KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUPDALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN

Arisandy Mursalim : Kewenangan Pejabat Pengawas LH.......281

KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUPDALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN Arisandy Mursalin Badan Lingkungan Hidup Pelaihari [email protected]

Abstract : Environmental quality has been threaten the survival decreased humans and other living things, as well as increasing global warming resulting in climate change and this will exacerbate environmental degradation. It is necessary for the protection and environmental management seriously and consistently by all stakeholders. Preventive measures in order to control environmental impacts need to be implemented by utilizing the most of supervision instruments. In carrying out supervision and monitoring of environmental quality in the area, the Government of Indonesia has a Regional Environmental Officer Supervisor (PPLHD). The formulation of the problem in this thesis is how the role PPLHD, the extent of the responsibilities and constraints faced PPLHD in Environmental Protection and Management in North Sumatra. In doing his research, the authors use a method that describes the normative legal principles in environmental monitoring in region conducted by the Regional Environmental Officer Supervisor. From this research can be concluded that the role PPLH/PPLHD still can not be said to run optimally and in principle, very big responsibility PPLH/PPLHD, besides that there are still many constraints faced by the Regional Environmental Supervision Officer in carrying out tasks tasks and functions. The authors suggested that the role should PPLH/PPLHD maximally activated following the laws and regulations applicable environmental by putting his position in a proportional system of local bureaucracy and the constraints that exist must be addressed both internally and externally.

Keywords :Officials of the Environment, Enforcement Environmental Law, Mining Abstrak Kualitas lingkungan telah mengancam kelangsungan hidup menurun manusia dan makhluk hidup lainnya, serta meningkatkan pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim dan ini akan memperburuk degradasi lingkungan. Hal ini diperlukan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serius dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Langkah-langkah pencegahan untuk mengendalikan dampak lingkungan perlu dilaksanakan dengan memanfaatkan sebagian instrumen pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan di daerah, Pemerintah Indonesia memiliki Regional Lingkungan Petugas Pengawas (PPLHD). Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana PPLHD peran, sejauh mana tanggung jawab dan kendala yang dihadapi PPLHD di Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Sumatera Utara. Dalam melakukan penelitiannya, penulis menggunakan metode yang menggambarkan prinsip-prinsip hukum normatif dalam pemantauan lingkungan di wilayah yang dilakukan oleh Regional Pejabat Lingkungan Pengawas. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran PPLH/PPLHD masih belum dapat dikatakan berjalan secara optimal dan pada prinsipnya, tanggung jawab yang sangat besar PPLH / PPLHD, selain itu masih banyak kendala yang dihadapi oleh Regional Lingkungan Pengawasan Petugas dalam melaksanakan tugas tugas dan fungsi. Para penulis menyarankan bahwa peran harus PPLH / PPLHD maksimal diaktifkan mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku lingkungan dengan menempatkan posisinya dalam sistem proporsional birokrasi daerah dan kendala yang ada harus diatasi secara internal dan eksternal.

Kata Kunci: Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum Lingkungan, Pertambangan

282 Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 2, September 2016

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

PENDAHULUAN Kualitas semakin

lingkungan

menurun

yang

pelayanan kesehatan.1 Oleh karena itu upaya

mengancam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup

telah

kelangsungan peri kehidupan manusia dan

hidup

makhluk hidup lainnya, serta pemanasan

pemerintah,

global

kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan

yang

semakin

meningkat

yang

menjadi

kewajiban

dan

bagi

seluruh

pemangku

mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini

berkelanjutan

akan

kualitas

Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan

lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan

penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta


makhluk hidup lain.

hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten

Law

memperparah

penurunan

agar

negara,

lingkungan

enforcement

hukum

sudah lewat tujuh tahun dari proses perubahan

perusak lingkungan diperlukan sebagai salah

terakhir UUD 1945 pada tahun 2002, belum

satu

banyak pihak-pihak yang menaruh perhatian

mempertahankan

atas

lingkungan. Oleh karena itu, meningkatnya

dengan

konstitusi

permasalahan

yang bersentuhan lingkungan

hidup.

jaminan

kepatuhan

terhadap

penegakan

oleh semua pemangku kepentingan. Meskipun

kajian

lingkungan

atau

hidup

untuk

pencemaran

mewujudkandan

kelestarian

pelaku

fungsi

pembangunan

untuk

Padahal ketentuan hasil perubahan membawa

menjaga kualitas fungsi lingkungan menjadi

makna penting sekaligus secercah harapan

sasaran

bagi tersedianya jaminan konstitusi atas

lingkungan.

keberlangsungan

penaatan

lingkungan

di

alam

prioritas

di

lingkungan

pengendalian

33 ayat (4) UUD 1945 merupakan ketentuan

lingkungan

kunci tentang diaturnya norma mengenai

pengelolaan

sumber

lingkungan

lingkungan

hidup.

berturut-turut

dalam kedua

konstitusi. Pasal

Secara tersebut

menyebutkan bahwa setiap orang berhak

penaatan

Program-program

khatulistiwa ini. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal

di

bidang di

ini

mencakup:

pencemaran dan dan

dikembangkan

perusakan

pengembangan

satu

daya

bidang

kapasitas

alam

Sehingga sistem

dan perlu hukum


hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 1

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup

NiniekSuparni, 2004, Pelestarian, Pengelolaan Dan PenegakkanHukumLingkungan. Jakarta: Penerbit: Sinar Grafika.hlm.4


hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna

instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau; j)

menjamin kepastian hukum sebagai landasan

menghentikan pelanggaran tertentu.

bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Dari ketentuan tersebut, menimbulkan masalah hukum (law problem) berkaitan

Dalam upaya melakukan penegakkan

dengan adanya kekaburan hukum (vage norm)

hukum lingkungan hidup,dalam Undang-

atau ketidakjelasan aturan tersebut yaitu

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

berkenaan dengan apakah kewenangan yang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

dimiliki oleh PPLH dan PPLHD bersifat

Hidup(selanjutnya disebut UU PPLH) telah

mutlak, salah satunya adalah kewenangan

ditetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan

mengenai menghentikan pelanggaran tertentu

Hidup

Pengawas

yang ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1)

Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang

angka j UU PPLH, yaitu ketidakjelasan

berwenang melakukan pengawasan penaatan

mengenai hal-hal apa saja atau kriteria-kriteria

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan

seperti

terhadap ketentuan yang telah ditetapkan

kesimpulan oleh pihak PPLH dan PPLHD

dalam

untuk

(PPLH)

dan

peraturan

Pejabat

perundang-undangan

apa

saja

untuk

menghentikan

dapat

ditarik

penyelidikan

dan

pengendalian pencemaran dan atau kerusakan

penyidikan terhadap pelanggaran tertentu

lingkungan Hidup.2

dalam upaya penegakkan hukum lingkungan

Dalam UU PPLH Pasal 74 ayat (1)

hidup.

disebutkan bahwa (1) PPLH sebagaimana

Kemudian

juga

muncul

masalah

dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:

hukum (law problem) berkaitan dengan

a)

meminta

hadirnya kewenangan PPLH dan PPLHD

keterangan; c) membuat salinan dari dokumen

untuk berkoordinasi dengan pihak Pejabat

dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya

memasuki tempat tertentu; e) memotret; f)

disebut Pejabat PPNS) dalam melakukan

membuat rekaman audio visual; g) mengambil

upaya

sampel; h) memeriksa peralatan; i) memeriksa

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 ayat

melakukan

2

pemantauan;

b)

Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto. 2007. Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Edisi I, Jakarta: Granit, Jakarta, hlm. 21-22

penegakkan

hukum

lingkungan

(2) UU PPLH bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPLH dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat PPNS. Dari ketentuan ini


sangat jelas terlihat adanya ketidakjelasan

tumbuhan seperti karet dan sawit yang

aturan hukum (vage norm) dalam UU PPLH,

mengalami

terutama Pasal 74 ayat (2) berkaitan dengan

pertambangan tanpa izin di wilayah tersebut.

kedudukan PPLH dalam

di

pusat

melaksanakan

atau

daerah

kewenangannya

gagal

panen

akibat

dampak

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi

permasalahan

adalah

bagaimana

melakukan upaya penegakkan hukum di

kewenangan PPLH dalam penegakan hukum

bidang lingkungan hidup untuk berkoordinasi

lingkungan

dengan Pejabat PPNS.

pertambangan? Dan apa saja hambatan yuridis

Ketidakjelasan

terhadap

kegiatan

adalah

PPLH dalam melaksanakan kewenangannya

berkaitan dengan bentuk koordinasi yang

melakukan penegakan hukum lingkungan

seperti

hidup terhadap kegiatan pertambangan?

apa

dalam

tersebut

hidup

melakukan

upaya

penegakkan hukum di bidang lingkungan hidup antara pihak PPLH di

atau

PEMBAHASAN

daerah dan Pejabat PPNS, serta bagaimana

Berkaitan

pengaturan

kewenangan

pusat

dasar

hukum

dimiliki

mengenai kedudukan dan bentuk kewenangan

masing-masing pihak dalam melakukan upaya

yang dimiliki Pejabat Pengawas Lingkungan

penegakkan hukum lingkungan hidup, hal

Hidup dalam melakukan upaya penegakkan

tersebut tidak diatur secara jelas dan tegas

hukum

dalam penjelasan ataupun peraturan pelaksana

pertambangan, pada dasarnya ditegaskan di

dari UU PPLH. Salah satu contoh kasus

dalam Pasal 71 UU PPLH, yang menegaskan

adalah masalah pencemaran dan perusakan

bahwa: (1) Menteri, gubernur, atau bupati/

lingkungan yang dilakukan dalam wilayah

walikota sesuai dengan kewenangannya wajib

tambang PT. Jorong Barutama Greston di

melakukan pengawasan terhadap ketaatan

Kabupaten

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

Tanah

Laut.

yang

dengan

Selain

terjadi

lingkungan

ketentuan

hidup

yang

di

bidang

pencemaran lingkungan berupa masuknya zat

atas

ditetapkan

dalam

limbah hasil pertambangan tanpa izin ke

peraturan perundang-undangan di

bidang

dalam sungai Asam-Asam sebagai sungai


induk pada Kabupaten Tanah Laut, juga

hidup; (2) Menteri, gubernur, atau bupati/

terjadi kerusakan lingkungan di sekitar area

walikota

tambang, seperti struktur tanah yang berubah

kewenangannya

gersang, banyaknya tanaman dan tumbuh-

pengawasan kepada pejabat/instansi teknis

dapat

mendelegasikan dalam

melakukan


yang

bertanggung

bidang

Pasal 74 UU PPLH, yang menyatakan bahwa:


(1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

hidup; (3) Dalam melaksanakan pengawasan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat

Menteri,

(3)

gubernur,

jawab

atau

di

bupati/walikota

berwenang

melakukan

pemantauan,

menetapkan pejabat pengawas lingkungan

meminta keterangan, membuat salinan dari

hidup yang merupakan pejabat fungsional.

dokumen dan/atau membuat catatan yang

Dari ketentuan Pasal 71 UU PPLH,

diperlukan,

memasuki

tempat

tertentu,

maka sangat jelas bahwa kedudukan dan

memotret, membuat rekaman audio visual,

bentuk kewenangan yang dimiliki Pejabat

mengambil sampel, memeriksa peralatan,

Pengawas

Lingkungan

melakukan

upaya

Hidup

dalam

memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi,

penegakkan

hukum

dan atau/ menghentikan pelanggaran tertentu;

lingkungan hidup di bidang pertambangan

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat

adalah

Pengawas

Lingkungan

melakukan

Koordinasi

lahir

gubernur,

dari

atau

mendelegasikan melakukan pejabat/instansi

kewenangan

Menteri,

bupati/walikota kewenangannya pengawasan teknis

yang

dapat

kepada

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

bertanggung

gubernur,

Pejabat

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); (3)

dilarang

menghalangi

pelaksanaan

tugas

pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

lingkungan hidup, serta dalam melaksanakan Menteri,

dengan

dapat

dalam

jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan

pengawasan,

Hidup

Kemudian berkaitan dengan dasar

atau

hukum mengenai kedudukan dan bentuk

bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas

kewenangan yang dimiliki Pejabat Pengawas

lingkungan hidup yang merupakan pejabat

Lingkungan Hidup dalam melakukan upaya

fungsional.

penegakkan hukum lingkungan hidup di

Kemudian berkaitan dengan dasar

bidang pertambangan, secara khusus ditaur


dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri


Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 07


Tahun


Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas

bidang pertambangan, secara konkrit dan

Lingkungan Hidup Daerah, yang menegaskan

tegas telah diamanatkan dalam ketentuan

bahwa pengawasan lingkungan hidup adalah

2001

tentang

Pejabat

Pengawas


kegiatan yang dilaksanakan secara langsung


atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas




Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui

bidang pertambangan, ditegaskan kembali

tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan

dalam ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri

atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan


perundang-undangan

pengendalian

Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat

pencemaran dan atau kerusakan lingkungan

Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/

hidup.

Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Dari ketentuan Pasal 1 angka 1

kewenangan yang diberikan kepada Pejabat

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Pengawas

Lingkungan

RI Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat

melakukan

upaya

Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat

lingkungan hidup adalah: 1) Melakukan

Pengawas

Daerah,

pemantauan usaha dan atau kegiatan yang

hukum

berpotensi menimbulkan pencemaran dan atau

mengenai kedudukan dan bentuk kewenangan

perusakan lingkungan hidup; 2) Meminta

yang dimiliki Pejabat Pengawas Lingkungan

keterangan

Hidup dalam melakukan upaya penegakkan

usaha dan atau kegiatan mengenai upaya-

hukum

bidang

upaya yang dilakukan dalam pengendalian

bentuk

pencemaran dan atau perusakan lingkungan

kegiatan yang dilaksanakan secara langsung

hidup; 3) Membuat salinan dari dokumen dan

atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas

atau membuat catatan yang diperlukan; 4)


Memasuki

Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui

menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan

tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan

atau

atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan

Mengambil contoh (sample) pada titik-titik

perundang-undangan

pengendalian

yang diperlukan pada lokasi usaha dan atau


kegiatan, serta melakukan pengukuran, analisa

hidup.

dan atau melakukan pengawasan terhadap

dapatlah

Lingkungan diketahui

bahwa

lingkungan

pertambangan

Hidup

adalah

hidup

dasar

di

merupakan

Selain itu berkaitan dengan dasar hukum mengenai kedudukan dan bentuk

dari

tempat

perusakan

Hidup

dalam

penegakkan

hukum

pihak

penanggungjawab

tertentu

yang diduga

lingkungan

hidup;

5)

analisa sampel secara langsung di lapangan dan

atau

laboratorium;

6)

Memeriksa


peralatan dan atau instalasi yang digunakan

yakni menaati semua ketentuan disiplin dan

untuk pengendalian pencemaran dan atau

sumpah pegawai negeri, menghindari setiap

perusakan lingkungan hidup; 7) Memeriksa

pertentangan

alat transportasi

finansial atau kepentingan lainnya yang

untuk memudahkan dan

kepentingan

berkaitan

kimia lainnya; 8) Meminta keterangan dari

berkomunikasi secara sopan dan profesional

pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan

dengan petugas dari penanggung jawab usaha

atau kegiatan.

dan

atau

hasil

faktor

atau pengangkutan limbah dan atau bahan

Selanjutnya berkaitan dengan dasar

dengan

karena

kegiatan,

pengawasan,

menguasai

dan

menerapkan konsep K3 (Keselamatan dan


Kesehatan


pengawasan, melaporkan fakta-fakta hasil


pengawasan secara lengkap, akurat, dan


obyektif,

bidang pertambangan, menurut Keputusan

pengetahuan profesional dan keterampilan

Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor

teknis, berpenampilan

58 Tahun

mengenakan

2002

tentang

Tata

Kerja

Kerja)

selalu

selama melaksanakan

berupaya

rneningkatkan

pantas

termasuk

dan

peralatan

pakaian

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di

pelindung

untuk keselamatan kerja, dan

Provinsi/Kabupaten/Kota,

melengkapi

diri

juga

harus

dengan

peralatan

yang

memperhatikan beberapa aspek, antara lain:

diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan

Pertama,

meliputi

yang mudah dibawa untuk menghindari

terbatas pada

hutang budi terhadap usaha dan atau kegiatan.

Aspek

Yuridis,

kewenangan pengawasan ketentuan yang

telah ditetapkan dalam


bidang

pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, merahasiakan informasi yang seharusnya dirahasiakan, dan memahami semua

peraturan

perundang-undangan

di

bidang pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, serta perizinan yang terkait. Kedua, Aspek Etika dan Profesi,

Koordinasi Kewenangan PPLH Dengan Pihak Pemerintah Daerah Dan PPNS Dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Di Bidang Pertambangan Koordinasi

Kewenangan

Pejabat

Pengawas Lingkungan Hidup dengan Pihak Pemerintah Daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam upaya penegakkan hukum


lingkungan hidup di bidang pertambangan,

maupun pidana, sehingga

dapat dilihat dalam hal sebagai berikut:

tersebut sangat penting.

validitas data

Pertama, Koordinasi Dalam

Melakukan

Ketiga, koordinasi Pejabat Pengawas

Pemeriksaan dan Penyidikan.

Koordinasi

Lingkungan Hidup Sebagai Saksi Dalam

Antara Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan

Upaya

Hidup Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Hidup. Koordinasi Antara Pihak Pejabat

Dalam

Pengawas Lingkungan Hidup Dan Penyidik

Upaya

Penegakkan

Hukum

Penegakkan

Sipil

Lingkungan

Lingkungan Hidup di beberapa negara disebut

Pegawai

dengan inspektur lingkungan (environment

penegakkan hukum lingkungan hidup juga

inspector)

adalah

Negeri

Hukum

dalam

upaya

pihak-pihak

yang

dapat terlihat dalam hal Pejabat Pengawas

inspeksi

atau

Lingkungan Hidup baik di pusat maupun di

pemeriksaan lingkungan. Namun di beberapa

daerah, apabila diminta, harus memberikan

negara seperti Kanada, inspektur ini juga

kesaksian dalam proses penegakan hukum

dapat melakukan penyidikan dan memberikan

lingkungan. Kesaksian yang diberikan harus

sanksi administrasi secara langsung, misalnya

apa adanya tidak boleh direkayasa. Pada

memberikan

proses peradilan

melakukan

kegiatan

peringatan

atau

perintah-

perintah.

kesaksian,

Kedua,

Koordinasi

Pemberi

Data

dahulu.

sebelum

mereka

memberikan

disumpah

terlebih

Jadi dalam memberikan kesaksian

Dalam Penegakan Hukum. Koordinasi Antara

ada tanggung jawab yang lebih besar, yaitu

Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah

Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam

SWT. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Upaya

Penegakkan

Lingkungan

harus

Hidup

dapat

hal

PPLH

berdasarkan data dan fakta yang ada tanpa

memberikan data hasil pemeriksaan dan

merasa takut atau mendapat tekanan dari

penyidikannya kepada para Penyidik baik

pihak tertentu.

Hukum

terlihat

PPNS Lingkungan atau

dalam

pihak

Kepolisian

berani

Keempat,

memberikan

koordinasi

kesaksian

dalam

untuk menangani kasus pencemaran dan/

memberikan keterangan Ahli. Koordinasi

atau perusakan lingkungan hidup. Data dan


fakta yang dikumpulkan oleh PPLH juga


dapat digunakan oleh atasan mereka dalam

Dalam

menerapkan

Lingkungan Hidup juga dapat terlihat dalam

sanksi

administrasi,

perdata

Upaya

Penegakkan

Hukum


hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta

pengambilan kebijakan di masa yang akan

pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

datang.

yang mempunyai keahlian khusus misalnya

Keenam, koordinasi Sebagai Pembina

ahli masalah perminyakan, dapat memberikan

Teknis.Koordinasi

keterangan ahli di bidang perminyakan pada

Pengawas Lingkungan Hidup Dan Penyidik

proses penegakan hukum lingkungan untuk

Pegawai

kasus lingkungan yang berkaitan

dengan

Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup juga

industri perminyakan atau tambang minyak.

dapat terlihat juga dapat terjalin dalam hal

Kelima,

koordinasi

Antara

Negeri

Pihak

Sipil

Pejabat

Dalam

Upaya

dalam

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat

menganalisis penegakan hukum. Koordinasi

memposisikan sebagai Pembina teknis sesuai


dengan keahliannya dan pengalaman yang


dimilikinya, baik Pembina teknis

Dalam

Hukum

proses pengawasan di instansinya maupun

Lingkungan Hidup juga dapat terlihat dengan

di instansi lainnya. Hal penting yang perlu

diberikannya

diperhatikan,

Upaya

Penegakkan

kewenangan

Pengawas

Lingkungan

berfungsi

sebagai

proses

penegakan

pada

Pejabat

Hidup

yang

penganalisis dalam hukum

lingkungan

PPLH

dalam

dapat memberikan

saran teknis kepada pihak Penyidik Pegawai Negeri

Sipil

misalnya

penyempurnaan Instalasi

dalam

hal

Pengolahan Air

kepada instansi penegak hukum lingkungan

Limbah atau membuat desain pengolahan air

lainnya,

perlu

limbah bagi pabrik yang sedang dalam

permasalahan

pengawasannya, walaupun secara teknis dia

sehingga

melakukan

analisis

lingkungan kepada

PPLH/PPLHD

dan

memberikan

pimpinan

dalam

masukan

mampu dalam bidang ini. Hal ini dikarenakan

menerapkan

akan terjadi konflik kepentingan dan dapat

penegkan hukum lingkungan. Dalam proses

menjadi

bumerang

persidangan maupun terhadap hasil putusan

bersangkutan. PPLH yang berfungsi sebagai

pengadilan, PPLH perlu melakukan kajian-

konsultan

kajian untuk mengambil hikmahnya dari

konsultan AMDAL akan membuka peluang

proses pengadilan maupun putusan tersebut.

terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

pengolahan

bagi

air

PPLH

limbah

yang

atau

Hal ini dapat dipergunakan untuk perbaikan proses penegakan hukum lingkungan dan

Kewenangan Pejabat Lingkungan Hidup

Pengawas


menetapkan PPLH yang merupakan pejabat Dalam Pasal 71 UU PPLH disebutkan bahwa

(1)

Menteri,

Bupati/Walikota

Gubernur,

sesuai

atau dengan

kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan

ditetapkan undangan

atas

dalam di

ketentuan

peraturan

bidang

yang

perundang-

perlindungan

dan

pengelolaan lingkungan hidup; (2) Menteri, Gubernur,

atau

mendelegasikan melakukan

Bupati/Walikota kewenangannya pengawasan

pejabat/instansi

dapat

teknis

yang

dalam kepada

bertanggung

jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup;

melaksanakan

dan

(3)

pengawasan,

Dalam Menteri,

Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan PPLH yang merupakan pejabat fungsional. Dari ketentuan tersebut jelas terlihat kedudukan dan bentuk kewenangan yang dimiliki PPLH dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang

pertambangan

adalah

lahir

dari

kewenangan Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota

dapat

kewenangannya


melakukan

pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang

bertanggung

jawab

di

bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota

fungsional. Adapun kewenangan PPLH dalam melakukan

upaya

penegakkan

hukum

lingkungan hidup di bidang pertambangan, telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 74 UU PPLH bahwa (1) PPLH berwenang: a) melakukan

pemantauan;

b)

meminta

keterangan; c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d) memasuki tempat tertentu; e) memotret; f) membuat rekaman audio visual; g) mengambil sampel; h) memeriksa peralatan; i) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau k) menghentikan pelanggaran tertentu. (2) Dalam melaksanakan melakukan

tugasnya Koordinasi

PPLH dengan

dapat Pejabat

Penyidik PNS; (3) Penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan

dilarang

menghalangi

pelaksanaan tugas PPLH. Kedudukan dan bentuk kewenangan yang dimiliki PPLH dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan, secara khusus diatur dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang menyebutkan bahwa pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakansecara langsung atau tidak


langsung oleh PPLH dan PPLH Daerah untuk

hukum

mengetahui

Melakukan pemantauan usaha

jawab

tingkat

usaha

ketentuan

ketaatan

danatau

peraturan

penanggung

kegiatan

terhadap

lingkungan

kegiatan

yang

hidup

berpotensi

adalah:

1)

dan atau

menimbulkan

perundang-undangan

pencemarandan atau perusakan lingkungan

pengendalian pencemaran dan atau kerusakan

hidup; 2) Meminta keterangan dari pihak

lingkungan hidup. Dari ketentuan ini dapat

penanggungjawab usaha dan atau kegiatan

diketahui bahwa dasar hukum mengenai

mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam

kedudukan dan bentuk kewenangan yang

pengendalian pencemaran dan atau perusakan

dimiliki PPLH dalam melakukan upaya

lingkungan hidup; 3) Membuat salinan dari


dokumen dan atau membuat catatan yang

bidang

diperlukan; 4) Memasuki tempat tertentu yang

pertambangan

adalah

merupakan

bentuk kegiatan yang dilaksanakansecara

diduga

langsung atau tidak langsung oleh PPLH dan

pencemaran dan atauperusakan lingkungan

PPLH

tingkat

hidup; 5) Mengambil contoh (sample) pada

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

titik-titik yang diperlukan pada lokasi usaha

kegiatan

dan

Daerahuntuk

terhadap

mengetahui

ketentuan

perundang-undangan

peraturan

menjadi

atau

penyebab

kegiatan,

terjadinya

serta

melakukan

pengendalian

pengukuran, analisa dan atau melakukan


pengawasan terhadap analisa sampelsecara

hidup.

langsung di lapangan dan atau laboratorium; Selain itu, kedudukan dan bentuk

6) Memeriksa peralatan dan atau instalasi

kewenangan yang dimiliki PPLH dalam

yang

melakukan

hukum

pencemaran danatau perusakan lingkungan

lingkungan hidup di bidang pertambanganjuga

hidup; 7) Memeriksa alat transportasi untuk

ditegaskan

memudahkan

upaya

dalam

penegakkan

ketentuan

Pasal

3

digunakan

dan


limbah

Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja

Meminta


bertanggungjawab

Provinsi/Kabupaten/Kota, yang menyebutkan

kegiatan.

bahwa kewenangan yang diberikan kepada PPLH dalam melakukan upaya penegakkan

dan

untuk

atau

pengendalian

pengangkutan

atau bahan kimia lainnya; 8)

keterangan atas

dari

pihak

usaha

yang

dan

atau

Dalam pelaksanaan kewenangannya, berdasarkan

Keputusan

Menteri

Negara


Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002

pelaksanaan pengawasan yangmudahdibawa

harus

untuk menghindari hutang budi terhadap

memperhatikan

Pertama,

aspek

Kewenangan ketentuan

beberapa

Yuridis,

pengawasan

yang

telah

aspek:

meliputi terbatas

a)

usaha dan atau kegiatan.

pada

ditetapkan

dalam


bidang

Koordinasi Kewenangan PPLH Dengan Pihak Pemerintah Daerah Dan PPNS

pengendalian pencemaran dan atau perusakan

Koordinasi Kewenangan PPLH dengan

lingkunganhidup; b). Merahasiakan informasi

Pihak Pemerintah Daerah dan Penyidik

yang seharusnya dirahasiakan; c) Memahami

Pegawai

semua

di


bidang pengendalian pencemaran danatau

bidang pertambangan, dapat dilihat dalam hal

perusakan lingkungan hidup, serta perizinan

sebagai berikut: Pertama, koordinasi dalam

yang terkait. Kedua, aspek Etika dan Profesi,

melakukan

meliputi: a) Menaati semua ketentuan disiplin

Koordinasi antara pihak pejabat pengawas

dan sumpah pegawai negeri; b) Menghindari

lingkungan hidup dan penyidik pegawai

setiap pertentangan kepentingan karena faktor

negeri sipil dalam upaya penegakkan hukum

finansial

lainnyayang

lingkungan hidup di beberapa negara disebut

pengawasan;c)

dengan inspektur lingkungan (environment

peraturan

berkaitan

atau

perundang-undangan

kepentingan

dengan

hasil

Negeri

Sipil

pemeriksaan

dan

upaya

penyidikan.

Berkomunikasi secara sopan dan profesional

inspector)

dengan petugas dari penanggungjawab usaha

melakukan

dan

dan

pemeriksaan lingkungan.Namun di beberapa

menerapkan konsep K3 (Keselamatan dan

negara seperti Kanada, inspektur ini juga

Kesehatan

melaksanakan

dapat melakukan penyidikan dan memberikan

pengawasan; e) Melaporkan fakta-fakta hasil

sanksi administrasi secara langsung, misalnya

pengawasan secara lengkap, akurat, dan

memberikan

obyektif; f) Selalu berupaya rneningkatkan

perintah.

atau

kegiatan;

Kerja)

d)

Menguasai

selama

adalah

Dalam

pihak-pihak

yang

inspeksi

atau

kegiatan

peringatan

atau

perintah-

pengetahuan profesional dan keterampilan

Kedua, koordinasi pemberi data dalam

teknis; g) Berpenampilan pantas termasuk

penegakan hukum. Koordinasi antara pihak

mengenakan pakaian dan peralatan pelindung

pejabat pengawas lingkungan hidup dan

untukkeselamatan kerja; h)

Melengkapi diri

penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya

dengan peralatan yang diperlukan dalam

penegakkan hukum lingkungan hidup dapat


terlihat dalam hal PPLH memberikan data

tanpa merasa takut atau mendapat tekanan

hasil pemeriksaan dan penyidikannya kepada

dari pihak tertentu.

para Penyidik baik PPNS Lingkungan atau

Keempat,

koordinasi

pihak Kepolisian untuk menangani kasus

memberikan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

antara pihak pejabat pengawas lingkungan

hidup. Data dan fakta yang dikumpulkan oleh

hidup dan penyidik pegawai negeri sipil

PPLH juga dapat digunakan oleh atasan


mereka

sanksi

hidup juga dapat terlihat dalam hal Penyidik

pidana,

Pegawai Negeri Sipil meminta pihak Pejabat

dalam

administrasi, sehingga

menerapkan

perdata

validitas

maupun

data

tersebut

sangat

penting.

Pengawas

keterangan

ahli.

dalam

Lingkungan

Koordinasi

Hidup

yang

mempunyai keahlian khusus misalnya ahli

Ketiga, koordinasi pejabat pengawas

masalah perminyakan, dapat memberikan

lingkungan hidup sebagai saksi dalam upaya

keterangan ahli di bidang perminyakan pada

penegakkan

hukum

proses penegakan hukum lingkungan untuk

hidup.koordinasi

antara

lingkungan pihak

pejabat

kasus lingkungan yang berkaitan dengan

pengawas lingkungan hidup dan penyidik

industri perminyakan atau tambang minyak.

pegawai negeri sipil dalam upaya penegakkan

Kelima,

koordinasi

dalam

hukum lingkungan hidup juga dapat terlihat

menganalisis penegakan hukum. Koordinasi

dalam hal PPLH baik di pusat maupun di

antara pihak pejabat pengawas lingkungan

daerah, apabila diminta, harus memberikan

hidup dan penyidik pegawai negeri sipil

kesaksian dalam proses penegakan hukum


lingkungan. Kesaksian yang diberikan harus

hidup juga dapat terlihat dengan diberikannya

apa adanya tidak boleh direkayasa. Pada

kewenangan

proses

memberikan

Lingkungan Hidup yang berfungsi sebagai

kesaksian, mereka disumpah terlebih dahulu.

penganalisis dalam proses penegakan hukum

Jadi

ada

lingkungan kepada instansi penegak hukum

tanggung jawab yang lebih besar, yaitu

lingkungan lainnya, sehingga PPLH/PPLHD

kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah

perlu

SWT.

lingkungan dan memberikan masukan kepada

peradilan

dalam

PPLH

sebelum

memberikan

harus

kesaksian

berani

memberikan

kesaksian berdasarkan data dan fakta yang ada

pada

melakukan

pimpinan

dalam

Pejabat

analisis

Pengawas

permasalahan

menerapkan

penegkan


hukum lingkungan. Dalam proses persidangan

pengolahan air limbah atau

konsultan

maupun terhadap hasil putusan pengadilan,

AMDAL akan membuka peluang terjadinya

PPLH perlu melakukan kajian-kajian untuk

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

mengambil hikmahnya dari proses pengadilan maupun putusan tersebut. dipergunakan penegakan

untuk hukum

Hal

ini

dapat

perbaikan

proses

lingkungan

dan

Ketentuan-Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilanggar Pihak Pelaku Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan

pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.

Adapun ketentuan-ketentuan peraturan Keenam, koordinasi sebagai pembina

teknis.

Koordinasi

antara

pejabat

pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan

pengawas lingkungan hidup dan penyidik

hidup akibat kegiatan pertambangan, antara

pegawai negeri sipil dalam upaya penegakkan

lain adalah ketentuan Pasal 14 UU PPLH,

hukum lingkungan hidup juga dapat terlihat

yaitu dalam kegiatan usaha pertambangan

juga dapat terjalin dalam hal PPLH dapat

tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

memposisikan sebagai Pembina teknis sesuai

a) KLHS; b) tata ruang; c) baku mutu

dengan keahliannya dan pengalaman yang

lingkungan hidup; d) kriteria baku kerusakan

dimilikinya, baik Pembina teknis dalam

lingkungan hidup; e) amdal; f) UKL-UPL; g)

proses pengawasan di instansinya maupun

perizinan; h) instrumen ekonomi lingkungan

di instansi lainnya. Hal penting yang perlu

hidup;

diperhatikan, PPLH dapat memberikan saran

berbasis

teknis kepada pihak Penyidik Pegawai Negeri

berbasis lingkungan hidup; k) analisis risiko

Sipil misalnya dalam hal penyempurnaan

lingkungan hidup; l) audit lingkungan hidup;

Instalasi

dan) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan

Pengolahan

Air

pihak

perundang-undangan yang dilanggar pihak

Limbah

atau

membuat desain pengolahan air limbah bagi pabrik yang sedang dalam pengawasannya,

i)

peraturan lingkungan

perundang-undangan hidup;

j)

anggaran

dan/atau perkembangan ilmupengetahuan. Kemudian berkaitan dengan ketentuan-

walaupun secara teknis dia mampu dalam

ketentuan

bidang ini. Hal ini dikarenakan akan terjadi

yang dilanggar pihak pelaku perusakan dan

konflik

menjadi

pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan

bumerang bagi PPLH yang bersangkutan.

pertambangan, adalah melanggar ketentuan

PPLH yang berfungsi sebagai konsultan

Pasal 69 ayat (1) UU PPLH, yang secara tegas

kepentingan

dan

dapat

peraturan

perundang-undangan


menyatakan bahwa setiap orang dilarang:a)

Dari beberapa uraian di atas maka

melakukan perbuatan yang mengakibatkan

dapatlah ditarik sebuah kesimpulan yang jelas

pencemaran dan/atauperusakan lingkungan

dan

hidup; b) memasukkan B3 yang dilarang

ketentuan

menurut

perundang-undanganke

yang dilanggar pihak pelaku perusakan dan

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan

Indonesia; c) memasukkan limbah yang

pertambangan, yaitu pada dasarnya kegiatan

berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan

pertambangan yang melahirkan kerusakan dan

Republik Indonesia ke media lingkungan

pencemaran lingkungan hidup, melanggar

hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;

ketentuan yang diamantakn dalam Pasal 14

d) memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah

UU PPLH, tentang Baku Mutu Lingkungan

Negara Kesatuan Republik Indonesia; e)

hidup yang tidak dipenuhi pelaku usaha

membuang limbah ke media lingkungan

pertambangan dan ketentuan Pasal 69 UU

hidup; f) membuang B3 dan limbah B3 ke

PPLH, mengenai larangan-larangan yang

media lingkungan hidup; g) melepaskan

tidak boleh dilakukan pihak pelaku usaha

produk rekayasa genetik ke media lingkungan

pertambangan dan akan berakibat terciptanya

hidupyang bertentangan dengan peraturan

kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

peraturan

tegas

berkaitan Peraturan

dengan

ketentuan-

Perundang-undangan

perundang-undangan atau izin lingkungan; h) melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i) menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat

kompetensi

penyusun

amdal;

dan/atau j) memberikan informasi palsu, menyesatkan, merusak

menghilangkan

informasi,

informasi, memberikan

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan

keterangan yang tidak benar. Dan ayat (2)

kewenangannya pihak PPLH mengahadapi

menegaskan bahwa ketentuan sebagaimana

berbagai macam hambatan yuridis dalam

dimaksud

h

upaya penegakkan hukum lingkungan hidup.

sungguh-sungguh

Adapun Aturan Hukum yang menghambat

pada

memperhatikan

ayat dengan

atau

Hambatan Yuridis Berkaitan Dengan Kedudukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Melaksanakan Kewenangannya Melakukan Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Di Bidang Pertambangan

(1)

huruf

kearifan lokal di daerah masing-masing

pihak

PPLH

kewenangannya

dalam

melaksanakan

melakukan

upaya



di bidang pertambanganjuga terdapat dalam

bidang

lain

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor

sebagai berikut: Pertama, Pasal 71 UU PPLH.

19 Tahun 2004 Tanggal 29 januari 2004

Dalam pasal 71 UU PPLH adalah mengenai

Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan

pengawasan dan sanksi administratif, dimana

Kasus

Pasal 71 UU PPLH, menegaskan bahwa: (1)

Lingkungan

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota

keputusan

sesuai

bahwa dalam hal upaya penegakkan hukum

pertambangantersebut

dengan

antara

kewenangannya

wajib

Pencemaran

dan/atau

Hidup, menteri

mana

tersebut

menegaskan

lingkungan

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

sekretarian penanganan kasus lingkungan

atas

dalam

hidup yang terdiri dari ahli di bidang hukum,

dibidang

teknis mengenai lingkungan hidup yang terdiri

peraturan

yang

ditetapkan

perundang-undangan


dapat

kewenangannya


melakukan

dapat

dibentuk

dari PPNS-LH dan PPLH (PPLH/PPLHD)

hidup.; (2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota

maka

dalam

melakukan pengawasan terhadap ketaatan

ketentuan

hidup

yang

Perusakan

Berkaitan dengan aturan Hukum yang menghambat peran serta Pemerintah Daerah dalam

memberikan

kewenangan

kepada

pengawasan kepada pejabat/instansi tekhnis

PPLH dalam melakukan upaya penegakkan

yang

bidang

hukum lingkungan di bidang pertambangan,


pada dasarnya dapat dijumpai pada ketentuan


Pasal 71 UU PPLH, yang menegaskan: (1)

menteri,

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai

bertanggung

Gubernur,

jawab

atau

di

Bupati/Walikota

menetapkan PPLH yang merupakan pejabat

dengan

kewenangannya

wajib

melakukan

fungsional.

pengawasan terhadap ketaatan penanggung

Menteri

jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan

Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

tanggal 29 Januari 2004 tentang

undangan

Kedua,

Keputusan

Pedoman

Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.Aturan Hukum yang menghambat pihak PPLH dalam melaksanakan

kewenangannya

melakukan

upaya penegakkan hukum lingkungan hidup

di

bidang

perlindungan

dan

pengelolaan lingkungan hidup; (2) Menteri, Gubernur,

atau

mendelegasikan

Bupati/Walikota kewenangannya

dapat dalam

melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan

dan

pengelolaan

lingkungan



penegakkan hukum lingkungan di bidang

Menteri,

pertambangan tidak dapat dilakukan secara

Gubernur,

atau

Bupati/Walikota

menetapkan PPLH yang merupakan pejabat

maksimal

fungsional

dikarenakan ketentuan Pasal 19 Keputusan

Kemudian berkaitan dengan aturan hukum

yang

menghambat

Pemerintah Daerah

peran

serta

dalam memberikan

oleh

Pemerintah

Daerah,

Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 07 Tahun

2001 tentang PPLH dan PPLH

Daerah, hanya mewajibkan PPLH dalam

kewenangan kepada PPLH dalam melakukan

melakukan

upaya penegakkan hukum lingkungan di

lingkungan

bidang pertambangan, juga terdapat dalam

memberikan laporan dan pertanggungjawaban

Pasal

kepada Kepala Instansi yang bertanggung

19

Keputusan

Menteri

Negara

Lingkungan Hidup RI Nomor 07 Tahun

upaya di

penegakkan bidang

hukum

pertambangan

jawab.

2001 tentang PPLH dan PPLH Daerah, yang

Sinkronisasi dan harmonisasi aturan

menegaskan bahwa pembinaan, bimbingan,

hukum mengenai kedudukan dan kewenangan

pelatihan, dan arahan serta pengawasan


pelaksanaan tugas PPLH dan PPLH Daerah,

hukum

dilakukan

pertambangan

oleh

Kepala

Instansi

yang

lingkungan

hidup

dapat

di

bidang

disandarkan

pada

bertanggung jawab dan Kepala Instansi yang

ketentuan yang lebih khusus, yaitu Keputusan

bertanggung jawab daerah.

Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor

Berdasarkan

ketentuan

Pasal

19

56 Tahun

2002

tentang

Tata

Kerja


Pejabat

RI Nomor 07 Tahun 2001 tentang PPLH dan

yaitu dalam salah satu Pasalnya dapat

PPLH Daerah, tersebut di atas maka sangatlah

menjawab permasalahan Sinkronisasi dan

jelas

Harmonisasi

terdapat

aturan

Hukum

yang

Pengawas

aturan

Lingkungan

hukum

Hidup,

mengenai

menghambat Peran serta Pemerintah Daerah

kedudukan dan kewenangan PPLH dalam

dalam

melakukan

memberikan

kewenangan

kepada


upaya

penegakkan

hukum

lingkungan hidup di bidang pertambangan.


Pada point B Keputusan Menteri

yaitu dalam hal evaluasi dan monitoring yang


dilakukan pihak Pemerintah daerah terhadap

Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat

kinerja

PPLH

dalam

melakukan

upaya


Pengawas Lingkungan Hidup, dengan jelas

dalam Pasal 19 Keputusan Menteri Negara

dan

Tujuan

Lingkungan Hidup RI Nomor 07 Tahun

pengawasan lingkungan hidup adalah untuk

2001 tentang PPLH dan PPLH Daerah, harus

memantau, mengevaluasi dan menetapkan

selaras atau harmonis dengan ketentuan

status ketaatan penanggungjawab usaha dan


atau kegiatan terhadap: 1) Kewajiban yang

RI Nomor 56 Tahun

tercantum

Kerja

tegas

menyatakan

dalam

bahwa

peraturan

perundang-

undangan di bidang pengendalianpencemaran

Pejabat

2002

tentang

Pengawas

Tata

Lingkungan

Hidup.

dan atau kerusakan lingkungan hidup. 2) Kewajiban

untuk melakukan

lingkungan

dan

sebagaimana Analisis

pemantauan

tercantum

Mengenai

(AMDAL)

pengelolaan

atau

PENUTUP

lingkungan

dalam

Kedudukan

PPLH

adalah

sebagai

dokumen

pejabat fungsional yang mendapatkan delegasi

Dampak

Lingkungan

kewenangan dari pihak Menteri, Gubernur,

Upaya

Pengelolaan

atau

Bupati/Walikota

dalam

melakukan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan

pengawasan lingkungan hidup yang bertujuan

Lingkungan

untuk

(UPL)

atau

persyaratan

mengetahui

tingkat

ketaatan

lingkungan yang tercantum dalam izin yang

penanggung jawab usaha danatau kegiatan

terkait.

terhadap ketentuan Mengenai

permasalahan

hukum

peraturan

perundang-

undanganpengendalian pencemaran dan atau

mengenai sinkronisasi dan harmonisasi aturan

kerusakan


kewenangan yang dimiliki oleh PPLH dalam


melakukan

hukum

bidang


dasarnya

adalah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal

permasalahan ketidakjelasan (vage norm)

74 UU PPLH, serta Pasal 3 dan Pasal 4

kedudukan dan kewenangan PPLH dalam


melakukan

hukum

RI Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja



baik yang diatur dalam Pasal 74 UU PPLH

Provinsi/Kabupaten/Kota.

lingkungan

pertambangan,

hidup

bahwa

upaya

di

pada

penegakkan

lingkungan

upaya

hidup

penegakkan

serta

hukum

dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009

Koordinasi Kewenangan PPLH dengan

tentang Pertambangan, maupun yang terdapat

Pihak Pemerintah Daerah dan Penyidik


Pegawai

Negeri

Sipil

Dalam

upaya

kewenangannya

melakukan

upaya



bidang pertambangan, secara konkrit dapat

bidang pertambangan yang tertuang dalam

dilakukan

dalam

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor

penyidikan,

19 Tahun 2004tentangPedoman Pengelolaan

dalam

melakukan

hal

koordinasi

pemeriksaan

dan

koordinasi pemberi data dalam penegakan

Pengaduan

hukum,

Pengawas

Perusakan Lingkungan Hidup maupun dalam

Lingkungan Hidup sebagai saksi dalam upaya

Pasal-Pasal yang terkait dalam UU PPLH,

penegakkan

hidup,

adalah terletak pada sistem penegakkan

koordinasi dalam memberikan keterangan

hukum lingkungan yang berasakan birokrasi

Ahli,

dan

koordinasi

Pejabat

hukum

koordinasi

lingkungan

dalam

menganalisis

Kasus

structural

Pencemaran

atau

penegakkan ini

tergantung

hukum

penegakan hukum, dan koordinasi sebagai

lingkungan

Pembina Teknis.

kebijakan pejabat struktural yang berwenang

Ketentuan-Ketentuan

hidup

dan/atau

pada

Peraturan

(Menteri, Gubernur, Bupati/walikota) diatas

Perundang-undangan yang dilanggar pihak

PPLH, sehingga besar kemungkinan kebijakan

pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan

yang diambil oleh pejabat struktural yang

hidup akibat kegiatan pertambangan, yaitu

berwenang

pada dasarnya kegiatan pertambangan yang

penyidikan, laporan dan data yang diperoleh

melahirkan

pihak PPLH dalam upaya penegakkan hukum

kerusakan

dan

pencemaran

lingkungan hidup, melanggar ketentuan yang

tersebut

menciderai

hasil

lingkungan hidup.

diamantakn dalam Pasal 14 UU PPLH,

Aturan Hukum yang menghambat

tentang Baku Mutu Lingkungan hidup yang

peran

serta

Pemerintah

Daerah

dalam

tidak dipenuhi pelaku usaha pertambangan

memberikan

kewenangan

kepada

PPLH

dan ketentuan Pasal 69 UU PPLH, mengenai

dalam melakukan upaya penegakkan hukum

larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan

lingkungan di bidang pertambangan, terdapat

pihak pelaku usaha pertambangan dan akan

dalam Pasal 19 Keputusan Menteri Negara

berakibat

Lingkungan Hidup RI Nomor 07 Tahun 2001

terciptanya

kerusakan

dan

pencemaran lingkungan hidup

tentang PPLH dan PPLH Daerah dan Pasal

Aturan Hukum yang menghambat pihak

PPLH

dalam

melaksanakan

71UU PPLH, bahwa peran serta Pemerintah Daerah

dalam

memberikan

kewenangan


melakukan

upaya

penegakkan

hukum

koordinasi kewenangan PPLH dengan Pihak

lingkungan di bidang pertambangan tidak

Pemerintah Daerah dan Penyidik Pegawai

dapat diberikan bersifat menyeluruh kepada

Negeri Sipil Dalam upaya penegakkan hukum


lingkungan hidup.

hukum lingkungan di bidang pertambangan, akan

tetapi

juga

Pemerintah

Daerah

Hendaknya pihak Pemerintah selaku pihak

yang

berwenang

membuat

dan

diwajibkan memberikan kewenangan lainnya

mensahkan peraturan perundang-undangan

kepada instansi teknis yang bertanggung jawab

dapat meninjau kembali Aturan Hukum yang

di

menghambat Peran serta Pemerintah Daerah

bidang

perlindungan

dan

pengelolaan

lingkungan hidup dalam melakukan upaya

dalam



pertambangan.


Sinkronisasi dan harmonisasi aturan

memberikan

kewenangan

kepada

dan memberikan kewenangan yang bersifat


menyeluruh

PPLH di bidang pertambangan, baik yang


diatur dalam Pasal 74 UU PPLH dan Undang-

pertambangan

Undang Nomor 4 tahun 2009

dalam

melakukan

upaya

tentang

Pertambangan, maupun yang terdapat dalam Pasal

19

Keputusan

Menteri

Negara

Lingkungan Hidup RI Nomor 07 Tahun 2001 tentang PPLH dan PPLH Daerah, harus selaras atau harmonis dengan ketentuan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 56 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Hendaknya pihak Pemerintah selaku pihak

yang

berwenang

membuat

dan

mensahkan peraturan perundang-undangan dapat membuat suatu aturan pelaksana lainnya yang

lebih

khusus

mengatur

mengenai

kedudukan dan kewenangan PPLH serta

DAFTAR PUSTAKA D, Soedjono. 1979. Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Bandung: Alumni, hlm. 44. Hartono, Sunaryati. 1986.Landasan, Kerangka, struktur dan Materi Sistem Hukum Nasional Kita, Jakarta: Dept. Kehakiman. Hamid, Hamrat dan Bambang Pramudyanto. 2007. Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Edisi I, Jakarta: Granit, Jakarta. HS, Salim. 2008. Hukum Pertambangan Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers. Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.


Rangkuti, Siti Sundari. 2005, Hukum Lingkungan dan Kebiasanaan Lingkungan Nasional, Surabaya: Penerbit: Airlangga University Press. Subagyo, .Joko. 1992, HukumLingkungan, Masalah Dan Penanggulangannya, Jakarta: Penerbit: RinekaCipta Suparni, Niniek. 2004, Pelestarian, Pengelolaan Dan PenegakkanHukumLingkungan. Jakarta: Penerbit: Sinar Grafika.hlm.4. Syahrin, Alvi. 2009. Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan. Jakarta: PT. Sofmedia Usman, Rachmadi. 1993, PokokPokokHukumLingkunganNasional, Jakarta:Penerbit: Akapres. UUD 1945 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 07 Tahun 2001 tentang PPLH dan PPLH Daerah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota

KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUPDALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN

Recommend Documents