PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PEMBAJAKAN TAMBANG PASIR DI KABUPATEN BONEBOLANGO
Deisi Djamaludin Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa Nirwan Junus Jurusan Ilmu Hukum
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum lingkungan di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge dan dampak yang di timbulkan dari pembajakan galian pasir. Penelitian ini bersifat deskriptif sedangkan jenis data penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empirik. Lokasi penelitian di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango. Bahan yang dipakai meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), wawancara. Teknik analisa data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban bahwa, penegakan hukum lingkungan terhadap tambang pasir di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolangobelum mendapatkan aturan hukum yang lebih terfokus.Ini di karenakan banyaknya penambang illegal yang terus menambang tanpa ada teguran ataupun sanksi dari pemerintah setempat. Dampak yang di timbulkan dari pembajakan galian pasir tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu dampak positif an negatif. Dampak positif yaitu seperti membantu pemerintah setempat dalam menetralisir sungai dan dampak negatif seperti penerunan infrastruktur jembatan talumolo dua. Kata kunci :Hukum Lingkungan, Dinas Pertambangan, Penambang A.
Latar Belakang Lingkungan merupakan objek vital bagi manusia. Semua kebutuhan manusia tidak dapat terlepas dari campur tangan lingkungan. Pada awal mula kehidupan, manusia menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Konsep keserasian dan keseimbangan diterapkan agar manusia tetap bertahan hidup. Namun, keserasian itu kini telah berubah seiring zaman. Lingkungan mulai diubah agar sesuai
1
dengan kebutuhan manusia. Bahkan, pada saat ini akibat keterdesakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, menjadikan manusia semakin gencar melakukan pemanfaatan (eksploitasi) yang berlebihan terhadap lingkungan contoh yaitu pertambangan. Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan
pemerintahIndonesia
untuk
mendatangkan
devisa.
Selain
mendatangkan devisa industri pertambanganjuga menyedot lapangan kerja dan bagi Kabupaten dan Kota merupakan sumber PendapatanAsli Daerah (PAD). Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi:eksplorasi, eksploitasi,
pengolahan/
pemurnian,
pengangkutan
mineral/
bahan
tambang.Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja jugarawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan
yang
mengundangsorotan
masyarakat
sekitarnya
karena
pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan tanpaizin yang selain merusak lingkungan
juga
membahayakan
jiwa
penambang
karenaketerbatasan
pengetahuan para penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinasinstansi terkait. Kondisi ini terjadi di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango.Desa Tanah Putih merupakan desa terdekat dengan daerah galian pasir yang dieksploitasi sumber dayanya.Eksploitasi itu sendiri disinyalir melanggar peraturan pemerintah karena tanpa izin dari pemerintah.Hal ini menimbulkan berbagai kontroversi tentang lokasi penambangan tersebut.Tempat penambangan tersebut kondisi lingkungannya sudah sangat buruk.Penurunan kualitas lingkungan dapat kita jumpai di lokasi penambangan tersebut.Tempat penambangan yang sudah tidak mengindahkan kelestarian lingkungan dan pengelolaan yang tidak bertanggung jawab. Meningkatnya jumlah penduduk di Gorontalo akan meningkatkan pula kebutuhan sumber daya yang diperlukan bagi manusia, sedangkan sumber daya alam yang ada di Gorontalo jumlahnya terbatas dan tidak dapat selalu memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan yang
2
dihadapi pemerintah Gorontalo kini adalah cara memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Dari penjelasan uraian di atas maka permasalahan yang akan di bahas adalah Bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap pembajakangalian pasir di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango dan Dampak apa saja yang di timbulkan akibat pembajakan galian pasir di Desa Tanah Putih B.
Metodelogi Penulisan Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris.Penelitian ini dilakukan di desa tanah putih, kecamatan Botupingge Kab Bone Bolango.Adapun alasan utama melakukan penelitian di tempat ini yakni bahwa dilihat dari adanya ketersediyaan data.Dengan demikian ini penelitian ini diupayakan dapat memberikan kontribusi positif bagi daerah terutama dari aspek regulasi dan legalitas kebijakan yang diambil.Sebelum data dianalisis diadakan terlebih dahulu pengorganisasian terhadap data sekunder yang didapat melalui studi dokumen, dan data primer yang didapat melalui studi pedoman wawancara.Data tersebut kemudian diklasifikasi dan dicatat secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan analisisnya. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kaedah-kaedah yang berkaitan dengan materi permasalahannya.
C.
Hasil dan Pembahasan Penegakan hukum lingkungan yang cukup mendapat perhatian kelompok masyarakat tertentu yaitu masalah pencemaran yang di lakukan oleh perusahaan industri, mengingat limbah-limbah banyak mengalir sebagai hasil kegiatannya.1 Dalam penegakan hukum lingkungan telah di atur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang di lakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakannya (represif).
1
Joko Subagio, Hukum Lingkungan Masalah Dan Penaggulangannya, Jakarta, Rineka Cipta, 1999, hlm 85.
3
Untuk tindakan respresif ini ada beberapa jenis instrument yang dapat di tetapkan dan penerapannya tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain melihat dampak yang di timbulkannya.2 Seperti yang di katakan oleh Moh. Ahmad selaku anggota kepolisian Reskrim Polres Bone Bolango yaitu dalam hal penegakan hukum tetap di lakukan, secara hal tersebut di larang oleh Undang-undang dan peraturan yang ada, akan tetapi lebih mengutamakan pencegahan terhadap kegiatan dari penggalian pasir tersebut.3 Yahya Boudeso mengatakan bahwa peranan pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penggalian tambang pasir yaitu ketika adanya laporan dari masyarakat yang di duga tindak pidana dan di temukan langsung oleh petugas maka pihak kepolisian Polres Bone Bolango melakukan penegakan hukum di bidang pertambangan yang dalam hal ini di proses sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.4 Dari hasil wawancara di atas bahwa eksistensi kepolisian Reskrim Polres Bone Bolango dalam penerapan sanksi terhadap penggalian pasir yang terjadi di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango sangatlah di butuhkan oleh dinas terkait yang menangani masalah pertambangan dalam hal ini Dinas Pertambangan. Akan tetapi pada dasarnya penerapan sanksi oleh Dinas Pertambangan belum maksimal, ini dikarenakan tidak adanya laporan dari Dinas Pertambangan ke pihak kepolisian yang seharusnya menangani kasus penggalian pasir secara ilegal tersebut. Dinas Pertambangan itu sendiri berpendapat dalam hal ini yang di katakan oleh Farhan sebagai Kepala Seksi Perizinan yakni penerapan sanksi terhadap para penggali pasir tidak di lakukan karena hanya itulah mata pencaharian mereka.5
2
Ibid, hlm 81. Moh. Ahmad, Kanit 1 Reskrim Polres Bone Bolango, wawancara, 19 Desember 2013 4 Yahya Boudeso, Kanit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak, wawancara, 19 Desember 2013 5 Farhan,kepala seksi perizinan, wawancara, 2 Oktober 2013 3
4
Penyelesaian masalah lingkungan melalui instrument hukum administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada pelanggaran).Oleh Karena itu, fokus dari sanksi administratif adalah perbuatannya, sedangkan sanksi dari hukum pidana adalah orangnya (dader, offender).Selain itu, sanksi hukum pidana tidak hanya di tujukan kepada pembuat, tetapi (pelanggar).
juga
kepada mereka
yang
potensial
menjadipembuat
6
Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti tentang galian pasir itu sendiri, tedapat beberapa pendapat tentang galian C itu sendiri antara lain: Meni S. Doda
7
, beliau mengemukakan bahwa galian C adalah
pengambilan endapan berupa batuan atau pasir yang ada di sungai maupun d kawasan pegunungan. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa galian C merupakan salah satu bahan bukan non logam yang di lakukan dengan cara pengambilan endapan berupa batuan atau pasir yang ada di sungai maupun di kawasan pegunungan dan di gunakan untuk pembangunan infrastruktur. Akan tetapi hal ini di perlukan perhatian dari pemerintah setempat untuk menanggulangi terjadinya bencana tersebut, seperti yang sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti mendapatkan responden dari instansi pemerintahan
yang mengomentari hal tersebut dalam hal ini Kepala Seksi
Perizinan yaitu Ibu Farhan8 yang berpendapat tentang galian pasir tersebut terkait dengan kesesuaian antara literatur yang ada di dalam Undang-undang dalam hal ini Surat Izin Mengelola dengan kegiatan penambangan tersebut. Beliau 6
Supriadi, Op.Cit, hlm 270. Meni S Doda, kepala seksi pengawasan, Wawancara 12 September 2013 8 Farhan, Kepala Seksi Perizinan, 2 Oktober 2013 7
5
mengemukakan bahwa kegiatan penambangan yang di lakukan oleh penambang saat ini tidak memiliki Surat Izin Mengelola, yang ada hanyalah Surat Keterangan Mengelola Sementara yang fungsinya agar kegiatan dari para penggali pasir tersebut bisa di kontrol. Sedangkan pengurusan surat izin tersebut, yang seharusnya tugas dari Dinas Pertambangan, karena adanya perubahan maka dalam pengurusan surat izin tersebut itu adalah tugas dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pun mengeluarka Izin Usaha Pertambangan. Tetapi dalam pengurusan surat izin tersebut, para penambang seharusnya melewati prosedur yang sudah di tentukan oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Prosedur yang di maksud tersebut yakni harus melalui instansi-instansi terkait seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam hal ini yang menangani lingkungan hidup itu sendiri, Dinas Pekerjaan Umum yang mengelola hasil dari penggalian pasir tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang menangani tentang tata ruangnya, dan Dinas Pertambangan itu sendiri mengenai ada atau tidaknya potensi terhadap galian pasir. Akan tetapi pemerintah kabupaten melihat adanya kesulitan di dalam pengurusan izin tersebut. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Bone Bolango mengarahkan langsung ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) danKantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) itu sendiri yang
mengeluarkan
izinnya,
tetapi
dalamKantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu(KPPT) tersebut pasti ada birokrasi-birokrasi yang harus di lalui. Adapun prosedur izin pertambangan telah tersebut yaitu sebagai berikut: a) Surat Izin Pertambangan Daerah. Pengusahaan pertambangan bahan galian golongan C termasuk bahan galian industri hanya di laksankan setelah mendapat izin dari yang berwenang. Jenis-jenis SIPD adalah : Eksplorasi, eksploitasi, SIPD pengelolaan/pemurnian, penjualan, dan pengangkutan. SIPD dapat di berikan kepada : perusahaan daerah, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, perorangan, perusahaan dengan modal milik bersama antara 6
negara/ BUMN dengan Pemda TK 1 dan atau Pemda TK II atau perusahaan Daerah, perusahaan dengan modal bersama antara BUMN dan atau Pemda TK I/II/Pd dengan koperasi, badan hukum swasta dan peorangan.9 b) Persyaratan Permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Antara lain (1) Mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan
Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat
dimana penambangan akan di laksankan dan memberikan peta lokasi Dimana penambangan akan di laksanakan. (2) Apabila persyaratan tersebut telah di penuhi, setelah mempertimbangkan aspek-aspek tata guna tanah, hah-hak atas tanah dan jaminan hukumnya di keluarkan izin prinsip oleh Gubernur atau pejabat lain yang di tunjuk olehnya. (3) Oleh pemohon izin prinsip dan surat permohonan di sampaikan kepada dinas pendapatan sekaligus membayar iuran tetap dan iuran produksi sebesar 25% dari perkiraan produksi setahun sebagai bayaran muka. (4)Berdasarkan bukti pembayaran dari Dinas pendapatan, oleh pemohon di bawa kembali ke biro PPD untuk di teruskan ke Gubernur sebagai bahan pertimbangan pengeluaran SIPD. c) Prosedur Permohonan SIPD antara lain (1)Permohonan SIPD di ajukan kepada gubernur KDH tingkat 1wilayah pengusahaan pertambangan dalam bentuk SIPD maksimal 5 hektar/SIPD. (2) SIPD dengan luas melebihi 25 hektar hanya dapat di berikan oleh Gubernur tingkat 1. Setelah mendapatkan persetujuan dari menteri pertambangan dan energi Direktur DJPU,maksimal 1000 hektar untuk 1 jenis bahan galian. (3) Pemberian SIPD dengan luas maksimal 25.000 meter persegi untuk pasir dan kerikil, 50.000 meter persegi untuk batu gunung, koral, batu kali dan granit, 1.000 meter persegi untuk tanah liat dapat di berikan 9
Sukandarrumidi, Op. Cit, hlm 13.
7
oleh bupati/walikota. (4) Masa berlakunya SIPD maksimal 10 tahun dan dapat di perpanjang maksimal 2 kali dan setiap kali perpanjangan, izin usaha berlaku untuk jangka waktu 3tahun. d) Tarif tetap SIPD bahan galian Golongan C : (1) SIPD Eksplorasi Rp2.500,00 – 1 hektar/tahun dan (2) SIPD Eksplorsi Rp5.000,00 – 1 hektar/tahun. 10 Dalam proses kegiatan penggalian pasir tersebut Bapak Yusuf11 sebagai Kepala seksi Eksplorasi Dinas Pertambangan berpendapat bahwa para penggali pasir yang ada di desa Tanah Putih tersebut secara keseluruhan tidak terdaftar atau illegal, yang ada hanyalah sementara diproses surat izin mereka. Akan tetapi ada dan tidak adanya izin, pada saat mereka mendapatkan hasil dari galian pasir tersebut mereka harus membayar pajak.Dan pajak tersebut di pungut berdasarkan banyaknya pasir yang di angkut (per kubik).Namun bukan berarti sudah membayar pajak itu sudah menjadi penambang resmi karena masih ada prosedur yang harus di lakukan seperti yang di katakan oleh Ibu Farhan. Dari hasil wawancara di atas peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa para penambang yang melakukan kegiatan penggalian pasir berusaha untuk mengurus Surat Izin Pertambangan, tapi karena adanya prosedur yang membutuhkan waktu lama sehingga para penambang merasa bahwa dalam mengurus izin sangat sulit, sehingganya para penambang tidak melanjut pengurusan izin tersebut, akan tetapi tanpa adanya izin Dinas Pertambangan tetap memungut pajak kepada para penambang. Itu berarti, tanpa di sadari mereka telah menyetujui kegiatan penggalian pasir tersebut. Tidak adanya upaya preventif dan represif dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Pertambangan, berarti kegiatan penggalian pasir tersebut mengalami
10 11
Sukandarrumidi, ibid, hlm 13 dan 15. Yusuf, Kepala seksi Eksplorasi, 2 Oktober 2013
8
masalah yang signifikan, karena permasalahan tersebut di atur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi
alam
itu
sendiri,
kelangsungan
perikehidupan
dan
kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.12 Dengan demikian, menurut Otto Soemarwoto13, sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas.Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbarui itu dapat di gunakan secara lestari. Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang di rencanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.14 Lingkungan mulai diubah agar sesuai dengan kebutuhan manusia. Bahkan, pada saat ini akibat keterdesakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, menjadikan manusia semakin gencar melakukan pemanfaatan (eksploitasi) yang berlebihan terhadap lingkungan.Seperti yang terjadi di Desa
Tanah
Putih,
Kecamatan
Botupingge,
Kabupaten
Bone
Bolango.Kegiatan ekploitasi dalam hal ini penggalian pasir yang di lakukan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa memikirkan dampak yang timbul dan menerpa mereka. Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti mengenai dampak yang di timbulkan akibat pembajakan galian pasir di Desa Tanah Putih,
Kecamatan
Botupingge,
Kabupaten
Bone
BolangoPeneliti
mendapatkan responden dari berbagai kalangan antara lain dari Dinas Pertambangan itu sendiri, kemudian dari aparat desa dan masyarakat 12
Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Otto Soemarwoto, dalam bukunya Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 4. 14 Muhamad Erwin, ibid, hlm 44. 13
9
penambang, yang sedang melakukan kegiatan penggalian pasir tersebut. Namun dari hasil wawancara tersebut peneliti menemukan beberapa pendapat yang bertolak belakang.khususnya dari masyarakat penambang itu sendiri. Adapun pendapat tersebut antara lain: Adapun hasil wawancara tersebut, peneliti menarik kesimpulan dari beberapa sampel wawancara yaitu dari Dinas Pertambangan, aparat desa Tanah Putih dan masyarakat penambang.Kegiatan penggalian pasir tersebut menghasilkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif tersebut antara lain: (1) Rusaknya lahan perkebunan dari masyarakat sekitarKerusakan lahan perkebunan merupakan dampak negatif akibat penggalian pasir tersebut. Hal ini di karenakan lahan perkebunan adalah salah satu mata pencaharian dari masyarakat desa Tanah Putih. (2) Runtuhnya tanggul yang ada di sekitar sungai.Tanggul yang didirikan di sekitar sungai Bone memiliki manfaat untuk menahan luapan air sungai jika kondisi sungai mengalami pasang. (3) Berubahnya konstruksi bangunan jembatan Talumolo DuaKonstruksi bangunan jembatan Talumolo Dua telah mengalami penurunan, dalam hal ini
mengalami turunnya
ketinggian jembatan serta goyangnya jembatan di bagian tengah ketika di lewati oleh truk. Seperti yang kita ketahui, jembatan Talumolo Dua tersebut merupakan sarana yang menghubungkan antara kedua daerah yang terpisah karena adanya sungai. Jadi jika kegiatan penggalian pasir tersebut di di atasi dan di perhatikan oleh pemerintah, maka ke depannya nanti jembatan tersebut akan runtuh akibat penggalian pasir yang tidak terkendali. (3) Surutnya air sungai. Kita ketahui bersama bahwa sungai Bone merupakan sungai terbesar dan terkenal di Provinsi Gorontalo, seperti yang di jelaskan dalam bait lagu daerah Gorontalo “Bone dutula liyo”.Tapi lagu daerah tersebut hanyalah sebuah lagu yang selalu di kenang, hal ini di karenakan kondisi air sungai yang sudah tidak sesuai dengan keadaan seperti semula akibat dari ulah masyarakat setempat yang tidak menjaga kelestarian sungai 10
Bone yang merupakan salah satu aset daerah dan objek vital dari daerah Gorontalo. (4) Pecahnya daerah aliran sungai menjadi beberapa bagian. Akibat kegiatan penggalian pasir yang tidak terkendali yang terjadi di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango yaitu berubah kondisi aliran sungai Bone menjadi beberapa bagian.Pecahnya aliran sungai bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan sungai tersebut karena bisa saja aliran air tersumbat akibat tidak bertemunya air yang tersumbat dengan aliran air yang mengalir. (5) Terjadinya erosi. Erosi merupakan dampak utama yang bisa berakibat pada masyarakat setempat dan bisa mengakibatkan bencana bagi para penambang tersebut. (6) Menurunnya ekonomi masyarakat.Dampak negatif dari penggalian pasir secara ilagal yaitu menurunnya ekonomi masyarakat karena kegiatan penggalian pasir tersebut bisa mengakibatkan bencana besar untuk para masyarakat sekitar galian dan karena adanya bencana maka roda perekonomian daerah bisa terhambat. Selain dampak negatif adapun dampak positif yang di temukan dari hasil penelitian tentang kegiatan penggalian pasir tersebut. Adapun yang menjadi dampak positif antara lain: (1) Terjadinya abrasi. melebarnya
sungai
sehingga
kemungkinan
untuk
Abrasi yaitu
terjadinya
banjir
berkurang.Sungai yang kecil dan meluap bisa mengakibatkan banjir karena sungai tidak bisa menampung volume air jika terjadi peluapan.Sehingga masyarakat sekitar melakukan penggalian pasir agar kondisi sungai tetap stabil. (2) Menormalisasi dan menetralisir sungai.Kegiatan penggalian pasir mendapatkan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat. Ini di karenakan normalnya kondisi sungai dan netralnya aliran sungai.Sehingga terjadinya pencemaran air bisa terselamatkan. Adapun penjelasan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa kegiatan penggalian pasir tersebut memiliki dampak positif dan dampak negatif.Dampak positif kegiatan penambangan antara lain, meningkatkan 11
kesempatan kerja, meningkatkan roda perekonomian Kabupaten Bone Bolango dan menambahkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango itu sendiri. Namun demikian, kegiatan pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan atau tidak mempertimbangkan keseimbangan dan daya dukung lingkungan, serta tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif tersebut antara lain, terjadinya gerakan tanah yang dapat menelan korban baik harta benda maupun nyawa, hilangnya daerah resapan air di daerah perbukitan, rusaknya bentang alam, pelumpuran ke dalam sungai yang dampaknya bisa sampai ke hilir, meningkatkan intensitas erosi di daerah perbukitan, jalan-jalan yang dilalui kendaraan pengangkut bahan tambang menjadi rusak, mengganggu kondisi air tanah, terjadinya kubangan-kubangan besar yang terisi air, terutama bila penggalian di daerah pedataran, banjir bandang, dan polusi udara yang diakibatkan oleh debudebu yang muncul dari tempat pertambangan. Selain merusak lingkungan, juga
memengaruhi
kehidupan
sosial
penduduk
di
sekitar
lokasi
penambangan. Dari hasil di atas, maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa kegiatan penggalian pasir sebaiknya di lakukan sesuai prosedur dalam hal ini Dinas Pertambang. Jika di lakukan sedemikian rupa, maka akan ada keuntungan bagi pihak pemerintah untuk membangun daerah dan lebih khususnya untuk masyarakat daerah itu sendiri. Oleh karena itu, sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan. Kegiatan pertambangan itu sendiri meliput eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, dan pengangkutan mineral atau bahan tambang. Kegiatan penambangan di Kecamatan Botupingge dipastikan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik bersifat positif maupun negatif. D.
Simpulan 12
Penegakkan hukum terhadap tambang pasir di Kabupaten Bone Bolango, di Kecamatan Botupingge, desa Tanah Putih belum mendapatkan aturan hukum yang lebih terfokus sebagaimana yang di cantumkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan.Dampak yang di timbulkan akibat pembajakan galian pasir di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango terdiri atas dua bagian yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu seperti membantu pemerintah dalam menetralisir normalisalisasi sungai, dampak negatif yang sering terjadi akibat penggalian pasir tersebut yaitu terjadinya erosi. Akan tetapi dampak negatif yang akan terjadi jika penggalian pasir tersebut tidak di hentikan yaitu runtuhnya jembatan talumolo dua yang merupakan jalan menuju kantor Gubernur. Saran Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat memeberikan saransebagai berikut:Dalam hal penegakan hukum itu sendiri pihak instansi terkait dalam hal ini Dinas Pertambangan dan kepolisian harus lebih tegas terhadap para penambang sehingga para penggali pasir tersebut paham akan aturan hukum yang harus di taati. Selain itu pihak Dinas pertambangan harus memberikan pelayanan yang lebih kepada para penambang yang akan mengurus Surat Izin Pertambangan, sehingga mereka dalam melakukan penggalian sesuai prosedur dan teratur serta di perlukan adanya pemantauan dari Dinas Pertambangan dan pihak kepolisian.Bidang Pengawasan Dinas Pertambangan itu sendiri harus lebih bekerja secara optimal agar penggalian pasir dapat terkontrol sehingga masyarakat penambang pun dalam melakukan kegiatan penggalian bisa menjaga kelestarian lokasi galian tersebut. DAFTAR PUSTAKA Andi Hamzah. 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta. Bambang Sunggono.1998, Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo, Jakarta.
13
Barda Nawawi Arief. 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Joko Subagyo. 1999, Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya, Rineka Cipta, Jakarta. Muhamad Erwin. 2009, Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Kebijaksanaan n Pembangunan Lingkungan Hidup), Refika Aditama, Bandung. Mukti fajar, Yulianto Achmad. 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Pustaka pelajar, Yogyakarta. Nandang
Sudrajat. 2010, Teori da Praktik Pertambangan Indonesia Menurut
Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. N.H.T Siahaan. 2009, Hukum Lingkungan, Pancuran Alam Jakarta, Jakarta. Salim HS. 2005, Hukum Pertambangan Indonesia, PT RajaGrafindo, Jakarta. Sukandarrumidi.2009, Bahan Galian Industri, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Supriadi.2010, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Yulies Tiena Masriani. 2008, Pengantar Hukum Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta. Undang-undang Dasar Pasal 18, Tentang Pemerintah Daerah Undang-undang No 11 Tahun 1967, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Undang-undang No 4 tahun 2009, Tentang Pertambangan Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sumber Lain Kamus Ilmiah
14
