;: 9::,,,., ""- ',II -, "" ' I ,..., 'DmlNG RENCANA KERJA (RENJA) BADANPERENCANAANPEMBANGONAN KABUPATENTRENCGALEK TAHUNZ016 BAPPEDA

'* ,,

;,: 9::. .,...._

-

',II

""-

,•· ""

,..

,

' I

,·.,,

.... ·--.....

1'DmlNG

RENCANA KERJA (RENJA) BADANPERENCANAANPEMBANGONAN KABUPATENTRENCGALEK TAHUNZ016

B

P A

E P

A D

Isinya logis...

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan KH. Wakhid Hasyim No. 5  (0355) 791121 TRENGGALEK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 188.45/100/406.021/2015 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

A D

Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan dan menjabarkan lebih lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016.

P A

E P

B

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

2 Nomor 47, Tambahan Indonesia Nomor 4286);

Lembaran

Negara

Republik

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

A D

E P

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

P A

B

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

3 Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4761); 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 15. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

A D

E P

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;

P A

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

B

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana

4 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 40); MEMUTUSKAN

A D

Menetapkan

: RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016

KESATU

: Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

E P

P A

B

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

Trenggalek 30 Juni 2015

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19600827 198512 2 001

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Trenggalek Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Tahun 2016 merupakan masa transisi untuk RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2020 sehingga dalam penyusunan Renja SKPD

A D

Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 berpedoman pada RKPD Kabupaten Trenggalek

Tahun

2016

yang

berpedoman

E P

pada

RPJPD

Kabupaten

Trenggalek Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

P A

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016

B

disusun sebagai arahan

pelaksanaan tupoksi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Trenggalek yang berisi program dan kegiatan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 dan berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Demikian Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 disusun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan. Trenggalek, 30 Juni 2015 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek



DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN................................................................ I.1. Latar Belakang........................................................... I.2. Landasan Hukum.................................................... I.3. Maksud dan Tujuan................................................ I.4. Sistematika Dokumen Renja......................................

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU............................................................................ II.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu Dan Capaian RENSTRA SKPD .................................. II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD............................. II.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD.................................................................... II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.................. II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...............................................................

BAB III

BAB VI

E P

P A

B

A D

I-1 I-1 I-2 I-4 I-4

II-1 II-1 II-9 II-11 II-15 II-16

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN............. III.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional .................... III.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD........................... III.3. Program dan Kegiatan...............................................

III-1 III-1 III-3 III-5

PENUTUP..........................................................................

IV-1

LAMPIRAN Lampiran I

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Trenggalek Lampiran II Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Trenggalek Tahun 2016


KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 188.45/100/406.021/2015

A D

TENTANG

E P

RENCANA KERJA (RENJA)

P A

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

B

DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2015


Lampiran Keputusan Kepala Bappeda Kab. Trenggalek Nomor :188.45/100/406.021/2015

A D

E P

P A

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

B

KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2015


BAB I PENDAHULUAN I.1.

LATAR BELAKANG Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

diamanatkan pembangunan

Perencanaan

bahwa

setiap

daerah

Pembangunan

daerah

secara

harus

sistematis,

Nasional

(SPPN),

menyusun

rencana

terarah,

terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

A D

(RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004, mewajibkan setiap SKPD untuk

menyusun

dan

E P

memiliki

Rencana

Kerja

(Renja)

SKPD

berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Renja

P A

SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang

B

disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2015 ini menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Trenggalek tahun 2016 disusun dan merujuk pada Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. I/1


I.2.

LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang

Bersih

dan

Bebas

dari

Korupsi,

Kolusi,

dan

Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

A D

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang

E P

Nomor

25

Tahun

Perencanaan Pembangunan Nasional;

P A

2004

tentang

Sistem

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

B

7. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 10. Peraturan Pemerintah Nomor

20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor

79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; I/2


13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah; 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 15. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana

telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;

A D

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

E P

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

P A

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

B

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;

I/3


25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 – 2032; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 29. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek 2016.

I.3.

A D

MAKSUD DAN TUJUAN

E P

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 disusun dengan maksud adanya penetapan dokumen perencanaan

P A

yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi

tolok

B

ukur

penilaian

kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2016. Sedangkan tujuan disusunnya dokumen ini adalah :

1. Sebagai acuan Bappeda dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 2. Merumuskan

program

dan

kegiatan

pembangunan

Bappeda

Kabupaten Trenggalek selama Tahun 2016;

I.4.

SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA BAB I PENDAHULUAN, Pada

bagian

ini

dijelaskan

mengenai

gambaran

umum

penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang,

landasan

hukum,

maksud

dan

tujuan

serta I/4


sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu 2014 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2015, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan

pencapaian

target

Renstra

SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

A D

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

E P

indikator kinerja yang sudah ditentukan serta ketentuan peraturan

perundang-undangan

P A

yang

terkait

dengan

kinerja pelayanan

B

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap

capaian

program

nasional/internasional, Tantangan dan peluang serta Formulasi catatan

isu-isu

yang

penting

strategis

berupa

untuk

rekomendasi

ditindaklanjuti

dan

dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian

mengenai

:

Proses

yang

dilakukan

yaitu

I/5


membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasam temuan-temuan setelah proses tesebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam

bagian

ini

program/kegiatan

diuraikan yang

hasil

diusulkan

kajian para

terhadap pemangku

kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan hasil pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan

terhadap

A D

kebijakan

nasional,

telaahan

terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud,

E P

yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan

P A

tugas pokok dan fungsi SKPD

B

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

I/6


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA

SKPD

TAHUN

LALU

DAN

CAPAIAN RENSTRA SKPD Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan

perencanaan

A D

pembangunan

mendatang.

di

tahun-tahun

E P

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

P A

dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan

B

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Evaluasi

pelaksanaan

Renja

Bappeda

Tahun

2014

dan

Realisasi Renstra Bappeda mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bappeda dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Bappeda tahun 2014. Total Anggaran Bappeda Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 (APBD Murni dan Perubahan) sebesar Rp. 6.714.044.628,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.131.928.628,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.582.116.000,00. Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp. 5.710.765.231,00 dengan prosentase capaian realisasi keuangan sebesar 85,06%. Capaian II / 1


realisasi keuangan Bappeda Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Capaian Realisasi Keuangan Bappeda Kab.Trenggalek Tahun 2014 No.

Kegiatan

1

2

Anggaran (Rp.)

Belanja Tidak Langsung Gaji Pokok PNS/Uang 1 Representasi 2 Tunjangan Keluarga 3 Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional 4 Umum 5 Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan 6 Khusus 7 Pembulatan Gaji 8 Iuran Asuransi Kesehatan Tambahan Penghasilan 9 Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Belanja Langsung 1

2 3 4

5 6

7

8 9

Target

Realisasi

%

3

4

5

1.526.218.200,00

1.462.176.800,00

95,80

144.004.282,00 179.126.300,00

138.381.932,00 171.285.000,00

96,10 95,62

55.620.000,00

53.260.000,00

95,76

94.257.970,00

91.385.600,00

96,95

47.717,00 45.665.371,00

E P

56.628.000,00

P A

Fasilitasi dan Koordinasi BKPRD

B

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Bimtek Penyusunan Kerangka Acuan Kajian Penelitian / Pengembangan

A D

30.360.788,00

28.591.010,00

94,17

23.597,00 44.303.887,00

49,45 97,02

52.082.500,00

91,97

85.000.000,00

79.136.840,00

93,10

685.416.000,00

644.893.900,00

94,09

57.695.000,00

55.775.000,00

96,67

263.680.000,00

252.449.500,00

95,74

90.315.000,00

79.957.000,00

88,53

47.700.000,00

47.700.000,00

100,00

45.950.000,00

38.045.400,00

82,80

139.000.000,00

99.989.250,00

71,93

35.000.000,00

29.710.000,00

84,89

Ket. 6

II / 2


No.

Kegiatan

1

2

Anggaran (Rp.) Target

Realisasi

%

3

4

5

10

Penyusunan RKPD

360.000.000,00

357.301.500,00

99,25

11

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)

120.000.000,00

97.028.000,00

80,86

12

Penyusunan KUA dan PPAS

128.540.000,00

105.329.900,00

81,94

13

Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

20.000.000,00

19.200.000,00

96,00

100.000.000,00

17.017.500,00

17,02

110.000.000,00

92.956.100,00

84,51

202.276.600,00

91,94

48.365.000,00

96,73

14

15

16

Penyusunan Rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Pendampingan Program Anti Kemiskinan/Anty Poverty Program (APP)

A D

220.000.000,00

E P

17

Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Agropolitan dan Minapolitan

50.000.000,00

18

Fasilitasi Kegiatan " TRENGGINAS GALANG EKONOMI" (TRENGGALEK)

50.000.000,00

48.950.000,00

97,90

65.000.000,00

62.369.340,00

95,95

150.000.000,00

111.145.000,00

74,10

192.500.000,00

177.192.200,00

92,05

25.000.000,00

4.837.000,00

19,35

142.500.000,00

136.805.500,00

96,00

54.000.000,00

51.271.000,00

94,95

300.000.000,00

512.000,00

0,17

54.000.000,00

53.240.000,00

98,59

19

20 21 22

23

24

25 26

B

P A

Fasilitasi Pengelolaan CSR/PKBL BUMN/BUMD/Swasta Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trengggalek Sehat Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Feasibility Study (FS) Akademi Komunitas Negeri (AKN) Trenggalek Penyusunan Masterplan Sistem Drainase Skala Perkotaan Penyusunan FS Embung Desa Tanggaran Kecamatan

Ket. 6

II / 3


No. 1

27

28

Anggaran (Rp.)

Kegiatan

Target

Realisasi

%

3

4

5

2

Pule Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fisik dan Prasarana Fasilitasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

90.000.000,00

80.150.025,00

89,06

65.000.000,00

57.548.900,00

88,54

29

Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Air

64.000.000,00

51.290.300,00

80,14

30

Penyusunan FS Embung Desa Tangkil Kecamatan Panggul

54.000.000,00

53.240.000,00

98,59

66.000.000,00

56.076.000,00

84,96

135.492.400,00

60,22

84.820.000,00

67.720.000,00

79,84

41.000.000,00

14.689.050,00

35,83

61.000.000,00

51.895.900,00

85,08

75.000.000,00

33.220.000,00

44,29

90.000.000,00

85.950.000,00

95,50

75.000.000,00

68.548.800,00

91,40

6.714.044.628,00

5.710.765.231,00

31

32

33 34

35 36

37 38

Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (SIMONEV) Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pemeliharaan Website Bappeda Trenggalek Pengembangan Data Base Perencanaan Kabupaten Trenggalek

P A

B

Fasilitasi Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Fasilitasi Kerjasama Perencanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Jumlah

A D

E P

225.000.000,00

Ket. 6

85,06

Capaian kinerja Output dari 38 (tiga puluh delapan) kegiatan Belanja Langsung yang dilaksanakan pada tahun 2014 oleh Bappeda Kabupaten Trenggalek sebagaimana dirinci pada Tabel 2.2.

II / 4


Tabel 2.2. Capaian Kinerja Output Kegiatan Belanja Langsung Bappeda Kabupaten Trenggalek Tahun 2014

No.

Kegiatan

1

Fasilitasi dan Koordinasi BKPRD

2

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran

3

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4

Indikator

Realisasi

Jumlah Rapat Koordinasi Tim BKPRD dalam pelaksanaan perencanaan Tata Ruang; Jumlah rakor dengan BPKRD Provinsi; Pendampingan proses legalisasi RDTR Pemenuhan Kebutuhan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 kali rakor BKPRD Kab; 2 kali rakor BKPRD Prov; 6 kali proses legalisasi RDTR

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

E P

P A

B 5

6

7

8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD dan Reformasi Birokrasi

Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana

1 paket (jasa/rekening listrik, internet, air, surat kabar yg dibayar; pengadaan ATK, pakaian dinas dan pakaian olah raga; BBM; Mamin rapattamu dan Belanja Perjalanan Dinas) 4 unit sepeda motor

100%

3 unit AC, 4 buah kipas angin, 10 buah meja rapat, 40 buah kursi lipat, 2 unit komputer PC, 6 unit Notebook, 4 unit Notebook tablet, 5 unit printer, 1 unit printer A3, 2 buah stand LCD proyektor, 4 unit kamera digital, 2 unit kamera digital GPS, 2 unit LCD, 2 unit TV dan 1 paket tambah daya 1 paket

100

8 orang

100

6 dokumen

100

14 orang

87,50%

A D

Terlaksananya Kendaraan Dinas / Operasional

Capaian (%) 91,67

100

100

II / 5

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 No. 9

10

Bimtek Penyusunan Kerangka Acuan Kajian Penelitian / Pengembangan Penyusunan RKPD

11

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)

12

Penyusunan KUA dan PPAS

13

Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Pendampingan Program Anti Kemiskinan/Anty Poverty Program (APP) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Agropolitan dan Minapolitan Fasilitasi Kegiatan " TRENGGINAS GALANG EKONOMI" (TRENGGALEK) Fasilitasi Pengelolaan CSR/PKBL BUMN/BUMD/Swast a Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

14

15

16

17

18

19

20

21

Indikator

Realisasi

Terlaksananya Bimtek penyusunan Kerangka Acuan Kajian Penelitian / Pengembangan Jumlah Dokumen RKPD tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2014, Rancangan Awal RKPD 2016 Tersusunnya dokumen LKPJ Bupati Trenggalek tahun 2013 dan dokumen Rancangan Awal LKPJ Bupati trenggalek Tahun 2014 sebagai pedoman dalam penyusunan APBD TA. 2015 dan Perubahan APBD TA. 2014 Jumlah Draft Ranperda SPPD Kabupaten Trenggalek yang disusun Tersusunnya Draft Rancangan Awal LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Trenggalek

75 orang

Capaian (%) 100%

3 dokumen

100%

1 dokumen LKPJ 2013 dan 1 dokumen Ranc. Awal LKPJ 2014

100%

4 dokumen

100%

1 dokumen

100%

1 dokumen

100%

15 rapat

107,14%

6 koordinasi

120%

Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Agropolitan dan Minapolitan

6 koordinasi

120%

Terlaksananya rapat koordinasi fasilitasi Trengginas Galang Ekonomi

3 koordinasi

100%

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan CSR/PKBL BUMN/BUMD/Swasta Jumlah rapat koordinasi bidang sosial budaya dan pemerintahan serta tingkat kehadiran/ keikutsertaan dalam undangan rakor tingkat pemerintah pusat dan pemerintah Jumlah rapat koordinasi ; pemicuan Desa ODF; Pelatihan kader dan jumlah

4 koordinasi

100%

17 koordinasi dan 31 keikutsertaan rakor di pusat/provinsi

86,79

11 kali rakor; 8 kali pemicuan Desa ODF; 1 kali

100

Kegiatan

E P

Terlaksananya rapat koordinasi, terbiayainya tim koordinasi dan terlaksananya konsultasi dan monev Terlaksananya koordinasi dan terbiayainya tim koordinasi APP, KTK dan PKM

P A

B

Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trengggalek Sehat

A D

II / 6

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 No.

Kegiatan

Indikator

Realisasi

penyuluhan 22

23

24

25

26

27

Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Penyusunan Feasibility Study (FS) Akademi Komunitas Negeri (AKN) Trenggalek Penyusunan Masterplan Sistem Drainase Skala Perkotaan Penyusunan FS Embung Desa Tanggaran Kecamatan Pule Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fisik dan Prasarana

28

29

30

31

Fasilitasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Penyusunan FS Embung Desa Tangkil Kecamatan Panggul Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (SIMONEV)

pelatihan kader dan 9 kali penyuluhan

Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah rapat pertemuan anggota TKPK kabupaten Trenggalek dan pelaksanaan event/ kegiatan pendukung TKPK (Pelatihan P3BM, Peluncuran Database P3BM, Workshop P3BM Bagi Pejabat Struktural dan Workshop Metodologi Pengumpulan Data P3BM) Jumlah dokumen FS Akademi Komunitas Negeri (AKN) Trenggalek

3 kali koordinasi dan 0 dokumen RPJMDes yang dievaluasi 2 kali rakor dan 4 event/kegiatan pendukung

1 dokumen

A D

30

100

100

Jumlah Dokumen Masterplan Sistem Drainase Skala Perkotaan Trenggalek yang disusun Jumlah dokumen FS Embung Desa Tanggaran Kecamatan Pule yang disusun

0 dokumen

0

1 dokumen

100%

Jumlah koordinasi Pembangunan Bendungan Tugu, Pembangunan JLS, Kerjasama Antar Daerah (KAD) GOLEK PAWON, KAD SELINGKAR WILIS dan koordinasi Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Lainnya Fasilitasi dan koordinasi bidang sanitasi permukiman untuk Program Pamsimas (rakor dan monev) Pelantikan dan Sidang Pleno Komisi Irigasi Kab. Trenggalek; Fasilitasi pembinaan HIPPA, lomba HIPPA Tk. Bakorwil Madiun dan Tk. Provinsi Jatim Jumlah dokumen FS Embung Desa Tangkil Kecamatan Panggul yang disusun Terupdatenya data program aplikasi SIMONEV Kabupaten Trenggalek

8 koordinasi

100%

9 kali rakor; 12 kali Pamsimas; 17 buku

124,29

2 kali pelantikan Komisi Irigasi dan 6 kali rapat fasilitasi HIPPA

100

1 dokumen

100

1 aplikasi

100%

E P

P A

B

Capaian (%)

II / 7

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 No.

Kegiatan

Indikator

Realisasi

32

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pemeliharaan Website Bappeda Trenggalek

Buku TDA, PDRB Kabupaten, Indeks Disparitas Wilayah (IDW), Indikator Ketenagakerjaan, Indeks Pembangunan Manusia, Profil Kabupaten dan Buku Saku

4 dokumen

Capaian (%) 100%

memperlancar proses perencanaan pembangunan / proses musrenbang

1 aplikasi

100

Tersedianya data/informasi ke publik

1 aplikasi

100

Pengembangan Data Base Perencanaan Kabupaten Trenggalek Fasilitasi Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Terupdatenya data program aplikasi database perencanaan Kabupaten Trenggalek

1 aplikasi

100

Terlaksananya fasilitasi penghimpunan/pengolahan data dan informasi pembangunan daerah Jumlah dokumen laporan tahunan pelaksanaan kerjasama dengan AIPD yang dihasilkan Jumlah koordinasi fasilitasi Kegiatan DAK Tahun 2014, monitoring kegiatan DAK 2014 dan jumlah dokumen laporan Kegiatan DAK Tahun 2014 yang disusun

6 kali rapat koordinasi

75

33

34 35

36

37

Fasilitasi Kerjasama Perencanaan Pembangunan Daerah

38

Fasilitasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

A D

E P

P A

B

1 dokumen

100

5 kali rapat koordinasi, 2 kali monev kegiatan DAK Tahun 2014 dan 10 buah buku Laporan Kegiatan DAK 2014

100

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda

Kabupaten Trenggalek dan pencapaian Renstra s/d tahun 2014 sebagaimana dirinci pada Lampiran I dokumen ini. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Trenggalek, pada dasarnya kegiatan Bappeda Kabupaten Trenggalek adalah sebagai “Pengarah”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah

dan

sasaran

kegiatan,

lingkup

dan

pengukuran

tingkat

kesuksesannya. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun

II / 8


2015,

dapat

dikemukakan

beberapa

permasalahan

dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut: a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan; b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah; c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang

menyebabkan

rendahnya

keterpaduan

dalam

fungsi

perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan; d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari

setiap

kegiatan,

sehingga

masih

adanya

kesulitan

merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan; e. Perlunya

peningkatan

komitmen

A D

dan

pemahaman

untuk

mempedomani indikasi kegiatan dalam RPJMD, Renstra maupun

E P

dalam RKPD dalam merencanakan kegiatan.

P A

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

B

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sampai saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Trenggalek dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Trenggalek. Susunan

Organisasi

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

sebagai berikut : 1. Kepala; 2. Sekretaris, yang membawahi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; 3. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, yang membawahi Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Sub Bidang Keciptakaryaan dan Tata Ruang;

II / 9


4. Bidang Perencanaan Perekonomian, yang membawahi Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam dan Sub Bidang Usaha Perekonomian; 5. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, yang membawahi

Sub

Bidang

Sosial

Budaya

dan

Sub

Bidang

Pemerintahan; 6. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, yang membawahi Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan dan Sub Bidang Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan; 7. Kelompok Jabatan Fungsional dimana sampai saat ini belum ada; 8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dimana sampai saat ini belum ada. Adapun

Bagan

Struktur

Organisasi

Pembangunan Daerah berdasarkan

Badan

Perencanaan

A D

Peraturan Bupati Trenggalek

E P

Nomor 89 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek,

P A

dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

B

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Pembangunan Kabupaten Trenggalek

Perencanaan

II / 10


II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Tugas Pokok dan Fungsi 1. Inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat. 2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Trenggalek dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan. 3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan

A D

untuk meminimalkan penyimpangan terhadap Visi dan Misi. 5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan

E P

pembangunan

P A

masyarakat/fasilitasi

untuk

dengan

meningkatkan

melibatkan

kualitas

dan

konsistensi pembangunan secara lebih terstruktur.

B

6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian

lintas

sektor

untuk

meningkatkan

kualitas

perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi. Sumber Daya Manusia Aparatur 1. Mengikuti

pendidikan

lanjutan,

kursus,

pelatihanuntuk

meningkatkan proses dan hasil kegiatan. 2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur. 3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

II / 11


Sarana dan Prasarana 1. Mengembangkan kelengkapannya

TI

dan

dalam

GIS

serta

mendukung

perangkat manajemen

keras

dan

pengelolaan

perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan. 2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas. 3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan. 4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

Kelancaran

penyelenggaraan

tugas

dan

fungsi

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Trenggalek ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia (SDM) dan

A D

sarana prasarana. Isu-isu penting terkait dua faktor tersebut adalah sebagai berikut : a) Mengikuti

E P

pendidikan

meningkatkan

lanjutan,

profesionalisme

P A

kursus,

bidang

pelatihan

perencanaan,

untuk sehingga

dapat dihasilkan aparatur perencanaan yang kreatif dan inovatif; b) Menerapkan

B

Right

Man

penempatan/perekrutan

On

The

aparatur.

Hal

Right ini

Place

berdampak

dalam pada

ketepatan dan keakuratan perencanaan, mengingat aparatur yang dimiliki

lebih

responsive

terhadap

perkembangan

kebijakan

provinsi dan nasional; c) Mengembangkan Teknologi Informasi dan Geographic Information System (GIS) serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan; d) Optimalisasi perlengkapan dan peralatan yang memadai, serta penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah

II / 12


pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

A D

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong

E P

berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam

P A

bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan

B

yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan

institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Trenggalek yang membantu Bupati Trenggalek dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur sangat menentukan dalam mewujudkan good governance. Pada

umumnya

pembangunan

daerah

kualitas di

penyelenggaraan

Kabupaten

Trenggalek

perencanaan mengalami

peningkatan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda Kabupaten Trenggalek meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi: II / 13


a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional; b) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, grand design, RDTRK, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan; c) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya; d) Meningkatnya sinergis,

dan

koordinasi terpadu

perencanaan

antara

lain

intern

melalui

yang

mantap,

Focused

Group

Discussion (FGD); e) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Namun

peningkatan

kualitas

A D

penyelenggaraan

perencanaan

pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas

E P

produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Trenggalek dalam rangka peningkatan kualitas produk

P A

perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur

B

mekanisme perencanaan; 2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda Kabupaten Trenggalek sebagai lembaga perencanaan; 3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda Kabupaten Trenggalek dengan SKPD dan antar SKPD; 4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana; 5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting); 6. Internal birokrasi : lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; II / 14


7. Internal

Bappeda

Kabupaten

Trenggalek

belum

mampu

menyediakan standard operating procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel, belum meratanya

kapasitas

analitik

SDM

perencanaan,

belum

optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan

komunikasi,

penelitian

dan

pengembangan,

serta

pengendalian perencanaan pembangunan.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Rancangan Awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 – 2025 (tahap ke 3) yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional mengacu pada RPJMD Provinsi

A D

Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJMN 2015-2019.

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016

E P

tersebut menjadi acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja

P A

(Renja) SKPD sebelum nanti akhirnya menjadi dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 yang disahkan dengan Peraturan

B

Bupati Trenggalek. Sangat dimungkinkan dalam proses berjalan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 menjadi dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 terjadi

perbedaan/pergeseran

program/kegiatan

beserta

pagu

anggaran yang disinkronkan dengan program prioritas Provinsi Jawa Timur, Nasional maupun perkembangan di daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 adalah “OPTIMALISASI

POTENSI

DAERAH

UNTUK

MENINGKATKAN

PEMBANGUNAN EKONOMI DENGAN DIDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”. Kebijakan pembangunan Kabupaten Trenggalek

Tahun

2016

diarahkan

dalam

4

(empat)

Prioritas

Pembangunan, yaitu : 1. Optimalisasi Potensi Sektor Pertanian, Pariwisata dan UMKM; II / 15


2. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan; 3. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik; dan 4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian

A D

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

B

P A

E P

II / 16


BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Sesuai Indonesia

dengan yang

visi

pembangunan

Berdaulat,

nasional

Mandiri,

dan

“Terwujudnya Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”. Dengan upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu : 1. Mewujudkan

keamanan

nasional

yang

mampu

menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber

daya

maritim,

dan

mencerminkan

A D

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

E P

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati

P A

diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju,

B

dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan

masyarakat

yang

berkepribadian

dalam

kebudayaan. Dengan arah pembangunan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup: 1. Sasaran Makro; 2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat: 3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan; 4. Sasaran Dimensi Pemerataan; 5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah; III / 1


6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Sedangkan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu : 1). Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2). Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3). Membangun

Indonesia

dari

pinggiran

dengan

memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4). Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem

A D

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

E P

5). Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6). Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

P A

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

B

7). Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik;

8). Melakukan revolusi karakter bangsa; 9). Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sebagai bagian dari penjabaran RPJMN tahun 2015-2019 maka tema pembangunan nasional tahun 2016 sebagaimana dipaparkan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 adalah “MEMPERCEPAT

PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR

UNTUK

MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS”, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2016, adalah : 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6%; III / 2


2. PDB perkapita sebesar 52.686 ribu rupiah (berdasarkan PDB tahun dasar 2010); 3. Inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 4%; 4. Nilai

tukar rupiah terhadap

dolar Amerika Serikat sebesar

Rp.12.150,00; 5. Tingkat Pengangguran dapat diturunkan menjadi 5,2%-5,5%; 6. Tingkat kemiskinan berkisar pada 9%-10%. Untuk itu, pemerintah kabupaten Trenggalek harus mendukung tercapainya

sasaran

dan

bidang-bidang

pembangunan

nasional

tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat

keberhasilan

pembangunan

pencapaian sasaran

nasional

dimaksud

sangat

dan

bidang-bidang

tergantung

pada

sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah

A D

dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

P A

E P

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi

B

faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor). Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Trenggalek dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bappeda Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

III / 3


Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Program Bappeda Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Tujuan

Sasaran

Program

Urusan Penataan Ruang 1

Dokumen perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang akurat dan akuntabel 1.2 Penataaan dan pengembangan kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Urusan Perencanaan Pembangunan 2

Meningkatan penataan, pengembangan wilayah dan kualitas dokumen perencanaan dan pengembangan wilayah

1.1

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana pembangunan daerah

2.1

kapasitas kelembagaan perencana yang memadai

B 3

Meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah dalam upaya pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Program Perencanaan Tata Ruang

1.2.1

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

A D

E P

P A

1.1.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

SDM perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional

2.2.1

3.1

Sistem/mekanisme proses perencanaan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, akurat dan akuntabel

3.1.1 3.1.2

3.1.3

3.1.4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

III / 4


Tujuan Urusan Statistik 4

Sasaran

Meningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi statistik untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

4.1

Program

Data statistik yang akurat dan akuntabel pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

4.1.1

Program Pengembangan Data/Informasi/Stati stik Daerah

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama

A D

dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek,

pada

Pembangunan

E P

dasarnya

Daerah

kegiatan

Kabupaten

P A

Badan

Trenggalek

Perencanaan

adalah

sebagai

“pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan

B

sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya. Sejalan dengan tema pembangunan dan prioritas pembangunan

Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, maka program dan kegiatan yang direncanakan Bappeda Kabupaten Trenggalek tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran II.

III / 5


BAB IV PENUTUP Rencana

Kerja

(Renja)

menjadi

sangat

penting

artinya

dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan keterlibatan

pembangunan lebih

banyak

yang

berbasis

pada

para

pelaku-pelaku

masyarakat

dengan

(stakeholders)

dalam

menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

A D

Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek adalah Program Tahunan yang sesuai dengan tugas

E P

pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek.

P A

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016 berfungsi pula

B

sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda serta sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Trenggalek. Renja juga memberikan umpan balik

yang

sangat

diperlukan

dalam

pengambilan

keputusan

dan

penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Trenggalek sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek


IV / 1

B

P A

E P

A D

;: 9::,,,., ""- ',II -, "" ' I ,..., 'DmlNG RENCANA KERJA (RENJA) BADANPERENCANAANPEMBANGONAN KABUPATENTRENCGALEK TAHUNZ016 BAPPEDA

Recommend Documents