PERANAN KADIN DALAM PEMBANGUNAN DI SUMATERA UTARA

ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF

PERANAN KADIN DALAM PEMBANGUNAN DI SUMATERA UTARA Yudha Johansyah Email : [email protected] Jl. T.M. Hanafiah No. 1 Program Studi Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara Diterima 30 Agustus 2013/ Disetujui 13 September 2013 Abstract Kadin as the receptacle of communication the whole power of the business world is ready to become a partner constructive for local governments to formulate policy probisnis to be able to create a climate of business world that is more conducive and spur development daerah.mengacu to the spirit of regional autonomy ( the chamber of commerce and industry kadin ) indonesia affirmed its commitment to enhance the role of economic growth and functions in helping the region. This research is research descriptive with the approach of qualitative and an informer in this research is people being regarded as having information a lock ( key informer ) required in the area of research. The results of research obtained shows that there are 3 the role of kadin north sumatra who was the deliberation of kadin north sumatera related to revitalize the role of advocating, service and development. Keyword : Roles, Kadin, Development, Business Abstrak Kadin sebagai wadah komunikasi seluruh kekuatan dunia usaha siap menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang probisnis agar mampu menciptakan iklim dunia usaha yang lebih kondusif dan memacu pembangunan daerah.Mengacu kepada semangat otonomi daerah, Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalam membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (key informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan terdapat 3 peran Kadin Sumatera Utara yang merupakan rekomendasi hasil Musyawarah Provinsi Kadin Sumatera Utara menyangkut revitalisasi peran yang meliputi aspek advokasi, pelayanan dan pengembangan. Kata Kunci : Peranan, Kadin, Pengembangan, Bisnis

PENDAHULUAN Dalam tata perekonomian Indonesia dunia usaha terdiri dari 3 kelompok yaitu, perusahaan milik negara, perusahaan swasta dan koperasi. Ditinjau dari segi kemampuan usahanya, pengusaha swasta ini berbeda-beda tingkat kekuatannya. Ada pengusaha yang relatif kuat dan untuk sebagian besar pengusaha swasta adalah golongan pengusaha kecil. Dalam perkembangannya, walaupun golongan golongan pengusaha kecil merupakan golongan yang terbesar, tetapi peranannya dalam perekonomian Indonesia masih kecil. Karena kegiatan usaha golongan ini mencakup kegiatan bidang usaha yang PERSPEKTIF/ VOLUME 6/ NOMOR 2/ OKTOBER 2013

manyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari, maka sebenarnya sebagai keseluruhan peranan golongan ini adalah sangat penting. Tanpa golongan golongan pengusaha kecil ini arus lalu lintas barang dan jasa akan dapat terhambat. Menjawab realitas tersebut Kadin hadir dan menjadi leading sector dalam dunia usaha nasional. Secara fungsional kehadiran Kadin adalah sebagi wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, dalam rangka mewujudkan dunia

206

PERSPEKTIF usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing tinggi yang bertumpu pada keunggulan nyata sumber daya nasional, yang memadukan secara seimbang keterkaitan antar-potensi ekonomi nasional, yakni antar-sektor, antarskala usaha, dan antar-daerah, dalam dimensi tertib hukum, etika bisnis, kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan dalam suatu tatanan ekonomi pasar dalam percaturan perekonomian global dengan berbasis pada kekuatan daerah, sektor usaha, dan hubungan luar negeri. Bercermin dari realitas tersebut di atas, Kadin sebagai induk organisasi dunia usaha nasional memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensukseskan pencapaian kinerja pembangunan. Kadin selaku wadah organisasi dunia usaha dan mitra pemerintah dalam pembanguna nasional, memiliki peran yang sangat besar bagi suksesnya proses pembangunan. Termasuk dalam hal penanganan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini, terutama yang terkait dengan bisnis dan pembangunan. Kadin secara strategis menjadi sentra informasi, kemitraan, pusat kajian, pengindentifikasian masalah, pemunculan gagasan, pengakomodasian usulan dan lobi untuk terbentuknya kebijakankebijakan ekonomi yang positif dari pemerintah yang berkuasa. Selain daripada itu, Kadin juga merupakan suatu manifestasi jaringan pengusaha Indonesia yang luas yang mencapai sampai ke daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga segala persoalan ekonomi domestik per daerah pun dapat tersentuh oleh Kadin. Kadin Sumatera Utara sangat optimis dengan strategi optimalisasi peran di daerah akan berjalan efektif mengingat pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua kelompok yang paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Sinergi antara keduanya untuk merencanakan ekonomi daerah perlu menjadi pemahaman bersama. Pemerintah daerah berwenang membuat

PERSPEKTIF/ VOLUME 6/ NOMOR 2/ OKTOBER 2013

ISSN : 2085 – 0328 berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang, serta membentuk wawasan orang banyak. Di sisi lain pengusaha mempunyai kemampuan mengenali kebutuhan orang banyak dan dengan berbagai insiatifnya, memenuhi kebutuhan itu. Namun sesuai realitas di lapangan, komitmen tersebut harus dibenturkan dengan berbagai tantangan,dimana secara umum di setiap daerah terdapat sejumlah kendalakendala yang menghadang upaya pengembangan potensi dunia usaha di daerah. Padahal selama ini potensi daerah dipandang memiliki kans besar untuk membangkitkan potensi nasional. Beberapa kendala tersebut diantaranya meliputi persoalan : pengusaha di daerah masih menghadapi masalah-masalah yang berkisar pada masalah permodalan, ketrampilan, kemampuan berorganisasi/manajemen, bentuk perusahaan dan terbatasnya pemasaran. Permasalahanpermasalahan tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan kondisi yang dihadapi oleh Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Utara (KadinSu) di dalam menjalankan misi dan perannya sebagai ujung tombak atau “touch point” layanan melalui Asosiasi/Himpunan sesuai aspirasi dan kepentingan anggota/masyarakat Dunia Usaha dalam pembangunan ekonomi Nasional dan Daerah. Untuk wilayah kerja Kadin Sumatera Utara fenomena kendala yang ditemui di lapangan menyangkut potensi pengembangan usaha adalah masih banyaknya pengusaha dari yang mengalami kesulitan untuk mengakses permodalan dari pihak bank, dimana secara umum mereka diberatkan dalam proses persyaratan yang diminta oleh Bank, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh modal dari bank. Kendala lainnya, masih bersifat klasik yaitu menyangkut masalah kekurangan keahlian, ketrampilan dan pengalaman mengurus perusahaan. Dimana kenyataan di lapangan masih banyak ditemui

207

ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF para pengusaha dadakan ataupun musiman yang biasanya tidak memiliki komitmen dan konsistensi dalam dunia usaha dan umumnya tidak memiliki basis pengetahuan tentang tatacara menjalankan usaha. Kendala pemasaran juga menjadi suatu fenomena yang umum ditemui di kalangan pengusaha daerah ini. Hal ini disebabkan karena terbatasnya modal dan sarana usaha, kekurangan pengetahuan mengenai prospek pemasaran, serta beratnya persaingan dengan perusahaan-perusahaan besar dari dalam dan luar negeri untuk produk yang sama atau sejenis. Menyangkut permasalahan ini terdapat beberapa hal yang melatari rendahnya tingkat minat dan capaian investasi di Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini daya tarik para penanam modal baik dari dalam maupun investor asing sangat dipengaruhi oleh kemauan pemda dalam menciptakan iklim usaha yang bersahabat. Dimana untuk konteks Sumatera Utara, birokrasi yang panjang, lama dan berbelit adalah sebuah tradisi dalam setiap kepengurusan. Menyikapi perihal dialektika perkembangan dunia usaha di wilayah provinsi Sumatera Utara ini tentunya menuntut upaya optimalisasi peranan dari Kadinsu untuk menghasilkan upaya solutif atas kondisi permasalahan yang ada. Dalam hal ini pihak Kadinsu telah menunjukkan respon positif dengan melakukan reposisi dan revitalsasi fungsi dan perannya sebagi strategi adaptif dan koorporatif dalam mengelola permasalahan sekaligus sebagai langkah strategis dalam mendorong kegiatan dunia usaha yang bersih, transparan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu Bagaimana Peranan Kamar Dagang dan Industri dalam Pembangunan di Propinsi Sumatera Utara.


METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (key informan) yaitu Ketua Kadin Sumatera Utara, Wakil Ketua Kadin Sumatera Utara, Koordinator LPU Kadin Sumatera Utara, Ketua LPH Kadin Sumatera Utara, Bidang UMKM, Koperasi dan Industri Kreatif Kadin Sumut, Kepala Bidang Kredit Retail dan Sentra UMK Bank Sumut, Pelaku UKM. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen berupa peraturan perundangundangan yang mengatur atau berita (artikel) dari media cetak ataupun media elektronik. TELAAH PUSTAKA Peranan Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” (Poerwadarminta, 1995:751). Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Soerjono Soekanto ( 2002;243 ) Pengertian Peranan adalah sebagai berikut : Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Adapun yang menjadi indicator peranan kadin dalam penelitian ini mengacu kepada hasil Musyawarah Kadin Provinsi Sumatera Utara V tahun 2012 disepakati point penting menyangkut reposisi-revitalisasi fungsi dan peran Kadin yakni :

208

PERSPEKTIF 1. Advokasi , Kegiatan memfasilitasi aspek-aspek yang bersifat lintas sektoral, sekaligus secara efektif dapat dilakukan langkah konsolidasi dan sinergi dengan kepentingan asosiasi dan himpunan yang berkompetensi pada aspek-aspek sektoral 2. Layanan, Kegiatan penyediaan/penyaluran informasi bisnis, standart praktek perdagangan (sertifikat asal barang dan lainnya) akreditasi dan lainnya. 3. Pengembangan, Penempatan pengolahan kegiatan yang bersifat kelanjutan, professional dan berpengaruh langsung bagi peningkatan SDM, UKMK , fasilitas pembiayaan usaha dan pemasaran dan lainnya. Paradigma Pembangunan Secara umum pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tetapi untuk mewujudkan tujuan tersebut muncul berbagai macam pendapat, cara, model, dan prinsip untuk melaksanakan pembanguanan itu. Pandangan tersebut akhirnya menimbulkan paradigma pembanguanan. Berikut ini dapat dilihat beberapa paradigma pembangunan, yaitu sebagai berikut : 1. Pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan melalui meningkatnya pendapatan per-kapita, dimana kekuatan modal dan tenaga kerja menjadi sandarannya. Paradigma ini dikemukakan oleh Adham Smith (1776) yang menekankan pada pembagian kerja (Division of Labour), Ricardo (1917) menekankan pada batas pertumbuhan (Limits to Growth), Keynes (1936) menekankan pada permintaan, Evsey Domar dan Roy Harrod (1948) menekankan pada produkdutivitas kapital (capital output ratio), dan Arthur Lewis (1954) menekankan pada tenaga kerja yang melimpah (Surplus of Labour). 2. Pembangunan yang menekankan pada perubahan sosial dan peningkatan produktivitas melalui pengenalan


ISSN : 2085 – 0328 metode yang lebih modern. Dalam konteks ini yang menjadi sandaranya adalah kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan perdagangan. Paradigma ini dikemukakan oleh Nurkse (1953) yang menekankan pada peran perdagangan, Solow (1957) menekankan pada peran teknologi sebagai faktor eksogen, dan Becker (1964) menekankan pada peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan (human capital). 3. Pembangunan yang menekankan pada pendistribusian pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dan pemecahan masalah pengangguran. Paradigma ini dikemukakan oleh Seers (1971) menekankan pada penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan pemerataan pendapatan, Bank Dunia (1974) menekankan pada pemerataan dengan pertumbuhan (redistribution with growth), Streeten, et al (1981) menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia (basic human needs), Todaro (1995) menekankan pada masalah pemecahan pengangguran. 4. Pembangunan yang menekankan pada partisipasi masyarakat, demokrasi, hakhak asasi manusia, lingkungan, dan berkelanjutan. Teori Pembangunan Ekonomi Perspektif mengenai tujuan dan makna pembangunan kemudian berkembang menjadi lebih luas lagi. Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, indikator pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDRB maupun PDRB perkapita tetapi juga indikator lainnya seperti: ketenagakerjaan, pendidikan, distribusi pendapatan, jumlah penduduk

209

PERSPEKTIF miskin. Hal ini sesuai dengan paradigma pembangunan modern yang mulai mengedepankan pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, serta penurunan tingkat pengangguran (Todaro dan Smith, 2006). Menurut Rostow pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang menyebabkan perubahan karakteristik penting suatu masyarakat, misalnya perubahan keadaan sistem politik, struktur sosial, sistem nilai dalam masyarakat dan struktur ekonominya. Rostow membedakan proses pembangunan menjadi lima tahap yaitu: masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi. (Arsyad, 1999). Aryad (1999) mendefinisikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses yang mencakup pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa uang lebih baik, identifikasi pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaanperusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ditujukan secara utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah lebih ditujukan pada urusan peningkatan kualitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi yang optimal, perluasan tenaga kerja, dan peningkatan taraf hidup masyarakat.


ISSN : 2085 – 0328 Teori Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Pertumbuhan harus berjalan secara berdampingan dan terencana dalam upaya terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian maka suatu daerah yang kurang produktif akan menjadi lebih produktif dan berkembang yang pada akhirnya dapat mempercepat proses pertumbuhan itu sendiri. Todaro dan Smith (2006) mengatakan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, akumulasi modal yang meliputi semua bentuk dan jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya dengan sendirinya membawa pertumbuhan angkatan kerja dan ketiga adalah kemajuan teknologi. Menurut Tarigan (2005), pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu adanya kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan menggambarkan pertambahan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi) dimana pendapatan tersebut diukur dalam nilai riil (dinyatakan dalam harga konstan). Hal ini juga dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh besaran transfer-payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

210

PERSPEKTIF

ISSN : 2085 – 0328

Pembangun Iklim Investasi Daerah yang Kondusif

karena retribusi dan biaya siluman yang dipungut oleh pejabat daerah.

Era otonomi menuntut setiap pemerintah daerah mandiri dan kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Banyak peraturan daerah (perda) dan kebijakan diformulasikan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Umumnya perda dan kebijakan yang diterapkan Pemda tidak jauh dari urusan pajak, retribusi, perizinan dan pelayanan birokrasi yang disadari atau tidak disadari dapat membebani kegiatan dunia usaha sehingga daya tarik investasi di daerah menjadi rendah.

Pelayanan birokrasi yang kurang baik dapat diatasi dengan upaya pengembangan perilaku bersih di lingkungan pejabat teras. Budaya birokrasi umumnya bersifat paternalistik sehingga keteladanan pimpinan (patron) akan menentukan strata birokrasi di bawahnya (klien) untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya setiap kebijakan daerah yang dipandang distortif atau mengganggu kelancaran dunia usaha dan investasi harus segera direformasi. Penjaringan suara dan aspirasi para pengusaha harus dilakukan untuk menggali input yang lebih lebih obyektif. Sistem perpajakan dan retribusi daerah juga hendaknya didesain untuk menarik investasi baru dan menjaga kenyamanan pengusaha. Dengan dalih untuk peningkatan PAD, seringkali Pemda tidak sabar untuk segera menjerat para investor yang baru saja menanamkan modal di daerah dengan berbagai pungutan. Pemda ini menginginkan dapat menarik keuntungan sejak awal kedatangan investor. Padahal untuk menjalankan perusahaan hingga menghasilkan keuntungan, investor membutuhkan waktu dan usaha keras. Oknum yang terbukti menyalahgunakan wewenang dengan melakukan pemungutan liar mesti ditindak tegas.

Daya tarik para penanam modal baik dari dalam maupun investor asing sangat dipengaruhi oleh kemauan pemda dalam menciptakan iklim usaha yang bersahabat. Para investor tentu sangat keberatan atas munculnya peraturan-peraturan daerah dan berbagai biaya tidak resmi (pungutan liar) yang dianggap merepotkan dalam berinvestasi. Dengan dalih adanya pelanggaran perda, perizinan atau alasan birokratik lainnya, para pengusaha kadang menjadi target pemungutan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ditambah lagi adanya berbagai pungutan di luar birokrasi yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang terorganisasi seperti kelompok pemuda kampung, aparat keamanan dan preman. Modus operandi pungutan tidak resmi itu dilakukan melalui cara halus dengan meminta sumbangan hingga akhirnya melakukan intimidasi. Sungguh, hal ini sangat mengganggu dan membuat jera para investor. Bahkan bisa jadi, para investor yang sudah menanam modalnya di daerah segera angkat kaki karena harus memikul beban ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Wajar jika akhirnya Singapura menandai beberapa daerah di Indonesia ke dalam daftar investasi negatif sehingga paling sedikit 13 perusahaan minyak asing menghentikan operasinya di Indonesia


Iklim investasi kondusif terjadi jika pemerintah, swasta dan masyarakat umum sama-sama dapat mengambil keuntungan atas keberadaan sebuah investasi. Pendapatan pajak Pemda meningkat, pelaku usaha memperoleh laba tinggi dan tenaga kerja terserap sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Kondisi ideal ini dapat terjadi jika ada pola kemitraan antar ketiga pihak di atas. Bukan kemitraan (kolusi) Pemda dengan DPRD untuk melahirkan Perda yang dapat memperpanjang rantai birokrasi sehingga ada celah untuk melakukan pemungutan-pemungutan. Membangun iklim investasi daerah yang kondusif tidak bisa terlepas dari sistem informasi pasar nasional maupun 211

PERSPEKTIF internasional. Promosi dan didukung dengan kondisi riil daerah atas kenyamanan investasi harus diciptakan. Pemda dan DPRD harus menyadari bahwa terjadi persaingan ketat antar daerah dalam memperebutkan investasi baru. Pemda yang mampu membuat daerahnya menarik untuk investasi baru akan banyak didatangi investasi. Sebaliknya, Pemda yang daerahnya justru tidak menarik bagi investasi, jangankan masuknya investasi baru, investasi yang telah ada saja di daerah itu besar kemungkinan akan keluar atau pindah ke daerah lain.

Peta Panduan (Road Map) Pengembangan sector usaha dan Industri Daerah Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya daya saing Indonesia adalah adanya peningkatan biaya energi, tingginya biaya ekonomi, serta belum memadainya layanan birokrasi. Tantangan lain yang dihadapi industri nasional adalah kelemahan struktural sektor industri itu sendiri, seperti masih lemahnya keterkaitan antar industri, baik antara industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil dan menengah, belum terbangunnya struktur klaster (industrial cluster) yang saling mendukung, adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi antar daerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditas tertentu. Di samping itu proses industrialisasi bisa dilakukan kalau ada jaminan pasokan bahan baku dengan jenis/varitas, jumlah produksi dan harga yang stabil dan secara ekonomi layak. Oleh karena itu perlu adanya mobilisasi di tingkat petani/nelayan agar dapat menjamin kelangsungan produksi di sektor industri. Dengan memperhatikan permasalahan yang bersifat nasional, baik di tingkat pusat mupun daerah dalam rangka peningkatan daya saing, maka pembangunan industri nasional yang PERSPEKTIF/ VOLUME 6/ NOMOR 2/ OKTOBER 2013

ISSN : 2085 – 0328

sinergi dengan daerah dilakukan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu pendekatan top down, merupakan pembangunan industri yang direncanakan (by design) dengan memperhatikan prioritas dan memenuhi kriteria yang ditentukan secara nasional dan diikuti oleh partisipasi daerah. Kebijakan industri secara nasional dilakukan dengan menentukan industri prioritas (35 industri prioritas, dengan pendekatan klaster). Pendekatan kedua adalah bottom-up yaitu melalui pemilihan dan penetapan kompetensi inti yang merupakan keunggulan daerah sehingga memiliki daya saing. Pengembangan kompetensi inti industri daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri nasional karena pengembangan industrinya lebih fokus dan lokusnya juga jelas, sehingga kinerja menjadi terukur dan mudah dievaluasi program pengembangannya. Upaya Pengembangan Iklim Usaha dalam Mendorong UKM Prospek bisnis UKM dalam era perdagangan bebas dan otonomi daerah sangat tergantung pada upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengembangkan bisnis UKM. Salah satu upaya kunci yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi UKM. Untuk mencapai iklim usaha yang kondusif ini, diperlukan penciptaan lingkungan kebijakan yang kondusif bagi UKM. Kebijakan yang kondusif dimaksud dapat diartikan sebagai lingkungan kebijakan yang transparan dan tidak membebani UKM secara finansial secara berlebihan. Ini berarti berbagai campur tangan pemerintah yang berlebihan, baik pada tingkat pusat maupun daerah harus dihapuskan, khususnya penghapusan berbagai peraturan dan persyaratan administratif yang rumit dan menghambat kegiatan UKM. Suatu faktor penting di beberapa daerah yang sangat mengurangi daya saing UKM adalah pungutan liar (pungli) atau

212

ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF sumbangan wajib yang dikenakan pejabat aparat pemerintah. Pungutan liar ini tentu saja akan meningkatkan biaya operasi UKM sehingga mengurangi daya saing mereka. Dengan demikian, pungutan liar maupun beban fiskal yang memberatkan perkembangan UKM di daerah harus dihapuskan. Selain penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif, program-program pengembangan UKM yang diarahkan pada supply driven strategy sebaiknya mulai ditinggalkan, sebagai pengganti dari arah program ini yakni pengembangan program UKM yang berorientasi pasar yang didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan kebutuhan riel UKM (market oriented, demand driven programs). Fokus dari program ini yakni pertumbuhan UKM yang efisien ditentukan oleh pertumbuhan produktivitas UKM yang berkelanjutan, dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan UKM yang berkelanjutan. Secara lebih spesifik The Asia Foundation (2000 dalam Thee Kian Wie, 2001) membagi fokus pengembangan UKM baru yang berorientasi pasar tersebut dalam empat unsur pokok, yaitu : (1) pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif bagi UKM; (2) pengembangan lembaga-lembaga finansial yang bisa memberikan akses kredit yang lebih mudah kepada UKM atas dasar transparansi; (3) pelayanan jasa-jasa pengembangan bisnis non-finansial kepada UKM yang lebih efektif; dan (4) pembentukan aliansi strategis antara UKM dan UKM lainnya atau dengan usaha besar di Indonesia atau di luar negeri. PEMBAHASAN Untuk lebih menggali informasi tentang peran Kadin Sumatera Utara dalam pengembangan bisnis dan pembangunan daerah maka di bawah ini akan dibahas secara mendalam menyangkut peran tersebut yang dalam penelitian ini meliputi 3 dimensi peran yang merupakan rekomendasi hasil Musyawarah Provinsi Kadin Sumatera Utara menyangkut revitalisasi peran yang meliputi aspek advokasi, pelayanan dan pengembangan. PERSPEKTIF/ VOLUME 6/ NOMOR 2/ OKTOBER 2013

Advokasi Upaya perubahan maupun pembangunan ekonomi akan mencapai sasaran secara efektif apabila para pelaku dan pemangku kepentingan dalam hal ini pebisnis maupun organisasi bisnis dapat berpartisipasi aktif membawakan aspirasinya melalui advokasi sehingga benar-benar terwujud kebijakan yang bersifat pro-bisnis. Masyarakat dunia usaha yang dalam hal ini adalah para pebisnis maupun pelaku ekonomi di berbagai sektor industri, perdagangan dan jasa mewakili kalangan masyarakat yang besar andilnya dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh negara. Menghadapi masa depan yang penuh tantangan, peranan organisasi dunia usaha dalam hal ini Kamar Dagang dan Industri; Organisasi Perusahaan atau Asosiasi atau Gabungan Perusahaan; serta Organisasi Pengusaha atau yang sering dikenal dengan Himpunan tidak cukup hanya dengan menyediakan pendidikan ataupun pelatihan kewirausahaan bagi anggotanya. Dalam kondisi dunia yang saling terkait dan dinamis, advokasi penting terkait dengan kebijakan dan peraturan di negeri sendiri dan juga dampak dari peraturan dan kebijakan yang ada di negara lain yang harus segera disikapi oleh para pebisnisnya. Di era persaingan global ini, organisasi semacam Kadin maupun Asosiasi dituntut peran yang lebih besar dalam mewujudkan tujuan bisnis para anggotanya melalui peningkatan fungsi advokasi, sebagai salah satu kunci utama keberhasilan maupun eksistensi sebuah organisasi masyarakat dunia usaha. Dengan demikian organisasi pengusaha dapat secara maksimal menyuarakan aspirasinya dan advokasi yang dilakukan menjadi semakin efektif dan berdayaguna bagi dunia usaha pada umumnya.

213

ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF Pelayanan Peran pelayanan yang diselenggarakan oleh Kadin Sumatera Utara meliputi beberapa bidang dan bentuk pelayanan yang mencakup kegiatan penyediaan/penyaluran informasi bisnis, standar praktek perdagangan dan informasi perkembangan dunia usaha sehingga diharapkan mampu mengejar ketertinggalanketertinggalan dari Kadin Provinsi lainnya. Layanan Keanggotaan Sesuai dengan rencana dan kebijakan Kadinsu tahun anggaran ini maka penyelenggaraan diprioritaskan kepada layanan keanggotaan. Adapun pilihan prioritas tersebut adalah sebagai wujud penyikapan Kadin terhadap esensi dasar keberadaan asosiasi ini yakni sebagai wadah pembinaan untuk meningkatkan kemampuan profesi pengusaha daerah dalam posisinya sebagai pelaku-pelaku ekonomi di Sumatera Utara dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan jaman serta era pasar bebas yang menyongsong. Layanan Informasi Sementara bentuk layanan Kadin yang kedua adalah Layanan Informasi, yaitu merupakan salah satu agenda penting yang terus dikembangkan oleh Kadinsu agar pelaksanaan pemberian informasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu beberapa kegiatan yang dilakukan adalah, antara lain: 1. Membangun website Kadin Sumut www.kadinsumut.com yang diharapkan dapat berfungsi memberikan layanan kepada masyarakat dan dunia usaha. 2. Menerbitkan Kadin News “Membangun Ekonomi yang kuat dan Dinamis” yang merupakan tindak lanjut dari tabloid Paradigma Bisnis, yang di distribusikan ke seluruh Kadinda, asosiasi, kantor kedutaan, kantor perwakilan dagang, perusahaan dan instansi pemerintah.


3. Menerbitkan Direktori “Businiss and opportunity” Kadin Sumatera Utara 4. Pelayanan langsung kepada setiap pengunjung/tamu yang datang ke sekretariat Kadin Sumatera Utara, maupun tidak langsung melalui surat menyurat. Layanan Promosi Pemasaran

dan

Pengembangan

Layanan Kadin Sumatera Utara berikutnya adalah fasilitas layanan promosi dan Pengembangan pemasaran produk. Jenis layanan ini merupakan fasilitas layanan berupa bantuan pemasaran yang dimaksudkan untuk memungkinkan barang-barang hasil produksi para produsen terjual dengan lancar pada tingkat harga yang wajar. Untuk mencapai tujuan ini maka langkah yang akan ditempuh pertama-tama adalah membantu para pedagang yang memasarkan barang-barang mereka agar dapat memperoleh fasilitas-fasilitas pemasaran yang memadai untuk pedagang Khusus untuk mereka yang tergolong dalam pedagang kecil golongan ekonomi lemah akan dibantu dengan penataran dan konsultasi, dengan penyediaan, kredit dengan persyaratan ringan .dan dibantu untuk memperoleh tempat-tempat berdagang yang layak. Jadi mereka akan diberi prioritas dalam penyediaan tempat di pasar-pasar, pusat-pusat pertokoan dan pariwisata. Layanan Pengembangan Usaha (LPU) Sementara itu layanan yang keempat adalah Layanan Pengembangan Usaha (LPU) Kadin Sumatera Utara. Adapun lembaga ini di dirikan sebagai wadah dan pusat pelatihan dalam menciptakan wirausaha muda yang tangguh dan mandiri. LPU ini merupakan hasil kerjasama Kadin Jetro dalam melakukan pembimbingan usaha di Indonesia. Untuk program kerjasamaini hanya di ikuti 4 Kadin Provinsi se-Indonesia yakni Kadin Sumatera Utara, Kadin Sulsel, Kadin NTB dan Kadin Jateng. Tahap kedua diikuti oleh Kadin Riau, Bengkulu, Banten.

214

PERSPEKTIF Suatu hal yang dapat dibanggakan dari system layanan pengembangan usaha yang dilaksanakan oleh Kadinsu adalah pemberitaan nasional yang menyebutkan bahwa Layanan Pengembangan Usaha (LPU) Kadin Sumut dijadikan Kadin dan Japan External Trade Organization (JETRO) sebagai model percontohan di Indonesia sekaligus diharapkan menumbuhkembangkan wirausahawan di dalam negeri. Layanan konsultasi usaha & bisnis Layanan ini merupakan upaya konsultan pendamping Layanan Pengembangan Bisnis atau hampir mirip dengan konsep Business Development Service Provider , yang mana layanan ini dibuat sebagi wadah untuk menampung dan member upaya solutif atas berbagai keluhkesah para pengusaha menyangkut permasalahan yang mereka hadapi. Wadah ini dibentuk dengan tujuan memberi kemampuan bagi pelaku usaha yang berada di bawah naungan Kadinsu agar mampu berkembang sesuai dengan tatanan kehidupan perekonomian yang semakin komplek. Melalui wadah ini diharapakan para pelaku usaha memperoleh layanan informasi, konsultasi dan pendampingan/advokasi bisnis secara profesional kea rah tercapainya dinamika kehidupan usaha pengusaha kecil yang tangguh dan mandiri. Sebagai bentuk komitmen atas layanan konsultasi ini pihak Kadin (Kamar Dagang & Industri) Sumatera Utara bekerja sama dengan Disperindag (P3ED) dan Jetro mengadakan acara konsultasi bisnis memasuki pasar Jepang dengan peserta UKM di Sumut orientasi ekspor produk-produk makanan dan minuman. Menurut Staf Ahli Pemasaran Jetro Jepang, H Ogawa di aula P3ED pagi ini menjelaskan persoalan penjualan produk Indonesia antara lain karena tidak menguasai informasi, bahasa internasional dan marketing yang baik. Karena itu menurutnya, UKM harus mengetahui lima strategi pemasaran dengan


ISSN : 2085 – 0328 memperhatikan produk, harga, promosi, tempat, manusia. Ogawa mencontohkan seperti produk kerupuk udang sudah mencapai pasar Jepang dan produk minuman memiliki nilai jual. “Indonesia memiliki bahan baku, apabila dapat dikelola baik akan menjadi sebuah produk barang yang bermutu dan memiliki nilai jual di pasar internasioanl. Dalam konsultasi bisnis kali ini dia berjanjikan Jetro akan memfasilitasi UKM-UKM di Indonesia terutama Sumut melalui TPTT yang bisa disambungkan kepada pembeli dan penjual secara online ke pasar internasional. Pengembangan Sumber daya Manusia Program penguatan SDM harus segera dan terus dilakukan di Sumatera Utara guna menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Setelah diberlakukan AC-FTA beberapa tahun yang lalu dan menyongsong ASEAN Community 2015, SDM tenaga kerja/industri perlu ditingkatkan.Hal ini sangat beralasan, mengingat bahwa SDM tenagatenaga asing saat ini rata-rata lebih unggul dari SDM tenaga kerja kita. Melalui BKSP Sumatera Utara, kita akan berupaya meningkatkan SDM tenaga kerja yang dapat dihandalkan. Dalam pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia ini, program pendidikan dan pelatihan difasilitasi oleh LPU Training Center Kadin Sumut. Program pelatihan ini sepenuhnya di biayai oleh Association For Overseas Technical Scholarship (AOTS). AOTS merupakan lembaga kerja sama bidang teknis yang dikelola swasta di bawah pengawasan Departemen Ekonomi, perdagangan, dan Perindustrian pemerintah Jepang/METI, Sebagai bagian kerja sama teknis Jepang terhadap negara-negara berkembang, selama lima tahun AOTS telah menerima kurang lebih 149.000 tenaga kerja teknik dan manager yang berasal dari 170 negara dan sebagai wujud kerja sama dalam pembangunan SDM. Dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia langkah yang ditempuh oleh Kadin 215

PERSPEKTIF sumatera Utara adalah melalui upaya penggiatan program pendidikan dan pelatihan serta kegiatan magang bagi para pengusaha yang dilakukan di daerah, luar daerah bahkan di luar negeri. Program ini berlaku tiga tahun yakni dari tahun 2012-2015. Sasaran Program terhadap beberapa kegiatan seperti: Menyediakan tenaga ahli jangka panjang, Menyediakan tenaga ahli sementara sesuai dengan tujuan pencapaian program, melakukan pelatihan, training, workshops, konferensi dan kalau perlu di luar negeri, Melaksanakan kegiatan humas dan melakukan berbagai publikasi, dan Koordinasi dan konsultasi teknis untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pengembangan bidang teknologi Berbicara mengenai manusia Indonesia, dapat dikatakan bahwa pengusaha kecil, menengah dan koperasi di indonesia merupakan sasaran pokok yang harus dibina dan didorong agar memanfaatkan perdagangan elektronik ini dengan melihat posisinya yang amat strategis, antara lain : populasinya yang mencapai 2,1 juta unit usaha yang relative tahan terhadap resesi ekonomi dan memiliki daya saing untuk menghasilkan produk di pasaran global. Dalam sistem pengembangan bisnis terdapat lima sumberdaya yang harus dikelola secara integratif dati komplementer, bukan upaya meningkatkan produktifitas maupun efisiensi bisnis itu sendiri. Kelima sumberdaya tersebut adalah sumberdaya material, sumberdaya manusia, sumberdaya teknologi, sumberdaya finansial dan sumberdaya informasi. Sumberdaya teknologi mempunyai dua peran pokok yaitu sebagai alat dan mekanisme penvujudan nilai tambah (added value), serta sebagai wahana pembentukan dan pengendalian produk bisnis, baik berupa barang maupun jasa.


ISSN : 2085 – 0328 Teknologi merupakan faktor penting yang menentukan kinerja dan bekelanjutan bagi usaha kecil. Pengembangan teknologi bertujuan untuk mengembangkan produksi menjdai lebih produktif, efisien dan dapat meningkatkan mutu yang pada akhirnya menghasilkan nilai tambah bagi setiap pelaku usaha. Sebagian besar UKM masih dihadapkan pada kendala dalam informasi yang terbatas dan kemampuan akses ke sumber teknologi. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna (Anonimous, 2001) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna (Anonimous, 2010) maka pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku UMKM dengan memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi agar pembangunan dapat berjalan optimal. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi yang telah ada seperti teknologi tepat guna (TTG). Pendekatan Permodalan Sehubungan dengan permasalahan secara umum yang dialami Usaha Kecil Menengah, permodalan merupakan masalah pokok dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah sehingga perlu ditempuh berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk permasalahan permodalan ini, pihak Kadin Sumut memang belum mampu secara optimal untuk melakukan bantuan secara langsung dalam bentuk hibah atau bantuan dana segar, namun bukan berarti pihak Kadin Sumatera Utara berdiam diri saja. Dalam konteks permodalan ini, langkah yang diupayakan pihak Kadin Sumatera Utara adalah upaya meningkatkan akses pengusaha terutama Usaha Kecil Menengah ke perbankan. Pada saat ini pihak Kadin Sumatera Utara tengah menjajaki kerja sama

216

ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF dengan beberapa bank untuk menyederhanakan proses pengurusan kredit.

dan mendatangkan investasi dari dalam negeri maupun luar negeri/asing.

Kadin Sumut Berencana menghimpun semacam dana abadi yang dapat dinamakan “Entrepreneurship Development Fund” (EDF) yang dapat dimanfaatkan sebagai penjamin bagi permohonan kredit dari para pengusaha anggota Kadin. “Fund” tersebut dapat di kumpulkan dari dana “Corporate Social Responsibility” (CSR) perusahaan-perusahaan besar baik swasta ataupun BUMN yang tergabung di Kadin. Fokus EDF ini lebih dititikberatkan dalam pembangunan UMKM khususnya dan sektor riil pada umumnya.

PENUTUP

Untuk melihat kontribusi Kadin dalam pembangunan disumatera utara akan dilihat dari aplikasi ketiga point tersebut di atas. 1. Memacu pertumbuhan ekonomi Dalam upaya membantu percepatan pembangunan ekonomi di Sumatera Utara, Kadin melaksanakan program yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. 2, Ketenagakerjaan Jumlah pengangguran di Sumatera Utara yang cukup tinggi menjadi bidang perhatian Kadin. Dalam hal ketenagakerjaan di Sumatera Utara jumlah penduduk usia kerja bertambah dari 9,00 juta menjadi 9,20 juta jiwa dengan angkatan kerja 5,29 juta menjadi 5,49 juta. Karena jumlah penduduk yang bekerja bertambah dari 4,96 juta menjadi 4,86 juta jiwa, maka jumlah pengangguran terbuka menunjukkan pertumbuahnyang signifikan, yakni dari 229 ribu menjadi 632 ribu jiwa. Sumber: Kadin Sumatera Utara 2012 3.Pertumbuhan investasi Komitmen Kadin dalam upaya meningkatkan kemampuan permodalam melalui investasi di wilayah Sumatera Utara dapat kita lihat dari upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Kadin dalam mengupayakan


Kesimpulan 1. Peran advokasi Kadin Sumatera Utara diwujudkan melalui pembentukan Lembaga Pelayanan Hukum (LPH) Kadin Sumatera Utara yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam bentuk konsultasi, pendampingan, dan pelatihan di bidang hukum serta menjadi fasilitator yang menjembatani kebutuhan dunia usaha dan pemerintah. Tujuannya, membantu, membina, dan melindungi para anggota/nonanggota Kadin dalam menghadapi masalah hukum serta memberikan informasi dan arahan yang tepat kepada dunia usaha dalam memanfaatkan peluang usaha dengan tetap memperhatikan kaidah hukum dan etika usaha. 2. Peran layanan Kadin Sumatera Utara meliputi beberapa bidang dan bentuk pelayanan yang mencakup kegiatan penyediaan /penyaluran informasi bisnis melalui layanan keanggotaan, layanan promosi dan pengembangan pemasaran, Layanan Pengembangan Usaha, Sumatera Commercial Information Center (SCIC) dan Layanan Klinik Konsultasi Bisnis. 3. Peran Pengembangan meliputi beberapa bidang dan bentuk pengembangan dalam bidang SDM, teknologi, dan permodalan. Saran 1. Kadin perlu mendapatkan dukungan yang serius dari Pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu Kadin harus secara progresif selalu menjadi ujung tombak lobi dan perekat kemitraan Penguasa dan Pengusaha. 2. Kadin harus senantiasa secara realistis memberikan informasi yang aktual dan lengkap tentang berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh para pengusaha baru ini. Sehingga para pengusaha ini akan senantiasa dapat mengambil langkah-langkah antisipatif yang menjadikan mereka pemain tangguh.

217

PERSPEKTIF

ISSN : 2085 – 0328

Penguasaan informasi yang aktual, baik dan benar selalu menjadi kunci sukses di berbagai bidang.

DAFTAR PUSTAKA Hersey, Paul & Blanchard, Kenneth H. 1995. Manajemen Prilaku Organisasi, Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama. Jones, Charles O. 1996, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Moeljarto, T. 1992. Politik Pembangunan : Sebuah analisis Konsep, Arah dan Strategi. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana. Moenir, H.A.S. 2000. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Moleong, J.Lexy. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosda Karya. Nazir, Mohammad. 1988. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. Prijono, Onny S dan A.M.W. Pranarka (penyunting). 1996. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi, Jakarta : CSIS. Sajogyo. 1996. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara (BRP). Soedjatmoko. 1987. Pembangunan Sebagai Proses Belajar. Jakarta


218

PERANAN KADIN DALAM PEMBANGUNAN DI SUMATERA UTARA

Recommend Documents