LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016

LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA

Kata Pengantar

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lingkungan Hidup merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Namun demikian, pelayanan dasar yang telah ada sebelumnya dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup tetap dilaksanakan oleh daerah, mengingat indikatorindikator yang ada di dalamnya merupakan bagian kegiatan dari urusan bidang Lingkungan Hidup sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran Perundang-Undangan Pemerintah Daerah dimaksud. Untuk itu SPM bidang Lingkungan Hidup kedepan akan menjadi penyelenggaraan urusan bidang Lingkungan Hidup daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Laporan Standar Pelayanan Minimal Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan beserta hasilnya dan juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan perbaikan lingkungan di Sumatera Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Laporan Standar Pelayanan Minimal ini diharapkan menjadi arahan bagi Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Semoga dengan tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal ini dapat lebih mendorong kita untuk mewujudkan upaya pelestarian lingkungan yang lebih baik lagi sehingga pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat terealisasi dengan baik.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA KEPALA, dto Dr. Ir. Hj. HIDAYATI, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19630406 199003 2 002

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....................................................................................................................

i

DAFTAR ISI .....................................................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................................................................

1

1.2

Kebijakan Umum............................................................................................................

3

1.3

Arah Kebijakan ...............................................................................................................

4

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG LH 2.1 Jenis Pelayanan Dasar .....................................................................................................

5

2.2 Indikator dan Nilai SPM Bidang LH Serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang LH ..............................................................................................................

5

2.3 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah dan Realisasinya ................................................

8

2.4 Dukungan Personil ...........................................................................................................

8

2.5 Permasalahan dan Solusi ................................................................................................

9

2.6 Sinkronisasi Pelaksanaan SPM ........................................................................................

10

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan..................................

11

3.2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam ........................................

12

3.3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup .....................................................................................................

13

3.4 Program Pengelolaan Dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Laut ............................

13

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan .........................................................................................................................

14

4.2 Saran ....................................................................................................................................

14

ii

Standar Pelayanan Minimal Provinsi Sumatera Utara

2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km². Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas: 

Pesisir Timur



Pegunungan Bukit Barisan



Pesisir Barat



Kepulauan Nias Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat

perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk.

Daerah

di

sekitar Danau

Toba dan

Pulau Samosir,

merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini. Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan Bahasa Minangkabau. Kepulauan Nias terdiri dari pulau Nias sebagai pulau utama dan pulaupulau kecil lain di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat di Samudera Hindia. Pusat pemerintahan terletak di Gunung Sitoli. Batas wilayah Provinsi Sumatera Utara, adalah : 

Bagian Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka



Bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Indonesia



Bagian Barat berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia



Bagian Timur berbatasan dengan Selat Malaka Secara administrasi pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di

kota Medan. Sumatera Utara dibagi menjadi 25 kabupaten, 8 kota, 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan/desa.

Badan LingkUngan HidUP ProvinSi SUmatera Utara

1


2016

Berdasarkan geografis tersebut kondisi pemasalahan lingkungan hidup merupakan persoalan yang kompleks, sering tidak mudah untuk diselesaikan dan syarat dengan berbagai konflik kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sebagai contoh sering dilanggarnya aturan terkait dengan pembuangan sampah. Padahal pelanggaran terhadap peraturan pembuangan sampah sering merupakan awal terjadinya kerusakan lingkungan. Disamping itu juga karena keterbatasan pengetahuan teknis dalam pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan/usaha. Disamping itu masih rendahnya kesadaran para pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan, hal ini terbukti selama ini masih kental adanya persepsi bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan tugas dan tanggung jawab dari institusi lingkungan, sedangkan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan tanggung jawab semua pihak dan harus terintegrasi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi sektor, industri, dan masyarakat. Disamping itu dunia usaha masih banyak yang menganggap bahwa pengelolaan lingkungan hidup sebagai penambahan beban biaya dan belum diinternalisasikan sebagai komponen biaya yang merupakan bagian dari biaya produksi barang/jasa yang dihasilkan. Dengan kondisi tesebut menyebabkan program-program pengelolaan lingkungan hidup lebih dikalahkan atau bahkan diabaikan. Bertolak dari hal tersebut di atas, maka sudah merupakan suatu keharusan bahwa pelayanan bidang lingkungan kepada masyarakat harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan sesuai kondisi daerah. Berdasarkan Pasal 12 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lingkungan Hidup merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Namun demikian, pelayanan dasar yang telah ada sebelumnya dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup tetap dilaksanakan oleh daerah, mengingat indikator-indikator yang ada di dalamnya merupakan bagian kegiatan dari urusan bidang Lingkungan Hidup sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran Perundang-Undangan Pemerintah Daerah dimaksud. Untuk itu SPM bidang Lingkungan Hidup kedepan akan menjadi penyelenggaraan urusan bidang Lingkungan Hidup daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 63 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang Provinsi adalah menetapkan dan menyusun Standar Pelayanan Minimal.


2


2016

Mengenai pembiayaan penerapan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada ABPD Provinsi dan Kab/Kota.

1.2 Kebijakan Umum Meningkatnya laju pembangunan diperbagai wilayah tanpa mengindahkan prinsip kaidah keseimbangan alam dan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan berpotensi besar mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia, dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Selain itu, perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global warming) akan mempengaruhi kondisi lingkungan di Indonesia, sehingga adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut mutlak dilakukan, khususnya yang terkait strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang. Menurunnya

kualitas

lingkungan

hidup

semakin

hari

semakin

memprihatinkan. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan adanya perubahan kualitas

udara

dan

atmosfer

yang

terjadi

secara

berkelanjutan

yang

membahayakan bagi kelangsungan kehidupan ekosistem. Selanjutnya adalah meningkatnya pencemaran air sebagai akibat dari aktifitas manusia melalui kegiatan industri, rumah tangga, pertambangan dan pertanian. Selain itu, degradasi hutan yang disebabkan berbagai kegiatan ilegal terus meningkat, peralihan fungsi kawasan hutan menjadi permukiman, perkebunan, perindustrian, dan pertambangan; terjadinya kebakaran hutan; serta makin meningkatnya illegal logging. Degradasi hutan dan lahan kritis yang terus berlanjut menyebabkan daya dukung ekosistem terhadap pertanian dan pengairan makin menurun, dan mengakibatkan kekeringan dan banjir. Kebijakan umum dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara adalah dengan terus meningkatkan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup dan kebijakan nasional bidang lingkungan hidup yang telah tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah 2013-2018 melalui Program : 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 4. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut


3


2016

Kebijakan yang diambil oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara terdiri atas : 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 2. Peningkatan kinerja kelembagaan

1.3 Arah Kebijakan Arah Kebijakan dari Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Provinsi Sumatera Utara yakni : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dampak lingkungan dan Amdal, pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan serta penaatan lingkungan dan komunikasi lingkungan;

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengkajian tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta penaatan lingkungan dan komunikasi lingkungan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;

d.

Pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang lingkungan hidup;

e.

Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara adalah unsur

penunjang Pemerintah Provinsi dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi dampak lingkungan di daerah dimana tugas dan fungsinya merupakan penjabaran dari visi dan misi dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Visi : “Menjadi pembina dan koordinator yang handal dan profesional dalam pengendalian dampak lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara” dan Misi : “Memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup melalui : Perumusan Kebijakan, Koordinasi pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan teknis, Pengkajian dan Evaluasi, Pengembangan Kelembagaan, SDM dan Program Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup.”


4


2016

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG LH 2.1 Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Sedangkan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik

dan sehat secara

berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar untuk Pemerintah Provinsi adalah : 1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air; 2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien; dan 3. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Pemerintah

kabupaten/kota

menyelenggarakan

pelayanan

di

bidang

lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri atas : 1. Pelayanan pencegahan pencemaran air; 2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak; 3. Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan 4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

2.2

Indikator dan nilai SPM Bidang LH serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang LH 1.

Pelayanan Informasi Status Mutu Air Penetapan status mutu air merupakan tahapan yang penting dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, karena

akan

menjadi

titik

tolak

untuk

pelaksanaan

suatu

program/kegiatan selanjutnya. Status mutu air juga merupakan hak masyarakat yang harus diakomodir, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang


5


2016

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air”. Selanjutnya Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dinyatakan bahwa jika status mutu air dalam kondisi baik atau tidak tercemar, upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air perlu dilakukan, dan jika status mutu air berada dalam kondisi cemar, dibutuhkan upaya penanggulangan dan pemulihan dengan menetapkan mutu air sasaran. Batas waktu pencapaian target nasional dan provinsi pelayanan informasi status mutu air tahun 2016 sampai sekarang belum ditargetan dikarenakan belum ada petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.

Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien Kualitas udara (ambien) sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan masyarakat dan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya akan meningkatkan penggunaan energi. Semakin banyak energi yang dibakar pada akhirnya akan meningkatkan pencemaran udara. Udara yang tercemar

(tidak

memenuhi

baku

mutu

udara

ambien)

dapat

meningkatkan berbagai jenis penyakit seperti ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) atau bahkan dapat menyebabkan kematian apabila kadarnya di udara tidak sehat atau berbahaya untuk jangka waktu yang panjang. Karena tingkat pencemaran udara pada masa yang akan datang akan semakin meningkat khususnya di wilayah perkotaan dan industri serta wilayah permukiman maka pelayanan informasi status mutu udara ambien penting untuk dilaksanakan. Seluruh daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi harus dipantau status mutu udara ambiennya. Batas waktu pencapaian target nasional pelayanan informasi status mutu udara ambien tahun 2016 sampai sekarang belum ditargetan dikarenakan belum ada petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal


6


2016

bidang lingkungan hidup daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3.

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Dalam rangka menjamin hak dan peran setiap orang, instansi lingkungan

hidup

provinsi

wajib

mengelola

pengaduan

masyarakat.Tanggung jawab pengelolaan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana peraturan pelaksanaannya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peraturan ini setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada gubernur atau kepala instansi lingkungan hidup provinsi. Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup provinsi meliputi: 1. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota; 2. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terjadi di wilayah 4-12 mil laut; 3. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup (AMDAL) oleh komisi penilai AMDAL

provinsi; 4. Usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan oleh pejabat provinsi. Batas waktu pencapaian target nasional pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tahun 2016 sampai sekarang belum ditargetan dikarenakan belum ada petunjuk teknis Standar Pelayanan


7


2016

Minimal bidang lingkungan hidup daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.3

Target Pencapaian SPM oleh Daerah dan Realisasinya Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai SPM Bidang Lingkungan Hidup tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut : Target Pencapaian SPM Tahun 2016 No 1 2

3

2.4

Jenis Pelayanan

Target Nasional

Target Daerah

Pelayanan Informasi Status Mutu Air Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Realisasi Keterangan 62,5 %

-

71,43 %

-

100 %

-

Dukungan Personil Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

No 1

2

Jenis Pelayanan

Penduduk

SDM PNS/Non PNS

Lainnya

Unit

Pelayanan Status Mutu Air

Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien

20

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Lingkungan

18

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah LH


Tupoksi a. Menyelenggarakan Perencanaan Pelaksanaan, Pengkoordinasian & Pengelolaan Kualitas Air & Pengendalian Pencemaran Air, Pengelolaan Kualitas Udara & Pengendalian Pencemaran Udara b. Menyelenggarakan Pemantauan, Pemeriksaan & Bimbingan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara a. Menyelenggarakan Perencanaan Pelaksanaan, Pengkoordinasian &

8


No

Jenis Pelayanan

Penduduk

SDM PNS/Non PNS

2016

Unit

Lainnya

Tupoksi Pengelolaan Kualitas Air & Pengendalian Pencemaran Air, Pengelolaan Kualitas Udara & Pengendalian Pencemaran Udara b. Menyelenggarakan Pemantauan, Pemeriksaan & Bimbingan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara

3

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

8 PNS

Bidang Penataan & Komunikasi Lingkungan

Melaksanakan Pemantauan, Pemeriksaan, & Evaluasi Teknis Penegakan Hukum Lingkungan, Administrasi Perdata & Pidana, Penyelesaian Sengketa Lingkungan & Penyelesaian Konflik.

2.5 Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM BLH Provinsi Sumatera Utara untuk pelayanan status mutu air mencapai 62,5% dan pelayanan status mutu udara ambien BLH Provinsi Sumatera Utara mencapai 71,43% serta pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup BLH Provinsi Sumatera Utara mencapai 100%, hal ini dikarenakan oleh : 1.

Lemahnya komitmen Pemda Kab/Kota dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.

Belum maksimalnya peran instansi lingkungan hidup daerah mencegah terjadinya permasalahan lingkungan, terkait dengan rendahnya kapasitas lembaga baik dari sumber daya manusia, peraturan, organisasi maupun anggaran serta komitmen aparatur

3.

Masih kurangnya pengawasan kegiatan usaha yang menghasilkan sumber pencemar, terkait dengan kurangnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), dana, sarana operasional di lapangan

4.

Belum adanya kesamaan visi pengelolaan lingkungan hidup antara instansi lingkungan dengan sektor lain untuk menciptakan sinergi kegiatan dalam mewujudkan kualitas air, udara, tanah/habitat yang baik sesuai daya dukung, daya tampung dan baku mutu lingkungan

5.

Kurangnya koordinasi dan egosektor dalam pengelolaan lingkungan hidup


9


6.

2016

Kurangnya data dan informasi lingkungan yang tersedia, sehingga perencanaan program dan kebijakan lingkungan hidup kurang tajam dan belum menjawab permasalahan lingkungan yang sebenarnya terjadi di masyarakat

7.

Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pemantauan lingkungan hidup dan terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam melaksanakan pemantauan.

Penanggulangan permasalahan yang terjadi adalah dengan cara : a.

Melakukan sinergi program dengan pendekatan lintas sektor dan wilayah administrasi

b.

Peningkatan pengembangan kapasitas baik dari jumlah dan kualitas SDM Provinsi dan Kabupaten/Kota

c.

Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara terus-menerus terhadap usaha/kegiatan untuk mendorong para pelaku usaha/kegiatan melakukan pengelolaan lingkungan secara efektif dan berkelanjutan

d.

Peningkatan kelembagaan terhadap pengelolaan lingkungan di kawasan tertentu seperti adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdapat di dalam

Badan

Lingkungan

Hidup

Provsu

untuk

memaksimalkan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup e.

Memberdayakan secara maksimal Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) / Penyudik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang sudah tersedia di Provinsi/Kab/Kota untuk melaksanakan pengawasan yang intensif terhadap perusahaan dengan memperhatikan pengembangan karir

f.

Mendorong peningkatan peran serta masyarakat perlu terus didorong untuk mempercepat pencapaian hasil pelaksanaan program

g.

Melakukan perencanaan keuangan dengan baik sehingga tidak menjadi hambatan dalam melaksanakan kegiatan di kemudian hari.

2.6 Sinkronisasi Pelaksanaan SPM Pelaksanaan SPM di Provinsi Sumatera Utara sudah baik, untuk kedepannya perlu kerjasama dan sinkronisasi program dengan instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota.


10


2016

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dijabarkan melalui Program dan Kegiatan yang termasuk dalam urusan wajib lingkungan hidup. Adapun Program dan Kegiatan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : 3.1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Kegiatan-kegiatan pada program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, sebagai berikut : 1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Industri dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provsu 2. Penyelesaian Pengaduan Mayarakat dan Sanksi Administratif terhadap Kasus-kasus Lingkungan di Sumatera Utara 3. Penyelidikan dan Penyidikan Kasus-kasus 4. Sosialisasi atas Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten/Kota 5. Penyediaan Alat Pemurnian Air Minum bagi Masyarakat Pesisir 6. Pengadaan Alat Sampling Air 7. Peralatan Sampling Tanah/Sedimen 8. Peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Laboratorium 9. Kendaraan Pemantauan dan Pengawasan Kualitas LH 10. Monitoring dan Evaluasi Status Mutu Kualitas Air Sungai Lintas Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara 11. Inventarisasi terhadap Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Rumah Sakit (Air, Udara, dan Limbah B3) 12. Evaluasi Kinerja IPAL Industri di Provinsi Sumatera Utara 13. Operasional UPT. Laboratorium Lingkungan BLH Sumatera Utara 14. Operasional UPT. Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan dan Deli 15. Operasional UPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba 16. Kajian Peningkatan Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Danau Toba 17. Clean Up Danau Toba


11


2016

18. Fasilitasi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Cair Domestik (Kegiatan Pilot Project Pengadaan System Pemasangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik) 19. Pemantauan Kualitas Air Danau Toba Secara Berkala 20. Pengadaan Alat Sampling Ambien 21. Pengadaan Sampling Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak 22. Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Sumut 23. Pemantauan Kualitas Udara Pasca Letusan Gunung Siinabung 24. Peralatan Dukungan Sistem Informasi LH Daerah (SILHD) 25. Biaya Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan untuk Kegiatan Fisik DAK 26. Koordinasi Penilaian Kota Sehat ADIPURA 3.2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan-kegiatan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, sebagai berikut : 1. Operasional Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Utara 2. Bimbingan Teknis Standar Pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL 3. Pembinaan

dan

Pengawasan

terhadap

Pelaksanaan

AMDAL

Kabupaten/Kota 4. Evaluasi Kinerja Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota Se Provinsi Sumatera Utara 5. Uji Petik terhadap Pelaksanaan Laporan Izin Lingkungan di Provinsi Sumatera Utara 6. Rapat Kerja Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara 7. Operasional Sekretariat Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 8. Kajian Kerusakan Mangrove di Provinsi Sumatera Utara 9. Evaluasi Baku Mutu Air Danau Toba 10. Kajian Pendahuluan Penetapan Baku Mutu Air Sungai Wampu 11. Pengadaan Tong Sampah 12. Fasilitasi dan Pembinaan Menuju Indonesia Hijau (MIH) Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara 13. Inventarisasi Usaha dan/atau Kegiatan yang Menghasilkan Gas Rumah Kaca


12


2016

14. Antisipasi Perubahan Iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklim) 15. Koordinasi dan Inventarisasi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Utara 16. Pembuatan Naskah Akademis RPPLH 17. Pemberdayaan Aku Perempuan Peduli Lingkungan (APPEL) di Sumut 18. Inventarisasi dan Interprestasi Data Lingkungan Hidup dalam Rangka Penyusunan RPPLH Provinsi Sumatera Utara 19. Inventarisasi Flora dan Fauna Endemik di Provinsi Sumatera Utara 3.3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan-kegiatan program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sebagai berikut : 1. Operasional Sekretariat nrg4SD 2. Penyusunan SOP Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara 3. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang LH 4. Seminar Nasional Lingkungan Hidup Prrovinsi Sumatera Utara 5. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara 6. Pembinaan dan Penilaian Laporan Status Lingkungan Hidup Kab/Kota 7. Penguatan

Jaringan

Data

dan

Informasi

melalui

Pengembangan

SISFOKOM BLH-SU 8. Lomba Pengetahuan Lingkungan Hidup dan Kemah Hijau 2016 9. Pembinaan Program dan Penilaian Sekolah Adiwiyata 10. Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2016 11. Pekan Lingkungan Indonesia ke 20 Tahun 2016 12. Pemberdayaan Masyarakat, Penerima Kalpataru dan LSM Lingkungan terhadap PPLH di Provinsi Sumatera Utara 13. Pembinaan dan Penilaian Kalpataru 2016 14. Pekan Lingkungan Hidup Sumatera Utara 3.4 Program Pengelolaan Dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Laut Kegiatan-kegiatan program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, sebagai berikut : 1. Operasional UPT. Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut 2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Laut di Pantai Timur Sumatera Utara


13


2016

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1

KESIMPULAN 1. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara digunakan untuk memberikan informasi hasil pelaksanaan, keberhasilan serta kendala mengenai arah dan perkembangan pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya. 2. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas yang diemban sesuai dengan program dan kegiatan serta alokasi dana yang tersedia pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

4.2

SARAN Untuk meraih keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Sumatera Utara di masa yang akan datang maka hendaknya: 1. BLH Provinsi Sumatera Utara perlu berkerjasama yang komprehensif dengan instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2. Dalam rangka memaksimalkan SPM untuk pelayanan status mutu air dan pelayanan status mutu udara ambien serta pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup khususnya dan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Utara pada umumnya, diperlukan adanya informasi dan komunikasi secara berkelanjutan dan sinergis antar sektor yang ada di Sumatera Utara karena isu lingkungan melibatkan semua komponen kehidupan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan bidang SPM dapat dilaksanakan secara optimal, maka perlu adanya peningkatan mekanisme manajemen internal di dalam lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara supaya dapat secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.


14

Pelaksanaan dan Pelaporan SPM Bidang LH (dipilih sesuai dengan daerah masing-masing) a. Provinsi Sumatera Utara

No

Jenis SPM

1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air

PELAPORAN SPM PER TAHUN (DICENTANG = √) 2014 2015 2016 2017 2018 √

2014

PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN SPM PER TAHUN 2015 2016 2017 62,5%

KENDALA 2018

1.Kurangnya data dan informasi lingkungan yang tersedia, sehingga perencanaan program dan kebijakan lingkungan hidup kurang tajam dan belum menjawab permasalahan lingkungan yang sebenarnya terjadi di masyarakat 2. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pemantauan lingkungan hidup dan Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam melaksanakan pemantauan.

2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien

√

3. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH

√

71,43%

1.Kurangnya data dan informasi lingkungan yang tersedia, sehingga perencanaan program dan kebijakan lingkungan hidup kurang tajam dan belum menjawab permasalahan lingkungan yang sebenarnya terjadi di masyarakat 2. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pemantauan lingkungan hidup dan Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam melaksanakan pemantauan. 100%

-

LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016

Recommend Documents