POKOK-POKOK PIKIRAN SUMATERA UTARA KE DEPAN DAN RENCANA AKSI

POKOK-POKOK PIKIRAN SUMATERA UTARA KE DEPAN DAN RENCANA AKSI Disampaikan oleh :

H. GATOT PUJO NUGROHO, ST IR. H TENGKU ERRY NURADI, M.Si

BAB-I PENDAHULUAN Salah satu tujuan pembangunan secara makro adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan peningkatan hasil produksi dan pendapatan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi dari capaian pada masa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut bertambah besar dari tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk

1 VISI, MISI DAN RENCANA KEBIJAKAN Pasangan Calon Gubsu dan Wagubsu Periode 2013-2018

menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Secara umum perekonomian Provinsi Sumatera Utara pada periode 2008-2011 menunjukan keadaan terus membaik/meningkat, bahkan capaian kinerja ekonominya lebih baik dari pencapaian nasional, sehingga puncaknya pada tahun 2009 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima penghargaan peringkat pertama dari Menteri Keuangan dalam hal pengelolaan ekonomi daerah dan anggaran daerah. Akan tetapi capaian perekonomian tersebut harus dipacu terus, sebab untuk mencapai kehidupan kesejahteraan yang lebih baik, maka magnitude ekonomi harus terus diupayakan setinggi mungkin dengan tingkat pemerataan pembangunan yang semakin adil dan merata.


BAB-II GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA 2.1 Kondisi Geografis Wilayah Provinsi Sumatera Utara terletak diantara 1º - 4º Lintang Utara dan 98º - 100º Bujur Timur. Ada pun luas wilayah Provinsi Sumatera Utara mencapai 71.680,68 km2 atau 3,72% dari luas wilayah RI, dengan jumlah pulau sebanyak 162 pulau, yaitu 6 pulau di Pantai Timur dan 156 pulau di Pantai Barat. Batas wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam di sebelah utara, Provinsi Riau dan Sumatera Barat di sebelah selatan, Samudera Hindia di sebelah barat, serta Selat Malaka di sebelah timur. Letak Geografis Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand. 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Seiring dengan laju perkembangan pemekaran wilayah kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara yang begitu pesat, sampai tahun 2011 jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara telah bertambah jumlahnya menjadi 33 kabupaten/kota yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, 421 kecamatan, dan 5.175 desa, dengan ibukota provinsi di kota Medan, dengan luas 265,10 km2 dan jumlah penduduk 2.117.224 jiwa.


Tabel 1 Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Utara KABUPATEN/KOTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Nias Mandailing Natal Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Toba Samosir Labuhan Batu Asahan Simalungun Dairi Karo Deli Serdang Langkat Nias Selatan Humbang Hasundutan Pakpak Bharat Samosir Serdang Bedagai Batubara Padang Lawas Utara Padang Lawas Labuhan Batu Selatan

JUMLAH KECAMATAN DESA 9 119 23 381 14 212 20 147 15 241 16 231 9 75 25 177 31 345 15 161 17 259 22 385 23 240 18 354 10 153

KELURAHAN 27 36 30 11 13 23 27 22 8 10 9 37 2 1

8 9 17 7 9

52 128 237 93 386

6 6 7 2

11 5

303 52

1 2


23. Labuhan Batu 8 82 Utara 24. Nias Utara 11 112 25. Nias Barat 8 110 26. Sibolga 4 27. Tanjung Balai 6 28. Pematang Siantar 8 29. Tebing Tinggi 5 30. Medan 21 31. Binjai 5 32. Padang Sidimpuan 6 42 33. Gunung Sitoli 6 98 Sumatera Utara 421 5.175 Sumber : BPS Sumatera Utara Tahun 2011

8 1 17 31 53 35 151 37 37 3 653

2.3 Demografis Penduduk Sumatera Utara terdiri dari berbagai suku, yaitu Melayu, Batak, Nias, Mandailing, Aceh, Minangkabau, Jawa dan telah beragama. Walau pun berbeda agama dan adat istiadat, kehidupan bersama berlangsung rukun dan damai dengan Pancasila sebagai pedoman hidup. 2.3.1 Jumlah Penduduk Pada tahun 2011, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara berjumlah 13.103.596 jiwa, terdiri dari 6.544.092 laki-laki dan 6.559.504 perempuan, dengan kepadatan rata-rata 181 jiwa/km². Sekitar 50,84% penduduk bertempat tinggal di pedesaan dan 49,16% bertempat tinggal di daerah perkotaan, angka ini jauh berbeda dengan kondisi tahun 2008 dimana penduduk yang tinggal di desa mencapai 54,77% dan di perkotaan sebesar 45,70%, dan diperkirakan


bahwa pada tahun 2015 jumlah penduduk perkotaan akan lebih banyak dari pedesaan. Di samping itu jumlah penduduk Sumatera Utara merupakan terbesar keempat di Indonesia Setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dan bahkan terbesar di luar Pulau Jawa. 2.3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara selama kurun waktu Tahun 1990 - 2000 adalah 1,20 persen per tahun, dan pada Tahun 2000 - 2010 menjadi 1,22 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara ini lebih rendah dari laju nasional dimana untuk tahun 20002010 nasional mencapai 1,58%. Ada pun laju pertumbuhan penduduk tertinggi untuk Sumatera Utara antara Tahun 20002010 terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 2,12 persen per tahun, hal ini kemungkinan karena letak Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai daerah transit bagi Kabupaten di sekitarnya seperti Kabupaten Nias dan Tapanuli Selatan. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah ada di Kabupaten Simalungun, yang tercatat sebesar negatif 0,46% per tahun. 2.3.3 Penduduk Berdasarkan Agama Jumlah dan persentase penduduk menurut agama di daerah Sumatera Utara yang dianut pada tahun 2010 yaitu meliputi: - Islam sebanyak 8.579.830 jiwa atau 66,09% - Protestan sebanyak 3.509.700 jiwa atau 27,03% - Khatolik sebanyak 516.037 jiwa atau 3,97%


-

Budha sebanyak 303.548 jiwa atau 2,34% Hindu sebanyak 14.644 jiwa atau 0,11% Konghucu sebanyak 984 jiwa atau 0,01% Lainnya sebanyak 57.461 jiwa atau 0,44%

2.4 Kondisi Ekonomi Sumatera Utara Secara umum perekonomian Provinsi Sumatera Utara pada periode 2008-2011 menunjukkan keadaan yang terus membaik/meningkat, seperti sektor pertanian, listrik dan air minum, bangunan, perdagangan dan sektor lainnya, walaupun pada waktu tersebut ada beberapa kendala seperti kurangnya pasokan listrik serta gas dan juga infrastruktur yang belum sepenuhnya dalam kondisi baik. 2.4.1 Struktur Perekonomian Sebagaimana diketahui bahwa secara garis besar sektor-sektor pembentuk PDRB dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis yakni sektor primer (pertanian dan penggalian serta pertambangan); sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih serta bangunan/konstruksi); dan sektor tersier (perdagangan, hotel dan restauran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan serta jasa-jasa). Jika dilihat dari struktur sektor pembentuk PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2008-2012 terlihat bahwa sektor sekunder telah mulai meninggalkan sektor primer sebagai penyumbang terbesar bagi PDRB, seperti terlihat dari tabel dibawah ini :


Tabel 2 Struktur PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 Tabel ektor Primer Sekunder Tersier Sumber : BPS

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012*) 24,23 24,40 24,29 26,70 23,20 31,08 30,57 30,26 35,20 29,70 44,69 45,01 45,45 38,10 47,10 Tahun 2012 *). Kondisi Triwulan IV 2012

Dari data tabel di atas, Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang telah bergerak di bidang jasa/tersier terbukti bahwa konstribusi sektor tersier mendominasi yakni tahun 2008 sebesar 44,69% meningkat terus menjadi 47,10% tahun 2012. Jika dibandingkan pada periode yang sama pada tingkat nasional dapat dilihat bahwa struktur PDB nasional adalah sebagai berikut : Tabel 3 Struktur PDB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 Sektor 2008 2009 Primer 25,4 25,9 Sekunder 37,1 37,1 Tersier 37,5 37,1 Sumber : BPS Tahun 2012 *) Kondisi Triwulan IV 2012

Tahun 2010 17,2 40,3 42,4

2011 26,7 35,2 38,1

2012*) 36,8 35,1 38,1


Dari tabel di atas terlihat bahwa walau pun Indonesia secara umum telah berada di kondisi sumbangan PDB-nya dari tersier akan tetapi konstribusinya masih jauh dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara terlihat dari tahun 2008 sumbangan sektor tersier nasional hanya sebesar 37,5% sementara Sumatera Utara telah berada di angka 44,69%, demikian seterusnya dan bahkan tahun 2012 sumbangan sektor tersier Sumatera Utara mencapai 47,10% sementara nasional hanya memberikan sumbangan sebesar 38,10. 2.4.2 Pertumbuhan Ekonomi Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 terlihat sangat baik, bahkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara selalu berada di atas capaian nasional, untuk melihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dibandingkan dengan capaian nasional dapat terlihat pada tabel di bawah ini : Tabel 4 Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dengan Nasional Tahun 2008-2012 KAWASAN 2008 6,06 6,39

2009 4,50 5,07

INDONESIA SUMATERA UTARA Sumber : BPS *). Kondisi Triwulan IV 2012

Tahun 2010 2011 6,10 6,49 6,42 6,63

2012*) 6,23 6,22


2.4.3 Ekspor dan Impor Sejalan dengan meningkatnya perekonomian, volume ekspor juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 volume ekspor Sumatera Utara mencapai 8.520.892 ton sedikit menurun pada tahun 2011 menjadi 9.147.778 ton. Sedangkan Nilai ekspor Sumatera Utara pada tahun 2008 mencapai 9.261.976 ribu dollar Amerika meningkat menjadi 11.883.268 ribu dollar Amerika (angka psikologis 2 digit) pada tahun 2011, dan untuk tahun 2012 pun masih berada di angka double digit, walaupun sedikit dibawah capaian 2011 yakni 10.393.44 ribu dollar, akan tetapi masih dalam kondisi surplus sebesar 5,23 milyar US$, berbeda dengan kondisi nasional yang neraca transaksi berjalannya mengalami defisit. Ada pun data lengkap perkembangan ekspor dan impor Sumatera Utara dari tahun 2008-2012 disampaikan sebagai berikut : Tabel 5 Ekspor dan Impor Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012 Tahun

Ekspor Nilai FOB (000 US$)

Impor

Neraca (000 US$)

2008

Berat Bersih (Ton) 8.520.892

Nilai CIF (000 US$)

9.261.976

Berat Bersih (Ton) 5.880.760

3.696.064

5.565.913

2009

8.058.927

6.460.118

5.236.554

2.724.234

3.735.884

2010

7.992.103

9.147.778

6.171.734

3.576.248

5.571.530


2011

8.161.003

11.883.268

6.718.063

4.953.462

6.929.806

2012

8.690.746

10.393.441

6.814.073

5.164.553

5.228.888

Sumber : BPS Sumatera Utara 2.4.4 Inflasi Tingkat inflasi di Sumatera Utara secara umum juga kondisinya lebih baik dari nasional, dimana rata-rata capaian angka inflasi di bawah nilai 2 digit, hal ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah dan otoritas moneter dalam hal ini BI Medan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah telah berjalan dengan baik. Ada pun perkembangan nilai inflasi Sumatera Utara dibandingkan dengan tingkat nasional disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 6 Laju Inflasi Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012 INFLASI 2008 11,06

2009 2,78

Tahun 2010 2011 6,96 3,79

2012 4,30

INDONESIA SUMATERA 10,72 2,61 8,00 3,67 3,86 UTARA Sumber : BPS dan BPS Sumatera Utara Tahun 2009-2012

2.4.5 Elastisitas Kesempatan Kerja/Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Sementara untuk kualitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja baru dapat disajikan sebagai berikut :


Tabel 7 Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012 TAHUN

Growth

Employment

EKK(*)

2008

6,39

5.540.263

1,41

2009

5,07

5.765.643

0,80

2010

6,35

6.125.571

0,98

2012 6,30 6.144.600 *EKK: Elastisitas Kesempatan Kerja

0,05

Dari data di atas terlihat bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berfluktuatif dimana kualitas yang terbaik dicapai pada tahun 2008 dimana 1% pertumbuhan ekonomi menciptakan sekitar 71,5 ribu lapangan kerja baru, akan tetapi kualitas terus menurun dimana tahun 2009 hanya mampu menciptakan 44,45 ribu untuk setiap 1% pertumbuhan, akan tetapi trendnya juga makin membaik dimana tahun 2010, 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan 56,68 ribu lapangan kerja baru, dan pada tahun 2012 juga meningkat dimana elastisitas kesempatan kerja hanya tinggal 0,05%, dengan kualitas 1% pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja sebesar 69,04 ribu.


2.4.6 Perkembangan Jumlah Dana Pihak Perbankan Sebagai salah satu pintu gerbang perekonomian Indonesia di bagian barat, Sumatera Utara dalam hal moneter juga berkembang dengan pesat, dimana jumlah uang beredar mengalami peningkatan yang cukup besar, seperti tergambar pada tabel dibawah ini: Tabel 8 Dana Pihak Ketiga Perbankan Sumatera Utara Tahun 2008-2012 Rp. triliun Keterangan

Tahun 2011 19,73 54,32 52,59

2012*) 22,73 60,04 53,77

83,91 93,88 108,37 126,64 *). Data sampai dengan Nopember 2012

136,54

Giro Tabungan Deposito

2008 14,46 30,55 38,89

2009 15,86 37,07 40,96

2010 17,29 45,24 45,83

Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2010 jumlah dana pihak ketiga di Perbankan Sumatera Utara meningkat sebesar sebesar 14,94%, dan terus membaik pada tahun 2011 dimana meningkat menjadi 16,81%. 2.4.7 Kredit Perbankan Yang dialokasikan Sumatera Utara dalam pengembangan usaha mikro dan kecil menengah terus menggalakkan kredit usaha dengan bekerjasama dengan Bank Indonesia selaku Otoritas Moneter. Perkembangan pemberian kredit yang diberikan di Sumatera Utara disampaikan dalam tabel Sebagai Berikut :


Tabel 9 Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang Diberikan Bank Umum dan BPR Tahun 2007-2012 (Rp. Juta)

Jenis Penggunaan

SUMATERA UTARA - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi

2008

2009

2010

2011

2012

65.315.923 67.496.839 73.920.562 102.898.728 122.354.733 37.281.794 35.432.967 38.970.086

51.180.244

60.858.256

12.307.299 14.053.577 13.412.246

22.265.294

27.221.989

15.726.830 18.010.295 21.538.230

29.453.190

34.274.488

Catatan : data tahun 2012 s.d November

2.5 Kondisi Makro Kesra 2.5.1 Pendidikan Salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah tingkat melek huruf, dalam hal ini provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun memperkecil persentase buta aksara ini, yakni pada tahun 2008 tercatat sebesar 2,92 sedangkan tahun 2010 sebesar 2,68. Selain itu indikator lainnya adalah rata-rata lama sekolah yang meningkat dari 8,60 tahun pada tahun 2008 menjadi 8,85 tahun pada tahun 2010, demikian juga dengan angka melek huruf terus meningkat dari 97,08% tahun 2008 meningkat menjadi 97,32% tahun 2010. 2.5.2 Kesehatan Sumatera Utara juga telah mencapai angka harapan hidup yang lebih baik dimana pada tahun 2008 angka harapan hidup masyarakat Sumatera Utara adalah 69,20 tahun meningkat menjadi 69,50 tahun.


Disamping itu angka kematian bayi juga terus menurun dari tahun 2008 sebesar 25,6/1000 kelahiran hidup turun menjadi 23/1000 kelahiran hidup, demikian pula dengan angka kematian ibu juga terus menurun dari 290/100.000 kelahiran hidup turun menjadi 268/100.000 kelahiran hidup. 2.5.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks pembangunan manusia juga telah menunjukkan angka yang baik, dimana terus meningkat setiap tahunnya, tahun 2008 angka IPM Sumatera Utara mencapai73,80 meningkat menjadi 74,19 pada tahun 2010 dengan urutan peringkat di Indonesia adalah 8 dari 33 Provinsi di Indonesia, dan terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Riau. 2.5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama kurun waktu 4 (empat) tahun, terus menurun, terlihat bahwa pada tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,10% terus menurun menjadi 8,45% tahun 2009, 7,18% pada tahun 2010, pada tahun 2011 mencapai 6,37% dan tahun 2012 menurun kembali menjadi 6,20%. Fluktuasi naik turunnya tingkat pengangguran sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro terutama kualitas pertumbuhan ekonominya. 2.5.5 Tingkat Kemiskinan Pemasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di Sumatera Utara sangat kompleks oleh karenanya dilakukan penanganan lintas program dan lintas sektor. Selama kurun waktu 4 (empat) tahun data kemiskinan cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2008 sebanyak


1,61 juta jiwa (12,55%) masyarakat Sumatera Utara dikategorikan sebagai penduduk miskin, turun menjadi 1,42 juta jiwa (10,83%) pada tahun 2011 dan kembali turun di tahun 2012 menjadi 1,40 juta jiwa (10,67%), tentunya hal ini masih terbilang cukup tinggi, kita harus mengupayakan turun menurus hingga dibawah 2 digit. Adapun data penurunan angka kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2008-2011 disajikan dalam tabel dibawah ini : Tabel 10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2011 (Ribu Jiwa) Tahun MISKIN

2008 (Maret)

2009 (Maret)

2010 (Maret)

2011 (September)

2012 (Maret)

Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)

1.613,8

1.499,7

1.490,9

1.421,4

1.407,2

Persentase Penduduk Miskin (%)

12,55

11,51

11,31

10,83

10,67

Sumber : BPS Sumatera Utara 2.6 Program Pembangunan Kemasyarakatan yang Telah Dilaksanakan Sebagai salah satu agent of development peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan adalah sebagai regulator dan dinamisator, untuk saat ini peran Pemda dalam meningkatkan laju pertumbuhan investasi dan ekonomi hanya


sebesar 30%, selebihnya adalah merupakan peran BUMN, BUMD, swasta baik asing maupun lokal. Dari Tahun 2008-2012 telah dilaksanakan berbagai program/kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara maupun APBN untuk mewujudkan pembangunan Sumatera Utara yang adil dan merata, yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut ini :

No. 1.

Mewujudkan Visi dan Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud komitmen rakyat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Penjelasan Program/Kegiatan Prioritas (Target / Sasaran) Pengadaan barang dan jasa secara online (eprocurement) melalui LPSE Peningkatan insentif bagi PNS DAERAH rata-rata 30% kenaikan Bantuan beasiswa bagi PNS untuk melanjutkan kuliah S2 di USU, Bappenas dan 35 PNS ke Luar Negeri Komitmen untuk mempertahankan NKRI melalui 4 pilar wawasan kebangsaan (Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI). Bantuan sosial dan hibah kepada elemen/organisasi masyarakat/keagamaan/ pendidikan dan kesehatan


Pembangunan Islamic Center Sumatera Utara (Tahap-I) 2.

Mewujudkan komitmen rakyat tidak bodoh

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 1,5 Triliun untuk jenjang pendidikan SD dan SMP dalam rangka program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Bantuan kesejahteraan bagi guru (umum/agama, PNS/Non PNS, sebanyak 223.844 guru @ Rp. 720.000/tahun, dengan total Rp. 161,16 miliar tahun 2012) dan ini telah berlangsung sejak tahun 2009 Bantuan beasiswa untuk siswa kategori miskin seluruh jenjang pendidikan (Rp. 13 Miliar/2012) dan ini telah berlangsung sejak tahun 2009 bagi 83.000 pelajar (SD hingga SMA) Peningkatan kualitas guru yang belum S-1 sebanyak 23.186 org dengan perencian (PGSD=


3.

Mewujudkan komitmen rakyat tidak sakit

2008=489 org. PGSD 2009=8087org. PGSD 2010=2610 org, dan PGSD 2011=12000 org. Dukungan dana APBN untuk pelayanan kesehatan di Sumut sebesar Rp. 625, 14 Miliar, al. untuk Jampersal, perbaikan gizi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan serta kefarmasian dan pengadaan alat-alat kesehatan. Jaminan Kesehatan Dasar Daerah (Jamkesda) bagi 197.885 orang Pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran (RS.Haji, RS. Adam Malik, RS Bhayangkara Polda, RS Kelas B menjadi rujukan RSUD Tebing Tinggi, RSUD Pematangsiantar, RSUD Gunungsitoli, serta UPT Dinkes Provsu) Penyediaan pemberian


4.

Mewujudkan komitmen rakyat tidak lapar

makanan tambahan ibu hamil dan anak sekolah serta makanan pendamping ASI Pengadaan obat Buffer stock (obat program, pelayanan kesehatan dasar/KLB/bencana, regensia dan vaksin), adapun untuk Jampersal dialokasikan dana dari APBN untuk ibu-ibu hamil yang kurang mampu gratis. Alokasi APBD untuk mendukung fungsi pertanian dan ketahanan pangan, untuk kegiatan: Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (Gema Pangan pada 150 desa) untuk kesinambungan pangan. Peningkatan produksi gabah 3,8 juta ton Peningkatan produksi jagung 1 juta ton Peningkatan produksi kedelai 46.000 ton Penyusunan SID untuk pencetakan sawah baru seluas 3.200 Ha Pengadaan pupuk non


subsidi sebanyak 20.000 ton Peremajaan tanaman rakyat yang tidak menghasilkan (TTM) 15.000 ha Pengadaan ternak sapi untuk mendukung swasembada daging sebanyak 77.451 ekor Peningkatan produksi perikanan 546.000 ton Disamping itu dukungan APBN 2012 sebesar Rp. 503 milyar, antara lain : a. Tanaman Pangan, Rp. 69,4 M b.

5.

Mewujudkan komitmen rakyat punya masa depan

Hortikultura Rp. 14,8 M

c. Perkebunan Rp. 49,3 M d. Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp. 102,9 M e. Sarana/prasarana pertanian Rp. 93,8 M f. Ketahanan pangan, Rp. 26 M Pembangunan Rumah Produktifitas daerah untuk 1000 orang sarjana belum bekerja, melalui pelatihan wirausaha Pembangunan Klaster


industri UMKM 3 unit Pembangunan pasar tradisional di kabupaten/kota melalui bantuan kabupaten/kota Pembangunan PLTS sebanyak 4.750 dari tahun 2008 hingga 2011 ini 6.

Membangun konektivitas infrastruktur dan pengembangan wilayah/lingkungan hidup

Pembangunan infrastruktur sanitasi permukiman dalam rangka pencapaian MDGs (air bersih, MCK, drainase, jalan lingkungan) Rehabilitasi rumah tidak layak huni sejumlah 1.500 unit (Rp. 30 M) Menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan melalui Desa Mandiri Pangan (150 desa @ Rp. 20 juta), Desa Mandiri Energi (400 unit PLTS dan 2 PLTMH), dan akan dialokasikan tambahan dana melalui skema Bantuan Keuangan pada Desa tahap-1 (1000 desa dari 5060 desa @ Rp. 50 Jt) Peningkatan kapasitas air bersih melalui skema


pembiayaan kepada PDAM Tirtanadi (Rp. 150 M) Pembangunan/peningkatan jalan Provinsi sepanjang 146,7 Km dengan alokasi dana sebesar Rp. 373,125 Miliar dan rehabilitasi berkala jalan Provinsi sepanjang 29 Km dengan alokasi dana Rp. 63,925 Miliar Pembangunan jembatan sebanyak 101 jembatan (2008-2011) dan 35 unit (2012) Pemeliharaan rutin jalan Provinsi sepanjang 2.233,11 Km Pemeliharaan rutin jembatan Provinsi sepanjang 11.695 meter Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota untuk pembangunan infrastruktur seperti bidang transportasi, pertanian, kesehatan, pendidikan dan pengembangan pasar Peningkatan fasilitas dan keselamatan transportasi darat, laut dan udara (guardrail, marka jalan,


pembangunan VIP Room Bandara Kuala Namu, sarana dan prasarana pelabuhan laut lainnya) Rehabilitasi irigasi teknis (1000-3000 ha), seluas7.450 ha Rehabilitasi jaringan rawa seluas 4.150 ha Pengendalian banjir seluas 39.780 m Operasional dan pemeliharaan irigasi seluas 73.326 ha, rawa seluas 61.732 ha Rehabilitasi/pembangunan embung untuk air baku sebanyak 7 unit Disamping itu dukungan APBN 2012 meliputi : a. Penanganan kebinamargaan, al : penyelesaian jalan lintas timur, flyover kota Medan, jalan Aek Latong, arteri Kuala Namu, lintas barat Sumut) b. Penanganan keciptakaryaan c. Penanganan Sumber Daya Air


7.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

d. Penanganan Penataan ruang e. Pembangunan ketenagalistrikan antara lain dengan selesainya dan masuk sistem PLTU Sumut 1 sebesar 200 mw f. Penanganan sektor perhubungan, aantara lain : penyelesaian akhir Bandara Kuala Namu, pengembangan kapasitas pelabuhan Belawan, dan peningkatan aksessibiitas perkeretaapian di Sumatera Utara) Pembebasan tanah untuk pembangunan KEK Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, flyover dan jalan arteri dan irigasi Sungai Ular Pembangunan infrastruktur untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran antara lain


melalui alokasi APBN

melalui PNPM Pedesaan di 299 kecamatan PNPM Perkotaan di 71 Kecamatan PNPM Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 53 Kecamatan

2.7 Perkembangan Pembiayaan Pembangunan Daerah Terakhir Untuk APBD Provinsi besaran jumlah belanja daerah terus meningkat setiap tahunnya bahkan pada tahun 2012 meningkat signifikan sebagai akibat beralihnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemkab/Pemko ke Pemerintah Provinsi. Adapun besaran APBD Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2010 sampai dengan 2012 terlampir pada tabel dibawah ini :


Tabel 11 Besaran Alokasi Dana APBD Tahun Anggaran 2010 – 2012 Provinsi Sumatera Utara

Sumber : Biro Keuangan Setdaprovsu Sementara untuk besaran total dana APBN yang disalurkan ke Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 juga mengalami peningkatan, dan disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 12 Besaran Alokasi Dana DIPA APBN untuk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2012 (Rp. Juta) TAHUN 2010 2011 APBN 11.040.476 12.814.229 (DIPA) Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara

2012 14.737.364


BAB-III ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 3.1 Isu Strategis 3.1.1 Internasional : 1) Komitmen pencapaian pembangunan Millenium (MDG’s) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB; 2) Meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara yang ditandai dengan lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, ACFA, G-8 dan lain sebagainya; 3) Menguatnya penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia yang terlalu menonjolkan hak-hak individu sehingga dapat mengorbankan hak-hak masyarakat secara umum; 4) Timbulnya kesadaran masyarakat dunia dalam menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang berdampak kepada pemanasan global (Global Warming) yang menimbulkan perubahan iklim yang ekstrim di berbagai belahan bumi. 3.1.2 Nasional : 1) Desentralisasi dan otonomi daerah yang diinterpretasi secara berbeda dan tidak terkontrol menjadi penghambat daya saing perekonomian daerah; 2) Banyaknya peraturan perundang-undangan yang kurang tegas dan tidak memiliki petunjuk


pelaksanaan mengakibatkan sering menimbulkan multitafsir sehingga menyulitkan bagi aparat pemerintahan di daerah untuk membuat keputusan; 3) Isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM; 4) Isu Lingkungan hidup, dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan tuntutan pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah yang tidak berbasis lingkungan; 5) Percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia mendukung Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Ekonomi yang telah menetapkan Sumatera sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional” dan khusus untuk Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan beberapa proyek skala besar (Mega Project) untuk mendukung program MP3EI pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang telah ditetapkan sebagai KEK Pertama di Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2012). 3.1.3 Provinsi : 1) Masih belum meratanya jangkauan pelayanan dan mutu pelayanan dasar pendidikan, serta belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah khususnya di pedesaan, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan;


2) Masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusatpusat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah; 3) Belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya; 4) Masih adanya desa tertinggal dengan kondisi terbatasnya infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian masyarakat serta kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih belum berkembang; 5) Optimalisasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran; 6) Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal; 7) Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, pengairan, transportasi, perumahan/permukiman, air bersih, ketenagalistrikan, dan sanitasi lingkungan; 8) Pengurangan kesenjangan antar wilayah baik dari segi ekonomi maupun sosial; 9) Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah. 10) Penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan menghadapi ancaman bencana alam (mitigasi bencana); 11) Optimalisasi penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi daerah, penegakan supremasi hukum dan HAM serta ketentraman dan ketertiban;


12) Masih banyaknya infrastruktur strategis yang harus dibangun dan dikembangkan untuk membuka keterisolasian dan percepatan pembangunan pada kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan; 13) Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan yang harus didukung dengan investasi pihak swasta dan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya serta optimalisasi dan efesiensi melalui peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah. 3.2 Permasalahan 3.2.1 Permasalahan Kondisi Fisik Wilayah 1) Sebagian topografi wilayah Sumatera Utara khususnya di kawasan Pantai Barat dan kepulauan Nias sangat berbukit dan bergelombang dan memiliki struktur tanah yang tidak stabil. Kondisi ini sangat menyulitkan pembangunan prasarana jalan, jembatan dan irigasi sehingga membutuhkan dana yang lebih besar; 2) Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sangat rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, angin puting beliung, letusan gunung berapi, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain; 3) Alih fungsi lahan hutan dan pertanian tanaman pangan menjadi lahan perkebunan tanaman keras seperti kelapa sawit, karet, coklat dan peruntukan lain (non pertanian) yang disebabkan tingginya permintaan dan peluang ekonomi komoditi perkebunan dan tuntutan pengembangan wilayah untuk perumahan/permukiman dan lainnya,


4)

5)

6)

7)

menyebabkan luas areal hutan semakin kritis sehingga mengancam ketersediaan sumber daya air, menimbulkan erosi, pendangkalan sungai, bahaya banjir, disamping adanya ancaman terhadap ketahanan pangan khususnya swasembada beras; Penurunan kualitas lingkungan hidup khususnya di daerah pinggiran kota dan di pedesaan karena belum baiknya sistem sanitasi dan drainase, baik dari rumah tangga, industri maupun pasar-pasar tradisional; Pencemaran sumber air khususnya di Kawasan Danau Toba akibat pemanfaatan yang tidak tepat sesuai dengan zonasi dan peruntukannya sehingga menganggu potensi besar Danau Toba sebagai daerah tujuan wisata di Sumatera Utara; Provinsi Sumatera Utara memiliki garis pantai sepanjang 1.300 Km, dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan belum dikelola secara optimal, khususnya di Pantai Barat, sementara kehidupan nelayan belum sepenuhnya dapat ditingkatkan ketaraf kehidupan yang lebih layak; Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu wilayah terdepan dari Kawasan Barat Indonesia, memiliki pulau terluar di Pantai Barat dan Pantai Timur yang masih mengalami kekurangan fasilitas layanan dasar.

3.2.2 Permasalahan Kondisi Demografi 1) Walaupun laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Utara dalam periode 2000-2010 sudah menurun secara drastis menjadi rata-rata 1,11%, namun dengan jumlah penduduk tahun 2011 sebanyak 13.103.596 orang, Sumatera Utara menjadi provinsi ke empat berpenduduk terbanyak di


Indonesia atau terbanyak di luar Pulau Jawa, dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat dari 167 jiwa/km2 pada tahun 1999 menjadi 183 jiwa/km2 pada tahun 2011, sementara penyebaran yang tidak merata dengan sebagian besar masih terkonsentrasi pada wilayah Pantai Timur; 2) Tingkat pengangguran terbuka tahun 2010 relatif rendah sebesar 7,43, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,51, telah menunjukkan perbaikan yang cukup berarti, namun ini perlu terus diturunkan mengingat jumlahnya yang masih cukup besar 491.806 orang; 3) Sektor-sektor penyedia lapangan kerja yang dominan masih pada sektor primer (pertanian), usaha informal dan usaha kecil dan menengah yang berdaya saing rendah. Hal ini membuat tingkat pendapatan masyarakat umumnya masih rendah. Ketidakberdayaan tenaga kerja dalam menghasilkan produktivitas dan mutu kerja yang tinggi terletak pada ketidakmampuan mereka mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan persaingan ekonomi global; 4) Walaupun IPM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 sebesar 74.19 sudah lebih tinggi dibandingkan ratarata nasional, namun masih dijumpai adanya disparitas IPM atar kabupaten di Sumatera Utara, beberapa kabupaten seperti Kabupaten/Kota seKepulauan Nias, Mandailing Natal, Batubara, Tapanuli Tengah dan Pakpak Bharat merupakan wilayahwilayah yang menghadapi problema IPM yang serius karena masih lebih rendah dibandingkan Provinsi.


3.2.3 Permasalahan Pembangunan Ekonomi 1) Dampak krisis ekonomi global yang terjadi pada pertengahan tahun 2008 hingga 2009 dan berlanjut pada tahun 2012 masih dirasakan hingga kini dan ekses negatif euforia reformasi dan otonomi daerah berpengaruh terhadap kepercayaan investor dan pengembangan sub-sektor pariwisata belum sepenuhnya pulih; 2) Belum terjadinya pergeseran struktur ekonomi yang berarti, seyogianya bergerak kearah dominasi sektorsektor penghasil nilai tambah tinggi seperti industri manufaktur dan sektor jasa-jasa (perdagangan, transportasi, keuangan dan keparwisataan) masih belum mampu bergerak secara simultan; 3) Disparitas pembangunan antara Kawasan Pantai Barat, Kawasan Dataran Tinggi dan Kawasan Pantai Timur masih dirasakan walaupun berbagai strategi investasi telah dikembangkan, hal ini disebabkan belum memadainya infrastruktur wilayah akibat kondisi fisik wilayah yang cukup berat di Kawasan Pantai Barat dan Dataran Tinggi yang membutuhkan dana lebih besar; 4) Produktivitas dan kualitas produk/jasa yang diproduksi sektor-sektor riil khususnya pertanian (pertanian rakyat dan perkebunan rakyat) dan industri pengolahan belum memiliki daya saing yang kuat untuk menembus pasar regional dan global akibat berbagai faktor yang tetap belum tuntas ditangani, antara lain faktor ekonomi biaya tinggi/KKN, ketidakmampuan sektor riil khususnya usaha kecil/menengah dalam menghasilkan produk-


5)

6)

7)

8)

produk memenuhi standar mutu internasional, pengemasan dan produk yang ramah lingkungan; Laju peningkatan produksi pangan yang lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan kebutuhan masyarakat tidak terlepas dari akibat peralihan fungsi lahan pertanian pangan termasuk lahan sawah beririgasi menjadi lahan untuk tanaman keras; Sistem pertanian belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perubahan paradigma pertanian kearah nature-farming system yang ramah lingkungan (pertanian organik); Kesenjangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan populasi ternak mengakibatkan defisit terhadap kebutuhan konsumsi daging dan hasil ternak lainnya yang mengganggu penyediaan protein hewani yang dibutuhkan oleh masyarakat; Perkembangan sektor industri masih belum mampu merangsang tumbuhnya agroindustri/agribisnis karena rendahnya jumlah dan kapasitas industri yang bergerak dalam pembuatan mesin-mesin pengolahan input dan hasil-hasil pertanian (pasca panen).

3.2.4 Permasalahan Sosial Budaya 3.2.4.1 Bidang Pendidikan 1) Bidang pendidikan masih menghadapi permasalahan terkait dengan pemerataan jumlah sekolah dan guru antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Terkonsentrasinya guru dan sekolah di kawasan perkotaan, sedangkan di pedesaan masih terjadi kekurangan guru yang amat serius terutama di daerah yang sulit dijangkau transportasi (kawasan


2)

3)

4) 5)

6)

7)

tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan); Masih rendahnya kompetensi guru, dimana belum seluruh guru berpendidikan S1 dan kesejahteraan guru khususnya di daerah terpencil; Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan terutama di pedesaan, kawasan terpencil, kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan; Masih ditemukannya anak putus sekolah dan tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi; Masih dijumpainya Angka Melek Huruf pada sebagian Kabupaten/Kota dibawah 90% diantaranya Kabupaten/Kota di Kepulauan Nias dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kelemahan ini menjadi faktor penghambat dalam peningkatan produktivitas sumberdaya manusia Sumatera Utara; Masih kurangnya kompetensi lulusan pendidikan terutama untuk memenuhi standard mutu dan kebutuhan pasar kerja; Masih belum optimalnya kerjasama antara pemerintah dan kalangan akademisi (perguruan tinggi) dan praktisi dalam pengembangan riset dan penerapan teknologi dalam mendukung pembangunan secara luas.

3.2.4.2 Bidang Kesehatan 1) Bidang kesehatan masih mengalami kendala berupa masalah kekurangan gizi balita pada beberapa kabupaten/kota, masih cukup tingginya angka kematian ibu melahirkan yang diakibatkan keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan (rumah sakit/poliklinik, dokter/dokter spesialis, bidan/perawat) khususnya di pedesaan dan kawasan


terpencil, kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan; 2) Ancaman berbagai penyakit epidemik seperti HIV/AIDS, flu burung terutama demam berdarah memerlukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat kurang mampu; 3) Keberhasilan program Keluarga Berencana dalam mengurangi dampak tekanan demografi, masih belum didukung sepenuhnya oleh semua lapisan masyarakat. 3.2.4.3 Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Penanggulangan Pengangguran 1) Masih maraknya berbagai penyakit sosial masyarakat berupa kriminalisme khususnya premanisme, pencurian kendaraan bermotor, penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti narkotika dan lain-lain, prostitusi, pembajakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), pemalsuan obat-obatan, penggunaan bahan pengawet berbahaya seperti formalin, boraks, rodhamin dan lain-lain dalam bahan makanan rakyat semakin meningkat; 2) Masih cukup besarnya jumlah penduduk miskin yang perlu terus ditanggulangi dan dientaskan dari kemiskinan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat sebagai manusia sekaligus sebagai potensi sumber daya manusia pembangunan; 3) Masih terbatasnya penyediaan lapangan pekerjaan karena terbatasnya investasi untuk menampung pertumbuhan tenaga kerja khususnya bagi tenaga terampil dan terdidik yang terus bertambah setiap tahun.


3.2.4.4 Permasalahan Sarana dan Prasarana 1) Kondisi sebagian besar jalan-jalan di seluruh wilayah Sumatera Utara baik yang berstatus jalan provinsi maupun berstatus jalan kabupaten berada dalam keadaan yang kurang baik bahkan sebagian kondisi buruk dan sangat buruk. Persentase jalan provinsi dalam kondisi buruk sebesar 11,64% masih terlalu tinggi apalagi sebagian besar berada diwilayah kantong-kantong produksi; 2) Pelabuhan Belawan memiliki keterbatasan untuk dikembangkan akibat kondisi fisik memiliki kedalaman alur yang sangat terbatas sehingga tidak memadai untuk menunjang angkutan laut secara efektif, sehingga perlu didukung dengan pengembangan pelabuhan alternatif di Kuala Tanjung dan pelabuhan lainnya; 3) Penuntasan Bandara Kuala Namu sebagai bandar udara pengganti Polonia Medan dan pengembangan bandar udara di kabupaten/kota seperti Bandar Udara Binaka, F.L. Tobing, Aek Godang, Lasondre, Silangit dan Sibisa serta pembangunan Bandar Udara perintis pada beberapa kabupaten/kota lainnya; 4) Pengembangan dan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana sumber daya air berupa irigasi untuk peningkatan produktivitas tanaman pangan di Sumatera Utara yang masih dalam kondisi rusak sebanyak 40%, penyediaan air minum untuk kebutuhan rumah tangga dan dan air baku untuk kebutuhan industri; 5) Jaringan kereta api yang ada belum memadai untuk sarana rapid mass transportation dan mendukung pengembangan kawasan industri;


6) Kapasitas pembangkit listrik belum mencukupi untuk mengimbangi pertumbuhan permintaan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga dan masih belum memadainya rasio elektrifikasi khususnya di pedesaan. 3.2.4.5 Permasalahan Pemerintahan 1) Masih kurangnya peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan pembanguan di daerah otonom kabupaten dan kota tetap terpadu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Proses integrasi dan sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan masih mengalami kendala karena perbedaan kepentingan dan pandangan dalam menyikapi permasalahan di masyarakat; 3) Masih kurangnya kualitas pelayanan jasa oleh aparat pemerintah kepada masyarakat secara profesional melalui pemanfaatan e-Government; 4) Masih rendahnya Indeks Persepsi Korupsi yang ditunjukkan dari hasil audit BPK terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan; 5) Pembangunan wilayah berdasarkan konsep kerjasama pembangunan antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota belum dapat diwujudkan dengan baik, akibat adanya konflik kepentingan dan ego sentrisme kedaerahan pasca pemberlakukan otonomi daerah.


3.2.4.6 Permasalahan Lingkungan Hidup 1) Krisis pangan diperkirakan akan terjadi sehubungan merosotnya lahan-lahan pertanian tanaman pangan khususnya areal persawahan karena konversi lahanlahan pertanian baik ke dalam bentuk areal permukiman maupun areal tanaman perkebunan, dan merosotnya persediaan air irigasi akibat kerusakan hutan yang semakin meluas dan pada sisi lain jumlah penduduk terus mengalami peningkatan walaupun dengan tingkat pertumbuhan yang semakin menurun; 2) Krisis air juga diperkirakan akan menjadi ancaman serius tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan air domestik (municipal water) tetapi juga keperluan air industri dan pertanian; 3) Krisis energi yang bersumber utama pelonjakan harga pasar dunia minyak mentah yang jauh berada diatas kemampuan beli sebagian besar masyarakat akan memaksa sebagian masyarakat untuk menggunakan apa saja yang dapat menghasilkan energi khususnya kayu hutan yang berada di sekitar permukiman; 4) Krisis perubahan iklim akibat merupakan perubahan iklim yang tidak teratur (anomali iklim) antara lain terlihat dalam bentuk ketidak teraturan curah hujan dan meningkatnya pemanasan global; 5) Krisis penurunan kualitas lingkungan (degradasi keragaman hayati) akibat pengusahaan hutan yang tidak terkendali untuk pertambangan liar dan perkebunan serta perusakan sumber daya kelautan (terumbu karang dan hutan mangrove) mengancam kelestarian lingkungan dan rawan bencana alam.


BAB-IV VISI DAN MISI Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahap-III Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 20052025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat. Sejalan dengan itu dan berangkat dari motto Provinsi Sumatera Utara yakni Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya, maka kami rumuskan Visi dan Misi sebagai berikut: 4.1 Visi VISI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018 : “MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA” Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah: 1) Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;


2) Menjadi, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju ke arah yang lebih baik; 3) Provinsi, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota; 4) Berdaya Saing, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang berdaya saing dan menuju terbaik; 5) Sejahtera, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat. 4.2 Misi 1) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi. 2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar dearah, swasta, regional dan intnasional. 3) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. 4) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 5) Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih good governance dan clean governance. Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :


1. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi (Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK), bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja; 2. Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejehteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi, menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan


sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, transportasi, perhubungan, pengairan, air minum dan sanitasi, ketenagalistrikan, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni; 4. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi, bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan;


5. Pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan sistem kepemerintahan yang baik (Good Governance), bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintah. 4.3 Tujuan dan Sasaran 4.3.1 Tujuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, adalah : 1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmoni dalam keberagaman; 2. Menciptakan masyarakat maju, mandiri, dan berdaya saing; 3. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan; 4. Memfasilitasi infrastruktur ekonomi dan sosial; 5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik; 6. Membangun demokrasi dan partisipasi sosial;


4.3.2 Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, adalah : 1. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman, bermoral, beretika dan berbudaya; 2. Meningkatnya daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya; 3. Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan; 4. Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah; 5. Terwujudnya sistem tata kepemerintahan yang baik berlandaskan hukum; 6. Meningkatnya indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan.


BAB-V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, dan dalam rangka mewujudkan visi misi sebagaimana yang telah digariskan, maka strategi dasar dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi serta regulasi yang ada, ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Mendorong dinamika kehidupan beragama dan berbudaya, yang dilandasi nilai-nilai hukum dan etika serta harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan; Arah Kebijakan dilaksanakan melalui: a. Perwujudan kehidupan beragama dan kerukunan antar ummat beragama yang semakin baik; b. Penyediaan sarana dan prasarana kehidupan beragama; c. Perwujudan soliditas dan harmoni antar kelompok masyarakat; d. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat; e. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, aman, dan damai; f. Penguatan lembaga-lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan melalui pembinaan kekuatan rakyat dan perlindungan masyarakat/penanganan bencana; g. Peningkatan dan penerapan produk secara hukum yang adil dan berwibawa melalui peningkatan


Sumber Daya Manusia dan perlindungan masyarakat, pemeliharaan keamananan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; h. Perlindungan dan dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan lembaga keagamaan melalui pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan serta penelitian dan pengembangan agama. 2. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas sarana-prasarana pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan masyarakat; Arah kebijakan dilaksanakan melalui: a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan hingga ke pelosok kabupaten/kota; b. Penyelenggaraan sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau; c. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan hingga ke pelosok kabupaten/kota; d. Penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau; e. Peningkatan kapasitas tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan; f. Peningkatan kesejehteraan tenaga kependidik dan tenaga kesehatan.


3. Menggerakkan sentra-sentra ekonomi kerakyatan (UMKM) sesuai dengan potensi daerah masing-masing; Arah Kebijakan dilaksanakan melalui: a. Penguatan fungsi kelembagaan pelaku pertanian baik kelembagaan ditingkat on-farm, pasca panen, pengolahan hasil, off-farm maupun penyuluh pertanian, perikanan kelautan dan kehutanan; b. Meningkatkan kerjasama dalam penerapan inovasi dan teknologi dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan untuk pengembangan agroindustri dan agrobisnis; c. Menumbuhkembangkan cluster-cluster ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan peningkatan sektor ekonomi strategis lainnya; d. Pengembangan sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat; e. Menumbuhkembangkan sistem ekonomi kerakyatan (UMKM) dan perluasan kemitraan dengan usaha ekonomi skala besar; f. Menetapkan regulasi dan fasilitasi yang mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan; g. Meningkatkan kemampuan managerial pelaku ekonomi kerakyatan. 4. Meningkatkan ketersediaan penumbuhan kawasan;

infrastruktur

dan

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui: a. Fasilitasi infrastruktur jalan, pengairan, perhubungan, perumahan dan permukiman;


b. Terwujudnya sistem transportasi wilayah (SISTRAWIL), informasi dan komunikasi wilayah; c. Tersedianya sumber energi untuk kebutuhan masyarakat, khususnya dari sumber energi terbaharukan dan ramah lingkungan; d. Penyediaan sarana pendukung perekonomian (irigasi dan jalan usaha tani); e. Terselenggaranya penataan ruang yang tidak hanya melihat dari aspek nilai ekonomi tetapi juga mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan dan pelestarian sumber daya alam (sustainable development). 5. Meningkatkan kemampuan dan daya saing sumber daya manusia; Arah Kebijakan dilaksanakan melalui: a. Penumbuhkembangan pusat riset pengkajian ilmu dan penerapan teknologi; b. Mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset nasional dan luar negeri; c. Peningkatan daya tarik investasi melalui penciptaan iklim berusaha yang kondusif; d. Pengembangan pendidikan dan pelatihan; e. Pengembangan link and match dengan dunia usaha. 6. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dan pelestarian lingkungan; Arah Kebijakan dilaksanakan melalui:


a. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat; b. Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya hayati untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 7. Peningkatan peningkatan daya saing daerah; Arah Kebijakan dilaksanakan melalui : a. Menetapkan peraturan daerah (regulasi) yang responsif bagi percepatan pertumbuhan dunia usaha; b. Mengendalikan regulasi yang menghambat penumbuhan investasi; c. Menumbuhkembangkan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil dan terdidik; d. Meningkatkan produktifitas komoditas unggulan dan potensi daerah yang memberikan nilai tambah ekenomi dan kesejahteraan masyarakat. 8. Pengelolaan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance); Arah Kebijakan dilaksanakan melalui: a. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah; b. Peningkatan koordinasi dan tertib administrasi pemerintahan dan keuangan daerah; c. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara; d. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;


e. Peningkatan kualitas layanan publik; f. Pengelolaan sumber daya manusia aparatur, dan penataan administrasi kependudukan; g. Peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan; melalui penerapan eGovernment (e-procurement, e-office, e-planning, e-budgeting, dan e-performance); h. Pemanfaatan ICT untuk mendukung sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan dan aplikasi lainnya. 9. Pembangunan Indeks Demokrasi Masyarakat di dalam Pembangunan;

dan

Partisipasi

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui: a. Mendorong hak sipil dan politik warga; b. Memberikan ruang partisipasi publik di dalam pembangunan; c. Membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel; d. Mendorong dan memberikan ruang kepada DPRD untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya/hak inisiatifnya; e. Mendorong penegakan hukum dan peradilan yang independen.


BAB-VI PRIORITAS, AGENDA STRATEGI PEMBANGUNAN DAN TARGET Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara yang telah dilaksanakan pada RPJMD Tahap ke -2 Tahun 2008-2013, maka RPJM-D ke-3 Tahun 2013-2018 ditujukan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat. Sejalan dengan tercipta dan terpeliharanya rasa aman, damai dan tumbuhnya demokratisme masyarakat yang ditandai dari semakin mantapnya pertumbuhan nilai-nilai demokrasi ditengah-tengah masyarakat serta tumbuhnya sumberdaya manusia yang berkualitas hasil dari pembangunan jangka panjang tahap-I (RPJMD Transisi Tahun 2006-2009) dan tahap-II (RPJMD Tahun 2008-2013), maka Provinsi Sumatera Utara sudah berada pada posisi yang cukup baik untuk menumbuhkan dan memacu daya saing melalui transformasi daya saing komparatif berbasis sumberdaya alam menjadi daya saing kompetitif berbasis sumberdaya manusia. Untuk itu, pemantapan struktur ekonomi dan keseimbangan persebaran pertumbuhan sektor-sektor melalui peningkatan keterpaduan sektor industri manufaktur (sektor sekunder) dengan sektor pertanian, kelautan dan sumberdaya alam lainnya (sektor primer) dan sektor jasa-jasa yaitu keuangan, perdagangan, dan transportasi (sektor tersier)


yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan akan menciptakan daya saing yang tangguh bagi Sumatera Utara. Ketersediaan infrastruktur yang mantap sesuai dengan rencana tata ruang yang meliputi mantapnya jaringan jalan terutama ke arah kantong-kantong produksi dan daerah pemasaran, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal (tersedia sepanjang hari) dan efisien (tarif yang realistik) baik untuk kebutuhan industri/sektor bisnis maupun rumah tangga, tersedia pasokan air baik air minum/bersih maupun air irigasi merupakan kondisi penting lainnya yang harus dijamin pemenuhannya melalui pembangunan tahap ketiga ini. Pembudayaan penggunaan teknologi informasi baik dalam kepemerintahan maupun di dunia pendidikan, organisasi bisnis dan lain-lain diharapkan dapat ditumbuhkembangkan dengan baik. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah akan memberikan dukungan dan motivasi kepada lembaga-lembaga yang membangun infrastruktur teknologi untuk meningkatkan kemampuan aksesnya terhadap informasi. 6.1 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Sehubungan dengan tahapan pembangunan Provinsi Sumatera Utara tersebut Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun ke depan akan diprioritaskan kepada: 1. Peningkatan kehidupan beragama, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 2. Peningkatan infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;


3. Peningkatan kualitas dan aksessibilitas pendidikan; 4. Peningkatan aksessibilitas dan pelayanan kesehatan; 5. Penguatan ketahanan pangan dan pengembangan agroindustri dan agribisnis; 6. Penumbuhkembangan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing; 7. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin. 6.2 Strategi/Prioritas Pembangunan Sumatera Utara ke Depan Secara implikatif agenda kerja untuk memberhasilkan seluruh agenda pembangunan yang untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara dijabarkan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang dibawah ini : MATRIKS STRATEGI PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA KE DEPAN NO 1.

PROGRAM Rumah Sangat Murah

KEBIJAKAN

1.

Penyediaan rumah murah untuk masyarakat miskin dengan dukungan dana APBD Provinsi dan Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN, BUMD, SWASTA;

2.

Penyediaan pertapakan rumah untuk pembangunan rumah murah;


2.

Kenderaan Angkutan Umum Murah

3.

Mendorong Pemkab/Pemko untuk penyediaan alokasi anggaran bagi Rumah Sangat Murah;

4.

Memberikan dukungan bagi perbankan untuk memberikan skim kredit pemilikan rumah dengan subsidi Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi bunga. Memberikan keringanan untuk Pajak Kenderaan Bermotor; Mendorong Pemkab/Pemko untuk melakukan deregulasi di bidang retribusi bagi angkutan umum; Pemberian skim kredit yang murah diutamakan untuk angkutan umum pedesaan. Melakukan pembangunan sumur-sumur bor di daerah sulit air; Mendorong Pemkab/Pemko untuk memfasilitasi PDAM memperluas jaringan pipanisasi air bersih; Membangun sinergitas kabupaten/kota untuk bersama-sama memelihara sumber-sumber air bersih dan pemanfaatannya.

1.

2.

3.

3.

Air Bersih Untuk Rakyat

1.

2.

3.


4.

Listrik Murah dan Hemat

5.

Peningkatan Kehidupan Nelayan

1. Pembangunan PLTS untuk masyarakat pedalaman yang tidak terjangkau istrik; 2. Pengadaan bohlam hemat dan murah untuk rumah tangga; 3. Pengurangan BBM untuk pembangkit listrik dengan menggantinya dengan gas; 4. Melaksanakan Desa Mandiri Energi; 1. Pembuatan rumah murah di sekitar kawasan nelayan (seperti konsep perumahan nelayan indah di Belawan); 2. Memberikan alternatif dan tambahan pekerjaan bagi keluarga nelayan seperti pengolahan ikan asin, dan lainnya; 3. Pembangunan SPBU Solar bagi nelayan; 4. Pembangunan Cold Storage 5. Pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas di sekitar lokasi perumahan nelayan; 6. Pembangunan Bank Rakyat seperti BRI UNIT DESA Nelayan untuk kredit murah dan menabung masyarakat; 7. Peningkatan sumber daya


manusia nelayan dalam pengolahan hasil tangkap untuk meningkatkan harga jual. 6

Program Pemeliharaan Infrastruktur

1. Mengaktifkan kembali mantri jalan untuk pemeliharaan jalan di setiap desa/kelurahan yang ada jalan provinsi; 2. Memberikan dana pemeliharaan jalan langsung ke UPT Pemeliharaan Jalan.

7

Kesehatan

1. Peningkatan anggaran jaminan kesehatan daerah (50-100 milyar pertahun); 2. Penurunan angka kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu, dengan revitalisasi posyandu, puskesmas, dan rumah sakit; 3. Pembuatan Perda provinsi tentang integrasi jaminan kesehatan daerah provinsi dan kabupaten kota. Perda ini akan menjadi dasar dalam pembuatan sistem pengobatan gratis di masyarakat dengan penyederhanaan birokrasi


4.

5.

6.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan

7.

8.

9. 10.

11.

administrasi. Bagi pasien yang tidak mampu dilayani RSUD dan kemudian menggunakan Jamkesda provinsi cukup hanya membawa surat rujukan rumah sakit dan KTP; Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan status gizi; Peningkatan upaya penanggulangan HIV-AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular lainnya; Peningkatan upaya pemeliharaan kesehatan utamanya bagi penduduk miskin; Peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan akibat penyakit; Peningkatan Usia Harapan Hidup; Meningkatkan jangkauan Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi penduduk miskin; Peningkatan penyediaan air


bersih, dengan membangun instalasi pengolahan air bersih bagi 4,5 juta penduduk rawan air bersih sampai tahun 2017; 12. Peningkatan upaya Lingkungan Sehat di perumahan dan permukiman. 8

Pendidikan

1. Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan menjadi di atas 20% pada tahun 2018; 2. Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan dan beasiswa guru; 3. Pemberian insentif bagi guru PNS dan Non PNS serta insentif tambahan bagi guru yang berada di daerah terisolir; 4. Memperluas wilayah pembangunan perpustakaanperpustakaan/taman baca anak-anak bekerjasama dengan kabupaten/kota; 5. Wajib belajar 12 tahun dengan menerapkan kebijakan lanjutan pendidikan gratis bagi siswa


SLTA mulai tahun 2014; 6. Penyaluran dana BOS secara partispatif dan transparan berbasis kebutuhan sekolah dan wilayah; 7. Pendidikan Lingkungan Hidup bagi masyarakat dan anakanak di Sumatera Utara; 8. Meningkatkan partisipasi politik warga Sumatera Utara khususnya perempuan melalui adalah pendidikan demokrasi bagi warga Sumut; 9. Peningkatan aksessibilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 10. Meningkatkan aksessibilitas pendidikan bagi masyarakat Miskin melalui pemberian beasiswa bagi siswa miskin Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

11. Peningkatan Kesejahteraan Guru; 12. Perbaikan mutu dan relevansi pendidikan; 13. penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal.


9

Pertanian dan Peternakan

1. Program peningkatan kemampuan petani dalam pemanfaatan teknologi pertanian; 2. Penguatan kelembagaan ekonomi petani, penguatan kelembagaan LM3 dan SMD; 3. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang diintegrasikan dengan pemberdayaan perempuan dalam pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan harga jual hasil produksi; 4. Pengembangan Balai Penyuluhan Kecamatan dan Pemberdayaan Kelompok Tani; 5. Melanjutkan Program Agropolitan/Agromarinepolit an; 6. Mengadakan Bibit Unggul; 7. Pengembangan Teknologi di Bidang Pertanian;


Ketahanan Pangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan perternakan

8. Melakasanakan GEMA PANGAN; 9. Melaksanakan Desa Mandiri Pangan; 10. Menyusun regulasi pemanfaatn lahan-lahan tidur baik milik pribadi, BUMN/BUMD dan swasta dalam rangka penanaman tumpang sari; 11. Mewujudkan swasembada 5 komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, sapi dan gula. Tanpa mengesampingkan peningkatan produksi pangan strategis lainnya; 12. Pengembangan sarana pertanian seperti pembangunan dan perbaikan irigasi; 13. Memfasilitasi permodalan masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian; 14. Membantu masyarakat dalam pemasaran hasil olahan pertanian; 15. Pembangunan dan Perbaikan Irigasi baik primer, sekunder maupun tersier;


10

Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

1. Peningkatan produksi dan produktifitas peternakan, peningkatan inseminasi buatan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rawan pangan; 2. Program pengembangan agribisnis untuk meningkatkan produktivitas, dan kualitas komoditas unggulan peternakan, meningkatkan pangsa pasar, penyediaan pasar tradisional/pasar induk, peranan lembaga keuangan di pedesaan, dimana kegiatannya antara lain Peningkatan Penanganan Pasca Panen dan pemasaran komoditas Pertanian; 3. Program peningkatan kesejahteraan petani, dengan cara peningkatan kelembagaan, penyuluhan dan informasi data peternakan; 4. Melanjutkan program gema pangan dan mengintegrasikan dengan swasembada pangan didahului dengan swasembada benih; 5. Membuat kebijakan proteksi


6.

7.

8.

9.

harga gabah dan insentif pupuk bagi petani untuk mendorong tidak terjadi peralihan tanaman dan terjadi perluasan lahan pertanian; Percepatan diserfikasi komsumsi pangan yang dipadukan dengan peningkatan diserfikasi tanaman pangan; Perluasan lahan pertanian dan pertanian rakyat yang dipadukan dengan program land reform lahan perkebunan yang tidak diperpanjang HGU-nya; Swasembada bibit dan pakan ternak untuk meningkatkan produksi budidaya peternakan; Pengembangan kawasan penyangga “Golden TriAngle”, Kuala Namu Internasional Airport, Kuala Tanjung International Port dan KEK Sei Mangkei. Sejalan dengan Pembangunan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Sei Mangkei, pembangunan 30 pelabuhan di Pantai Timur (17) dan Pantai barat (13)


dan selesainya pembangunan bandara Internasional Kuala Namu yang diikuti dengan pembangunan jalan TOL maka Sumut akan mengembangkan wilayahwilayah penyangga menjadi wilayah industri masyarakat dan penyediaan sektor jasa. Tebing Tinggi kota misalnya dikembangkan menjadi sentra industri jasa perhotelan, transportasi dan makanan untuk menyangga tiga kawasan; Pelabuhan internasional dan peti kemas Kuala Tanjung, Bandara internasional Kuala Namu dan KEK Sei Mangkei. Pengembangan wilayah ekonomi ini disinergikan dengan ekonomi berbasis masyarakat; 10. Menyertakan dana APBD untuk pengembangan ekonomi syariah untuk pengembangan ekonomi masyarakat.


11

Perikanan dan Kelautan

1. Dukungan operasional kartu nelayan sehat yang terintegrasi dengan Jamkesda; 2. Mengembangkan asuransi nelayan; 3. Peningkatan sumber daya manusia nelayan dalam pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan hasil tangkap untuk meningkatkan harga jual; 4. Meningkatkan DAK kelautan dan perikanan sebesar 10% pertahunnya.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan

5. Bantuan modernisasi alat tangkap bagi kelompok nelayan di Pantai Barat dan Pantai Timur; 6. Memberikan pengetahuan mengenai batas wilayah ZEE dan memberikan bantuan peralatan navigasi; 7. Memfasilitasi permodalan masyarakat dalam pengolahan hasil tangkapan; 8. Meningkatkan penyediaan hunian layak dan terjangkau di wilayah yang khususnya rawan banjir.


12

Perlindungan Anak dan Perempuan

1. Penguatan kabupaten/kota dalam mewujudkan; kabupaten/kota layak anak 2. Membantu kabupaten/Kota dalam mengeluarkan kebijakan akte kelahiran gratis; 3. Membuat Perda Perlindungan Anak; 4. Meningkatkan porsi kaum perempuan dalam struktur pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; 5. Membuat regulasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

13

Sarana Jalan dan Jembatan /Bina Marga

1. Pembangunan ruas jalan mendukung kawasan agropolitan dataran tinggi Sumatera Utara, antara lain: Pembukaan Ruas Jalan Alternatif Medan – Berastagi sepanjang 55,8 KM; 2. Pembangunan dalam rangka mendukung kawasan Agro Marinepolitan di Sumatera Utara, antara lain: Peningkatan ruas jalan susur Pantai Timur Sumatera Utara sepanjang 518 KM;


3. Pembangunan ruas jalan pendukung akses parawisata antara lain: Pembangunan ruas jalan lingkar luar kawasan Danau Toba di 7 (tujuh) Kabupaten di sekitar Danau Toba; 4. Pembukaan dan peningkatan jalan di Kawasan Pemekaran dan Kawasan Tertinggal, antara lain: Pembangunan dan peningkatan ruas jalan di wilayah Kabupaten Pemekaran yang menghubungkan Kab. Humbahas ke Kab. Pakpak Bharat dan Kab. Tapanuli Utara serta dari Kab. Nias Utara ke Kab. Nias Barat; 9. Pembangunan/peningkatan ruas jalan mendukung ekonomi wilayah, antara lain kawasan Mebidangro dan KEK Sei Mangkei dan Danau Toba sekitarnya; 10. Membuat regulasi penggunaan dana bagi hasil/DBD agar diprioritaskan bagi pembangunan jalan kabupaten sehingga jalan mantap seluruh kabupaten dapat dituntaskan. Pada


tahun berikutnya dana tersebut digunakan untuk peningkatan sarana air bersih (revitalisasi PDAM Kabupaten/Kota). 14

Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

1. Memperkuat pemerintahan yang melayani masyarakat dengan prinsip transparansi dan partisipasi publik; 2. Membuat standar kompetensi pejabat publik dan standar operasional pelayanan publik; 3. Memperkuat sistem pelayanan di provinsi yang lebih meluas; 4. Gubernur mendengar masyarakat; dilakukan melalui telepon, website, dan kunjungan-kunjungan gubernur pada masyarakat dengan tetap berbasis kewenangan provinsi dan kabupaten/kota; 5. Sistem pembayaran pajak dengan online; 6. Penyebaran poster-poster, penggunaan website tentang APBD provinsi dan kabupaten kota sampai tingkat kelurahan;


7. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa di Provinsi Sumatera Utara melalui Pembekalan/Bimbingan Teknis Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Sekretaris Desa. 15

Infrastruktur Kawasan Perkotaan Dan Pedesaan

1. Perbaikan dan pembangunan jalan provinsi dalam status mantap 95% sampai tahun 2017; 2. Pembangunan pengolahan limbah terpusat di kota Medan yang akan menjangkau 26 ribu KK pada tahun 2017; 3. Pembangunan infrastruktur pedesaan (320 desa hingga 2017); jalan akses, jembatan desa, MCK, gorong-gorong); 4. Bantuan pembangunan rumah sederhana bagi masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan sejumlah 1500 rumah setiap tahunnya; 5. Mendorong Pengembangan wilayah tertinggal; 6. Melanjutkan Desa Binaan Bangun Desa Mandiri Terpadu (BANGDES-MADU) pada desa


tertinggal;


16

Pengembangan Desa

7. Memperkuat peran Kades dalam bentuk bantuan dana, serta memperkuat peran dan wewenang mereka di dalam mengatur dan mengelola retribusi desa; 8. Pembangunan Kawasan tertinggal dan Kawasan Perbatasan melalui strategi  Pembangunan Prasarana Jalan  Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia  Penyebaran Investasi di daerah –daerah untuk menjadi pusat pertumbuhan baru; 9. Pemberian Bantuan Keuangan Provinsi kepada seluruh Desa pada 25 Kabupaten dan 1 Kota.

Koperasi dan UKM

1. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM; pelatihan kewirausahaan serta Intensifikasi dan Diversifikasi Produk/Kerajinan dalam rangka Program Pengembangan dan Pemberdayaan UKM;


2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM yakni Pembangunan Gedung Pusat Promosi dan Dagang UKM Provinsi Sumatera Utara dan fasilitasi promosi produk UKM pada tingkat provinsi, nasional dan internasional diantaranya dengan program promosi tahunan hasil produksi UKM; 3. Peningkatan Kelembagaan Koperasi yakni fasilitasi pembentukan koperasi kelompok UKM bekerjasama dengan kabupaten/kota; 4. Membantu kabupaten/kota untuk membuat peraturan daerah yang mengatur agar jasa perhotelan menyediakan ruang khusus bagi pemasaran UKM; 5. Membantu kabupaten/kota untuk membuat peraturan daerah yang mengatur tentang bebas pajak bagi UKM; 6. Mendekatkan dan jaminan kredit masyarakat pada perbankan; 7. Fasilitasi Pembinaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam


(UED-SP); 8. Bantuan modal dan peralatan PKL serta penataan PKL antara lain dengan membuka zona pasar khusus PKL; 9. Perluasan kesempatan berusaha melalui strategi  Pemberdayaan Koperasi dan UMKM  Peningkatan Iklim Investasi yang baik  Peningkatan Perdagangan dan Ekspor; 10. Melahirkan 10 ribu pengusaha pemula dalam rangka mendukung kebijakan nasional (60 persen untuk kuota perempuan); 17

Perindustrian dan Perdagangan

1. Program Pembinaan Kerjasama Perdagangan Internasional Ekspor-Impor; 2. Program pembinaan kualitas produk ekspor pada pelaku usaha produksi; 3. Pemberdayaan Industri Rumah Tangga yang Berdaya Saing dan Berbasis Teknologi.

18

Peningkatan Kualitas Lingkungan dan

1. Penanaman dan pemeliharaan pohon sebanyak 250 juta batang


Budaya Lokal 2.

3.

4.

5.

6.

bibit pohon dalam rangka rehabilitasi lahan; Pengembangan media tradisional sebagai salah satu media penyampaian informasi kebijakan dan program pembangunan Sumut; Pengelolaan Limbah Cair, Udara dan Padat/B3 dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah; Sosialisasi hasil revisi SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 ke seluruh Kabupaten/Kota serta mendorong dan membantu Kementrian Kehutanan dalam percepatan penataan batas kawasan hutan dan dikeluarkannya hak-hak ulayat dan hak-hak masyarakat lainnya yang berbatasan dengan kawasan hutan; Membantu pemerintah dan masyarakat agar hak-hak ulayat dapat dituangkan dalam bentuk Perda Kabupaten/Kota sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang


7.

8.

9.

10.

11. 12.

13.

14.

Kehutanan. Perda meliputi hak tanah ulayat dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat lokal. Perda provinsi tentang pemanfaatan lahan kritis dan lahan tidur Perda provinsi tentang hak kekayaan intelektual didahului dengan inventarisir budaya tradisional dan kekayaan intelektual di sumut Pekan pertunjukan kesenian tradisional rakyat (Petra) setiap tahun Revitalisasi Gedung Kesenian Provinsi dan Bantuan Gedung Kesenian Kabupaten/Kota Perbaikan Kualitas Air Sungai di Provinsi Sumatera Utara Pelestarian ekosistem Danau Toba, Pantai Timur & Pantai Barat, serta ekosistem Leuser Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Program Strategis Nasional melalui program Adipura, Adiwiyata, SLHD, Proper, KLHS, AMDAL, MIH, dan Perizinan Limbah B3 Pengendalian perencanaan tata ruang dan lingkungan


15. Penaatan Hukum dan Penanganan Kasus Lingkungan 16. Mendukung dan menyediakan anggaran khusus untuk ineventraisasi semua kekayaan budaya, karya cipta warga sumut dalam rangkan mendapatkan hak kekayaan intelektual (perlindungan hak cipta 17. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam serta pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan program kali bersih (surat pernyataan kali bersih/superkasih), sungai sehat, langit biru, kota hijau (Adipura), sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata). Kemudian, Menuju Indonesia Hijau (MIH), peringkat kinerja perusahaan (Proper), bumi lestari dan pantai lestari serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengendalian kerusakan tanah, tata air, habitat serta perlindungan


18. Di Bidang Perhubungan

19.

20. 21.

22.

Di Balai Besar Wilayah Sungai Provinsi

keanekaragaman hayati dengan pendekatan ekosistem; Mempercepat Revitalisasi tempat pembuangan akhir (TPA); Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) dan Berwawasan Lingkungan, dengan strategi  Kerjasama antar instansi khususnya vertical  Koordinasi antar daerah Kabupaten/kota Peningkatan uji emisi gas buang kendaraan bermotor; Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas termasuk cek kelayakan transportasi umum; subsidi operasional KMP Ferry di kawasan Danau Toba sebagai wujud pelayanan transportasi ASDP.

23. Normalisasi, pengerukan Sungai Deli, babura, bahilang dan Sungai Asahan.


19

Kerukunan Umat Beragama

1. Melanjutkan pembangunan Islamic Center; 2. Mengembangkan forum umat beragama hingga tingkat kelurahan/desa sebagai wadah aspirasi dan pemecahan masalah umat beragama mulai tingkat kelurahan/desa; 3. Mengembangkan dialogdialog antar ummat beragama dengan prinsip terjamin akidah, terjalin ukhuwah; 4. Membangun pemahaman bersama mengenai pencegahan kekerasan dan radikalisme.

20

Pengembangan Industri Pariwisata

1. Mewujudkan Sumut sebagai destinasi nasional pariwisata di wilayah barat (wisata alam, budaya yang beragam, situs sejarah, kuliner, shopping, danau, orang utan/hutan tropis, kekayaan flora dan fauna, wisata air); 2. Membangun sarana dan prasarana, infrastruktur transportasi dalam rangka mewujudkan Sumu sebagai daerah MICE (meeting,


insentive, conference and exhibition). 21

Pertanahan

1. Mengeluarkan PERDA tentang pemetaan tanah dalam rangka melindungi lahanlahann pertanian; 2. Menyeleksi perpanjangan HGU BUMN/BUMD dan swasta dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat; 3. Mendorong sertifikasi kepemilikan lahan pertanian dan UMKM untuk kemudahan skim kredit; 4. Setipa kabupaten kota memiliki bank tanah (land bank) yang potnsial untuk penanaman modal; 5. Mendorong penyelesaian maslaah tanah berdasarkan atas ala hak yang dimiliki dan mendukung penguatan hakhak ulayat.


22

Model Demokrasi dan Partisipasi Pembangunan

1. Merevitalisasi konsep pembangunan desa Marsipature Hutanabe dalam rangka menghempangkan arus migrasi potensi sumber daya manusia yang unggul dari daerah, mengembangkan sumber daya ekonomi pedesaaan melalui Gerakan Pembangunan Desa Terpadu; 2. Mengembangkan indeks demokrasi dan partisipasi pembangunanan; 3. Mengembangkan konsep demokrasi dengan prinsipprinsip Dalihan Natolu.

23

Ketenagakerjaan 1. Penyediaan lapangan kerja melalui strategi :  Mendorong penciptaan lapangan kerja formal  Memfasilitasi peningkatan produktifitas tenaga kerja  Mendorong Percepatan Pembangunan dan Pertumbuhan Wilayah strategis tumbuh; 2. Perda provinsi tentang pembatasan tanaga kerja outsourching hanya pada


jenis-jenis pekerjaan tertentu; 3. Kebijakan peningkatan upah buruh setiap tahunnya diikuiti dengan peraturan jaminan kesehatan bagi buruh; 4. Bekerjasama dengan kabupaten/kota memberikan bantuan dan fasilitas ekonomi produktif pada keluarga buruh. Ditargetkan 5000 keluarga buruh mendapat bantuan ekonomi produktif setiap tahunnya; 5. Bantuan pendidikan bagi anak buruh yang diintegrasikan melalui skim BOS dan beasiswa melalui APBN, APBD dan CSR. 24

Kerjasama antar provinsi di Sumatera

1. Menjadikan USU sebagai pusat pendidikan unggulan di Sumatera; 2. Mendirikan Pusat penelitian dan pengembangan perkebunan (sawit dan karet) di wilayah Sumatera; 3. Terwujudnya sistem informasi se-Sumatra.

25

Penegakan Hukum

1. Mendorong dan memfasilitasi penegakan humum secara


konsisten; 2. Peningkatan rasa aman masyarakat dengan sasaran bertambahnya sarana dan prasarana hukum seperti penambahan armada laut, penambahan patroli darat, dan kendaraan pengawas kehutanan; 3. Mengefektifkan koordinasi penegakan hukum untuk mengurangi pelanggaran hukum seperti korupsi, aksi premanisme, perjudian, illegal logging, konflik perburuhan dan masalah lingkungan hidup.

6.3 Target Pembangunan Agregat Ekonomi ke Depan 6.3.1 Proyeksi Besaran PDRB Sumatera Utara Tahun 2014-2018 6.3.1.1 Periode Tahun 2014 Pada tahun 2014 sebagai awal tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diestimasi bahwa agregat PDRB Sumatera Utara atas dasar harga berlaku akan mencapai Rp. 454.524,74 milyar dengan struktur PDRB digambarkan sebagai berikut:


Tabel Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restauran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

Konstribusi 21,95 1,32 22,55 1,05 6,59 19,32 9,20 7,17 10,85

Sementara untuk agregat PDRB Sumatera Utara atas Dasar Harga Konstan 2000 diproyeksikan akan mencapai nilai Rp. 155.403,28 milyar dengan struktur PDRB digambarkan sebagai berikut: Tabel Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2014 No 1. 2. 3. 4. 5.

Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan

Konstribusi 22,37 1,15 21,75 0,78 6,99


6. 7. 8. 9.

Perdagangan, Hotel dan Restauran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

18,85 10,06 8,00 10,05

Adapun laju pertumbuhan sektoral pada PDRB atas dasar harga konstan 2000 untuk tahun 2014 diestimasikan meningkat menjadi sebesar 7,15% (pertama sekali mencapai nilai diatas 7% setelah krisis ekonomi tahun 1998), dengan rincian laju pertumbuhan setiap sektoral sebagai berikut: Tabel Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2014 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PDRB


Pertumbuhan (%) 4,53 6,23 9,36 9,97 7,61 7,43 7,79 8,10 6,09 7,15


6.3.1.2 Periode Tahun 2015 Dalam pelaksanaan tahun kedua RPJMD Sumatera Utara Tahun 2014-2018 diestimasikan bahwa agregar PDRB atas dasar harga berlaku akan mencapai nilai Rp. 509.067,71 milyar, dengan struktur PDRB digambarkan sebagai berikut : Tabel Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restauran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

Konstribusi 20,25 1,35 22,64 1,25 6,69 20,02 9,28 7,57 10,95

Sementara untuk agregat PDRB Sumatera Utara atas Dasar Harga Konstan 2000 diproyeksikan akan mencapai nilai Rp. 166.561,24 milyar dengan struktur PDRB digambarkan sebagai berikut:


Tabel Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


Konstribusi 22,10 1,16 21,89 0,77 7,01 19,00 10,03 8,01 10,03

Adapun laju pertumbuhan sektoral pada PDRB atas dasar harga konstan 2000 untuk tahun 2015 diestimasikan meningkat menjadi sebesar 7,18%, dengan rincian laju pertumbuhan setiap sektoral sebagai berikut : Tabel Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2015 No

Lapangan Usaha

1. 2.

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

3.

Pertumbuhan (%) 5,89 8,11 7,87


4. 5. 6. 7. 8. 9. PDRB

Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restauran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

5,81 7,49 8,03 6,86 7,31 6,97 7,18

6.3.1.3 Periode Tahun 2016 Pada tahun 2016 diproyeksikan bahwa agregat PDRB atas dasar harga berlaku meningkat menjadi Rp. 571.937,57 milyar, dengan struktur PDRB digambarkan sebagai berikut:

Tabel Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restauran Pengangkutan dan

Konstribusi 20,20 1,36 22,76 1,24 6,67 20,12 9,25


8. 9.

Komunikasi Keuangan, persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

7,55 10,85

Sementara untuk agregat PDRB Sumatera Utara atas Dasar Harga Konstan 2000 diproyeksikan akan mencapai nilai Rp. 178.852,24 milyar dengan struktur PDRB digambarkan sebagai berikut: Tabel Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2016 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


Konstribusi 22,05 1,15 21,90 0,76 7,00 19,06 10,04 8,00 10,04

Adapun laju pertumbuhan sektoral pada PDRB atas dasar harga konstan 2000 untuk tahun 2016 diestimasikan meningkat menjadi sebesar 7,44%, dengan rincian laju pertumbuhan setiap sektoral sebagai berikut:


Tabel Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2016 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PDRB


Pertumbuhan (%) 7,21 6,52 7,50 6,05 7,30 7,73 7,56 7,32 7,56 7,44

6.3.1.4 Periode Tahun 2017 Pada tahun 2017 diproyeksikan bahwa agregat PDRB atas dasar harga berlaku meningkat menjadi Rp. 643.887,31 milyar, dengan struktur PDRB digambarkan sebagai berikut : Tabel Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 No 1. 2. 3.

Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

Konstribusi 20,12 1,30 22,86


4. 5. 6. 7. 8. 9.

Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restauran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

1,21 6,68 20,32 9,20 7,45 10,86

Sementara untuk agregat PDRB Sumatera Utara atas Dasar Harga Konstan 2000 diproyeksikan akan mencapai nilai Rp. 192.893,92 milyar dengan struktur PDRB digambarkan sebagai berikut: Tabel Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2017 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


Konstribusi 22,00 1,16 22,07 0,74 7,01 19,08 10,01 7,92 10,01


Adapun laju pertumbuhan sektoral pada PDRB atas dasar harga konstan 2000 untuk tahun 2017 diestimasikan meningkat menjadi sebesar 7,79%, dengan rincian laju pertumbuhan setiap sektoral sebagai berikut: Tabel Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2017 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PDRB


Pertumbuhan (%) 7,54 8,72 8,62 4,94 7,93 7,95 7,46 6,70 7,46 7,79

6.3.1.5 Periode Tahun 2018 Pada tahun 2018 diproyeksikan bahwa agregat PDRB atas dasar harga berlaku meningkat menjadi Rp. 725.918.66 milyar, dengan struktur PDRB digambarkan sebagai berikut :


Tabel Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restauran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

Konstribusi 19,92 1,29 22,96 1,20 6,69 20,61 9,12 7,25 10,95

Sementara untuk agregat PDRB Sumatera Utara atas Dasar Harga Konstan 2000 diproyeksikan akan mencapai nilai Rp. 208.325,44 milyar dengan struktur PDRB digambarkan sebagai berikut: Tabel Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2018 No 1. 2. 3. 4.

Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih

Konstribusi 21,94 1,17 22,12 0,72


5. 6. 7. 8. 9.

Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restauran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

7,00 19,10 10,02 7,93 10,00

Ada pun laju pertumbuhan sektoral pada PDRB atas dasar harga konstan 2000 untuk tahun 2018 diestimasikan meningkat menjadi sebesar 8,00%, dengan rincian laju pertumbuhan setiap sektoral sebagai berikut: Tabel Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2018 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PDRB


Pertumbuhan (%) 7,71 8,93 8,24 5,08 7,85 8,11 8,11 8,14 7,89 8,00


BAB-VIII PENUTUP Demikian Visi dan Misi ini kami susun dan kami sampaikan sebagai pemenuhan pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kami mengakui bahwa kerangka dan substansinya masih jauh dari yang diharapkan, namun dengan rendah hati kami juga mengharapkan saran, pendapat dan tanggapan dari berbagai pihak guna penyempurnaan selanjutnya. Seandainya masyarakat Sumatera Utara memberi kepercayaan kepada kami dan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa merestui kami sehingga terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada periode 2013-2018, sudah pasti Visi dan Misi ini akan dijabarkan lebih lanjut yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara sebagai kerangka acuan dalam melanjutkan pembangunan Provinsi Sumatera Utara, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Medan,

Desember 2012

Calon Gubernur SUMUT

Calon Wakil Gubernur SUMUT

H. Gatot Pujo Nugroho, ST

Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si


DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DAERAH 1. Nama : 2. Tempat & tanggal lahir : 3. Alamat tempat tinggal :

4. Jenis kelamin 5. Agama 6. Status perkawinan

: : :

7. Pekerjaan 8. Riwayat pendidikan

: :

H. GATOT PUJO NUGROHO, ST Magelang, 11 Juni 1962/umur 50 Tahun Jl. Seroja, Komplek Citra Seroja Blok A No. 19, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal – Kota Medan. Laki – Laki Islam a. Sudah b. nama istri: Hj. Sutias Handayani, A.Md jumlah anak 5 orang. c. nama keluarga kandung : 1) Sulastin Endah Purwandini 2) Kendro Gunawan 3) Eddy Sularso 4) Yulaiha Pratiwi Plt. Gubernur Sumatera Utara a. SD Negeri A. Yani II A Magelang di Magelang b. SMP Negeri 1 Magelang di Magelang c. STM Negeri Magelang di Magelang d. S1 ITB di Bandung


9. Riwayat organisasi: a. Ketua DPW Partai keadilan Sejahtera (2006–2010) b. Anggota Dewan Penasehat FKPPI Sumut c. Ketua Dewan Pembina DPP Pujakesuma Sumut d. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Sumut (2011– sekarang) 10.Riwayat pekerjaan dan alamat pekerjaan : a. Wakil Gubernur Sumatera Utara (2008 –2013) b. Plt. Gubernur Sumatera Utara (2011–Sekarang) 11. Lain-lain : a. Tokoh Peduli PAUDNI (Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Sumatera Utara)Gelar Darjah Gemilang Seri Malaka, Datuk Seri Haji Gatot Pujo Nugroho. Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. Dibuat di : Medan Pada tanggal : Desember 2012 Yang membuat pernyataan Calon Kepala Daerah

(H. GATOT PUJO NUGROHO, ST


DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON WAKIL KEPALA DAERAH 1. 2. 3. 4.

Nama Jenis Kelamin Tempat dan Tanggal Lahir Jabatan

5.

Menjabat sejak

6.

Pendidikan

Jenjang SD SMP SMU

Diploma/Sarjana

Pascasarjana (S2)

Pascasarjana (S3)

:Ir. H. T. ERRY NURADI, M.Si :LAKI-LAKI : MEDAN, 30 JUNI 1964 :BUPATI SERDANG BEDAGAI – PROVINSI SUMATERA UTARA :PERIODE I (2005 s/d 2010), PERIODE II (2010 s/d 2015) :

Nama Lembaga Pendidikan SD METHODIST MEDAN SMP METHODIST MEDAN SMA NEGERI 4 MEDAN SARJANA (S1) TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN Program PWD, Universitas Sumatera Utara Program Studi Doktor PWD Universitas Sumatera Utara

Tahun

Keterangan

1976

TAMAT

1979/1980

TAMAT

1983

TAMAT

1990

TAMAT

2009

TAMAT

MASIH PENIDIKAN


7. Pendidikan/Pelatihan Non-Gelar: Nama Pendidikan/Pelatihan Pendidikan Small Medium Enterprise, Yokohama-Jepang Penataran Pimpinan Daerah (Tarpimda) Lemhanas Angkatan I Study banding dengan perkumpulan manajer Inter City Management Association (ICMA) yang diprakarsai LGSP-USAID, di Pennyslvania Amerika Serikat Study banding dalam rangka Penyusunan RUU Akuntabilitas Penyelenggaraan Negara dari Kemenpan di Australia Study Excursion Local Finance Management Apkasi, di InwentJerman Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Angkatan I di Jakarta

Fokus/Tujuan Pelatihan

Tahun

Keterangan

1998

2007

2007

2009

2009

2011


8. Riwayat Pekerjaan Lembaga Jabatan Tempat Bekerja

Tahun

Keterangan

Pengusaha

Pengusaha

19982005

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

Bupati

20052010

Periode I

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

Bupati

20102015

Periode II

9. Sejak Kapan Menjadi Pegawai Negeri

: - (tidak)

10.Pengalaman dalam Organisasi Kemasyarakatan Nama Organisasi Kemasyaratan

Jabatan

Tahun

BPC Hipmi – Medan

Ketua

19972001

Kadinda – Medan

Wakil Ketua

DPD Real Estate Indonesia – Sumatera Utara

Wakil Ketua

19982003 19982003

Keterang -an


KNPI – Sumatera Utara

Wakil Ketua

BPD HIPMI – Sumatera Utara PTMSI – Sumatera Utara

Ketua Umum

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) BPD HIPMI – Sumatera Utara KNPI – Sumatera Utara FKPPI – Sumatera Utara Pemuda Pancasila – Sumatera Utara Karang Taruna – Sumatera Utara

Sekretaris I

Ketua Umum

19982001 20012004 2002Sekaran g 20092011

Dewan Pembina Dewan Pembina Dewan Pembina Majelis Pertimbangan Majelis Pertimbangan

11. Pengalaman dalam Partai Politik Nama Partai Politik DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara

Jabatan

Tahun

Wakil Ketua

19992009

DPD Partai Golkar Kabupaten Serdang Bedagai

Ketua

20102015

Keterangan

12. Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang pernah diikuti.


Tahun

Jenis Pemilihan Umum

Didukung oleh Partai

Menang/Kalah

2004

DPRD Provinsi SUmatera Utara

Partai Golkar

Kalah

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. Dibuat di : Medan Pada tanggal : Desember 2012 Yang membuat pernyataan Calon Wakil Kepala Daerah

(IR. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si)


104

POKOK-POKOK PIKIRAN SUMATERA UTARA KE DEPAN DAN RENCANA AKSI

Recommend Documents