BAB II BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB II

BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA A. Sejarah Ringkas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2010 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumatera Utara.Badan Lingkungan Hidup Provsu merupakan fungsi yang strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konsep

pembangunan

berkelanjutan

yang

berwawasan

lingkungan

mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu genarasi, serta mesyarakatnya terpeliharanya pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup sebagai tumpuan bagi kelanjutan pembangunan. Badan Lingkungan Hidup (BLH)Provinsi Sumatera Utara berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis dibidang Pengkajian Dampak Lingkungan dan AMDAL, pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan serta penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengkajian Tata Lingkungan dan AMDAL, pengendalian pencemaran

8 Universitas Sumatera Utara

9

dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan, Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup, Pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang lingkungan hidup, pelaksanaan pelayanan administrasi internal. 2. Operasional Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara Bentuk Pelayanan 1.

Memfasilitasi pemangku amanah dalam rangka penataan tata ruang, upaya pelestarian.

2.

Memberikan informasi dan pembinaan masyarakat dalam rangka pemeliharaan dan pemanfaatan keaneka ragaman hayati.

3.

Memberikan rekomendasi kelayakan studi AMDAL. UKLP/UPL dan DPPL.

4.

Memberikan bimbingan teknologi ramah lingkungan.

5.

Memberikan perizinan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Non Pelumas Bekas.

6.

Memberikan informasi dan pembinaan masyarakat tentang kondisi lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara.

7.

Memberikan rekomendasi pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Pelumas Bekas).

8.

Memberikan informasi dan pembinaan masyarakat dalam rangka pengendalian kerusakan hutan, sungai dan pantai.

9.

Memfasilitasi masyarakat dalam rangka upaya perlindungan kawasan konservasi.

Universitas Sumatera Utara

10

10. Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan pengukuran dan pengujian kualitas lingkungan hidup (air, Udara, tanah). 11. Memberikan bimbingan teknis tentang pengukuran dan pengujian kualitas lingkungan hidup (air, udara, tanah). 12. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penanganan kasus-kasus lingkungan hidup. Sasaran Pelayanan 1.

Terlaksananya pencegahan dan pemulihan kerusakan SDA dan lingkungan hidup guna terpeliharanya potensi SDA untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat punya masa depan.

2.

Terlaksananya pengendalian pencemaran lingkungan sehingga kualitas lingkungan semakin sehat dan baik dalam rangka mewujudkan masyarakat tidak sakit.

3.

Terlaksannya peningkatan pengetahuan dan pemanfaatan masyarakat dibadan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan masyarakat tidak bodoh.

4.

Terlaksananya pelestarian potensi SDA dan lingkungan hidup guna menunjang kehidupan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat tidak lapar.

5.

Terlaksananya penaatan dan penegakan hukum lingkungan.


11

1. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara 

Visi

Menjadi pembina dan koordinator yang handal dan provesional dalam pengendalian dampak lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara. 

Misi

Memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup melalui: 1.

Perumusan kebijakan.

2.

Koordinasi pelaksanaan.

3.

Melaksanakan Penataan.

4.

Pembinaan dan pengawasan teknis.

5.

Pengkajian dan evaluasi.

6.

Pengmbangan kelembagaan, SDM dan Program.

7.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan LH.

2. Tujuan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara 1.

Melestarikan fungsi lingkungan.

2.

Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

3.

Meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

4.

Mencegah penurunan potensi keragaman hayati.

5.

Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.


12

3. Makna Logo BLH Provinsi Sumatera Utara

Gambar 2.1 Logo Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov Su Sumber: Badan Lingkungan Hidup Prov Su Gambaran diatas merupakan simbol dari lingkungan hidup yaitu pohon kalpataru. Kalpataru adalah pohon kehidupan yang reliefnya terpahat di candi mendut dan prambanan yang mencerminkan suatu tantangan lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang serta merupakan tatanan yang serasi, selaras, dan seimbang serta merupakan tatanan hutan, tanah, air, udara, dan mahluk hidup. KALPATARU berasal dari kata KALPA yang berarti kehidupan, dan TARU yang berarti pohon. Secara umum bermakna sebagai pohon kehidupan yang mencerminkan tatanan lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang yang diidamkan. Untuk mendorong dan meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup sejak tahun 1980 memberikan penghargaan lingkungan bernama KALPATARU.


13

Bertepatan dengn Hari Lingkungan Hidup sedunia pada 5 juni 2012, presiden akan menganugerahkan Tropy Kalpataru dan piagam penghargaan kepada Individu atau kelompok masyarakat yang dinilai berprestasi dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. B. Struktur Organisasi dan Personalia Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Agar pengorganisasian kerja itu efektif harus di bentuk struktur organisasi yang merupakan pencerminan lalu lintas wewenang dan tanggung jawab. Dengan melihat struktur pengurus dari suatu organisasi dapat memberikan gambaran pada kita mengenai wewenang dan tanggung jawab setiap bagian yang ada dalma organisasi. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah jenis Organisasi dan staf yang menunjukan

hubungan antara atasan dengan bawahan dimana

pimpinan mempunyai tanggung jawab besar terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Berdasarkan perda No. 9 Tahun 2008, tentang Lembaga Teknis Daerah telah ditetapkan struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara terdiri dari : 1. Kepala Badan 2. Serkretariat, terdiri dari : a. Subbag Umum b. Subbag Keuangan c. Subbag Program 3. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL, terdiri dari :


14

a. Subbid Konservasi dan Tata Lingkungan b. Subbid Amdal 4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, terdiri dari : a. Subbid Pengendalian Pencemaran b. Suubid Pengelolaan Limbah Domestik dan B3 5. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, terdiri dari : a. Subbid Pengendalian Kerusakan Lingkungan b. Subbid Pemulihan Lingkungan 6. Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan, terdiri dari : a. Subbid Penegakan Hukum Lingkungan b. Subbid Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan 7. Unit Pelaksana Teknis Lingkungan (UPT) Labolaturium Lingkungan, terdiri dari : a. Kepala UPT b. Subbag Tata Usaha c. Seksi Simtem Mutu d. Seksi Promosi dan Pengembangan 8. UPT Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut a. Kepala UPT b. Subbag Tata Usaha 9. UPT Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli a. Kepala UPT


15

b. Subbag Tata Usaha 10. UPT Pengelolaan Air Danau toba a. Kepala UPT b. Subbag Tata Usaha 11. Kelompok Jabatan Fungsional Untuk lebih jelasnya bagan struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara adlah sebagai berikut : Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar dibawah ini :


16

KEPALA

Sekretariat

Kelompok Jabatan Fungsional

Subbag Umum

Subbag Keuangan

Subbag Program

Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolan Limbah

Bidang Pengendalian dan pemulihan Lingkungan

Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan

Subbid Konservasi dan Tata Lingkungan

Subbid Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Subbid Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Subbid Penegakan Hukum Lingkungan

Subbid Pengelolaan Limbah Domestik dan B3

Subbid Pemulihan Lingkungan

Subbid Pemberdayaan Masyarakat dan Konsumsi Lingkungan

Subbid AMDAL

UPT (Unit Pelayanan Teknis)

Pengelolan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli

Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut

Pengelolan Kualitas Air Danau Toba

Laboratorium Lingkungan

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Prov Su Sumber: Badan Lingkungan Hidup Prov Su


17

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provsu dibentuk melalui Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi sumatera Utara, tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup ditetapkan berdasarkan peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara adalah Unsur Perjuangan

Pemerintah

Privinsi

yang

dipimpin

seorang

Kepala

yang

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan tugas sebagai berikut : a. Merumuskan kebajikan teknis bidang lingkungan hidup meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup termasuk pengembangan model-model konservasi keanaka ragaman hayati, strategi penegakan hukum, pengembangan struktur ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. b. Melaksanakan koordinasi pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan. c. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan. d. Melakukan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan sistem insentif-disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional dibidang pengendalian dampak lingkungan. e. Melaksanakan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada standart pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup.


18

f. Melakukan koordinasi dan peningkatan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam. g. Melakukan pengendalian tata ruang melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. h. Menyelenggarakan unit pelayanan teknis (UPT) Labolaturium Lingkungan. i. Melakukan pembinaaan jabatan fungsional dibidang lingkungan hidup. j. Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup. k. Melaksanakan kegiatan tambahan yang meliputi : 

Pelaksanaan dana dokumentasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus (DAK) bidang lingkungan hidup



Pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain Adipura, Menuju Indonesia Hijau (MIH) dan program peningkatan kinerja (proper).

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur, wakil guernur, dan sekretaris daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya. m. Pemberian masukan yang perlu kepada gubernur dan sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. n. Pelaporan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada gubernur melalui sekretaris daerah, sesuai standar yang ditetapkan.


19

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud kepala badan lingkungan hidup dibantu oleh: 1. Sekretaris 2. Kepal bidang tata lingkungan dan amdal 3. Kepala bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah 4. Kepala bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan 5. Kepala bidang penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan 6. Kepala UPT Labolaturiun Lingkungan Fungsi a. Merumuskan kebijakan lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan pengendalian, pengawasan dampak lingkunga hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi keanakaragaman hayati, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. b. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi :  Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).  Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.  Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran air.  Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa.  Pengendalian

pencemaran

dan

atau

kerusakan

pesisir

dan

laut,

penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat (banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan).


20

 Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfir. c. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan yang meliputi :  Penerapan AMDAL.  Penerapan instrumen baru dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.  Monitoring kualitas air.  Penerapan sistem management lingkungan ekolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan.  Pengembangan perangkat ekonomi lingkungan.  Penerapan standard nasional indonesia (SNI) dan standard kompetensi personil bidang lingkungan hidup.  Kajian Lingkungan Strategi (KLS).  Labolaturium lingkungan. a. Melakukan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. b. Melaksanakan pelayanan bidnang lingkungan hidup dengan mengacu pada standard pelayanan minimal (SPM) bidnag lingkungan hidup. c. Melakukan peningktan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan. d. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam.


21

e. Melakukan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningktan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan f. Menyelenggarakan

unit

pelaksanaan

teknis

(UPT)

labolaturium

lingkungan. g. Melakukan pembinaan jabatan fungsional dibidang lingkungan hidup h. Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup. i. Melaksanakan kgiatan-kegiatan tambahan yang meliputi :  Pelaksanaan dan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dan alokasi khusus (DAK) bidang lingkungan hidup.  Pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain, adipura, menuju indonesia hijau proper.

C. Job Description Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas: a. Menyelenggarakan pembinaan pegawai dilingkungan Badan Lingkungan Hidup. b. Menyelenggarakan

arahan

dan

bimbingan

kepada

Pejabat

Struktural pada Badan Lingkungan Hidup. c. Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup.


22

d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan badan, sesuai

dengan arahan pembangunan nasional

dan

pembangunan daerah. e. Menyelenggarakan

penetapan

pengkajian

dan

penetapan

pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintahan Daerah. Sekretaris mempunyai uraian tugas : a. Menyelenggarakan

pengkoordinasian

rencana

program

kerja

Sekretariat, Bidang – bidang dan pembinaan Unit Pelaksana Teknik Badan. b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program badan. c. Menyelenggaraan pengkajian perencanaan program kesekretariatan; d. Menyelenggarakan

pengelolaan

dan

pembinaan

administrasi

keuangan. e. Menyelenggarakan pengkajian Anggaran Belanja. f. Menyelenggarakan pengendalian administrasi Anggaran Belanja. g. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian. h. Menyelenggarakan

pembinaan

SDM

lingkungan

dan

pengembangan kapasitas. i. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan serta SLHD.


23

j. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pentelekomunikasian dan persandian. k. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan unsur rumah tangga dan perlengkapan / peralatan kantor. l. Menyelenggarakan pengkoordinasian dengan unit kerja terkait. m. Menyelenggarakan dan mengatur rapat – rapat internal badan. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas : a. Melaksanakan pengumpulan data / bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat. b. Melaksanakan penyusunan perencaan / program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum. c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian. d. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberikan pengharaan, serta tugas / izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan / struktual, fungsional dan teknis. e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai. f. Melaksanakan

pengembangan

dan

peningkatan

wawasan

SDM

fungsional dibidang keadministrasian. g. Melaksanakan pengadaan naskah dinas. h. Melaksanakan urusan keprotokolan, perjalanan dinas pimpinan dan penyiapan rapat-rapat.


24

i. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak, dan barang tidak bergerak. j. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakan badan. k. Melaksanakan penyerasian ketikan naskah dinas. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas : a. Melaksanakan pengumpulana bahan / data dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat. b. Melaksanakan peenyusunan perencanaan / program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan. c. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan. d. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan dan UPT. e. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah. f. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan. g. Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan. h. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya. i. Melaksanakan verifikasi keuangan. j. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Badan dan Unit Pelaksanaan Teknis.


25

k. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan. l. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan. Kepala Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas : a. Melaksanakan pengumpulan data / bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat. b. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan / program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program yang meliputi pengembangan lingkungan hidup dan analisa dampak lingkungan. c. Melaksanakan

penyusunan

bahan

rencana

strategis,

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan serta SLHD. d. Melaksanakan evaluasi kerja bidang dan Pengelola Lingkungan Kab / Kota. e. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembinaan SDM lingkungan dan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan. f. Melaksanakan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan minimal serta memproses penertiban izin lingkungan. g. Melaksanakan penyusunan pengelolaan data lingkungan hidup. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal mempunyai uraian tugas : a. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pemantauan konvensi dan protokol skala Provinsi, AMDAL, UKL, UPL,


26

dan kelayakan lingkungan sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah. b. Menyelenggarakan pengendalian

penyusunan

dampak

dan

penyempurnaan

pelaksanaan

pembinaan

laboratorium,

lingkungan,

keanekaragama hayati, tata ruang, pengembangan perangkat ekonomi lingkungan,

penerapan

sistem

manajemen

lingkungan,

ekolabel,

perubahan iklim dan perlindungan atmosfer. c. Menyelenggarakan penghujukan laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi / direkomendasi untuk melakukan analisis lingkungan. d. Menyelenggarakan pembinaan laboratorium lingkungan. Menyelanggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang telah ditetapkan.

D. Jaringan Kegiatan Dalam menjalankan kegiatannya, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa jaringan kegiatan, yaitu : 1. Instansi Vertikal, berupa jaringan kegiatan dengan para Menteri. 2. Instansi Horizontal 3. Kabupaten / Kota, melaksanakan kegiatan berupa pelestarian lingkungan. 4. Masyarakat, membantu Lembaga Swadaya Masyarakat. 5. Dunia usaha, melakukan kegiatan dengan BUMD dan perusahaan lainnya.


27

6. Akademik, mendukung dan melaksanakan program yang diadakan sekolah – sekolah, universitas, dll.

E. Kinerja Kegiatan Terkini BLH Prov Su Perwujudan visi misi BLH Pemprovsu menghasilkan kinerja yang dapat dinilai dari pencapaian apa saja yang telah dihasilkan. Pencapaian pencapaian dari visi misi tersebut berupa : 1. Terkendalinya pencemaran dan pencegahan perusakan lingkungan hidup. 2. Terjaganya kelestarian SD–LH dan kemampuan SDA dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. 3. Meningkatnya kapasitas SDM pengelola lingkungan. 4. Menguatnya kelembagaan pengelola lingkungan hidup. 5. Harmonisnya peraturan perundang–undangan dan terlaksananya kepastian hukum serta penyelesaian konflik dan pemamfaatan LH 7. Tersedianya data dan informasi kualitas SDA–LH sebagai dasar perencanaan nasional.

F. Rencana Kegiatan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara mengadopsi arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RKPM) sumber daya dan lingkungan hidup tahun 2006-2010, yaitu: a. Pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam serta pengelolaan lingkungan hidup.


28

b. Pengembangan program kali bersih dan sungai sehat, langit biru, kota hijau (Adipura), peringkat kinerja perusahaan (proper), bumi lestari, Adiwiyata, Menuju Indonesia Hijau dan pantai lestari serta pengelolaan pesisir dan pulau – pulau kecil. c. Pengendalian

kerusakan

tanah,

tata

air,

habitat

serta

perlindungan

keanekaragaman hayati dengan pendekatan ekosistem.


BAB II BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA

Recommend Documents