakat dengan mengutamakan kepada keluarga yang kurang mampu.
4.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Pertanian, perikanan, peternakan, UKM, Koperasi, Jasa, dll) yang mampu menyerap lapangan pekerjaan dengan memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang efektif dan efisien.
5.
menyelenggarakan Good and Clean Governance (pemerintahan yang baik, efisien, efektif, bersigh dan bebas KKN) dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6.
Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
7.
Mewujudkan Kabupaten Sukamara yang aman, rukun, damamai dan bersih sebagai pengejewantahan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.
8.
Meningkatkan
pemberdayaan
pemuda,
organisasi
kemasyarakatan, kepramukaan, olah raga serta sosial budaya. 9.
Memaksimalkan potensi cagar budaya, kesenian daerah, wisata daerah sebagai sarana promosi dan identitas daerah Kabupaten Sukamara.
10. Meningkatkan program transmigrasi untuk menggeliatkan sektor perekonomian. 11. Penataan
Tata
Ruang
Kota
yang
berkelanjutan
dengan
mengutamakan pelestarian Lingkungan Hidup. III. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan visi dan misi di atas, Pemerintah Kabupaten Sukamara mennetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan I-5 LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Pemerintah Kabuoaten Sukamara dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) taun kedepan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu yang tidak lebih dari satu tahun dalam rentang waktu masa Renstra. Tujuan dan sasaran dari kelima misi di atas dijabarkan lebih lanjut berikut ini : Misi 1
Mewujudkan pembangunan Insfrastruktur yang merata, berke;anjutan serta bermanfaat kepada masyarakat. Tujuan 1 Peningkatan Insfrastruktur dan sarana Prasarana Umum Sasaran 1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan & jembatan 2. Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah ada serta operasi dan pemeliharaan insfrastruktur irigasi. 3. Peningkatan sarana prasarana umum 4. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi 5. Peningkatan sarana keselamatan lalu lintas Misi 2 Tujuan 2 Sasaran Misi 3 Tujuan 3 Sasaran
Misi 4
Tujuan 4 Sasaran
Mewujdukan pendidikan gratis yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat guna membangun sumber daya manusia yang cerdas, beriman, unggul dan tangguh Terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menigkatnya akses akses dan pemerataan pendidikan Mewujdukan pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat dengan mengutamakan kepada keluarga yang kurang mampu Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat Meningkatkan pemerataan, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Pertanian, perikanan, peternakan, UKM, Koperasi, Jasa, dll) yang mampu menyerap lapangan pekerjaan dengan memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang efektif dan efisien Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat 1. Peningkatan produksi pertanian 2. Peningkatan produksi peternakan 3. Meningkatnya produktifita bidang perkebunan 4 Meningkatnya produktifitas bidang perikanan dan kelautan
I-6 LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
5. Peningkatan industri kecil dan UMKM 6. Peningkatan kesempatan kerja dan penyelesaian perselisihan kerja Misi 5 Tujuan 5 Sasaran Misi 6 Tujuan 6 Sasaran Misi 7 Tujuan 7 Sasaran Tujuan 8 Sasaran
Misi 8 Tujuan 9 Sasaran Misi 9 Tujuan 10 Sasaran Tujuan 11
Misi 10
Meningkatkan program transmigrasi untuk menggeliatkan sektor perekonomian. Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui program transmigrasi Meningkatnya lahan dan infrastruktur transmigrasi Memaksimalkan pendapatan Asli Daerah untuk kesejahteraan masyarakat Peningkatan pendapatan daerah secara optimal sesuai dengan potensi daerah Peningkatan pajak dan retribusi daerah Meningkatkan pemberdayaan pemuda, organisasi kemasyarakatan, kepramukaan, olah raga serta sosial budaya Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dan olahraga Peningkatan kualitas pemuda melalui peningkatan partisipasi pemuda 2 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat 1. Peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, KB, dan Pemberdayaan Perempuan 2. Peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sosial. Mewujudkan Kabupaten Sukamara yang aman, rukum, damai dan bersih sebagai pengejewantahan masyarakat yang beriman dan bertaqwa Terwujudnya Kabupaten Sukamara yang aman, rukun, damai dan bersih Peningkatan keamanan dan kerukunan masyarakat Penataan tata ruang kota yang berkelanjutan dengan menguatamakan pelestarian lingkungan hidup Kota yang tertata, tertib, bersih dan lestari Peningkatan mutu lingkungan hidup Pelestarian hutan Meningkatnya penanganan lahan kritis dan pemeliharaan hutan dengan partisipasi masyarakat Menyelenggarakan Good and Clean Governance (Pemerintahan yang baik, efisien, efektif, bersih dan bebas KKN) dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat
I-7 LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Tujuan 12 Sasaran
Misi 11 Tujuan 13 Sasaran Tujuan 14 Sasaran
Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bebas KKN 1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kepemrintahan 2. Peningkatan kualitas SDM aparatur 3. Peningkatan fungsi pengawasan 4. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat Memaksimalkan potensi cagar budaya, kesenian daerah, wisata daerah sebagai promosi dan identitas daerah Kabupaten Sukamara Melestarikan Seni dan Budaya Lokal sebagai warisan leluhur Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah Tertatanya Objek Wisata Alam guna menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berkembangnya pariwisata
IV. Keterkaitan Antarkomponen Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Keterkaitan antarkomponen ini dimaksudkan untuk lebih menelaah, kearah mana pembangunan Kabupaten Sukamara 5 tahun lagi akan dibawa. Pada prinsipnya visi dijabarkan dalam beberapa misi. Setiap misi mempunyai 1 atau lebih tujuan yang sifatnya lebih fokus. Dalam hal ini setiap misi Kepala Daerah Kabupaten Sukamara mempunyai 1 tujuan yang sifatnya lebih fokus (memfokuskan misi). Setiap tujuan ini kemudian dijabarkan dalam beberapa sasaran. Dari telaah ini terlihat bahwa Visi Kepala Daerah sangat menekankan pada aspek peningkatan kualitas masyarakat. Masyarakat Kabupaten Sukamara ke depan harus lebih sejahtera baik secara umum maupun dalam arti agama. Kesejahteraan masyarakat ini kemudian dapat diuraikan lebih lanjut pada pengembangan ekonomi kerakyatan dengan prioritas pembangunan perdesaan serta peningkatan kualitas SDM dengan prioritas peningkatan daya saing. Kata kunci visi yang kedua adalah masyarakat yang berbudaya yang kemudian dapat dijabarkan dalam misi masyarakat berbudaya dengan prioritas ketahanan sosial. Misi kabupaten konservasi tidak terlihat secara eksplisit dalam visi, tetapi terefleksi
I-8 LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
pada hakikat pemanfaatan SDA sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. C.
Arah Kebijakan Arah kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup adalah menjadikan Kabupaten Sukamara sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan,
perlindungan
sistem
penyangga
kehidupan,
dan
pengawetan keanekaragaman hayati. Sedangkan strategi yang digunakan dalam misi ini adalah perlindungan kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1.
Mewujudkan
kelestarian
lingkungan
melalui
pembangunan
berwawasan lingkungan 2.
Meningkatkan pengelolaan dan penataan lingkungan hidup yang lestari.
3.
Mewujudkan penataan ruang dan pengembangan wilayah secara terpadu.
4.
Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
Misi ini bertujuan menjadikan Kabupaten Sukamara sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip - prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan
sumber
daya
untuk
pembangunan
senantiasa
berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati. Untuk mencapai misi tersebut, dirumuskan strategi dan kebijakan sebagai berikut: 1.
Perumusan peta dasar pengelolaan sumber daya alam. Peta dasar ini akan memuat seluruh potensi (permukaan dan di bawah tanah) sumber daya yang ada termasuk arah dan prioritas pengelolaannya. Peta dasar ini akan menjadi blue print kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang menempatkan konservasi dan keberlanjutan sebagai nilai dasar semua kebijakan dan program teknis yang diambil oleh pemerintah kabupaten.
I-9 LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.
Pengembangan kapasitas institusional pemerintah Kabupaten untuk mengawal
terwujudnya
program
konservasi
lingkungan.
Pengembangan kapasitas tersebut mencakup elemen organisasional, sistem dan persoanal, dan diarahkan untuk terbangunnya kapasitas penegakan hukum dan aturan lain yang terkait dengan misi konservasi lingkungan di tengah eksplorasi/eksploitasi yang sangat gencar. Secara lebih detil, strategi dan kebijakan tersebut diarahkan untuk mencapai target sasaran sebagai berikut: 1.
Mewujudkan kelestarian lingkungan melalui pembangunan berwawasan lingkungan
2.
Meningkatkan pengelolaan dan penataan lingkungan hidup yang lestari.
3.
Mewujudkan penataan ruang dan pengembangan wilayah secara terpadu.
4.
Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Dari arah kebijakan diatas, maka dapat dirinci lagi menjadi kebijakankebijakan kedalam fungsi lingkungan hidup yang meliputi beberapa sub fungsi, sebagai berikut: I.
Sub Fungsi Konservasi Sumber Daya Alam a. Memberlakukan
persyaratan
yang
ketat
terhadap
pemanfaatan hutan, tambang, daerah aliran sungai, dan kawasan pesisir sehingga dapat menjamin pemulihan kondisi lingkungan dan kelestariannya. b. Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam. c. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan. d. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat setempat, LSM,
dan
dunia
usaha
dalam
perlindungan
dan
pelestarian sumber daya alam. II. Sub Fungsi Tata Ruang dan Pertanahan a. Penyusunan dokumen tata ruang diarahkan kepada penyusunan
rencana
tata
ruang
wilayah
(RTRW)
I-10 LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
kabupaten, rencana umum tata ruang kota (RUTRK) ibukota-ibukota kecamatan dan pusat desa-desa yang tumbuh cepat. b. Membangun sistem penegakan hukum (law enforcement) yang tegas terhadap pelanggaran dokumen tata ruang. c. Membangun kesadaran hukum dan kepastian hukum kepemilikan
tanah
melalui
sosialisasi
perundang-
undangan pertanahan, sertifikasi lahan, dan penyelesaian konflik pertanahan.
I-11 LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
