BAB II PERANAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DI SUMATERA UTARA

BAB II PERANAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DI SUMATERA UTARA

A. Pengawasan Lingkungan Hidup Menurut Mockler pengawasan dalam konteks manajemen pada dasarnya merupakan upaya yang sistematis untuk menentukan standar kinerja (performance standards), merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang ditentukan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur besarnya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh sumberdaya organisasi digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Dari pemahaman atas definisi tersebut terlihat secara jelas tujuan dari pengawasan dan hakekat pengawasan sebagai sebuah proses yang terdiri atas tahapan kegiatan yang saling terkait. Dikaitkan dengan otonomi daerah, pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ditetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang berwenang melakukan pengawasan penaatan penanggung jawab

Universitas Sumatera Utara

usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan Hidup. Pengawasan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pegawai Negeri yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di pusat atau daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaatan yang diatur dalam perizinan maupun dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)18 Sebenarnya peranan Petugas PPLH/PPLHD tidak terbatas pada kegiatan pengawasan saja, namun dituntut untuk lebih dari itu, antara lain memberikan

18

Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto. Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Edisi I, Granit, Jakarta, 2007, hal. 21-22


kesaksian di dalam proses peradilan lingkungan atau memberikan masukan kepada atasan dalam menentukan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan dan sebagainya. Dengan demikian, sebagai PPLH/PPLHD dituntut untuk selalu belajar dan mengembangkan diri dalam melakukan pengawasan, khususnya pengawasan dalam rangka penegakan hukum lingkungan. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh para PPLH/PPLHD adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Kesempatan tersebut sangat mungkin terjadi karena wewenang dan peranan yang cukup luas menjadikan kedudukannya sangat strategis dan sangat penting dalam proses penegakan hukum lingkungan.

Tipe Pengawasan19 Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan tersebut. Terdapat 2 (dua) tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha, yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering dikenal dengan Sidak. Pengawasan rutin dilakukan secara kontinyu dengan interval waktu tertentu atau berkala (misal: dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan), sedangkan pengawasan yang bersifat mendadak (incognito) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan yang bersifat rutin dilakukan pada kondisi kegiatan dan/atau usaha yang sudah stabil, sedangkan Sidak dilakukan pada kegiatan dan/atau usaha yang sedang bermasalah (ada kasus lingkungan). Sidak dapat

19

Ibid, hal. 29-30


dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan, misalnya pada jam dini hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab usaha atau kegiatan. Pengawasan juga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) tipe yang lain, yaitu pengawasan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sendiri (self monitoring) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya oleh pemerintah atau Lembaga Sawadaya Masyarakat. Self monitoring bersifat rutin dan dilakukan untuk memenuhi persyaratan izin atau peraturan yang ada. Pengawasan jenis ini memerlukan kejujuran dari pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah biasanya tidak dilakukan secara rutin atau berkala dan bersifat sesaat, karena terbatasnya dana dan tenaga. Tujuannya adalah sebagai cross check atas hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha. Dengan demikian, dapat diketahui kebenaran data self monitoring yang telah disampaikan kepada pemerintah. Pengawasan yang bersifat cross check ini lebih baik dilakukan secara mendadak tanpa memberi tahu pihak pengusaha atau penanggungjawab kegiatan.

B. Peranan Pejabat Pengawas Sebagai Wakil Pemerintah, Pemberi Data dalam Penegakan Hukum, Penganalisis Penegakan Hukum, Pembina Teknis dan Ahli Teknis di Instansinya20 Peranan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup secara umum adalah melakukan inspeksi ketaatan, mengumpulkan dokumen dan memberikan kesaksian 20

Ibid, hal 34-38


terhadap bukti-bukti yang ditemukan. Peranan lain Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup diuraikan di bawah ini. 1.

Sebagai Wakil Pemerintah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang di beberapa negara disebut dengan

inspektur lingkungan (environment inspector) adalah orang yang melakukan kegiatan inspeksi atau pemeriksaan lingkungan. Namun di beberapa negara seperti Kanada, inspektur ini juga dapat melakukan penyidikan dan memberikan sanksi administrasi secara langsung, misalnya memberikan peringatan atau perintah-perintah. Kualitas kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup ini dapat menunjukkan kredibilitas instansi yang menugaskan PPLH/PPLHD itu sendiri. Untuk menjadi PPLH/PPLHD harus mempunyai kemampuan khusus dengan mengikuti beberapa macam kursus di bidang lingkungan hidup, antara lain kursus AMDAL, kursus pengambilan sampel/sampling, kursus pengawasan lingkungan dan lain-lain Sebagai seseorang PPLH baik di pusat maupun di daerah harus dapat menunjukkan kemampuan teknis melakukan pengawasan, berdiplomasi dan tidak menunjukkan sikap ingin menguasai atau sombong apalagi selalu berkeinginan untuk berkolusi. Seseorang PPLH harus dapat mencari atau mengumpulkan informasi dan fakta lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau menjadi saksi dalam proses peradilan untuk menjelaskan data maupun fakta yang sebenarnya. Mengingat kewenangan PPLH ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pada hakekatnya PPLH merupakan wakil pemerintah pada saat melakukan inspeksi atau investigasi terhadap usaha dan/atau


kegiatan. Sebagai wakil (agent) dari instansi pemerintah, PPLH harus dapat memelihara ketelitian, kode etik (sumpah pegawai negeri) dan jaminan kualitas hasil pengawasan. 2.

Sebagai Pemberi Data Dalam Penegakan Hukum PPLH dapat memberikan data kepada para Penyidik baik PPNS Lingkungan

atau pihak Kepolisian untuk menangani kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Data dan fakta yang dikumpulkan oleh PPLH juga dapat digunakan oleh atasan mereka dalam menerapkan sanksi administrasi, perdata maupun pidana, sehingga validitas data tersebut sangat penting. 3.

Sebagai Saksi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup baik di pusat maupun di daerah, apabila

diminta, harus memberikan kesaksian dalam proses penegakan hukum lingkungan. Kesaksian yang diberikan harus apa adanya tidak boleh direkayasa. Pada proses peradilan sebelum memberikan kesaksian, mereka disumpah terlebih dahulu. Jadi dalam memberikan kesaksian ada tanggung jawab yang lebih besar, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah SWT. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup harus berani memberikan kesaksian berdasarkan data dan fakta yang ada tanpa merasa takut atau mendapat tekanan dari pihak tertentu. 4.

Sebagai Ahli Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang mempunyai keahlian khusus

misalnya ahli masalah perminyakan, dapat memberikan keterangan ahli di bidang perminyakan pada proses penegakan hukum lingkungan untuk kasus lingkungan yang


berkaitan dengan industri perminyakan atau tambang minyak. Sebelum PPLH tersebut memberikan keterangan ahli di depan penyidik, sebaiknya dilakukan penyumpahan dahulu dengan menghadirkan rohaniawan, sehingga apabila yang bersangkutan berhalangan hadir dalam proses persidangan, maka proses peradilan sudah dianggap sah, mengingat tingkat kesibukan PPLH yang mempunyai keahlian tertentu tersebut sangat tinggi dan sulit mencocokkan waktunya dengan jadwal persidangan. PPLH yang mempunyai keahlian tertentu juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses penegakan hukum administrasi maupun penegakan hukum perdata dan pidana sesuai dengan keahlian dan permasalahannya. “Saksi Ahli” dalam sub judul diatas sengaja ditempatkan diantara tanda petik untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam berbagai undang-undang lainya, tidak mengenal istilah “saksi ahli “ Istilah saksi ahli menjadi sangat populer karana sering digunakan aparat penegak hukum dalam praktek penyidikan, penuntutan sampai kepada peradilan. Hukum Acara Pidana Indonesia hanya mengenal: saksi, keterangan saksi, ahli dan keterangan ahli. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dan sasaran pemeriksaan yang berhubungan dengan diterimanya informasi, laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup adalah untuk klarifikasi data dan fakta serta untuk mendapatkan alat-alat bukti yang dapat membuktikan siapa atau siapa-siapa pelaku pelanggaran atau kejahatan,


bagaiman proses terjadinya, kapan dan dimana terjadinya, apa akibat pelanggaran atau kejahatan tersebut dan apa motif prilaku melakukan pelanggaran atau kejahatan lingkungna hidup tersebut. Alat-alat bukti yang diperoleh dari pengawasan atau pemeriksaan sangat diperlukan dan menentukan tindak lanjut penaatan dan penegakan hukum yang akan ditempuh oleh pemeriksa/PPLH. Tindak lanjut penyelesaian perkara yang adil, arif dan bijaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat berbentuk musyawarah (negoisasi atau mediasi) di luar pengadilan atau berbentuk litigasi melalui pengadilan perkara perdata dalam bentuk gugatan perdata/ganti kerugian atau melalui pengadilan perkara pidana dalam bentuk dakwaan dan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Demi kepentingan penyelesaian perkara yang adil, arif dan bijaksana berdasarkan hukum yang berlaku, diharapkan PPLHD dapat mengumpulkan alat bukti yang relevan dan kuat sebanyak mungkin. Menurut KUHAP Pasal 184, alat bukti yang sah ialah: a.

keterangan saksi;

b.

keterangan ahli;

c.

surat;

d.

petunjuk dan

e.

keterangan terdakwa.


Diantara lima macam alat bukti yang sah tersebut ada dua alat bukti yang sangat efektif dalam pemeriksaan atau peradilan perkara pelanggaran/kejahatan lingkungan hidup, yaitu: a.

Apa yang dijelaskan oleh pemeriksa/PPLH di depan sidang pengadilan dalam kedudukannya sebagai saksi yang dinamakan keterangan saksi;

b.

Pendapat yang dijelaskan oleh pemeriksa/PPLH dan orang lain di depan sidang pengadilan dalam kedudukannya sebagai ahli yang dinamakan keterangan ahli. Menurut KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan

guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri. Keterangan saksi adalah satu alat bukti berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Apakah seorang PPLH akan berperan sebagai saksi atau ahli, tergantung kepada permintaan/penentuan pihak-pihak yaitu penyidik atau penuntut umum dan tersangka/terdakwa. Lazimnya sudah dapat diketahui semenjak proses penyidikan yaitu apakah seorang PPLH diperiksa sebagai saksi atau sebagai ahli oleh penyidik. Apakah seorang PPLH diperiksa sebagai saksi/ahli sebaiknya dibicarakan antara penyidik dengan PPLH yang bersangkutan.


Perbedaan prosedural berita acara pemeriksaan terhadap saksi dengan saksi ahli, pemeriksaan saksi tidak perlu disumpah terlebih dahulu, sedangkan pemeriksaan ahli, sebelum diperiksa, ahli tersebut harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu, menyatakan bahwa semua keterangan yang akan diberikannya tersebut adalah benar menurut pengetahuaannya yang terbaik. Kembali diingatkan bahwa seorang saksi hanya dapat memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan yang ia alami sendiri. Seorang saksi (PPLH) yang memberikan keterangan saksi tidak diperkenankan mengemukakan pendapat atau rekaaan dan juga tidak diperkenankan menerangkan suatu peristiwa yang ia dengar dari orang lain (testimonium de auditu). Sedangkan tugas utama dari seorang ahli adalah justru memberikan pendapat berdasarkan keahlian yang dimilikinya, yang diperlukan membuat terangnya perkara. Tidak menjadi masalah apakah pendapat keahlian yang diterangkannya itu adalah mengenai peristiwa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri atau ia alami sendiri. Ia dapat memberikan keterangan ahli mengacu semata-mata kepada teori atau referensi ilmiah yang dikuasainya. 5.

Sebagai Penganalisis Penegakan Hukum Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup juga berfungsi sebagai penganalisis

dalam proses penegakan hukum lingkungan, sehingga PPLH/PPLHD perlu melakukan analisis permasalahan lingkungan dan memberikan masukan kepada pimpinan dalam menerapkan penegkan hukum lingkungan. Dalam proses persidangan maupun terhadap hasil putusan pengadilan, PPLH perlu melakukan


kajian-kajian untuk mengambil hikmahnya dari proses pengadilan maupun putusan tersebut. Hal ini dapat dipergunakan untuk perbaikan proses penegakan hukum lingkungan dan pengambilan kebijakan di masa yang akan datang. 6.

Sebagai Pembina Teknis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat memposisikan sebagai pembina

teknis sesuai dengan keahliannya dan pengalaman yang dimilikinya, baik pembina teknis dalam proses pengawasan di instansinya maupun di instansi lainnya. Hal penting yang perlu diperhatikan, PPLH sebaiknya tidak memberikan saran teknis penyempurnaan Instalasi Pengolahan Air Limbah atau membuat desain pengolahan air limbah bagi pabrik yang sedang dalam pengawasannya, walaupun secara teknis dia mampu dalam bidang ini. Hal ini dikarenakan akan terjadi konflik kepentingan dan dapat menjadi bumerang bagi PPLH yang bersangkutan. PPLH yang berfungsi sebagai konsultan pengolahan air limbah atau konsultan AMDAL akan membuka peluang terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. 7.

Sebagai Ahli Teknis di Instansinya Selain hal-hal tersebut di atas, PPLH/PPLHD yang memiliki keahlian teknis

dapat memberikan masukan kepada pimpinan instansinya. Sebagai contoh adalah, apabila PPLH tersebut ahli di bidang teknologi pengolahan pulp dan kertas, maka dapat diminta masukannya pada saat instansi yang bersangkutan akan mengeluarkan Baku Mutu Air Limbah untuk pabrik pulp dan kertas


C. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peranannya 1. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Utara Upaya yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara adalah dengan mengangkat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPLHD. Pembentukan PPLHD berdasarkan: a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab XII Pasal 71, 72, 73, 74,75 b. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 44 , 45, 46, 47 c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas Lingkungan. e. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 57 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup. f. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota


Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 42 orang, namun dalam rangka pembinaan karier dan perpindahan tempat tugas, maka Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dirasa masih sangat kurang, sehingga pendidikan dan pelantikan serta pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup ini masih perlu terus dilakukan. Adapun data personil Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Provinsi Sumatera Utara dan Kab./Kota dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1:

Data Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota s/d 2005 No 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Prov/Kab/Kota BLH Provinsi Sumatera Utara Medan Deli Serdang Serdang Bedagai Tebing Tinggi Nias Selatan Nias P.Sidempuan Tapanuli Selatan Simalungun Tapanuli Tengah Humbang Hasundutan Tapanuli Utara Toba Samosir Samosir Binjai Asahan Dairi Pakpak Bharat Labuhan Batu Langkat Madina

Jumlah PPLHD 13 5 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2


23 24 25 26

Pem. Siantar Karo Tj. Balai Sibolga Total

1 2 1 42

Sumber: BLH Prov.SU, 2007 Adapun kriteria pemilihan perusahaan yang dilakukan pengawasan oleh BLH Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: a. Berdampak penting dan besar terhadap lingkungan; 1. skala besar dalam kapasitas produksi dan jumlah limbah b. Berpotensi merusak dan mencemari lingkungan; c. Perusahaan yang memiliki : 1. Dokumen Lingkungan 2. Izin HO; d. Contoh: industri, perumahan, hotel, rumah sakit, pertambangan, perkebunan, dan lain-lain.

2. Peranan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Utara Bertitik tolak dari dan dalam kerangka penaatan dan penegakan hukum lingkungan sebagai alasan untuk penjatuhan sanksi dalam kasus lingkungan, maka diharapkan temuan pelanggaran atau pencemaran lingkungan tersebut terjadi pada


waktu dilakukannya inspeksi atau pemantauan dan pengawasan terhadap lingkungan (compliance inspections atau inspeksi rutin). Pengawasan merupakan langkah pereventif dalam rangka penegakan hukum administrasi (handhaving van het bestuursrecht) merupakan bagian dari bestuuren. Menurut P. De Haan “penegakan hukum administrasi seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan sebagai reaksi sebagai pelanggaran norma hukum administrasi. Ciri khas penegakan hukum administrasi adalah paksaan (dwang)”.21 Sedangkan J.B.J.M ten Berge menyatakan bahwa “instrumen penegakan hukum administrasi meliputi dua hal yaitu pengawasan dan

penegakan

sanksi.

Pengawasan

merupakan

langkah

preventif

untuk

melaksanakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan”.22 Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 UUPPLH yang melakukan pengawasan adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, berturut-turut pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ayat 2 dan 3 menyatakan pengendalian dampak lingkungan hidup

21

Haan, P. De., (et.al), Bestuursrecht in Sociale Rechtstaat, deel 2 Bestuurshandelingen en waarborgen, Kluwer Deventer, 1986, hal. 91-92. 22 J.B.J.M ten Berge, Course Book, Recent Development in General Administrative Law in The Neteherlands, Utrecht, 1994 hal. 21.


sebagai alat pengawasan dilakukan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Selanjutnya, dalam melaksanakan pengawasan tersebut PPLHD memiliki kewenangan: a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu. Adapun tugas dan fungsi BLHSU sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2001 adalah sebagai berikut: 1. Tugas: membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengendalian dampak lingkungan hidup di daerah. 2. Fungsi :


a. Menyiapkan bahan dalam perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup; b. Menyelenggarakan pembinaan teknik lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan lingkungan; c. Melakukan pengkajian dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup. Untuk lebih mengefektifkan dan memberdayakan hukum lingkungan, khususnya di Sumatera Utara, BLHSU sebagai salah satu instansi pemerintah yang berfungsi membantu dan mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi daerah dalam memberhasilkan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, berupaya membangun sistem penegakan hukum lingkungan baik penegakan hukum administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan, dan tindakan pidana lingkungan bagi perusak dan/atau pencemar lingkungan baik yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian. Sistem penegakan hukum lingkungan ini dirancang dalam bentuk pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) penegakan hukum lingkungan, disusun atas kerjasama BLHSU dengan Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara Medan. Dengan adanya sistem dan standar operasional prosedur ini, penegakan hak masyarakat baik untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, informasi atas pengelolaan lingkungan hidup maupun kewajiban untuk memelihara lingkungan telah diakomodir dalam pedoman tersebut, sehingga tercipta kepastian


hukum di tengah kehidupan masyarakat melalui upaya penegakan hukum yang efektif. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penyusunan pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) penegakan hukum lingkungan mengacu kepada alur pemikiran proses penegakan hukum lingkungan pra dan pasca konflik sesuai dengan pasal-pasal dari UUPPLH, sebagaimana terlihat dalam skema berikut ini :

Skema 1: Pemikiran Proses Penegakan Hukum Lingkungan Pra dan Pasca Konflik Pra Konflik - Izin - Wasdal - (Dsr : UU/PP/Kepres/Kepmen)

Tidak

Konflik

ada

Selesai

ya Verfikasi Bapedalda

Pencemaran/Perusakan LH

Tidak

ada

Selesai

Hentikan pencemaran/perusakan LH ya

Administrasi

-

Ruang lingkup Mencegah, menaggulangi, menyelamatkan Pencabutan izin Audit paksa

Proses

Penyelesaian Pengadilan:

- Pidana Penyelesaian Luar Pengadilan

Sumber : Buku Pedoman dan SOP Penegakan Hukum Lingkungan BLHSU


Dari skema di atas jelas bahwa penegakan hukum administrasi lebih mendominasi penyelesaian kasus lingkungan hidup sesuai dengan asas subsidiaritas sebagaimana dianut UUPPLH. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan mantan Kepala BLHSU Prof. H. Syamsul Arifin, SH. MH, bahwa “penegakan hukum administrasi harus diutamakan dari penegakan hukum lainnya. Karena keberhasilan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan oleh BLHSU sebagai aparat birokrasi bukan ditentukan oleh banyaknya orang masuk penjara”.23 Selanjutnya beliau mengemukakan ruang lingkup penegakan hukum administrasi lingkungan dan alur penegakan hukum administrasi lingkungan adalah sebagaimana terangkum dalam skema berikut ini: Skema 2: Alur Penegakan Hukum Administrasi (Penerapan Perangkat Pengelolaan LH dan Perizinan) Pelaksana Usaha/Kegiatan (Pemrakarsa) Mengajukan Permohonan Izin Instansi Yang Berwenang

Dokumen Permohonan Izin Diverifikasi dan Diteruskan Kepada Pihak Terkait

Instansi Yang Bertanggungjawab

Instansi Yang Membidangi Usaha/Kegiatan Menentukan Persyaratan & Kewajiban Upaya Pengelolaan LH dan Upaya Pemantauan LH

Menerbitkan Keputusan Kelayakan LH Berdasarkan Penilaian Dokumen ANDAL, RPL & RKL

Instansi Yang Berwenangan Berdasarkan Kelengkapan Dokumen Tersebut Mengeluarkan Ketetapan

IZIN USAHA

Sumber : Buku Pedoman dan SOP Penegakan Hukum Lingkungan BLHSU 23

Mantan Kepala BLHSU, Prof. H. Syamsul Arifin, SH.MH. (kutipan hasil wawancara. tanggal 3 Mei 2005).


Skema 3: Alur Penegakan Hukum Administrasi (Pengawasan, Sanksi Adm. Dan Audit LH) Beroperasinya Perusahaan Melakukan Bin. PLH & Pantau LH

Pemrakarsa/ Penanggung jwb Ush/Kgtn

Wajib menyampaikan Lap. Pelaks. RKLH dan RPLH

Inst. Yg membidangi Ush/Kgtn

Inst. Yg Ditugasi Mengendalikan Dampak Lingk.

Gubernur

Melakukan Pengujian Lap. Pemrakarsa

Melakukan Pengawasan & Evaluasi Penerapan Peraturan dibid. AMDAL

Menyampaikan Lap. Was & Ev. Hasilnya

Tdk Ditemukan Adanya Pelanggaran

Inst. Yg Berwenang Menerbitkan Izin

MENCABUT IZIN USAHA

Lap/Info Masy.

MENLH

WAJIB AUDIT LH

Ditemukan Adanya Pelanggaran

Gubernur

Paksaan Pemerintah (Mencegah, Mengakhiri Pelanggaran, Serta Menanggulangi Akibat Yg Ditimbulkan, Melakukan Penyelamatan, Penanggulangan & Pemulihan)

Sumber : Buku Pedoman dan SOP Penegakan Hukum Lingkungan BLHSU

Sedangkan bagan alir penanganan kasus lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagaimana skema di bawah ini :


Skema 4: Bagan Alir Penanganan Kasus Lingkungan Di BLH Provinsi Sumatera Utara SUMBER KASUS MEDIA MASSA

Pengaduan masyarakat

Temuan Lapangan

Laporan Kab/ Kota

SEKRETARIS BADAN

PRENINJAUAN LAPANGAN : - PPNS/PPLHD - Bidang Terkait - Staf Ahli Tenaga Teknis - Subbag Hukum/Set

SUBBID PENEGAKAN HUKUM

- Saran/Pendapat - Usulan nama-nama petugas lapangan. RAPAT KOORDINASI/ PEMBAHASAN KASUS : - Subbid Penegakan Hukum - PPNS/PPLHD - Bidang Terkait - Staf Ahli/Tenaga Teknis

Laporan hasil peninjauan lapangan dan saran tindak lanjut.

- Koordinasi dengan Instansi Teknis dan Kab/Kota. - Klarifikasi kepada sumber kasus. - Analisis teknis sesuai fungsi masing-masing.

- Pembinaan. - Sanksi Administrasi - Proses Pidana

Bid.Terkait/ PPLHD PPNS

Sumber : BLHSU

Untuk mengurangi birokrasi sebaiknya anak panah dari peninjauan lapangan menuju laporan hasil peninjauan lapangan dan saran tindak lanjut dibuat dengan garis putus-putus, seperti pada skema di bawah ini:


Skema 5: Bagan Alir Penanganan Kasus Lingkungan Di BLH Provinsi Sumatera Utara

SUMBER KASUS MEDIA MASSA

Pengaduan masyarakat

Temuan Lapangan

Laporan Kab/ Kota

SEKRETARIS BADAN

SUBBID PENEGAKAN HUKUM

- Saran/Pendapat - Usulan nama-nama petugas lapangan.

PRENINJAUAN LAPANGAN : - PPNS/PPLHD - Bidang Terkait - Staf Ahli Tenaga Teknis - Subbag Hukum/Set

- Koordinasi dengan Instansi Teknis dan Kab/Kota. - Klarifikasi kepada sumber kasus. - Analisis teknis sesuai fungsi masing-masing.

RAPAT KOORDINASI/ PEMBAHASAN KASUS : - Subbid Penegakan Hukum - PPNS/PPLHD - Bidang Terkait - Staf Ahli/Tenaga Teknis

Laporan hasil peninjauan lapangan dan saran tindak lanjut.

- Pembinaan. - Sanksi Administrasi - Proses Pidana

Bid.Terkait/ PPLHD PPNS

Sedangkan mekanisme penanganan kasus-kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di daerah Sumatera Utara telah diatur dalam Keputusan Kepala Bapedaldasu Nomor 296/BPDL-SU/S/2004, tanggal 17 Mei 2004 tentang Mekanisme Penanganan Kasus-Kasus Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.


Keputusan Kepala Bapedaldasu tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004, tanggal 29 Januari 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Untuk menangani kasus-kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di BLHSU telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Kasus Lingkungan Hidup sesuai dengan Keputusan Kepala BLHSU Nomor 283/BPDL-SU/S/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Kasus-kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Tim Penanganan Kasus terdiri dari bidang hukum, bidang teknis, tenaga ahli dan PPNS-LH serta PPLHD. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan penanganan kasus lingkungan dibentuk Sekretariat Tim Penanganan Kasus Lingkungan Hidup. Tata laksana penanganan kasus lingkungan hidup sebagaimana diatur pada Pasal 4 Keputusan Kepala BLHSU Nomor 296/BPDL-SU/S/2004 adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat penanganan kasus lingkungan hidup menerima dan mempelajari datadata kasus untuk menentukan klasifikasi kasus; 2. Sekretariat penanganan kasus selanjutnya menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala BLHSU untuk tindak lanjut penanganan kasus; 3. Laporan dimaksud di atas dilengkapi dengan rencana penanganan kasus dan personil Tim Penanganan Kasus yang akan ditugaskan untuk melakukan verifikasi.


Selanjutnya pada Pasal 5 ditentukan bahwa : 1. Verifikasi dapat dilakukan melalui surat, telepon atau alat komunikasi lainnya, atau melakukan pengecekan dan penelitian lokasi yang diduga telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, atau mengundang pihak terkait; 2. Khusus untuk kasus-kasus yang perlu dilakukan verifikasi lapangan, Kepala BLHSU menugaskan Tim untuk melakukan verifikasi; 3. Tim verifikasi beranggotakan bidang teknis atau PPLHD, sekretariat kasus serta tenaga ahli yang sesuai dengan sifat kasus apabila diperlukan. Tim verifikasi mempunyai tugas : 1. Memeriksa kebenaran informasi dan/atau pengaduan dan/atau laporan tentang adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; 2. Meneliti sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi; 3. Meneliti tingkat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi; 4. Meneliti perkiraan jenis dan besarnya kerugian yang timbul terhadap masyarakat korban dan lingkungan; 5. Meneliti peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Pihak pengadu dan pihak yang diadukan dapat mendampingi tim verifikasi pada saat tim tersebut menjalankan tugasnya, apabila diperlukan. Juga dapat melibatkan instansi terkait dan instansi yang menangani lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk bersama-sama dengan tim melaksanakan verifikasi.


Hasil temuan tim verifikasi dapat berupa : a. Bukan merupakan kasus lingkungan tetapi permasalahan sosial lainnya; b. Telah

mengakibatkan

terjadinya

pelanggaran

administratif,

tetapi

tidak

mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. Telah terjadi pelanggaran administratif, mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; d. Telah

terjadi

pencemaran

dan/atau

perusakan

lingkungan

hidup

yang

mengakibatkan kerugian; e. Telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan ditemukan bukti-bukti awal terjadinya tindak pidana lingkungan hidup. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, tim verifikasi mengusulkan rekomendasi tindak lanjut penanganan kepada Kepala BLHSU sebagai berikut : a. Bukan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; b. Telah

mengakibatkan

terjadinya

pelanggaran

administratif,

tetapi

tidak

mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup oleh bidang teknis yang berwenang melakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; c. Telah

terjadi

pelanggaran

administratif,

dan

mengakibatkan

terjadinya

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka dijatuhkan tindakan


administratif dan dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. d. Telah

terjadi

pencemaran

dan/atau

perusakan

lingkungan

hidup

yang

mengakibatkan kerugian, maka dilakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan; e. Telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan ditemukan bukti-bukti awal terjadinya tindak pidana, maka dilakukan langkah penegakan hukum pidana oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup. Pada pasal 10 Keputusan Kepala BLHSU Nomor 296/BPDL-SU/S/2004 diatur mengenai: 1. Kepala BLHSU menetapkan Keputusan untuk meyetujui atau menolak rekomendasi tindak lanjut yang diajukan tim verifikasi; 2. Apabila rekomendasi tindak lanjut disetujui, Sekretariat Tim Penanganan Kasus mempersiapkan

administrasi

tindak

lanjut

penanganan

kasus

dan

menginformasikannya kepada pihak-pihak terkait. Hasil verifikasi pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup bersifat terbuka sepanjang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat. Bidang teknis yang berfungsi melakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah dikenakan


sanksi administrasi. Hasil pengawasan dan pengendalian tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Kepala BLH Provinsi Sumatera Utara. Mengacu kepada mekanisme penanganan kasus-kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dikemukan di atas, maka jelaslah bahwa penegakan hukum administrasi lebih diutamakan jika dibandingkan dengan penegakan hukum lainnya. Hal ini menurut Kepala Bapedaldasu (sekarang BLHSU) adalah “karena penegakan hukum administrasi selain mempunyai fungsi sebagai instrumental, yaitu pengendalian, pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang terlarang juga bersifat represif untuk mengakhiri pelanggaran ketentuan yang dicantumkan dalam persyaratan-persyaratan perlindungan lingkungan”.24 Selanjutnya

beliau

mengemukakan

bahwa

“pendayagunaan

sanksi

administrasi jauh lebih menguntungkan, ketimbang mendayagunakan sanksi lainnya. Karena melalui penerapan sanksi administrasi diharapkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat dikendalikan”.25 Pada tahun 2004 s/d 2009 kasus-kasus yang ditangani oleh BLHSU sebanyak 15 kasus, dan telah dijatuhkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha dan/atau pelaksana kegiatan sebanyak 7 perusahaan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

24 25

Ibid. Ibid.


Tabel: 2 Daftar Kasus Yang Ditangani Tim Penanganan Kasus BLH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 s/d 2007

No.

Nama Kasus Lingkungan

Lokasi

1

2

3

1.

Pencemaran Sungai Bilah diduga berasal dari limbah PT. Siringoringo

Daerah Aliran Sungai Bilah Kab.L,Batu

Uraian Kasus 4

-

-

2.

Pencemaran lingkungan oleh PT.Nubika Jaya

Desa Sisumut Kec. Kota Pinang Kab.L.Batu

-

-

Langkah tindak lanjut yang telah dilakukan

Besarnya tuntutan ganti kerugian

5

6

Keterangan 7

Diduga PKS PT. Siringoringo membuang limbah cair langsung ke Sungai Bilah. Air Sungai Bilah yang digunakan masyarakat untuk kegiatan mandi, cuci dan kakus mengakibatkan timbulnya penyakit gatalgatal yang diduga berasal dari buangan limbah cair PKS. PT. Siringo-ringo.

Telah dilakukan Verifikasi Lapangan dan sudah disampaikan Surat Tegoran I No. 820.A/BPDL-SU/S/2004 tanggal 29-10-2004 untuk kesediaan pihak Perusahaan memperbaiki IPALnya dalam waktu 3 bulan sebagaimana tercantum dalam Surat Tegoran.

Dalam proses pembinaan dan pengawasan Bapedaldasu

PKS. PT. Nubika Jaya diduga telah membuang limbah pabrik ke media lingkungan yaitu parit Ramona yang bermuara ke Sungai Baba tanpa di proses terlebih dahulu melalui IPAL. Pencemaran udara diduga berasal dari kegiatan PKS. PT. Nubika Jaya yang menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat

Telah dilakukan Verifikasi ke Lapangan dan sudah disampaikan Surat Tegoran I No. 819.A/BPDL-SU/S/2004 tanggal 29-10-04 dalam waktu 3 bulan agar pihak perusahaan menyelesaikan Dokumen Pengelolaan Lingkungan, perbaikan IPAL, memeriksakan Sampel ke Laboratorium dan melaporkan hasilnya kepada Bapedaldasu.



-

3.

Pencemaran udara oleh kegiatan Pabrik PT. Marindal Cipta Prima

Desa Marendal I Kec. Patumbak. Kab.Deli Serdang

4.

Dampak negatif dari pembangunan PT. Inalum terhadap masyarakat sejak tahun 1980.

Desa Kuala Tanjung Kec. Air Putih Kab. Asahan

Pembangunan tembok yang dijanjikan oleh pihak Perusahaan kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak kebisingan belum juga dibangun Warga masyarakat yang berdomisili disekitar lokasi Pabrik merasa resah dan terganggu akibat dampak Pencemaran Udara yang diduga berasal dari PT.MCP berupa : a. Kebisingan, debu dan serbuk hitam, b. Akibat pencemaran tersebut kesehatan masyarakat terganggu yaitu timbulnya penyakit sesak nafas, batuk – batuk dan gatalgatal. -

-

Dampak kerusakan lingkungan sawah dan rumah penduduk ± 800 Ha sejak tahun 1980 mengalami banjir yang di duga disebabkan oleh pembangunan PT. Inalum. Pembangunan transmisi line menimbulkan dampak kesehatan terhadap masyarakat.

Telah dilakukan Verifikasi Lapangan dan sudah disampaikan Surat Tegoran I No. 115/ BPDL-SU/S/2004 tanggal 26 Februari 2004 dalam waktu 3 bulan agar pihak perusahaan bersangkutan memperbaiki proses pengolahan limbah udara yaitu : a. Meninggikan cerobong asap dan membuat stage untuk mempermudah pemeriksaan emisi : b. Mengadakan alat Ancenerator c. Membuat Dokumen UKL/UPL.


Telah dilakukan Verifikasi Lapangan dan dalam pertemuan Tim Bapedaldasu dengan pihak PT. Inalum telah disampaikan agar PT. Inalum melakukan proses pengolahan limbah sludge yang ada pada land field, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan lingkungan yang berlaku.



5.

PT. Mandiri Inti Buana.

Dusun I Desa Dalu X.A Kec. Tj. Morawa Kab. D. Serdang

6.

Limbah Cair PKS. PT. Asam Jawa belum memenuhi Standar Baku Mutu.

Kec. Kota Pinang Kab. L. Batu

7.

Pembangunan Pabrik Pengolahan Karet PT. Fairco Bumi Lestari .

Ds. Parapat Janji Kec. Buntu Pane Kab. Asahan.

Masyarakat Dusun I Desa Dalu merasa resah akibat pembuangan limbah padat ke tanah milik Buchairi yang berada ditengahtengah pemukiman penduduk, sehingga menimbulkan dampak berupa : - Pencemaran udara (asap) yang menggangu kesehatan : batuk dan sesak nafas. - Sumur masyarakat tercemar (karena resapan air). Sesuai hasil Analisa Laboratorium PT. Sucopindo terhadap limbah cair PKS. PT. Asam Jawa salah satu parameter yang di analisa masih melebihi Baku Mutu yaitu parameter BOD.

Telah dilakukan Verifikasi Lapangan dan sudah disampaikan Surat Tegoran I No. 279/ BPDL-SU/S/2004 tanggal 12 Mei 2004 dalam batas waktu 3 bulan agar melakukan perbaikan : - Limbah padat yang dibuang ketanah milik Buchairi agar segera diangkut (dikosongkan). - Mengefektifkan tangki clarifier dan aerator pada IPAL. - Memeriksakan sampel air ke Laboratorium dan melaporkan hasilnya kepada Bapedaldasu. - Limbah sludge agar dikumpulkan pada tempat tertutup.


Telah dilakukan Verifikasi Lapangan dan sudah menyarankan kepada pihak perusahaan agar melakukan : 5. Perbaikan IPAL sekaligus mengoperasikannya secara efektif dan optimal. 6. Memeriksakan limbah cair ke Lab. Dan melaporkan hasilnya kepada Bapedaldasu.


Pendirian bangunan Pabrik Pengolahan Karet PT. Fairco Bumi Lestari di DAS Sei Silau tidak mendapat izin dari PU. Pengairan SU, karena lokasinya berbatasan langsung dengan Sungai sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yaitu terjadinya erosi dan penurunan kualitas air Sei Silau.

Telah dilakukan Verifikasi Lapangan dan sudah disampaikan Surat Tegotan I No. 821.A/BPDL-SU/S/2004 tanggal 29 – 10-04 dalam batas waktu 3 bulan kepada pihak perusahaan untuk menyelesaikan : - Surat Izin dari PU. Pengairan SU. - Perbaikan/Penyempurnaan IPAL dan pengoperasian IPAL secara kontinu dan optimal. - Menanggulangi dampak kerusakan lingkungan terhadap Sei Silau. - Memeriksakan sampel air limbah ke laboratorium dan melaporkan hasilnya kepada Bapedaldasu.



8.

Pembuangan air limbah Peternakan Ayam milik Ramlan Barus CS/ PT. Comfeed ke media lingkungan.

Dusun I Desa Bangun Rejo Kec. T. Morawa Kab. Deli Serdang.

Diduga ikan-ikan yang ada dikolamkolam penduduk banyak yang mati karena buangan air limbah yang berasal dari peternakan Ayam milik Ramlan Barus CS/PT. Comfeed.

Telah dilakukan Verifikasi Lapangan dan pemeriksaan ulang akan dilaksanakan apabila kegiatan ternak ayam beroperasi kembali, karena pada saat investigasi kandang ayam dalam keadaan kosong.

Dalam proses pengawasan

9.

Pembuangan limbah cair ke media lingkungan (parit, sawah penduduk) oleh PT. Shamrock.

Jalan Namorambe Kec. Delitua Kab.Deli Serdang

Diduga PT Samhrock telah membuang limbah cair kemedia lingkungan yaitu Parit, Sawah penduduk sehingga menimbulkan keresahan masyarakat dan dikhawatirkan hasil pertanian menurun.

-

Memeriksakan Sample limbah cair ke lab dan melaporkan hasilnya ke Bapedaldasu. Membuat tempat penimbunan sludge wadah yang tertutup.


Kegiatan Penambangan Emas oleh PT. Newmont Horas Nauli.

Kec. Batangtoru Kab. Tapsel.

Berdasarkan Surat Kadis Pertambangan dan Energi Propsu No. 540/665/DPE/2004 tanggal 13 Juli 2004 meminta Bapedaldasu turut menyaksikan penggambilan sampel limbah khususnya PT. Newmont Horas Nauli dan mengirimkannya ke Pusarpedal di Serpong, Laboratorium Corelab Indonesia, dan PT. ALS Bogor.

Telah dilakukan Verifikasi Lapangan dan sudah dilakukan pengambilan sampel di lokasi penambangan pada 5 (lima) titik yaitu : Anak Sungai di Hulu tumpahan lumpor bor Anak Sungai di Hilir tumpahan lumpur bor Aek Pahu setelah anak sungai Aek Pahu (Sungai Aek Pahu) Aek Pahu setelah bercampur dengan Menurut hasil analisis ketiga Laboratorium yang ditunjuk bahwa kandungan Sianida (Cu) pada limbah PT. Hewmonth Horas Nauli masih dibawah Baku Mutu Limbah domestik masyarakat Batang Toru.


10.

-


11.

PMKS. PT. Sungai Pinang membuang limbah cair ke Aliran Sungai Simangayak.

Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. L. Batu.

12.

Perambahan Hutan Register VI Angkola yang dilakukan oleh PT. Mujur Lestari.

Desa Picorkoling Kec. BT. Angkola Kab. Tapsel.

Diduga PMKS PT. Sungai Pinang membuang limbah cair ke Sungai Simangayak sehingga meresahkan masyarakat petani, akibat pembuangan limbah tersebut hasil pertanian penduduk berupa palawija dari tahun ketahun terjadi penurunan. - Perambahan hutan Register VI Angkola diduga dilakukan oleh Yayasan Bagas Godang Bege Hami Pijorkoling bekerjasama dengan PT. Mujur Lestari. - Batas waktu IPKHH yang dikeluarkan Pemkab Tapsel kepada Yayasan tanggal 1-82001 s/d 1-82002 namun kenyataan di lapangan penebangan kayu masih terus berlangsung walaupun izinnya sudah habis masa berlakunya.

Telah dilakukan Verifikasi Lapangan dan sudah disampaikan Surat Tegoran I No. 818.A/BPDL-SU/S/2004 tanggal 29-10-04 dalam batas waktu 3 bulan pihak perusahaan berkewajiban meyelesaikan : - Dokumen UKL/UPL - Perbaikan IPAL dan mengoperasikannya secara optimal. - Memeriksakan sampel limbah cair ke lab dan melaporkan hasilnya ke Bapedaldasu.. Telah dilakukan Verifikasi Lapangan dengan hasil sebagai berikut : - Kegiatan penebangan kayu masih terus berlangsung, karena secara kasat mata alat-alat berat yang digunakan untuk penebangan kayu masih terlihat di basecame - Pihak Dishut Tapsel tidak melibatkan Kapedal Tapsel dalam pemberian izin. - Tim menyarankan kepada Pemkab Tapsel untuk menghentikan penebangan kayu tersebut karena arealnya masih dalam DTA. - Bupati Tapsel telah memerintahkan Dishut Tapsel untuk penghentian kegiatan penebangan kayu


Penanganan Kasus telah diambil alih oleh Kementerian Negara LH


13.

PT. PERTAMINA (Persero) DOH NAD Sumbagut yang ada di Desa Bukit Kunci termasuk kategori penghasil limbah B-3.

Desa Bukit Kunci Kec. PKL. Susu Kab. Langkat

Limbah sludge yang berasal dari proses pencucian Tangki Timbun termasuk kategori limbah B3, pencucian Tanki Timbun dilakukan 3-4 tahun sekali. Jika tidak diolah dengan baik maka dikhawatirkan menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.

Telah dilakukan Verifikasi Lapangan dan sudah menyarankan kepada pihak Perusahaan untuk : - Memeriksakan limbah sludge melalui metode TCLP dan atau LD 50 di Pusar Pedal Bogor-Jawa Barat - Jika hasil pengujian ternyata limbah sludge mengandung B3 maka pihak Perusahaan berkewajiban mengurus Izin Penimbunan Sludge sementara sesuai ketentuan yang tertuang dalam PP No.18 tahun 1999 jo PP No. 85 tahun 1999. - Bila ternyata hasil uji TCLP dan LD50 limbah sludge tersebut tidak mengandung B3 maka pihak Perusahaan diperbolehkan membuang, menanam limbah sludge di lahan milik Perusahaan. - Pihak Pertamina agar melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi Lingkungan Hidup Daerah untuk menemukan solusi tehnologi apa yang sesuai digunakan.

Dalam pengawasan Bapedaldasu

14

Pembuangan limbah oleh PT. Good Year ke media lingkungan

Desa Nagori Dolok Marangir, Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun.

Diduga Pabrik Pengolahan Karet (Rubber) PT. Good Year membuang limbah cair ke badan Sungai Langgar Serbelawan sehingga meresahkan masyarakat Pasar Bawah yang menggunakan air Sungai untuk kegiatan mandi mencuci, kakus, karena air sungai tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk kebutuhan seharihari, bahkan air Sungai tersebut sumber penyakit gatal-gatal bila digunakan.

Telah dilakukan Verifikasi Lapangan dan sudah disampaikan saran agar : - Pihak perusahaan melakukan perbaikan/penyempurnaan IPAL dan mengoperasikannya secara kontinu dan optimal. - Limbah cair agar diperiksakan ke Lab dan hasilnya disampaikan kepada Bapedaldasu.

Proses pembinaan dan pengawasan oleh Bapedalda Kabupaten Simalungun


15

Dugaan pembuangan limbah akibat kegiatan PD. Murni

Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.

Masyarakat dusun VII Pasar VIII merasa resah akibat pencemaran yang diduga berasal dari PD. Murni yaitu : a. Pencemaran udara (bau busuk yang sangat menyengat). b. Sumur masyarakat telah terkontaminasi oleh limbah. c. Masyarakat terjangkit penyakit gatalgatal, ispah dan lain-lain.

Telah dilakukan investigasi lapangan dengan hasil : a. IPAL belum memenuhi standar teknis yang ditentukan. b. Perusahaan membuang limbah ke media lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu sehingga meresahkan masyarakat sekitar lokasi pabrik.

Proses pembinaan dan pengawasan oleh Bapedaldasu

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan Tabel 2 di atas, bahwa sanksi administrasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara berupa teguran tertulis disertai dengan perintah administratif untuk melakukan perbaikan-perbaikan merupakan kategori menengah. Hal ini sesuai dengan penjelasan responden penulis yaitu PPNSLH/PPLHD BLHSU, bahwa “pemilihan sanksi administrasi terhadap perusahaan harus berlandaskan kepada asas-asas pemerintahan yang baik dan mengacu kepada ketentuan pasal 71 s/d 83 UUPPLH merupakan ketentuan yang berhubungan dengan sanksi administratif sebagaimana ditegaskan dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan bahwa: (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:


a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah dapat melakukan paksaan

terhadap

perusahaan

untuk

mencegah

dan

mengakhiri

terjadinya

pelanggaran, menanggulangi akibat yang ditimbulkan dan melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan“.26 Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa “secara umum pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut aspek teknis administrasi

26

PPNS-LH/ PPLHD BLHSU (kutipan wawancara 11 Mei 2005).


seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pelanggaran standard baku mutu air limbah dan dokumen perusahaan, sehingga sanksi administrasi yang dijatuhkanpun berupa tegoran tertulis disertai kewajiban perusahaan memperbaiki peralatan teknis yang ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu“.27 Strategi penanganan kasus lingkungan yang dilakukan oleh BLHSU mengacu kepada konsep kebijakan berupa pembinaan. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kasubbid Evaluasi dan Program BLHSU, sebagai berikut “bahwa BLHSU sebagai salah satu Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebaiknya mengedepankan aspek pembinaan dengan penegakan hukum administrasi. Hal ini sesuai dengan sifat kelembagaan BLHSU sebagai aparat birokrasi dan sekaligus memenuhi asas subsidiaritas sebagaimana dianut oleh UUPLH, dimana aspek hukum pidana baru diberlakukan apabila sanksi administrasi dan/atau sanksi hukum lainnya tidak efektif”.28 Mengacu kepada ketentuan Pasal 76 s/d 83 UUPPLH, sanksi administrasi dibedakan atas paksaan pemerintahan, dan pencabutan izin. BLHSU mempunyai kewenangan: a. Teguran tertulis; b. Paksaan pemerintah; c. Pembekuan izin lingkungan; atau d. Pencabutan izin lingkungan. 27

Ibid. Mantan Kasubid Evaluasi dan Program BLHSU, Dra. Nasri Yetti N., (kutipan wawancara tanggal 17 Mei 2005). 28


Pencabutan izin lingkungan dimaksud tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Akan tetapi kewenangan pencabutan izin usaha dimaksud belum pernah dilakukan oleh BLHSU. Dan sejak tahun 2008 hingga saat ini peranan PPLHD Provinsi Sumatera Utara sendiri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh UUPPLH. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya laporan pengawasan secara reguler yang didokumentasi. Selain daripada itu, peralihan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana aturan tentang tata cara pengawasan dan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih berbentuk rancangan, sehingga secara otomatis pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Utara belum dapat berjalan optimal.

D. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan 3. Kegiatan Pra-Pengawasan Sebelum melaksanakan kegiatan pengawasan perlu dilakukan persiapan yang matang, hal ini bertujuan untuk mempersiapkan kegiatan di lapangan agar dapat memperoleh data dan informasi yang diperlukan dengan keterbatasan waktu yang tersedia. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pejabat pengawas sebelum melakukan pengawasan pengendalian pencemaran adalah sebagai berikut:


a. Melakukan Pengkajian Bahan Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Setiap pejabat pengawas wajib melakukan kajian terhadap bahan-bahan pelaksanaan pengendalian pencemaran. Bahan-bahan yang harus dipelajari tersebut dapat berupa dokumen dan rekaman gambar, terutama terkait dengan kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengendalian pencemaran. Kaji ulang informasi usaha dan/atau kegiatan yang akan diawasi sebelum pelaksanaan pengawasan sangat penting untuk menunjang keberhasilan dan efektifitas dari kegiatan pengawasan yang akan dilakukan. Hasil kajian ini akan memberikan bekal kepada PPLH/PPLHD tentang gambaran status kinerja pengendalian pencemaran air dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi. Bahanbahan yang seharusnya dikaji ulang oleh PPLH/PPLHD sebelum dilaksanakan pengawasan ini sebagian besar merupakan jenis data sekunder yang diperoleh dari berbagai pihak yang diuraikan dalam pembahasan berikut ini: i. Sumber Bahan Bahan-bahan tentang pelaksanaan pengendalian pencemaran dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu: 1). Perusahaan. 2). Pemerintah daerah, baik yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan maupun Instansi teknis terkait (sektor). 3). Masyarakat. ii. Jenis Dokumen dan Informasi yang diperoleh:


Jenis dokumen yang dapat digunakan sebagai acuan dalam

melakukan

kegiatan pengawasan antara lain: 1) Dokumen AMDAL atau UKL-UPL. 2) Laporan umum usaha dan/atau kegiatan (Company Profile). 3) Laporan RKL-RPL atau UKL-UPL dari usaha dan/atau kegiatan. 4) Data pemantauan kualitas air limbah oleh petugas pengawas sebelumnya. 5) Peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran air. 6) Data penaatan terkait dengan kegiatan unit penegakan hukum, jika ada. 7) Profil penaatan lingkungan perusahaan yang disusun oleh atau merupakan arsip yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 8) Dokumen perizinan daerah yang dimiliki oleh perusahaan khususnya izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau pemanfaatan air limbah ke tanah baik yang bersumber dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan maupun dari pemerintah daerah setempat. 9) Dokumen teknis dan bahan pustaka lainnya. 10) Pedoman-pedoman pengawasan yang secara spesifik untuk masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Sedangkan jenis informasi yang dapat diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut di atas dan diperlukan dalam melakukan kegiatan pengawasan guna memberikan gambaran awal tentang tingkat penaatan penanggungjawab usaha


dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air, serta perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air oleh pelaku usaha/kegiatan disajikan dalam tabel berikut: Tabel 3: Pengelompokan Informasi Berdasarkan Jenisnya No 1.

Sumber Dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

− − − −

2.

3.

4.

Laporan Umum Perusahaan (Company Profile).

− − − − − − −

− Laporan RKL-RPL − atau UKL-UPL dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. − − − − − − −

Perizinan, khususnya perizinan lingkungan yang − berkaitan dengan − pembuangan air − limbah ke sumber air dan/atau

Uraian jenis informasi yang diperoleh Kapasitas usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dan disetujui dalam Amdal atau UKL-UPL. Teknologi proses produksi. Potensi dampak terhadap pengendalian pencemaran air. Komitmen penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran air. Kapasitas operasional kegiatan. Tanggal berdirinya usaha dan/atau kegiatan. Jumlah karyawan. Jenis dan perincian unit-unit kegiatan. Jenis-jenis produk yang dihasilkan. Luas lahan (area). Denah usaha dan/atau kegiatan dengan skala sebenarnya dilengkapi dengan orientasi arah. Data umum usaha dan/atau kegiatan lainnya. Laporan pelaksanaan pengendalian pencemaran air yang menjadi komitmen usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Amdal UKLUPL. Diagram alir proses produksi dan sumber air limbah. Skala produksi: dahulu, sekarang, dan rencana ke depan. Diagram alir IPAL. Neraca pemakaian air. Bahan baku dan bahan penolong yang digunakan. Data swa pantau rutin analisis air limbah. Legalitas izin menyangkut masa berlakunya izin tersebut. Titik penaatan (buangan). Sumber air penerima. Debit air limbah maksimal yang boleh dibuang ke sumber air tersebut.


No

5.

6.

Sumber pemanfaatan air limbah ke tanah. Peraturan perundangundangan terkait dengan kegiatan pengendalian pencemaran air, baku mutu, dan persyaratan teknis.

− − − − − − −

− Dokumen Sistem − Pengendalian − Pencemaran Air. − −

7.

Dokumen terkait.

lain − − − −

8.

− Profil penaatan − penanggungjawab usaha dan/atau − kegiatan. − − − −

−

Uraian jenis informasi yang diperoleh Baku mutu yang ditetapkan di dalam izin. Persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah. Peraturan/Keputusan gubernur. Peraturan/Keputusan bupati/walikota. Perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air/pemanfaatan air limbah ke tanah. Dll. Lay out saluran/perpipaan. Data desain dan deskripsi proses sistem pengendalian pencemaran air yang dimiliki. Karakteristik air limbah yang dihasilkan (parameter dan konsentrasi). Rencana tanggap darurat yang dimiliki oleh perusahaan. Data usaha dan/atau kegiatan pendukung dalam satu lokasi (jika ada), lengkap dengan bahan baku dan produknya. Informasi tentang apakah diperlukan persyaratan khusus untuk dapat memasuki lokasi. Peralatan keselamatan kerja yang dibutuhkan. Data tentang perubahan fasilitas yang ada diperusahaan. Foto udara apabila ada (lay out pabrik). Laporan-laporan terkait dengan kegiatan pengawasan pengendalian pencemaran air sebelumnya. Surat menyurat terkait dengan kegiatan penaatan pengendalian pencemaran air. Laporan kasus dan keluhan masyarakat terhadap kegiatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Berita media massa. Laporan kemajuan perbaikan kinerja pengendalian pencemaran air yang disampaikan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Laporan swapantau air limbah atau self monitoring dalam beberapa kurun waktu terakhir yang disampaikan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, misalnya satu tahun. Laporan penelitian yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan seperti audit dan kajian pemanfaatan air limbah.


Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan pengendalian pencemaran harus dipahami oleh PPLH dan PPLHD sehingga dapat menetapkan peraturan, baku mutu, dan persyaratan yang menjadi acuan atas penetapan ketaatan maupun ketidaktaatan suatu usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 4.

Penyusunan Daftar Pertanyaan Daftar pertanyaan disusun oleh PPLH/PPLHD berdasarkan hasil pengkajian

dan penelaahan terhadap

dokumen-dokumen tersebut di atas. Daftar pertanyaan

tersebut berfungsi untuk mengklarifikasi dan mencocokan kondisi sementara status penaatan di bidang pengendalian pencemaran air dengan kenyataan di lapangan pada saat pengawasan. Daftar pertanyaan tersebut juga akan membantu PPLH/PPLHD akan mendapatkan data kondisi penaatan pengendalian pencemaran air di lapangan dengan lebih fokus, efektif dan efisien. Daftar pertanyaan dapat berupa checklist atau quesioner, tergantung jenis informasi atau data yang diharapkan dapat diperoleh dari pertanyaan tersebut. Checklist daftar pertanyaan yang hanya memberikan kesempatan jawaban berupa penandaan pada pilihan jawaban yang telah tersedia, sehingga PPLH/PPLHD dapat memberikan tanda tertentu pada pilihan jawaban yang tersedia dan bersesuaian dengan jawaban dari sumber informasi yang ada di lapangan pada saat pelaksanaan pengawasan. Sedangkan quesioner merupakan daftar pertanyaan yang lebih banyak memberikan kesempatan untuk mendapatkan jawaban berupa informasi atau data yang bersifat narasi oleh sumber informasi di lapangan pada saat pengawasan. Dalam bentuk pertanyaan seperti ini PPLH/PPLHD nantinya dapat mencatat jawaban-


jawaban atau informasi yang diperoleh dan mengklarifikasikan kembali kepada pemberi jawaban atau sumber informasi di lapangan. Daftar pertanyaan tersebut dapat dikemas dalam bentuk formulir pengawasan yang dilengkapi dengan formulir untuk menuangkan temuan-temuan selama di lapangan dan Berita Acara Pengawasan. Untuk program tertentu seperti PROPER, formulir pengawasan dan Berita Acara Pengawasan telah disiapkan secara seragam. Namun tidak menutup kemungkinan, berdasarkan hasil kajian terhadap dokumendokumen sebagaimana telah diuraikan sebelumnya membuat PPLH/PPLHD perlu membuat daftar pertanyaan yang secara spesifik perlu dicari jawabannya di lapangan. 5. Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Perencanaan pengawasan yang baik akan menentukan keberhasilan kegiatan pengawasan tersebut.

Setiap pejabat pengawas harus mempersiapkan dokumen

rencana pengawasan secara tertulis sebelum melakukan kunjungan lapangan. Penyusunan rencana pengawasan harus dilakukan oleh seluruh anggota tim pengawas, dan ditanda-tangani oleh masing-masing anggota tim pengawas. Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengawasan lapangan perlu dikoordinasikan dengan laboratorium yang akan menganalisa air limbah. Kemudian rencana kerja pengawasan tersebut harus diserahkan kepada atasan untuk disetujui paling lambat sehari sebelum berangkat ke lapangan. Beberapa hal yang wajib tercantum dan dijelaskan dalam rencana kerja pengawasan antara lain sebagai berikut.


Tabel 4: Butir-Butir Rencana Kerja Pelaksanaan Pengawasan No. Materi Pokok Uraian 1. Tujuan pengawasan. − Secara ringkas tujuan umum pengawasan pengendalian pencemaran air. − Apa yang ingin dicapai dari pengawasan. 2. Gambaran ringkas tentang − Jenis kegiatan dan proses produksi usaha dan/atau kegiatan. ringkas. − Riwayat penaatan usaha dan/atau kegiatan. − Daftar pertanyaan yang perlu diklarifikasi dan dicari bukti-buktinya atau jawabannya di lapangan. 3. Sumber daya yang digunakan. − Nama pejabat pengawas. − Peralatan yang digunakan. − Anggaran yang dibutuhkan. 4. Status koordinasi dengan − Pusat Regional Lingkungan Hidup. pihak terkait. − Bapedalda provinsi. − Laboratorium, apabila diperlukan. 5. Jadwal pelaksanaan − Kapan pengawasan dimulai. pengawasan pengendalian − Kapan pengawasan selesai. pencemaran air secara − Kapan laporan pengawasan selesai. keseluruhan. 6.

Koordinasi Koordinasi merupakan salah satu bagian yang menentukan efektifitas dan

efisiensi pelaksanaan pengawasan pengendalian pencemaran. Untuk itu, sebelum melakukan pengawasan perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, laboratorium maupun kepada usaha dan/atau kegiatan yang akan diawasi. Dalam pelaksanaan koordinasi, beberapa butir penting di dalam tabel berikut perlu menjadi perhatian pejabat pengawas.


Tabel 5: Hal-hal Penting Dalam Pelaksanaan Koordinasi Dalam Persiapan Pengawasan No. 1. Surat Koordinasi.

2.

Surat pemberitahuan.

3.

Persiapan pengawasan.

Uraian − Checklist kesiapan koordinasi: Surat pemberitahuan kepada pihak terkait termasuk surat tugas − Tim pengawas harus memiliki salinan surat pemberitahuan kepada pihak terkait selama kegiatan pengawasan − Surat tugas yang mencantumkan: tujuan, nama petugas, nomor PPLHD/PPNS, dan tanggal kunjungan; − Pemberitahuan ke penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Tim pengawas terdiri dari beberapa orang, oleh karena itu perlu terlebih dahulu mengadakan pertemuan koordinasi. Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun strategi pelaksanaan pengawasan di lapangan antara lain: − Menentukan ketua tim pengawas sekurangkurangnya PPLHD. − Mendiskusikan riwayat penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. − Melakukan konfirmasi dan finalisasi rencana pengawasan. − Mereview checklist persiapan pengawasan. − Mengatur sarana transportasi menuju ke lokasi usaha dan/atau kegiatan.

7. Penyiapan Peralatan Kerja Persiapan peralatan yang diperlukan di dalam pelaksanaan pengawasan diperlukan sehingga PPLH/PPLHD dapat mengurangi terjadinya kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Penyiapan alat lapangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keperluan dan penelaahan kondisi penaatan yang telah dipelajari dari sumber dan jenis informasi tersebut di atas. Namun tidak menutup kemungkinan adanya kejadian yang tidak diprediksi terjadi di lapangan dan memerlukan peralatan tertentu yang


tidak dipersiapkan sebelumnya. Dalam kondisi khusus seperti ini, maka PPLH/PPLHD wajib segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah terdekat yang dapat dan/atau mempunyai dan/atau dapat membantu mencari solusi untuk mendapatkan peralatan tersebut, dengan sepengetahuan atasan atau pemberi tugas PPLH/PPLHD yang bersangkutan. Untuk mempermudah pelaksanaan penyiapan peralatan kerja, PPLH/PPLHD dapat menggunakan checklit yang memuat kondisi yang diprediksikan berdasarkan informasi dan dokumen-dokumen yang telah dipelajari dan daftar peralatan yang diperlukan dalam bentuk Check List. Pada kondisi normal, peralatan-peralatan minimum yang wajib dibawa oleh PPLH/PPLHD dalam pelaksanaan pengawasan disajikan dalam tabel berikut. Tabel 6: Daftar Peralatan Standar Dalam Pengawasan Pengendalian Pencemaran 1. Surat tugas dan tanda pengenal PPLH/PPLHD. 2. Peralatan tulis. 3. Peralatan pengumpulan data dan fakta. a. Daftar pertanyaan (checklist c. Peralatan

perekam

(recorder);

peralatan

fotografi;

/quesioner). b. Berita Acara. 4. Peralatan pengambilan sampel. a.

Alat komunikasi

b.

Peralatan analisis sederhana e.

Kalkulator.

misal pH universal;

Botol sampel.

c.

d.

f.

GPS.

Peralatan analisa pH, DO, g.

Label dan segel.

DHL

Bahan pengawet.

portable

dan

temperatur h. i.

Sampel cooler box.


5. Peralatan perlindungan pribadi (personal protective equipment). a. Peralatan keselamatan kerja b.

Perlengkapan P3K.

pribadi (alat pelindung diri). 6. Alat komunikasi.

Semua peralatan tersebut di atas perlu diperiksa kondisinya terlebih dahulu, termasuk cadangan baterai untuk camera/handycam. Peralatan seperti pH meter perlu dikalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Demikian juga untuk tanda pengenal PPLH/PPLHD perlu dicek masa berlakunya, apakah masih berlaku atau sudah kadaluwarsa. Setelah semua persiapan lengkap baik teknis maupun administratif, tim pengawas siap diberangkatkan ke lapangan untuk melakukan pengawasan.

8.

Proses dan Prosedur Memasuki Usaha dan/atau Kegiatan. Beberapa tahapan yang perlu diperhatikan PPLH/PPLHD pada saat masuk ke

lingkungan usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut: 1) Ketua tim pengawas menyerahkan surat tugas kepada pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan menjelaskan sekilas mengenai maksud kedatangan tim pengawas. 2) Jika penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak kehadiran tim pengawas, maka pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan harus menandatangani berita acara penolakan (diberi stempel usaha dan/atau kegiatan).


3) Jika penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak bersedia menandatangani berita acara penolakan tersebut diusahakan dapat merekam suara pada saat melakukan penolakan dengan menggunakan recorder. Tahapan pada huruf 2 dan 3 tersebut selain digunakan sebagai bukti kepada atasan bahwa PPLH/PPLD telah sampai di lokasi pengawasan tetapi juga sebagai barang bukti atas ketidaktaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

9.

Pertemuan Pembukaan. Pertemuan pembukaan atau pendahuluan perlu dilakukan agar kegiatan

pengawasan dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan. Dalam pertemuan pembukaan ini ketua tim pengawas yang ditunjuk.

i.

Memperkenalkan tim pengawas. 1). Memperkenalkan anggota tim. 2). Menyerahkan surat tugas (dokumen asli).

ii. Menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan. Ketua

tim

pengawas

menjelaskan

secara

ringkas

kepada

pihak

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tentang tujuan pengawasan serta menjelaskan apakah pengawasan tersebut dilaksanakan berkaitan dengan pengawasan


rutin, pengawasan penegakan hukum, pengawasan spesifik terhadap instalasi tertentu, pengawasan akibat terjadinya kasus pencemaran lingkungan, atau pengawasan terhadap pengaduan masyarakat.

iii. Menjelaskan ruang lingkup dan agenda pengawasan. Tim pengawas perlu menyampaikan rencana dan agenda pengawasan yang telah disusun sebelumnya. Agenda pengawasan tersebut antara lain pemeriksaan fasilitas proses produksi, pengendalian pencemaran air dan pengambilan contoh uji limbah. Penjelasan ruang lingkup dan agenda pengawasan ini diperlukan untuk memudahkan koordinasi dengan petugas pendamping dan situasi nyata yang ada di usaha dan/atau kegiatan. Apabila ada keberatan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap agenda pengawasan tersebut dimintakan alasan keberatannya. Namun, apabila keberatan tersebut tidak dapat diterima oleh tim pengawas maka tim pengawas dapat memintakan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menjelaskan alasan keberatannya secara tertulis atau dibuat Berita Acara Penolakan yang berkasnya sudah disediakan oleh tim pengawas. Agenda pengawasan dapat didiskusikan dengan pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan termasuk kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian tim pengawas yang memutuskan unit/lokasi yang akan diperiksa sesuai dengan tujuan pengawasan yang telah direncanakan.


Pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan diminta untuk menjelaskan proses produksi, sistem pengendalian pencemaran air yang dilakukan, serta menyediakan data tersebut untuk dievaluasi oleh tim pengawas.

iv. Review Dokumen Teknis Setelah tim pengawas memperoleh penjelasan tentang proses produksi dan sistem pengendalian pencemaran air serta memperoleh data terkait dengan hal tersebut, maka tim pengawas wajib melakukan telaahan (review) terlebih dahulu terhadap penjelasan dan data tersebut. Hasil review ini dapat mempengaruhi strategi pengawasan lapangan, seperti penetapan lokasi/unit mana terlebih dahulu yang akan diperiksa atau pengambilan sampel terlebih dahulu. Penjelasan atau data perlu ditelaah (review) dan pada umumnya potensial mempengaruhi strategi pengawasan di lapangan antara lain seperti: 1). Data kapasitas produksi (riil) satu tahun terakhir: adanya perubahan secara significant terhadap kapasitas produksi, terpasang dan/atau senyatanya dari kondisi waktu-waktu sebelumnya atau kondisi reguler. 2). Dokumen Amdal atau UKL-UPL: adanya perubahan proses produksi, penggunaan teknologi baru atau perubahan teknologi yang telah ada, perubahan proses produksi, perubahan bahan baku atau bahan penolong yang significant mempengaruhi karakteristik limbah. 3). Status perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air: terkait dengan beban pencemaran, kualitas air limbah dan debit

yang


diizinkan untuk dibuang, lokasi (titik) penaatan, dan/atau persyaratan teknis pengendalian pencemaran air lainnya yang tertuang di dalam izin. 4). Data swapantau (eksternal maupun internal laboratorium) dan pemantauan kegiatan pembuangan air limbah atau pemanfaatan air limbah untuk land application. a). Pembuangan air limbah: kualitas dan kuantitas air limbah, data produksi dan perhitungan beban pencemaran. b). Pemanfaatan air limbah: kualitas air limbah, kualitas air tanah dan kualitas tanah.

Data tersebut perlu ditelaah (review) untuk mengetahui tingkat ketaatan yang bersangkutan sejak pelaksanaan pengawasan sebelumnya sampai dengan pada saat pengawasan dilakukan serta mengetahui trend penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan pada kurun waktu tertentu. 5). Data penerapan minimisasi limbah (3R) dan mekanisme proaktif pengendalian pencemaran air lainnya (misalnya: ecoefisiensi dan co-benefit approach). Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi telah menerapkan minimisasi limbah, efisiensi sumber daya air dan sejenisnya, maka tim pengawas perlu menelaah secara teliti data yang terkait dengan kegiatan tersebut. Hasil telaahan tersebut digunakan untuk mengetahui atau melakukan pengecekan kebenaran material balance (water balance) dan potensi adanya bypass.


6). Dokumen pengendalian pencemaran air lainnya yang dimiliki penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan seperti: catatan adanya kondisi up-normal (darurat), bencana yang mempengaruhi kinerja pengendalian pencemaran air, dan/atau pelanggaran-pelanggaran. Apabila pelanggaran dilakukan dalam kurun waktu dekat dengan pelaksanaan pengawasan, tim pengawas melakukan pengecekan terhadap

laporan

dan

kondisi

lapangan

terkait

dengan

upaya-upaya

perbaikan/pemulihannya. 7). Dokumen laporan upaya pemulihan kualitas lingkungan: apabila ada sejarah pelanggaran atau pencemaran air yang dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

v. Pemeriksaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air Pemeriksaan terhadap fasilitas pengendalian pencemaran air merupakan kegiatan kunci dalam pengendalian pencemaran air. Untuk itu, beberapa hal penting berikut yang dilaksanakan oleh PPLH/PPLHD dalam pemeriksaan kegiatan pembuangan air limbah: 1) Pemeriksaan terhadap sumber-sumber air limbah mulai dari ruang proses produksi utama, pabrik pendukung dan kegiatan utilitas seperti air blowdowm steam boiler, power boiler, boiler oil thermal heater (OTH), oil catcher pada genset, cogen, power plant, tungku pembakaran, air limbah dari wet scrubber, stock pile batubara, regenerasi resin pada water treatment plant, pencucian kemasan bekas bahan kimia, air limbah domestik serta laboratorium.


2) Pemeriksaan kondisi seluruh saluran dari proses produksi hingga kegiatan utilitas. Tim pengawas harus melakukan beberapa langkah berikut pada kondisi yang bersesuaian: − Jika menemukan pintu air pada saluran, periksa dari mana dan kemana arah aliran di dalam saluran tersebut. − Ada atau tidaknya potensi saluran-saluran lain yang berasal dari proses produksi yang tidak menuju ke IPAL. − Jika ditemukan aliran pada saluran dari proses produksi yang tidak menuju ke IPAL atau menuju ke sungai maka saluran tersebut disebut saluran by pass. Hal yang harus dilakukan adalah: a). Mengambil sampel. Pada kondisi seperti ini, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan juga dapat mengambil sampel (split sample) untuk cross check. b). Mengambil gambar/foto saluran tersebut. c). Menetapkan titik koordinat lokasi saluran bypass. d). Mewajibkan pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menutup secara permanen saluran tersebut. e). Apabila penutupan saluran by pass secara permanen tidak dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengawasan tersebut, tim pengawas meminta kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh penanggungjawab usaha dan/atau


kegiatan dan tim pengawas tentang penutupan saluran bypass tersebut. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan harus mengirim foto setelah saluran itu ditutup kepada tim pengawas. 3) Pemeriksaan tersedianya alat pencatat debit (flowmeter) dan pencatatan debit air limbah pada saat pengawasan. Jika tidak tersedia alat pencatat debit maka tim pengawas dapat melakukan estimasi besarnya debit air limbah dengan perhitungan menggunakan rumus sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut. Tabel 7: Rumus Perhitungan Debit Air Limbah di Lapangan

Q = 0.85 x T x A Q = debit air limbah (m3/dt), T = Laju benda apung (m3/dt) A = Luas penampang saluran (m2), 0.85 = faktor koreksi

T=Px t A=Dx L P = Panjang lintasan t = Waktu tempuh benda apung D = Kedalaman saluran L = Lebar saluran

4) Pemeriksaan terhadap Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) Walaupun tidak semua proses pengelolaan air limbah selalu menggunakan proses-proses sebagaimana disajikan dalam uraian berikut ini, namun pengelolaan air limbah akan disesuaikan dengan karakteristik air limbah yang dihasilkan. Sebagai contoh: untuk industri logam pengolahaan air limbah hanya menggunakan proses fisik dan kimia, air limbah kelapa sawit hanya menggunakan proses fisik dan biologi seperti kolam oksidasi, industri tekstil dan kertas pada umumnya menggunakan proses fisik, kimia dan biologi, sedangkan


untuk pertambangan batubara hanya menggunakan proses pengendapan. Secara garis besar, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan terhadap IPAL dapat diuraikan di bawah ini. 1). Pre-treatment Merupakan awal dari proses pengolahan air limbah yang meliputi sistem penyaringan kasar/halus, penangkap pasir, pengendapan secara grafitasi, pendinginan (cooling tower), ekualisasi, aerasi (stripper)

2). Primary Treatment Merupakan proses pengolahan selanjutnya yang meliputi: a). Proses fisika, seperti : pengendapan secara grafitasi atau dengan bantuan kisi-kisi

(lamella

clarifier),

pengapungan,

penyaringan,

stripper,

pendinginan (cooling) b). Proses kimia, seperti: (1) Netraliasi, misalnya dengan pemakaian bahan kimia : H2SO4, NaOH, HCl, Kapur. (2) Koagulasi dan flokulasi, misalnya dengan pemakaian bahan kimia tawas (AL2(SO4)3), PAC, DCA (declorination agent), polymer, kapur, dan ferro sulfat. 3). Secondary Treatment: Meliputi proses biologi seperti proses lumpur aktif, cakram biologis/RBC (Rotating Biological Contactor), reaktor bertahap/SBR (Sequencing Batch


Reactor), parit oksidasi (oxidation ditch), facultatif pond, oxidation pond, trickling filter, dan anaerob. Hal yang perlu diperhatikan di dalam pemantauan proses biologi (aerob) yaitu tingkat aktivitas bakteri dalam melakukan degradasi polutan. Hal ini dengan melihat konsentrasi mikroorganisme melalui pengukuran kadar MLSS (mixed liquor suspended solids) yang angkanya akan berbeda pada setiap jenis pengolahan secara biologi, yaitu berkisar antara 1500 – 6000 ppm. Sedangkan pada proses biologi anaerob aktivitas bakteri dapat dilihat dengan terbentuknya gas metan (CH4). 4). Tertiary Treatment. Pengolahan ini dilakukan jika effluent akan digunakan untuk kebutuhan tertentu, misalnya untuk daur ulang air limbah. Bentuk tertiary treatment antara lain: sand filter, carbon filter, ion exchange, membran, desinfeksi, dan Reverse Osmosis (RO). Untuk mengetahui proses fisika berlangsung dengan baik, dikarenakan proses fisika tidak ada penambahan bahan kimia, proses ini hanya perlu dilakukan perawatan yang baik, beberapa indikator ini dapat digunakan misalnya: tidak terdapat penumpukan endapan padatan atau gumpalan yang mengapung pada bak pengendap awal sehingga dapat mengurangi volume bak pengendapan tersebut, tidak terjadi penyumbatan/ penumpukan kotoran pada bar screen dan suhu air limbah tidak lebih dari 40oC.


Untuk mengetahui proses kimia berjalan dengan baik yaitu di dalam bak flokulasi terlihat gumpalan-gumpalan (floc) yang mengendap secara visual jelas terpisah dengan air yang sudah bening. Untuk mengetahui proses kimia apakah berjalan secara kontinyu, perlu diperiksa pemakaian bahan kimia dalam satu hari dan ketersediaan stock bahan kimia yang ada, karena sering kali proses ini tidak dioperasikan jika tidak sedang dilakukan pengawasan. Proses biologi aerobic berjalan dengan baik jika di dalam bak lumpur aktif (activated sludge) terbentuk gumpalan – gumpalan (floc) dan berwarna coklat tua serta tidak berbau, karena bau seperti telur busuk menunjukkan adanya gas Hidrogen Sulfida (H2S) yang dihasilkan oleh permukaan zat-zat organik dalam kondisi anaerobic. Sedangkan proses biologi anerobic dapat dikatakan berjalan dengan baik jika dihasilkan gas metan (CH4) dan terdapat pengelolaan gas metan tersebut. PPLH/PPLHD sebaiknya mencatat semua kondisi unit pengolahan (treatment) tersebut yang ditemukan pada saat pengawasan. 5) Pemeriksaan persyaratan teknis dalam melakukan pengelolaan air limbah sekurang-kurangnya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1). Apakah melakukan pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui BMAL yang telah ditetapkan?


2). Apakah membuat saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan? 3). Apakah sudah memasang alat ukur debit (flowmeter) atau laju alir air limbah dan melakukan pencatatan debit harian air limbah tersebut? 4). Apakah melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan air limbah? 5). Apakah sudah memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan? 6). Apakah sudah memeriksakan kadar parameter air limbah secara periodik setiap bulan sekali? 7). Apakah sudah melaporkan kadar kualitas air limbah, debit harian dan kapasitas produksi bulanan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali? 6) Pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemanfaatan air limbah untuk land aplication sekurang-kurangnya dilakukan pada: 1). Kondisi saluran air limbah menuju dan di lokasi pemanfaatan (saluran fleetbed, furrow). Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah: a). Ada atau tidaknya kebocoran yang disebabkan rusaknya dan/atau kurang terawatnya saluran pemanfaatan air limbah. b). Ada atau tidaknya potensi pembuangan air limbah dari kolam IPAL ke air atau sumber air dengan kualitas yang tidak sesuai dengan BMAL yang dibuang ke sumber air.


c). Pengaliran air limbah menuju lokasi yang tidak sesuai dengan lokasi pemanfaatan yang ditetapkan di dalam izinnya. d). Memeriksa ada atau tidaknya hubungan saluran pemanfaatan dengan sumber air di lokasi pemanfaatan. 2). Memeriksa potensi runoff. 3). Kondisi dan pemilihan lokasi sumur pemantauan kualitas air tanah. 4). Kondisi lahan dan pemilihan titik pemantauan kualitas tanah. 5). Pencocokan lokasi lahan, dan jenis tanah pemanfaatan disesuaikan dengan izin dan dokumen laporan pengkajian pemanfaatan air limbah sebagai persyaratan permohonan izin pemanfaatan air limbah. 7) Pemeriksaan terhadap pelaksanaan minimisasi limbah (Reduce, Reuse, dan Recycle). Jika penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan proses Reduce, Reuse, Recycle air limbah yang dihasilkan, perlu dilakukan pemeriksaan dengan teliti terhadap instalasi sarana yang digunakan untuk proses minimisasi air limbah tersebut baik yang dilakukan melalui proses Reduce, Reuse, Recycle. Terkadang instalasi tersebut dapat berupa close-loop yang sulit untuk diperiksa ataupun dengan menggunakan saluran-saluran yang mudah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya potensi over flow atau pelepasan air limbah yang belum diolah dengan sempurna atau bahkan tanpa pengelolaan (by-pass) serta kebocoran-kebocoran.


Ada beberapa usaha dan/atau kegiatan yang melengkapi saluran-saluran yang digunakan untuk pelaksanaan 3R tersebut dengan alat pengukur debit, namun ada pula yang tidak melakukan pemantauan dan perhitungan water balance-nya. Pada kondisi usaha dan/atau kegiatan sudah melengkapi saluran tersebut dengan alat ukur debit, tim pengawas: 1). Mencocokkan hasil pemantauan tersebut dengan perhitungan water balance dan kinerja teknologi 3R yang digunakan. 2). Memeriksa kondisi fisik saluran-saluran tersebut. 3). Memeriksa kondisi alat ukur debit tersebut apakah bekerja dengan baik. Pada kondisi usaha dan/atau kegiatan belum melengkapi saluran tersebut dengan alat ukur debit, tim pengawas: 1). Melakukan perhitungan air limbah yang digunakan untuk 3R dan besarnya air sumber yang digunakan pada saluran-saluran yang bersangkutan. 2). Mencocokkan perhitungan water balance, terkait dengan potensi ada atau tidaknya salah perhitungan dan/atau by pass. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan air limbah yang didaur ulang adalah : 1). Memastikan berapa persentase air limbah yang didaur ulang dan keseimbangan neraca air usaha dan/atau kegiatan;


2). Memastikan kesesuaian kualitas air limbah yang digunakan kembali melalui mekanisme 3R dengan persyaratan kualitas air untuk unit proses yang menggunakan mekanisme 3R. Sebagai contoh apabila air limbah tersebut akan digunakan kembali dalam proses produksi, apakah kualitas air limbah yang akan diresirkulasikan ke proses produksi telah memenuhi kualitas sebagai air baku unit proses produksi tersebut. 3). Apakah tersedia SOP (Standard Operating Procedure) mengenai tindakan darurat apabila terjadi kondisi dimana air limbah tidak dapat diolah dengan sempurna sehingga tidak dapat didaur ulang. 4). Apakah pernah terjadi kondisi darurat sehingga air limbah dibuang ke lingkungan dan apakah pada kondisi tersebut perusahaan melakukan pengecekan kualitas air limbah yang dibuang ke lingkungan tersebut. 4. Pengambilan Contoh Uji Air Limbah. Tim pengawas dapat menunjuk laboratorium yang sudah terakreditasi untuk melakukan pengambilan contoh uji air limbah pada saluran yang telah ditentukan sebelumnya, sekaligus melakukan analisis air limbah tersebut. 5. Pembuatan Berita Acara Pengawasan Untuk menyusun berita acara ketua tim pengawas dapat meminta waktu dan tempat kepada pihak

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan

untuk

mendiskusikan temuan dan rencana tindak, sebaiknya dalam diskusi ini pihak


penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak diikutsertakan. Berita acara pengawasan pengendalian pencemaran air sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a. Hasil temuan yang sesuai dan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan. b. Berita

acara

pengawasan

ditandatangani

oleh

saksi-saksi

pihak

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan tim pengawas. 8. Kegiatan Pasca Pengawasan Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPLH/PPLHD pasca pengawasan sekurangkurangnya meliputi beberapa hal sebagaimana disajikan dalam uraian di bawah ini. −

Pengiriman sampel air limbah ke laboratorium Sampel air limbah dikirim ke laboratorium dengan membawa surat permohonan analisis terhadap sampel yang dikirim. Laboratorium lingkungan yang digunakan untuk analisis pemantauan air limbah adalah laboratorium yang sudah terakreditasi yang ditunjuk oleh Gubernur. Jika gubernur belum menunjuk laboratorium lingkungan, analisis dilakukan oleh laboratorium lingkungan yang ditunjuk Menteri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Tim pengawas yang melakukan pengiriman sampel air limbah ke laboratorium dan pihak laboratorium yang menerima sampel tersebut menandatangani berita


acara serah terima sampel air limbah. Tim pengawas juga harus menyebutkan peraturan BMAL yang mana yang digunakan sebagai acuan, hal ini menyangkut kesesuaian parameter-parameter pengujiannya.

−

Pengelolaan Data Semua data yang diperoleh diolah dengan database dalam komputer, semua foto yang diperlukan dicetak dan dikumpulkan ke dalam file agar mudah dicari jika diperlukan.

−

Pembuatan Laporan Struktur dan muatan laporan hasil pengawasan yang harus disusun oleh tim pengawas

sekurang-kurangnya

memuat

informasi

umum,

pendahuluan,

pengendalian pencemaran air, rencana tindak dan kesimpulan. Muatan laporan hasil pengawasan tersebut antara lain sebagai berikut: a. Informasi Umum Merupakan data informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang meliputi: 1).

Nama usaha dan/atau kegiatan.

2).

Jenis usaha dan/atau kegiatan.

3).

Alamat.

4).

Website usaha dan/atau kegiatan.

5).

Status permodalan.

6).

Pemilik.

7).

Bank.


8).

Tanggal pengawasan.

9).

Contact person usaha dan/atau kegiatan.

10). Petugas pengawas. 11). Dokumen Amdal, UKL-UPL atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud yang dimiliki. b. Pendahuluan Uraikan dengan singkat mengenai hal-hal sebagai berikut: 1).

Alur proses produksi.

2).

Kapasitas produksi terpasang dan nyata.

3).

Produk utama.

4).

Produk samping.

5).

Bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi.

6).

Sumber-sumber limbah.

7).

Kondisi housekeeping.

8).

Merek produk atau merek dagang.

9).

Prosentase produk yang diekspor dan lokal.

10). Status permodalan. 11). Sistem manajemen lingkungan. 12). Jumlah karyawan. 13). Luas lahan.


c. Pengendalian Pencemaran Air Uraikan dengan singkat, antara lain : 1). Sumber –sumber air limbah yang dihasilkan. 2). Air limbah dari sumber mana saja yang diolah di IPAL. 3). Sumber-sumber air limbah mana saja yang tidak diolah di IPAL dan bagaimana cara pengelelolaannya. 4). Kesesuaian kewajiban penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 5). Parameter air limbah yang diuji. 6). Evaluasi hasil pengujian air limbah terhadap BMAL dalam 1 (satu) tahun terakhir. 7). Pelaporan data swapantau kepada instansi terkait. 8). Catatan kasus pencemaran air yang terjadi 1 (satu) tahun terakhir. 9). Tingkat penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap BMAL yang meliputi: debit, konsentrasi dan beban pencemaran. d. Rencana Tindak Butir ini memuat uraikan singkat dan padat tentang hal-hal sebagai berikut: 1). Rencana perbaikan pengelolaan lingkungan hasil temuan pengawasan serta waktu perbaikan yang disepakati. 2). Laporan kemajuan perbaikan yang telah dilakukan. e. Kesimpulan


Menjelaskan mengenai tingkat penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengendalian pencemaran air: 1). Penaatan Terhadap BMAL Untuk mengetahui tingkat penaatan terhadap BMAL, terlebih dahulu perlu ditetapkan BMAL yang diacu sebagaimana skema berikut. Skema 6: Mekanisme Penetapan BMAL Acuan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Check BMAL di dalam IPLC

Ada BMAL Dalam IPLC

Check BMAL Dalam Perda/SK Gub

Ada BM spesifik

tdk

Check BMAL Nasional

tdk

Ada BM Spesifik sesuai

tdk

Gunakan Lamp C KepMENLH 51/1995

BM umum dalam Perda/SK Gub Lebih ketat atau sama Dengan Lamp. C KepMENLH No. 51/1995

tdk

ya

ya ya

ya

Gunakan BMAL Perda/SK Gub. Tidak Spesifik

BMAL IPLC Lebih ketat Atau sama dengan BM AL spesifik Dalam Perda/SK Gub.

tdk

BM AL Daerah Lebih ketat atau sama Dengan BMAL Nasionall spesifik

ya

tdk

ya

Gunakan BMAL Nas. Spesifik

BMAL IPLC Lebih ketat atau sama Dengan BMAL Nasional Spesifik

ya

Gunakan BMAL IPLC

2). Penaatan dalam aspek teknis yaitu: a). Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui BMAL yang telah ditetapkan.


b). Membuat saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehingga tidak terhadi perembesan air limbah ke lingkungan. c). Memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah dan melakukan pencatatan debit harian air limbah tersebut. d). Tidak melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan air limbah. e). Memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan. 3). Penaatan dalam aspek administratif yaitu: a). Memeriksakan kadar parameter BMAL secara periodik sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. b). Melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya. c). Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter BMAL, produksi bulanan senyatanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada bupati, gubernur, instansi teknis yang membidangi industri lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Penyusunan Rekomendasi dan Rencana Tindak Hasil Pengawasan Rencana tindak yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap hasil temuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-


undangan dengan mencantumkan batas waktu perbaikan, rencana tindak disusun oleh PPLH/PPLHD terdiri dari: a)

Penyiapan Surat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Draft surat tindak lanjut hasil pengawasan yang akan ditandatangani oleh

pejabat berwenang yang merupakan pimpinan instansi dan menjadi atasan PPLH/PPLHD. Surat tindak lanjut hasil pengawasan memuat hasil temuan-temuan lapangan selama pengawasan yang telah dilengkapi dengan analisis yuridisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rencana tindak ini juga harus dilengkapi dengan batas waktu perbaikan. Di dalam surat tindaklanjut hasil pengawasan, pejabat pada Instansi yang bersangkutan dapat menambah ketidaktaatan lain yang terlewat pada saat pengawasan. Surat tindak lanjut hasil pengawasan disampaikan oleh instansi yang berwenang sehingga diharapkan agar penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan segera menindaklanjutinya dengan perbaikan-perbaikan kinerja pengendalian pencemaran air pada khususnya dan pengelolaan lingkungan pada umumnya. Surat tindak lanjut ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintahan, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Apabila sanksi administratif tersebut tidak efektif dan apabila ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana lingkungan hidup, dapat diusulkan tindakan lebih lanjut dengan menyerahkan hasil pengawasan (pulbaket) untuk penyidikan.


b) Penyusunan rencana pengecekan perbaikan yang dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Rencana ini ditetapkan sesuai dengan batas waktu perbaikan yang tertuang dalam surat tindak lanjut hasil pengawasan.

c)

Usulan-usulan saran tindak apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perbaikan sebagaimana tertuang dalam surat tindak lanjut hasil pengawasan.


BAB II PERANAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DI SUMATERA UTARA

Recommend Documents