BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINANDALAM PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINANDALAM PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA A. Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk didalamnya manusiadanperilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan

manusia serta

mahluk hidup lainnya. 63 Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (sosial control) dengan peran agent of stability, tetapi terlebih menonjol bagi sarana pembangunan (a tool of social engineering) dengan peran sebagai agent of development atau agent of change. 64 Pembangunan dan lingkungan pada dasarnya merupakan dua hal yang sangat berbeda secara berlawanan. Disatu sisi pembangunan menuntut perubahan yang lebih baik untuk kesejahteraan manusia, sedangkan lingkungan yang terdiri dari sumber daya lama dan ekosistem sifat yang terbatas disamping juga menuntut pelestarian fungsinya. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan terencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini disadari karena upaya untuk memwujudkan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

63

Mohammah Taufik Makaro. Aspek-Aspek Hukum Lingkungan. (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm, 6. 64 Siti Sundari Rangkuti, Op cit. hlm. 1-2.

Universitas Sumatera Utara

Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebaliknya setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup, termasuk mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan hidup. Hak dan kewajiban ini dapat terlaksana dengan baik kalau subjek pendukung hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut berarti pula bahwa hak dan kewajiban itu dapat terlaksana dengan baik kalau subjek pendukung hak dan kewajiban itu mempunyai hak akses terhadap data dan informasi mengenai keadaan dan kondisi lingkungan hidup. 65 Subjek hukum yang berada di pemerintahan mempunyai peran yang sangat strategis yaitu mengeluarkan kebijakan dan mengawasinya. Subjek hukum yang bergerak di sektor dunia usaha berperan langsung untuk mencemari atau tidak mencemari lingkungan hidup. Subjek hukum yang bergerak di sektor pendidikan mempunyai peran penting untuk jangka panjang karena akan membentuk manusia yang seutuhnya agar mempunyai wawasan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan suatu bentuk pengaturan dan hukum yang tegas. Dalam sistem hukum Indonesia sebelum berlakunya UU-PPLH 2009 terdapat berbagai jenis izin yang dapat dikategorikan sebagai perizinan di bidang pengelolaan lingkungan atas dasar kriteria bahwa izin-izin tersebut dimaksudkan atau berfungsi untuk pencegahan pencemaran atau gangguan lingkungan, pencegahan perusakan lingkungan akibat pengambilan sumber daya alam dan penataan ruang. Penataan ruang merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan. Izin-izin tersebut adalah izin Hinder Ordonansi, Izin Usaha, Izin Pembuangan Air 65

Niniek Suparni, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 111.


Limbah dan Izin Dumping dan Izin Pengoperasian Instalasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan. Izin-izin ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda. 66 Berlakunya beberapa izin terhadap sebuah kegiatan usaha dapat menjadi celah yang menghambat penegakan hukum lingkungan. Contoh terkenal adalah kasus PT. SM di Medan yang diduga telah mencemari sungai. Walikota Medan memberi sanksi dengan mencabut izin HO PT SM, tetapi PT SM berargumentasi bahwa ia tetap sah beroperasi karena masih memiliki izin usaha industri. Untuk itu diperlukan pembaruan perizinan bidang lingkungan dengan mengintegrasikan beberapa izin yang terkait dengan pengelolaan lingkungan secara terpadu. 67 Secara akademik, konsep izin lingkungan terpadu dapat dilihat dari dua aspek, pertama, terkait dengan pemberian kewenangan penerbitan izin kepada satu institusi saja sehingga tidak lagi terbagi atas dua atau lebih institusi. Aspek kedua terkait dengan pertanyaan terhadap jenis kegiatan usaha apa izin lingkungan itu diberlakukan, apakah diberlakukan atas kegiatan-kegiatan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup saja (brown issues) atau juga terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. 68 Pasal 1 angka 2 UU-PPLH menyatakan: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Mencermati 66

Takdir Rahmadi. Op cit, hlm, 106. Ibid, hlm, 108. 68 Ibid. hlm, 108. 67


konsep tersebut, ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada polusi dan pencemaran saja, namun juga terkait pada pengelolaan sumber alam seperti pertambangan dan kehutanan. Hal ini tentu berkonsekuensi pada ruang lingkup sistem perizinan bidang lingkungan hidup. Terkait dengan aspek substansi, perizinan terpadu bidang lingkungan hidup merupakan suatu sistem perizinan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan ruang beserta isinya. Dalam penjelasan UU-PPLH Pasal 2 huruf d tentang pengertian dari asas keterpaduan: Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup berkaitan dengan aspek substansi yaitu sesuai dengan makna lingkungan hidup, maupun aspek administrasi yaitu mekanisme, persyaratan, waktu, dan biaya. Selain itu perizinan terpadu bidang lingkungan hidup sebagai suatu sistem, sesuai dengan UU-PPLH harus didasarkan dengan kajian lingkungan hidup strategis, rencana tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan Amdal atau UKL-UPL. Izin bidang lingkungan hidup harus dilakukan secara terpadu. Ketentuan mengenai sistem perizinan dalam UU-PPLH diatur tentang keterkaitan hubungan antara izin lingkungan hidup dengan izin usaha atau kegiatan yang diatur dalam Pasal 36-41 UU-PPLH. Untuk memperoleh izin usaha diperlukan Amdal atau UKL-UPL dan izin lingkungan.


Mencermati konsep-konsep diatas, secara substansi ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada persoalan polusi, pencemaran, namun juga terkait dengan pengelolaan sumber daya alam seperti, kehutanan, pertambangan yang harus diintegrasikan perizinannnya. Berdasarkan Pasal 123 UU-PPLH dinyatakan: “Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan”. Pembangunan sistem perizinan terpadu dibidang lingkungan hidup merupakan tuntutan ditengah kepentingan meningkatnya kepentingan investasi dan penurunan kualitas pelestarian fungsi lingkungan hidup. Karena selama ini izin lingkungan hanya sebagai pelengkap izin usaha. Jika izin sudah diperoleh, izin lingkungan hanya menjadi sebuah dokumen yang tidak dapat digunakan. Walaupun perusahaan melanggar izin lingkungan, izin usaha/kegiatan tidak dapat diganggu gugat. Padahal izin usaha atau kegiatan dapat dibatalkan jika terbukti melanggar norma lingkungan hidup. Pengaturan tentang pernerbitan izin di bidang lingkungan hidup Provinsi Sumatera terdapat dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara dalam Pasal 2 dinyatakan: 1. BPPTSU diberi kewenangan dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen Bidang, Jenis Perijinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini; 2. Kewenangan Penandatangan dokumen Bidang, Jenis Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis


sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; 3. Jenis Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan perkembangan dan kemampuan BPPTSU mengelola semua jenis Perijinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur; 4. Jenis Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini ditandatangani oleh Gubernur, namun proses perijinannya dilaksanakan oleh BPPTSU; 5. BPPTSU wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat Jadi BPPTSU memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hakhak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan yang

disediakan

oleh

penyelenggara

pelayanan

perizinan

yang

proses

pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. Untuk kegiatan perizinan di bidang lingkungan hidup, BPPTSU memiliki kewenangan menerbitkan izin bidang lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut izin lingkungan berdasarkan Lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara angka 4 dinyatakan: “Perizinan bidang lingkungan hidup yaitu: Izin lingkungan dan Izin pembuangan air limbah ke laut” 1. Izin Lingkungan Dalam negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk


mengendalikan tingkah laku warga. Menurut Spelt dan Ten Berge, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Sementara itu Ridwan HR, dengan merangkum serangkaian pendapat para sarjana menyimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa

konkret

menurut

prosedur

dan

persyaratan

tertentu.

Dengan

mendasarkan pengertian seperti itu, maka unsur dalam perizinan meliputi instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, prosedur dan persyaratan. Sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka izin dapat

digunakan

untuk

tujuan-tujuan

tertentu

berupa

keinginan

untuk

mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu, mencega bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi obyek-obyek tertentu, hendak membagi bendabenda yang sedikit, dan juga dapat ditujukan untuk pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas tertentu 69 Seperti diketahui dari luas wilayah yang begitu besar, jumlah penduduk yang banyak, maka pemekaran daerah dilakukan. Sebagai konsekuensi dari asas desentralisasi, maka berbagai urusan pemerintahan diserahkan ke daerah menjadi urusan daerah. Penyerahan kewenangan dalam kerangka desentralisasi tersebut dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan efisiensi dan efektivitas penanganan masalah, optimalisasi peran lokal, sekaligus akomodasi terhadap keanekaragaman daerah. Dengan kenyataan yang demikian maka penanganan terhadap masalah

69

N.M Spelt da J.B.J.M Ten Berge, disunting Philippus M.Hadjon, Op cit, hlm. 4-5.


perizinan pun juga menjadi salah satu yang didistribusi, tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat akan tetapi juga menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, pemerintah yang sedang membangun memiliki beberapa fungsi yakni: 70 memimpin warga masyarakat (leading), mengemudikan pemerintahan (governing), memberi petunjuk (instructing), menghimpun potensi (gathering), menggerakkan potensi (actuating),

memberikan

arah

(directing),

mengkoordinasi

kegiatan

(coordinating), memberi kesempatan dan kemudahan (facilitating), memantau dan menilai

(evaluating),

(supporting),

membina

mengawasi

(controlling),

(developing),

melayani

menunjang/mendukung (servicing),

mendorong

(motivating) dan melindungi (protecting). Dalam

rangka

pencapaian

tujuan

tersebut

pemerintah

membuat

perencanaan (het plan) baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Perencanaan yang dibuat oleh pemerintah tersebut seringkali digunakan sebagai pedoman bagi kegiatan masyarakat maupun pemerintah sendiri. Instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan masyarakat seperti itu antara lain menggunakan sarana perizinan. Melalui izin dapat pula pemerintah mengendalikan dan mengontrol kegiatan masyarakat. Hal seperti itu misalnya nampak dalam hal anggota masyarakat sebagai pemegang izin diwajibkan untuk mendaftar ulang ataupun mengajukan perpanjangan izinnya untuk setiap periode tertentu. Dalam hal seperti itu setiap kali pendaftaran ulang atau perpanjangan dilakukan, maka akan dilihat 70

Ateng Syafrudin, Butir-butir Bahan Telaahan Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Untuk Indonesia, dalam Paulus Efendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. (Bandung: Citra Aditya Bhakti), 1994.hlm. 64.


pula dampak dari kegiatan yang diizinkan. Apabila kegiatan itu memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya maupun bagi pemerintah sendiri, atau setidak-tidaknya tidak menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi pihak lain, maka perpanjangan atau pendaftaran dapat dilayani. Hal tersebut penting untuk diperhatikan, mengingat dalam hukum ekonomi, asas pengawasan publik dan asas campur tangan terhadap kegiatan ekonomi merupakan bagian dari asas utama dari hukum ekonomi. Izin dapat dipandang sebagai perdoman dan sekaligus jaminan bagi kegiatan usaha mereka. Masalah perizinan dewasa ini sering dikeluhkan oleh masyarakat luas. Tak jarang terdengar keluhan para investor yang mengatakan rumit dan panjangnya proses pengurusan perizinan. Hal yang seperti itu tentu perlu diantisipasi antara lain dengan mengadakan koordinasi dengan instansiinstansi terkait, sehingga birokrasi-birokrasi yang tidak begitu penting dapat ditiadakan untuk kemudian disatukan dalam bagian lainnya. Memang ada yang memandang izin sebenarnya dapat dikatakan sebagai sebuah insentif bagi kegiatan usaha, di mana dengan adanya berbagai kemudahan untuk pengurusan perizinan maka akan memberikan rangsangan bagi pengusaha untuk memulai investasi. Akan tetapi sebenarnya mengenai insentif itu sendiri tidak selamanya mendesak bagi dunia usaha. Mereka yang berpandangan bahwa insentif bagi dunia usaha tidak selamanya diperlukan, melihat bahwa di dalam setiap usahawan selalu sudah tertanam sifat jiwa usaha (entrepeneurship). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang


dalam bidang pengaturan ,yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatna, individual dan konkret, ketetapan merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. 71Membicarakan pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang rnenurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin. terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut. Tujuan pemberian izin tersebut adalah dalam rangka untuk menjaga agar jangan terjadi tugas secara liar atau tugas dokter secara liar, sebab dokter yang bertugas tanpa izin adalah merupakan praktek dokter secara liar, sebab tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang. Atau dengan kata lain untuk menghindari dari berbagai kemungkinan yang akan terjadi yang dapat menimbulkan keresahan kepada masyarakat atau dapat merugikan kepentingan orang lain dengan tanpa hak atau secara tidak sah yang ditetapkan berdasakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, izin (vergunning) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang.

Pada

umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin...(melakukan)... dan seterusnya.” Selanjutnya, larangan tersebut diikuti

71

Adrian Sutedi, Op cit, hlm. 179-180.


dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk mendapat izin, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan. 72 Menurut W. F Prins bahwa istilah izin adalah tepat kiranya untuk maksud memberikan dispensasi (bebas syarat) dan sebuah larangan, dan pemakaiannya pun adalah dalam pengertian itu juga. Akan tetapi, sebetulnya izin itu diberikan biasanya karena ada peraturan yang berbunyi “dilarang untuk..., tidak dengan izin” atau bentuk lain yang dimaksud sama seperti itu. 73 Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi : "Dilarang tanpa izin memasuki areal/lokasi ini". Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabatpejabat administrasi negara yang bersangkutan. Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Bachsan Mustafa : "Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga mernperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan

72

Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),

hlm. 94. 73

Adrian Sutedi, Op.cit., hlm. 169.


untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankanperbuatan tersebut bersifat suatu izin (verguning)". 74 Izin tidak sama dengan pembiaran, kalau ada suatu aktivitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparatur yang berwenang, pembiaran seperti ini bukan berarti diizinkan. Dapat dikatakan izin harus ada keputusan konstitutif dari aparatur yang berwenang menerbitkan izin. Jadi izin adalah merupakan ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, atau peraturan yang berlaku untuk itu. Sedangkan bentuk izin adalah : a. Secara tertulis Bentuk izin secara tertulis rnerupakan suatu bentuk perizinan yang diberikan olehpemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penuangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut. b.

Dengan Lisan. Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalarn hal pengeluaran pendapat

di muka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata. 74

Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Athninistrasi Negara Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 80.


Untuk masalah perizinan sendiri kiranya cukup apabila birokrasi pengurusannya tidak terlalu panjang, dan sekaligus dapat digunakan sebagia pegangan sehingga ada kepastian usaha. Izin yang telah dipegang itu diharapkan dapat digunakan sebagai senjata (pengaman) apabila ada rintangan usaha berkait dengan berbagai hal, misalnya tuntutan dari pemerintah daerah, klaim pihak ke-3 dan sebagainya. Dengan demikian dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin dituntut adanya tanggungjawab khususnya terhadap keputusan berupa izin yang telah dikeluarkannya. Pemegang izin baru dapat dituntut apabila melakukan pelanggaran dan penyimpanan dalam kegiatannya tidak seperti yang diizinkan. Izin tidak begitu saja mudahnya untuk dicabut, kecuali ada pelanggaran dalam penggunaannya. Untuk itu dalam proses penerbitan izin, senantiasa aparatur pemerintah yang menangani permohonan, mesti harus hati-hati dan cermat. Selain pengertian izin yang diberikan oleh beberapa sarjana tersebut di atas, ada pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, misalnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. 75 75

Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hlm. 8.


Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. Pengelolaan lingkungan hanya dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, apabila administratif pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administrative untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan terpadu bidang lingkungan hidup. Namum, bukan berarti dengan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah/Daerah dapat memberikan izin sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan aspek lain. Inilah yang seringkali terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah dengan kalangan akademisi atau aktivis lingkungan. Pemerintah disatu sisi memandang, izin sebagai instrumen peningkatan investasi untuk pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu harus dipermudah, pertimbangan perlindungan fungsi lingkungan hidup pun terabaikan. Dalam UUPPLH terdapat dua jenis izin, yakni pertama, dalam Pasal 1 butir 35 UUPPLH, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Kedua, dalam Pasal 1 butir 36 UUPPLH, izin usahadan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-


UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha/atau Kegiatan. Izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan.Untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan.Untuk mendapatkan izin lingkungan orang atau badan hukum harus memenuhi syaratsyarat dan menempuh prosedur administrasi. Izin Lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: 76 a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.Oleh karena itu sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Selain itu fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi

sebagai

instrumen

untuk

menanggulangi

masalah

lingkungan

disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan yang timbul dari aktivitas usahanya.

76

Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan


Pasal 36 ayat 4 UUPPLH berbunyi : “Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri,gubernur, atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya”. Di Provinsi Sumatera Utara Kewenangan penerbitan izin lingkungan dilimpahkan oleh Gubernur Sumatera Utara kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan PelayananPerizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara dalam lampiran I butir 4 tentang perizinan bidang lingkungan hidup yaitu izin lingkungan dan izin pembuangan air limbah ke laut. Tujuan utama Izin Lingkungan: menetapkan tingkat kinerja yang diperlukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang diikat secara hukum (legally binding commitment and performance) agar tetap memenuhi baku mutu lingkungan dan kriteria kerusakan lingkungan dalam upaya untuk melindungi lingkungan dan kesehatan manusia. Tujuan lain diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan. 2. Proses Perizinan Proses/prosedure adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui baik oleh organ Negara/Tata UsahaNegara/Administrasi Negara maupun oleh warga Masyarakat sebelum beschikking/keputusan dikeluarkan.


Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masingmasing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan 77 Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin. Masih sangat sering dijumpai praktik-praktik yang tercela dalam proses perizinan seperti suap dan sebagainya. Disamping itu, masalah perilaku juga menjadi persoalan manakala prinsip Good Governance dituntut untuk dilakukan dalam pelayanan perizinan. Sebab, masih jarang ditemui aparatur pelayanan yang memiliki sikapprofesionalisme dan mengedepankan prinsip costumer relationship manakala berhubungan dengan pihak yang diberi layanan.Inti dari regulasi dan deregulasi proses perizinan adalah pada tata cara dan prosedur perizinan. Untuk itu, isu regulasi dan deregulasi haruslah memenuhi nilai-nilai berikut: sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antar pihak yang melayanidengan yang dilayani, memiliki prosedur operasional standar, wajib dikomunikasikan secara luas. Disebutkan bahwa izin

77

Adrian Sutedi, Op.cit., hlm. 185.


merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkrit dan individual. Peristiwa konkrit artinya yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkrit ini beragam, izinpun juga beragam. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses penyelesaian perizinan yang dilakukan oleh aparat/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan. 78 Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi sebagai pengarah, atau untuk mengemudikan tingkah laku warga. Perizinan juga dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Izin dikeluarkan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan

78

Ibid


dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai tujuan yang konkrit. Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat. 79 Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. 80 Ketentuan-ketentuan adalah syarat-syarat yang menjadi dasar bagi organ pemerintahan dalam pemberikan izin. Fakta bahwa dalam banyak hal, izin dikaitkan dengan syarat-syarat berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan sebagai salah satu instrumen (pengendalian) penguasa. 81 Pekerjaan pemberian izin oleh pemerintah pada dasarnya merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi 1 (satu) yang dilakukan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi pemerintahan yang mengeluarkan izin tersebut. Sehingga membicarakan ketentuan-ketentuan mengenai masalah perizinan amat luas sekalanya karena beranekaragamnya jenis izin yang dikeluarkan sesuai dengan kedudukan masing-masing instansi pemerintahan itu sendiri. 79

Ibid Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan, (Yogyakarta : Liberty, 1984), hlm. 97. 81 N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, op. cit., hlm. 6-7. 80


Ketentuan ketentuan mengenai masalah perizinan tersebut merupakan pekerjaan pemerintah dalam bentuk nyata (konkret) yang diwujudkan dalarn perbuatan mengeluarkan ketetapan yang mempunyai ciri konkret artinya nyata mengatur orang tertentu yang disebutkan identitasnya sebagai pemohon izin untuk memenuhi ketentuanketentuan yang ditetapkan pemerintah agar seseorang tersebut dapat diberikan izin. Di samping larangan dan izin, dalam kaitan dengan izin juga sering kali ada ketentuan-ketentuan dan persyaratan. Ketentuan ini dapat menyangkut hal yang harusdipenuhi dan diindahkan oleh pemohon sebelum dikeluarkannya izin; dapat pula menyangkut hal-hal yang mesti dipenuhi setelah izin itu diterbitkan. Ketentuan-ketentuan ini sering terjadi, seperti klausula mengatakan, “mau tidak mau harus diindahkan oleh pemohon izin”. Persyaratan itu ada yang bersifat administratif, dan ada pula hal-hal yang bersifat substantif. Persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan bagi pemohon dan pemegang izin adakalanya dimaksudkan untuk kepentingan pemohon sendiri, untuk orang-orang yang terkait di dalamnya, dan juga untuk kepentingan yang lebih luas. 82 Secara normatif perizinan merupakan wujud tindakan hukum yang bersifat konkret sebagai norma ketentuan produk hukum yang sifatnya lebih umum. Dalam kaitannya dengan pemerintahan di daerah, perizinan sebagai suatu dokumen hukum tentunya bersumber dan/atau sebagai penjabaran produk hukum pemerintah daerah yang sifatnya lebih umum dan berkedudukan lebih tinggi seperti Peraturan Daerah.

82

Y. Sri Pudyatmoko, op. cit., hlm. 19.


Perizinan yang ditetapkan aparat Pemerintah bukanlah bermaksud mengoreksi

produk

hukum

yang

melandasinya,

melainkan

untuk

mengimplementasikan produk hukum bersangkutan secara in konkreto. Oleh karena itu, untuk dapat memahami sumber hukum kewenangan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menetapkan perizinan. Dapatlah kiranya diberikan gambaran persyaratan dari beberapa jenis izin. Untuk dapat memperoleh izin usaha yang mempunyai dampak lingkungan, misalnya seorang pelaku kegiatan diwajibkan terlebih dulu melakukan studi kelayakan dari sisi lingkungannya. Di Indonesia dikenal adanya kewajiban pada kegiatan usaha maupun industri yang dinilai dapat mendatangkan dampak lingkungan sekitar agar pelaku usaha terlebih dulu memenuhi persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Tanpa salah satu dari ketiga dokumen tersebut, izin lingkungan dan izin usaha atau kegiatan tidak akan diberikan. 83 Provinsi Sumatera Utara memiliki Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang menerbitkan izin lingkungan dan izin usaha/kegiatan, sebelum izin lingkungan diterbitkan terlebih dahulu harus menyusun dokumen lingkungan hidup berdasarkan besaran dampak dari kegiatan yang harus dikordinasikan dengan Badan Lingkungan Hidup sebagai pemeriksa dokumen lingkungan hidup sekaligus sebagai pemberi surat rekomendasi yang ditujukan kepada Badan

83

Ibid., hlm. 14.


Pelayanan

Perizinan

Terpadu

untuk

diterbitkan

izin

lingkungan

atas

usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemrakarsa. Pemrakarsarencanausaha/kegiatan

melakukan

konsultasikeBadan

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tentang rencana usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan di suatu wilayah, apakah jenis usaha/kegiatan tersebut wajib dokumen amdal, wajib dokumen

UKL-UPL atau SPPL. Badan Lingkungan

Hidup Provinsi Sumatera Utara akan menentukan jenis dokumen lingkungan hidup yang harus dilengkapi pemrakarsa. Penelitian ini akan membahas proses pemberian rekomendasi UKL-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sampai dengan terbitnya izin lingkungan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara. Dokumen UKLUPL tidak boleh

disusun oleh pemrakarsa tetapi harus melalui konsultan

penyusun dokumen lingkungan hidup yang terakreditasi. Setelah penyusunan dokumen UKL-UPL selesai,tim teknis (yang terdiri dari ahli, BLH Sumatera Utara, BPPT Sumatera Utara, Bappeda) melakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan dan menetapkan jadwal bagi pemrakarsa untuk memaparkan isi UKLUPL dihadapan tim teknis. BLH Sumatera Utara mengesahkan dokumen UKLUPL dengan memberikan surat rekomendasi atas disetujui usaha/kegiatan yang diteruskan kepada BPPT Sumatera Utara sebagai salah satu syarat pengajuan penerbitan izin lingkungan. BPPTSU dalam merealisasikan permohonan Perijinan menerapkan SOP yang telah disusun oleh BPPTSU setelah mendapat masukan dari SKPD teknis terkait.Pemohon Ijin menyampaikan permohonan kepada BPPTSU, Bidang


Pelayanan Perijinan meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. BPPTSU mengundang Tim Teknis/SKPD Teknis Terkait untuk dapat hadir pada rapat membahas Ijin yang dimohonkan : 84 a. Meneliti kelengkapan berkas permohonan sesuai SOP b. Meminta saran/pendapat dari Instansi/SKPD Teknis Terkait apakah permohonan perijinan yang dimohonkan dapat diproses. c. Apabila permohonan dapat diproses, sesuai keputusan rapat diputuskan untuk mengadakan penelitian ke lapangan (perpanjangan maupun permohonan baru); Tim Teknis/SKPD Teknis Terkait melakukan penelitian lapangan, dan membuat Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan ditandatangani oleh Tim Teknis/SKPD Teknis Terkait dan Pemohon Izin. Mengundang Tim Teknis/SKPD Teknis Terkait pada rapat untuk memberikan Pertimbangan Teknis (sekaligus mereview hasil penelitian lapangan) apakah dapat menyetujui permohonan perijinan yang dimohonkan; Mempersiapkan konsep surat ijin untuk disampaikan kepada Tim Teknis/SKPD Teknis Terkait untuk membubuhkan paraf pada konsep surat keputusan bahwa Konsep Surat Ijin dapat disetujui; Menyampaikan konsep surat yang telah diparaf oleh Tim Teknis kepada Kepala BPPTSU untuk ditandatangani, selanjutnya diberi Nomor dan Stempel; Memberitahukan kepada Pemohon Ijin, bahwa Surat Ijin telah selesai diproses dan dapat diambil.

84

BPPT Sumatera Utara http://bppt.sumutprov.go.id/46-bppt-sumut/285-tahapan-dalamproses-pemberian-perijinan, diakses 20 Mei 2014


Tahapan Pemberian Izin di Badan Pelayanan Perizinan TerpaduSumatera Utara 85

B. Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Provinsi

Sumatera

Utara

(BPPTSU) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah diimplementasikan dalam sistem administrasi publik baik di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Implementasi kebijakan publik tersebut dalam 85

BPPT Sumatera Utara, Proses Pemberian Izin http://bppt.sumutprov.go.id/.diakses 20

Mei 2014


kurun waktu 2001 - 2004 telah dievaluasi kembali dan kedua Undang-Undang tersebut kemudian direvisi dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru yaitu Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Melihat substansi undang-undang yang baru, nampak terjadinya perubahan dan improvisasi sehingga otomatis akan membawa perubahan pada tahapan implementasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Agenda-agenda besar reformasi birokrasi secara nasional dalam berbagai paket kebijakan seperti bergerak tidak linier dengan semangat reformasi birokrasi oleh

pemerintah

daerah.

Lahinya

UU

No.

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik hingga Perpres No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desaign Reformasi Birokrasi 2010-2025, secara beragam direspons pemerintah daerah. Lemahya kontrol publik dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja birokrasi semakin membuat arah reformasi birokrasi di daerah mengalami disorientasi makna. Birokrasi pemerintah daerah ibarat terkurung dalam “rumah kaca”, yang hanya bisa menjadi saksi atas perubahan yang terjadi disekitarnya. Desain minimal dari reformasi birokrasi diorientasikan untuk memperoleh sebuah kinerja yang di dalamnya menggambarkan proses demokratisasi, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, serta tanggungjawab dalam kerangka memberikan


pelayanan prima kepada masyarakat. Resultante dari seluruh aktivitas reformasi birokrasi adalah tumbuh kembangnya pelayanan prima. 86 Salah satu produk reformasi birokrasi yang banyak mendapat sorotan yang luas dari publik adalah kinerja organisasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Gagasan dan praktek dari one-stop services (OSS) ini dihadirkan sebagai upaya untuk meretas belitan dari panjangnya mata rantai birokrasi dalam menyediakan layanan, terutama layanan yang terkait dengan perizinan investasi. Ikhtiar untuk mengitegrasikan berbagai jenis pelayanan publik yang terkait pada suatu unit yang berdiri sendiri merupakan implementasi dari Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Layanan terpadu satu pintu merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan pada satu tempat. 87 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan aransemen birokrasi pelayanan publik. Seluruh kabupaten/kotadiSumatera Utara yang menjadi penyangga aktivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, telah menjalankan praktek penataan kelembagaan pelayanan. Penataan organisasi pemerintah daerah sebagai bentuk reformasi birokrasi dilakukan berdasarkan PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maupun PP No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Meskipun demikian, nuansa perubahan dari produk kebijakan tersebut masih bersifat “setengah hati” dan cenderung 86

BPPT Sumatera Utara http://bppt.sumutprov.go.id/media-bpptprovsu/news/343reformasi-pelayanan-perijinan. diakses tanggal 20 Mei 2014 87 Ibid


“mengangsur” pelimpahan jenis-jenis layanan pada organisasi pelayanan terpadu yang dibentuknya sendiri. PadaPemerintah Provinsi Sumatera Utara misalnya, pendirian Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan meskipun tidak sertamerta diikuti oleh pendelegasian seluruh jenis layanan perizinan. Terdapat beberapa jenis layanan perizinan yang strategis seperti izin usaha pertambangan dan jasa-jasa lingkungan tetap di tempatkan pada SKPD teknis. Prosedur pelayanan terpadu yang berusaha dibangun belum optimal sebab belum terlihat upaya untuk mendelegasikan kewenangan yang dimiliki kepala daerah secara utuh berdasarkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, yang menuntut peningkatan kualitas layanan secara terpadu, transparan dan tanpa biaya-biaya ekstra. Pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan organisasi perangkat daerah. Kemudian lebih jauh Perangkat daerah tersebut harus memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan.Berkenaan dengan hal tersebut, Gubernur,Bupati/Walikota

mendelegasikan

kewenangan

penandatanganan

perizinan dan non perizinan kepada Kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan. 88 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi

88

Ibid


kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Lembaga atau kelembagaan, secara teoritis adalah suatu rule of the game yang mengatur tindakan dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, tata kelembagaan dapat menjadi pendorong pencapaian keberhasilan sekaligus juga bila tidak tepat dalam menata, maka dapat menjadi penghambat tugas-tugas termasuk tugas menyelenggarakan perizinan. 89 Kelembagaan tidak hanya berperan dalam aturan main, tetapi juga menyangkut masalah kebijakan. Kelembagaan yang dimaksud mencakup pengaturan

tentang

distribusi

kewenangan,

organisasi

yang

mewadahi

kewenangan yang ada. Lembaga

pemerintah

adalah

lembaga

yang

menjalankan

urusan

pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut sjachran basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

89

Adrian Sutedi, Op cit, hlm. 180.


Antara pemerintah dan masyarakat terjalin hubungan timbal balik, yakni pada satu sisi masyarakat mempengaruhi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, pada sisi lain pemerintah memberi pengaruh tertentu pada masyarakat melalui tugas mengurus dan mengatur. Pengaruh

pemerintah

pada

masyarakat

melalui

tugas

mengurus

mempunyai makna pemerintah terlibat dalam bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi maupun pemeliharaan kesehatan dengan secara aktif menyediakan sarana, prasarana, finansial, dan personal. Adapun pengaruh pemerintah pada masyarakat melalui tugas mengatur mempunyai makna bahwa pemerintah terlibat dalam penerbitan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk melahirkan sistem-sistem perizinan. Melalui instrumen pengaturan tersebut pemerintah mengendalikan masyarakat dalam bentuk peraturan termasuk izin yang mengandung larangan dan kewajiban. Izin sendiri sebagai salah satu instrumen pengaturan yang paling banyak digunakan oleh pemerintah dalam mengendalikan masyarakat. Dengan demikian, izin sebagai salah satu instrumen pemerintahan yang berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 90 Tata kewenangan dan organisasi di setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan harus dilakukan dengan teratur, benar, dan tepat. penataan kewenangan yang tidak tepat bisa berdampak pada: a. Terjadinya tumpang tindih kewenangan tugas-tugas penyelenggaraan perizinan diantara instansi atau unit kerja atau satuan kerja perangkat daerah.

90

Ridwan, H.R, Op cit, hlm. 213-215.


b. Terjadinya konsentrasi kekuasaan terhadap tugas-tugas penyelenggaraan perizinan dalam satu atau beberapa instansi atau unit kerja atau satuan kerja perangkat daerah yang tidak dapat dikendalikan oleh unit yang lebih tinggi. c. Terjadinya kewenangan penyelenggaraan perizinan yang semu yang berjalan melampaui kewenangan yang seharusnya. d. Terjadinya ketidakpastian dan ketidak jelasan power position e. Terjadinya keterputusan rangkaian data dan pengambilan keputusan dari suatu rantai ke rantai organisasi lainnya. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidakpastian untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia diharapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicuoleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Salah satu aspek hukum lingkungan adalah suatu institusi atau kelembagaan yang memiliki kekuasaan untuk melakukan pengelolaan atas lingkungan. Kekuasaan berhubungan dengan wewenang. Suatu wewenang bersumber dari kekuasaan, dan suatu kewenangan tidak mungkin ada jika tidak turun dari kekuasaan, dimana kekuasaan itu sendiri adalah negara. Sumber kekuasaan di dalam pola hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah negara. Kekuasaan kemudian menerbitkan kewenangan, menggunakan berbagai


pola tindak manajemen, seperti perencanaan(planning), pengawasan (controling), pengorganisasian/kelembagaan,

pengaturan,

pengelolaan,dan

sebagainya. 91kekuasaan negara dalam konteks menyelenggarakan kepentingan umum dapat dilihat dengan prinsip menguasai negara atas bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, digunakan untuk kehidupan orang banyak. 1. Dasar Hukum Pembentukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non-perijinan yang proses pengelolaannya dari mulai tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dan bertemu dengan front office saja. Hal ini dapat meminimalisasi interaksi antara pemohon dengan petugas perijinan dan menghindari pungutan-pungutan tidak resmi. Seiring dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakat yang semakin dinamis, Pemerintah terus menata sistem Pemerintahannya menuju ke arah demokratisasi dan peningkatan pelayanan publik, dimana wujud konkritnya adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI N0. 20 Tahun 2008) menginstruksikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk sebuah badan pelayanan perizinan dengan tujuan memaksimalkan pelayanan dan menyederhanakan birokrasi, yang berbunyi “penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat”.

91

NHT Siahaan, Hukum Lingkungan, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm. 93.


Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahapterbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. 92 Unit pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Badan dan/atau Kantor pelayanan perijinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsurperangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan. 93 Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perijinan dibentuk unitpelayanan perijinan terpadu dengan sebutan Badan atau Kantor. Pembentukan

Badan

atau

Kantor

ditetapkan

dengan

Peraturan

Daerahdenganberpedoman pada Peraturan Peraturan Mendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI N0. 20 Tahun 2008) tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Secara umum masyarakat selalu menginginkan agar pelayanan yang diberikan oleh birokrasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan baik, yaitu tepat, berarti apa yang diberikan atau dilaksanakan benar-benar mengenai apa yang dibutuhkan. Cepat, berarti pemenuhan dilakukan dengan cepat dan tidak menyita waktu yang lama, serta tidak berbelit-belit. Murah, bahwa masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah daerah dapat diperoleh dengan biaya yang

92

Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 93 Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah


seminimal mungkin. Ramah, artinya pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah

daerah

kepada

masyarakat

yang

dilayaninya

senantiasa

mengutamakan kesopanan, sehingga masyarakat merasa benar-benar dihargai harkat dan martabatnya sebagai warga negara. Hal ini terlihat bahwa masyarakat tidak hanya memandang kualitas pelayanan dari segi hasil (out-put) saja, tetapi juga bagaimana proses pemberian pelayanan yang diterima. Merujuk instruksi dari Pemerintah Pusat, melalui Permendagri Nomor 24 tahun 2006 serta fenomena dan tuntutan masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang semakin dinamis, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu daerah otonom ikut andil dalam menjawab tuntutan dan harapan masyarakat dalam pelayanan publik. Maka dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera Utarayaitu: 94 1. BPPTSU adalah merupakan Unsur Perangkat Daerah yang mempunyai Kewenangan dibidang perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah. 2. BPPTSU didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan, yang berada dibawah, berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 3. BPPTSU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi, Keamanan dan Kepastian. 4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) diatas, BPPTSU menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan program Badan; b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan; 94

Pasal 9 Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera Utara


c. d. e. f.

Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan; Pelaksanaan admistrasi pelayanan perijinan; Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan menggunakan Prinsip dalam Penyelenggaraan Perizinan 95 a. Kesederhanaan b. Kejelasan dan Kepastian c. Kepastian Waktu d. Kepastian Hukum e. Kemudahan Akses f. Kenyamanan g. Kondisi Wilayah h. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan Asas Penyelenggaraan PTSP: 96 a. Transparan b. c. d. e. f. g. h.

Akuntabel Partisipatif Kesamaan hak Efisien Efektif Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Profesional

2. Tujuan Penyelenggaraan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tujuan pembentukan badan ini pada dasarnya sebagai wujud konkrit Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendekatkan pelayanan kepada

95

BPPT Sumatera Utara ,http://bppt.sumutprov.go.id/component/content/article/20frontpage/298penyelenggaraan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-ptsp, diakses 20 Mei 2014 96 Ibid


masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah, yaitu menyederhanakan birokrasi perizinan, mempercepat waktu pelayanan serta mengurangi tahapantahapan dalam pelayanan dan membina koordinasi yang lebih baik antara penyelenggara pelayanan dengan pengguna jasa. Badan ini pada dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen PemerintahDaerah yang diharapkan mampu memberikan hasil berupa produktivitas secara kualitas maupun kuantitas.BPPTmempunyaimanfaatbaik bagi Pemerintah maupun pelaku usaha dan masyarakat; Dari sisi Pemerintah Daerah: a. Menyederhanakan birokrasi. Adanya BPPT membuat kerja birokrasi lebih efisien dan efektif sehingga beban administrasi Pemerintah Daerah secara keseluruhan menjadi berkurang. b. Meningkatkan investasi di Daerah. Kemudahan yang diberikan BPPT akan meningkatkan minat investor asing maupun domestik untuk menanamkan modalnya di Daerah yang bersangkutan. Selama ini pelayanan dokumen yang dibutuhkan investor telah menjadi alasan utama para

pelaku

untuk

menghentikan

kegiatan

usahanya

atau

memindahkannya ketempat lain. c. Meningkatkan jumlah formalisasi usaha. Berdasarkan data Nasional jumlah pelaku usaha yang memformalkan usahanya cenderung menurun. Kemudahan usaha yang diberikan BPPT akan merangsang pelaku usaha untuk melakukan formalisasi usahanya.


d. Meningkatkan pendapatan Daerah. Secara tidak langsung kemudahan pelayanan perizinan juga berdampak positif terhadap pendapatan daerah melalui mekanisme pajak dan retribusi. e. Meningkatkan citra positif Pemda. Selama ini saluran komunikasi antara pemda dan masyarakat yang dilayaninya. BPPT dapat dijadikan sebagai saluran bagi pemda untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dari Sisi Dunia Usaha dan Masyarakat : a. Terhindar dari biaya ekonomi tinggi. Pelaku usaha membutuhkan kepastian dan legalitas hukum atas usaha yang dijalankannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui BPPT pengurusan administrasi perizinan usaha menjadi mudah dan murah. Hal ini membuat pelaku usaha terhindar dari pungutan liar yang biasanya terjadi pada saat pengurusan izin. b. Masyarakat

memperoleh

segala

haknya

sebagai

warga

negara,

memperoleh pelayanan publik yang lebih baik serta memberikan kepastian dan jaminan hukum dari formalitas yang dimiiki. 3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pendukung tugas Gubernur bidang Pelayanan Perizinan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BPPT Provinsi Sumatera Utara dibentuk


berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera Utara. Memiliki tugas pokok dan fungsinya yaitu : “Tugas pokokmelaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian”. 97Yang meliputi meliputi

ketatausahaan/administrasi,

pelayanan

perijinan,

non

perijinan,

Standarisasi dan sosialisasi serta pengawasan dan pengendalian. Fungsi BPPTSU : 98 a. Penyelenggaraan penyusunan program Badan; b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan; c. Penyelenggaraan koordinasi proses pelayanan perijinan; d. Penyelenggaraan administrasi pelayanan perijinan; e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan; f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan nonperijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat yang dilaksanakan oleh satu lembaga tersendiri yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

97

Pasal 9 Ayat (3)Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera Utara 98 Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera Utara


Unit pelayanan perijinan terpadu merupakan bagian perangkat daerah berbentuk Badan dan/atau Kantor pelayanan perijinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan seperti Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara yang melayani perizinan di Sumatera Utara termasuk pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup. Perizinan lingkungan hidup salah satu bentuk instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka harus tunduk pada UU-PPLH sebagai hukum positif bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sebagai instrumen pencegahan. Perizinan dalam UU-PPLH terdapat 2 (dua) jenis yaitu izin lingkungan dan izin usaha/kegiatan. Izin lingkungan untuk melindungi fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran sedangkan izin usaha mengacu pada jenis usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan. Badan pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan izin usaha dan izin lingkungan. Dalam hal pemberian izin lingkungan BPPT Sumatera Utara harus mendapatkan surat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera setelah pengusaha/pemrakarsa menyusun dokumen lingkungan hidup berupa Amdal atau UKL-UPL. BPPT Sumatera Utara hanya sebagai pemberi izin lingkungan dalam hal pencegahan dan pengawasan pencemaran fungsi lingkungan hidup seperti yang diamanatkan UU-PPLH belum maksimal, padahal BPPT Sumatera Utara memiliki kewenangan untuk mengawasi izin yang dikeluarkan.


BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINANDALAM PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Recommend Documents