LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SEMESTER II TAHUN 2015
DINAS PARIWISATA, SENI BUDAYA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANYUASIN
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah . Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan secara minimal. Pelayanan dasar kepada
masyarakat yang dalam
hal ini
masayarakat Banyuasin merupakan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Pemerintah Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan tarap kesejahteraan rakyat. Dalam hal Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian di Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menetapkan bahwa hal tersebut merupakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 626 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas
Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 58). Pelayanan di bidang kesenian kepada masyarakat bukan hanya dititikberatkan pada pelayanan hiburan atau seni kepada masyarakat, tetapi juga memberikan pelayanan dalam bentuk pemberian bantuan, kaderisasi dan sosialisasi. Kabupaten Banyuasin yang baru berumur lebih kurang 13 Tahun telah berupaya memberikan pelayanan di bidang kesenian kepada masyarakat Banyuasin secara optimal sesuai anggaran yang dialokasikan.
LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2015
B. DASAR HUKUM Dasar hukum yang melandasi atau menjadi dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Kabupaten Banyuasin, yaitu : 1.
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Keuangan
Antara
Pemerintah
Pusat
tentang Perimbangan
dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3.
Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4.
Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
5.
Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuasin Nomor : 903 / 134 / Parsenpor – Set/ 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Seni Budaya Tahun 2015.
LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2015
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
A.
Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan dasar bidang Kesenian yang menjadi tugas Dinas
Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga untuk Tahun Anggaran 2015 meliputi : 1.
Cakupan Kajian Seni terdiri dari : Pengemasan Bahan Kajian dan dokumentasi;
2.
Cakupan Fasilitasi Seni terdiri dari : Kaderisasi, Pemberian Bantuan dan promosi;
B.
3.
Cakupan Gelar Seni terdiri dari : Pagelaran, Festival dan Lomba;
4.
Missi Kesenian terdiri dari : Festival Keluar Daerah;
5.
Cakupan Organisasi terdiri dari : Cakupan Organisasi dan Lembaga;
6.
Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian;
7.
Cakupan Tempat;
8.
Cakupan Organisasi.
Indikator dan Nilai SPM Standar Pelayanan Minimal Bidang kesenian ditujukan untuk memperjelas
kondisi pelaksanaan pelayanan di bidang kesenian. Untuk itu, maka perlu penentuan indkator dan target yang digunakan serta batas waktu pelayanan dasar sebagaimana table 1 berikut : Tabel 1 Indikator, Nilai, dan Batas Waktu Pencapaian No 1. 2. 3 4. 5.
Indikator Cakupan Kajian Seni Cakupan Fasilitasi Seni Cakupan Gelar Seni Misi Kesenian Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian
Nilai 100 100 100 100 0
Batas Waktu Pencapaian 2015 2015 2015 2015 2015
LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2015
6. 7.
Cakupan Tempat Cakupan Organisasi
0 100
2015 2015
C. Target , Realisasi Pencapaian SPM dan Sumber Dana Berikut kami sampaikan target, realisasi pencapaan SPM dan sumber dana: Tabel 2 Target, Realisasi Pencapaan SPM dan Sumber Dana No Kegiatan 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pengemasan Bahan Kajian Dokumentasi Pemberian Bantuan Kaderisasi Promosi Pagelaran Festival Lomba Misi Kesenian
Rencana Realisasi Target Pembiayaan Pembiayaan 280.020.000,- 280.020.000,100
Realisasi Sumber (%) Dana 100 APBD
107.175.000,- 107.175.000,139.340.000,- 138.865.000,-
100 100
100 99,65
APBD APBD
43.810.000,257.855.000,126.510.000,881.350.000,77.845.000,127.740.000,-
100 100 100 100 100 100
100 100 100 90,24 100 100
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
43.810.000,257.855.000,126.510.000,795.350.000,77.845.000,127.740.000,-
D. Dukungan Personil Personil yang terlibat dalam proses pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian di Kabupaten Banyuasin berjumlah: 15 orang yang terdiri dari : 10 orang PNS dan 2 orang THL (SK terlampir)
LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2015
BAB III PERMASALAHAN DAN SOLUSI
A. Permasalahan Dalam pencapaian SPM Bidang Kesenian di Kabupaten Banyuasin ada beberapa permasalahan yang di temukan antara lain :
1. Cakupan tempat atau sarana prasarana SPM Bidang Kesenian masih sangat minim bahkan untuk Gedung Kesenian Kabupaten Banyuasin di Tingkat Kabupaten belum ada. Hal ini menyebabkan pengalokasian anggaran yang semestinya dapat digunakan untuk dana pembinaan justru dialokasikan untuk biaya sewa sarana dan prasarana kegiatan kesenian. 2. Minimnya anggaran sehingga menyebabkan pengalokasian kegiatan tidak dapat menjangkau keseluruh Cakupan SPM dan keseluruh Kecamatan di Kabupaten Banyuasin sehingga standar pelayanan minimal bidang kesenian baru teralokasi di enam kegiatan dan baru menjangkau Kecamatan yang terdekat dengan ibu kota Kabupaten atau Kota Pangkalan Balai. 3. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pelestarian seni budaya daerah sehingga menyebabkan pembinaan minat masyarakat akan seni budaya Banyuasin masih rendah. 4. Masih kurang lembaga-lembaga swasta yang bergerak di bidang seni, sehingga pelayanan minimal bidang kesenian sebagian besar masih mengandalkan Pemerintah Daerah.
LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2015
B. Solusi Untuk meminimalisir permasalahan diatas maka pelaksanaan kegiatan Bidang Kesenian agar pelayanan akan seni budaya dapat tetap terlaksana dan tercapai sesuai target yang ditetapakan maka dilakukan solusi - solusi sebagai berikut : 1. Menyewa tenda untuk kegiatan Festival yang dialokasikan di tengah perkampungan penduduk agar masyarakat sekitar dapat ikut menikmati dan mempelajari seni budaya daerah Banyuasin. 2. Mengalokasikan kegiatan seni/pagelaran sesuai selera atau budaya masyarakat dan pada lokasi yang strategis agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pelatihan seni budaya yang pesertanya berasal dari utusan tingkat Kecamatan , diharapkan peserta latihan setelah berlatih dapat menyampaikan hasil studi seni budaya ke pada masyarakat di tingkat Kecamatan. 4. Mengusulkan anggaran untuk Program Bidang Seni Budaya pada RPJMD termasuk Pembangunan Gedung Kesenian, agar pelayanan akan Seni Budaya ke pada masyarakat Banyuasin dapat terlaksana dengan baik.
Pangkalan Balai,
Desember 2015
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuasin,
Dr. SOFRAN NUROZI, M.M. Pembina TK. I NIP 19641007 198601 1 003
LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2015
Seni,
Budaya,
