PUTUSAN No. 2035 K/Pdt/2008
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAHAGUNG memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : 1. SUSIANTO, bertempat tinggal di Sidoarjo, Desa Wonokarang RT.01/RW.01, Kecamatan Balong Bendo ; 2. SULIKAN, bertempat tinggal di Mojokerto, Desa Sidorejo, Dusun Kwangen, Kecamatan Jetties ; 3. IWUT WIDIANTORO ; 4. NURHADI, keduanya bertempat tinggal di Mojokerto, Gang Suratan III A No.8, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chairul Anam, SH., Advokat, berkantor di Jalan Jawa No.78 Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2005, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding ; melawan: PAULA LINA LUIS, bertempat tinggal di Jalan Cempaka No.30 Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa UD.Cahaya Mas Makmur milik Paula Lina Luis didirikan pada tahun 1996 bergerak dalam usaha kemasan plastik ;
Bahwa usaha Penggugat dalam beberapa tahun terakhir ini berjalan sebagaimana biasanya walaupun dengan kondisi yang memprihatinkan, namun usaha ini tetap dijalankan dengan maksud uatuk mempertahankan usaha yang selama ini telah berjalan ; Bahwa pada tanggal 24 April 2005 Tergugat melalui surat Nomor : 02/IV-eks/SBTK PN.PBI-CMM/04/2005 yang isinya pemberitahuan pemogokan kerja di lingkungan UD.Cahaya Mas Makmur yang berlokasi di Mojokerto Desa Jetis ; Bahwa pada tanggal 25 April 2005 mulai pukul 06.30 Para Tergugat dan Tergugat I dan Tergugat 2 melakukan orasi di depan pabrik dan menghimbau agar tidak bekerja dengan alasan bahwa tuntutan sebagaimana lampiran, dalam surat pemberitahuan bahwa dipenuhi oleh Penggugat sebagai pemilik UD,.Cahaya Mas Makmur.(tuntutan bukan normatif) ; Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang bukan sebagai karyawan Penggugat dengan sengaja melakukan, menggerakan dan mempengaruhi karyawan usaha milik Penggugat agar tidak masuk bekerja sehingga terjadi pemogokan secara total, sehingga usaha Penggugat tidak dapat berproduksi sebagaimana biasanya ; Bahwa Tergugat dan Tergugat I serta Tergugat 2 dalam aksi mogok. Ini merupakan pihak yang sangat bertanggung jawab karena mereka inilah yang memimpin aksi mogok kerja dan melarang karyawan untuk tidak bekerja ; Bahwa akibat aksi mogok kerja yang dilakukan oleh seluruh karyawan Penggugat semua aktivitas usaha terhenti sama sekali dan karyawan hanya datang dan duduk-duduk di lokasi pabrik, karena pintu masuk pabrik Penggugat ditutup/dihalangi oleh bangkubangku yang sengaja diletakkan oleh Tergugat, Tergugat I dan Tergugat 2 ; Bahwa atas tindakan Tergugat, Tergugat I dan Tergugat 2, pemilik perusahaan, telah mengeluarkan pengumuman dan himbauan untuk seluruh pekerja segera masuk untuk bekerja seperti biasanya namun tidak ditanggapi oleh karyawan ; Bahwa akibat pemogokan terus berlangsung, maka masalah ini berlanjut dan dilakukan perundingan di DPRD Kabupaten Mojokerto dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa hak sebagai karyawan ikut serta dalam perundingan yang membahas tuntutan karyawan yang tidak normative. Sebagai akibat dari keterlibatan tergugat 1 dan Tergugat 2 suasana kerja dilingkungan usaha Penggugat menjadi sangat terganggu ; Bahwa pemogokan kerja ini berlangsung hingga tanggal 28 April 2005 dan pemilik perusahaan melalui staf dilokasi pabrik telah berulang kali memberikan pengumuman dan himbauan secara tertulis setiap hari, namun para pekerja tetap tidak masuk untuk bekerja; Bahwa akibat dari pemogokan terus berlangsung, maka pada tanggal 28 April 2005 bertempat di DPRD kabupaten Mojokerto diadakan perundingan antara Penggugat dan Tergugat bersama-sama dengan Komisi E DPRD kabupaten Mojokerto dan Depnaker Transmigrasi Kabupaten Mojokerto dengan masalah utama adalah tuntutan karyawan ;
Bahwa akibat dari pemogokan karyawan tersebut selama 4 (empat) hari mulai tanggal 25 April sampai dengan 28 April 2005, Penggugat mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut : - Kerugian nyata akibat tidak berproduksi pabrik selama 4 (empat) hari adalah Rp.812.323.200,- (delapan ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ; - Kerugian akibat kehilangan kepercayaan dari Customer : (memerlukan waktu untuk memulihkan kembali kepercayaan customer dibutuhkan waktu 4 (empat) bulan) adalah Rp.24.360.696.000,- ( dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; Bahwa guna menjamin dipenuhinya kewajiban Tergugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini dan untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (iliusoir) maka Penggugat berkepentingan agar terhadap harta Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu yang rinciannya akan disusulkan kemudian ; Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Penggugat mohon Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.Menyatakan kerugian Penggugat atas pemogokan tidak prosedural ini di tanggung secara tanggung, renteng oleh Tergugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan semua karyawan U.D. Cahaya Mas Makmur dengan rincian : - Kerugjan Nyata akibat tidak berproduk.si Pabrik selama 4 (empat) hari mulai tanggal 25-28 April 2005 dengan harga barang jadi yang diproduksi setiap hari per Kg Rp.13.800,- adalah sebagai berikut : Rp.812.323.200,- dibulatkan menjadi Rp.810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) ; - Kerugian akibat kehilangan kepercayaan dari customer (memerlukan waktu untuk memulihkan kembali- kepercayaan customer dibutuhkan waktu 4 (empat) bulan, adalah Rp.24.369.696.000,- (dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
3. Menyatakan Tergugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta seluruh karyawan UD.Cahaya Mas Makmur telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat mengalami kerugian ; 4. Menyatakan, pemogokan yang dilakukan oleh karyawan Penggugat adalah tidak sah serta menyalahi ketentuam hukum yang berlaku ; 5. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang ikut menggerakkan dan atau. mempengaruhi karyawan mogok bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat dan membebankan kepada mereka untuk secara tanggung renteng bersama Tergugat dan seluruh karyawan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh usaha Penggugat ; 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan terlebih dahulu milik dari Tergugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 ; 7. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan secara serta-merta (uitvoorbaar bij vooraad) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum baik verzet, banding maupun kasasi ; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; Atau, apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonpensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut) : • Bahwa mencermati uraian dalil-dalil gugatan Penggugat dalam point 3 s/d 12 telah ternyata bahwa dasar gugatan Penggugat adalah mengenai "Perselisihan Hubungan Industrial, yakni adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha dengan Pekerja/Serikat Pekerja karena adanya perselisihan mengenai “hak" dan "kepentingan” ; • Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 dan 56, Undang-Undang RI. No.2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka yang bertugas dan berwenang untuk memutus Perkara gugatan tentang Perselisihan "Hak" dan "Kepentingan" adalah Pengadilan Hubungan Industrial, yang merupakan Pengadilan Khusus pada Lingkungan Peradilan Umum ; • Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Mojokerto secara biasa, yang bukan merupakakan Pengadilan Khusus untuk
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka demi hukum Pengadilan Negeri Mojokerto tidak berwenang untuk, mengadilinya ; 2. Tentang Hubungan Hukum. • Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan II sangatlah tidak berdasar hukum, karena secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II tidak ada hubungan serta kepentingan apa-apa ; • Bahwa hubungan hukum yang ada adalah hubungan hukum antara Tergugat I dan II dalam kapasitas sebagai Pengurus Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (disingkat PNPBI) Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Para Pengurus dan Anggota Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) UD Cahaya Mas Makmur sekretariat di Jalan Raya Jetis Kabupaten Mojokerto ; * Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menggugat Tergugat I dan II dalam kapasitas sebagai pribadi dan/atau perorangan, sedangkan dalam kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat I dan II sama sekali tidak ada hubumgan hukum, sehingga tidak ada kepentingan hukumnya ; * Bahwa hal demikian itu membuktikan bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan II tidak tepat sasaran dan atau salah obyek hukum untuk itu sangatlah tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; 3. Gugatan Kabur (obscuur libel) : * Bahwa mencermati uraian gugatan Penggugat dalam penyebutan identitas Penggugat menyebut Susianto dan Sulkan sebagai Tergugat, sedangkan dalam menyebut Iwut Widiantoro, sebagai Tergugat 1 dan Nurhadi sebagai Tergugat II. Akan tetapi dalam point 4 posita gugatan Penggagat menyebutkan ada Para Tergugat, hal ini tentu tidak jelas alias kabur, karena pengertian Tergugat dengan Para Tergugat adalah sangat berbeda ; * Bahwa dalam uraian gugatan antara posita dan petitumnya sangat tidak singkron. Hal ini dikarenakan dalam petitum gugatan Penggugat telah meminta pada Pengadilan untuk mengikut serta menanggung secara tanggung renteng terhadap semua Karyawan UD Cahaya Mas Makmur, atas kerugian yang dialami oleh Penggugat. Padahal hal tersebut sama sekali tidak diuraikan dalam positanya yang merupakan landasan hukum tuntutannya ; • Bahwa oleh karena segala uraian Penggugat, baik mengenai kedudukan para pihak Tergugat serta tidak singkronnya antara posita dan petitum gugatan, maka cukup jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut sangat kabur (obscuur libel). Untuk itu demi hukum sangatlah beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;
DALAM REKONPENSI : Bahwa dalam Rekonpensi ini kedudukan Tergugat I dan Tergugat II konpensi, kini menjadi Penggugat Rekonpensi I dan ll, atau dapat pula disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi, sedangkan kedudukan Penggugat Konpensi, kini menjadi Tergugat Rekonpensi, serta Tergugat Konpensi menjadi Turut Tergugat Rekonpensi untuk sekedar mematuhi putusan ; Bahwa mohon apa yang telah terurai dan tersirat dalam Eksepsi dan pokok perkara (konpensi) diatas dianggap terulang dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan gugatan Rekonpensi ini ; Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa, Tergugat Rekonpensi telah membuat tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Penggugat Rekonpensi. Hal ini tentu sangat mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonpensi, yang notabene adalah Pengurus Organisasi Serikat Pekerja yang dilindungi Undang-Undang ; Bahwa dengan tindakannya tersebut di atas, maka Tergugat Rekonpensi telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum (onrecht matige daad), yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi, baik secara materiel maupun moriel, yang dapat dirinci sebagai berikut : - Materiel, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; - Moriel, sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ; Bahwa guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjamin pelaksanaan putusan ini nantinya, maka berkenan Majelis Hakim untuk melakukan penyitaan pendahuluan (conservatoir beslag) terhadap barang- barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi, yang rincianya akan Penggugat Rekonpensi sampaikan dikemudian hari ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat Rekonpensi mohon putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga atas sita yang telah diletakkan ; 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrecht matige daad) yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi, baik secara materiel maupun moriel sebesar Rp.25.000.005.000,- (dua puluh lima milyar lima ribu rupiah) ; 5. Menghukum Turut Tergugat Rekonpensi untuk mematuhi putusan ; 6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ; Dan/atau : mohon putusan yang seadil-adilnya ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.16/Pdt.G/2005/PN.Mkt. tanggal 22 Desember 2005 yang amarnya sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan per-buatan melawan hukum kepada Penggugat ; 3. Menghukum Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.150.439.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan kerugian Immaterill sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, yang ditanggung secara-tanggung renteng, oleh Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas ; 4. Menghukum Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang ditanggung secara tanggung-renteng ; 5. Menolak gugatan Penggugat yang lain atau selebihnya ; DALAM REKONPENSI : 1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan biaya perkara Nihil ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat I dan II/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No.273/PDT/2006/PT.SBY. tanggal 16 Agustus 2006 ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat I dan II/Pembanding pada tanggal 12 April 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat, Tergugat I dan II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 April 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.16/Pdt.G/2005/PN.Mkt. jo No.273/PDT/2006/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2007 ; Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi (memori/risalah kasasi) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto barulah pada tanggal 16 Mei 2007, sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 26 April 2007, dengan demikian penerimaan memori/risalah kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan : MENGADILI: Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. SUSIANTO, 2. SULIKAN, 3. IWUT WIDIANTORO, 4. NURHADI tidak dapat diterima ; Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2008 oleh H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH., dan Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samir Erdy, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota : K e t u a : Ttd. Ttd. Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. H. Imam Soebechi, SH. MH. Ttd. Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc. Panitera-Pengganti : Ttd. Samir Erdy, SH. MH. Biaya-biaya : 1. M e t e r a i ………. Rp. 6.000,2. R e d a k s i ………. Rp. 1.000,3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,Jumlah : Rp. 500.000,Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI. a.n. Panitera Panitera Muda Perdata MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH. NIP. 040 030 169
Untuk Bapak Sentot Prihandajani Sigito Dari Hesti Ning Tyas (0710110082)
LEGAL MEMORANDUM (Pendapat Hukum) tentang Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2035 K/Pdt/2008 tentang Perbuatan Melawan Hukum POKOK PERMASALAHAN (Legal issue) 1.
Kesejahteraan dan kepentingan buruh belum begitu diperhatikan oleh banyak perusahaan, sehingga permasalahan ini sering diprotes para buruh dengan melakukan mogok maupun demonstrasi yang tentu saja menghambat kegiatan operasional perusahaan dan menyebankan perusahaan mengalami kerugian. Benarkah prosedur yang telah dilakukan oleh tergugat dalam kasus ini merupakan pemohon kasasi yaitu Sulikan dkk dalam mengadvokasi para buruh dalam melakukan mogok dari perusahaannya yaitu UD. Cahaya Makmur milik Paula Luna Luis? JAWABAN SINGKAT
1.
Sulikan dkk sudah memenuhi prosedur dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam mengadvokasi para buruh dalam aksi mogok yang mereka lakukan. KASUS POSISI •
Pada tanggal 24 April 2005 pemohon kasasi mengirim surat Nomor : 02/IVeks/SBTK
PN.PBI-CMM/04/2005
kepada
termohon
kasasi yang
isinya
pemberitahuan pemogokan kerja di lingkungan UD.Cahaya Mas Makmur yang berlokasi di Mojokerto Desa Jetis ;
•
Pada tanggal 25 April 2005 mulai pukul 06.30 para pemohon kasasi melakukan orasi dan mendampingi para karyawan UD,. Cahaya Mas melakukan pemogokan untuk menuntut dipenuhinya hak dan kepentingan para karyawan oleh perusahaan.
•
Para pemohon kasasi melakukan aksi ini dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (disingkat PNPBI) Daerah Kabupaten Mojokerto.
•
Pemogokan pemogokan karyawan tersebut terjadi selama empat hari mulai tanggal 25 April sampai dengan 28 April 2005.
•
Pada tanggal 28 April 2005 bertempat di DPRD kabupaten Mojokerto diadakan perundingan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bersama-sama dengan Komisi E DPRD kabupaten Mojokerto dan Depnaker Transmigrasi Kabupaten Mojokerto dengan masalah utama adalah tuntutan karyawan.
•
Termohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mojokerto dengan tuntutan ganti rugi dan menyatakan bersalah Para Pemohon Kasasi.
•
Gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Pemohon Kasasi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan putusan No.16/Pdt.G/2005/PN.Mkt. tanggal 22 Desember 2005.
•
Para Pemohon Kasasi/ Tergugat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, namun hasilnya Pengadilan Tingi Surabaya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan surat putusan No.273/PDT/2006/PT.SBY. tanggal 16 Agustus 2006.
•
Para Pemohon Kasasi/ Tergugat mengajukan kasasi dan hasil kasasi meyatakan permohonan para pemohon kasasi tidak dapat diterime dengan alas an etnggang waktu diterimanya risalah. Memori oleh Pengadilan Negeri Mojokerto yang melampaui batas waktu sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004.
ANALISA Para tergugat mendampingi aksi mogok para karyawan UD. Cahaya Mas dalam kapasitasnya sebagai pengurus Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (disingkat PNPBI) Daerah Kabupaten Mojokerto. Sehingga kegiatan yang dilakukan para tergugat ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena seperti yang diatur dalam hukum perburuhan Indonesia dalam UU No. 13 tahun 2003 setiap buruh berhak melakukan mogok dan boleh di dampingi oleh organisasi di luar serikat buruh asalkan mendapat persetujuan dari serikat buruh yang ada di perusahaan tersebut dan harus sesuai dengan peraturan perundang undangan. Salah satu tata cara dan ketentuan mogok itu ialah adanya pemberitahuan yang disampaikan kepada pengusaha bahwa akan dilakukan mogok. Dalam pemberitahuan itu harus tertulis tempat, waktu dan alas an pemogokan. Dan ketentuan itu sudah dipenuhi, seperti yang terlihat dalam kasus posisi, dimana pada tanggal 24 April 2005 pemohon kasasi telah mengirim surat Nomor : 02/IV-eks/SBTK PN.PBI-CMM/04/2005 kepada termohon kasasi tentang pemberitahuan pemogokan kerja di lingkungan UD.Cahaya Mas Makmur yang berlokasi di Mojokerto Desa Jetis.
KESIMPULAN Perbuatan yang dilakukan tergugat/pemohon kasasi disini sudah memenuhi kriteria dan prosedur yang ada dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dan Perburuhan. Langkah-langkah yang diambil dan dilakukan mereka dalam mengadvokasi para buruh dan memberitahu tentang aksi mogok pada perusahaan pun sudah benar.
