ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KB DAN KS TAHUN 2013

ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KB DAN KS TAHUN 2013

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang KBJAKARTA, dan KS Tahun 2013

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, laporan Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (SPM Bidang KB dan KS) Tahun 2013 dapat diselesaikan tepat waktu. SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Berdasarkan Permendagri No 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian SPM wajib dilakukan setahun sekali oleh SKPD kabupaten/kota. Ada 9 indikator SPM Bidang KB dan KS yang telah ditetapkan dengan batas waktu pencapaian 2010-2014. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan sesuai indikator dan nilai yang telah ditetapkan. Laporan Analisis dan Evaluasi SPM Bidang KB dan KS di kabupaten/kota merupakan tindak lanjut pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan Program KB dan KS di tingkat kabupaten/kota. Laporan ini juga untuk memperoleh gambaran informasi tentang kelangsungan pengelolaan Program KB dan KS secara tepat dan akurat. Dengan adanya laporan ini diharapkan perkembangan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di kabupaten/kota dapat terus diikuti. Melalui laporan ini diharapkan juga mampu mengurangi kesenjangan pelayanan dan menjaga kesinambungan pelaksanaan Program KB dan KS secara nasional. Akhirnya pada kesempatan ini tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan secara aktif memberikan masukan serta ikut membantu dalam penyelesaian Laporan Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Minimal Bidang KB dan KS ini.

Jakarta, Mei 2014 Direktur Pelaporan dan Statistik,

Drs. Bambang Marsudi, MM

Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013

i

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR......................................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................................

1

BAB II

HASIL PELAKSANAAN ...............................................................................

3

BAB III

PENYAJIAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN........................................

19

BAB IV

PENUTUP ..................................................................................................

21

LAMPIRAN


ii

BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dasar hukum penetapan dan penerapan SPM adalah UU no 32 Tahun 2004 (Pasal 11 ayat 4) yang intinya penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib berpedoman pada “Standar Pelayanan Minimal”. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (SPM Bidang KB dan KS) di kabupaten/kota merupakan pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota. SPM Bidang KB dan KS merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan minimal di Bidang KB dan KS yang tepat sekaligus juga sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah. Jenis pelayanan minimal atau dasar di Bidang KB dan KS adalah Komunikasi, Informasi dan Edukasi KB dan KS (KIE KB dan KS); penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi; serta penyediaan Informasi Data Mikro. Analisis dan evaluasi SPM Bidang KB dan KS dilaksanakan sekali setahun. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah terhadap pencapaian pelaksanaan program di Bidang KB dan KS. Pencapaian target SPM Bidang KB dan KS dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pencapaian masing-masing indikator. Indikator-indikator yang ada pada SPM Bidang KB dan KS adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi. Berikut adalah indikator kinerja dan target SPM Bidang KB dan KS yang harus dicapai sampai akhir tahun 2014. 1. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) : a. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun sebesar 3,5% b. Cakupan sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif sebesar 65% c. Cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5,0% d. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang berKB sebesar 70% e. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berKB sebesar 87% f. Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013

1

g. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/keluarahan 1 PPKBD 2. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi : - Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi oleh pemerintah kabupaten/kota untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30% pertahun 3. Penyediaan Informasi Data Mikro : - Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa sebesar 100%


2

BAB II HASIL PELAKSANAAN

Pada pedoman SPM Bidang KB dan KS telah ditetapkan tiga kewenangan wajib, jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, serta kondisi ideal yang diinginkan dari pelaksanaan program Bidang KB dan KS di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Laporan ini memuat Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan SPM dalam hal penyelenggaraan SPM Bidang KB dan KS kabupaten/kota se Indonesia. Dari 33 provinsi, hanya 13 provinsi yang mempunyai data lengkap untuk semua indikator, sedangkan 20 provinsi lainnya tidak tersedia data indikator ketersediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat yang disediakan oleh dana APBD II. Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS yang dilakukan meliputi analisis dan evaluasi tingkat nasional untuk 33 provinsi dan tingkat provinsi untuk 49 kabupaten/kota dimana 49 kabupaten/kota tersebut berada pada 6 provinsi. Dari 13 provinsi yang mempunyai data lengkap, analisis dan evaluasi hanya dilakukan terhadap 6 provinsi (DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau) karena provinsi-provinsi tersebut menyediakan alat kontrasepsi yang bersumber dari dana APBD II. Sedangkan untuk 7 provinsi (Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara) tidak dilakukan analisis dan evaluasi untuk kabupaten/kota karena provinsi-provinsi tersebut tidak menyediakan alat kontrasepsi yang bersumber dari dana APBD II. A. Indikator Kinerja Indikator Kinerja dalam SPM Bidang KB dan KS yang berkaitan dengan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan kota dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) program pokok, sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan KIE Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Persentase Pasangan Usia Subur yang isterinya berusia <20 tahun b. Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif c. Persentase PUS yang tidak berKB (unmetneed) d. Persentase PUS Anggota Bina Keluarga Balita yang ikut KB e. Persentase PUS Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang ikut KB. f. Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB di Desa/Kelurahan g. Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa di Desa/Kelurahan


3

2. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (alokon)  Cakupan penyediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 3. Penyediaan Informasi Data Mikro  Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan B. Sumber Data Adapun sumber data yang digunakan pada analisis dan evaluasi SPM Bidang KB dan KS pada saat ini adalah: 1. Penyelenggaraan KIE Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Isterinya Berusia <20 tahun Pembilang : Jumlah PUS yang istrinya berusia di bawah 20 tahun pada tahun 2013 Sumber Data : Pendataan Keluarga Penyebut : Jumlah seluruh PUS (yang istrinya berusia 15-49 tahun) pada tahun 2013 Sumber Data : Pendataan Keluarga b. Persentase PUS Yang Menjadi Peserta KB Aktif (PA) Pembilang : Jumlah PA pada tahun 2013 Sumber Data : Pendataan Keluarga Penyebut : Jumlah PUS pada tahun 2013 Sumber Data : Pendataan Keluarga c. Persentase PUS Yang Tidak berKB (Unmetneed) Pembilang : Jumlah PUS yang tidak berKB walaupun tidak ingin anak lagi dan ingin anak tapi ditunda pada tahun 2013 Sumber Data : Pendataan Keluarga Penyebut : Jumlah PUS pada tahun 2013 Sumber Data : Pendataan Keluarga d. Persentase PUS Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)Yang Ikut KB Pembilang : Jumlah PUS anggota BKB yang ikut KB pada tahun 2013 Sumber Data : F/I/Dallap Penyebut : Jumlah PUS anggota BKB pada tahun 2013 Sumber Data : F/I/Dallap


4

e. Persentase PUS Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ikut KB Pembilang : Jumlah PUS anggota UPPKS yang ikut KB pada tahun 2013 Sumber Data : F/I/Dallap Penyebut : Jumlah PUS anggota UPPKS pada tahun 2013 Sumber Data : F/I/Dallap f. Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLK/PKB) di Desa/Kelurahan Pembilang : Jumlah Desa/Kelurahan pada tahun 2013 Sumber Data : Pendataan Keluarga Penyebut : Jumlah PLKB/PKB pada tahun 2013 Sumber Data : F/I/Dallap g. Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Desa/Kelurahan Pembilang : Jumlah Desa/Kelurahan pada tahun 2013 Sumber Data : Pendataan Keluarga Penyebut : Jumlah PPKBD pada tahun 2013 Sumber Data : F/I/Dallap

(PPKBD)

di

2. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi  Cakupan Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Pembilang : Jumlah penyediaan alokon yang disediakan APBD II pada tahun 2013 Sumber Data : APBD II Penyebut : PPM PB dan PA Kabupaten/Kota pada tahun 2013 Sumber Data : Rakernas/Rakerda 3. Penyediaan Informasi Data Mikro  Cakupan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan. Pembilang : Jumlah rekapitulasi data mikro keluarga di desa/kelurahan pada tahun 2013 Sumber Data : Pendataan Keluarga Penyebut : Jumlah Desa/Kelurahan pada tahun 2013 Sumber Data : Pendataan Keluarga C. Penghitungan Pencapaian Indikator Kinerja Dari variabel-variabel yang ada dalam suatu indikator kinerja SPM Bidang KB dan KS, dapat dilakukan penghitungan untuk mengukur pencapaian indikator kinerja. Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013

5

Variabel-variabel tersebut menjadi pembilang dan penyebut dari suatu nilai indikator kinerja SPM Bidang KB dan KS, sehingga akan dapat dilakukan penghitungan pencapaian indikator kinerjanya. Asumsi penilaian bisa Semakin Tinggi Semakin Baik dan bisa juga Semakin Rendah Semakin Baik. Hasil pengukuran pada setiap indikator akan dinilai berdasarkan kategori sebagai berikut: 1. “SemakinTinggi Semakin Baik” untuk indikator :  PUS yang menjadi peserta Aktif  Keluarga anggota BKB yang ikut KB  PUS anggota UPPKS yang ikut KB  Cakupan penyediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat  Cakupan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 2. “Semakin Rendah Semakin Baik” untuk indikator :  PUS yang isterinya berusia kurang dari 20 tahun  PUS yang tidak ber-KB (unmet need)  Rasio PLKB/PKB di Desa/Kelarahan  Rasio PPKBD di Desa/Kelurahan. Untuk memudahkan penghitungan dibuat format rumusan dengan bantuan Lembar Kerja (LK). Pada analisis dan evaluasi SPM Bidang KB dan KS saat ini diperlukan LK I, LK II, dan LK III dengan rincian sebagai berikut:  LK I: memuat data dasar sesuai dengan variabel dari masing-masing Indikator  LK II: memuat hasil pengukuran variabel dari hasil input data pada LK I  LK III: memuat nilai variabel dari hasil rumusan format dari LK II Pada LK I terdapat 14 data dasar yang harus diisi. Ketersediaan 14 data dasar tersebut mutlak diperlukan agar dapat mengukur perkembangan pencapaian 9 indikator SPM Bidang KB dan KS. Ketidaktersediaan data akan mempengaruhi hasil pengukuran pada LK II dan akhirnya akan mengurangi nilai pada penilaian akhir (total nilai) yang termuat pada LK III. Pada LK II memuat hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja, dengan mengetahui seberapa besar persentase PUS yang isterinya berusia <20 tahun, persentase PUS yang menjadi Peserta Aktif, persentase PUS yang tidak ber-KB (unmet need), persentase keluarga anggota BKB yang ikut KB, persentase PUS anggota UPPKS yang ber-KB, ratio PLKB/PKB terhadap jumlah desa/kelurahan, ratio PPKBD terhadap jumlah desa/kelurahan. Disamping itu juga untuk mengetahui seberapa besar cakupan penyediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat dan cakupan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan. Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013

6

Sedangkan pada LK III merupakan hasil penilaian analisis dan evaluasi dengan cara membandingkan antara hasil pencapaian dengan kondisi ideal yang diinginkan. Nilai yang diperoleh merupakan skor masing-masing indikator dan total nilai adalah penjumlahan dari keseluruhan nilai indikator. D. Penilaian Indikator Kinerja Dalam rangka mengetahui seberapa jauh pencapaian indikator kinerja SPM Bidang KB dan KS telah ditetapkan pula “Kondisi Ideal yang diinginkan” dari indikator kinerja tersebut sebagai dasar untuk mencapai kondisi yang diharapkan dalam pelaksanaan Program KB dan KS di Kabupaten dan Kota. Pelaksanaan penilaian indikator kinerja disini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan pencapaian indikator kinerja dengan kondisi yang diinginkan, dengan cara membandingkan antara “hasil penghitungan indikator kinerja” dengan “kondisi ideal yang diinginkan”. Sedangkan total nilai dan rangking per kabupaten/kota di 6 provinsi serta nasional dapat dilihat pada Lampiran A/II/1. Adapun hasil penghitungan nasional dan 6 provinsi (DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau) seperti berikut: 1. Persentase PUS yang isterinya berusia <20 tahun Target yang harus dicapai untuk persentase PUS yang isterinya berusia <20 tahun atau kondisi idealnya adalah 3,5% atau semakin rendah semakin baik. Semakin kecil proporsi perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun semakin baik, karena dapat memberikan kontribusi pada penurunan angka kelahiran. Selain itu juga dapat meningkatkan derajat kesehatan ibu dan menurunkan potensi angka kematian maternal. a. Tingkat Provinsi Pada Lampiran A/II/1 untuk tingkat provinsi dapat dilihat besaran persentase PUS yang isterinya berusia kurang dari 20 tahun di masing-masing kabupaten/kota untuk 6 provinsi seperti terlampir. Dari keseluruhan kabupaten/ kota di 6 provinsi yang dilakukan penilaian SPMnya, persentase PUS yang isterinya kurang dari 20 tahun untuk DKI Jakarta terendah di Jakarta Selatan yaitu 0,2% dan tertinggi di Kepulauan Seribu yaitu 9,8%; DI Yogyakarta terendah di Sleman yaitu 0,7% dan tertinggi di Gunung Kidul yaitu 2,3%; Banten terendah di Kota Tenggerang yaitu 1,5% dan tertinggi di Lebak yaitu 10,5%; Sumatera Selatan terendah di Kota Pagar Alam yaitu 1,2% dan tertinggi di Empat Lawang yaitu 9,9%; Bangka Belitung terendah di Kota Pangkal Pinang yaitu 0,9% dan tertinggi


7

di Bangka yaitu 7,7%; Kepulauan Riau terendah di Lingga yaitu 0,8% dan tertinggi di Kepulauan Anambas yaitu 26,8%. Dari Lampiran A/II/1 untuk tingkat nasional memperlihatkan kondisi hasil rekap di 33 provinsi, dapat dikatakan provinsi DKI Jakarta yang terendah persentase PUS yang isterinya kurang dari 20 tahun yaitu 1,1% dengan nilai 328,6. Sedangkan yang tertinggi persentase PUS yang isterinya kurang dari 20 tahun adalah provinsi Papua Barat sebesar 14,9% dengan nilai 23,5. Hasil penghitungan di masing-masing kabupaten/kota sangat bervariasi dengan disparitas antar kabupaten/kota dan disparitas antar provinsi yang relatif tidak besar namun bila dilihat dari hasil penghitungan nilainya, disparitas antar provinsi cukup besar. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1. b. Tingkat Nasional Secara nasional, persentase pasangan usia subur yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun sebesar 4,0%. Karena hasil penghitungan lebih tinggi dari kondisi ideal sama artinya bahwa persentase PUS yang isterinya berusia <20 tahun melebihi 3,5%, maka nilai dari hasil penghitungannya kurang dari 100,0 yaitu 88,1. Dengan kata lain target nasional pada tahun 2013 untuk indikator pasangan usia subur yang isterinya berusia kurang dari 20 tahun tidak tercapai. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1. 2. Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif Pada variabel ini, makin besar hasil penghitungan menunjukkan kondisi yang lebih baik dari kondisi ideal sebesar 65,0%. Hal ini dilakukan dengan mengajak PUS untuk menjadi peserta KB baru (PB yakni PUS yang baru pertama kali menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi peserta KB setelah melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB aktif. a. Tingkat Provinsi Pada Lampiran A/II/1 untuk tingkat provinsi dapat dilihat besaran persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif di masing-masing kabupaten/kota untuk 6 provinsi seperti terlampir. Dari keseluruhan kabupaten/kota di 6 provinsi yang dilakukan penilaian SPMnya, persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif untuk DKI Jakarta terendah di Jakarta Utara yaitu 75,0% dan tertinggi di Kepulauan Seribu yaitu 78,0%; DI Yogyakarta terendah di Kota Yogyakarta yaitu 65,3% dan tertinggi di Gunung Kidul yaitu 77,0%; Banten terendah di Lebak yaitu Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013

8

64,2% dan tertinggi di Kota Cilegon yaitu 74,9%; Sumatera Selatan terendah di Ogan Ilir yaitu 63,3% dan tertinggi di Kota Pagar Alam yaitu 82,2%; Bangka Belitung terendah di Kota Pangkal Pinang yaitu 71,1% dan tertinggi di Belitung Timur yaitu 82,3%; Kepulauan Riau terendah di Kota Tanjung Pinang yaitu 62,5% dan tertinggi di Natuna yaitu 81,8%. Dari Lampiran A/II/1 untuk tingkat nasional memperlihatkan kondisi hasil rekap di 33 provinsi dapat dikatakan provinsi Papua yang terendah persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif yaitu 39,6% dengan nilai 60,9. Sedangkan yang tertinggi persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif adalah provinsi Bali sebesar 84,8% dengan nilai 130,4. Hasil penghitungan di masing-masing kabupaten/kota sangat bervariasi dengan disparitas antar kabupaten/kota dan disparitas antar provinsi yang relatif tidak besar namun bila dilihat dari hasil penghitungan nilainya, disparitas antar provinsi cukup besar. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1. b. Tingkat Nasional Secara nasional, persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif sebesar 71,6%. Karena hasil penghitungan lebih tinggi dari kondisi ideal sama artinya bahwa persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif melebihi 65,0%, maka nilai dari hasil penghitungannya lebih dari 100,0 yaitu 110,1. Dengan kata lain target nasional pada tahun 2013 untuk indikator persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif telah tercapai. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1. 3. Persentase PUS yang tidak ber-KB (Unmet Need) Unmet need adalah PUS yang tidak ingin anak lagi dan PUS yang ingin mempunyai anak ditunda tetapi tidak memakai alat/obat kontrasepsi dengan kondisi ideal 5,0%. Cakupan ini untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu daerah. Diharapkan persentase pada indikator ini semakin rendah karena persentase yang semakin rendah akan semakin baik. a. Tingkat Provinsi Pada Lampiran A/II/1 untuk tingkat provinsi dapat dilihat besaran persentase PUS yang tidak ber-KB (Unmet Need) di masing-masing kabupaten/ kota untuk 6 provinsi seperti terlampir. Dari keseluruhan kabupaten/kota di 6 provinsi yang dilakukan penilaian SPMnya, persentase PUS yang tidak ber-KB (Unmet Need) untuk DKI Jakarta terendah di Kepulauan Seribu yaitu 9,7% dan Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013

9

tertinggi di Jakarta Utara yaitu 16,8%; DI Yogyakarta terendah di Gunung Kidul yaitu 10,5% dan tertinggi di Kota Yogyakarta yaitu 16,3%; Banten terendah di Kota Cilegon yaitu 13,2% dan tertinggi di Lebak yaitu 23,9%; Sumatera Selatan terendah di Kota Pagar Alam yaitu 6,2% dan tertinggi di Ogan Ilir yaitu 24,3%; Bangka Belitung terendah di Belitung Timur yaitu 7,1% dan tertinggi di Kota Pangkal Pinang yaitu 17,2%; Kepulauan Riau terendah di Kepulauan Anambas yaitu 8,3% dan tertinggi di Kota Tanjung Pinang yaitu 24,0%. Dari Lampiran A/II/1 untuk tingkat nasional memperlihatkan kondisi hasil rekap di 33 provinsi dapat dikatakan provinsi Papua yang tertinggi persentase PUS yang tidak ber-KB (Unmet Need) yaitu 38,3% dengan nilai 13,0. Sedangkan 3 provinsi yang terendah persentase PUS yang tidak ber-KB (Unmet Need) adalah provinsi Bali sebesar 4,2% dengan nilai 118,2; Sulawesi Utara sebesar 10,1% dengan nilai 49,3; dan Bangka Belitung sebesar 10,7% dengan nilai 46,8. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1. b. Tingkat Nasional Secara nasional, persentase PUS yang tidak ber-KB (Unmet Need) sebesar 15,2%. Karena hasil penghitungan lebih tinggi dari kondisi ideal sama artinya bahwa persentase PUS yang tidak ber-KB (Unmet Need) melebihi 5,0%, maka nilai dari hasil penghitungannya kurang dari 100,0 yaitu hanya 33,0. Dengan kata lain target nasional pada tahun 2013 untuk indikator persentase PUS yang tidak berKB (Unmet Need) tidak tercapai, bahkan masih jauh dari target. Diperlukan upaya yang lebih serius dan kerja keras untuk menurunkan persentase Unmet Need nasional agar tercapai kondisi ideal 5%. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1. 4. Persentase Keluarga anggota BKB yang ikut KB Kelompok BKB pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan kelangsungan berKB bagi para keluarga balita anggota BKB, khususnya yang masih PUS, baik untuk mengatur jarak kelahiran maupun untuk membatasi jumlah anak yang sudah dimilikinya. Penilaian indikator ini dengan pencapaian semakin tinggi dari kondisi ideal (70,0%) maka semakin baik. a. Tingkat Provinsi Pada Lampiran A/II/1 untuk tingkat provinsi dapat dilihat besaran persentase keluarga anggota BKB yang ikut KB di masing-masing kabupaten/kota untuk 6 provinsi seperti terlampir. Dari keseluruhan kabupaten/kota di 6 provinsi Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013

10

yang dilakukan penilaian SPMnya, persentase keluarga anggota BKB yang ikut KB untuk DKI Jakarta terendah di Jakarta Pusat yaitu 64,0% dan tertinggi di Kepulauan Seribu yaitu 96,8%; DI Yogyakarta terendah di Kulon Progo yaitu 81,2% dan tertinggi di Bantul yaitu 90,6%; Banten terendah di Kota Serang yaitu 68,9% dan tertinggi di Kota Tanggerang Selatan yaitu 97,6%; Sumatera Selatan terendah di Kota Lubuk Linggau yaitu 59,7% dan tertinggi di Ogan Komering Ulu Selatan yaitu 91,1%; Bangka Belitung terendah di Bangka Tengah yaitu 67,6% dan tertinggi di Bangka yaitu 100,0%; Kepulauan Riau terendah di Kepulauan Anambas yaitu 31,8% dan tertinggi di Kota Batam yaitu 97,6%. Dari Lampiran A/II/1 untuk tingkat nasional memperlihatkan kondisi hasil rekap di 33 provinsi, terdapat 1 provinsi yang tidak mengirimkan kondisi pencapaiannya yaitu Papua Barat. Pencapaian tertinggi untuk 3 provinsi yaitu Gorontalo sebesar 89,8% dengan nilai 128,3; Bali sebesar 87,3% dengan nilai 124,7; dan Sulawesi Barat sebesar 86,3% dengan nilai 123,3. Sedangkan 3 provinsi yang terendah persentase keluarga anggota BKB yang ikut KB adalah Papua sebesar 48,3% dengan nilai 69,0; Sumatera Utara sebesar 71,0% dengan nilai 101,5; dan Maluku sebesar 72,3% dengan nilai 103,3. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1. b. Tingkat Nasional Secara nasional, persentase keluarga anggota BKB yang ikut KB sebesar 79,6%. Karena hasil penghitungan lebih tinggi dari kondisi ideal sama artinya bahwa persentase keluarga anggota BKB yang ikut KB melebihi 70,0%, maka nilai dari hasil penghitungannya lebih dari 100,0 yaitu 113,7. Dengan kata lain target nasional pada tahun 2013 untuk indikator persentase keluarga anggota BKB yang ikut KB telah tercapai. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1. 5. Persentase PUS anggota UPPKS yang ikut KB Indikator ini menggunakan penilaian dengan cara semakin tinggi pencapaian dari kondisi ideal (87%) maka semakin baik. Sehingga diharapkan laporan yang disampaikan sesuai dengan pelaksanaan dilapangan. a. Tingkat Provinsi Pada Lampiran A/II/1 untuk tingkat provinsi dapat dilihat besaran persentase PUS anggota UPPKS yang ikut KB di masing-masing kabupaten/kota untuk 6 provinsi seperti terlampir. Dari keseluruhan kabupaten/kota di 6 provinsi Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013

11

yang dilakukan penilaian SPMnya, persentase PUS anggota UPPKS yang ikut KB untuk DKI Jakarta terendah di Jakarta Utara yaitu 72,3% dan tertinggi di Jakarta Barat yaitu 88,1%; DI Yogyakarta terendah di Kulon Progo dan Kota Yogyakarta yaitu 85,9% dan tertinggi di Gunung Kidul yaitu 92,3%; Banten terendah di Lebak yaitu 57,6% dan tertinggi di Kota Tanggerang Selatan yaitu 96,2%; Sumatera Selatan terendah di Ogan Komering Ulu yaitu 61,8% dan tertinggi di Penukal Abab Lematang Ilir yaitu 95,2%; Bangka Belitung terendah di Belitung Timur yaitu 64,5% dan tertinggi di Bangka yaitu 89,0%; Kepulauan Riau terendah di Bintan yaitu 53,5% dan tertinggi di Natuna yaitu 100,0%. Dari Lampiran A/II/1 untuk tingkat nasional memperlihatkan kondisi hasil rekap di 33 provinsi, terdapat 1 provinsi yang tidak mengirimkan kondisi pencapaiannya yaitu Papua Barat. Pencapaian tertinggi untuk 3 provinsi yaitu Gorontalo sebesar 98,1% dengan nilai 112,8; Aceh sebesar 90,4% dengan nilai 103,9; dan Kalimantan Timur sebesar 89,2% dengan nilai 102,5. Sedangkan 3 provinsi yang terendah persentase PUS anggota UPPKS yang ikut KB adalah Riau sebesar 70,1% dengan nilai 80,5; Sulawesi Tenggara sebesar 74,2% dengan nilai 85,3; dan Papua sebesar 75,5% dengan nilai 86,8. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1. b. Tingkat Nasional Secara nasional, persentase PUS anggota UPPKS yang ikut KB sebesar 83,4%. Karena hasil penghitungan lebih rendah dari kondisi ideal sama artinya bahwa persentase PUS anggota UPPKS yang ikut KB kurang dari 87,0%, maka nilai dari hasil penghitungannya kurang dari 100,0 yaitu 95,9. Dengan kata lain target nasional pada tahun 2013 untuk indikator persentase PUS anggota UPPKS yang ikut KB tidak tercapai. Diharapkan kepada provinsi yang pencapaiannya masih jauh di bawah kondisi ideal agar lebih aktif lagi mengajak pasangan usia subur yang menjadi anggota UPPKS untuk ber-KB. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1. 6. Ratio PLKB/PKB di Desa/Kelurahan PLKB dan PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di desa/kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Target SPM yang ditetapkan dengan kondisi ideal yaitu 2, atau setiap 2 desa/kelurahan dibina oleh 1 orang PLKB/PKB. Diharapkan ratio pada indikator ini semakin kecil karena ratio yang semakin kecil akan semakin baik.


12

a. Tingkat Provinsi Pada Lampiran A/II/1 untuk tingkat provinsi dapat dilihat besaran ratio PLKB/PKB di desa/kelurahan di masing-masing kabupaten/kota untuk 6 provinsi seperti terlampir. Dari keseluruhan kabupaten/kota di 6 provinsi yang dilakukan penilaian SPMnya, ratio PLKB/PKB di desa/kelurahan untuk DKI Jakarta terendah di Jakarta Timur yaitu 0,5 dan tertinggi di Kepulauan Seribu yaitu 6,0; DI Yogyakarta terendah di Kulon Progo yaitu 1,2 dan tertinggi di Gunung Kidul yaitu 2,3; Banten terendah di Kota Cilegon yaitu 0,7 dan tertinggi di Tanggerang yaitu 13,7; Sumatera Selatan terendah di Kota Prabumulih yaitu 0,5 dan tertinggi di Muara Enim yaitu 7,3; Bangka Belitung terendah di Bangka yaitu 2,0 dan tertinggi di Kota Pangkal Pinang yaitu 7,7; Kepulauan Riau terendah di Kota Batam yaitu 0,9 dan tertinggi di Bintan yaitu 5,1. Dari Lampiran A/II/1 untuk tingkat nasional memperlihatkan kondisi hasil rekap di 33 provinsi. Hasil penilaian menunjukkan bahwa provinsi Papua mempunyai ratio PLKB/PKB di desa/kelurahan yang paling tinggi yaitu 216,0 dengan nilai sebesar 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa di Papua 1 PLKB/PKB membina 216 desa/kelurahan sehingga tenaga lapangan di Papua sangatlah kurang. Sedangkan 3 provinsi yang terendah ratio PLKB/PKB di desa/kelurahan adalah DKI Jakarta sebesar 0,6 dengan nilai 320,6; Sumatera Barat sebesar 1,2 dengan nilai 173,0; dan Bali sebesar 1,2 dengan nilai 171,5. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1. b. Tingkat Nasional Secara nasional, ratio PLKB/PKB di desa/kelurahan sebesar 2,4. Hal ini berarti 1 PLKB/PKB membina 2 s.d. 3 desa/kelurahan. Karena hasil penghitungan lebih tinggi dari kondisi ideal sama artinya bahwa ratio PLKB/PKB di desa/kelurahan melebihi 2,0, maka nilai dari hasil penghitungannya kurang dari 100,0 yaitu 82,9. Dengan kata lain target nasional pada tahun 2013 untuk indikator ratio PLKB/PKB di desa/kelurahan tidak tercapai. Diperlukan upaya yang lebih serius dan kerja keras untuk menurunkan ratio PLKB/PKB di desa/kelurahan agar tercapai ratio kondisi ideal yaitu 2. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1. 7. Ratio PPKBD di Desa/Kelurahan PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di Desa/Kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013

13

pelayanan KB dan KS yang memadai. Target SPM yang ditetapkan dengan kondisi ideal yaitu 1 yaitu satu orang PPKBD membina 1 desa/kelurahan. Diharapkan ratio pada indikator ini semakin kecil karena ratio yang semakin kecil akan semakin baik. a. Tingkat Provinsi Pada Lampiran A/II/1 untuk tingkat provinsi dapat dilihat besaran ratio PPKBD di desa/kelurahan di masing-masing kabupaten/kota untuk 6 provinsi seperti terlampir. Dari keseluruhan kabupaten/ kota di 6 provinsi yang dilakukan penilaian SPMnya, ratio PPKBD di Desa/Kelurahan untuk DKI Jakarta di semua kab/kota yaitu 0,1 kecuali di Kepulauan Seribu yaitu 0,3; DI Yogyakarta di semua kab/kota yaitu 1,0 kecuali di Kulon Progo yaitu 0,6; Banten di semua kab/kota yaitu 1,0 kecuali di Kota Cilegon yaitu 0,8; Sumatera Selatan terendah di Ogan Komering Ulu Selatan yaitu 0,8 dan tertinggi di Empat Lawang yaitu 1,5; Bangka Belitung terendah di Bangka Selatan yaitu 0,8 dan tertinggi di Bangka Barat yaitu 1,3; Kepulauan Riau terendah di 4 kab/kota yaitu 0,1 di Bintan, Lingga, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang sedangkan tertinggi di Natuna yaitu 21,5. Dari Lampiran A/II/1 untuk tingkat nasional memperlihatkan kondisi hasil rekap di 33 provinsi. Hasil penilaian menunjukkan bahwa provinsi Papua mempunyai ratio PPKBD di desa/kelurahan yang paling tinggi yaitu 8,6 dengan nilai sebesar 11,6. Sedangkan 4 provinsi yang terendah ratio PPKBD di desa/kelurahan dengan ratio kurang dari 1 adalah DKI Jakarta sebesar 0,1 dengan nilai 1.011,2; Sumatera Barat sebesar 0,4 dengan nilai 223,6; Jawa Barat sebesar 0,8 dengan nilai 130,3; dan DI Yogyakarta sebesar 0,9 dengan nilai 112,8. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1. b. Tingkat Nasional Secara nasional, ratio PPKBD di desa/kelurahan sebesar 1,02 Hal ini berarti 1 s.d. 2 PPKBD membina 1 desa/kelurahan. Karena hasil penghitungan lebih tinggi dari kondisi ideal sama artinya bahwa ratio PPKBD di desa/kelurahan melebihi 1,0, maka nilai dari hasil penghitungannya kurang dari 100,0 yaitu 98,1. Dengan kata lain target nasional pada tahun 2013 untuk indikator ratio PPKBD di desa/kelurahan tidak tercapai. Diperlukan upaya yang lebih serius dan kerja keras untuk menurunkan ratio PPKBD di desa/kelurahan agar tercapai ratio kondisi ideal yaitu 1. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1.


14

8. Cakupan penyediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi PPM Penyediaan (pengadaan, penyimpanan dan penyaluran) alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat merupakan upaya penyediaan oleh Pemerintah Pusat (BKKBN) sebesar 30,0% untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, kekurangannya dipenuhi oleh pelayanan swasta sekitar 40% dan sekitar 30% oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Provinsi. Namun demikian tidak semua kab/kota melakukan penyediaan ALKON yang bersumber dari dana APBD II. Dalam penghitungannya terdapat perbedaan antara tingkat provinsi dan nasional, yaitu mengenai jumlah PPM PA dan PPM PB. Hal ini dikarenakan pada tingkat provinsi seringkali terjadi peningkatan target PPM PA dan PPM PB untuk meningkatkan kinerja kab/kota. a. Tingkat Provinsi Pada Lampiran A/II/1 untuk tingkat provinsi dapat dilihat cakupan penyediaan ALKON untuk memenuhi permintaan masyarakat di masing-masing kabupaten/kota untuk 6 provinsi seperti terlampir. Dari keseluruhan kabupaten/ kota di 6 provinsi yang dilakukan penilaian SPMnya, cakupan penyediaan ALKON untuk memenuhi permintaan masyarakat wilayah DKI Jakarta di terendah di Jakarta Selatan yaitu 0,3% dan tertinggi di Kepulauan Seribu yaitu 82,1%; DI Yogyakarta terendah di Kulon Progo yaitu 1,6% dan tertinggi di Bantul yaitu 17,2%; Banten hanya 1 kab/kota yang menyediakan alkon dari APBD II yaitu Kota Cilegon sebesar 21,9%; Sumatera Selatan hanya 1 kab/kota yang menyediakan alkon dari APBD II yaitu Ogan Ilir sebesar 21,9%; Bangka Belitung hanya 2 kab/kota yang menyediakan alkon dari APBD II yaitu Kota Pangkal Pinang sebesar 1,3% dan Bangka Selatan sebesar 61,9%; Kepulauan Riau hanya 1 kab/kota yang menyediakan alkon dari APBD II yaitu Kota Batam sebesar 1,4%. Dari Lampiran A/II/1 untuk tingkat nasional memperlihatkan kondisi hasil rekap di 33 provinsi. Hasil penilaian menunjukkan bahwa dari 6 provinsi yang menyediakan alkon dari dana APBD II, tidak ada provinsi yang memenuhi kondisi ideal (30,0%). Secara berurutan pencapaian masing-masing dari 6 provinsi tersebut yaitu Bangka Belitung sebesar 11,7% dengan nilai 39,0; DKI Jakarta sebesar 7,6% dengan nilai 25,3; DI Yogyakarta sebesar 6,6% dengan nilai 22,2; Kepulauan Riau sebesar 0,9% dengan nilai 3,0; Banten sebesar 0,9% dengan nilai 2,9; Sumatera Selatan sebesar 0,2 dengan nilai 0,5%. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1.


15

b. Tingkat Nasional Secara nasional, cakupan penyediaan ALKON untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 0,5%. Hal ini berarti hasil penghitungan jauh lebih rendah dari kondisi ideal, maka nilai dari hasil penghitungannya kurang dari 100,0 yaitu 1,6. Dengan kata lain target nasional pada tahun 2013 bagi indikator cakupan penyediaan ALKON untuk memenuhi permintaan masyarakat tidak tercapai. Tidak tercapainya indikator ini ada kemungkinan disebabkan sedikitnya provinsi yang mengirimkan data untuk ketersediaan dana penyediaan alkon dari APBD II. Namun demikian tetap diperlukan upaya yang lebih serius dan kerja keras dalam meningkatkan dukungan APBD II terhadap tersedianya alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1. 9. Cakupan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa/kelurahan Data mikro keluarga memuat informasi individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek data demografi, data KB dan data tahapan KS untuk menunjang kegiatan operasional Program KKBPK di Desa/Kelurahan. Kondisi ideal Indikator ini adalah 100,0%. a. Tingkat Provinsi Pada Lampiran A/II/1 untuk tingkat provinsi dapat dilihat cakupan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan di masing-masing kabupaten/kota untuk 6 provinsi seperti terlampir. Dari keseluruhan kabupaten/kota di 6 provinsi yang dilakukan penilaian SPMnya, cakupan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan untuk DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Banten yaitu 100,0% untuk semua kab/kota. Untuk Sumatera Selatan terendah di Musi Banyuasin yaitu 75,4%; Bangka Belitung terendah di Kota Pangkal Pinang yaitu 77,8%; Kepulauan Riau terendah di Lingga yaitu 78,9%. Dari Lampiran A/II/1 untuk tingkat nasional memperlihatkan kondisi hasil rekap di 33 provinsi. Terdapat 7 provinsi dengan pencapaian telah memenuhi kondisi ideal yaitu 100,0% yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Barat dan Jambi. Pencapaian terendah untuk 3 provinsi yaitu Kalimantan Timur sebesar 78,9%; Kalimantan Selatan sebesar 88,4%; Riau sebesar 89,3%. Sedangkan 23 provinsi lainnya mempunyai rentang sebar antara 92,1% di Kepulauan Riau sampai 99,97% di Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1.


16

b. Tingkat Nasional Secara nasional, cakupan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan sebesar 97,2%. Karena hasil penghitungan lebih rendah dari kondisi ideal sama artinya bahwa persentase PUS anggota UPPKS yang ikut KB kurang dari 100,0%, maka nilai dari hasil penghitungannya kurang dari 100,0 yaitu 97,2. Dengan kata lain target nasional pada tahun 2013 untuk indikator cakupan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan tidak tercapai. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1. Rekapitulasi nilai total dari pencapaian indikator kinerja terhadap kondisi ideal yang diinginkan pada masing-masing provinsi dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut: 1. Tingkat Provinsi

No

Provinsi

Nilai Total

No

Provinsi

Nilai Total

1

DKI Jakarta

2.142,1

18

Sulawesi Selatan

727,3

2

Jawa Barat

776,4

19

Gorontalo

858,5

3

Jawa Tengah

788,3

20

Sulawesi Barat

760,5

4

DI Yogyakarta

1.031,8

21

Riau

579,0

5

Jawa Timur

769,2

22

Jambi

708,5

6

Banten

630,9

23

Bengkulu

675,4

7

Bali

1.059,0

24

Kepulauan Riau

692,5

8

Aceh

734,1

25

Nusa Tenggara Timur

704,2

9

Sumatera Utara

693,5

26

Kalimantan Tengah

634,3

10

Sumatera Barat

1.059,2

27

Kalimantan Timur

637,9

11

Sumatera Selatan

697,6

28

Sulawesi Tengah

721,6

12

Lampung

702,5

29

Sulawesi Tenggara

632,7

13

Bangka Belitung

743,8

30

Maluku

601,1

14

Busa Tenggara Barat

770,7

31

Maluku Utara

597,0

15

Kalimantan Barat

616,9

32

Papua

379,4

16

Kalimantan Selatan

698,8

33

Papua Barat

275,9

17

Sulawesi Utara

811,8

Nasional

720,7


17

2. Tingkat Nasional KONDISI IDEAL

HASIL 2013

NILAI

1 % PUS yang isterinya berusia <20 tahun

3,5%

4,0%

88,1

2 % PUS yang menjadi Peserta Aktif

65,0%

71,6%

110,1

3 % PUS yang tidak ber-KB (Unmet Need)

5,0%

15,2%

33,0

4 % Keluarga Anggota BKB yang ikut KB

70,0%

79,6%

113,7

5 % PUS Anggota UPPKS yang ber-KB

87,0%

83,4%

95,9

6 Rasio PLKB/PKB di Desa/Kel.

2

2,4

82,9

7 Rasio PPKBD di Desa/Kel.

1

1,02

98,1

30,0%

0,5%

1,6

100%

97,2%

97,2

NO. I

II

INDIKATOR KINERJA

Penyelenggaraan KIE KB-KS

Penyediaan Alat Kontrasepsi 1

Cakupan penyediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

III Penyediaan Informasi Data 1

Cakupan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan


18

BAB III PENYAJIAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN

A. Tingkat Provinsi 1. Kepala BKKBN Provinsi minat Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN) melakukan penyusunan laporan Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan SPM KB dan KS seluruh Kabupaten/Kota yang ada di provinsi tersebut untuk kemudian dikirimkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi ke Kantor BKKBN Pusat minat Direktorat Pelaporan dan Statistik; Gubernur; dan Bupati/Walikota di provinsi bersangkutan sebagai laporan; Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing sebagai umpan balik; serta komponen/bidang lain di kantor Perwakilan BKKBN Provinsi yang bersangkutan. 2. Kepala BKKBN Provinsi minat Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS di kabupaten dan kota wilayah masing-masing. 3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pembinaan kepada Direktorat Pelaporan dan Statistik dan Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota di wilayahnya paling lambat 1 minggu setelah pemantauan. 4. Pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi diperlukan antara lain untuk bahan penyajian pada Rakerda serta untuk kebutuhan operasional lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan program KKB nasional. B. Tingkat Pusat 1. Direktorat Pelaporan dan Statistik menyusun laporan Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS untuk dikirimkan ke Kepala BKKBN dan Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN). Tembusannya dikirimkan kepada setiap komponen di Kantor Pusat BKKBN dan diumpan balikkan ke Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi di seluruh Indonesia. 2. Direktorat Pelaporan dan Statistik mengadakan pemantauan dan bimbingan terhadap pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.


19

3. Direktorat Pelaporan dan Statistik menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pembinaan kepada Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah melaksanakan pemantauan. 4. Pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi diperlukan antara lain untuk bahan penyajian pada Rapat Pengendalian Program dan Anggaran (Radalgram), Penelaahan (Review), serta untuk kebutuhan operasional lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan Program KKBPK.


20

BAB IV PENUTUP

Hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah di Bidang KB dan KS pada tahun 2013 melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional dapat dikatakan belum begitu baik. Hal ini dilihat dari hasil pelaksanaan kinerja pada masingmasing indikator yang belum semua indikatornya mencapai kondisi ideal. Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS di Kabupaten/Kota seharusnya merupakan informasi yang sangat penting bagi pimpinan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan strategi dalam rangka peningkatan pelaksanaan operasional Program KKBPK. Dengan dilaksanakannya Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS di Kabupaten/Kota, diharapkan akan memudahkan para petugas pelaksana yang secara fungsional bertanggung jawab untuk melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan dan hasil kegiatan SPM Bidang KB dan KS di Kabupaten/Kota. Pada bidang operasional dan bidang-bidang lain di provinsi dan pusat, seharusnya bisa memanfaatkan hasil analisis dan evaluasi SPM Bidang KB dan KS untuk merencanakan kebijakan. Hal ini diharapkan membantu perbaikan dan penyempurnaan manajemen serta peningkatan kualitas kegiatan operasional dilapangan khusus Bidang KB dan KS. Dari laporan analisis dan evaluasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk menetapkan langkah-langkah antisipatif terhadap tuntutan kebutuhan operasional di lapangan yang berubah dan berkembang lebih dinamis sebagai konsekuensi dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam era otonomi daerah. Secara nasional di 33 provinsi, dari 9 indikator penilaian SPM terdapat 2 indikator yang melampaui kondisi ideal yaitu PUS yang menjadi Peserta KB Aktif dan PUS Anggota BKB yang ikut KB. Sedangkan 7 indikator lainnya belum mencapai kondisi ideal, terutama untuk indikator Cakupan Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat yang sangat jauh di bawah kondisi ideal. Secara umum dapat dikatakan pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS pada tahun 2013 belum baik.


21

LAMPIRAN


22

LEMBAR KERJA I DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS PROVINSI WILAYAH : INDONESIA TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 1

No

Provinsi

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Jumlah PUS

Jumlah PUS yang Istrinya Berusia < 20 Tahun

Jumlah PA

Jumlah PUS yang Tidak berKB (TIAL + IAD)

Jumlah PUS Anggota BKB

Jumlah PUS Angota BKB yang ber-KB

Jumlah PUS Anggota UPPKS

(Pendataan Keluarga)




(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Lampung Bangka Belitung Nusa Tenggara Barat Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Gorontalo Sulawesi Barat Riau Jambi Bengkulu Kepulauan Riau Nusa Tenggara Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat INDONESIA

3

1,241,204 9,047,576 6,602,519 499,584 7,740,907 2,023,773 676,945 747,344 2,210,958 796,810 1,638,864 1,650,668 267,435 1,045,880 861,174 781,482 445,125 1,363,999 202,845 203,045 881,168 654,256 362,362 277,581 698,186 444,641 576,138 502,096 430,937 264,266 209,615 476,705 146,097 45,972,185

4

13,222 355,154 174,102 5,911 270,239 115,352 11,167 29,398 75,516 12,111 82,908 74,828 12,230 39,565 72,681 33,346 10,495 53,611 6,552 10,689 60,890 41,796 19,087 24,779 26,987 31,004 23,440 18,650 19,901 21,883 12,704 44,208 21,726 1,826,132


5

951,673 6,419,216 5,112,900 353,517 5,688,031 1,396,845 573,744 509,476 1,423,051 547,525 1,197,028 1,134,449 207,322 732,338 590,705 585,134 357,691 905,177 155,386 132,465 597,715 499,085 283,992 193,418 458,604 327,246 390,685 357,339 277,853 164,895 120,331 188,566 74,917 32,908,319

6

180,563 1,372,927 770,170 62,201 952,083 404,561 28,647 131,987 419,344 125,324 233,691 303,709 28,583 158,638 161,677 107,471 45,163 249,902 24,260 37,297 165,215 80,628 45,098 49,826 135,074 63,316 107,148 77,590 95,101 66,639 55,597 182,720 48,081 6,970,231

7

50,025 654,229 683,328 50,569 654,456 61,239 128,214 70,490 92,610 56,119 98,296 112,911 20,496 52,645 13,515 55,011 20,101 85,464 10,396 8,789 20,887 53,863 9,589 11,140 35,160 21,170 7,537 44,184 41,612 6,544 6,113 3,955 0 3,240,657

8

39,329 506,851 548,662 43,552 535,320 45,905 111,944 55,782 65,775 42,773 76,877 89,723 16,980 40,430 11,178 46,353 14,632 65,021 9,334 7,588 16,661 42,173 7,516 8,933 27,289 17,986 5,678 37,152 30,935 4,730 4,887 1,910 0 2,579,859

9

4,783 129,258 851,638 53,183 180,665 11,907 57,770 17,766 20,580 15,208 31,195 45,274 1,369 17,086 6,491 13,807 8,441 22,837 2,036 4,488 3,220 9,326 6,478 4,497 6,877 4,483 3,751 4,776 10,557 935 1,908 1,153 0 1,553,743

23

LEMBAR KERJA I DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS PROVINSI WILAYAH : INDONESIA TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 2

No

Provinsi

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Jumlah PUS Anggota UPPKS yang ber-KB

Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada

Jumlah PLKB/PKB

Jumlah PPKBD

Jumlah PPM PA & PB di Provinsi

Jumlah ALKON yang Disediakan APBD II

Jumlah Rekap. Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan

(F/I/Dallap)


(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

(Rakernas)

(APBD II)


10

11

12

13

14

15

16


3,818 103,502 706,518 46,995 153,811 9,211 51,310 16,066 15,755 11,874 26,404 39,460 1,114 14,144 5,248 12,051 7,076 18,060 1,998 3,922 2,256 8,082 5,730 3,979 5,820 3,517 3,345 4,181 7,834 797 1,667 871 0 1,296,416

267 5,961 8,578 438 8,508 1,563 716 6,840 6,058 1,176 3,314 2,662 399 1,161 1,846 2,007 1,903 3,054 740 647 1,838 1,551 1,637 394 3,378 1,533 1,493 2,089 2,285 1,013 1,085 3,888 1,451 81,473


428 3,343 3,500 279 4,136 308 614 3,542 2,443 1,017 1,315 1,120 111 795 410 566 1,055 1,681 565 462 298 701 360 282 1,488 353 349 829 623 356 253 18 160 33,760

2,700 7,766 8,741 494 8,792 1,563 716 6,643 5,815 2,629 3,297 2,564 397 1,135 1,620 2,002 1,636 3,072 726 647 1,492 1,457 1,602 251 3,114 1,290 1,267 1,923 2,036 735 769 452 598 79,941

1,384,316 7,033,339 5,208,441 460,277 5,947,315 1,466,244 619,052 627,758 1,704,416 673,313 1,337,789 1,402,183 199,873 705,137 659,802 677,008 395,792 1,119,855 186,429 150,002 717,273 531,734 327,008 234,192 592,038 399,876 492,452 426,896 309,654 175,380 144,927 157,036 82,673

105,245 30,602 12,700 2,160 23,362 2,100 -

267 5,961 8,575 438 8,503 1,563 716 6,446 6,033 1,132 3,068 2,615 380 1,137 1,846 1,774 1,774 3,012 730 646 1,641 1,551 1,517 363 3,322 1,442 1,178 1,951 2,283 1,002 1,084 3,864 1,379

36,549,480

176,169

79,193

24

LEMBAR KERJA II HASIL PENGUKURAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS PROVINSI WILAYAH : INDONESIA TAHUN : 2013 Lampiran : A / II / 1

No

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

Persentase PUS Persentase PUS Persentase PUS Persentase PUS Persentase PUS Rasio PKB/PLKB yang Istrinya yang Menjadi yang Tidak berRasio PPKBD di Anggota BKB Anggota UPPKS di Berusia Peserta KB Aktif KB Desa/Kelurahan yang Ikut KB yang Ikut KB Desa/Kelurahan < 20 tahun (PA) (Unmet Need)

2


3,5% (4/3) 3

65% (5/3) 4

1.1 3.9 2.6 1.2 3.5 5.7 1.6 3.9 3.4 1.5 5.1 4.5 4.6 3.8 8.4 4.3 2.4 3.9 3.2 5.3 6.9 6.4 5.3 8.9 3.9 7.0 4.1 3.7 4.6 8.3 6.1 9.3 14.9 4.0

5% (6/3) 5

76.7 70.9 77.4 70.8 73.5 69.0 84.8 68.2 64.4 68.7 73.0 68.7 77.5 70.0 68.6 74.9 80.4 66.4 76.6 65.2 67.8 76.3 78.4 69.7 65.7 73.6 67.8 71.2 64.5 62.4 57.4 39.6 51.3 71.6


70% (8/7) 6

14.5 15.2 11.7 12.5 12.3 20.0 4.2 17.7 19.0 15.7 14.3 18.4 10.7 15.2 18.8 13.8 10.1 18.3 12.0 18.4 18.7 12.3 12.4 18.0 19.3 14.2 18.6 15.5 22.1 25.2 26.5 38.3 32.9 15.2

87% ( 10 / 9 ) 7

78.6 77.5 80.3 86.1 81.8 75.0 87.3 79.1 71.0 76.2 78.2 79.5 82.8 76.8 82.7 84.3 72.8 76.1 89.8 86.3 79.8 78.3 78.4 80.2 77.6 85.0 75.3 84.1 74.3 72.3 79.9 48.3 79.6

79.8 80.1 83.0 88.4 85.1 77.4 88.8 90.4 76.6 78.1 84.6 87.2 81.4 82.8 80.9 87.3 83.8 79.1 98.1 87.4 70.1 86.7 88.5 88.5 84.6 78.5 89.2 87.5 74.2 85.2 87.4 75.5 83.4

2 ( 11 / 12 ) 8

0.6 1.8 2.5 1.6 2.1 5.1 1.2 1.9 2.5 1.2 2.5 2.4 3.6 1.5 4.5 3.5 1.8 1.8 1.3 1.4 6.2 2.2 4.5 1.4 2.3 4.3 4.3 2.5 3.7 2.8 4.3 216.0 9.1 2.4

1 ( 11 / 13 ) 9

0.1 0.8 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 1.2 1.1 1.0 1.6 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.4 1.4 8.6 2.4 1.0

Cakupan Penyediaan ALKON untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Cakupan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa /Kelurahan

30% ( 15 / 14 ) 10

100% ( 16 / 11 ) 11

7.6 0.0 0.0 6.6 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 94.2 99.6 96.3 92.6 98.2 95.2 97.9 100.0 88.4 93.2 98.6 98.6 99.8 89.3 100.0 92.7 92.1 98.3 94.1 78.9 93.4 99.9 98.9 99.9 99.4 95.0 97.2

25

LEMBAR KERJA III HASIL PENILAIAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS PROVINSI WILAYAH : INDONESIA TAHUN : 2013 Lampiran : A / III / 1

No

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

Nilai Persentase PUS yang Istrinya Berusia < 20 tahun

Nilai Persentase PUS yang Menjadi Peserta Aktif (PA)

Nilai Persentase PUS yang Tidak ber-KB (Unmet Need)

Nilai Persentase PUS Keluarga Anggota BKB yang Ikut KB

Nilai Persentase PUS Anggota UPPKS yang Ikut KB

Nilai Rasio PKB/PLKB di Desa/Kelurahan

Nilai Rasio PPKBD di Desa/Kelurahan

Nilai Cakupan Penyediaan ALKON untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Nilai Cakupan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa /Kelurahan

Nilai TOTAL

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


328.6 89.2 132.7 295.8 100.3 61.4 212.2 89.0 102.5 230.3 69.2 77.2 76.5 92.5 41.5 82.0 148.4 89.0 108.4 66.5 50.7 54.8 66.4 39.2 90.5 50.2 86.0 94.2 75.8 42.3 57.7 37.7 23.5 88.1

118.0 109.2 119.1 108.9 113.0 106.2 130.4 104.9 99.0 105.7 112.4 105.7 119.3 107.7 105.5 115.2 123.6 102.1 117.9 100.4 104.4 117.4 120.6 107.2 101.1 113.2 104.3 109.5 99.2 96.0 88.3 60.9 78.9 110.1

34.4 32.9 42.9 40.2 40.7 25.0 118.2 28.3 26.4 31.8 35.1 27.2 46.8 33.0 26.6 36.4 49.3 27.3 41.8 27.2 26.7 40.6 40.2 27.9 25.8 35.1 26.9 32.4 22.7 19.8 18.9 13.0 15.2 33.0


112.3 110.7 114.7 123.0 116.9 107.1 124.7 113.0 101.5 108.9 111.7 113.5 118.4 109.7 118.2 120.4 104.0 108.7 128.3 123.3 114.0 111.9 112.0 114.6 110.9 121.4 107.6 120.1 106.2 103.3 114.2 69.0 0 113.7

91.8 92.0 95.4 101.6 97.9 88.9 102.1 103.9 88.0 89.7 97.3 100.2 93.5 95.2 92.9 100.3 96.4 90.9 112.8 100.4 80.5 99.6 101.7 101.7 97.3 90.2 102.5 100.6 85.3 98.0 100.4 86.8 0 95.9

320.6 112.2 81.6 127.4 97.2 39.4 171.5 103.6 80.7 173.0 79.4 84.1 55.6 137.0 44.4 56.4 110.9 110.1 152.7 142.8 32.4 90.4 44.0 143.1 88.1 46.1 46.8 79.4 54.5 70.3 46.6 0.9 22.1 82.9

1,011.2 130.3 101.9 112.8 103.3 100.0 100.0 97.1 96.0 223.6 99.5 96.3 99.5 97.8 87.8 99.8 86.0 100.6 98.1 100.0 81.2 93.9 97.9 63.7 92.2 84.1 84.9 92.1 89.1 72.6 70.9 11.6 41.2 98.12

25.3 0.0 0.0 22.2 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 94.2 99.6 96.3 92.6 98.2 95.2 97.9 100.0 88.4 93.2 98.6 98.6 99.8 89.3 100.0 92.7 92.1 98.3 94.1 78.9 93.4 99.9 98.9 99.9 99.4 95.0 97.2

2,142.1 776.4 788.3 1,031.8 769.2 630.9 1,059.0 734.1 693.5 1,059.2 697.6 702.5 743.8 770.7 616.9 698.8 811.8 727.3 858.5 760.5 579.0 708.5 675.4 692.5 704.2 634.3 637.9 721.6 632.7 601.1 597.0 379.4 275.9 720.7

26

LEMBAR KERJA I DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : DKI JAKARTA TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 1

No

Kab/Kota

1

2

1 2 3 4 5 6

Kepulauan Seribu Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur DKI JAKARTA

Jumlah PUS


Jumlah PA









(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

3

4

5

6

7

8

9

4,396 107,990 251,485 282,164 234,765 360,404 1,241,204

432 912 5,230 4,111 535 2,002 13,222


3,427 81,209 188,607 218,038 182,014 278,378 951,673

428 15,653 42,331 40,106 30,672 51,373 180,563

185 6,528 8,390 4,922 14,700 15,300 50,025

179 4,178 6,332 4,122 12,333 12,185 39,329

70 596 1,066 837 1,301 913 4,783

27

LEMBAR KERJA I DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : DKI JAKARTA TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 2

No

Kab/Kota

1

2

1 2 3 4 5 6




Jumlah PLKB/PKB

(F/I/Dallap)


(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

10

11

12

13

60 455 771 737 1,049 746 3,818


6 44 31 56 65 65 267

1 78 52 60 99 138 428



(Rakernas)

(APBD II)


14

15

16

Jumlah PPM PA & Jumlah PPKBD PB di Kab/Kota

24 390 430 580 576 700 2,700

5,843 138,844 271,531 334,836 247,148 387,981

4,800 20,725 1,441 30,500 699 47,080

6 44 31 56 65 65

1,386,183

105,245

267

28

LEMBAR KERJA II HASIL PENGUKURAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : DKI JAKARTA TAHUN : 2013 Lampiran : A / II / 1

No

Kab/Kota

1

2

1 2 3 4 5 6


Persentase PUS Persentase PUS Persentase PUS Persentase PUS Persentase PUS Rasio PKB/PLKB yang Istrinya yang Menjadi yang Tidak berRasio PPKBD di Anggota BKB Anggota UPPKS di Berusia Peserta KB Aktif KB Desa/Kelurahan yang Ikut KB yang Ikut KB Desa/Kelurahan < 20 tahun (PA) (Unmet Need) 3,5% (4/3) 3

65% (5/3) 4

9.8 0.8 2.1 1.5 0.2 0.6 1.1

5% (6/3) 5

78.0 75.2 75.0 77.3 77.5 77.2 76.7


70% (8/7) 6

9.7 14.5 16.8 14.2 13.1 14.3 14.5

87% ( 10 / 9 ) 7

96.8 64.0 75.5 83.7 83.9 79.6 78.6

85.7 76.3 72.3 88.1 80.6 81.7 79.8

2 ( 11 / 12 ) 8

1 ( 11 / 13 ) 9

6.0 0.6 0.6 0.9 0.7 0.5 0.6

0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1



30% ( 15 / 14 ) 10

100% ( 16 / 11 ) 11

82.1 14.9 0.5 9.1 0.3 12.1 7.6

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

29

LEMBAR KERJA III HASIL PENILAIAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : DKI JAKARTA TAHUN : 2013 Lampiran : A / III / 1

Kab/Kota







1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6


No

35.6 414.4 168.3 240.2 1535.8 630.1 328.6

119.9 115.7 115.4 118.9 119.3 118.8 118.0

51.4 34.5 29.7 35.2 38.3 35.1 34.4


138.2 91.4 107.8 119.6 119.9 113.8 112.3

98.5 87.7 83.1 101.2 92.7 93.9 91.8

33.3 354.5 335.5 214.3 304.6 424.6 320.6




Nilai TOTAL

9

10

11

12

400.0 886.4 1,387.1 1,035.7 886.2 1,076.9 1,011.24

273.8 49.8 1.8 30.4 0.9 40.4 25.3

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1,250.8 2,134.5 2,328.7 1,995.5 3,197.6 2,633.7 2,142.1

30

LEMBAR KERJA I DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : DI YOGYAKARTA TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 1

No

1

1 2 3 4 5

Kab/Kota

2

Kulon Progo Bantul Gunung Kidul Sleman Kota Yogyakarta DI YOGYAKARTA

Jumlah PUS


Jumlah PA









(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

3

4

5

6

7

8

9

55,488 131,954 128,107 132,376 51,659 499,584

517 1,052 3,010 865 467 5,911


38,249 90,153 98,698 92,691 33,726 353,517

7,154 16,608 13,391 16,635 8,413 62,201

10,809 13,207 12,061 8,953 5,539 50,569

8,779 11,966 10,333 7,924 4,550 43,552

13,616 18,501 10,219 7,718 3,129 53,183

31

LEMBAR KERJA I DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : DI YOGYAKARTA TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 2

No

1

1 2 3 4 5

Kab/Kota

2




Jumlah PLKB/PKB

(F/I/Dallap)


(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

10

11

12

13

11,696 16,407 9,433 6,772 2,687 46,995


88 75 144 86 45 438

74 57 63 57 28 279



(Rakernas)

(APBD II)


14

15

16


144 75 144 86 45 494

61,572 137,410 119,725 136,267 41,749 496,723

1,000 23,602 0 0 6,000 30,602

88 75 144 86 45 438

32

LEMBAR KERJA II HASIL PENGUKURAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : DI YOGYAKARTA TAHUN : 2013 Lampiran : A / II / 1

No

1

1 2 3 4 5

Kab/Kota

2



65% (5/3) 4

0.9 0.8 2.3 0.7 0.9 1.2

5% (6/3) 5

68.9 68.3 77.0 70.0 65.3 70.8


70% (8/7) 6

12.9 12.6 10.5 12.6 16.3 12.5

87% ( 10 / 9 ) 7

81.2 90.6 85.7 88.5 82.1 86.1

85.9 88.7 92.3 87.7 85.9 88.4

2 ( 11 / 12 ) 8

1 ( 11 / 13 ) 9

1.2 1.3 2.3 1.5 1.6 1.6

0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9



30% ( 15 / 14 ) 10

100% ( 16 / 11 ) 11

1.6 17.2 0.0 0.0 14.4 6.2

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

33

LEMBAR KERJA III HASIL PENILAIAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : DI YOGYAKARTA TAHUN : 2013 Lampiran : A / III / 1

No

Kab/Kota


1

2

3

1 2 3 4 5


375.6 439.0 149.0 535.6 387.2 295.8






4

5

6

7

8

106.0 105.1 118.5 107.7 100.4 108.9

38.8 39.7 47.8 39.8 30.7 40.2


116.0 129.4 122.4 126.4 117.3 123.0

98.7 101.9 106.1 100.9 98.7 101.6

168.2 152.0 87.5 132.6 124.4 127.4




Nilai TOTAL

9

10

11

12

163.6 100.0 100.0 100.0 100.0 112.79

5.4 57.3 0.0 0.0 47.9 20.5

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1,172.5 1,224.5 831.3 1,243.0 1,106.7 1,030.2

34

LEMBAR KERJA I DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : BANTEN TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 1

No

1

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab/Kota

2

Pandeglang Lebak Tangerang Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Selatan BANTEN

Jumlah PUS




3

4

231,390 268,279 567,984 279,604 250,084 71,549 106,713 248,170 2,023,773

14,840 28,194 46,867 8,855 3,645 1,130 3,762 8,059 115,352


Jumlah PA







(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

5

6

7

8

9

156,020 172,293 401,465 184,365 181,355 53,580 70,226 177,541 1,396,845

49,630 64,251 100,446 61,551 43,810 9,479 22,998 52,396 404,561

4,469 31,958 8,167 7,401 2,970 2,849 1,865 1,560 61,239

3,403 22,130 6,926 5,613 2,685 2,340 1,285 1,523 45,905

1,617 4,045 1,302 763 2,788 329 403 660 11,907

35

LEMBAR KERJA I DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : BANTEN TAHUN : 2013

No

1

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab/Kota

2


Jumlah PUS Jumlah Anggota UPPKS Desa/Keluraha yang ber-KB n yang Ada

Jumlah PLKB/PKB

Lampiran : A / I / 2 Jumlah Rekap. Jumlah ALKON Jumlah PPM PA Data Mikro yang Jumlah PPKBD & PB di Keluarga di Disediakan Kab/Kota Desa/Keluraha APBD II n

(F/I/Dallap)


(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

(Rakernas)

(APBD II)


10

11

12

13

14

15

16

1,519 2,330 921 631 2,569 302 304 635 9,211


347 346 274 326 104 43 69 54 1,563

107 59 20 34 10 60 12 6 308

340 346 274 326 104 53 66 54 1,563

200,349 227,975 466,587 232,218 225,750 57,953 103,746 188,915 1,703,493

0 0 0 0 0 12,700 0 0 12,700

347 346 274 326 104 43 69 54 1,563

36

LEMBAR KERJA II HASIL PENGUKURAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : BANTEN TAHUN : 2013 Lampiran : A / II / 1

No

1

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab/Kota


2


3,5% (4/3) 3

65% (5/3) 4

6.4 10.5 8.3 3.2 1.5 1.6 3.5 3.2 5.7

5% (6/3) 5

67.4 64.2 70.7 65.9 72.5 74.9 65.8 71.5 69.0


70% (8/7) 6

21.4 23.9 17.7 22.0 17.5 13.2 21.6 21.1 20.0

87% ( 10 / 9 ) 7

76.1 69.2 84.8 75.8 90.4 82.1 68.9 97.6 75.0

93.9 57.6 70.7 82.7 92.1 91.8 75.4 96.2 77.4

2 ( 11 / 12 ) 8

3.2 5.9 13.7 9.6 10.4 0.7 5.8 9.0 5.1

1 ( 11 / 13 ) 9

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0



30% ( 15 / 14 ) 10

100% ( 16 / 11 ) 11

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 0.0 0.0 0.7

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

37

LEMBAR KERJA III HASIL PENILAIAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : BANTEN TAHUN : 2013 Lampiran : A / III / 1

No

1

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab/Kota










Nilai TOTAL

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


54.6 33.3 42.4 110.5 240.1 221.6 99.3 107.8 61.4

103.7 98.8 108.7 101.4 111.6 115.2 101.2 110.1 106.2

23.3 20.9 28.3 22.7 28.5 37.7 23.2 23.7 25.0


108.8 98.9 121.1 108.3 129.1 117.3 98.4 139.5 107.1

108.0 66.2 81.3 95.1 105.9 105.5 86.7 110.6 88.9

61.7 34.1 14.6 20.9 19.2 279.1 34.8 22.2 39.4

98.0 100.0 100.0 100.0 100.0 123.3 95.7 100.0 100.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.0 0.0 0.0 2.5

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

658.0 552.2 596.5 658.9 834.5 1,172.8 639.3 713.8 630.5

38

LEMBAR KERJA I DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : SUMATERA SELATAN TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 1

No

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kab/Kota

2

Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ilir Muara Enim Lahat Musi Rawas Musi Banyuasin Banyuasin Ogan Komering Ulu Timur Ogan Komering Ulu Selatan Ogan Ilir Empat Lawang Penukal Abab Lematang Ilir Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kota Prabumulih SUMATERA SELATAN

Jumlah PUS



3

70,366 166,746 148,429 87,978 121,191 142,437 177,002 128,556 71,787 79,683 48,705 293,549 24,527 39,205 38,703 1,638,864


Jumlah PA

Jumlah PUS yang Tidak ber-KB (TIAL + IAD)







(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

4

5

6

7

8

9

1,502 9,978 8,569 4,371 6,401 5,750 14,108 7,996 6,063 4,847 4,839 6,135 296 903 1,150 82,908

48,912 121,579 104,894 63,512 93,238 106,893 134,531 87,311 48,027 50,474 37,741 222,252 20,167 29,627 27,870 1,197,028

11,768 29,021 9,440 14,488 15,986 21,243 24,002 8,816 16,380 19,398 5,849 44,497 1,512 4,222 7,069 233,691

3,204 10,189 14,526 8,227 3,984 7,702 5,579 6,096 8,303 7,368 4,425 1,004 12,621 508 1,819 2,741 98,296

2,297 8,030 10,671 6,452 3,248 6,130 4,089 5,284 7,562 5,153 3,840 709 9,983 386 1,086 1,957 76,877

1,348 3,813 1,593 2,538 5,692 2,287 2,069 2,587 589 1,663 1,720 393 3,424 168 742 569 31,195

39

LEMBAR KERJA I DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : SUMATERA SELATAN TAHUN : 2013

No

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kab/Kota

2



Jumlah PLKB/PKB


(F/I/Dallap)


(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

(Rakernas)

(APBD II)


10

11

12

13

14

15

16

833 2,882 1,433 2,300 5,161 2,085 1,776 2,181 475 1,362 1,297 374 2,964 146 647 488 26,404


159 324 319 387 281 280 342 300 241 241 189 107 35 72 37 3,314

41 129 44 205 169 98 55 176 56 81 73 3 78 7 28 72 1,315

160 322 255 377 299 237 304 333 303 251 129 71 112 35 72 37 3,297

55,304 148,144 134,368 77,742 96,947 112,603 136,431 107,917 58,075 59,268 44,051 0 226,916 24,896 33,254 21,873 1,337,789

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,775 0 0 0 0 0 0 1,775

157 322 304 377 276 211 304 300 243 239 156 107 35 0 37 3,068

40

LEMBAR KERJA II HASIL PENGUKURAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : SUMATERA SELATAN TAHUN : 2013 Lampiran : A / II / 1

No

Kab/Kota

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



65% (5/3) 4

2.1 6.0 5.8 5.0 5.3 4.0 8.0 6.2 8.4 6.1 9.9 0.0 2.1 1.2 2.3 3.0 5.1

5% (6/3) 5

69.5 72.9 70.7 72.2 76.9 75.0 76.0 67.9 66.9 63.3 77.5 0.0 75.7 82.2 75.6 72.0 73.0


70% (8/7) 6

16.7 17.4 6.4 16.5 13.2 14.9 13.6 6.9 22.8 24.3 12.0 0.0 15.2 6.2 10.8 18.3 14.3

87% ( 10 / 9 ) 7

71.7 78.8 73.5 78.4 81.5 79.6 73.3 86.7 91.1 69.9 86.8 70.6 79.1 76.0 59.7 71.4 78.2

61.8 75.6 90.0 90.6 90.7 91.2 85.8 84.3 80.6 81.9 75.4 95.2 86.6 86.9 87.2 85.8 84.6

2 ( 11 / 12 ) 8

1 ( 11 / 13 ) 9

3.9 2.5 7.3 1.9 1.7 2.9 6.2 1.7 4.3 3.0 2.6 0.0 1.4 5.0 2.6 0.5 2.5

1.0 1.0 1.3 1.0 0.9 1.2 1.1 0.9 0.8 1.0 1.5 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0



30% ( 15 / 14 ) 10

100% ( 16 / 11 ) 11

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

98.7 99.4 95.3 97.4 98.2 75.4 88.9 100.0 100.8 99.2 82.5 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 92.6

41

LEMBAR KERJA III HASIL PENILAIAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : SUMATERA SELATAN TAHUN : 2013 Lampiran : A / III / 1

Kab/Kota







1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


No

164.0 58.5 60.6 70.4 66.3 86.7 43.9 56.3 41.4 57.5 35.2 0.0 167.5 290.0 152.0 117.8 69.2

106.9 112.2 108.7 111.1 118.4 115.5 116.9 104.5 102.9 97.5 119.2 0.0 116.5 126.5 116.3 110.8 112.4


29.9 28.7 78.6 30.4 37.9 33.5 36.9 72.9 21.9 20.5 41.6 0.0 33.0 81.1 46.4 27.4 35.1

102.4 112.6 104.9 112.0 116.5 113.7 104.7 123.8 130.1 99.9 124.0 100.9 113.0 108.5 85.3 102.0 111.7

71.0 86.9 103.4 104.2 104.2 104.8 98.7 96.9 92.7 94.1 86.7 109.4 99.5 99.9 100.2 98.6 97.3

51.6 79.6 27.6 105.9 120.3 70.0 32.2 117.3 46.5 67.2 77.2 0.0 145.8 40.0 77.8 389.2 79.4




Nilai TOTAL

9

10

11

12

100.6 99.4 79.9 97.4 106.4 84.6 88.9 111.0 125.7 104.1 68.3 0.0 104.7 100.0 100.0 100.0 99.49

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

98.7 99.4 95.3 97.4 98.2 75.4 88.9 100.0 100.8 99.2 82.5 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 92.6

725.2 677.3 659.1 728.8 768.1 684.2 611.0 782.7 662.1 650.1 634.8 210.3 879.9 946.1 677.9 1,045.7 697.5

42

LEMBAR KERJA I DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : BANGKA BELITUNG TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 1

No

1

Jumlah PUS


Jumlah PA









(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

3

4

5

6

7

8

9

Kab/Kota

2

1 Bangka 2 Belitung 3 Bangka Selatan 4 Bangka Tengah 5 Bangka Barat 6 Belitung Timur 7 Kota Pangkal Pinang BANGKA BELITUNG

54,845 27,377 49,491 40,386 36,337 21,658 37,341 267,435

4,200 405 3,729 1,407 1,462 701 326 12,230


43,032 22,488 39,672 28,775 28,966 17,831 26,558 207,322

6,041 2,296 3,786 4,694 3,792 1,542 6,432 28,583

3,012 883 847 8,587 1,485 1,852 3,830 20,496

3,012 845 826 5,806 1,299 1,737 3,455 16,980

462 267 79 288 61 93 119 1,369

43

LEMBAR KERJA I DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : BANGKA BELITUNG TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 2

No

1

Kab/Kota



Jumlah PLKB/PKB

(F/I/Dallap)


(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

10

11

12

13

2


411 212 56 226 50 60 99 1,114


70 49 53 63 70 40 54 399

35 9 7 17 17 19 7 111



(Rakernas)

(APBD II)


14

15

16


77 49 64 65 54 39 49 397

37,326 24,865 37,164 29,618 23,043 19,421 28,523 199,960

0 0 23,000 0 0 0 362 23,362

70 49 53 63 64 39 42 380

44

LEMBAR KERJA II HASIL PENGUKURAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : BANGKA BELITUNG TAHUN : 2013 Lampiran : A / II / 1

No

1

Kab/Kota


2


3,5% (4/3) 3

65% (5/3) 4

7.7 1.5 7.5 3.5 4.0 3.2 0.9 4.6

5% (6/3) 5

78.5 82.1 80.2 71.2 79.7 82.3 71.1 77.5


70% (8/7) 6

11.0 8.4 7.6 11.6 10.4 7.1 17.2 10.7

100.0 95.7 97.5 67.6 87.5 93.8 90.2 82.8

87% ( 10 / 9 ) 7

89.0 79.4 70.9 78.5 82.0 64.5 83.2 81.4

2 ( 11 / 12 ) 8

1 ( 11 / 13 ) 9

2.0 5.4 7.6 3.7 4.1 2.1 7.7 3.6

0.9 1.0 0.8 1.0 1.3 1.0 1.1 1.0



30% ( 15 / 14 ) 10

100% ( 16 / 11 ) 11

0.0 0.0 61.9 0.0 0.0 0.0 1.3 11.7

100.0 100.0 100.0 100.0 91.4 97.5 77.8 95.2

45

LEMBAR KERJA III HASIL PENILAIAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : BANGKA BELITUNG TAHUN : 2013 Lampiran : A / III / 1

No

Kab/Kota


1

2

3


45.7 236.6 46.5 100.5 87.0 108.1 400.9 76.5






4

5

6

7

8

120.7 126.4 123.3 109.6 122.6 126.7 109.4 119.3

45.4 59.6 65.4 43.0 47.9 70.2 29.0 46.8


142.9 136.7 139.3 96.6 125.0 134.0 128.9 118.4

102.3 91.3 81.5 90.2 94.2 74.2 95.6 93.5

100.0 36.7 26.4 54.0 48.6 95.0 25.9 55.6




Nilai TOTAL

9

10

11

12

110.0 100.0 120.8 103.2 77.1 97.5 90.7 99.50

0.0 0.0 206.3 0.0 0.0 0.0 4.2 38.9

100.0 100.0 100.0 100.0 91.4 97.5 77.8 95.2

766.9 887.3 909.4 697.0 693.9 803.2 962.5 743.8

46

LEMBAR KERJA I DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : KEPULAUAN RIAU TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 1

No

1

1 2 3 4 5 6 7

Kab/Kota

2

Bintan Karimun Natuna Lingga Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang KEPULAUAN RIAU

Jumlah PUS


Jumlah PA









(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

3

4

5

6

7

8

9

26,257 39,603 11,782 16,137 5,880 148,107 29,815 277,581


858 1,338 1,394 127 1,578 19,190 294 24,779

19,782 31,439 9,632 11,149 4,354 98,441 18,621 193,418

3,330 4,408 1,376 2,456 488 30,601 7,167 49,826

3,353 975 1,770 1,159 1,580 1,855 448 11,140

3,036 797 1,690 936 503 1,811 160 8,933

527 1,358 16 1,306 388 877 25 4,497

47

LEMBAR KERJA I DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : KEPULAUAN RIAU TAHUN : 2013

No

1

1 2 3 4 5 6 7

Kab/Kota

2



Jumlah PLKB/PKB


(F/I/Dallap)


(F/I/Dallap)

(F/I/Dallap)

(Rakernas)

(APBD II)


10

11

12

13

14

15

16

282 1,270 16 1,145 373 873 20 3,979


51 64 86 57 54 64 18 394

10 55 23 60 43 73 18 282

51 54 4 57 0 67 18 251

13,119 31,352 7,119 8,671 4,925 152,658 16,514 234,358

0 0 0 0 0 2,100 0 2,100

51 58 75 45 54 62 18 363

48

LEMBAR KERJA II HASIL PENGUKURAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : KEPULAUAN RIAU TAHUN : 2013 Lampiran : A / II / 1

No

1

1 2 3 4 5 6 7

Kab/Kota

2



65% (5/3) 4

3.3 3.4 11.8 0.8 26.8 13.0 1.0 8.9

5% (6/3) 5

75.3 79.4 81.8 69.1 74.0 66.5 62.5 69.7


70% (8/7) 6

12.7 11.1 11.7 15.2 8.3 20.7 24.0 18.0

87% ( 10 / 9 ) 7

90.5 81.7 95.5 80.8 31.8 97.6 35.7 80.2

53.5 93.5 100.0 87.7 96.1 99.5 80.0 88.5

2 ( 11 / 12 ) 8

1 ( 11 / 13 ) 9

5.1 1.2 3.7 1.0 1.3 0.9 1.0 1.4

1.0 1.2 21.5 1.0 0.0 1.0 1.0 1.6



30% ( 15 / 14 ) 10

100% ( 16 / 11 ) 11

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.9

100.0 90.6 87.2 78.9 100.0 96.9 100.0 92.1

49

LEMBAR KERJA III HASIL PENILAIAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA WILAYAH : KEPULAUAN RIAU TAHUN : 2013 Lampiran : A / III / 1

No

1

1 2 3 4 5 6 7

Kab/Kota










Nilai TOTAL

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


107.1 103.6 29.6 444.7 13.0 27.0 354.9 39.2

115.9 122.1 125.8 106.3 113.9 102.3 96.1 107.2

39.4 44.9 42.8 32.9 60.2 24.2 20.8 27.9


129.4 116.8 136.4 115.4 45.5 139.5 51.0 114.6

61.5 107.5 114.9 100.8 110.5 114.4 92.0 101.7

39.2 171.9 53.5 210.5 159.3 228.1 200.0 143.1

100.0 84.4 4.7 100.0 0.0 104.7 100.0 63.71

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 3.0

100.0 90.6 87.2 78.9 100.0 96.9 100.0 92.1

692.5 841.8 594.9 1,189.5 602.4 841.6 1,014.8 692.5

50

ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KB DAN KS TAHUN 2013

Recommend Documents