Tinjauan Ekonomi. Keuangan Daerah

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tinjauan Ekonomi &

Keuangan Daerah Provinsi

SULAWESI BARAT

Peta Sulawesi Barat

2

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI BARAT

Daftar Isi Peta Sulawesi Barat..................................................................... 2 Daftar Isi...................................................................................... 3 Kata Pengantar............................................................................ 4 Selayang Pandang...................................................................... 5 Geografis dan Demografis.......................................................... 6 Kondisi Pelayanan Publik............................................................ 7 Kondisi Perekonomian............................................................... 16 Kesejahteraan Masyarakat........................................................ 25 Gambaran Umum Keuangan Daerah ....................................... 29 Kondisi Keuangan Daerah......................................................... 42 Ucapan Terima Kasih................................................................. 48 Sumber Data............................................................................. 49

Daft a r Isi

3

Kata Pengantar Kondisi geografis, budaya, tipologi ekonomi yang sangat bervariasi antar-daerah menuntut adanya strategi kebijakan yang berbedabeda pula agar mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah. Selaras dengan hal tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah pula membuka kesempatan bagi daerah untuk mengarahkan kebijakan publiknya menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah yang dimilikinya. Inovasi, kreatifitas, sensitifitas dan kejelian pemerintah daerah dalam meramu kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sudah banyak kemajuan dan peningkatan yang terjadi, baik dari sisi pelayanan publik, kondisi keuangan, maupun imbasnya pada perekonomian daerah. Untuk itulah, informasi dan gambaran mengenai kondisi pelayanan publik, kondisi keuangan daerah maupun profil perekonomian daerah menjadi penting untuk ditinjau lebih jauh dari berbagai sudut pandang. Buku Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Prov. Sulawesi Barat ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran menyeluruh bagi para stakeholder mengenai profil keuangan daerah serta perekonomian daerah di Prov. Sulawesi Barat. Kami berharap bahwa buku ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi yang informatif, komprehensif namun juga ringkas, dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dr. Marwanto Harjowiryono.

4


Selayang Pandang Provisi Sulawesi Barat menjadi provinsi yang ke-33 pada tanggal 5 Oktober 2004 Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004.

Provisi ini merupakan

pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Mamuju. Terdiri dari 5 kabupaten dan wilayah seluas 16.990,77 km2, Sulawesi Barat didominasi oleh suku Mandar (49,13%), selain suku Toraja, Bugis, Jawa serta suku lainnya. Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat bertolak dari ide pembentukan Provinsi Mandar yang dimulai sejak 1961. Bertolak dari semangat “Allamungan Batu di Luyo” yang mengikat Mandar dalam perserikatan “Pitu Ba’bana Binanga Salu” dalam sebuah mukhtamar yang melahirkan “Sipamandar”, ide ini dicetuskan terus sampai Orde Baru dan kemudian Orde Reformasi.

Se l ayang Pa nda ng

5

Geografis dan Demografis No

Kabupaten

Luas Wilayah

1 Kab. Majene

Persentase Luas Wilayah

Penduduk

Distribusi

Kepadatan Penduduk

947,84

5,65

161.107

13,04

170

2 Kab. Polewali Mandar

2022,29

12,05

396.120

34,19

196

3 Kab. Mamasa

2759,23

16,44

140.082

12,09

51

dan Sungai Karama dengan panjang

masing-masing

150 km. Provinsi

Sulawesi

mempunyai

Barat

kelembaban

4 Kab. Mamuju

8014,06

47,74

336.973

29,08

42

udara relatif tinggi dengan

5 Kab. Mamuju Utara

3043,75

18,13

134.369

11,6

44

rata-rata

berkisar

antara

76,5% - 82,8% pada tahun

Prov. Sulawesi Barat

16787,17

100,00

1.168.651

100,00

70

di sebelah barat. Posisinya terletak pada 0012' - 3038' Lintang Selatan dan 118043'15" - 119054'3" Bujur Timur. Sulawesi Barat memiliki wilayah seluas 16,990,77 km2 yang meliputi 5 kabupaten dan 66 kecamatan dengan wilayah terluas terletak di Kabupaten Mamuju (8.014,06 km2). Di provinsi ini terdapat 193 buah gunung dengan gunung tertInggi adalah Gunung Ganda Dewata (3.037 meter dpl) serta dialiri 8 buah sungai dengan sungai terpanjang yaitu Sungai Saddang

6

serta

kecepatan

angin yang hampir merata

Provinsi Sulawesi Barat berbatasan dengan Sulawesi Selatan di sebelah timur dan selatan, Sulawesi Tengah di sebelah utara, serta Selat Makassar

2008

di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, yaitu berkisar 5 - 14 km/jam. Berdasarkan hasil proyeksi BPS Provinsi Sulbar tahun 2010, penduduk Provinsi Sulbar berjumlah 1.168.651 jiwa dengan jumlah terbesar terletak di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 396.120 jiwa serta yang terkecil di Kabupaten Mamuju Utara (134.369 jiwa).

Sementara itu, tingkat

kepadatan penduduk tertinggi ada di Kabupaten Polewali Mandar (196 jiwa/km2) serta yang terendah di Kabupaten Mamuju (42 jiwa/km2).


Kondisi Pelayanan Publik 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Infrastruktur 4.

Perusahaan Air Minum

5.

Sumber Daya Listrik

Pe l ayanan P ublik

7

No

Daerah

Sekolah

Guru

Murid

Rasio Murid Rasio Murid / Guru / Sekolah

1 Kab. Majene

173

2.212

22.558

10,20

130,39


315

3.420

52.622

15,39

167,05

3 Kab. Mamasa

235

2.467

23.615

9,57

100,49

4 Kab. Mamuju

409

3.784

58.228

15,39

142,37

5 Kab. Mamuju Utara

130

1.306

20.961

16,05

161,24

1.262

13.189

177.984

13,49

141,03


Rasio Murid terhdap Guru dan Sekolah SD Negeri Tahun 2010

Kondisi pelayanan publik di bidang pendidikan tingkat dasar

guru. Artinya adalah rata-rata murid yang diampu seorang guru

Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2010 menunjukkan bahwa

adalah sebanyak 13,49 murid. Dari 5 kabupaten yang terdapat

terdapat 1.262 buah sekolah SD negeri, 13.189 orang guru,

di Sulawesi barat pada tahun 2010, Kab. Mamasa memiliki

serta 177.984 orang murid. Dari jumlah tersebut, Kab. Mamuju

rasio murid/guru yang paling rendah yaitu 9,57 sedangkan Kab.

memiliki jumlah sekolah, guru, dan murid yang paling banyak

mamuju Utara memiliki rasio yang paling besar (16,05).

yaitu masing-masing sebesar 409 buah, 3.784 orang, dan 58.228 orang, sedangkan Kab. Mamuju Utara memiliki jumlah yang paling sedikit, yaitu masing-masing sebesar 130 buah SD, 1.306 orang guru, serta 20.961 orang murid.

Sementara itu, rasio murid/sekolah menunjukkan rata-rata sebesar 141,03 murid/sekolah dengan rasio terkecil terdapat di Kab. Mamasa (100,49) dan yang terbesar di Kab.Polewali Mandar (167,05).

Rasio murid/guru yang merupakan indikator kualitas pembelajaran yang diterima murid menunjukkan rata-rata sebesar 13,49 murid/

8

Jumlah Sekolah, Murid, Guru,


No

Daerah

Sekolah

Guru

Murid

Rasio Murid / Rasio Murid / Guru Sekolah

1 Kab. Majene

29

569

7.309

12,85

252,03

Jumlah Sekolah, Murid, Guru,


56

1.087

16.123

14,83

287,91

Rasio Murid terhdap Guru dan

3 Kab. Mamasa

59

927

9.836

10,61

166,71

Sekolah SLTP Negeri

4 Kab. Mamuju

70

1.048

14.620

13,95

208,86

Tahun 2010

5 Kab. Mamuju Utara

27

379

4.099

10,82

151,81


241

4.010

51.987

12,96

215,71

Ketersediaan layanan pendidikan dasar khususnya sekolah

Sulawesi Barat terdapat 215,71 murid.

menengah pertama di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan

terbesar terdapat di Kab. Polewali Mandar, yaitu sebesar 287,91

bahwa terdapat 241 buah SMP di seluruh wilayah provinsi, 4.010

murid/sekolah sedangkan yang terkecil di Kab. Mamuju Utara

orang guru, serta 51.987 orang murid. Jumlah sekolah paling

(151,81).

besar terdapat di Kab.Mamuju, yaitu sebesar 70 buah dan yang terkecil ada di Kabupaten Mamuju Utara (27 buah), sedangkan jumlah guru terbesar ada di Kab. Polewali Mandar (1.087 orang) dan yang terkecil di Kab. Mamuju Utara (379 orang). Sementara itu, Jumlah murid yang paling banyak terdapat di Kab. Polewali Mandar dan Kab. Mamuju Utara memiliki murid yang paling sedikit dengan 4.099 orang murid.

Angka rasio ini yang

Di lain pihak, salah satu indikator kualitas pembelajaran yang diterima murid SMP Negeri di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu rasio murid/guru, menunjukkan angka rata-rata 12,96 murid/guru. Terkait rasio tersebut, Kab. Polewali Mandar memiliki angka yang tertinggi dengan 14,83 murid/guru, sedangkan Kab. Mamasa memiliki rasio terendah yaitu 10,61 murid/guru

Daya tampung SMP di provinsi ini menunjukkan angka 215,71 murid/sekolah yang berarti bahwa tiap sebuah SMP di Provinsi Pe l ayanan P ublik

9

No

Daerah

Angka Melek huruf (%) 2009

2010

1

Kab. Majene

94,71

94,72

2

Kab. Polewali Mandar

83,81

85,92

3

Kab. Mamasa

85,12

86,12

4

Kab. Mamuju

89,08

89,18

5

Kab. Mamuju Utara

95,56

95,57


87,59

88,48

Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2009-2010

Angka melek huruf (AMH) merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidikan.

AMH di Provinsi Sulawesi Barat

sebesar 87,59 % pada tahun 2009 dan meningkat 88,48% pada tahun 2010. Artinya adalah dari 100 penduduk Provinsi Sulawesi Barat, terdapat penduduk yang melek huruf sebesar 87.59 orang (2009) dan 88,48 (2010). AMH terbesar tahun 2009 terdapat di Kab. Mamuju Utara (95,56%) dan yang terkecil di Kab.Polewali Mandar (83,81%), sedangkan untuk AMH tahun 2010, Kab.Mamuju Utara juga memiliki angka terbesar, yaitu 95,57%, dan Kab. Polewali Mandar yang terkecil (85,92%). Dari data tersebut, semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan yang menunjukkan peningkatan kualitas indikator tersebut.

10


No.

Kabupaten / Kota

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM)

1 Kab. Majene

94,33

72,39

dan Angka Partisipasi Murni

2 Kab. Mamasa

81,13

61,67

(APM) SMP

3 Kab. Mamuju

94,24

72,03

Tahun 2009/2010

4 Kab. Mamuju Utara

81,17

61,6


98,61

74,47

Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK dan APM merupakan salah satu

Sementara itu, APM dan APK SMP Kab.

indikator

Polewali

tolok

ukur

keberhasilan

Mandar

juga

menjadi

yang

pelayanan bidang pendidikan. Pada Tahun

tertinggi di Provinsi Sulbar pada tahun

2009/2010, APK dan APM SD di Provinsi

2009/2010 dengan angka masing-masing

Sulbar menunjukkan bahwa Kab. Polewali

98,61 dan 74,47.

Mandar memiliki angka yang paling tinggi

terendah dimiliki Kab. Mamasa dengan

yaitu masing-masing sebesar 120,34 dan

angka 81,13 dan APM terendah terdapat

95,65, sedangkan Kab. Mamasa memiliki

di Kab.Mamuju Utara dengan angka 61,6.

Sebaliknya, APK

angka yang paling rendah dengan angka masing-masing sebesar 90,80 dan 72,17.

Pe l ayanan P ublik

11

No

Daerah

Puskesmas

1 Kab. Majene

Puskesmas Puskesmas Poskesdes Posyandu Pembantu Keliling

9

36

11

18

256


20

62

20

63

509

3 Kab. Mamasa

16

82

16

27

299

4 Kab. Mamuju

27

0

26

160

413

5 Kab. Mamuju Utara

11

40

10

19

158

83

220

83

287

1635


Banyaknya Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes Tahun 2010 Salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan layanan sarana kesehatan.

Terkait hal itu, fasilitas

kesehatan yang terdapat di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2010 terdiri dari 83 buah puskesmas, 220 buah puskesmas pembantu, 83 puskesmas keliling, 287 poskesdes, serta 1635 buah posyandu.

12


No

Angka Harapan Hidup (tahun)

Daerah

2009

2010

1 Kab. Majene

65,06

65,38

Angka Harapan Hidup (AHH)


64,71

64,99

Tahun 2009-2010

3 Kab. Mamasa

71,07

71,19

4 Kab. Mamuju

68,26

68,51

5 Kab. Mamuju Utara

67,51

67,55

Prov. Sulawesi Barat AHH

menunjukkan

kesehatan

dan

keberhasilan

AHH

Provinsi

Sulbar

pada

tahun

67,80 2009

pembangunan

menunjukkan angka 67,6 dan tahun 2010

sosial ekonomi suatu negara atau daerah.

sebesar 67,8. Dari angka tersebut, Kab.

Meningkatnya perawatan kesehatan dan juga

Mamasa memiliki AHH tertinggi dengan angka

daya beli masyarakat akan meningkatkan

71,07 (2009) dan 71,19 (2010) sedangkan Kab.

derajat

Polewali Mandar memiliki AHH terendah dengan

kesehatan

harapan hidup .

program

program

67,60

masyarakat

serta

usia

64,71 dan 64,99 untuk kedua tahun tersebut. Secara keseluruhan, AHH di semua kabupaten mengalami peningkatan.

Pe l ayanan P ublik

13

Panjang Jalan Nasional (KM) menurut keadaan jalan, Tahun 2006-2010

No.

Tahun

Keadaan Jalan 2006

1

Baik

2

Panjang Jalan Provinsi (KM) menurut keadaan jalan, Tahun 2006-2010

2007

2008

Tahun

No. Keadaan Jalan 2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

318,06

384,27

439,31

439,31

405,81

1 Baik

51,44

64,00

87,32

123,45

153,65

Sedang

76,45

91,87

68,00

68,00

136,23

2 Sedang

81,40

65,17

72,63

125,80

182,90

3

Rusak

109,85

68,40

37,43

37,43

14,84

3 Rusak

4

Rusak Berat

36,70

-

-

-

15,10

4 Rusak Berat


541,06

544,54

544,74

544,74

571,98

Panjang Jalan Kabupaten (KM) menurut keadaan jalan, Tahun 2006-2010

No.

2006

118,31

101,86

76,89

130,73

170,16

155,83

162,61

237,00

279,07

417,64

417,64

488,75

704,28

Jalan yang melewati Provinsi Sulawesi Barat meliputi jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten.

Tahun

Keadaan Jalan


25,36 120,87

2007

2008

2009

2010

820,40

1.388,01

1.831,85

1.982,00

2.199,02

Panjang jalan nasional tahun 2010 sepanjang

Sedang

1.222,78

1.284,04

917,86

1.029,27

1.023,29

sebagian besar dalam kondisi baik. Panjang jalan nasional

3

Rusak

1.994,01

2.350,84

2.376,37

1.596,95

1.589,61

mengalami pingkatan yang signifikan pada tahun 2010.

4

Rusak Berat

854,71

1.113,48

1.283,83

1.204,98

993,71

4.891,90

6.136,37

6.409,91

5.813,20

5.805,63

1

Baik

2


571,98 ,

Untuk jalan provinsi, terdapat kenaikan signifikan panjang jalan dari 488,75 km tahun 2009 menjadi 704,28 km, namun sebagian besar dalam kondisi rusak berat. Untuk Jalan kabupaten, panjang jalan mengalami penurunan dari 5.813,2 km pada tahun 2009 menjadi 5.805,63 dengan sebagian besar dalam kondisi baik.

14


Kode Wilayah

Air Dalam Ledeng Kemasan

Kabupaten

Pompa Air

Sumur Sumur Tak Mata Air Terlindung Terlindung Terlindung

1

Kab. Majene

3.493

5.497

2.213

8.211

758

6.977

2


2.249

9.079

7.546

34.012

6.527

13.308

3

Kab. Mamasa

267

2.054

91

126

316

10.779

4

Kab. Mamuju

9.052

5.564

6.162

16.208

19.528

4.612

5

Kab. Mamuju Utara

3.606

-

4.770

11.876

4.737

2.591

18.667

22.194

20.782

70.433

31.866

38.267

2009

12.236

37.676

21.324

21.324

25.298

22.031

2008

8.709

37.371

23.072

23.072

27.221

19.750

2007

2.119

23.409

16.644

166.440

25.162

27.439

2006

1.814

28.570

8.795

8.795

34.359

24.254


Jumlah Rumah Tangga menurut Jenis Sumber Air minum, Tahun 2010 Untuk air dalam kemasan, dari total 18.667 rumah tangga di seluruh Sulbar, sebagian besar merupakan rumah tangga di Kab. Mamuju (9.052), sedangkan dari 22.194 rumah tangga yang menggunakan air ledeng, 9.079 merupakan rumah tangga di Kab. Polman. Kab. Polman juga menjadi yang terbesar untuk rumah tangga pengguna sumber air yang berasal dari pompa air (7.546 dari 20.194 rumah tangga), Sumur Terlindung (34,012 rumah tangga dari total 70.782 rumah tangga), dan Mata Air Terlindung (13.308 dari 38.267 rumah tangga). Sementara itu, sebagian rumah tangga pengguna air dari sumur tak terlindung adalah di Kab. Mamuju dengan jumlah 19.528 rumah tangga dari total 31.866 rumah tangga yang ada di Sulawesi Barat)

Pe l ayanan P ublik

15

Kondisi Perekonomian 1.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2. Perhotelan 3.

Produksi Tanaman Pangan

4.

Produksi Perkebunan

5.

Produksi Ternak

6.

Produksi Perikanan

7. Industri

16


Perdagangan, Hotel dan Restoran 13%

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga

Jasa-Jasa 16%

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6%

Bangunan dan Konstruksi 4% Pengangkutan dan Komunikasi 2%

Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2010)

Other 21% Pertanian 50%

Pertambangan 1% Industri Pengolahan 7%

Listrik, Gas dan Air Minum 1%

PDRB atas dasar harga yang berlaku di Provinsi Sulbar menunjukkan nilai 9,403, 378 pada tahun 2009 dan Rp.10.986.624 untuk tahun 2010, sedangkan berdasarkan harga konstan sebesar 4,239.460 92009) dan 4.744.309 (2010). Bidang usaha penyumbang terbesar PDRB Provinsi Sulbar adalah pertanian diikuti bidang jasa serta perhotelan.

Pe r e ko nomia n

17

Jenis Tanaman Tahun

Padi Sawah

Padi Ladang

Jagung

Kedelai

Kacang Tanah

Kacang Hijau

Ubi Kayu

Ubi Jalar

2010

72.127

3.796

13.308

2.083

1.439

614

2.735

1.395

2009

60.731

4.242

11.694

2.076

711

803

2.852

1.430

2008

65.913

6.558

9.110

1.498

528

981

3.902

1.442

2007

60.376

6.255

7.359

793

552

817

3.309

846

2006

59.565

4.897

4.954

783

395

705

3.220

590

Luas Panen Tanaman Bahan

Luas panen tanaman di provinsi

Peningkatan

luas

panen

Makanan Menurut Jenis

Sulbar

menunjukkan

potensi

sumber

Tanaman, Tahun 2010 (Ha)

peningkatan , dihitung dari tahun

makanan

2006 hingga tahun 2010, kecuali

Provinsi Sulbar meningkat sehingga

tanaman padi ladang (dari 4.897

diharapkan mampu mengimbangi

ha menjadi 3.796 ha), kacang hijau

kenaikan

(dari 705 ha menjadi 614 ha) dan ubi

peningkatan

kayu (dari 3.220 ha menjadi 2.735

demikian pula sebaliknya.

mayoritas

mengalami

ha).

18


yang

dihasilkan

konsumsi jumlah

oleh

seiring penduduk,

Kabupaten/Kota No.

Jenis Ternak

Majene

Polewali Mandar

Mamasa

Mamuju Mamuju Utara

Provinsi Sulbar

1

Sapi Perah

-

-

-

-

-

2

Sapi Potong

20.482

31.133

2.279

71.306

12.998

138.198

3

Kerbau

218

2.452

5.917

6.879

149

15.615

4

Kuda

175

5.905

2.288

617

157

9.142

5

Kambing

31.391

31.391

167.641

349

31.826

262.598

6

Domba

-

-

-

7

Babi

-

11.150

34.422

125.119

3.904

-

174.595

Populasi Ternak Besar menurut

Populasi ternak besar yang ada di Provinsi Sulbar tahun 2010

Jenis Ternak Tahun 2010 (Ekor)

menunjukkan adanya lima jenis ternak besar yang ada yaitu sapi potong, kerbau, kuda, kambing, serta babi. Untuk sapi potong, dari 138.198 ekor yang ada di seluruh provinsi, Kab. Majene merupakan pengahsil terbesar (20.482 ekor) sedangkan mamasa yang terkecil. Untuk kerbau dan babi, Kab. Mamuju merupakan penghasil terbesar, sedangkan untuk kuda dan kambing, Kab. Polman dan Kab. Mamuju Utara masing-masing memiliki populasi yang terbesar.

Pe r e ko nomia n

19

Produksi dan Nilai Produksi Ikan menurut jenis budidaya Tahun 2010 (Ton)

No.

Jenis Budidaya

Produksi Majene

Polman

Nilai Produksi

Mamasa

Mamuju

Majene

1 Umum

-

5.130,00

-

11.000,00

2 Tambak

126,61

9.061,68

-

6.205,95

3 Kolam

1,27

122,68

1,30

4 Keramba

0,28

6,50

4,00

-

14,35

127,00

5 Sawah 6 Telaga Prov. Sulawesi Barat 2009

Polman

-

Mamasa

Mamuju

22.537,00

-

64.600,00

1.705,00

142.701,00

-

106.947,00

46,55

9,00

1.507,00

-

2,00

-

0,45

-

243,00

19,00

561,00

82,00 1.949,00

5,00

-

-

-

-

-

-

-

-

128,16

14.335,21

132,30

17.252,95

1.716,00

166.988,00

2.050,00

172.113,00

170,19

9.529,63

186,00

5.078,75

2.740.326,00

145.566.847,00

2.692.831,00

73.606.710,00

Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya menurut jenis budidaya dan kabupaten, Tahun 2010 (Ton)

No.

Kab/Kota

Produksi Laut

Payau

Nilai Produksi

Tawar

Jumlah

1 Kab. Majene

50,00

126,61

1,55

178,16

2 Kab. Polman

5.136,50

9.061,68

137,03

14.335,21

3 Kab. Mamasa 4 Kab. Mamuju 5 Kab. Matra Prov. Sulawesi Barat 2009

20

-

-

Laut

Payau -

22.537,00 -

Tawar

Jumlah

1.705,00

12,00

1.717,00

142.701,00

1.751,00

166.989,00

132,30

132,30

2.051,00

2.051,00

11.000,00

6.205,95

47,00

17.252,95

64.600,00

106.947,00

-

567,00

172.114,00

1.372,00

571,90

253,70

2.197,60

6.150,00

19.849,00

4.384,00

30.383,00

17.558,50

15.966,14

571,58

34.096,22

93.287,00

271.202,00

8.765,00

373.254,00

1.294,00

10.475,00

364,00

12.133,00

9.025,00

155.419,00

5.694,00

170.139,00


Terdapat empat kabupaten penghasil ikan di Prov. Sulbar. Dari keempatnya, Kab. Mamuju merupakan penghasil terbesar dengan 17.252 ton dengan nilai Rp172,113 milyar diikuti Kab Polman, Kab Mamasa dan Kab. Majene. Secara keseluruhan, total produksi ikan di Provinsi Sulbar adalah sebesar 34.096,22 ton dengan nilai 373,254 milyar. Dari jumlah tersebut, produksi ikan laut merupakan yang terbesar dengan berat 17.558,5 ton diikuti ikan air payau seberat 15.966 ton. Namun , dari nilai rupiah yang dihasilkan, ikan air payau merupakan yang etrbesar dengan Rp271,202 milyar diikuti ikan laut dengan Rp93,287 milyar.

Banyaknya Perusahaan,

Kode Klasifikasi Industri 10

Banyaknya Perusahaan

Tenaga Kerja TK Produksi

TK Lainnya

Jumlah

Pengeluaran untuk TK (Ribu Rp)

7

1.467

155

1.622

37.987.586

13

1

8

24

32

264.800

kerja industri besar/

15

2

21

21

42

86.340

sedang menurut kode

16

2

60

15

75

841.200

klasifikasi Industri di

20

1

20

-

20

81.000

31

1

22

1

23

256.100

Jumlah

14

1598

216

1814

39.517.026

Tenaga Kerja, serta pengeluaran untuk tenaga

Sulbar, 2010

Dibidang industri, di Provinsi Sulbar terdapat 14 buah perusahaan , 1.598 orang tenaga kerja produksi, 216 tenaga kerja lainnya serta biaya untuk tenaga kerja sebesar Rp39,517 milyar. Dari total tersebut, industri (kode 10) merupakan yang terbanyak dengan 7 perusahaan dan menyerap 1.467 orang tenaga

15 16/17/23/24 20 21 22 25 26 35 36

Industri Makanan dan Minuman Industri Pengolahan Tembakau/ Industri Tekstil/Industri Barang-barang dari Batu bara, Pengilangan Minyak Bumi Industri kayu, barang-barang dari kayu(tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari rotan, bambu dan Industri Kertas, barang-barang dari kertas dan sejenisnya Industri Penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman Industri Karet, barang dari karet dan barang plastik Industri Barang Galian bukan Logam Industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih Industri Furnitur dan Industri Pengolahan lainya

kerja produksi dan 155 tenaga kerja lainnya.

Pe r e ko nomia n

21

Keterangan

2006

2007

Jumlah Hotel

-

Jumlah Kamar

-

Jumlah Tempat Tidur

2008 64

2009

2010

77

86

95

-

969

1.075

1.217

-

-

1.654

1.840

2.039

Jumlah Tamu

-

42.988

45.311

53.337

53.073

Nusantara

-

42.897

45.211

53.271

53.011

Mancanegara

-

91

100

66

62

Perkembangan jumlah Hotel/Penginapan Dirinci di Prov Sulbar 2006-2010 Bidang perhotelan mengalami peningkatan pada tahun 2007-2010. Dilihat dari jumlah hotel, terdapat 95 buah pada tahun 2010, lebih besar dari tahun 2007 sebesar 64 buah. Demikian juga dengan Jumlah kamar yang mengalami peningkatan dari 969 padatahun 2008 menjadi 1.217 buah (2010), serta jumlah tempat tidur dari 1.654 (2008) menjadi 2.039 (2010). Dari jumlah kunjungan wisatawan, terdapat kenaikan dari 42.988 orang pada tahun 2007 menjadi 53.073 orang pada tahun 2010, yang hampir semuanya merupakan wisatawan nusantara.

22


No.

Bulan

Hotel Berbintang Asing

Akomodasi Lainnya

Nusantara

Asing

Nusantara

1 Januari/January

-

-

1,00

1,20

Rata-rata Lama Menginap Tamu

2 Pebruari/February

-

-

-

1,36

Asing dan Nusantara pada hotel

3 Maret/March

-

-

2,20

1,66

berbintang dan akomodasi

4 April/April

-

-

2,00

1,56

5 Mei/May

-

-

1,58

1,70

lainnya, Tahun 2010

6 Juni/June

-

-

-

1,69

7 Juli/July

-

-

2,33

1,70

8 Agustus/August

-

-

2,08

1,71

9 September/September

-

-

1,00

1,40

utnuk wisatawan nusantara. periode

10 Oktober/October

-

-

2,00

1,48

tertinggi untuk lama menginap adalah

11 Nopember/November

-

-

2,00

1,55

pada bulan Desember dengan lama

12 Desember/December

-

-

3,00

1,67

-

-

2,00

1,56

Rata-rata lama menginap tamu di hotel di wilayah Provinsi Sulbar pada tahun 2010 adalah selama 2 hari utnuk wisatawan asing dan 1,46 hari

menginap 3 hari utnuk wisatawan asing, sedangkan utnuk wisatawan

Rata-rata

nusantara adalah pada bulan Agustus selama 1,71 hari.

Pe r e ko nomia n

23

No

2009

DAERAH

2010

2011

Desember Tahunan Desember Tahunan Desember Tahunan

24

1

MANOKWARI

1,52

7,36

2,71

4,68

1,42

3,64

2

KOTA JAYAPURA

0,31

1,95

1,87

4,43

0,36

3,39

3

KOTA SORONG

0,36

3,28

-1,3

7,9

1,19

0,92

4

KOTA TERNATE

0,94

3,83

1,15

5,25

1,61

4,45

5

KOTA AMBON

3,49

6,41

1,3

8,52

0,43

2,91

6

MAMUJU

0,84

1,77

0,24

5,06

0,03

4,83

7

KOTA GORONTALO

-0,82

4,26

0,59

7,29

0,66

4,03

Laju inflasi menunjukkan angka 0,03

8

KOTA KENDARI

0,11

4,52

0,28

3,87

0,19

5,1

% untuk Desember 2011 dan 4,83

9

KOTA PALOPO

0,21

4,12

0,69

3,94

0,18

3,31

untuk keseluruhan tahun 2011. laju

10 KOTA PARE-PARE

-0,44

1,39

1,32

5,7

0,69

1,63

tersebut lebih rendah dibandingkan

11 KOTA MAKASSAR

0,49

3,21

1,15

6,64

0,77

2,85

periode yang sama untuk tahun 2009

12 WATAMPONE

0,61

6,67

0,65

6,59

0,04

3,87

dan 2010.

13 KOTA PALU

0,88

5,6

1,73

6,3

1,52

4,44

14 KOTA MANADO

0,38

2,34

1,5

6,15

0,94

0,7


Inflasi 66 Kota Tahun 2007-2011 (Desember & Tahunan)

Kesejahteraan Masyarakat 1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.

Tingkat Pengangguran Terbuka

3.

Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan

Ke s e j ah te r aan M as ya ra ka t

25

No.

IPM

Daerah 2009

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2010

Tahun 2009-2010

1

Kab. Majene

70,83

71,34

2


66,61

67,38

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi

3

Kab. Mamasa

70,18

70,82

Sulbar secara rata-rata adalah sebesar 69,64

4

Kab. Mamuju

68,89

69,32

5

Kab. Mamuju Utara

69,55

69,99

pada tahun 2010, meingkat dibandingkan tahun sebelumnya (69,18). Kondisi tersebut mengindikasikan peningkatan


69,18

69,64

kualitas hidup penduduk di Provinsi Sulbar. Dari rata-rata tersebut, angka tertinggi dicapai Kab. Majene dengan 71,34 (2010) dan 70,83 (2009), sedangkan angka terendah dicvapai Kab. Polman dengan angka 66,61 dan 67,38 pada tahun 2009 dan 2010.

26


Agustus 2009 No.

Kabupaten/Kota

Agustus 2010

Agustus 2011

Pengangguran Pengangguran Pengangguran TPT (%) TPT (%) TPT (%) (Orang) (Orang) (Orang)

1 Kab. Majene

3.851

5,89

2.618

4,03

2.348

3,46

10.795

6,23

8.229

4,56

6.027

3,14

3 Kab. Mamasa

1.509

1,92

1.426

2,14

1.760

2,65

4 Kab. Mamuju

4.512

3,36

2.483

1,55

4.210

2,63

5 Kab. Mamuju Utara

2.397

4,00

2.548

4,22

1.238

1,90


23.064

4,51

17.304

3,25

15.583

2,82


Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tahun 2009-2011 Jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulbar mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2010, yaitu masing-masing sebesar 15.583 orang dan 2,82%, lebih rendah dibandingkan jumlah pengangguran tahun 2008 dan 2009 (masing-masing sebesar 23.064 dan 17.304) serta tingkat pengangguran untuk tahun yang sama (masing-masing sebesar 4,51% dan 3,25%)

Ke s e j ah te r aan M as ya ra ka t

27

Kabupaten/Kota 1 Kab. Majene

Juli-05

Juli-06

Juli-07

Juli-08

Juli-09

Juli-10

36,10

30,90

30,80

24,40

23,86

27,80

112,20

98,10

88,50

78,30

76,58

84,30

3 Kab. Mamasa

37,20

31,40

31,00

22,50

22,32

22,80

4 Kab. Mamuju

45,50

33,90

30,40

24,70

25,41

27,70

5 Kab. Mamuju Utara

14,60

10,90

9,20

6,90

7,14

8,40

Provinsi Sulbar

245,60

205,20

189,90

156,80

155,31

171,00


Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Barat dalam ribuan orang 2005-2010 Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulbar pada bulan Juli 2010 mengalami peningkatan dibandingkan Juli tahun sebelumnya, yaitu dari 155.310 orang menjadi 171.000 orang. Jumlah penduduk miskin terbesar ada di Kab.Polman sebesar 84,300 orang sedangkan yang paling sedikit ada di Kab. Mamuju Utara sebesar 8.400 orang.

28


Gambaran Umum Keuangan Daerah

Ke u angan Da era h

29

Miliar Rupiah

Komposisi APBD Prov. Sulawesi Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota

4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 (500,00)

2008

2009

2010

2011

2012

Pendapatan

2.333,90

2.484,41

2.828,59

3.316,64

3.684,92

Belanja

2.391,35

2.618,63

2.728,10

3.190,06

3.728,72

Surplus/Defisit

(57,45)

(134,22)

100,49

126,58

(43,80)

Pembiayaan

213,67

206,31

(27,41)

(13,94)

17,00

Keterangan: 2008-2011 Realisasi; 2012 Anggaran

30


Komposisi Pendapatan APBD Prov. Sulawesi Barat Agregat Prov., Kab.,dan Kota

3.500,00 3.000,00 Miliar Rupiah

2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 -

2008

2009

2010

2011

2012

119,62

114,28

143,39

182,56

228,54

Daper

2.132,05

2.246,46

2.261,00

2.576,67

3.133,97

L2PyS

82,22

123,67

424,19

557,41

322,42

PAD


Ke u angan Da era h

31

Miliar Rupiah

Komposisi Belanja APBD Prov. Sulawesi Barat Agregat Prov., Kab.,dan Kota

2.000,00 1.800,00 1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 -

2008

2009

2010

2011

2012

B. Pegawai

948,80

1.041,92

1.263,16

1.503,25

1.766,29

B. Barang Jasa

461,19

559,65

570,46

653,13

820,61

B. Modal

800,76

820,22

701,71

765,03

812,66

B. Lain2

180,61

196,83

192,77

268,65

329,16


32


Komposisi Pendapatan Asli Daerah APBD Prov. Sulawesi Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota (Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2011) Komposisi PAD Kab/Kota

Komposisi PAD Prov.

Pajak daerah 0,0%

18,6%

37,5% 10,6%

Retribusi daerah

33,3%

12,0%

2,0%

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

86,0%

Lain-lain PAD yang sah (Dalam Juta Rupiah)

Uraian

daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

PAD

Pajak daerah

Kabupaten/Kota

57.259

10.671

19.057

6.052

21.480

Provinsi

82.705

71.099

1.676

7

9.923

Ke u angan Da era h

33

Komposisi Pajak Daerah APBD Prov. Sulawesi Barat (Perbandingan Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2010 dengan Realisasi APBD 2011) 50,0 45,0 40,0 35,0 %

30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Bea Balik Nama Pajak Bahan Pajak Kendaraan Kendaraan Bakar Kendaraan Bermotor Bermotor Bermotor

Pajak Air Permukaan

rata-rata 2008-2010

Pajak Kendaraan Pajak Air Bawah Diatas air Tanah

2011

(Dalam Juta Rupiah)

34

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Air Permukaan

Pajak Kendaraan Diatas air

Pajak Air Bawah Tanah

rata-rata 2008-2010

41,277

31,945

26,609

0,068

0,050

0,041

2011

45,969

26,745

27,139

0,000

0,043

0,047


Komposisi Pajak Daerah APBD Kab./Kota Prov. Sulawesi Barat (Perbandingan Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2010 dengan Realisasi APBD 2011)

50,0 40,0 %

30,0 20,0 10,0 0,0 1

2

3

4

5

6

rata-rata 2008-2010 1

2

Pajak Pajak Pengambilan dan Penerangan Pengolahan Bahan Jalan Galian Golongan C

3

7

8

9

10

2011

(Dalam Juta Rupiah)

4

5

6

7

8

9

10

Pajak BPHTB Restoran

Pajak Hotel

Pajak Reklame

Pajak Hiburan

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Air Bawah Tanah

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

rata-rata 2008-2010

44,37

39,58

0,00

4,59

4,86

5,54

0,47

0,00

0,00

0,00

2011

36,54

31,47

16,45

5,44

4,69

4,42

0,60

0,30

0,09

0,00

Ke u angan Da era h

35

Tren Simpanan Pemda se-Provinsi Sulawesi Barat di Perbankan Agregat Prov., Kab., dan Kota

Miliar Rupiah

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Jan

feb

Mar

Apr 2009

36

Mei

Jun 2010


Jul 2011

Agt 2012

sep

Okt

Nov

Des

Potret Dana Simpanan Pemda di Perbankan Prov. Sulawesi Barat Dalam bentuk Tabungan, Simpanan Berjangka dan Giro Agregat Prov., Kab., dan Kota 90.000.000 70.000.000 50.000.000 30.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2008

2009 SULBAR

2010

2011

Nasional

2008

2009

2010

2011

SULBAR

119.211

57.839

81.936

146.224

Nasional

71.601.901

59.812.944

62.088.098

80.445.845 Ke u angan Da era h

37

Trend Persentase Dana Idle Terhadap Realisasi Belanja Daerah Prov. Sulawesi Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota 16,15%

18,00%

15,35%

16,00%

+ Trend

14,64%

dana

idle

terhadap realisasi belanja daerah

14,00%

di wilayah Provinsi Sulawesi Barat

12,00%

mengalami kecenderungan naik

10,00%

pada tiap tahun anggaran + Hal

8,00% 6,00% 4,00%

2,21%

4,58%

2,00%

ini

menunjukkan

2009

2010 SULBAR

belanja

semakin

rendah

wilayah

Provinsi

di

Sulawesi Barat

2011

Nasional

2009

2010

NAS

SULBAR

Belanja

389,7

Idle

59,8

% Idle/Blj

15,35%

2011

NAS

SULBAR

NAS

SULBAR

2,62

424

2,73

498,1

3,19

,06

62,1

,08

80,5

,15

2,21%

14,65%

3,00%

16,16%

4,58%


bahwa

penyerapan

3,00%

0,00%

38

persentase

Estimasi Realisasi Belanja Daerah Agregat Prov., Kab. dan Kota Sampai Dengan Bulan September 2012 (Persentase) 100

98.840

90 80

76.116

70 60 %

58.753 50.794

54.399

50 40 30 20

14.016

20.283 13.265

8.450 10 4.766 8.247 4.890 0 Jan Feb Mar

26.774 20.141

42.777

42.448 34.541

33.085 26.240

67.065 57.773

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

2011

4.766

8.450

14.016

20.283

26.774

33.085

42.448

54.399

58.753

67.065

76.116

98.840

2012

4.890

8.247

13.265

20.141

26.240

34.541

42.777

50.794

57.773

2011

Secara

persentase,

estimasi

realisasi

belanja

daerah

2012

sampai

dengan bulan September 2012 adalah sebesar 57,8%, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2011.

Ke u angan Da era h

39

Estimasi Realisasi Belanja Daerah Agregat Prov. Sulawesi Barat Sampai Dengan Bulan September 2012 (Persentase) 80 70

57,8

60 50 40 30 20 10 Sulut

Malut

Sulsel

Gorontalo

Jatim

Lampung

Maluku

NTB

Sulteng

NTT

Sulbar

Sultra

Aceh

Jateng

Kepri

Sumsel

DIY

Kalteng

Jabar

Jambi

Sumbar

Kalbar

Sumut

Banten

Bengkulu

Bali

Kalsel

Papbar

Babel

Papua

DKI

Riau

Kaltim

00

+ Rata-rata realisasi APBD 2012 sampai dengan bulan September 2012 agregat per prov. adalah sebesar 57,8%. + Terdapat 12 daerah yang mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata sedangkan 21 daerah mempunyai realisasi belanja di atas rata-rata. + Realisasi belanja terendah adalah Prov. Kalimantan Timur yaitu sebesar 41,6% sedangkan yang tertinggi adalah Prov. Sulawesi Barat Utara sebesar 71,2%.

40


Opini BPK atas LKPD Pemda Se-Provinsi Sulawesi Barat

Nama Daerah

OPINI BPK 2008

2009

2010


WDP

WDP

WDP

Kab. Majene

WDP

WDP

Kab. Mamasa

TMP

WDP

WDP

Kab. Mamuju

WDP

WDP

WDP

Kab. Mamuju Utara

TMP

WDP

WDP


WDP

WDP

WDP

Ke u angan Da era h

41

Kondisi Keuangan Daerah Indikator Kondisi Keuangan Daerah

42

1.

Rasio Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk

2.

Rasio PAD/ Total Pendapatan Daerah

3.

Rasio Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah

4.

Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/ PDRB

5.

Rasio Belanja Modal / Total Belanja Daerah

6.

Rasio Total Pendapatan Daerah / Total Belanja Daerah

7.

Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah

8.

Rasio SiLPA tahun sebelumnya / Belanja Daerah

9.

Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah


Kondisi Keuangan Daerah Prov. Sulawesi Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk

PAD / Total Pendapatan Daerah 0,25

3.500

0,20

Ribuan

3.000 2.500 2.000

2.862,50 1.746,05

1.500 1.000

1.462,69

2.441,28 2.260,97 2.371,21 2.217,44 1.640,40 1.823,58 1.601,20

500

0,15 0,10 0,05

0,21

0,18

0,18

0,19

0,05

0,05

0,05

0,05

0,06

2007

2008

2009

2010

2011

0,16

-

0 2007

2008

Nasional

2009

2010

2011

prov. Sulawesi Barat

+ Rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melayani per satu orang penduduknya + Rasio pendapatan daerah per kapita provinsi Sulawesi Barat memiliki tren meningkat seperti tren pendapatan per kapita nasional. Namun demikian, pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Barat lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita nasional

Nasional


+ Rasio ini mengukur tingkat kemandirian daerah yaitu kemampuan daerah dalam mendanai belanjanya dengan pendapatan asli daerah (PAD) + Rasio PAD Per Total Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki tren yang relatif stabil pada tiap tahun anggaran. Namun demikian, rasio PAD per total Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat lebih rendah dibandingkan rasio secara nasional

Ko nd i s i Ke uangan Da era h

43

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Sulawesi Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah 0,60

0,55

0,40

0,52

2,00%

0,49 0,46

0,44 0,42

0,20

0,41

0,40

1,50%

1,34%

1,42%

0,98%

2007

1,00%

0,35

0,33

0,50%

1,58%

1,27%

1,33%

1,04%

0,95%

1,01%

1,02%

2008

2009

2010

2011

0,00%

2007

2008 Nasional

2009

2010

2011


+ Rasio ini mengukur seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai + Tren rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki kecenderungan menurun seperti halnya rasio secara nasional. Rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat lebih rendah dibandingkan dengan rasio secara nasional

44

Pajak Daerah + Retribusi Daerah / PDRB


Nasional


+ Rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerahnya + Tren rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDRB Provinsi Sulawesi Barat memiliki tren yang relatif stabil tiap tahun anggaran. Pada tahun 2011, rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDRB Provinsi Sulawesi Barat memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan rasio secara nasional.

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Sulawesi Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota Rasio Total Pendapatan Daerah /

Belanja Modal / Total Belanja 40,00% 30,00% 20,00%

32,78% 28,95%

33,49%

31,32%

27,46% 26,19%

Total Belanja Daerah 110,00%

25,72%

23,98%

22,17%

21,67%

10,00%

105,00% 100,00%

103,64%

97,04%

102,53%

95,00%

97,60%

90,00%

0,00% 2007

2008

Nasional

2009

2010

2011


+ Rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan belanja modal terhadap total belanjanya + Tren rasio belanja modal per total belanja Provinsi Sulawesi Barat cenderung menurun seperti tren rasio secara nasional. Namun demikian, rasio belanja modal per total belanja Sulawesi Barat lebih tinggi dibandingkan dengan rasio secara nasional

103,68%

102,66%

105,70%

102,22% 103,97%

94,87%

85,00% 2007

2008

Nasional

2009

2010

2011


+ Rasio ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerah + Tren rasio total pendapatan daerah per total belanja daerah di Provinsi Sulawesi Barat cenderung fluktuatif mengalami penurunan pada tahun 2009 kemudian naik pada tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2011, rasio total pendapatan daerah per total belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat lebih rendah dibandingkan dengan rasio secara nasional.


45

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Sulawesi Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah 50,0% 40,0% 20,0%

25,00%

32,2%

30,0%

35,9% 28,4%

10,0%

23,3%

39,4%

40,6%

40,2%

30,9% 6,3%

5,1%

20,00%

20,06%

17,56%

15,00%

17,07%

10,00%

8,23%

5,00%

8,06%

5,80%

0,00%

0,0% 2007

2008

Nasional

2009

2010

2011

2007

2008 Nasional

2009

12,29%

11,47%

2,61% 2010

1,63% 2011



+ Rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanjanya + Rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat cenderung menurun berbeda dengan tren rasio secara nasional yang menaik. Pada tahun 2011, rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat lebih rendah dibandingkan dengan rasio secara nasional.

46

Rasio SiLPA Tahun Sebelumnya / Belanja Daerah


+ Rasio ini mengukur proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun berjalan + Rasio SiLPA terhadap belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat cenderung menurun sama dengan rasio secara nasional yang juga cenderung turun. Namun demikian, rasio SiLPA terhadap belanja Provinsi Sulawesi Barat lebih rendah dibandingkan rasio secara nasional.

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Sulawesi Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah 4,00%

2,79%

3,00%

0,00%

0,59% 0,37% 2007

0,45% 0,17% 2008

yang harus dibayar dari pendapatan daerah dalam satu periode.

Nasional

0,78%

0,70%

2010

2011

0,68% 2009

+ Rasio ini mengukur proporsi pembayaran pokok utang dan bunga + Rasio pembayaran pokok utang dan bunga per total pendapatan

0,81%

2,00% 1,00%

3,55%

daerah di Provinsi Sulawesi Barat memiliki tren yang cenderung menaik tiap tahun anggaran. Pada tahun 2011, rasio pembayaran pokok utang dan bunga per total pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat lebih tinggi dibandingkan rasio secara nasional.



47

Ucapan Terima Kasih Penyusunan buku “Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah”

yang telah menyediakan data Daerah Dalam Angka dan

dilaksanakan dengan kerjasama yang solid dan tidak akan dapat

memfasilitasi hingga tersedianya buku ini.

terselesaikan tanpa kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan

+ Selanjutnya terima kasih kepada tim dari Subdirektorat

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Oleh karena itu

Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah

apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan

yang terdiri dari Putut Hari Satyaka, SE. MPP; Krisnandar,

dalam rangkaian kata berikut ini:

SE; Prasetyo Indro S.,SE, ME; Aris Soedjatmiko, S.Sos,

+ Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur Jenderal

MM; Wahyu Widjayanto, SE, MM; Edi Soeprijono, S.Sos;

Perimbangan Keuangan DR. Marwanto Harjowiryono – dan

Arif Zainuddin Fansyuri, Ak., ME; Femmy Ferdiansyah, SH;

Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah

Chrisliana Tri Ferayanti, SE, ME; Lukman Adi Santoso, SE.,

Drs. Yusrizal Ilyas, MPA – yang telah memberikan arahan dan

ME.; Mauliate H. Silitonga, SE; Nanag Garendra Timur, S.Si;

bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan buku ini.

Rizki Anggunani, S.Si; Shinta Theresia Purba; Virgin Marthalia

+ Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Subdirektorat

yang telah melakukan input dan pengolahan data sekaligus

Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah yang telah menyediakan data

mendukung penulisan dan melakukan editing buku ini.

ringkasan APBD 2012 dan Realisasi APBD 2011 melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah dan kepada Bagian Umum,

48

Sekretariat

Jenderal

Perimbangan

Keuangan


Terima kasih atas kerja kerasnya.

Sumber Data

SIKD, Kementerian Keuangan Prov. Sulawesi Barat Dalam Angka 2007 – 2010, BPS www.sulbarprov.go.id

Su m b er Da t a

49

50


Tinjauan Ekonomi. Keuangan Daerah

Recommend Documents