2.1 KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN (RUTRK) KOTA SEI RAMPAH 2006 - 2016

Pantai Cermin

SE

LA

T

MA

KE L. PAKAM

LA

KA

Teluk Mengkudu Perbaungan

Tanjung Beringin

KAB. DELI SERDANG

KEC. SEI RAMPAH Bandar kalifah

Galang

KOTA TEBING TINGGI

Dolok Masihul

KE

Kotarih Tebing Tinggi

KIS ARAN

KAB. ASAHAN

Bangun Purba

Sipis-pis Dolok Merawan

KAB. SIMALUNGUN

KE P. SIA NT AR

2.1 KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA Arah dan kebijaksanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara, yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan Kabupaten Serdang Bedagai pada umumnya dan Kota Sei Rampah pada khususnya dapat dilihat dari beberapa program-program pembangunan Provinsi Sumatera Utara baik yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara. Program-program pembangunan yang akan ditinjau terutama yang berkaitan atau berpengaruh terhadap pembagunan Kabupaten Serdang Bedagai. 2.1.1 RPJM Provinsi Sumatera Utara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Utara merupakan acuan bagi Kabupaten/Kota untuk menyusun RPJM Kabupaten/Kota masingmasing. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) juga merupakan acuan Pemerintah Daerah di dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya atau yang disebut dengan RKPD. Kebijaksanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam RPJM Provinsi Sumatera Utara yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan Kabupaten Serdang Bedagai dapat diuraikan sebagai berikut: A. Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan, meliputi : 1. Peningkatan/pembangunan jalan Nasional sepanjang 427,9 Km terdiri dari ruas Lintas Timur, Lintas Tengah dan Lintas Barat, termasuk melanjutkan pembangunan jalan di wilayah perbatasan dan pengalihan ruas jalan lintas Sumatera dari Tarutung - Sipirok ke Siborongborong - Sipahutar - Pangaribuan - Sipirok. 2. Peningkatan/pembangunan jalan Nasional di Kawasan Perkotaan sepanjang ± 127,71 Km dan jembatan Nasional sepanjang 4.008 M termasuk pembangunan beberapa Fly Over/Under Pass di wilayah Kota Medan dan perlintasan kereta api.

Laporan Akhir

II - 1


3. Peningkatan/pembangunan jaringan jalan Provinsi sepanjang ± 717,1 Km 4. Peningkatan/pembangunan jalan akses pariwisata, pusat-pusat produksi dan distribusi, antara lain ruas Binjai – Timbang Lawang, Perbaungan – Pantai Cermin, Sei Rampah – Tanjung Beringin, Tele – Pangururan, Pangururan – Ambarita, Ambarita – Tomok, Nainggolan – Pangururan, Tomok – Onanrunggu – Nainggolan sepanjang ± 136,35 Km, dan jalan lingkar luar pariwisata Danau Toba. 5. Peningkatan/pembangunan akses jalan ke Pelabuhan, antara lain; Tanjungbalai– Teluk Nibung, Aek Nabara – Negeri Lama – Tanjung Sarang Elang, Sei Bejangkar – Tanjung Tiram, Simpang Pangkalan Susu – Pangkalan Susu, Sei Rampah – Tanjung Beringin, Medan – Tembung – Kuala Namu sepanjang ± 103 Km. 6. Pembangunan jalan dan jembatan untuk membuka dan mengembangkan daerah potensial,

strategis

menghubungkan

dan

wilayah

Kabupaten

tertinggal,

Labuhanbatu

-

antara

lain

Tapanuli

ruas

jalan

Selatan,

yang

Kabupaten

Labuhanbatu - Toba Samosir, Kabupaten Deli Serdang- Kabupaten Karo serta Kabupaten Pakpak Bharat – Humbang Hasundutan, Tanjung Morawa – Saribudolok – Tongging. 7. Mendorong pengembangan/pembangunan jalan tol sepanjang ± 94,12 Km terdiri dari ruas tol Medan – Binjai sepanjang ± 16,0 Km, ruas tol Tanjung Morawa – Tebing Tinggi sepanjang 53,12 Km dan ruas tol Medan – Bandara Baru Medan di Kuala Namu sepanjang ± 25 Km 8. Mendorong percepatan pembangunan high grade road Trans Sumatera dan pembangunan jalan tol 9. Mendorong peningkatan peranan swasta dalam penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan 10. Mendorong

dan

mendukung

peningkatan/pembangunan

jalan

dan

jembatan

kabupaten/kota yang strategis, jalur pesisir, pariwisata dan daerah tertinggal B. Program Peningkatan Dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api, meliputi : 1. Peningkatan kapasitas jaringan kereta api melalui lintasan Medan – Belawan, Tebing Tinggi – Kisaran, Medan – Tebing Tinggi 2. Peningkatan dan pembangunan jembatan kereta api lintasan Kisaran – Rantau Parapat, Medan – Tebing Tinggi, Tebing Tinggi – Kisaran

Laporan Akhir

II - 2


3. Mendorong

percepatan

pembangunan

Rail

Way

Trans

Sumatera

melalui

pembangunan jaringan baru lintas Besitang – Batas Aceh, Rantau Parapat – Batas Riau, Ujung Baru - Gabion Belawan, Bandar Tinggi – Kuala Tanjung dan angkutan massal lintas MEBIDANG 4. Penggantian sistem Radio Train Dispatching dan pemasangan Warning Device pada perlintasan sebidang. C. Program Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Laut, meliputi : 1. Peningkatan dan pembangunan dermaga di pelabuhan Pangkalan Susu, Tanjung Tiram, Pangkalan Dodek, Tanjung Sarang Elang, Tanjung Beringin dan Pulau Kampai 2. Pengadaan kapal-kapal patroli 3. Pembangunan Global Maritime Distress and Safety System 4. Pembangunan kapal navigasi 5. Pembangunan gedung kantor 6. Peningkatan fungsi pelabuhan Sibolga 7. Pembangunan dan peningkatan kapasitas dermaga di Pulau Nias dan Danau Toba untuk menunjang kepariwisataan. D. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, meliputi : 1. Meningkatkan kapasitas dan pemantapan penyelesaian wilayah perbatasan 2. Mengembangkan wawasan kebangsaan masyarakat daerah perbatasan 3. Memfasilitasi penyelesaian batas administrasi wilayah pada 11 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, diantaranya Kabupaten Deli Serdang dengan Serdang Bedagai, dan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Tebing Tinggi. E. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, meliputi : 1. Rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana pengendalian banjir pada daerah rawan banjir dan pengamanan pantai antara lain di pantai Barus, Pandan, Pantai Cermin dan Natal. 2. Operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana pengendalian banjir pada SWS dan pengamanan pantai antara lain di Kabupaten Tapanuli Tengah, Mandailing Natal dan Serdang Bedagai.

Laporan Akhir

II - 3


2.1.2 RTRW Provinsi Sumatera Utara Kebijaksanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan Kabupaten Serdang Bedagai antara lain dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Arahan Struktur Tata Ruang Strutur ruang wilayah Propinsi Sumatera Utara terutama dibentuk

oleh jaringan

prasarana transportasi, pusat pelayanan dan fungsi primer. Pengembangan hirarki fungsional

yang

lebih

bersipat

horizontal

pengembangan ruang yang terdesentralisasi

dimaksudkan

untuk

mengupayakan

pada sumberdaya alam setempat serta

terciptanya keseimbangan pertumbuhan yang proporsional (balance growth). Konsep ini mendorong terciptanya satuan ruang wilayah yang lebih efesien. Hirarki fungsional wilayah Propinsi Sumatera Utara yang lebih bersipat horizontal tersebut diwujudkan dalam 3 (tiga) hirarki pusat pelayanan yaitu : a. Pusat Pelayanan Primer : yaitu pusat yang melayani wilayah Propinsi Sumatera Utara, wilayah Sumatera bagian Utara, dan wilayah nasional/internasional yang lebih luas. Pusat pelayanan ini terletak di kawasan perkotaan Mebidang (Medan-Binjei-Deli Serdang) dan Kota Sibolga. Kawasan ini diarahkan sebagai pusat aktifitas sekunder dan tersier bagi Propinsi Sumatera Utara. Pengembangan Kota Sibolga sebagi pusat pelayanan primer diprioritaskan bagi pengembangan wilayah Pantai Barat Sumatera Utara. b. Pusat Pelayanan Sekunder : yaitu pusat yang melayani satu atau lebih daerah Kabupaten/Kota. Pusat pelayanan sekunder ini terdiri atas pusat pelayanan sekunder A dan pusat pelayanan sekunder B. Pusat pelayanan sekunder A dikembangkan dengan identitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya. Pusat pelayanan sekunder A diarahkan di Kota Pematang Siantar, Tanjung Balai, dan Tebing Tinggi. Pusat Pelayanan sekunder B diarahkan di Stabat, Pematang Raya, Kisaran, Kabanjahe, Sidikalang, Pandan, Balige, Tarutung, Rantau Prapat, Padangsidempuan, Panyabungan dan Gunung Sitoli. c. Pusat Pelayanan Tersier : yaitu kota-kota mandiri selain pusat primer dan sekunder yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efesien. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.1 dan Gambar 2.1 berikut :

Laporan Akhir

II - 4


TABEL II.1 STRUKTUR PUSAT PELAYANAN PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2003-2018 HIRARKI

KOTA

Primer A

1.

Primer B

2. Sibolga

Kawasan Perkotaan Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang)

1. Pematang Siantar

Sekunder A 2. Tanjung Balai

3. Tebing Tinggi 4. Padangsidempuan

1. Stabat 2. Pematang Raya 3. Kisaran

Sekunder B

4. Kabanjahe

5. Sidiklang

6. Pandan 7. Balige

Laporan Akhir

FUNGSI UTAMA - Pusat pemerintahan Propinsi - Pusat perdagangan dan jasa regional - Pusat distribusi dan kolektor barang dan jasa regional - Pusat pelayanan jasa pariwisata - Pusat transportasi darat, laut dan udara regional - Pendidikan tinggi - Industri - Pemerintahan Kota - Pusat perdagangan dan jasa regional - Pusat pelayanan jasa pariwisata - Pengolahan hasil perikanan - Pusat transportasi laut - Pusat Pendidikan - Pemerintahan Kota - Perdagangan dan jasa - Industri - Pendidikan umum dan kejuruan. - Pemerintahan Kota - Perikanan - Pelabuhan - Industri - Pendidikan umum dan kejuruan - Pemerintahan Kota - Perdagangan dan jasa - Pendidikan umum dan kejuruan - Pusat Pemerintahan Kota - Pengolahan hasil Pertanian tanaman pangan, dan hasil hutan - Pendidikan kejuruan. - Pusat Pemerintahan Kabupaten - Pengolahan hasil perkebunan dan tanaman pangan - Pendidikan umum dan kejuruan. - Pusat Pemerintahan Kabupaten - Pengolahan hasil perkebunan dan tanaman pangan - Pendidikan umum dan kejuruan. - Pusat Pemerintahan Kabupaten - Industri Pengolahan hasil perkebunan dan tanaman pangan - Pendidikan umum dan kejuruan. - Pusat Pemerintahan Kabupaten - Industri Pengolahan hasil Pertanian - Pendidikan umum dan kejuruan. - Perdagangan - Pusat Pemerintahan Kabupaten - Industri Pengolahan hasil Pertanian tanaman pangan - Pendidikan umum dan kejuruan. - Perdagangan - Pusat Pemerintahan Kabupaten - Pengolahan hasil perikanan - Pendidikan umum dan kejuruan. - Pusat Pemerintahan Kabupaten - Pengolahan hasil Pertanian tanaman pangan - Pendidikan umum dan kejuruan. - Pelayanan jasa pariwisata

II - 5


Lanjutan Tabel II.1……. HIRARKI

KOTA

8. Tarutung

9. Rantau Prapat

Sekunder B 11. Panyabungan

12. Gunung Sitoli

1. Pangkalan Berandan

2. Tanjung Selamat 3. Tanjung Pura 4. Perbaungan 5. Dolok Masihul 6. Pematang T. Jawa

Pelayanan Tersier

7. Indrapura 8. Aek Kanopan 9. Labuhan Bilik 10. Kota Pinang

11. Aek Nabara

12. Natal 13. Kotanopan 14. Gunung Tua 15. Sipirok 16. Garoga

Laporan Akhir

FUNGSI UTAMA - Pusat Pemerintahan Kabupaten - Industri Pengolahan hasil Pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hasil hutan - Pendidikan umum dan kejuruan. - Perdagangan dan jasa - Pusat Pemerintahan Kabupaten - Pengolahan hasil Pekebunan - Pendidikan umum dan kejuruan. - Perdagangan - Pusat Pemerintahan Kabupaten - Pendidikan umum dan kejuruan. - Perdagangan - Pusat Pemerintahan Kabupaten - Pendidikan umum dan kejuruan. - Pengolahan hasil perikanan - Pariwisata - Pengolahan hasil pertambangan dan Pertanian - Pendidikan umum dan kejuruan - Pengolahan Hasil Perkebunan - Pendidikan kejuruan - Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan - Pendidikan kejuruan. - Pengolahan Hasil Perkebunan - Pendidikan kejuruan - Pengolahan Hasil Perkebunan - Pendidikan kejuruan - Pengolahan hasil pertanian - Perdagangan - Pendidikan kejuruan. - Perikanan dan Pelabuhan - Pengolahan hasil Pertanian - Pendidikan kejuruan. - Pengolahan Hasil Perkebunan - Pendidikan kejuruan - Perikanan dan Pelabuhan - Pendidikan kejuruan. - Pengolahan hasil Pertanian - Pendidikan kejuruan. - Pengolahan Hasil Perkebunan dan - Pendidikan kejuruan - Perikanan dan - Pengolahan hasil Pertanian tanaman pangan - Pendidikan kejuruan. - Pengolahan hasil Pertanian - Pendidikan kejuruan. - Pengolahan hasil Pertanian - Pendidikan kejuruan. - Pengolahan hasil Perkebunan dan hutan - Pendidikan kejuruan. - Pengolahan hasil perkebunan - Pendidikan kejuruan.

II - 6


Lanjutan Tabel II.1……. HIRARKI

Pelayanan Tersier

KOTA

FUNGSI UTAMA

17. Dolok Sanggul

- Pengolahan hasil Pertanian tanaman pangan dan hasil hutan - Pendidikan kejuruan.

18. Porsea

- Pengolahan hasil Pertanian tanaman pangan - Pendidikan kejuruan.

19. Prapat

- Pariwisata - Pendidikan kejuruan.

20. Lumut

- Pengolahan hasil Perkebunan dan - Pendidikan kejuruan.

21. Barus

- Pengolahan hasil perikanan dan perkebunan - Pendidikan kejuruan.

22. Salak


23. Siempat Nempu


24. Sumbul

- Pengolahan hasil Pertanian - Pendidikan kejuruan.

25. Kuta Buluh


26. Berastagi

- Pengolahan hasil Pertanian tanaman pangan - Pendidikan kejuruan dan Periwisata

27. Lahewa

- Perikanan - Pengolahan hasil perkebunan dan tanaman pangan - pendidikan kejuruan

28. Teluk Dalam

- Perikanan - Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan - Pendidikan kejuruan

29. Pangururan

- Pariwisara - Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan - Pendidikan kejuruan

30. Perdagangan

- Pengolahan hasil perkebunan - Perdagangan

31. Saribudolok

- Jasa dan Perdagangan - Pengolahan hasil pertanian - Kesehatan

32. Purbasari

- Jasa dan Perdagangan - Pengolahan hasil pertanian - Pendidikan kejuruan

33. Siborong-borong

- Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan - Perternakan - Pendidikan

34. Muara

- Pengembangan Pariwisata

Sumber : RTRWP Sumatera Utara 2003 - 2018

Laporan Akhir

II - 7


Laporan Akhir

II - 8


2. Rencana Jaringan Jalan Jaringan transportasi yang membentuk struktur ruang wilayah Propinsi Sumatera Utara dibentuk melalui : a. Jaringan jalan arteri primer sebagai jalur lintas regional, melalui 3 (tiga) jalur utama, antara lain :

Jalur Pantai Timur, yang merupakan konsentarsi pergerakan terbesar, terutama pergerakan antar propinsi di Sumatera bagian Utara, mulai dari Kota Pinang – Aek Nabara – Rantau Prapat – Aek Kanopan – Simpang Kawat – Tanjungbalai – Kisaran – Indrapura – Tebing Tinggi – Perbaungan – Lubuk Pakam – Medan – Binjai – Stabat – Pangkalan Brandan – Besitang hingga ke Nanggroe Aceh Darussalam melalui Langkat.

Jalur Tengah, mulai dari Muara Sipongi – Kotanopan – Panyabungan – Siabu – Padangsidimpuan – Sipirok – Tarutung – Siborongborong – Dolok Sanggul – Sidikalang – Kutabuluh dan Lau Pakam hingga batas daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan mulai dari arah Siborongborong – Balige – Prapat – Pematang Siantar – Tebing Tinggi sampai Medan hingga batas daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Jalur Pantai Barat, mulai dari Manisak – Simpang Gambir – Natal – Batang Toru – Lumut – Pandan – Sibolga – Barus dan Manduamas hingga batas daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Jalur yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan kawasan andalan mulai dari Medan – Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Perdagangan, Kisaran, Tanjungbalai – Rantau Prapat

- Pematang Siantar – Prapat – Balige –

Panyabungan dan jalur dalam pulau Nias. b. Jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer yang dibawah

kewenangan

Pemerintah Pusat meliputi jalur-jalur sebagai berikut :

Kota Pinang – Rantau Prapat – Simpang Kawat – Tanjungbalai – Tebing Tinggi – Perbaungan – Medan – Binjai – Stabat – Pangkalan Brandan – Kearah Aceh.

Muara Sipongi – Kotanopan – Panyabungan – Siabu – Padangsidimpuan – Sipirok – Tarutung – Siborongborong – Balige – Porsea – Prapat – Pematang Siantar – Tebing Tinggi.

Natal – Lumut – Pandan – Sibolga – Tarutung

Medan – Berastagi – Kabanjahe – Sidikalang – hingga ke Tapak Tuan

Laporan Akhir

II - 9


Siborongborong – Dolok Sanggul – hingga ke Sidikalang

Sibolga – Sipirok – Sipiongot hingga Sigambal

Aek Nabara – Negeri Lama hingga Tanjung Sarang Elang

Tarutung – Parsoburan hingga Aek Kota Batu

Parlilitan – Batu Gajah hingga Sidikalang

Porsea – P. Rakyat hingga batas Kabupaten Asahan

Silimbat – Pasoburan – batas Labuhanbatu

Pangururan – Tele

Ruas jalan lingkar dalam Pulau Samosir

Ruas jalan lingkar luas Danau Toba

Jaringan jalan yang kewenangannya pada Pemerintah Propinsi adalah :

Sibolga – Sorkam - Barus – Pakkat – hingga Dolok Sanggul

Lumut – Padangsidimpuan – Gunung Tua – hingga Kota Pinang

Aek Kota Batu – Parsoburan – Toba Samosir

Aek Nabara – Negeri Lama – Tanjung Sarang Elang

Simpang Ajamu – Sei Rakyat – Labuhan Bilik – Sei Berombang

Sigambal – Sipiongot – Sipirok – Sibolga

Singkuang – Padangsidimpuan

c. Jaringan jalan lokal primer, yang menghubungkan kota-kota tersier dengan wilayah belakangnya penghasil komoditi dan produk sumber daya alam. Jaringan jalan lokal primer berperan sebagai feeder road yang menjalankan fungsi koleksi dan distribusi komoditi ekonomi dari dan ke wilayah perdesaan. Komoditi yang difasilitasi oleh jaringan jalan ini adalah komoditi lokal yang berperan untuk menumbuhkan perekonomian berbasis sektor primer. Melalui pembangunan feeder road ini, maka sektor perekonomian rakyat bersekala ekonomi terbatas dapat terjangkau untuk diolah lebih lanjut dalam sektor sekunder. Feeder road selain diperankan oleh jalanjalan lokal, juga jaringan kereta api dengan stasiunnya dikawasan Pantai Timur. 3. Arahan Pemanfaatan Kawasan Lindung Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan mencakup 6 (enam) fungsi perlindungan sebagai berikut : a.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya terutama yang berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan fungsi peresapan bagi air tanah. Kawasan ini

Laporan Akhir

II - 10


berada pada ketinggian 1000 m dpl, dengan kelerangan lebih dari 40% bercurah hujan tinggi, dan mampu meresapkan air kedalam tanah; termasuk didalamnya kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. b.

Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam dan margasatwa untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem dan keunikan alam. Termasuk didalamnya adalah Cagar Alam Sibolangit (Deli Serdang); Liang Balik dan Batu Ginurit (Labuhanbatu); disamping itu juga suaka margasatwa Karang Gading (Deli Serdang dan Langkat); Siranggas (Dairi); Dolok Surungan (Toba Samosir); Dolok Saut (Deli Serdang); Barumun (Tapanuli Selatan) dan Nias serta hutan Manggrove di Pantai Timur. Untuk kawasan pelestarian alam termasuk juga didalamnya adalah Taman Nasional Gunung Leuser di Langkat; Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Deli Serdang, Simalungun, Karo dan Langkat), Taman Wisata Alam di Sibolangit (Deli Serdang), Holiday Resort (Labuhanbatu), Lau Debuk-debuk (Karo), Deleng Lancup (Karo), Sicikeh-cikeh (Dairi), Sijaba Huta Ginjang (Deli Serdang) dan Muara (Humbang Hasundutan). Kawasan ini mencakup juga lahan gambut di Kabupaten Asahan, Labuhanbatu, Tapanuli Tengah serta Hutan Manggrove di Pantai Timur seluas 435 Km2 dengan ketebalan rata-rata 325 meter.

c.

Kawasan rawan bencana yaitu : yang mengalami bencana alam seperti gerakan tanah, longsoran, runtuhan, banjir bandang, rayapan. Termasuk dalam kawasan ini sekeliling Danau Toba, Tapanuli Selatan bagian Selatan, Utara Sibolga, Deli Serdang, Toba Samosir, Tapanuli Tengah, bagian Selatan Mandailing Natal, Asahan, Labuhanbatu, Langkat, Pulau Nias bagian Selatan dan bagian tengah. Sebagian besar wilayah Sumatera Utara di sekitar Bukit Barisan membujur arah Utara/Selatan pada dasarnya potensial terhadap gerakan tanah, rayapan, longsoran, gelombang pasang dan banjir bandang.

d.

Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melestarikan fungsi badan perairan dan kerusakan oleh kegiatan budidaya. Termasuk sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota.

e.

Kawasan cagar budaya yaitu : kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun yang memiliki bentuk biologi alami yang khas.

Laporan Akhir

II - 11


f.

Pulau pulau kecil dengan luasan maksimal 10 Km2.

g.

Beberapa lokasi yang berdasarkan proses pemaduserasian pemanfaatan ruang diarahkan sebagai kawasan lindung pada kenyataanya telah dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan dan pertanian tanaman lahan kering.

4. Arahan Pemanfaatan Kawasan Budidaya Pola pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya pada garis besarnya terdiri dari 8 (delapan) kawasan, antara lain yaitu : a. Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan Lokasi pertanian tanaman pangan yang tersebar diseluruh

kabupaten tetap

dipertahankan dan untuk beberapa lokasi dilakukan pengembangan pada lahan yang sesuai dan belum dimanfaatkan untuk kegiatan lain, yaitu di Langkat, Asahan, Labuhanbatu, Karo, Deli Serdang, Toba Samosir, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Nias. Disamping itu, untuk meningkatkan beberapa fungsi desa – kota, sebagai basis pemasaran dari hasil produksi pertanian tanaman pangan dikembangkan kawasan Agropolitan Merek (Karo), yang mendukung pengembangan holtikultura pada kawasan bukit barisan (Karo, Dairi, Simalungun, Toba Samosir dan Deli Serdang). Demikian pula lahan kering yang merupakan lahan pertanian tanaman pangan yang ada tetap dipertahankan dan dilakukan pengembangan pada lahan yang sesuai, yaitu di Kabupaten Tapanuli Selatan, Labuhanbatu, Deli Serdang, Simalungun, Dairi, Toba Samosir, dan Langkat. b. Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Perkebunan Sebagian besar lahan perkebunan tersebut berada di wilayah Timur yang meliputi hampir seluruh wilayah kabupaten di pantai Timur. Pengembangan perkebunan diarahkan ke beberapa lokasi yang sesuai, meliputi Kabupaten Langkat, Karo, Dairi, Deli Serdang, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, dan Nias, sedangkan untuk perkebunan besar di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Toba Samosir, Deli Serdang, Labuhan Batu, dan Tapanuli Selatan. c. Kawasan Budidaya Perternakan Lokasi kegiatan peternakan diarahkan sesuai dengan lokasi kegiatan pertanian, baik lahan basah, lahan kering, maupun kebun campuran, sehingga dapat dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara. Namun, berdasarkan penelitian yang

Laporan Akhir

II - 12


dilakukan pengembangan jenis ternak besar potensial dilakukan di Kabupaten Nias,Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Deli Serdang, Dairi, Simalungun, Karo, Langkat, Deli Serdang, Labuhan Batu, Asahan, Toba Samosir, dan Mandailing Natal. Jenis

ternak

kecil

dikembangkan

di

seluruh

kabupaten/kota,

kecuali

Kota

Pematangsiantar, Medan, dan Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan jenis unggas dikembangkan di seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Tebing Tinggi dan kabupaten Mandailing Natal. d. Kawasan Budidaya Perikanan Kegiatan perikanan di Propinsi Sumatra Utara selama ini didominasi oleh perikanan laut dibandingkan perikanan darat. Pemanfaatan lahan untuk perikanan darat tersebar di seluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Sibolga, sedangkan perikanan laut dikembangkan di seluruh daerah kabupaten/kota yang memiliki kawasan laut, terutama kabupaten Asahan, Langkat, Deli Serdang, Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing

Natal,

Nias,

Labuhan

Batu

dan

Kota

Medan.

Pengembangan

pemanfaatan lahan bagi perikanan laut lebih lanjut diarahkan pada kawasan pantai Barat dan pantai Timur, serta pulau Nias. Juga perikanan danau terutama di kabupaten Toba Samosir, Simalungun, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo Dairi dan Tapanuli Selatan. e. Kawasan Budidaya Kehutanan. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, penggunaan lahan yang ada, serta hasil pemaduserasian, maka lokasi budidaya hutan produksi meliputi :

Hutan produksi terbatas, di Kabupaten Langkat, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah bagian Utara, Deli Serdang bagian Selatan, Simalungun bagian Selatan, Asahan, Labuhan Batu bagian Barat, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal (di sekitar kawasan lindung), Toba Samosir, Pulau Nias bagian Utara dan Timur, Pulau Tanahmasa bagian Selatan, dan Pulau Tanahbala bagian Tengah.

Hutan produksi tetap, di kabupaten Langkat sebelah Barat, Deli Serdang bagian Selatan, Simalungun bagian Utara dan Barat, Asahan bagian Selatan, Labuhanbatu bagian Barat dan Timur, kawasan sekitar Danau Toba (Toba Samosir), Mandailing Natal bagian Selatan dan Utara, Tapanuli Selatan bagian Timur, hutan Siosar (Karo) serta di Pulau Nias, Pulau Tanahmasa dan Tanahbala.

Hutan produksi konversi, di Kabupaten Asahan, Labuhan batu, dan Pulau Nias dan sekitarnya, Deli Serdang, Dairi dan Tapanuli Selatan.

Laporan Akhir

II - 13


f. Kawasan pertambangan Arahan pola pemanfaatan ruang bagi kawasan potensi pertambangan meliputi seluruh kabupaten/kota di Sumatra Utara, baik untuk eksplorasi maupun eksploitasi. Untuk bahan galian golongan c diarahkan di seluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Sibolga, Pematangsiantar, dan Medan. Untuk galian tambang lainnya terdapat di Kabupaten Langkat, Karo, Dairi, Simalungun, Deli Serdang, Toba Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Nias dan Kawasan Pantai Timur. g. Wilayah Pengembangan Industri. Pengembangan industri kecil diarahkan di seluruh kabupaten/kota, baik berupa industri pengolahan hasil pertanian maupun jenis industri rumah tangga lainnya. Sedangkan untuk industri besar dan menengah diarahkan di Kawasan Perkotaan Mebidang sebagai pusat kegiatan industri terbesar di Sumatra Utara, sedangkan industri besar

dan

menengah

lainnya

diarahkan

di Labuhanbatu

termasuk

Rantauprapat, di Asahan termasuk Tanjung Balai, serta Pematangsiantar. Bagi Kabupaten Toba Samosir, kota Porsea dan Balige sebagai pusat industri dan untuk kota Sibolga serta kota lainnya di Pantai Barat, Padangsidimpuan untuk industri pengolahan hasil ikan. h. Kawasan Pariwisata. Sumatera Utara memiliki potensi obyek dan daya tarik wisata yang cukup beragam, terutama wisata alam, budaya, dan minat khusus. Kawasan pariwisata diarahkan untuk dikembangkan di kawasan yang memiliki obyek wisata yang potensial. Pengembangan kawasan wisata utama diarahkan di Danau Toba dan sekitarnya untuk wisata alam dan budaya; Nias dan sekitarnya untuk wisata alam, budaya, dan minat khusus; Berastagi dan Tanah Karo untuk wisata alam dan budaya; serta Bahorok untuk wisata alam, minat khusus, dan budaya. Kawasan Pantai Timur sekitar kabupaten Deli Serdang dan Kawasan Pantai barat Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga serta Mandailing Natal Untuk wisata bahari dan minat khusus. 2.2 KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Tinjauan terhadap kebijaksanaan pembangunan, dilakukan untuk mengetahui arah dan kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai yang diduga mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan Kota Sei Rampah sebagai Ibukota Kabupaten dari Kabupaten Serdang Bedagai. Kebijaksanaan pembangunan yang dimaksud adalah : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Laporan Akhir

II - 14


2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2006 - 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai merupakan pedoman dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menyusun rencana strategis pembangunan daerah pada Dinas, Badan dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2006 – 2010 yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan Kota Sei Rampah antara lain : A. Program Pembangunan Dalam Bidang Penataan Ruang Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Pelaksanaan sosialisasi penataan ruang dan pelayanan informasi pada masyarakat untuk memantapkan sistem pemantauan yang melibatkan masyarakat sesuai dengan prinsip good governance; 2. Peningkatan kapasitas aparat legislatif dan eksekutif terutama dalam pengendalian pemanfaatan ruang; 3. Penyusunan pedoman teknis penataan ruang terutama pengendalian pemanfaatan ruang untuk berbagai tindakan pemerintah; 4. Pemantapan koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah, antar daerah, antar lembaga eksekutif dan legislatif, serta dengan lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dalam kegiatan penataan ruang baik ditingkat nasional dan daerah; 5. Pemantapan kelembagaan penataan ruang; 6. Penyusunan, peninjauan kembali dan pendayagunaan rencana tata ruang, terutama di kawasan strategis nasional untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor untuk mencegah kerusakan lingkungan; 7. Penyediaan data dan informasi spasial yang handal dan akurat sebagai input bagi penyusunan rancana tata ruang. B. Program Pembangunan Perkotaan Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Pembinaan struktur kelembagaan dan peningkatan kapasitas dan pengelolaan perkotaan;

Laporan Akhir

II - 15


2. Peningkatan kemitraan pemerintah masyarakat dan swasta dalam pembangunan kota terutama lingkungan perumahan; 3. Pembinaan pembangunan prasarana dan sarana pada kota-kota sekunder; 4. Pembinaan penanggulangan masalah kemiskinan dan kerawanan sosial; 5. Pembinaan fungsi kawasan perkotaan antara lain kawasan industri; 6. Pengembangan sistem jaringan pelayanan perkotaan yang mendukung alur distribusi produksi antar kota, antar wilayah, dan antar kota dan pedesaan; 7. Pembinaan prasarana dasar permukiman perkotaan; 8. Pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan gedung-gedung negara; 9. Mendorong percepatan pembangunan jalan lingkar luar (Ring Road) Kota Sei Rampah; 10. Mendorong percepatan dalam penyusunan rencana pembangunan jalan Tol Medan – Tebing Tinggi; 11. Melakukan

koordinasi

dalam

perencanaan

penanganan

dan

penyelesaian

permasalahan di perkotaan; 12. Pembinaan sarana dan prasarana kawasan pasar tradisional dan pasar modern; 13. Pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan di perkotaan; C. Program pengelolaan Pertanahan Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Pembinaan pelayanan pertanahan didaerah yang didukung sistem informasi pertanahan yang handal; 2. Penegakkan hukum pertanahan dan menyelesaikan kasus-kasus pertanahan seperti yang terdapat pada PT. Perkebunan Nusantara di Kabupaten Serdang Bedagai dan swasta; 3. Pengendalian akumulasi pemilikan dan penguasaan tanah, pengendalian perubahan penggunaan tanah dan pengendalian pemanfaatan bersama atas tanah; 4. Pengendalian penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah termasuk pemantapan sistem perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang atau penggunaan tanah di daerah;

Laporan Akhir

II - 16


5. Pembinaan pemilikan tanah dan penguasaan tanah objek land reform melalui program retribusi/distribusi tol; 6. Penataan kembali pemilikan tanah, penguasaan tanah dan penggunaan tanah secara fisik dan hukum melalui konsolidasi tanah; 7. Mengaplikasikan sistem informasi geografi (geographic information system); 8. Penataan tapal batas antar Kabupaten/Kota dan antar kecamatan; 9. Pembinaan dan penyuluhan hukum pertahanan serta monitoring pelaksanaan pemberian hak atas tanah; 10. Pengembangan sistem informasi pertanahan di Kabupaten Serdang Bedagai. D. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Peningkatan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat perdesaan; 2. Peningkatan akses masyarakat perdesaan pada informasi; 3. Penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat, seperti paguyuban petani, koperasi dan lembaga adat; 4. Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik; 5. Peningkatan pertisipasi masyarakat perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan; 6. Pengembangan kelembagaan untuk divusi teknologi kekawasan perdesaan, terutama teknologi tapat guna dan ramah lingkungan; 7. Peningkatan

kapasitas

aparat

pemerintah

daerah

dalam

memfasilitasi

dan

mengkoordinasikan peran stakeholder dalam pembangunan kawasan perdesaan; 8. Penyempurnaan manajemen dan sistem pembiayaan daerah untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan; 9. Pemantapan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. E. Program Pengembangan Ekonomi Lokal Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

Laporan Akhir

II - 17


1. Pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan yang strategis dan potensial; 2. Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai subsektor hulu (pasokan input), on farm (budidaya), hilir (pengelolaan) dan jasa penunjang; 3. Penguatan lantai pasokan bagi industri pedesaan dan penguatan keterkaitan produksi berbasis sumber daya lokal; 4. Pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan terutama bagi angkatan kerja muda perdesaan; 5. Pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan; 6. Pengembangan jaringan kerjasama usaha; 7. Peningkatan promosi produk-produk perdesaan; 8. Peningkatan pelayanan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro, kepada pelaku usaha perdesaan. F. Program Terkait Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Peningkatan prasarana jalan perdesaan yang menghubungkan kawasan perdesaan dan perkotaan; 2. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana energi termasuk katenagalistrikkan di perdesaan; 3. Optimalisasi jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya; 4. Peningkatan pelayanan prasarana permukiman seperti pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase. G. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan eksploitatif dan tidak terkendali, terutama kawasan-kawasan konservasi dan kawasan yang rentan terhadap kerusakan; 2. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan; 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumber daya alam; 4. Pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

Laporan Akhir

II - 18


H. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Menyiapkan katentuan pedoman pengintegrasian perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan serta proses penganggaran; 2. Menyiapkan dan menerapkan konsep baru dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; 3. Menyiapkan ketentuan/pedoman dalam memperkuat kemampuan swasta dan masyarakat serta perguruan tinggi dalam ikut berpartisipasi menyusun perencanaan daerah; 4. Menyiapkan dan menerapkan perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat daerah; 5. Menyiapkan dan menerapkan ketentuan tentang jabatan fungsional perencana kopetensi dan sistem karir perencana; 6. Meyelenggarakan pelatihan tenaga fungsional perencana; 7. Menyiapkan

dan

menerapkan

pedoman

teknis

kerjasama

daerah

dalam

perencanaan; 8. Melakukan studi – studi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; 9. Meningkatkan dan menyempurnakan data statistik sebagai sumber informasi dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). I. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan; 2. Monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan; 3. Pembinaan aparatur penyelenggara prasarana jalan dan jembatan; 4. Invetarisasi dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan. J. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Penanggulangan muatan secara komprehensif;

Laporan Akhir

II - 19


2. Pembangunan fasilitas keselamatan angkutan jalan; 3. Pengembangan transportasi perkotaan dan perdesaan berbasis masyarakat dan wilayah; 4. Peningkatan sistem lalulintas melalui penataan jaringan transportasi dan penetapan kelas jalan; 5. Peningkatan sistem komunikasi radio. K. Program Pengendalian Banjir Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana pengendalian banjir pada daerah rawan banjir dan abrasi; 2. Pengembangan dan Pengelolaan Hidrologi dan Hidrometri dalam rangka Early Warning System; 3. Operasi dan pemeliharaan serta perbaikan alur sungai agar fungsinya tetap terpelihara dan kapasitas pengaliran dapat dipertahankan; 4. Operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai; 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan pantai dalam rangka pengendalian banjir dan pengamanan pantai. 2.2.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2006 - 2016 Kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2006 – 2016 yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan Kota Sei Rampah antara lain : A. Rencana Struktur Tata Ruang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2006 – 2016,

wilayah

Kabupaten

Serdang Bedagai dibagi

menjadi

3

(tiga)

Wilayah

Pengembangan (WP), yaitu : 1. WP – A dengan pusat pengembangan di Sei Rampah (Kecamatan Sei Rampah) dengan wilayah pengaruhnya : •

Tanjung Beringin (Kecamatan Tanjung Beringin);

•

Bandar Khalipah (Kecamatan Bandar Khalipah);

•

Sei Bamban (Kecamatan Sei Bamban pemekaran dari Kecamatan Sei Rampah);

Laporan Akhir

II - 20


2. WP-B dengan pusat pengembangan di Perbaungan (Kecamatan Perbaungan) dengan wilayah pengaruhnya : •

Pantai Cermin (Kecamatan Pantai Cermin)

•

Sialang Buah (Kecamatan Teluk Mengkudu)

•

Pegajahan (Kecamatan Pegajahan pemekaran dari Kecamatan Perbaungan)

3. WP - C dengan pusat pengembangan di Dolok Masihul (Kecamatan Dolok Masihul) dengan wilayah pengaruhnya : •

Kotarih (Kecamatan Kotarih);

•

Serbajadi (Kecamatan Serbajadi pemekaran dari Kecamatan Dolok Masihul);

•

Silinda (Kecamatan Silinda pemekaran dari Kecamatan Kotarih);

•

Bintang Bayu (Kecamatan Bintang Bayu pemekaran dari Kecamatan Kotarih);

•

Tebing Tinggi (Kecamatan Tebing Tinggi);

•

Tebing Syahbandar (Kecamatan Tebing Syahbandar pemekaran dari Kecamatan Tebing Tinggi);

•

Sipispis (Kecamatan Sipispis);

•

Dolok Merawan (Kecamatan Dolok Merawan);

B. Rencana Hirarki Pusat Pelayanan Hirarki dan tata jenjang pusat-pusat pelayanan yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai adalah : 1. Pusat pelayanan Sei Rampah, merupakan kota hirarki ke I dengan fungsi sebagai : • Pusat pelayanan Wilayah Pengembangan A (WP – A) sekaligus sebagai pusat pemerintahan Kabupaten; • Pusat perekonomian, jasa, perdagangan bagi Wilayah Pengembangan A (WP – A) dan wilayah Kabupaten; • Pusat pendidikan, sampai dengan perguruan tinggi untuk lingkup Kabupaten; • Pusat Kesehatan, sampai dengan tingkat pelayanan tertinggi dalam bentuk Rumah Sakit Umum. 2. Pusat pelayanan Perbaungan dan Dolok Masihul, merupakan kota hirarki ke II dengan fungsi sebagai :

Laporan Akhir

II - 21


•

Pusat pelayanan wilayah pengembangan sekaligus sebagai pusat pemerintahan Kecamatan;

•

Pusat perekonomian, jasa, perdagangan bagi Wilayah Pengembangan;

•

Pusat pendidikan menengah, kesehatan (RSU), dan pertanian;

3. Pusat pelayanan hirarki ke III dan seterusnya, memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan

kecamatan,

pendidikan

menengah,

kesehatan,

perekonomian,

perdagangan dan permukiman. C. Rencana Jaringan Jalan Rencana jaringan jalan yang dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai antara lain : 1. Rencana peningkatan jalan arteri primer, meliputi ruas jalan dari arah Medan - Lubuk Pakam - Sei Rampah - Sei Bamban - Tebing Tinggi - Dolok Merawan - Simalungun Pematang Siantar; 2. Rencana peningkatan jaringan jalan kolektor primer, yang menghubungkan : •

Kecamatan Pantai Cermin - Perbaungan - Dolok Masihul - Kotarih - Sipispis Dolok Merawan - Tebing Tinggi - Bandar Khalipah menuju Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Asahan.

•

Kecamatan

Dolok

Masihul

dan

Dolok

Merawan

menuju

Kabupaten

Asahan/Simalungun dan Kota Tebing Tinggi. 3. Rencana pembukaan jalan baru antara lain : •

Jalan Tol yang bertujuan untuk membuka jalan bebas hambatan sebagai akses dari Kota Medan ke Kota Tebing Tinggi;

•

Jalan Lingkar Luar dan lingkar dalam yang bertujuan untuk mengatasi kemacetan di dalam Kota Sei Rampah;

•

Jalan di Kecamatan Kotarih, Silinda, Bintang Bayu menuju jalan arteri sekunder;

D. Rencana Kawasan Lindung Rencana Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai antara lain : 1. Kawasan hutan lindung Simbolon II Reg. 2/PB yang diarahkan berada di Kecamatan Sipispis dengan luas 2670 Ha;

Laporan Akhir

II - 22


2. Kawasan Hutan Mangrove yang diarahkan pada Kecamatan Bandar Khalipah, Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu dan Pantai Cermin;

3. Kawasan cagar budaya berupa obyek peninggalan bersejarah (bangunan-bangunan kuno, seperti Masjid Kuno dan Makam Sultan) yang terdapat di Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Sipispis, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Tanjung Beringin dan Kecamatan Teluk Mengkudu; 4. Kawasan lindung berupa sempadan pantai diarahkan pada Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin dan Bandar Khalipah; 5. Kawasan sempadan sungai, yang terdapat pada seluruh wilayah kabupaten. E. Rencana Kawasan Budi Daya Kawasan Budidaya yang dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai antara lain : 1. Kawasan hutan produksi diarahkan di Kecamatan Dolok Masihul (Partuntungan Reg 1/PB) dengan pengembangan berupa hutan tanaman industri sedangkan kawasan hutan produksi diarahkan di Kecamatan Kotarih (Silinda Reg 3/SG) dengan pengembangan Agroforestry (Wana Tani); 2. Kawasan tanaman lahan kering direncanakan menyebar hampir diseluruh Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai baik dalam skala besar mapun kecil kecuali Kecamatan Kotarih, Silinda, dan Bintang Bayu, Pegajahan dan Perbaungan; 3. Perkebunan swasta dan PTP besar diarahkan di Kecamatan Dolok Masihul, Serba Jadi, Pegajahan, Perbaungan, Pantai Cermin, Sei Bamban, Sei Rampah. Dolok Merawan, Sipispis, Tebing Syahbandar, dan Tebing Tinggi; 4. Kawasan peternakan besar diarahkan menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai dengan syarat jauh dari jalan arteri primer, permukiman, dan harus memiliki AMDAL; 5. Kawasan perikanan darat direncanakan di Kecamatan Tebing Syahbandar, Tebing Tinggi, Dolok Merawan, Sipispis, Silinda, Bintang Bayu, Kotarih dan Pantai Cermin (diarahkan dengan pengembangan pembibitan ikan nila). Sedangkan untuk perikanan laut diarahkan di Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin dan Bandar Khalipah; 6. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki berbagai deposit mineral yang dapat dikembangkan, yaitu Galian C (Pasir) di Kecamatan Perbaungan, Pegajahan, Kotarih,

Laporan Akhir

II - 23


Silinda, Bintang Bayu, Dolok Masihul, Serba Jadi, Tebing Syahbandar, dan Tebing Tinggi sedangkan Pasir Pantai di Kecamatan Pantai Cermin, Teluk Mengkudu dan Tanjung Beringin. 7. Agroindustri dan industri kecil/kerajinan diarahan di Kecamatan Tebing Tinggi (Desa Paya Lombang) dan Kecamatan Tebing Syahbandar (Desa Penggalangan). Untuk kawasan industri perikanan (pakan ikan dan udang) diarahkan pada Kecamatan Pantai Cermin yang terletak di Desa Naga Kisar. Industri pengalengan ikan yang diarahkan pada Kecamatan Tanjung Beringin. 8. Jenis obyek wisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah: •

Wisata bahari diarahkan di Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin dan Bandar Khalipah;

•

Wisata alam yang diarahkan disepanjang sungai yang terdapat di bagian selatan/pegunungan (Kecamatan Kotarih, Silinda, Bintang Bayu, Dolok Masihul, Sipispis dan Dolok Merawan);

•

Ekowisata (wisata berwawasan lingkungan) diarahkan di Pulau Berhala, Pulau Sokong Siembang, dan Pulau Sokong Nenek Kecamatan Tanjung Beringin;

•

Agrowisata berupa perkebunan karet dan sawit di lokasi perkebunan besar (Kecamatan

Sei

Rampah,

Pegajahan,

Dolok

Masihul,

Sipispis,

Tebing

Syahbandar dan Dolok Merawan).

Laporan Akhir

II - 24

2.1 KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Recommend Documents