BAB II SEJARAH TERBENTUKNYA ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. Terbentuknya Persatuan Mahasiswa Sumatera Utara (MSU)

BAB II SEJARAH TERBENTUKNYA ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2.1.

Terbentuknya Persatuan Mahasiswa Sumatera Utara (MSU)

2.1.1. Awal mula terbentuknya MSU Setelah di dirikan pada tanggal 4 Juni 1952 di hadapan Notaris Soetan Pane Paroehoem di Medan diberi nama Yayasan Universitas Sumatera Utara, yang berkedudukan di Medan dengan jumlah mahasiswa 26 orang yang dapat di terima, diantaranya 3 orang wanita. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menyambut mahasiswa USU adalah malam ramah-tamah mahasiswa dengan pihak kampus yang di isi dengan acara kesenian dan acara komedi dadakan. Selama beberapa bulan pasca perkuliahan perdana dilaksanakan kegiatankegiatan hanya sebatas diskusi-diskusi juga pengerjaan tugas-tugas kuliah. Untuk mengisi kokosongan kegiatan, maka pada 8 Oktober 1952 mahasiswa angkatan I FK USU membentuk suatu organisasi intra universitas, yang bertujuan sebagai wadah aktualisasi diri dalam bentuk kegiatan pasca perkuliahan, juga sebagai wadah silaturrahmi sesama mahasiswa yang di beri nama Perkumpulan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara di singkat MSU. Sebagai Ketua I adalah Ramli Rauf dan sebagai Sekretaris Herbert Hutabarat serta Wakil Sekretaris adalah M. Yusuf Hanfiah yang bertugas menyusun peraturan organisasi baik Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga. Kegiatan MSU di fokuskan pada konsolidasi mahasiswa USU pada saat itu, salah satu kegiatan yang di gagas

14 Universitas Sumatera Utara

MSU adalah perploncoan (ontgroening van studenten) yang di kenalkan pertama kali pada tahun ajaran 1953/1954 atau angkatan II FK USU yang merupakan wahana awal pembentukan karakter mahasiswa, yang baru menamatkan pelajarannya di SLTA juga pengenalan lingkungan kampus sebagai lingkungan akademis yang nyaman, tertib, dan dinamis. Pada akhir tahun 1953 MSU bersama IPTR (Ikatan Pelajar Tanah Rencong)14 membantu mahasiswa yang berasal dari Aceh untuk membantu mahasiswa yang kesulitan biaya hidup akibat putusnya hubungan mereka dengan orangtuanya akibat meletusnya pemberontakan DI/TII Aceh yang dipimpin oleh T. Daud Beureh, bantuan berupa pinjaman pelajar di berikan setiap bulan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara. Pada awal pembentukannya, MSU hanya terdiri dari Ketua I, Wakil Ketua, Sekretaris, serta Wakil Sekretaris yang di pilih oleh seluruh mahasiswa FK - USU melalui pemilihan secara terbuka dengan masa kepengurusan 2 tahun. Baru pada tahun ajaran 1954 / 1955 setelah mahasiswa angkatan III FK USU, di susun kembali struktur organisasi sebagai berikut: 1.

Ketua I

2.

Wakil Ketua

3.

Sekretaris

4.

Wakil Sekretaris I

5.

Wakil Sekretaris II

6.

Bendahara

14

Dibentuk tanggal 12 Juli 1953 di Balai Prajurit Jalan Bukit Barisan Medan dengan ketua periode pertama Zainuddin Yusuf.


7.

Wakil Bendahara

8.

Kepala Seksi

9.

Pendidikan

10. Penerangan/ Publikasi/ Pers 11. Kesenian 12. Pengerahan Tenaga 13. Hubungan Luar Dalam memilih ketua MSU, di adakan musyawarah Mahasiswa USU secara periodik, pemilihan dilakukan secara terbuka oleh seluruh mahasiswa USU dengan ketentuan calon yang mendapatkan suara terbanyak secara otomatis akan menjadi Ketua I MSU dan calon-calon dengan perolehan suara selanjutnya akan menjadi pengurus presidium MSU, dan apabila calon hanya satu orang maka akan terpilih secara aklamasi, Ketua MSU juga berwenang menetapkan susunan pengurus presidium MSU apabila ternyata calon ketua hanya seorang. 2.2.

Peralihan Mahasiswa Sumatera Utara (MSU) ke Dewan Mahasiswa USU (DEMA) Setelah Universitas Sumatera Utara diresmikan menjadi Universitas

Negeri pada tahun 1957 oleh Presiden Soekarno, tentunya ada perubahan dalam sistem organisasi kampus sebagai dampak dari penegrian kampus USU, salah satu yang menjadi pertimbangan peralihannya adalah bahwa MSU sebagai organisasi intra universitas status kampus sebagai negeri juga meningkatnya kuantitas


mahasisa USU. Penggunaan Dewan Mahasiswa sebagai organisasi intra universitas telah diterapkan pada tahun 195715. 2.2.1. Sistem dan Struktur Organisasi DEMA USU Dewan mahasiswa dan majelis mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan tingkat universitas. Dewan mahasiswa ini sangat independen, dan merupakan kekuatan yang cukup di perhitungkan sejak Indonesia merdeka hingga masa Orde Baru berkuasa. Ketua dewan mahasiswa selalu menjadi kader pemimpin nasional yang di perhitungkan pada jamannya. Dewan mahasiswa berfungsi sebagai lembaga eksekutif, sedangkan yang menjalankan fungsi legislatifnya adalah majelis mahasiswa. Di fakultas-fakultas di bentuk Komisariat Dewan Mahasiswa (KODEMA), atau di beberapa perguruan tinggi disebut senat mahasiswa. Para ketua umum KODEMA atau Ketua Umum Senat Mahasiswa ini secara otomatis mewakili Fakultas dalam Majelis Mahasiswa. Keduanya dipilih secara langsung dalam pemilu umum raya mahasiswa untuk masa jabatan tertentu. Sedangkan Ketua Umum Dewan Mahasiswa dipilih dalam sidang umum majelis mahasiswa. Adapun sistem dan struktur Dewan Mahasiswa USU sebagai berikut: a. Senat Mahasiswa Fakultas 1. Senat Mahasiswa dipilih langsung pada pemilihan raya mahasiswa. 2. Ketua Senat Mahasiswa adalah senator yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan raya mahasiswa.

15

Keterangan Prof. Usman Pelly dalam buku Purnabakti Chairuddin P Lubis.


3. Ketua Senat Mahasiswa terpilih secara otomatis sebagai anggota majelis mahasiswa. 4. Ketua senat mewakili Fakultas dalam Sidang Umum Mahasiswa untuk memilih Ketua Dewan Mahasiswa. b. Dewan Mahasiswa 1. Ketua Dewan Mahasiswa dipilih pada sidang umum mahasiswa oleh ketua -ketua senat mahasiswa. 2. Ketua

terpilih

diberi

wewenang

untuk

menyusun

kepengurusannya. c. Majelis Mahasiswa 1. Majelis mahasiswa adalah terdiri dari Ketua Senat Mahasiswa Fakultas. 2. Ketua majelis mahasiswa berasal dari salah satu ketua senat mahasiswa.16 2.3.

Peralihan dari Dewan Mahasiswa (DEMA) ke Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Berbagai tuntutan di lontarkan para mahasiswa dalam gerakan 1977 /

1978. Mulai dari tuntutan yang sifatnya lokal seperti penyelesaian masalah kelaparan sampai tuntutan yang sifatnya nasional seperti demokratisasi di Indonesia, penyelenggaraan Sidang Istimewa (SI) MPR untuk meminta pertanggungjawaban

Presiden

Soeharto

yang dianggap

menyelewengkan

pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Akan tetapi, tuntutan yang paling 16

Rifai, Muhammad, 2013. Dari Dewan Mahasiswa Ke Pemerintahan Mahasiswa : Perubahan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sumatera Utara (1957-1999)


mengemuka pada gerakan mahasiswa 1977/1978 mencapai puncaknya terkait gugatan mereka terhadap kepemimpinan nasional (Presiden Soeharto). Mahasiswa menolak Soeharto sebagai presiden untuk yang ketiga kalinya17. Reaksi pemerintah atas gerakan mahasiswa ini cukup keras, baik melalui instrument fisik maupun kebijakan. Pada tanggal 21 Januari 1978 Laksamana Soedomo

melalui

Surat

SKEP/02/KOPKAMTIB/I/1978

Keputusan membekukan

Pangkopkamtib kegiatan

seluruh

bernomor Dema

universitas/perguruan tinggi/institut. Tindakan pemerintah selanjutnya terhadap kampus diserahkan dari Kaskopkamtib Soedomo kepada Menteri P dan K yang baru Daoed Joesoef, menggantikan Sjaref Thayeb. Dalam kesempatan itu pula, Daoed Joesoef segera mengeluarkan SK Menteri P dan K No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang secara resmi diberlakukan tanggal 19 April 1978. Isi kebijakan ini melarang mahasiswa berpolitik praktis di dalam kampus18. Dampak dari pemberlakuan NKK/BKK membuat aksi-aksi mahasiswa relatif sepi hingga beberapa tahun. Namun sejak 1986–1990an, serangkaian demonstrasi mahasiswa secara sporadis masih terdengar. Tuntutannya tidak sekadar penolakan NKK/BKK, tetapi sudah melebar pada permasalahan lain seperti ketidakberesan kampus, penggusuran, serta masalah-masalah kerakyatan lainnya. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pasca pemberlakuan NKK / BKK, banyak bermunculan gerakan mahasiswa yang sporadis, mengangkat isuisu lokal, dan sebagian besar mereka mengambil aktivitas yang dinilai realtif

17 Anthony Z Abidin, Dedy N. Hidayat, Ikrar N. Bahkti, Mahar: Pejuang, Pendidik, dan Pendidik Pejuang, Jakarta: Sinar Harapan, 1997. hlm. 25 18 Salinan SK Menteri P dan K No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) ber tanggal 19 April 1978.


aman dari tindakan represif pemerintah maupun pimpinan kampus. Mahasiswa kemudian menyalurkan aktivitas mereka melalui beberapa kegiatan, di antaranya: Pertama, Kelompok Studi (KS). KS memiliki beberapa fungsi yang penting bagi gerakan mahasiswa pasca NKK/BKK. Melalui kegiatan-kegiatan diskusi dalam KS tersebut mahasiswa melatih kemampuan kritis terhadap masalah-masalah sosial politik. Selain itu, KS berperan sebagai salah satu pusat penyebaran informasi kritis antarmahasiswa. Di antara KS yang muncul pada awal tahun 1980-an ini yaitu Kelompok Studi Proklamasi, Lingkaran Studi Indonesia, dan Kelompok Studi Relata (Jakarta), Kelompok studi Fokal dan Kelompok Studi Dago Pojok (Bandung), Kelompok Studi Dasakung, Kelompok Studi Lingkungan, dan Forum Studi Sosial Demokrasi (Yogyakarta), Kelompok Studi Indonesia Raya, Kelompok Studi Wawasan Nusantara, dan Kelompok Studi Bulukunyi (Ujung Pandang). Kedua, pers mahasiswa dalam konteks NKK, pers mahasiswa harus menginduk ke dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan sebab itu content analysis tiap terbitan dengan mudah disensor rektorat. Pada masa awal NKK, tercatat hanya tiga kampus yang membebaskan pers mahasiswa untuk tidak menginduk kepada UKM, yaitu Pers Universitas Indonesia (Salemba) di masa rektor Prof. Dr. Mahar Mardjono, pers UGM (Gelora Mahasiswa) di masa rektor Prof. Dr. Soekadji Ranuwihardjo, serta pers ITB (Kampus) di masa rektor Prof Dr. Iskandar Alisyahbana. Ketiga, komite-komite Aksi (KA) seperti Badan Koordinasi Mahasiswa Bandung (BKMB), Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta (BKMJ), Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan Kedungombo (KSKPKO), Kelompok Mahasiswa Jakarta (KMJ). Komite-komite ini dalam kegiatannya


terjun langsung di tengah masyarakat untuk mengadvokasi masalah-masalah seperti penggusuran, korupsi, dan kenaikan tarif listrik.19 Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kebijakan NKK diawali dengan pembekuan Dema-Dema seluruh Indonesia oleh Pangkopkamtib Soedomo (pengganti Soemitro). Keputusan pembekuan DEMA ini kemudian diikuti keluarnya Surat Keputusan Menteri P dan K Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). SK ini diberlakukan oleh Menteri Pendidikan & Kebudayaan Daoed Joesoef mulai tanggal 19 April 1978. Kebijakan NKK yang tidak menghendaki aktifitas politik mahasiswa tersebut kemudian dipertegas dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada NKK. Kebijakankebijakan itu antara lain SK Menteri No 037/U/1978 tentang Bentuk Penataan Kembali

Kehidupan

Kampus

dan

Instruksi

Dirjen

Pendidikan

Tinggi

No.002/DJ/Inst/1978 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. SK No.037/U/1978 ini secara implisit melarang dihidupkannya kembali Dewan Mahasiswa (organisasi mahasiswa tingkat universitas) dan hanya mengizinkan pembentukan organisasi mahasiswa tingkat fakultas, yakni Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF). Sesuai dengan NKK, SMF sebagai lembaga eksekutif kegiatannya dibatasi dalam tiga bidang: (1) Bidang Kesejahteraan Mahasiswa; (2) Bidang Minat Mahasiswa (Kegemaran Seperti Olah Raga Dan Kesenian); dan (3) Bidang Pengembangan 19

Lihat Irene H. Gayatri, “Arah Baru Perlawanan Gerakan Mahasiswa”, dalam Muridan Widjojo, Penakluk Rezim Orde Baru, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999. 89-90.


Penalaran Mahasiswa. Hal yang paling penting bahwa SK ini adalah pemberian kekuasaan kepada rektor dan pembantu rektor untuk menentukan kegiatan mahasiswa, sebagaimana bunyi SK tersebut: Lembaga – lembaga kemahasiwaan yang didasarkan pada ketiga jenis kebutuhan mahasiswa itu, tanggung jawab mengenai pembentukan, pengarahan, dan perkembangannnya berada di tangan Rektor Universitas c.q. Pembantu Rektor III (Urusan Kemahasiswaan)”20 Konsep NKK juga berlanjut dengan keluarnya Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi Prof. Dr. D. A Tisna Amidjaya, No. 002/DJ/Inst/1978 tentang Pokok Pokok Pelaksanaan Kembali lembaga - lembaga Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Peraturan ini merupakan penjelasan teknis lebih lanjut terhadap pelaksanaan NKK. Instruksi ini sering disebut dengan instruksi BKK, karena di dalamnya memuat ketentuan dibentuknya Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Badan inilah bertugas mengawasi jalannya kegiatan mahasiswa. Instruksi Dirjen itu berbunyi: 1. Di tingkat Universitas/Institut dibentuk Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang diketuai oleh Pembantu Rektor III dan beranggotakan para Pembantu Dekan III, serta staf ahli yang terdiri dari dosen - dosen pembimbing, serta tokoh-tokoh mahasiswa yang dianggap mengetahui seluk-beluk masalah kemahasiswaan di perguruan tinggi yang bersangkutan. 2. BKK membentuk Unit-unit kegiatan mahasiswa dalam bidang-bidang kesejahteraan mahasiswa, minat dan perhatian mahasiswa serta penalaran mahasiswa.

20

Ibid, hlm, 90-93


3. Ketua, sekretaris dan para anggota BKK diangkat oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor. 4. Ketua dan Sekretaris Unit - unit kegiatan mahasiswa diangkat oleh Ketua BKK dengan persetujuan Rektor. 5. Team Pendamping: a. Di tingkat Fakultas dibentuk Team Pendamping atau BKK tingkat fakultas yang diketuai oleh PD III dan beranggotakan para Ketua Jurusan dan tokoh-tokoh mahasiswa. b. Team Pendamping bertugas memberikan nasehat dan saran-saran kepada Dekan yang berkaitan dengan kegiatan BPM dan SM. Dari ketentuan - ketentuan tersebut tampak bahwa kewenangan rektor dan pembantu rektor sangat besar dalam menentukan kegiatan mahasiswa, bahkan mereka juga berhak sepenuhnya untuk memilih mahasiswa - mahasiswa tertentu sebagai pempinan mahasiswa. Ketentuan itu juga tidak hanya berlaku di tingkat universitas tetapi juga berlaku di tingkat fakultas yang memberi kuasa penuh pada Dekan dan Pembantu Dekan III. Pemerintah banyak menyerahkan tindakan pengamanan

dan

pengawasan

aktivitas

mahasiswa

kepada

Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan serta pimpinan kampus. 2.3.1. Sistem dan Struktur SMF Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa organisasi intra tingkat universitas harus ditiadakan, maka yang diizinkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut : a. Unit Kegiatan Mahasiswa.


1. UKM adalah sekumpulan mahasiswa yang memiliki kesamaan minat

dan

bakat

merencanakan,

melaksanakan

dan

mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat perguruan tinggi yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua UKM dipilih dari dan oleh anggota UKM dalam Rapat Umum anggota sesuai dengan peraturan UKM masing-masing. 3. Ketua UKM adalah anggota Senat Mahasiswa Fakultas b. Senat Mahasiswa Fakultas 1. Senat Mahasiswa berasal dari ketua-ketua umum UKM, HMJ 2. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas dipilih oleh anggota senat c. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas 1. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dipilih oleh dan dari masing-masing HMJ dengan keterwakilan sebanyak 2 orang bagi fakultas yang memiliki jurusan, sedangkan bagi fakultas yang tidak memiliki maka keterwakilannya diambil per angkatan sebanyak 5 orang. 2. Setelah anggota BPMF terpilih maka akan dilaksanakan sidang untuk memilih ketua BPMF. 3. Ketua BPMF mengadakan sidang untuk memilih Ketua Senat Mahasiswa Fakultas. d. Himpunan Mahasiswa Jurusan


1. HMJ adalah sekumpulan mahasiswa yang berada di satu jurusan atau disiplin ilmu yang merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat jurusan yang bersifat penalaran dan keilmuan, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan keahlian masingmasing. 2. Ketua HMJ dipilih dari dan oleh anggota HMJ dalam Rapat Umum angota sesuai dengan peraturan HMJ masing-masing. 3. Ketua HMJ adalah merupakan anggota Senat Mahasiswa.21

2.4.

Peralihan dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) ke Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Tahun-tahun

dalam

jerat

Normalisasi

Kehidupan

Kampus/Badan

Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) telah berakhir dengan berlakunya organisasi mahasiswa Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) yang dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No. 30/1990. Kalangan mahasiswa menganggap skeptis regulasi baru ini karena trauma atas kebijakan NKK/BKK yang mematikan kekritisan mahasiswa. Sikap mahasiswa ini kemudian menimbulkan kesenjangan antara organisasi mahasiswa dengan anggotanya, lembaga mahasiswa kurang mewakili aspirasi mereka dan mahasiswa sendiri tidak merasa terwakili oleh mereka. Organisasi intra kampus terlalu lama dalam suasana apolitis NKK/BKK, sehingga ketika muncul era keterbukaan pada awal

21

Ibid


1990-an tampak bahwa kalangan ini tampak gagap, kurang visi politik yang komprehensif, tidak berpengalaman dalam wacana politik lokal dan nasional, kurang dalam pengelolaan aksi dan penyikapan atas kekerasan militer. Baru tahun 1990 pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur bagi mahasiswa yang ingin aktif dalam kampus. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan mencabut secara formal kebijakan NKK/BKK dan menggantinya dengan terbitnya SK Mendikbud No.0457/U/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). Alasan pemerintah mengeluarkan SK 0457 pada saat itu, yakni untuk memberikan akomodasi terhadap mahasiswa yang selalu menuntut dihidupkannya kembali Dema. Pemerintah melalui Menteri P dan K Fuad Hasan mempersilahkan mahasiswa terus bergerak, tetapi jangan menggunakan kata Dema karena organisasi tersebut telah dibekukan. Sebagai penggantinya, pemerintah menawarkan konsep SMPT dengan memposisikan mahasiswa sebagai mitra pimpinan universitas dan bukan berdiri sendiri seperti Dema. Dalam aturan ini, semua organisasi mahasiswa di perguruan tinggi harus memiliki corak yang sama dan satu-satunya yang diakui yaitu SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi). SMPT mulai diberlakukan pada 28 Juli 1990. Konsep ini tidak jauh berbeda dengan NKK/BKK jika melihat porsi keterlibatan pihak birokrat (Rektor) yang menentukan langkah ke depan organisasi. Konsep Senat Mahasiswa ini di kalangan mahasiswa terjadi pro dan kontra. Yang kontra mengatakan, konsep SMPT tidak lain hanya semacam hidden agenda22 untuk menarik mahasiswa ke kampus dan memotong kemungkinan

22

Agenda tersembunyi


aliansi mahasiswa dengan kekuatan oponen di luar kampus. Sedangkan yang pro pun mengakui ada kelemahan, namun setidaknya dapat dijadikan ajang konsolidasi gerakan mahasiswa. Awalnya komunitas mahasiswa USU sempat menolak konsep Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). Alasan utamanya adalah, pertama, bahwa konsep SMPT tidak mengakar ke mahasiswa umum, sebab garis hubungan antara SMPT dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan lain hanya bersifat koordinatif belaka. Kedua, hilangnya jiwa yang diinginkan SK tersebut. Yaitu organisasi dari, oleh dan untuk mahasiswa. Hal ini tercermin dari tidak adanya fungsi control dari mahasiswa yang dijalankan oleh badan legislatif. 2.4.1. Sistem dan Struktur SMPT Secara garis besar sistem dan struktur SMPT terbagi menjadi 2 bagian, yang pertama organisasi intra universitas yakni Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi dan Organisasi Tingkat Fakultas yakni Senat Mahasiswa Fakultas, badan perwakilan mahasiswa fakultas, serta Himpunan Mahasiswa Jurusan adapun pembagiannya tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut23: a. Organisasi kemahasiswaan terdiri dari : 1. Tingkat universitas a. Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Universitas Sumatera Utara b. Unit Kegiatan Mahasiswa

23

berdasarkan hasil wawancara dengan bapak drg. Wahid Khusairi yang merupakan Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) USU pertama


Tugas pokok : 1. Sidang

Umum

Mahasiswa

adalah

sidang

Mahasiswa

Universitas Sumatera Utara yang berada di tangan seluruh mahasiswa Universitas Sumatera Utara dan setiap tahun mengadakan Sidang Umum Kongres. 2. Tugas Sidang Umum: a. Mengadakan laporan pertanggungjawaban b. Menetapkan Garis – garis Besar Program Kerja (GBPK) USU c. Memilih dan menetapkan Ketua SMPT USU d. Tugas Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi USU e. Menyerap dan merumuskan aspirasi Mahasiswa USU f. Melaksanakan segala ketetapan GBPK USU g. Mewakili mahasiswa USU baik ke dalam maupun keluar USU 3. Tugas pokok dan fungsi UKM : a. Tugas pokok UKM merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat perguruan tinggi dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. b. Fungsi

UKM

sebagai

wahana

merencanakan,

melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat perguruan tinggi yang bersifat


penalaran

dan

kesejahteraan

keilmuan, mahasiswa

minat serta

dan

kegemaran,

pengabdian

kepada

masyarakat. 2. Tingkat Fakultas a. Senat Mahasiswa Fakultas disingkat SMF SMF mempunyai tugas pokok melaksanakan segala ketetapan garis – garis Besar Program Kerja Fakultas (GBPKF); membuat keputusan – keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan GBPKF mahasiswa Fakultas; mewakili mahasiswa Fakultas baik

ke

dalam maupun ke luar Fakultas; dan melaksanakan rapat kerja bersama HMJ sebulan sekali. b. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas disingkat BPMF BPMF

mempunyai

tugas

pokok

menentukan

GBPKF serta sebagai tempat mempertanggungjawabkan kepengurusan SMF. c. Himpunan Mahasiswa Jurusan disingkat HMJ, khusus bagi fakultas yang mempunyai jurusan. .

Tugas dan fungsi HMJ. Bagi Fakultas yang memilki

jurusan HMJ berfungsi sebagai pelaksanaan kegiatan di tingkat jurusan yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan jurusannya di bawah koordinasi SMF.


B. Tata cara pemilihan 1. Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi a. Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi terdiri dari Ketua Senat Mahasiswa Fakultas. b. Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi dipilih dari salah satu Ketua Senat Mahasiswa Fakultas yang dilaksanakan pada Sidang Umum yang terdiri dari Ketua Senat Mahasiswa

Fakultas,

Badan

Perwakilan

Mahasiswa

Fakultas, serta Unit Kegiatan Mahasiswa. c. Setelah Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi terpilih maka pembentukan kepengurusan diserahkan kepada ketua SMPT dengan komposisi kepengurusan berasal dari ketua ketua Senat Mahasiswa Fakultas. 2. Unit Kegiatan Mahasiswa a. UKM adalah sekumpulan mahasiswa yang memiliki kesamaan minat dan bakat merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat perguruan tinggi yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat. b. Ketua UKM dipilih dari dan oleh anggota UKM dalam Rapat Umum anggota sesuai dengan peraturan UKM masing-masing.


c. Ketua UKM mewakili dalam Sidang Umum Mahasiswa untuk pemilihan Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. 3 Senat Mahasiswa Fakultas a. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas dipilih oleh Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas serta mewakili fakultas dalam sidang umum mahasiswa. b. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas juga merupakan calon Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi c. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas adalah ex- officio Pengurus Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. 4 Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas a. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dipilih oleh dan dari masing-masing HMJ dengan keterwakilan sebanyak 2 orang bagi fakultas yang memiliki jurusan, sedangkan bagi fakultas yang tidak memiliki maka keterwakilannya diambil per angkatan sebanyak 5 orang. b.

Setelah anggota BPMF terpilih maka akan dilaksanakan sidang untuk memilih ketua BPMF.

c.

Ketua BPMF berwenang menunjuk Ketua Senat Mahasiswa Fakultas.

d.

Ketua BPMF bersama Ketua Senat Mahasiswa Fakultas mewakili fakultas dalam Sidang Umum Mahasiswa


Universitas untuk memilih Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. 5 Himpunan Mahasiswa Jurusan a. HMJ adalah sekumpulan mahasiswa yang berada di satu jurusan

atau

melaksanakan

disiplin dan

ilmu

yang

merencanakan,

mengembangkan

kegiatan

ekstrakurikuler di tingkat jurusan yang bersifat penalaran dan keilmuan, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan keahlian masing-masing. b. Ketua HMJ dipilih dari dan oleh anggota HMJ dalam Rapat Umum angota sesuai dengan peraturan HMJ masingmasing. c. Ketua HMJ mengadakan pemilihan ditingkat jurusan masing-masing untuk untuk mewakili jurusan di Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. 2.5.

Peralihan dari Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) ke Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) Pasca reformasi yang menjatuhkan rezim kepemimpinan soeharto tahun

1998, kehidupan berorganisasi menjadi lebih baik khususnya organisasi kampus, kebebasan diberikan kepada mahasiswa untuk menentukan sistem keorganisasian yang dikehendaki berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:


1. Bahwa pendidikan nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan

penyesuaian

dan

pemantapan

baik

dalam

hal

kebijaksanaan maupun tatanannya; 2. Bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam sistem pendidikan nasional sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler. 3. Bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat perguruan tinggi dan sebagai warga sivitas akademika; 4. Bahwa pengembangan organisasi kemahasiswaan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi di bidang pendidikan tinggi dan tuntutan globalisasi pada masa mendatang. Berdasarkan konsideran diatas maka pemerintah memberikan hak dan kewenangan kepada mahasiswa untuk membentuk organisasi masing-masing universitas walaupun dengan beberapa syarat yang telah dituangkan dalam kepetusan tersebut24. Poin - poin yang ditetapkan antara lain: 1. pengertian Pasal 1 ayat 1 berbunyi ” Organisasi kemahasiswaan intra. perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi”

24

Salinan SK Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155 /U/1998


2. Ruang Lingkup Organisasi Intra Kampus Pasal 1 ayat 3-4 berkedudukan”Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya). Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat”. 3. Bentuk Pada pasal 3 ditetapkan bahwa bentuk organisasi intra universitas diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana pada ayat 1, 2, 3, 4 yang berbunyi” a. Di setiap perguruan tinggi terdapat satu organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan. b. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas dan jurusan. c. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan.


d. Organisasi kemahasiswaan pada sekolah tinggi, politeknik, dan akademi menyesuaikan dengan bentuk kelembagaannya. Maka pada tahun 1999 melalui sebuah simposium dirumuskan kembali bentuk

organisasi

kemahasiswaan

universitas

sumatera

utara

dengan

pertimbangan untuk meninggalkan segala bentuk kebijakan orde Suharto, sehingga Ketua SMPT periode 1998-1999 bersama dengan seluruh aktivis kampus merumuskan sebuah statuta Tata Letak Organisasi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara atau yang lazim disebut sebagai TLO USU. Pada tahun 1999 masa Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi

berakhir

ditandai dengan pelaksanaan simposium 99 yang bertujuan merumuskan kembali sebuah sistem Kemahasiswaan Universitas Sumatera Utara yang bersih dari intervensi serta kebijakan pemerintah Orde Baru. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Simposium 1999 Khairul Munadi (dalam skrpisi Rifai, muhammad 2013) : ”adapun dasar pikiran awal simposium Mahasiswa USU ’99 adalah sebagai euphoria dari keberhasilan mahasiswa menjatuhkan rezim soeharto sehingga diskursus yang berkembang dikalangan mahasiswa usu terdapat sebuah paradigm bahwa system organisasi kemahasiswaan di usu harus juga diperbaharui untuk meminimalisir segala bentuk kebijakan rezim soeharto dalam mengekang kebebasan berekspresi mahasiswa, sebab meyoritas mahasiswa berpendapat segala sesuatu yang ditinggalkan soeharto dalam bentuk kebijakan mengenai kehidupan kampus tidak terlepas dari unsur pemaksaan dan pengekangan tersistem” Maka pada tanggal 13 Februari 1999, Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Rihwan Manik membentuk sebuah kepanitian yang beranggotan 18 orang dari berbagai fakultas di Universitas Sumatera Utara untuk merumuskan sebuah


peraturan yang mengatur segala bentuk kewenangan serta kepengurusan orgainisasi kemahasiswa di Universitas Sumatera Utara. Dan lahirlah Tata Letak Organisasi Mahasiswa USU sebagai acuan dan landasan dalam penetapan Sistem Organisasi Mahasiswa USU, yang pada akhirnya terbentuklah sebuah sistem demokrasi presidensil dengan nama Pemerintahan Mahasiswa yang kepalai oleh Presiden Dan Wakil Presiden Mahasiswa sebagai Lembaga Eksekutif serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa sebagai lembaga legislatif.


BAB II SEJARAH TERBENTUKNYA ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. Terbentuknya Persatuan Mahasiswa Sumatera Utara (MSU)

Recommend Documents