BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kementerian
Keuangan
merupakan
instansi
pemerintah
yang
mempunyai peranan vital di dalam negara Indonesia untuk membantu melakukan pembangunan perekonomian. Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara dalam bidang keuangan dan kekayaan negara. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Kewenangan pengelolaan Keuangan Negara meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan
tunjangan,
serta
pedoman
pengelolaan
penerimaan
negara.
Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. Dalam mengelola kekayaan negara yang ada, Kementerian Keuangan mendirikan beberapa organisasi dibawahnya, salah satunya yaitu
1
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). DJKN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 170/PMK.01/2012, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki unit kerja untuk menyempurnakan organisasi dan tata kerja yang kemudian disebut dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, KPKNL diberi wewenang untuk mengelola barang yang dimiliki oleh negara atau Barang Milik Negara. Dalam akuntansi pemerintahan, Barang Milik Negara merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam Lampiran I.08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Barang Milik Negara memiliki jenis dan variasi yang beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada Barang Milik Negara
2
yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya. Barang Milik Negara
yang
dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Barang Milik Negara yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan. Sedangkan Barang Milik Negara yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Barang Milik Negara yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Barang Milik Negara berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi Barang Milik
Negara
mencakup
masalah
pengakuan,
pengukuran,
dan
pengungkapan. Gedung dan bangunan yang termasuk Barang Milik Negara mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah Barang Milik Negara yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.
3
Banyak instansi pemerintah di Indonesia yang mencatat nilai wajar aset tetap di Laporan Keuangannya hanya Rp. 1,00 karena aset tetap tersebut adalah barang hibahan, tidak adanya catatan nilai wajar barang milik instansi tersebut yang diinventarisasikan sehingga tidak bisa mencantumkan nilai wajar aset tetap tersebut sesungguhnya di Laporan Keuangan khususnya di Neraca. Hal ini membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan salah satu lembaga pengawasan eksternal
dan
transparansi
memiliki
dan
tugas
akuntabilitas
pemberantasan seluruh
aspek
KKN,
memelihara
keuangan
negara
mengeluarkan opini Tidak Wajar (TW) pada laporan keuangan beberapa instansi pemerintah tersebut. Oleh karena itu, KPKNL khususnya seksi Pelayanan Penilaian membantu melakukan penilaian ulang nilai wajar aset tetap yang dimiliki oleh instansi pemerintah tersebut agar didapatkan nilai wajar aset tetap yang sesungguhnya dan dapat memperbaiki laporan keuangan yang dianggap BPK tidak wajar. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis prosedur penilaian Barang Milik Negara berupa bangunan, penulis memilih aset tetap berupa bangunan karena objek yang dinilai di tiap instansi berbeda-beda bentuk dan struktur nya sehingga hal ini membutuhkan ketelitian dan pengalaman dari seorang penilai pemerintah tersebut. Adapun judul yang penulis angkat untuk menjadi judul tulisan Tugas Akhir ini adalah “ANALISIS PROSEDUR PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA BANGUNAN
4
PADA
KANTOR
PELAYANAN
KEKAYAAN
NEGARA
DAN
LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA”.
1.2. Rumusan Masalah Sehubungan dengan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah utama yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu: 1. Apakah prosedur penilaian Barang Milik Negara berupa bangunan di KPKNL Yogyakarta telah sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP)? 2. Apa saja kelebihan dan kelemahan dari SOP penilaian bangunan di KPKNL Yogyakarta?
1.3. Tujuan Penulisan Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui apakah prosedur penilaian Barang Milik Negara berupa bangunan di KPKNL Yogyakarta telah sesuai dengan (SOP) atau belum, 2. Untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kelemahan dari SOP penilaian bangunan di KPKNL Yogyakarta.
5
1.4. Manfaat Penulisan Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 1) Bagi Penulis : a. Sebagai sumber pengetahuan baru di bidang pengelolaan aset negara, b. Untuk menambah dan meningkatkan ilmu akuntansi dalam menentukan nilai wajar yang sebelumnya telah dipelajari selama menempuh perkuliahan di Diploma III Universitas
Gadjah
Mada
sehingga
penulis
dapat
mengaplikasikan ilmu tersebut di masa yang akan datang. 2) Bagi KPKNL: a. Sebagai bahan kajian untuk mengevaluasi kepatuhan atas peraturan yang berlaku mengenai proses penilaian aset tetap khususnya pada aset tetap berwujud berupa Bangunan. b. Memperoleh informasi terkait kendala yang terdapat dalam penerapan SOP 3) Masyarakat: Sebagai bahan tinjauan untuk menilai usaha-usaha yang dilaksanakan DJKN dalam pengelolaan aset negara secara transparan dan bertanggung jawab.
6
1.5. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan terdiri dari empat bab, di mana masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab sesuai kebutuhannya agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Secara garis besar Sistematika Penulisan adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
BAB II
GAMBARAN UMUM PENULISAN Pada bab ini diuraikan Kondisi Umum, Tinjauan Pustaka, Penelitian Sebelumnya, Metodologi, Jenis dan/atau Sumber Data, dan Kerangka Penulisan.
BAB III
ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini diuraikan mengenai analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan untuk penelitian tersebut.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN Setelah hasil penelitian dikembangkan, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dan memberikan saran yang dapat menunjang kemajuan instansi pada masa yang akan datang
7
