BAB II. HMI SUMATERA UTARA

BAB II. HMI SUMATERA UTARA

A. Sejarah Himpunan Mahasiswa Islam Berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diprakasai oleh Lafran Pane, seorang mahasiswa STI (Sekolah Tinggi Islam), kini UII (Universitas Islam Indonesia) yang masih duduk di tingkat I yang ketika itu genap berusia 25 tahun. Tentang sosok Lafran Pane, secara singkat dapat dijelaskan antara lain bahwa Pemuda Lafran Pane lahir di Sipirok-Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beliau adalah anak seorang Sutan Pangurabaan Pane –tokoh pergerakan nasional “serba komplit” dari Sipirok, Tapanuli Selatan-. Pemuda Lafran Pane yang tumbuh dalam lingkungan nasionalisme muslim pernah mengenyam di pendidikan Pesantren, Ibtidaiyah, Wusta dan Sekolah Muhamadiyah. 30 Adapun latar belakang pemikirannya dalam pendirian HMI adalah: "Melihat dan menyadari keadaan kehidupan mahasiswa yang beragama Islam pada waktu itu, yang pada umumnya belum memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Keadaan yang demikian adalah akibat dari sistem pendidikan dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Karena itu perlu dibentuk organisasi untuk merubah keadaan tersebut. Organisasi mahasiswa ini harus mempunyai kemampuan untuk mengikuti alam pikiran mahasiswa yang selalu menginginkan inovasi atau pembaharuan dalam segala bidang, termasuk pemahaman dan penghayatan ajaran agamanya, yaitu agama Islam. Tujuan tersebut tidak akan terlaksana kalau NKRI tidak merdeka, rakyatnya melarat. Maka organisasi ini harus turut mempertahankan Negara Republik Indonesia ke dalam dan keluar, serta ikut memperhatikan dan mengusahakan kemakmuran rakyat”. 31 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berdiri pada hari Rabu Pon 1878 Tahun Saka atau tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan dengan 5 Februari 1947 M. Itulah hari bersejarah bagi HMI dan juga bagi dunia mahasiswa serta bangsa Indonesia pada umumnya. Keberanian dan cita-cita luhur putra bangsa itu telah lahir sarana dan wahana perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, dari kalangan mahasiswa muslim yang memiliki 30

Noexs. 2009.Sejarah HMI. http://noexs.blogspot.com/2009/05/sejarah-berdirinya-himpunan-mahasiswa.html diakses tanggal 7 November 2013 pukul 12.40 WIB 31 Adit Soejipto. 2013. Sejarah Singkat HMI. http://aditcobacoba.blogspot.com/2013/05/sejarah-singkat-hmi.html diakses tanggal 7 November 2013 pukul 12.48 WIB

Universitas Sumatera Utara

komitmen atas keislaman dan keindonesiaan. Jerih payah Lafran Pane dan 14 orang kawankawannya mahasiswa STI membuahkan hasil gemilang, HMI menjadi organisasi yang besar dan terkemuka. Pembentukan organisasi HMI saat itu juga dikarenakan adanya dorongan kepentingan yang lebih luas sebagai respon atas tuntutan perjuangan melawan penjajah Belanda, kesadaran yang mendalam atas kedudukan dan peranan mahasiswa sebagai kader bangsa yang dituntut tanggungjawabnya secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, dilihat dari segi politis, perkembangan komunisme mulai mengkhawatirkan dan semakin disadari hadirnya berbagai tantangan untuk mewujudkan masa depan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Bagi HMI tidak ada dikotomi antara keislaman dan keindonesiaan. Suasana kebatinanlah yang menjadi karakter HMI, sebagai organisasi kader umat dan kader bangsa. Sedangkan wawasan kemahasiswaan menunjukkan HMI adalah organisasi mahasiswa yang berorientasi pada ilmu pengetahuan. 32 Kalau sekarang anggota HMI mencapai ratusan ribu dan tersebar di seluruh Indonesia, tentu saja hal tersebut merupakan perkembangan yang luar biasa di mana saat pertama terbentuk anggota yang ada hanya berjumlah 15 orang. Pesatnya perkembangan HMI bagaimanapun tidak dapat dilepaskan dari keberhasilannya dalam menjawab aspirasi mahasiswa dan tantangan zaman. Dari kampus STI, dalam waktu singkat banyak mahasiswa dari BPT Gadjah Mada dan STT bergabung dan selanjutnya HMI memperoleh sambutan luas dari kalangan mahasiswa muslim di Yogyakarta dan sekitarnya. Dalam perkembangannya, pengaruh dan daya tarik HMI meluas ke luar Yogyakarta menjangkau Surakarta, Klaten Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya dan kota-kota lain yang mempunyai perguruan tinggi. Keberadaan HMI ternyata sejalan dengan tuntutan bangsa Indonesia yang sedang perang melawan Belanda. Dengan senantiasa belajar dan berjuang secara gigih membentuk anggota HMI yang tangguh. Dari berbagai dokumen organisasi seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP), Tafsir Azas, Tafsir Tujuan, Tafsir Independensi, karakteristik HMI mengandung prinsip-prinsip: Berazaskan Islam dan bersumber pada Al-Quran serta As Sunnah. Berwawaskan keislaman dan keindonesiaan atau kebangsaan dan kemahasiswaan. Bertujuan membina lima kualitas insan cita di dalam pribadi seorang mahasiswa yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan tugas 32

Solichin, op. cit. hlm. 4


kemanusiaan. Bersifat independen. Berstatus sebagai organisasi mahasiswa. Berfungsi sebagai organisasi kader. Berperan sebagai organisasi perjuangan. Bertugas sebagai sumber insan pemimpin bangsa. Berkedudukan sebagai organisasi modernis. 33 Secara hierarkis susunan pengurus HMI dapat dijabarkan sebagai berikut: PB HMI, Badko HMI, Cabang HMI, Korkom HMI dan Komisariat HMI. Badko bertugas untuk mengkoordinir beberapa cabang di dalam satu provinsi. Sedangkan Korkom (koordinator komisariat) dibentuk untuk membantu tugas cabang dalam mengkoordinasikan beberapa komisariat. Selain itu HMI juga memiliki badan-badan khusus, salah satunya adalah Korps HMI Wati. Badan khusus Korps HMI Wati (Kohati) yang bersifat otonom dibentuk tanggal 17 September 1966 di Surakarta. Pedoman Dasar Kohati yang mengatur berbagai ketentuan tentang Kohati bertahan hingga tahun 1997 dengan berbagai penyempurnaan sesuai dengan perkembangan internal dan eksternal HMI. Kohati sebagai badan khusus yang bekerja di bidang kewanitaan adalah aparat HMI yang tidak terpisahkan. Hingga sekarang Kohati tetap mempunyai hubungan organisatoris dengan HMI yang bersifat semi otonom. B. Sejarah Korps HMI Wati di Indonesia B.1 Kohati: Dari Departemen Keputrian Menjadi Semi Otonom Sebelum kelahiran Korps HMI Wati (Kohati), kegiatan HMI Wati dikelola oleh Departemen Keputrian yang merupakan salah satu bidang dalam struktur organisasi HMI. Ditilik dari sejarahnya kiprah kaum hawa di organisasi HMI melekat sejak kelahirannya. Bahwa di antara pendiri HMI pada 5 Februari 1947, terdapat dua orang perempuan, yaitu Maisyarah Hilal dan Siti Zainah. Dalam perkembangan selanjutnya muncullah Baroroh Baried, Tujimah dan Tedjaningsih. Sebelum Kohati resmi terbentuk secara nasional, HMI Wati di beberapa cabang HMI telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa dalam dinamika Angkatan 1966. Di HMI Cabang Jakarta, bersamaan dengan Konferensi Cabang, dalam Musyawarah Kerja Keputrian Cabang Jakarta Desember 1965, secara resmi dibentuk Korps HMI Wati. Tiga orang formaturnya adalah Hartini Hakim, Yulia Mulyati dan Fadhlah Barie. Dipilihnya nama “Korps” adalah karena pada saat tersebut tengah dibentuk berbagai korps dalam Angkatan Bersenjata sebagai wadah khusus perempuan. Karenanya di HMI harus pula ada Korps HMI Wati. 33

Ibid hlm.6


Tercetusnya kata “Cohati” dikatakan apabila “copilot” selalu berada di samping “pilot” maka “Cohati” berada di samping “hati” (HMIwan). 34 Sedangkan istilah “korps” digunakan untuk menghindari digunakannya istilah perhimpunan, aosiasi ataupun organisasi, karena tidak mungkin bisa hidup organisasi di dalam organisasi. Semangat mendirikan korps ini adalah karena ia memiliki jiwa korps, yakni jiwa kebersamaan dan persaudaraan plus. Sifatnya semi otonom karena menjadi bagian dari HMI, organisasi induknya. Pada kurun waktu yang hampir bersamaan, 1965 di Cabang Makassar, HMI Wati yang semula tergabung dalam seksi Keputrian Cabang mendirikan korps yang mereka namakan “Corps Keputrian” disingkat CK. Pembentukan ini atas gagasan peserta Training Keputrian Berdikari yang dilaksanakan HMI Cabang Makassar dengan 80 orang peserta. Kegiatan Korps Keputrian sudah sangat maju. Mereka berhasil melaksanakan Training Nasional Keputrian HMI yang dilaksanakan di Pulau Kayangan, Makasaar, pada Mei 1966. Mengamati inisiatif yang berkembang pada tingkat lokal ini, yaitu di sejumlah cabang-cabang HMI, maka pada 11 Juni 1966 PB HMI mengeluarkan Surat Keputusan 29319/A/Sek/1966 yang kelak merupakan cikal bakal dibentuknya Kohati di setiap cabang, komisariat dan rayon dengan status semiotonom. SK ditandatangani oleh Ketua Umum PB HMI Sulastomo dan Wakil Sekjen Nabhani Misbach. Instruksi ini disusul pada Juli 1966 dengan sebuah Pedoman Pelaksanaan yang ditandatangani oleh Munadjat Aminarto (Ketua), Jususf Sjakir (Sekjen) dan Anniswati Rochlan (Ketua Departemen Keputrian). Sebelum SK PB HMI diterima oleh cabang-cabang di samping cabang Jakarta dan Makassar, sejumlah cabang telah mendirikan Korps HMI Wati atau Korps Keputrian, di antaranya adalah Cabang Bogor (19 Februari 1966) dengan diketuai Ida Ismail, sedangkan Cabang Surabaya diketuai oleh Sri Subekti (Desember 1965). Adapun cabang-cabang lainnya baru melaksanakan pembentukan Kohati setelah SK PB HMI diterima. Sebagian lagi baru secara khusus mendirikan Kohati pada saat persiapan-persiapan menyusun delegasi ke Kongres VIII HMI.

34

M. Alfan Alfian. 2013. HMI 1963-1966 Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara. Jakarta: Kompas. hlm.133


B.2 Momentum Kelahiran Kohati Kohati secara resmi didirikan pada Munas I, bertepatan dengan Kongres VIII HMI di Solo 10-17 September 1966. Sebagai Presidium Munas adalah lima orang Ketua Badko, yaitu Nurhadidjah Lubis (Badko Sumut), Ny. Fauzi Anwar (Badko Sumsel), Ida Ismail (Badko Jabar), Nurhayati (Badko Jateng) dan Faizah Hasyim (Badko Intim). Munas pertama Kohati tersebut memutuskan nama Cohati, Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) Cohati, Program Kerja dan Rekomendasi Munas. Mukaddimah PD/PRT Kohati pada awal pendiriannya, 17 September 1966, mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, “Wanita adalah tiang negara, apabila baik wanitanya, baiklah negara, bila rusak wanitanya, rusaklah negara”. Hal inilah yang menjadi landasan utama mengapa kualitas dan peranan HMI Wati harus ditingkatkan dalam HMI. terkait dengan peningkatan Departemen Keputrian menjadi Korps yang berstatus semiotonom, maka dalam melaksanakan kegiatannya keluar HMI, Kohati seolah-olah sebuah organisasi mahasiswa Islam yang mewakili HMI pada kegiatan-kegiatan eksternal, khususnya bidang kewanitaan. Korps mempunyai struktur mulai dari tingkat PB, Badko, Cabang, Komisariat dan Rayon. Struktur Korps juga mengikuti struktur HMI. formulasi lengkap dari tujuan Kohati pada saat pendiriannya adalah, “Meningkatkan kualitas dan peranan HMI Wati dalam usaha untuk mencapai tujuan HMI pada umumnya dan bidang kewanitaan pada khususnya”. Pada saat sekarang ini, formulasi ini lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan atau empowerment. Latar belakang berdirinya Kohati adalah: Pertama, perjuangan HMI makin meningkat sesuai dengan gerakan perjuangan bangsa. Terutama pada masa peralihan dari masa Orde Lama menuju Orde Baru. Peningkatan kesadaran kaum wanita dan masyarakat pada umumnya untuk aktif dalam aspek kehidupan semakin besar. Oleh karena itu, dalam rangka pencapaian tujuan HMI yang lebih maksimal, dilakukanlah pembagian tugas yang lebih efektif. Manifestasi dari pembagian tugas tersebut ialah dikembangkannya lembaga-lembaga khusus, seperti LDMI, LAPMI dan sebagianya sesuai dengan kebutuhan anggota. Di sisi lain, kesadaran untuk lebih meningkatkan peranan dan aktifitas HMI Wati telah mendorong terbentuknya “COHATI” atau kemudian dalam ejaan baru KOHATI. Jika dikatakan HMI merupakan kader umat dan kader bangsa, dengan demikian HMI Wati turut serta bersamanya


menjadi kader wanita Islam. Untuk itu sudah sewajarnyalah jika HMI Wati melakukan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas dan peranannya dalam setiap gerak HMI. 35 Kedua, semula memang maksud didirikannya Kohati adalah pengerahan massa dalam KAP (Kesatuan Aksi Pengayangan) GESTAPU/PKI. Dalam bentuk Departemen Keputrian, paling-paling hanya tiga atau empat orang saja yang bersedia bekerja. Dengan adanya Korp Hmi Wati, maka banyak HMI Wati yang ambil bagian, sehingga dengan demikian lebih banyak kegiatan yang dilakukan dan lebih banyak HMI Wati yang belajar dari pengalaman di HMI. Dengan kata lain, pembinaan HMI Wati sebagai anggota HMI lebih riil. 36 Ketiga, yang mendorong didirikannya Kohati adalah karena dibentuknya berbagai korps dalam angkatan bersenjata sebagai wadah khusus perempuan, seperti Angkatan Laut punya KOWAL, Angkatan Darat punya KOWAD, Angkatan Udara punya KOWAU, Angkatan Kepolisian punya POLWAN maka HMI punya Kohati. Tujuan dari dibentuknya berbagai korps tersebut adalah untuk mengerahkan massa dalam menghadapi komunis. Gambaran sebenarnya yang mendorong berdirinya Kohati adalah untuk pembentukan kaderkader HMI Wati yang dapat membawakan aspirasi HMI dimanapun berada. Selain itu mengingat situasi sosial politik pada sekitar tahun 1966 menyebabkan timbulnya hasrat dan semangat dari seluruh unsur masyarakat yang ada untuk mempersatukan kekuatan dalam menumpas gerakan PKI waktu itu. PKI merupakan lawan ideologis HMI yang masuk melalui pintu gerakan perempuan (GERWANI). Upaya HMI untuk bersentuhan langsung pada gerakan keperempuanan membawa konsekuensi logis masuknya HMI ke kancah perjuangan gerakan perempuan, baik formal maupun informal. Sebagai langkah taktis untuk masuk ke wilayah perempuan akan lebih efektif bila HMI memiliki kelompok kepentingan (interestgroup) yang dapat diperhitungkan sebagai bagian langsung dari gerakan perempuan yang berbasis organisasi perempuan. 37 Pada Munas I tersebut, terpilih Anniswati Rochlan sebagai Ketua Umum Kohati PB/Ketua formatur didampingi Ida Ismail (Badko Jabar) dan Yulia Mulyati (Cabang Jakarta) masing-masing sebagai mede-formatur pembentukan Kohati PB. Pada Kepengurusan Kohati PB tersebut, Anniswati Rochlan menjadi ketua umum, Yulia Mulyati menjadi sekretaris umum dan Ida Ismail menjadi ketua bidang kader. 35

M. Alfan Alfian, op. cit. hlm.136 Muslimah Widya Insan Cita. 2012. Sejarah Kohati. https://idid.facebook.com/MuslimahWidyaInsanCita/posts/475466072503531 diakses tanggal ‎29 OKtober ‎2013 pukul 22.16 WIB 37 Ibid 36


Pada periode pertama Kohati PB ini, menurut Ida Nasution, Kohati berhasil menyusun sistem pengkaderan yang kemudian diterapkan secara nasional. 38 Pengkaderan Kohati yang diberi nama Up Grading Kohati dilaksanakan oleh Kohati Cabang, Badko dan pada tingkat nasional oleh Kohati PB. Kohati Cabang melaksanakan Up Grading II dan Kohati Badko dan Kohati PB melaksanakan Up Grading I. kedua tingkat pengkaderan ini diutamakan pada upaya pengayaan HMI Wati dalam soft skills untuk mengimbangi kemampuan hard skills yang didapat di ruang kuliah, sehingga pada saatnya seorang HMI Wati lengkap dibekali dengan kemampuan kepemimpinan, manajemen, komunikasi dan human relations yang mendukung profesionalisme dalam disiplin ilmu yang dipilihnya. Dijelaskan bahwa upaya pengayaan HMI Wati dalam setiap pembinaan dan pengkaderan berpegang pada slogan “Menjadi Sarjana yang Wanita dan Wanita yang Sarjana”. Artinya, sekalipun dia sarjana, dia tetap mempertahankan fitrah sebagai perempuan, dan sekalipun dia seorang perempuan, dalam seluruh kehidupannya dia menerapkan kompetensinya sebagai sarjana. Status semiotonom telah memberikan keleluasaan kepada Kohati untuk membawakan aspirasi HMI ke dalam organisasi-organisasi perempuan. Kohati merupakan perpanjangan tangan HMI dalam forum tersebut. Lahirnya Kohati dalam HMI telah menjadi bukti nyata bahwa dalam menghadapi isu keperempuanan, HMI telah mempunyai pandangan jauh ke depan. Jauh sebelum negara memformulasikan pemberdayaan perempuan sebagai program utama untuk peningkatan sumberdaya manusia, HMI sudah melaksanakannya sejak tahun 1966. Keputusan HMI untuk membentuk Kohati adalah suatu upaya empowerment, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas dan peranan perempuan di lingkungan HMI yang kelak hasilnya akan dirasakan di lingkungan kehidupan berbangsa. B.3 Tujuan Berdirinya Kohati Tujuan Kohati pada awal didirikannya sejalan dengan tujuan HMI pada saat itu, yaitu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan derajat rakyat Indonesia; mensyiarkan ajaran agama Islam. Namun tujuan Kohati pada saat itu lebih pada peningkatan kualitas dan kuantitas anggota HMI Wati dalam ikut serta melaksanakan citacita perjuangan bangsa. 39

38 39

M. Alfan Alfian, op. cit. hlm.137 Agussalim Sitompul, op. cit hlm. 14


Kualitas insan cita HMI merupakan dunia cita yang terwujud dalam HMI melalui pribadi seorang manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan tugas kerja kemanusiaan. Kualitas tersebut sebagaimana dalam pasal 4 Anggaran Dasar yaitu “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala”. 40 1. Kualitas insan akademis a. Berpendidikan tinggi, berpengetahuan luas, berpikir rasional, obyektif dan kritis. b. Memiliki kemampuan teoritis, mampu memformulasikan apa yang diketahui. Selalu berlaku dan menghadapi suasana sekelilingnya dengan kesadaran. c. Sanggup berdiri sendiri dengan lapang ilmu prengetahuan sesuai dengan ilmu pengetahuannya, baik secara teoritis maupun teknis dan sanggup bekerja secara alamiah yaitu secara bertahap. Teratur, mengarah pada tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan. 2. Kualitas insan pencipta; insan akademis pencipta a. Sanggup melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih dari yang sekedar ada dan bergairah besar untuk menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih baik dan bersikap dengan bertolak dari apa yang ada (yaitu Allah). Berjiwa penuh dengan gagasan-gagasan kemajuan, selalu mencari perbaikan dan pembaharuan. b. Bersifat independen dan terbuka, tidak isolative. Insan yang menyadari dengan sikap demikian, potensi kreatifnya dapat berkembang dan menentukan bentuk yang indah. c. Dengan memiliki

kemampuan akademis dia mampu melaksanakan tugas

kemanusiaan yang disemangati ajaran Islam. 3. Kualitas insan pengabdi; insan akademis, pencipta pengabdi a. Ikhlas dan sanggup berkarya demi kepentingan orang banyak atau sesama umat. b. Sadar membawa tugas insan pengabdi, bukan hanya membuat dirinya baik, tetapi juga mampu membuat lingkungan di sekelilingnya menjadi lebih baik.

40

Pasal 4 Bab III Hasil-hasil Ketetapan Kongres HMI XXVII di Depok


c. Insan akademis, pencipta dan pengabdi adalah yang bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dan ikhlas mengamalkan ilmunya untuk kepentingan sesamanya. 4. Kualitas insan yang bernafaskan Islam; insan akademis, pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam a. Islam yang telah menjiwai dan memberi pedoman pola pikir dan pola lakunya tanpa memakai merk Islam. Islam akan menjadi pedoman dalam berkarya dan mencipta sejalan dengan nilai-nilai universal Islam. Dengan demikian Islam telah menapaki dan menjiwai karyanya. b. Ajaran Islam telah berhasil membentuk unity personality dalam dirinya. Nafas Islam telah membentuk pribadinya yang utuh tercegah dari split personality, tidak pernah ada dilemma pada dirinya sebagai warga negara dan dirinya sebagai muslimah insan cita ini telah mengintegrasikan masalah suksesnya dalam pembangunan nasional bangsa ke dalam suksesnya perjuangan umat Islam Indonesia. 5. Kualitas insan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT a. Insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat makmur yang diridhoi Allah SWT. b. Berwatak sanggup memikul akibat-akibat dari perbuatannya, sadar bahwa menempuh jalan yang benar diperlukan adanya kesadaran moral. c. Spontan dalam menghadapi tugas, responsive dalam menghadapi persoalanpersoalan dan jauh dari sikap apatis. d. Rasa tanggung jawab, takwa kepada Allah SWT yang menggugah untuk mengambil peran aktif dalam suatu bidang dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. e. Korektif terhadap setiap langkah yang berlawanan dengan usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. f. Percaya pada diri sendiri dan sadar akan kedudukannya sebagai khalifah fil ard yang harus melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. 41

41

Memori Penjelasan Tentang Islam Sebagai Azas HMI. http://ltmi.files.wordpress.com/2007/02/memori_penjelasan.pdf diakses 12 November 2013 pukul 23.20 WIB


Pada pokoknya insan cita HMI merupakan man of future insan pelopor yaitu insan yang berpikiran luas dan berpandangan jauh, bersikap terbuka, terampil atau ahli dalam bidangnya, sadar apa yang menjadi cita-citanya dan tahu bagaimana mencari ilmu perjuangan untuk secara kooperatif bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan. Dalam rangka itu Kohati merumuskan tujuannya sebagai berikut : “Terbinanya Muslimah Yang Berkualitas Insan Cita”. Dengan rumusan tujuan ini, Kohati memposisikan dirinya sebagai bagian yang ingin mencapai tujuan HMI (mencapai lima kualitas insan cita) tetapi berspesialisasi pada pembinaan anggota HMI Wati untuk menjadi muslimah yang berkualitas insan cita. Untuk dapat menjalankan peranannya dengan baik, maka Kohati harus dapat membekali dirinya dengan meningkatkan kualitasnya sehingga anggota Kohati memiliki watak dan kepribadian yang teguh, kemampuan intelektual, kemampuan professional serta kemandirian dalam merespon dan mengantisipasi berbagai wacana keperempuanan yang berkembang dalam masyarakat. C. Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumatera Utara Secara hierarkis kepemimpinan tertinggi HMI berada di tangan Pengurus Besar HMI (PB HMI). Dalam melaksanakan aktifitasnya, PB dibantu oleh Badan Koordinator (Badko). Badko HMI dibentuk tahun 1963 bertugas sebagai pembantu Pengurus Besar. Badko HMI dibentuk untuk mengkoordinasi beberapa cabang, minimal mengkoordinasikan cabangcabang di satu provinsi. Masa jabatan Pengusrus Badko disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Besar. Formasi Pengurus Badko sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Badko mempunyai tugas dan wewenang, antara lain adalah: 42 a) Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan Pengurus Besar tentang berbagai masalah organisasi di wilayahnya. b) Mewakili Pengurus Besar menyelesaikan persoalan intern di wilayah koordinasinya tanpa meninggalkan keharusan konsultasi dengan Pengurus Besar. 42

Pasal 25 Bab V Hasil-hasil Ketetapan Kongres HMI XXVII di Depok


c) Melaksanakan segala ketetapan Musyawarah Daerah (MUSDA). d) Melaksanakan Sidang Pleno setiap semester. e) Membantu menyiapkan draft materi Kongres. f) Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Cabang dalam wilayah koordinasinya. g) Mewakili Pengurus Besar dalam melantik Cabang-cabang di wilayah koordinasinya. h) Meminta laporan perkembangan Cabang-cabang dalam wilayah koordinasinya. i) Menyampaikan laporan kerja Pengurus setiap semester kepada Pengurus Besar. j) Menyelenggarakan Musda selambat-lambatnya tiga bulan setelah Kongres. k) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musda. l) Menyelenggarakan LK III minimal 1 tahun sekali. Sebagaimana badan pembantu Pengurus Besar, Badan Koordinasi berfungsi di antaranya adalah sebagai koordinator yang melaksanakan dan mengembangkan kebijakan Pengurus Besar tentang berbagai masalah atau menyelesaikan persoalan-persoalan intern HMI di lingkungan koordinasinya. Hal yang lebih penting lagi adalah dimaksudkan untuk menyerasikan gerak langkah organisasi selaras dan sejalan dengan kebijakan PB yang berpedoman kepada ketetapan-ketetapan kongres sebagai instansi pengambilan keputusan tertinggi organisasi. 2.3.1 Struktur Organisasi Pengurus Badan Koordinasi Struktur organisasi Pengurus Badan Koordinasi sesuai dengan pembidangan dalam Program Kerja Nasional HMI, disesuaikan dengan pembidangan kerja dalam struktur PB kecuali bidang hubungan internasional yang hanya ada pada tingkat PB. a. Bidang Intern b. Bidang Ekstern c. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan d. Bidang Keuangan dan Perlengkapan e. Bidang Pemberdayaan Perempuan Struktur organisasi Pengurus Badko HMI diisi dengan personalia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan Pengurus Besar. Hal ini dikarenakan Badko seperti tercantum dalam Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga HMI. Oleh sebab itu, maka persyaratan minimal dapat menjadi Pengurus Badko HMI adalah anggota yang pernah menjadi Pengurus Komisariat dan Pengurus Cabang atau anggota yang berprestasi dan telah mengikuti LK II.


Badko Sumatera Utara pertama kali berdiri pada tahun 1965. Badko Sumut dibentuk untuk mengkoordinasikan cabang-cabang HMI yang berada dalam wilayah Sumatera Utara. Badko HMI Sumut menaungi delapan Cabang HMI, yaitu HMI Cabang Medan, HMI Cabang Binjai, HMI Cabang Langkat, HMI Cabang Kisaran Asahan, HMI Cabang Pematang Siantar, HMI Cabang Labuhan Batu, HMI Cabang Padang Sidempuan dan HMI Cabang Mandailing Natal. D. Perjalanan Kohati Badko HMI Sumatera Utara Seperti yang dilaporkan PB HMI bahwa perkembangan Kohati sangat cepat, karena HMI sebagai induknya sudah ada di berbagai cabang, yang membawahi komisariat, rayon di seluruh Indonesia. Pada usianya yang kedua setengah tahun, sejak didirikannya Kohati pada tahun 1966, Kohati berhasil membentuk 70 cabang dari 110 cabang HMI. Dari perkembangan ini, dibeberapa tempat terjadi konflik secara organisatoris disebabkan adanya penyempurnaan organ Kohati. Konflik antara Kohati dan HMI saat itu terjadi karena HMI kurang mampu mengelola organisasi dengan baik, sehingga Kohati terdorong kearah ekslusif. Akibatnya di beberapa cabang terjadi salah tindak dan salah pengertian, di mana HMI menganggap Kohati ingin melepaskan diri dari HMI, sementara Kohati sendiri seolah-olah seperti dilepaskan dari HMI. Ini semua terjadi karena kurangnya koordinasi HMI. 43 Untuk mengkoordinir cabang-cabang tersebut dibentuklah Badan Koordinasi HMI. Salah satu Badan Koordinasi yang dibentuk oleh HMI adalah Kohati Badko Sumatera Utara. Terbentuknya Kohati Badko ini adalah untuk mengkoordinir cabang-cabang HMI yang berada di daerah Sumatera Utara. Kohati Badko Sumut terbentuk pada tahun 1990. Berikut ini adalah sekilas tentang perjalanan Kohati Badko Sumut.

a. Periode 1990-1992 Berdasarkan hasil Musda Badko HMI Sumut pada tahun 1991 maka, terpilihlah Saudari Irmayani sebagai KOREG (koordinator Regional ). Pada saat FKK (forum Komunikasi Kohati) PB HMI, saudari Irmayani mengundurkan diri dan digantikan oleh saudari Ira Suryani yang pada saat sebelumnya menjabat sebagai sekum Kohati Badko HMI Sumut., dengan sekumnya saudari Ratna Lubis. Setelah 6 bulan kepengurusan saudari Ratna Lubis mengundurkan diri dan digantikan oleh saudari Masganti. 43 Agussalim Sitompul. 2002. Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI 1947-1997. Jakarta: Logos. hlm. 230


Berdasakan kebijakan amanah Musyawarah Nasional Kohati dan kebijakan Kohati PB HMI, periode ini mengorientasikan kerjanya pada dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Pada akhirnya gerakan Kohati pada periode ini tetap membawa tema “Terbinanya Muslimah Intelektual, Profesional yang memiliki watak dan kepribadian serta sadar dan menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Islaman. 1. Aspek Internal Suasana Kongres ke-18 di Jakarta yang penuh dengan perdebatan dalam mengkaji ulang keberadaan Kohati secara otomatis berpengaruh terhadap kerja-kerja Kohati di bidang Internal. Pada bidang internal periode ini secara kontinuitas melakukan kunjungan kerja ke Kohati cabang sekawasan. Kunjungan kerja yang dilakukan tidak hanya sebagai ritual saja, bahkan sampai pada pendekatan persuasif dilakukan untuk membangkitkan kinerja Kohati sekawasan pada saat itu. Disisi lain dalam pendelegasian tugas personil Kohati tidak dapat dilakukan secara maksimal mengingat sebagian besar pengurus Kohati pada saat itu dituntut untuk dapat menyelesaikan studi. Pada akhirnuya kerja-kerja Kohati hanya dilakukan oleh beberapa personil saja. 2. Aspek Eksternal Pada periode ini, Kohati melakukan kerjasama dengan Polda yang diwakili Bapak Husni Sopiandi, SH yang ketika itu menjabat sebagai Kadit Serse dalam melakukan advokasi terhadap kasus pemerkosaan terhadap S (bukan nama sebenarnya) sampai pada tingkat persidangan. Namun pada akhirnya kasus ini berlalu begitu saja. Hal ini disebabkan karena ketidakseriusan hukum mengusut kasus ini, serta personil Kohati yang pada saat itu tidak memungkinkan untuk dapat proaktif. Menjalin kerjasama dengan OKP dan organisasi perempuan Islam yang ada di Sumatera Utara serta UMNO (Malaysia) merupakan langkah berikutnya yang dilakukan Kohati Badko HMI Sumatera Utara ketika itu untuk mengembangkan wacana.

b. Periode 1992-1994 Berdasarkan hasil Muskoh-I Kohati Badko Sumatera Utara tahun 1992 maka, terpilihlah saudari Rugaya sebagai ketua umum Kohati dan Saudari Ade Irma Suryani sebagai sekum Kohati, serta saudari Nurhayani sebagai bendahara umum Kohati. Pada pertengahan kepengurusan Saudari Ade Irma Suryani mengundurkan diri dan digantikan oleh saudari Rahmadani Hidayatin.


Periode ini memfokuskan aktifitasnya pada bidang eksternal. 1. Aspek Internal Periode kepengurusan ini, Kohati melakukan kunjungan kerja ke Kohati cabang sekawasan seperti periode sebelumnya. Melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan wacana dan mengembangkan intelektualitas dalam rangka mewujudkan profesionalitas kader HMI-wati. 2. Aspek Eksternal Menjalin dan memperkuat jaringan kerja Kohati dengan lembaga-lembaga di tingkat wilayah. Hal ini terlihat pada saat kegiatan paket Desember dengan segudang kegiatan yang melibatkan organisasi perempuan selain Kohati.

c. Periode1994-1996 Pada saat Muskoh Kohati ke 2 pada tahun 1994 terpilihlah Saudari Yeni sebagai Ketua Umum Kohati badko HMI Sumatera Utara. Pada periode ini kepengurusan Kohati tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan pengunduran diri saudarai Yenni dengan mengirimkan surat ke Kohati PB HMI karena tidak bisa bekerjasama dengan ketua Badko HMI yang terpilih. Pada akhirnya tidak ada satu aktifitaspun yang dapat dilakukan Kohati pada periode ini, atau dengan kata lain dibekukan untuk sementara sampai terlaksananya Muskoh berikutnya. Kondisi ini jelas mempengaruhi perkembangan Kohati di tingkat cabang di kawasan Sumatera Utara. 44

d. Periode 1997-1999 Pada Muskoh ke 3 terpilihlah saudari Arbainun Afsah sebagai ketua umum Kohati Badko HMI Sumut dengan saudari Emi Triani sebagai sekretaris umum. Berpedoman hasilhasil musyawarah tersebut, kegiatan-kegiatan awal Kohati terutama ditekankan pada konsolidasi organisasi. Program kerja yang dilakukan tetap mengarahkan pada keputusan hasil Musyawarah Kohati ke-4 yang meliputi pembinaan HMI-wati dan pembinaan struktur, dimana pada tingkat pelaksanaannya masih dirasakan belum mencapai target yang diinginkan. Adapun aktivitas ekstern yang dilakukan masih sebatas pada tingkat partisipasi mengikuti dan menghadiri acara-acara undangan yang masuk. 45

44

Kohati HMI Sumut. 2006. Kohati Badko HMI Sumut 1994-1996. http://perempuankohati.blogspot.com/2006/05/kohatibadko-hmi-sumut-1994-1996.html diakses 29 Oktober 2013 pukul 22.34 WIB 45 Kohati HMI Sumut. 2006. Kohati Badko HMI Sumut 1997. http://perempuankohati.blogspot.com/2006/05/kohati-badkohmi-sumut-1997-1999.html diakses 29 Oktober 2013 pukul 22.40 WIB


Pada setiap perjalanan organisasi tidak terlepas pada faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor tersebut antara lain: •

Faktor Pendukung a. Tumbuhnya semangat dikalangan HMI-wati untuk meningkatkan kualitas dengan memacu diri bersama Kohati. b. Pengakuan akan eksistensi Kohati di dunia eksternal.

•

Faktor penghambat a. Kohati belum memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berkembang dan berkiprah baik di internal maupun eksternal. b. Tumbuh kecenderungan dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan dirinya melalui wadah-wadah profesi dan klub-klub kajian.

1. Aspek Internal Pada periode ini, peran internal Kohati Badko HMI Sumatera Utara diorientasikan pada masa konsolidasi, dan pada akhir periode ini Kohati Badko HMI Sumatera Utara mengadakan pengkajian ulang keberadaan Kohati. Diskusi-diskusi internal dalam upaya untuk mengembangkan wacana HMI-wati. 2. Aspek Eksternal Pada periode ini Kohati Badko HMI Sumatera Utara menjalin kerjasama dengan Badko HMI dalam kegiatan paket Desember dengan membagikan sembako di kawasan Medan Labuhan. Hal ini bertepatan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang benarbenar membutuhkan bantuan (krisis moneter). Pada periode ini kerjasama dengan organisasi wanita masih dalam tingkat partisipatif. Contoh pada kasus Ratna Dewi, kemudian pada kegiatan “pelatihan Advokasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia”. Hal ini membuktikan pengakuan akan keberadaan Kohati di tingkat eksternal sangatlah kurang. Pembentukan WCC (Women Crisis Center) , yang ditindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan diskusi. Sampai akhir kepengurusan pembentukan WCC tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. e.

Periode 1999-2001 Musyaswarah kohati ke 4 pada tahun 1999 di BLPP Pangkalan Masyhur Medan

menghantarkan Saaudari Siti Nurhidayah pada posisi ketua umum kohati dan saudari Siti Aisyah sebagai sekretaris umum Kohati badko HMI SUMUT periode 1999-2001 Perjalanan Kohati banyak mengalami dinamika aktivitas gerakan Kohati yang kurang partisipatif langsung pada dunia eksternal, dan adanya anggapan bahwa terdapatnya degradasi moral


dikalangan Kohati, maka perodesasi ini berjalan dengan tiga langkah kebijakan, yaitu: Pemantapan ke-Islaman, pengkaderan dan pergerakan. Pada periode ini kohati Badko HMI Sumut mencoba memberikan pemikiran tentang peletakan dasar kerangka pengembangan Kohati. Maksud dari peletakan dasar tersebut menempatkan satu pola pemikiran secara sitematis dan terarah untuk dijadikan landasan guna memapankan perangkat organisasi yang memberi peluang bagi pengembangan Kohati pada periode berikutnya, dan mewujudkan suatu konsepsi yang merangkum sosialisasi ide-ide cerdas berupa strategi pengembangan organisasi ke depan. Berdasarkan hasil Kongres ke-22 di Jambi yang merampingkan struktur kepengurusan Badko, maka secara otomatis berpengaruh pada ke-semiotonom-an Kohati Badko HMI pada struktur departemen di dalam kepengurusan badko. Namun pada Pleno I PB HMI berhasil dirombak dan kembali seperti struktur semula, sekaligus mengembalikan marwah Kohati. Langkah-langkah yang dilakukan Kohati peride ini diutamakan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul atas gugatan terhadap eksistensi Kohati Badko yang dinilai mengalami penurunan kulaitas dan kurang mampu mengantisipasi persoalan-persoalan eksternal. -

Upaya untuk kmengantisipasi persoalan penurunan kualitas diwujudkan dengan turut serta dalam diskusi-diskusi dengan OKP Islam, organisasi Perempuan di Sumatera Utara.

-

Mensosialisasikan sekaligus mengaplikasikan pedoman pergerakan Kohati, sekalipun belum terbentuk petunjuk pelaksanaan. Pedoman ini dimaksudkan untuk lebih mengarahkan pergerakan HMI-wati yang lebih sistematis dan kondusif. Hal ini sesuai dengan hasil Lokakarya Pedoman Dasar pengkaderan Kohati di Jakarta yang mengisyaratkan adanya integrasi dalam pembinaan anggota Kohati.

-

Upaya mengatasi kurang mampunya Kohati mengantisipasi persoalan-persoalan eksternal, Kohati melakukan diskusi-diskusi tentang persoalan yang berkembang baik dengan pengurus Kohati sendiri maupun dengan organisasi lain.

-

Periodsasi ini sama seperti periode sebelumnya dalam bidang internal Kohati, melakukan kunjungan kerja ke Kohati HMI cabang sekawasan, kunjungan yang dilakukan tidak hanya sebatas informasi kerja tetapi pendekatan persuasif juga dilakukan.

-

Dalam bidang eksternal Kohati masih dalam tataran partisipatif, menghadiri undangan yang ada dan mengadakan diskusi-diskusi menyangkut persoalan yang ada. Hal ini


disebabkan karena minimnya personil Kohati yang ada, hamper semua penguurus yang ada sudah bekerja sehingga sedikit sekali waktu untuk berorganisasi.

f.

Periode 2001-2002 Kohati Badko HMI Sumut mengalami imbas dari konflik di HMI setingkatnya. Ketua

Umum Robert IHA mengundurkan diri dari jabatan. Kemudian digantikan oleh Siti Nurhidayah yang saat itu menjabat menjadi Ketua Kohati. Hal ini mengakibatkan kekosongan jabatan di Kohati Badko HMI Sumut. Siti Nurhidayah kemudian digantikan oleh Siti Aisyah, dan Tengku Ratna Soraya sebagai Sekretaris Umum. Periode yang singkat ini lebih berkonsentrasi pada regenerasi Kohati Badko berikutnya.

g.

Periode 2002-2004 Musda ke 5 dilaksanakan di Panyabungan Madina. Terpilih Saudari Yuyun Anggraini

Harahap dan Ida Syafrida sebagai sekretaris umum. Periode ini secara internal aktif dalam kunjungan-kunjungan ke Kohati cabang daerah di sekawasan Sumatera utara. Ada 5 Kohati cabang pada periode ini yaitu: 1. Kohati HMI cabang Medan 2. Kohati HMI cabang Siantar- Simalungun 3. Kohati HMI cabang Kisaran-Asahan 4. Kohati HMI cabang P.Sidimpuan 5. Kohati Hmi cabang Binjai. Dinamika internal hampir terjadi di semua cabang daerah. Salah satunya adalah dinamika dibubarkannya Kohati HMI cabang Binjai dalam Musyawarah Kohati Cabang. Namun pada saat kongres, hal ini tidak disampaikan karena kepentingan politis. Menjelang Musda, Kohati HMI cabang Binjai terbentuk kembali. Dan menggunakan hak pilihnya. Perodesasi ini kegiatan ekstenal adalah mengadakan pelatihan bimbingan penyuluhan Narkoba dan Kesehatan Reproduksi. Bekerjasama dengan Centra Mitra Remaja. Target Kegiatan ini adalah adanya pendampingan Kohati secara rutin kepada Remaja Mesjid sekawasan Medan (khususnya) dalam melakukan pencegahan Narkoba dan pendidikan reproduksi. Kegiatan ini tidak berlanjut sampai ke Remaja Mesjid, karena komitment peserta yang rendah. Secara Internal, Kohati badko periode ini merumuskan buku Panduan Up Grading Kohati. Buku ini sangat efektif dalam sinergisitas pemahaman kader di sekawasan Sumatera Utara.


h.

Periode 2004-2006 Musda ke 6 dilakukan di Rantau Prapat, Labuhan Batu. Terpilih Peranita Sagala

sebagai Ketua Umum dan Nurmaulina Lubis sebagai sekretaris umum. Keduanya pernah menjabat sebagai ketua bidang eksternal dan bidang Internal di kepengurusan periode sebelumnya. Kebijakan umum perdiosesasi ini dirumuskan dalam 3 hal yaitu: 1. Reorientasi pembinaan HMI-wati menuju KOHATI sebagai organisasi pergerakan perempuan yang intelektual, profesional dan mandiri berlandaskan Al- Quran dan Sunnah. 2. Memperkokoh koordinasi lembaga Kohati Badko HMI Sumut 3. Mempertegas eksistensi KOHATI dalam menyikapi persoalan perempuan di wilayah Sumatera Utara Dalam perjalanan kepengurusan, Periode ini, Kohati di perluas di 3 cabang daerah. Yaitu: 1. Kohati HMI cabang Langkat 2. Kohati HMI Cabang Persiapan Labuhan Batu 3. Kohati HMI Cabang Persiapan Madina Setelah melakukan pemetaan kondisi cabang di daerah, disadari bahwa permasalahan utama lembaga Kohati adalah lemahnya wawasan tentang Kohati, dan rendahnya jumlah kader yang mengikuti training formal kohati (LKK). Periode ini memfokuskan pelaksanaan LKK oleh cabang selain HMI cabang Medan, dan terlaksana di HMI cabang Langkat untuk tingkat Regional Sumatera Utara. Periode ini, panduan upgrading Kohati di sempurnakan kembali. Dirumuskan juga Modul Materi ke-Kohatian untuk disampaikan di LK-I. Buku Sejarah Kohati kembali dirintis untuk lebih disempurnakan. Secara eksternal Kohati aktif mewarnai berbagai kegiatan keperempuanan, melaksanakan pelatihan yang bersifat lifeskill bagi perempuan. Dalam perkembangan isu keperempuanan di Sumatera Utara, Kohati memiliki tempat yang diakui oleh sesama jaringan perempuan. D.1 Tugas dan Wewenang Kohati Badko Adapun yang menjadi tugas dan wewenang dari Kohati Badan Koordinasi, seperti yang tertulis dalam Pedoman Dasar Kohati Pasal 18 adalah sebagai berikut: a. Kohati Badko HMI adalah unsur perpanjangan tangan Kohati PB HMI yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan Kohati HMI Cabang di wilayah koordinasinya.


b. Kohati Badko HMI bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah Kohati Badko HMI dan menyampaikan laporan kepada Musda Badko serta menyampaikan tembusan laporan kepada Kohati PB HMI. c. Kohati Badko HMI menyampaikan laporan informasi kerja minimal enam bulan sekali kepada Kohati PB HMI. d. Kohati Badko HMI adalah penanggungjawab masalah Kohati dan wacana serta dinamika gerakan keperempuanan di tingkat regional. D.2 Struktur Kekuasaan Kohati Dalam Pedoman Dasar Kohati dijelaskan bahwa Musyawarah Kohati adalah instansi pengambilan keputusan tertinggi di Kohati. Musyawarah Kohati merupakan forum laporan pertanggungjawaban pengurus, perumusan program kerja Kohati dan memilih serta menetapkan formateur/ketua umum dan dua mide formateur. 46 Musyawarah Kohati harus berangkaian dengan Kongres/Konfercab/Rapat Anggota Komisariat. Musyawarah Kohati tersebut bisa dilaksanakan sebelum, bersamaan atau sesudahnya. Tata tertib Musyawarah Kohati diatur tersendiri dalam Pedoman Dasar Kohati. Di tingkat daerah diselenggarakan Musyawarah Daerah Kohati Badko dalam rangkaian Musyawarah Daerah Badko HMI. Peserta Musyawarah Daerah Kohati terdiri dari: utusan adalah Pengurus Kohati HMI Cabang Penuh; dan peninjau adalah seluruh Pengurus Kohati Badko HMI, satu orang Pengurus Kohati HMI Cabang Persiapan dan Bidang Pemberdayaan Perempuan di wilayah koordinasinya. Dalam Musda Kohati terdapat dua jenis persidangan, yaitu Sidang Paripurna dan Sidang Komisi. Musda Kohati varu dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta utusan (Cabang Penuh) yang disesuaikan dengan Pasal 13 Ayat g ART HMI tentang tata tertib Kongres. Fungsi dan wewenang diselenggarakannya Musyawarah Daerah Kohati adalah: 1. Untuk membahas laporan kerja Pengurus Kohati Badko HMI selama satu periode kepengurusan 2. Menyatakan Demisioner Pengurus Kohati Badko HMI selama satu periode kepengurusan serta memilih dan menetapkan Formateur dan Mide Formateur Kohati Badko HMI selama satu periode kepengurusan

46

Pasal 8 Bab II A Pedoman Dasar Kohati


3. Membahas dan menetapkan program kerja internal dan eksternal serta rekomendasi hasil-hasil Musyawarah Daerah (Musda) Kohati Badko HMI. Untuk pengambilan keputusan, setiap keputusan Kohati dilakukan secara musyawarah dengan tata susunan tingkat instansi pengambilan keputusannya adalah rapat pleno, rapat harian dan rapat

presidium.

Untuk

penyusunan

rencana

kerja

dan

operasional

diselenggarakan rapat bidang dan rapat kerja. Dalam Musyawarah Kohati juga disampaikan informasi tentang kerja/program kerja selama satu periode serta perumusan program kerja. Program Kerja Daerah (PDK) Kohati mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai berikut: (1) PDK Kohati berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan program pengkaderan Kohati selama periode kepengurusan. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan masukan terhadap pembinaan Kohati sehingga tercipata suatu pola pengembangan wawasan yang merata. (2) Untuk memotifasi kader HMI Wati untuk terlibat aktif pada setiap jenjang pembinaan Kohati dan pengkaderan HMI. (3) PDK Kohati merupakan dasar dan pedoman bagi setiap tingkatan Kohati dalam penyusunan program kerjanya. (4) Program Kerja Daerah berfungsi sebagai koordinasi dan control terhadap penjabaran kerja yang menjadi tanggung jawab Kohati Badko HMI Sumut dan didelegasikan kepada Kohati Cabang. D.3 Struktur Kepengurusan Kohati Badko Sumut


Gambar 2.1 Struktur Kepengurusan Kohati Badko Sumut

Ketua Umum

Ketua Bidang

Ketua Bidang

Wasekum Bid. Internal

Wasekum Bid. Eksternal

Dept. Hubungan Antar Lembaga

Dept. Pendidikan

Sekretaris Umum

Bendahara Umum

Wakil Bendahara Umum

Dept. Infokom

Dept. Kajian Keperempuan

KETERANGAN : Garis Intruksi: Garis Koordinasi:

Sumber: Rizky Emeliya (Ketua Umum Kohati Badko HMI Sumatera Utara periode 20142016)


Berikut ini adalah pedoman kerja (job description) pengurus Kohati: 1. Ketua Umum adalah penanggung jawab dan koordinator umum dalam menjalankan tugas-tugas intern dan ekstern organisasi yang bersifat umum pada tingkat nasional maupun internasional. 2. Ketua Bidang Intern adalah penanggung jawab dan koordinator seluruh pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas intern. 3. Ketua Bidang Ekstern adalah penanggung jawab dan koordinator seluruh pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas ekstern. 4. Sekretaris Umum adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang data dan pustaka, penerangan serta hubungan dengan pihak ekstern di tingkat nasional maupun internasional. 5. Sekretaris Bidang Intern bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan bidang intern dan membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 6. Sekretaris Bidang Ekstern bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan bidang ekstern dan membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 7. Bendahara Umum adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan di bidang keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat nasional. 8. Wakil Bendahara Umum bertugas atas nama bendahara umum dalam pengadaan peralatan administrasi, keuangan dan perlengkapan organisasi serta pencarian sumber dana organisasi di tingkat nasional. 9. Departemen Pendidikan dan Pelatihan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pendidikan. 10. Departemen Kajian Keperempuanan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengembangan sumber daya perempuan. 11. Departemen Hubungan Antar Lembaga bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang hubungan lembaga di tingkat nasional. 12. Departemen Infokom bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan teknik komunikasi di berbagai media informasi dalam rangka sosialisasi HMI baik nasional atau lokal.


BAB II. HMI SUMATERA UTARA

Recommend Documents