LOGO
Pokok-Pokok Pikiran Kadin Sumatera Utara
Proses lahirnya UU No.1 Tahun 1987 Tentang Kadin, diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1973 sebagai bentuk pengakuan Pemerintah terhadap eksistensi Kadin. Dengan surat pengakuan ini maka Kadin mengembangkan diri untuk memperkuat struktur organisasi nya hingga ke Tk Daerak Tingkat II/ Kabupaten/ Kota. Kadin sebagai wadah para pengusaha melalui Undang – Undang No.1 Tahun 1987 Tentang Kadin. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 006/ PUU II/2004 Kadin PUU-II/2004, K di dalam d l artii luas l merupakan k organ negara yang melaksanakan fungsi–fungsi kenegaraan yang merupakan mitra g kegiatan g pperekonomian. Pemerintah dalam mengatur
1. Kadin memproyeksikan tidak kurang dari ± 700 Triliun diperlukan dana investasi baru dalam mempersiapkan pembangunan lima tahun kedepan di Sumatera Utara. Utara Investasi baru tumbuh dan berkembang di sektor pangan, sektor energi dan daerah terkoneksi dengan pengembangan sentra industri dan pengolahan industri turunan. Sehingga nilai tambah komoditi yang ada di Sumut. Sumut
2.
Bila dihitung sumber anggaran pendapatan pemerintah di Sumatera Utara yaitu 1 Provinsi Sumatera Utara ditambah 33 Kabupaten/Kota, maka APBD terkumpul ± 35 Triliun pertahun. pertahun Bila dikumpulkan dalam 5 tahun dengan tingkat pertambahan anggaran 10 persen pertahun maka Sumatera Utara baru memiliki anggaran pendapatan sebesar ± 200 Triliun. Triliun Dengan demikian dibutuhkan ± 500 Triliun dana anggaran yang bersumber dari investasi swasta. swasta
3. Dalam skema kerja sama PPP (Public Private Partnership) proyek – proyek investasi yang Partnership), ditawarkan pemerintah cukup banyak. Semuanya memiliki potensi investasi jangka panjang yang memiliki dampak multiplier effect. Namun tanpa keikutsertaan sektor swasta, swasta proyek – proyek tersebut sangat sulit untuk diwujudkan.
4. Pemerintah tentunya perlu mempertimbangkan keberadaan KADIN sebagai wadah dan induk organisasi dunia usaha baik BUMN/BUMD, BUMS dan Koperasi. KADIN akan bertindak sebagai penggerak para pelaku ekonomi swasta untuk dapat membantu pemerintah dalam memperlancar pembangunan.
5. Dukungan Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk membuat regulasi dan keberpihakan birokrasi yang nyata kepada dunia usaha antara lain : a
Kepastian Hukum
b
Kenyamanan Berusaha (Iklim yang Kondusif)
c
Birokrasi yang Lancar, Efisien dan Terukur
d
e
Keterlibatan K lb sektor k swasta yang diwakili d k l KADIN dalam d l penyusunan kebijakan (PERDA), pengambilan keputusan dan pelaksanaan di bidang ekonomi. Agar ada program kebijakan Pemprovsu, Kab/Kota mendukung pembinaan bi d dan penataan t pengusaha h d daerah h seperti ti perusahaan h konsultan, pengadaan, kontraktor, pariwisata dan IT dalam rangka Peningkatan Equity dan Daya Saing pengusaha daerah. Dengan keterlibatan Kadin sekaligus akan dapat memberdayakan lebih banyak pengusaha (Big Players) daerah agar berpartisipasi/berinvestasi di Proyek –proyek infrastruktur dalam skema Public Private Partnership (PPP) dan MP3EI Koridor Sumatera Utara. Utara Agar Kadin Provinsi dan Kabupaten/Kota diikutkan dan dilibatkan mulai dari tahap h penyusunan awall Pengusulan P l ( i i ) perencanaan dan (prioritas) d Penganggaran Program / Proyek Pembangunan sehingga Program / Proyek – proyek pembangunan benar – benar Business like
6.
Sebagai indikator investasi, Kadin akan membuat peringkat/rating investasi daerah se se-Sumatera Sumatera Utara yang akan di publikasikan setiap akhir tahun.
7 7.
Trade mission/ exebition (Tahun 2013 ini prioritas Negara tujuan Jepang, China, Middle East)
8.
Penciptaan SDM yang profesional yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha
9. Kepala daerah bersama Kadin di Kab/Kota diharapkan mampu mencetak/ menumbuhkan Wirausaha Baru yang mampu memberikan nilai tambah di daerah tersebut. Nota Kesepahaman Kemendagri - Kemenprin-Kemendag - Kadin. Tentang Pemberdayaan Ekonomi dan Pelaku Usaha Daerah
LOGO
Terimakasih
