Tinjauan Ekonomi & Keuangan

Tinjauan Ekonomi & Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Republik Indonesia

Volume V | Nomor 1 | Edisi Januari 2015 | www.ekon.go.id

AKANKAH PENURUNAN HARGA MINYAK TERUS BERLANJUT ?

volume V | Nomor 1 | Edisi Januari 201 5 | www.ekon.go.id

03 Editorial Koordinasi Kebijakan Ekonomi 04 Koordinasi Pengendalian Inflasi Pangan Ekonomi Internasional 06 Perkembangan Ekonomi Rusia 2014

Pembina : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pengarah : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Deputi Fiskal & Moneter

Ekonomi Domestik 07 Inflasi Indonesia 2014 Masih Tertekan Diatas Target Tahunan Ekonomi Daerah 08 Implementasi Sistem Resi Gudang Laporan Utama

KUR

22 Kredit Usaha Rakyat : Realisasi 2014 dan Transformasi 2015

Fiskal & Regulasi Ekonomi 24 Refleksi Kebijakan Ekspor 2014 Keuangan 26 BUMNDes Alternatif Pembiayaan Pertanian di Pedesaan Ekonomi Kreatif 28 Masa Depan Industri Fashion Muslim Indonesia Ketenagakerjaan 30 Job Portal, sebuah konsekuensi liberalisasi Ketenagakerjaan

Koordinator : Bobby Hamzar Rafinus

12

Ketika Preferensi Sumber Energi Berubah

Editor : Edi Prio Pambudi Puji Gunawan Ratih Purbasari Kania

15

Kejatuhan Harga Minyak Mentah Dunia dan Investasi Sektor Energi

IPTEK/Inovasi 32 Revitalisasi Penggilingan Padi : Inovasi Penyosohan Pelembutan Aleuron Mendukung Swasembada Beras

17

Tren Harga Minyak Mentah: Kapan Kembali Meningkat

Kegiatan Menko 34 Pengusaha Muda: Tonggak Perekonomian Indonesia

Analis : Sri Purwanti, Trias Melia, Bronson Marpaung, Juwita Lukytasari Kontributor : Komite Kebijakan KUR, LIPI, INDEF, FE Univ Indonesia

02

DAFTAR ISI

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

volume V nomor 1 edisi Januari 2015

Editorial Bobby Hamzar Rafinus

Pada pertengahan Januari 2015

ini Presiden Joko Widodo mengirimkan RAPBNP 2015 kepada DPR untuk dibahas bersama. Pengajuan perubahan APBN 2015 di awal tahun pelaksanaannya dimaksudkan agar sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional dan global yang berubah cepat selama semester II 2014. Pada tingkat nasional, pemerintah baru telah mengambil kebijakan penghapusan sebagian subsidi BBM. Langkah ini menghasilkan ruang fiskal sebesar Rp. 211 T yang memberikan kesempatan luas untuk pelaksanaan program baru Kabinet Kerja. Langkah kebijakan tersebut menjadi contoh pada publikasi Global

harga minyak dunia didorong munculnya beberapa negara produsen minyak baru seperti Brazil, Meksiko, Australia, Malaysia, dan Rusia. Pangsa produksi negaranegara OPEC diperkirakan tinggal 30%. Sementara permintaan minyak dari Tiongkok dan India menurun sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonominya. Pada tahun 2015 diperkirakan resiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global masih berlangsung. Untuk itu disarankan perlunya peningkatan ruang fiskal dalam

Indonesia Snapshot

Economic Prospect

2015 oleh Bank Dunia yang terbit Januari 2015. Indonesia disebut telah memanfaatkan momentum penurunan harga minyak dunia dengan tepat yaitu melakukan reformasi subsidi BBM. Perkembangan ekonomi global selama semester II 2014 ditandai oleh penurunan signifikan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah Indonesia yang tercatat rata-rata USD 108,95 per barel pada Juni 2014 menurun menjadi USD 59,56 perbarel di Desember 2014. Kondisi anjloknya

jangka menengah. Ruang fiskal yang besar memungkinkan pelaksanaan program stimulus fiskal yang efektif untuk mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini kiranya yang hendak diwujudkan melalui kebijakan penguatan kapasitas fiskal seperti tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang diterbitkan pada awal Januari 2015 sebagai lampiran Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015. Dalam jangka menengah langkah penguatan kapasitas fiskal akan fokus pada peningkatan kelembagaan dan SDM pelaksana pajak pada sisi penerimaan. Sementara peningkatan kualitas belanja dilaksanakan melalui penurunan belanja subsidi yang tidak tepat sasaran. Penghematan dana subsidi tersebut akan digunakan untuk meningkatkan porsi belanja pembangunan infrastruktur, jaminan sosial, dan pembangunan desa. Komposisi belanja yang semakin produktif ini akan mendorong peningkatan kegiatan dunia usaha dan konsumsi masyarakat yang penting bagi tercapainya akselerasi pertumbuhan ekonomi. Melalui serangkaian upaya ini diharapkan rasio penerimaan pajak naik bertahap mencapai 16% pada tahun 2019 dan diikuti defisit anggaran yang menurun hingga 1%. Langkah pertama ditempuh melalui pelaksanaan APBNP 2015. Mari bersama kita wujudkan.

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN volume V nomor 1 edisi Januari 2015

03

Koordinasi Kebijakan

" adanya kekeringan pada akhir tahun 2014 mengakibatkan mundurnya panen raya hingga akhir 2015 yang berisiko meningkatnya harga beras "

trijayafmplg.net

Koordinasi Pengendalian Inflasi Pangan

(Koordinasi TPI dalam rangka mengantisipasi kelangkaan produksi pangan dan mitigasi banjir) Ratih Purbasari Kania

K oordinasi lintas sektor dalam

rangka pengendalian inflasi perlu dilaksanakan secara rutin baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada Desember 2014, angka inflasi mencapai 8,36% (yoy) terutama bersumber dari kelompok pangan (volatile food) yang didorong oleh kenaikan inflasi hampir seluruh komoditas utama. Risiko besarnya inflasi pada awal tahun 2015 terutama bersumber pangan dan masih berlanjutnya dampak dari kenaikan BBM bersubsidi sehingga mengharuskan koordinasi yang lebih intensif diantara kementerian serta pemerintah daerah. Inflasi kelompok pangan pada bulan Desember 2014 terutama berasal dari komodiotas beras dan aneka cabai. Komoditi beras mengalami kenaikan harga terdorong oleh ketiadaan raskin

04

sejak bulan November 2014 sehingga pasokan beras dikalangan masyarakat berkurang. Komoditi cabai naik harganya akibat jatuhnya komoditi tersebut pada pertengahan tahun sehingga petani kekurangan modal pada saat musim tanam pada akhir tahun. Tingginya curah hujan pada awal tahun ini menimbulkan resiko bencana banjir sehingga pasokan pangan akan mengalami penurunan akibat hambatan produksi dan distribusi. Sementara itu, Inflasi administered price akibat masih berlanjutnya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi sejak November 2014 terutama terhadap kenaikan tarif angkutan dan penyesuaian TTL rumah tangga dengan kapasitas lebih dari 900 VA untuk pelanggan pasca bayar. Sedangkan inflasi inti bersumber dari kenaikan harga



barang lainnya akibat dampak penyesuaian harga BBM bersubsidi dan depresiasi nilai rupiah. Meningkatnya harga komoditi beras terutama diakibatkan oleh kekosongan beras raskin pada akhir tahun 2014, menurunnya produksi beras, kekeringan pada bulan September sampai awal November, serta adanya kenaikan biaya produksi dan distribusi pangan. Dengan adanya kekeringan pada akhir tahun 2014 mengakibatkan mundurnya panen raya hingga akhir 2015 yang berisiko meningkatnya harga beras. Banjir yang selama ini selalu melanda di awal tahun juga menjadi salah satu risiko inflasi dari meningkatnya harga beras akibat gagal panen dan terhambatnya distribusi.

" upaya mengatasi masalah gejolak harga beras perlu dilakukan berbagai upaya seperti menambah pasokan beras ke masyarakat, memperkuat stok beras pemerintah serta melakukan komunikasi dan informasi untuk para pedagang "

Meningkatnya harga cabai dan bawang merah terutama akibat dari anomali iklim maupun faktor lainnya, dimana secara tahunan produksi cukup, namun pola musiman yang kuat mengganggu kestabilan pasokan. Dalam penentuan harga barang, pedagang lebih dominan dalam menentukan harga baik di level produsen maupun konsumen. Dalam upaya mengatasi masalah gejolak harga beras perlu dilakukan berbagai upaya seperti menambah pasokan beras ke masyarakat, memperkuat stok beras pemerintah serta melakukan komunikasi dan informasi untuk para pedagang. Dalam upaya mengantisipasi banjir pada awal tahun maka perlu dilakukan penanganan hasil pertanian yang kemungkinan terkena dampak banjir. Kementerian Pertanian pada triwulan pertama memastikan ketersediaan benih dan sarana lainnya secara tepat baik dalam jumlah, harga, serta jenis dan kualitasnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat membantu menyiapkan peralatan atau tempat/lokasi penampungan sementara untuk hewan ternak jika terjadi banjir.

Kementerian pertanian juga melakukan antisipasi dalam hal perkiraan curah hujan yang tinggi, bencana banjir serta mundurnya waktu panen yang berdampak pada stabilitas harga beras yakni kemungkinan gagalnya panen dan hambatan distribusi. Dalam rangka mengantisipasi kurangnya pasokan beras ke masyarakat telah dilakukan antisipasi mengenai perkiraan kebutuhan dan ketersediaan beras terutama terkait perkiraan produksi beras dan risiko gangguan terhadap produksi beras pada saat curah hujan tinggi. Dalam jangka menengah dan jangka panjang, upaya peningkatan produktivitas hasil pangan terutama beras perlu diperkuat komitmen antara pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan kualitas penelitian pangan serta mempercepat penyelesaian RTRW sehingga dapat dipetakan antara lahan pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, sehingga peruntukan lahan sawah produktif dapat terlindungi.

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN metro.kompasiana.com


05

Ekonomi Internasional

Perkembangan Ekonomi Rusia 2014 Bronson Marpaung

vibiznews.com

" Turunnya harga minyak dunia yang sangat drastis menyebabkan ekonomi Rusia mengalami resesi, diperkirakan ekonomi Rusia pada tahun 2014 tidak akan membaik dikarenakan pemerintah Rusia mengeluarkan kebijakan bailout bagi perbankan utama dalam mengatasi tingginya depresiasi nilai tukar rubel " erdasarkan data dari central B bank of Rusia (2014) sepanjang tahun 2014 neraca perdagagan negara Rusia mengalami penurunan,Januari 2014 total neraca perdagangan Rusia sebesar US$ 18678 juta dan pada Desember 2014 total neraca perdagangan Rusia sebesar US$ 13359 juta. Menurunnya total neraca perdagangan negara Rusia disebabkan menurunya harga minyak dunia sepanjang tahun 2014.

Tingkat Inflasi di Rusia sepanjang tahun 2014 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, pada awal tahun 2014 tingkat inflasi di Rusia sebesar

06

6,1% dan pada akhir tahun 2014 tingkat inflasi di Rusia sebesar 11,4%. Tingginya tingkat inflasi di rusia disebabkan oleh terdepresiasinya nilai tukar Rusia.

Pertumbuhan ekonomi Rusia awal tahun 2013 mencatatkan



pertumbuhan positif di angka 0,41%. Jika dilihat sepanjang tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Rusia positif. Pada awal tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Rusia mengalami defisit sehingga pertumbuhan ekonomi Rusia sebesar -0.01%. Pertumbuhan ekonomi Rusia mengalami defisit disebabkan turunya harga minyak dunia. Pertengahan tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Rusia meningkat tetapi di akhir tahun 2014 turun kembali tetapi tidak mengalami defisit. Arus investasi di Rusia sepanjang tahun 2014 mengalami defisit. Arus investasi di Rusia menurun disebabkan oleh sanksi yang diberikan karena krisisnya

Ekonomi Domestik negara Rusia. Selain sanksi yang diberikan kepada Rusia, tingginya inflasi di Rusia menyebabkan tingginya arus investasi yang keluar, karena semakin tingginya inflasi di suatu negara menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu negara sedang menurun atau memburuk. Turunnya harga minyak dunia yang sangat drastis menyebabkan ekonomi Rusia mengalami resesi, diperkirakan ekonomi Rusia pada tahun 2014 tidak akan membaik dikarenakan pemerintah Rusia mengeluarkan kebijakan bailout bagi perbankan utama dalam mengatasi tingginya depresiasi nilai tukar rubel. Turunnya harga minyak dunia menyebabkan pendapatan ekspor Rusia menurun, karena Rusia merupakan salah satu negara eksportir minyak dunia. Harga minyak mentah dunia menurun hampir setengah nilainnya semenjak mencapai harga yang tinggi pada pertengahan tahun 2014. Turunya harga minyak dipengaruhi pasokan yang melimpah dipasar global serta keputusan negara pengekspor minyak (OPEC) untuk tidak menurunkan tingkat produksi kilang sedangkan Arab Saudi selaku pemimpin negara-negara OPEC menyatakan siap untuk menahan harga minyak tetap rendah dalam priode cukup lama .

Inflasi Indonesia 2014 Masih Tertekan Diatas Target Tahunan Sri Purwanti

S epanjang tahun 201 4, Inflasi

Indonesia mencapai 8.36 persen, jauh meleset dibanding dengan target yang ditetapkan dalam APBN-P 201 4 sebesar 5,3 persen ataupun target BI yaitu ± 4,5 + 1 persen. Secara historikal, selama 1 0 tahun terakhir, meskipun laju inflasi tahun 201 4 bukanlah yang tertinggi, namun selama 5 tahun terakhir, laju inflasi pada tahun 201 4 adalah terparah dan masih tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,36 persen. Secara umum, ada semacam pola musiman yang mempengaruhi gejolak inflasi setiap tahunnya. Pola musiman tersebut biasanya terjadi pada musim banjir (rata-rata di Januari), bulan Ramadhan, dan masuk sekolah , natal dan tahun baru (Desember dan Januari). Inflasi pada akhir tahun karena perayaan natal dan tahun baru inilah yang berimbas hingga Januari ditahun berikutnya dan inflasi bulan Januari cenderung selalu tinggi setiap tahun. Selain pola musiman, biasanya gejolak inflasi terjadi karena imbas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti kenaikan harga BBM atau gas.

Januari 201 4 laju inflasi mencapai 1 ,07 persen, penyumbang terbesar adalah kelompok bahan makanan. Tingginya laju inflasi tersebut akibat dari bencana alam dan banjir yang melanda beberapa kota di Indonesia yang membuat harga pangan naik drastis. Serta imbas dari perayaan natal dan tahun baru pada bulan Desember tahun sebelumnya. Pada April 201 4 Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,1 persen. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks beberapa kelompok pengeluaran. Kelompok bahan makanan merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan tersebut di akibatkan, pada bulan April 201 4 merupakan masa panen raya untuk beberapa komoditas pertanian. Sehingga harga komoditas pertanian mengalami penurunan harga cukup dratis.

Juli 201 4 merupakan bulan Ramadhan dan lebaran idul fitri, sehingga inflasi cukup tinggi yang disebabkan naiknya harga kebutuhan pokok. Kelompok Bahan Makanan pada Juli 201 4 mengalami TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN volume V nomor 1 edisi Januari 2015

07

Inflasi Indonesia 2014

Sumber: BPS

08

inflasi 1 ,94 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 11 7,41 pada Juni 201 4 menjadi 11 9,69 pada Juli 201 4 dan memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,38 persen. Subkelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah subkelompok sayur-sayuran 4,36 persen dan terendah subkelompok kacang-kacangan 0,42 persen.

Selain pola musiman, biasanya gejolak inflasi terjadi karena imbas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti kenaikan harga BBM atau gas. Tingginya inflasi November 201 4 merupakan dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah pada 20 Oktober 201 4. Kenaikan harga BBM bersubsidi

Sesuai dengan siklus tahunannya, bulan Agustus adalah masa pergantian tahun ajaran baru. Penyumbang inflasi tertinggi pada bulan Agustus 201 4 adalah kelompok pengeluaran Pendidikan, Rekreasi, dan Olah raga sebesar 1 ,58 persen dan memberikan andil sebesar 0,1 2 persen terhadap inflasi bulan Agustus 201 4. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi adalah uang sekolah SD, SMP,SMA, TK dan uang kuliah akademi/perguruan tinggi.

berpegaruh besar terhadap kenaikan tarif angkutan umum yang menyebabkan andil kelompok pengeluaran Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan mengalami inflasi hingga 4,29



persen dan memberikan andil sebesar 0,80 persen pada bulan November. Kelompok lainnya yang sangat terimbas oleh kenaikan harga BBM bersubsidi adalah kelompok bahan makanan. Dimana harga bahan makanan mengalami inflasi yang cukup tinggi sebesar 2,1 5 persen dan memberikan andil terhadap inflasi November sebesar 0,45 persen. Dampak dari kenaikan harga BBM besubsidi masih berlanjut hingga Desember 201 4 bahkan semakin parah ditambah adanya Iinflasi musiman pada bulan Desember karena adanya perayaan natal dan tahun baru. Inflasi Desember 201 4 merupakan tertinggi sepanjang tahun 201 4 yaitu 2,46 persen. Masih sama dengan bulan sebelumnya, penyumbang inflasi pada bulan Desember paling tinggi adalah kelompok bahan makanan serta transpor, komunikasi dan jasa keuangan.

Ekonomi Daerah

Implementasi Ratih Sistem Resi Gudang Purbasari Kania " Sistem Resi Gudang sangat berperan dalam mewujudkan stabilitas harga komoditas khususnya bahan pokok. SRG juga dapat dijadikan sebagai instrumen pengukuran ketersediaan stok nasional khususnya beras, gabah, dan jagung. "

Pada saat ini Sistem Resi Gudang

atau yang lebih dikenal dengan SRG sangat membantu dalam pengendalian inflasi. SRG diharapkan dapat mengendalikan stok pangan baik pada tingkat nasional maupun daerah. Dalam upaya mengendalikan inflasi diperlukan upaya peningkatan produksi pangan khususnya beras, serta menjaga kelancaran distribusi pangan dan membuka akses tentang informasi harga pangan bagi masyarakat dan pelaku ekonomi. SRG sangat berperan dalam mewujudkan stabilitas harga komoditas khususnya bahan pokok. SRG juga dapat menjadikan sebagai instrumen pengukuran ketersediaan stok nasional khususnya beras, gabah, dan jagung. Dalam Undangundang nomor 9 tahun 2011, pengertian SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang. Adapun yang dimaksud dengan resi gudang adalah bukti kepemilikan

atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Dalam rangka meningkatkan optimalisasi SRG maka diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah. Pada tingkat pusat, koordinasi SRG dilakukan antar kementerian yakni Kementerian Perdagangan yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu juga koordinasi dengan Bank Indonesia, PT. Pertani, PT. Sucofindo, Perum Bulog, PT. Bhanda Graha Reksa, serta PT. Kliring Berjangka Indonesia. Pemerintah pusat dalam Sistem Resi Gudang mempunyai enam peranan di bidang pembinaan. Pertama, penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat

pengembangan SRG. Kedua, Pengkoordinasian antar sektor pertanian, keuangan, perbankan, dan sektor terkait lainnya untuk pengembangan SRG. Ketiga, pengkoorsinasian antara Sistem Resi Gudang dan Perdagangan berjangka komoditi. Keempat yaitu pengembangan standardisasi komoditas dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Kelima, pemberian kemudahan bagi sektor koperasi, usaha tani dan menengah, serta kelompok tani di bidang Siistem Resi Gudang. Terakhir yaitu penguatan kelembagaan Sistem Resi Gudang dan infrastruktur pendukungnya, khususnya sektor keuangan dan pasar lelang komoditas. Sementara itu, pemerintah daerah mempunyai peranan dalam pembinaan Sistem Resi Gudang yang meliputi pembuatan kebijakan daerah, pengembangan komoditas unggulan daerah, serta penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan SRG. Dengan adanya Sistem Resi Gudang maka para petani dan pelaku usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian mempunyai akses untuk memperoleh pembiayaan

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN ayogitabisa.com


09

dengan mekanisme yang sederhana. Diharapkan dengan adanya SRG ini dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan para petani mempunyai strategi jadwal tanam serta pemasaran yang jelas. Oleh karena itu SRG mempunyai peranan mewujudkan stabilitas harga komoditas yakni dengan adanya keterpantauan stok nasional oleh pemerintah, mekanisme tunda jual dan pembiayaan yang dilakukan oleh para petani secara langsung. Sampai dengan tahun 2014, telah dibangun SRG sebanyak 117, bertambah 19 gudang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 98 gudang yang dibangun Kementerian Perdagangan di seluruh Indonesia. Sedangkan resi gudang yang diterbitkan sebanyak 1.873 resi gudang dengan volume barang 72.508,15 ton yang terdiri dari gabah, jagung, beras, kopi dan rumput laut. Gambar berikut memperlihatkan pertumbuhan gudang SRG sejak tahun 2009.

terhadap mekanisme Sistem Resi Gudang, keterbatasan infrastruktur gudang di daerah, serta keterbatasan SDM dalam pengelolaan SRG. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi baik ditingkat pusat maupun daerah terkait pemahaman tentang Sistem Resi Gudang baik terhadap masyarakat, pelaku usaha maupun perbankan. Dalam upaya peningkatan SDM bidang SRG dilakukan pelatihan bagi SDM SRG serta dibentuknya kelompok kerja lintas K/L SRG. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam peningkatan implementasi SRG ini melalui dukungan APBD dalam penyediaan sarana prasarana penunjang SRG , pengorganisasian SRG daerah serta sosialisasi SRG didaerah. (Sumber: UU No 9 Tahun 2011, Outlook SRG 2015 Bappebti)

Dalam melaksanakan implementasi SRG diperoleh hambatan yakni: masih kurangnya komitmen dan pemahaman masyarakat, pelaku usaha serta dunia perbankan

industri.bisnis.com

10



Laporan Utama

Ketika Preferensi Sumber Energi Berubah Kejatuhan Harga Minyak Mentah Dunia dan Investasi Sektor Energi Tren Harga Minyak Mentah: Kapan Kembali Meningkat?

alstom.com


11

Ketika Preferensi Sumber Energi Berubah Paramita Apsari Wiryomiharjo MM-MBA 2014 FE Univ. Indonesia

" Penyebab turunnya harga minyak mentah Brent dan Oman/Dubai memang tidak hanya bergantung pada supply-demand physical market atau aspek fundamental, tetapi juga sedikit banyak dipengaruhi faktor spekulasi yang tergambar dalam paper trading. " Harga minyak mentah dunia menurun sejak Juli 2014 hingga memasuki kuartal pertama tahun 2015 yang berpotensi akan terus menurun dalam relatif jangka menengah. Tiga benchmark harga ternama di dunia yaitu Brent, WTI, dan Oman/Dubai mengalami penurunan signifikan (spread harga) terutama terhadap WTI yang selama ini memberikan deviasi terjauh. Muncul berbagai spekulasi argumen terhadap kondisi supplydemand minyak mentah dunia yang membuat harga minyak merosot tajam. Spekulasi lain mengarah pada keinginan negara super power untuk meraih hegemoni yang abadi demi melanjutkan skenario kepentingan lain.

pertama dan kedua setiap tahunnya cenderung tak banyak berubah yang umumnya disebabkan oleh kondisi iklim dan pola pemeliharaan kilang. Pada sisi produksi minyak

Gambar 1: Pola peningkatan Demand Minyak Mentah

Gambar 2: Konsumsi Minyak Mentah Selama Tahun 2013 (Bbl/day)

Permintaan minyak mentah dunia (gambar 1) tampak meningkat dari tahun 2012. Sepanjang sumber: globalpower tahun 2013 konsumsi minyak mentah lebih didominasi oleh negara industri mentah, Rusia, Saudi Arabia skala besar seperti Amerika Serikat, (anggota OPEC), dan AS Tiongkok, Jepang, dan India hingga mendominasi (gambar 3), mencapai 10% dari demand dunia sementara Indonesia berada di (gambar 2). Pola musiman konsumsi posisi ke-21 pada 2013 dan minyak mentah pada kuartal sekaligus sebagai net importir.

12



Pembahasan ekspor-impor minyak mentah dalam cakupan ekonomi global dapat diperkirakan secara umum memanfaatkan informasi angka produksi dan kebutuhan

Gambar 3: Produksi Minyak Mentah Selama Tahun 2013 (Bbl/day)

domestik dengan formula: volume ekspor (atau impor) = volume produksi – intake pengolahan. Berdasarkan pendekatan ini dapat diperkirakan pada 2013 Rusia telah mengekspor sekitar 8 juta barrel

dan Saudi mengekspor sekitar 7 juta barrel, sedangkan AS dan Tiongkok mengimpor masingmasing sekitar 10 juta barrel dan 5 juta barrel. Aktivitas ekspor-impor ini tentu saja akan berdampak pada keseimbangan fiskal (fiscal balance effect). Struktur pasar minyak mentah dapat diketahui dari konsentrasi pasar yang ditentukan melalui tingkat dominasi penjualan (eksporimpor) minyak mentah dari suatu negara terhadap penjualan minyak mentah secara global. Tujuh bulan sebelum harga minyak mentah terjun bebas, concentration ratio secara global menunjukkan angka 0.057 (menggunakan 4 firm concentration ratio ) yang berarti konsentrasi perdagangan minyak mentah dunia masih relatif rendah, sehingga terbuka peluang besar

masuknya aktor perdagangan walaupun tetap memperhitungkan risiko yang tinggi.

hingga jauh dibawah ambang batas tersebut tentu mulai mengkuatirkan investor shale gas.

Sejak tahun 1970-an AS telah mempersiapkan alternatif sumber energi fosil melalui eksplorasi shale gas yang diklaim lebih murah dari gas konvensional. AS juga menerapkan berbagai kebijakan seperti incentive pricing, credit tax, Research & Development (R&D) serta kebijakan investasi untuk mendorong pengembangan produksi shale gas. Nilai investasi yang dikucurkan pun fantastis menyesuaikan pada harga minyak mentah karena shale gas merupakan komoditas substitusi. Menurut perhitungan, investasi relatif aman untuk shale gas ketika harga minyak mentah dunia tidak kurang dari USD 90/bbl. Dengan kejatuhan harga minyak mentah

Penyebab turunnya harga minyak mentah Brent dan Oman/Dubai memang tidak hanya bergantung pada supply-demand physical market atau aspek fundamental, tetapi juga sedikit banyak dipengaruhi faktor spekulasi yang tergambar dalam paper trading. Setiap kali melakukan review harga minyak mentah, komposisi dari dampak faktor physical dan paper tidak selalu konstan, namun pada banyak kesempatan mendekati 50%:50%. Gejala anomali harga pasar Brent tidak melulu mengikuti mekanisme supply-demand melainkan justru terdapat faktor lain seperti aktivitas perdagangan di bursa paper (gambar 4).

Gambar 4: Kondisi harga real dan informasi pasar seperti refinery turn around

Gambar 5: Spread Brent, WTI, dan Oman/Dubai

sumber: Bloomberg

Beberapa metode paper trading dapat membantu commercial hedger (pemilik kargo fisik) untuk memitigasi risiko kerugian dalam perhitungan keuntungan produksi komoditas minyak atau perhitungan keuntungan trading kargo fisik. Hedging seperti swap, options, atau forward memiliki mekanisme spesifik yang kemudian aktivitas tersebut menjadi informasi bagi perusahaan publikasi seperti Platts, RIM, atau Argus untuk merilis harga minyak mentah harian dan digunakan oleh perusahaan minyak seperti PT Pertamina (Persero) untuk melakukan impor atau ekspor kargo fisik. Forcast harga kargo fisik yang dilakukan oleh perusahaan minyak perlu mempertimbangkan nilai minyak mentah secara forward (seperti exchange di bursa paperNYMAX, ICE, DME, atau kegiatan over the counter untuk swap dan options yang menggunakan instrument keuangan), Alpha (untuk


13

menentukan price adjustment yang berhubungan dengan kualitas minyak mentah seperti Sulfur), dan Contract for Differential.

Gambar 6: Ketergantungan 12 negara OPEC terhadap pendapatan Migas

Benchmark Brent

digunakan lebih dari 60% basis pricing minyak mentah di dunia. Penurunan harga minyak mentah ini mengikuti pelemahan permintaan Tiongkok seiring melambatnya pertumbuhan GDP dan meningkatnya produksi shale gas di daratan AS. Kedua negara tersebut adalah dua importir terbesar dunia dan Afrika merupakan sumber suplai utama bagi AS. Dengan berkurangnya permintaan minyak mentah AS karena beralih ke komoditas substitusi tentu menurunkan ketergantungan dari wilayah luar daratan. Tujuan ekspor minyak mentah dari Afrika beralih menuju ke pasar Asia. Akibatnya, market share dari negara-negara OPEC cukup terancam. Hal itulah yang mendasari Saudi Arabia sebagai leader negara-negara yang tergabung dalam OPEC bersikeras menolak untuk menurunkan produksi minyak mentah demi

volatilitas forward market, meningkatkan

mengendalikan harga minyak mentah dunia. Perubahan minat sumber energi dari minyak mentah ke alternatif berpengaruh pada nasib negaranegara eksportir minyak mentah yang tergabung dalam OPEC karena selama ini mereka sangat bergantung pada pendapatan migas dan berpotensi menyebabkan defisit anggaran. Bahkan Saudi Arabia dengan hutang negara sekitar 2,7% dari GDP pada tahun 2013, berdasarkan pengamatan IMF, negara ini dapat mengalami tekanan lebih besar dari negara OPEC lainnya.

dw.de

14



Dari pengamatan terhadap harga pasar minyak mentah dunia saat ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempertimbangkan

ketajaman analisis pasar, dan memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan cost recovery. Selain itu, pengembangan teknologi juga perlu diterapkan dalam rangka meningkatkan produksi minyak mentah domestik dan mencari sumur baru untuk menambah kapasitas supply. Untuk hilir, pemerintah perlu mendukung investasi perusahaan minyak dalam pembangunan kilang, sarana pelabuhan, dan tanki darat bahkan floating.

Kejatuhan Harga Minyak Mentah Dunia dan Investasi Sektor Energi " Investasi AS mendominasi hampir semua jenis korporasi oil & gas, bahkan untuk korporasi royalti minyak (Oil-US Royalty Trusts), AS menguasai sepenuhnya 100% penerbitan obligasi dibandingkan kawasan lain. " Edi Pambudi

Mungkinkah kejatuhan harga minyak mentah dunia saat ini memicu krisis keuangan?

Sekalipun banyak negara eksportir minyak yang mulai kuatir dengan pendapatan domestiknya, tidak ada sinyal perlambatan ekonomi dari negara-negara tersebut pada 2015 ini, kecuali Rusia yang terdampak dengan melemahnya mata uang Rubel. Nick Cunningham pada oilprice.com yakin jika kemungkinan tersebut bisa terjadi dengan melihat kenaikan junk-bond debt sektor energi yang sudah mencapai US$210 miliar. Kenaikan utang itu setara dengan 16% dari US$1,3 triliun pasar junk-bond dan termasuk dramatis dari kondisi biasanya yang hanya sebesar 4% selama 10 tahun lalu. Dengan melihat porsi (share) investasi obligasi pada sektor energi masih relatif kecil dibandingkan dengan sektor keuangan (Gb.1), sehingga kekuatiran memicu krisis keuangan memang agak berlebihan. Meskipun demikian sebagian besar (68%) dari obligasi sektor energi mengalir untuk oil & gas (Gb.2).

Gb.1. Share Obligasi per Sektor(%)

Gb. 2. Share Obligasi Sektor Energi (%)

Sumber: Bloomberg, diolah

Dari sekian obligasi yang diterbitkan oleh korporasi oil & gas paling banyak berasal dari perusahaan minyak terintegrasi (48,43%), lalu eksplorasi & produksi (39,23%), dan sisanya dalam porsi kecil dari korporasi migas pengeboran (driling), korporasi pengolahan & pemasaran, dan penjaminan royalti (royalty trust) AS. Menurut jumlah penerbit (issuer) obligasi, sektor keuangan masih mendominasi penerbitan obligasi relatif dibandingkan dengan sektor lainnya termasuk energi. Imbal hasil obligasi untuk total sektor sebesar 5,42% dan imbal hasil obligasi sektor keuangan masih tergolong rendah (4,66%) bersama-sama sektor teknologi (Gb.3).


15

Sementara, imbal hasil obligasi di sektor energi mencapai 6,37% dengan jumlah penerbit jauh lebih sedikit daripada sektor keuangan. Sebagian besar penerbit obligasi sektor energi barasal dari oil & gas dengan imbal hasil hingga 6,5% (Gb.4). Kekuatiran jatuhnya harga minyak dapat memicu krisis keuangan beralasan setelah melihat nilai utang obligasi korporasi oil & gas sebesar US$1,09 triliun dengan hanya 559 penerbit dan imbal hasil yang tinggi (high yield). Bila16% dari nilai tersebut tergolong junk-bonds, maka cukup besar risiko yang dihadapi investor pasar obligasi. Sebagai usaha yang berisiko tinggi, imbal hasil obligasi oil & gas relatif tinggi cukup wajar tetapi menjadi tidak sebanding dengan keuntungan korporasi pada saat harga minyak dunia jatuh cukup dalam. Harga minyak mentah yang merosot akan menggerus keuntungan bisnis korporasi oil & gas membuat minat pemegang obligasi oil & gas menurun dan memicu gejolak pasar obligasi. Investor tengah menantikan kenaikan harga minyak ke tingkat yang wajar dan pada saat yang sama korporasi oil & gas terpaksa menghitung ulang kebutuhan investasinya.

Gb.3. Imbal Hasil & Penerbit Obligasi

Gb. 4. Imbal Hasil & Penerbit Obligasi Energi


Secara regional, obligasi sektor oil & gas terkonsentrasi di Amerika Utara (North America), 43% dan Eropa Barat (Western Europe), 32%, diikuti oleh negara kawasan Pasifik (Pacific RIM) termasuk Indonesia, 14% (Gb. 5). Termasuk dalam sektor oil & gas, obligasi untuk usaha eksplorasi juga dikuasai oleh Amerika Utara (65%) dan Eropa Barat (11%) menunjukkan intensitas investasi sumber energi terkonsentrasi pada negara-negara industri (Gb.6). Investasi yang besar dan dominan tersebut tentu telah memperhitungkan gejolak harga minyak mentah yang tidak hanya menjadi rujukan sektor oil & gas tetapi juga sektor pertambangan lain. Jika dominasi investasi tersebut merepresentasikan upaya untuk penguasaan pangsa pasar, maka pembentukan harga juga turut terkonsentrasi pada para investor besar. Kejatuhan harga minyak dunia salah satunya bisa disebabkan oleh konsentrasi investasi dan upaya penguasaan pangsa pasar.

Gb. 5. Konsentrasi Obligasi per Regional (%)


16



Gb. 6. Konsentrasi Obligasi pada Eksplorasi (%)

Struktur pasar yang terpolarisasi sangat ekstrim membuat hanya dua korporasi berpengaruh yang bersaing ketat (duopoly) dapat mendorong kejatuhan harga (driving price down ). Persaingan merebut pangsa pasar antara Arab Saudi dan AS mendukung konsep tersebut. AS yang selama ini pengimpor minyak mentah terbesar beralih preferensi energi menjadi produsen shale gas yang dihasilkan dengan teknologi tinggi dan hanya dikuasai oleh AS. Beralihnya preferensi menyebabkan ekses pasokan minyak mentah dunia melimpah, sementara Arab Saudia sebagai produsen minyak mentah terbesar tidak berniat mengurangi produksinya karena kuatir kehilangan pangsa pasarnya.

Tabel Konsentrasi Utang Korporasi Oil & Gas per Regional (%)


AS cukup agresif mengembangkan teknologi energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada minyak mentah. Tabel di atas menunjukkan obligasi korporasi oil & gas terkonsentrasi di Amerika Utara terutama AS. Investasi teknologi secara besar-besaran di sektor energi ditandai dengan besaran utang obligasi yang signifikan di AS. Investasi AS mendominasi hampir semua jenis korporasi oil & gas, bahkan untuk korporasi royalti minyak (Oil-US Royalty Trusts), AS menguasai sepenuhnya 100% penerbitan obligasi dibandingkan kawasan lain. Pengembangan teknologi migas AS ini seimbang dengan besarnya obligasi untuk investasi teknologi yang menghasilkan penguasaan hak intelektual teknologi kepada AS. Keuntungan AS terhadap penggunaan teknologi sektor energi terus meningkat dan berpeluang menguasai pangsa pasar teknologi energi dunia. Melalui teknologi yang dikuasai ini, AS mencoba mengubah preferensi energi dan mengalihkan pendulum suplai energi dunia dari timur tengah ke barat.

alaraby.co.uk


17

TREN HARGA MINYAK MENTAH: KAPAN KEMBALI MENINGKAT?

rfb-semarang.blogspot.com

" Harga minyak mentah dunia berdasarkan future based swaps diperkirakan akan kembali naik hingga kisaran $61,14/barrel di akhir 2015 untuk WTI dan mencapai kisaran $68,56/barrel untuk Brent disebabkan oleh dorongan sentimen pasar yang akan kembali positif . " Edi Pambudi

Dinamika harga minyak mentah dunia 2014 berbeda dengan pola musiman historis

(seasonal trend) selama 9 tahun terakhir yang relatif konstan di kisaran $85-$100/barrel (Gb.1). Anomali pernah terjadi di 2008 akibat krisis keuangan global (recessionary effect) di mana harga sempat melambung tinggi sejak awal hingga mencapai puncak di atas $142/barrel di tengah tahun, lalu tiba-tiba merosot tajam sampai posisi terendah $42/barrel di akhir tahun. Kondisi harga di 2014 diawali dengan level yang relatif stabil dari awal hingga tengah tahun, namun turun drastis sejak Juli 2014 hingga akhir Januari 2015. Banyak pengamat pasar migas meyakini bahawa penyebab kejatuhan harga minyak mentah dunia ini dampak perseteruan perdagangan antara Saudi Arabia dan AS. Menjelang Februari 2015 harga minyak mentah WTI beranjak naik hingga sekitar 7,99% tetapi masih tetap di bawah harga $60/barrel. Gb.1. Pola Musiman Harga Minyak Mentah Menurut Nilai Kontrak (Future Contract Trading) per Juni

Sumber: Bloomberg

Pola musiman harga minyak mentah dunia secara bulanan selama periode 2006-2015 dapat dilihat dari kecenderungan harga minyak mentah (heatmap) berdasarkan future contract trading per Juni. Kecenderungan kenaikan harga minyak mentah hampir selalu terjadi di bulan Maret dan Juni setiap tahunnya, sebaliknya penurunan harga lebih sering terjadi di

18



bulan Agustus (Gb.2). Nampak pula dari pola historis kenaikan harga minyak mentah hampir selalu terjadi sebulan sebelum Maret. Namun, dinamika harga 2014 menunjukkan anomali dari pola musiman selama 10 tahun terakhir. Harga minyak mentah 2014 berdasarkan future contract jutsru cenderung turun sepanjang tahun kecuali di bulan Februari dan Juni. Heatmap harga tersebut menunjukkan pula bahwa permintaan minyak mentah berdasarkan kontrak perdagangan umumnya meningkat pada bulan Februari, Maret dan Juni. Dengan demikian gejala kenaikan harga minyak mentah menjelang Februari 2015 sebenarnya hal biasa karena sudah sesuai dengan pola musiman yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Gb.2. Heat Map Harga Minyak per Bulan selama 2006-2015

Sumber: Bloomberg

Hasil penerapan teknologi pengeboran shale di AS menaikkan produksi minyak mentah sekaligus menurunkan impor minyak mentah AS. Impor minyak mentah turun AS dari 5,84 juta barrel per hari pada Januari 2008 menjadi 2,99 juta pada Agustus 2014 atau turun 2,84 barrel per hari menyebabkan pasokan minyak mentah melimpah hingga menaikkan simpanan di laut lepas. Laporan Noon Seaborne menjelaskan simpanan minyak mentah di kapal (floating storage) di semua kawasan mencapai 131 juta barrel atau meningkat 2,5% per hari, sebagian besar berada di perairan kawasan teluk timur tengah (42,9 juta barrel) dan Asia Tenggara (32,8 juta barrel). Gb.3. Peningkatan Simpanan Minyak Mentah pada Floating Storage dan Penurunan Harga Minyak Mentah

Sumber: Bloomberg


19

Sebagai negara yang paling dominan mengkonsumsi energi di dunia, penurunan harga minyak mentah dunia berdampak dua sisi bagi ekonomi AS. Pada sisi konsumsi bahan bakar minyak dan produk energi lain berkontribusi 2.31% dari total PDB. Penurunan 30% harga minyak mentah dunia akan menaikkan sekitar 0,7% PDB AS karena konsumen menikmati tambahan disposable income. Namun, pada sisi investasi biaya kapital (capex) energi akan turun sekitar 30% akibat harga turun dan berdampak pada penurunan PDB sekitar 0,8%. Setelah turun hingga 47% sejak Juni 2014, harga minyak mentah dunia berdasarkan future based swaps diperkirakan akan kembali naik hingga kisaran $61,14/barrel di akhir 2015 untuk WTI dan mencapai kisaran $68,56/barrel untuk Brent disebabkan oleh dorongan sentimen pasar yang akan kembali positif. Berdasarkan data kontrak aktif WTI pada Januari 2015 menunjukkan tanda sentimen positif (bullish ) perdagangan non-komersial minyak mentah dengan kenaikan sekitar 131,4% dari perdagangan pada Agustus 2014. Demikian pula untuk kontrak aktif Brent pada Januari 2015 menunjukkan tanda kenaikan perdagangan sekitar 180,8% dari posisi Agustus 2014. Proyeksi hingga 2018 berdasarkan data tersebut menunjukkan harga minyak mentah dunia akan kembali terangkat ke $70/barrel dengan asumsi tidak ada kejadian perseteruan signifikan seperti 2014 lalu.

market.bisnis.com

20




21

KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR): Realisasi 2014 dan Transformasi 2015 Juwita Lukytasari

femina.co.id waroengopera.blogspot.com

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program nasional yang diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 oleh Presiden Soesilo Bambang Yoedhoyono. Peluncuran KUR tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKMK). Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka pada tanggal 9 Oktober 2007 di tandatangani Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) Kementerian Teknis, Perusahaan Penjamin, dan Perbankan tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. Sebagai dasar pelaksanaan program tersebut maka disusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). SOP Pelaksanaan KUR telah disempurnakan beberapa kali sejak diterbitkan pertama kali berupa Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan

22

Koperasi pada tanggal 28 April 2009. Hingga semester I Tahun 2014, SOP Pelaksanaan KUR yang berlaku adalah Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Nomor: KEP14/D.I.M.EKON/02/2012. Dalam program penanggulangan kemiskinan pemerintah, KUR didesain berada pada klaster 3 (tiga), yang merupakan progam pemberdayaan bagi UMKMK. Tidak semua UMKMK dapat mengakses KUR karena harus memenuhi syarat utama yaitu usaha yang produktif dan layak namun belum bankable yang penilaian sepenuhnya diserahkan kepada Bank Pelaksana. Program KUR dirancang sebagai penggerak sektor riil melalui pengembangan usaha mikro dan kecil. Dengan asumsi satu UMK dapat membuka satu lapangan kerja baru setelah menerima KUR, maka setidaknya terdapat tambahan sebanyak 12 juta lapangan kerja baru selama tujuh tahun penyaluran KUR. Secara akumulatif, penyaluran KUR Nasional sejak tahun 2007 sampai



dengan Desember 2014 sebesar Rp 177,7 triliun dengan debitur sebanyak 12,4 juta. Rata-rata kredit per debitur sebesar Rp 14,3 juta dengan rata-rata Non Performing Loan (NPL) sebesar 3,2%. Sedangkan penyaluran KUR nasional selama 2014 yaitu dari Januari sampai Desember 2014 telah mencapai Rp 39,19 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 2,4 juta. Penyaluran KUR dilakukan oleh 7 Bank Nasional dan 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan sebaran wilayah penyaluran yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Sampai dengan Desember 2014, kinerja penyaluran KUR oleh Bank Nasional yang terbanyak adalah Bank BRI dengan total penyaluran sebesar Rp 96,2 triliun pada KUR Mikro dan Rp 20,7 triliun pada KUR Ritel dengan jumlah debitur sebanyak 11,4 juta pada KUR Mikro dan 117.950 pada KUR Ritel. Bank Nasional yang juga memiliki kinerja penyaluran KUR dengan kategori baik adalah Bank Mandiri dengan jumlah penyaluran sebesar Rp 18,1 triliun untuk 395.414 debitur dengan tingkat NPL sebesar 3,2% dan Bank BNI dengan jumlah penyaluran sebesar Rp 15,68 triliun untuk 218.222 debitur dengan tingkat NPL sebesar 2,6%.

Sumber: Komite KUR Nasional

Sedangkan pada BPD, kinerja penyaluran KUR 3 terbanyak sampai dengan Desember 2014 adalah Bank Jatim dengan jumlah penyaluran sebesar Rp 4,5 triliun untuk 43.540 debitur, diikuti oleh Bank Jabar Banten dengan jumlah penyaluran sebesar Rp 3,55 triliun untuk 30.548 debitur dan Bank Jateng dengan jumlah penyaluran sebesar Rp 2,1 triliun untuk 30.395 debitur. Penyaluran KUR menurut sektor ekonomi dari Januari sampai dengan Desember 2014 yaitu sektor perdagangan sebesar 56,8% (22,4% diantaranya terintegrasi dengan sektor hulu), sektor lain-lain sebesar 7,4%, sektor pertanian dan perikanan sebesar 20,8%, industri pengolahan 2,8% dan gabungan sisa lainnya sebesar 12,2%. Total penyaluran KUR pada sektor hulu (pertanian kelautan dan perikanan, kehutanan, industri pengolahan dan sektor hulu terintegrasi) sebesar 46%. Berdasarkan sebaran regional, penyaluran KUR yang tinggi pada periode 2007 sampai dengan Oktober 2014 masih didominasi di pulau Jawa yaitu di Provinsi Jawa Tengah dengan total penyaluran sebesar Rp 28,6 triliun, Provinsi Jawa Timur dengan total penyaluran sebesar Rp 26,8 triliun, dan Provinsi Jawa Barat dengan total penyaluran

sebesar Rp 22,8 triliun. Sedangkan untuk luar Pulau Jawa, penyaluran KUR yang tinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 9,5 triliun dan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 8,7 triliun. Program KUR yang telah berusia tujuh tahun sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2007 senantiasa melakukan perbaikan, baik dari sisi proses bisnis maupun dari sisi regulasinya. Tahun 2015 akan menjadi tahun transformasi KUR dimana di awal tahun ini akan segera diluncurkan KUR yang berfokus terlebih dahulu pada penyaluran mikro di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan yang terintegrasi dengan ketiga sektor tersebut. Kepesertaan bank pelaksana dan perusahaan penjamin pun ikut dievaluasi dimana bank pelaksana yang dapat menyalurkan KUR Mikro merupakan bank dengan tingkat NPL dibawah 5% pada posisi Desember 2014. Bank pelaksana dan perusahaan penjamin juga terus didorong untuk dapat membangun sistim online yang memungkinkan perusahaan penjamin, bank pelaksana, dan pemerintah untuk dapat melihat perkembangan penyaluran KUR realtime.

Dari segi regulasi, Komite Kebijakan KUR sedang dalam proses penyelesaian rancangan Inpres Program Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil, Keppres Komite Kebijakan KUR 2015, serta Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro. Rancangan regulasi tersebut terus dikoordinasikan melalui rapat komite kebijakan KUR dengan beberapa instansi terkait. Upaya perbaikan proses bisnis serta sisi regulasi KUR Mikro ini merupakan salah satu upaya untuk semakin mendorong ketepatansasaran penyaluran KUR. Diharapkan program KUR Mikro yang telah disempurnakan ini dapat diluncurkan kepada masyarakat pada akhir bulan Februari 2015.


23

Fiskal & Regulasi Ekonomi

Refleksi Kebijakan Ekspor 2014 Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF

republika.co.id

K inerja ekspor di tahun 2014

dapat dikatakan mengalami fluktuasi. Data di bulan November 2014 menyebutkan bahwa volume ekspor mengalami penurunan sebesar 14,6% dibandingkan bulan November tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang memicu penurunan ekspor ini adalah melemahnya ekspor migas sebesar 23,9% (YoY) serta sektor non-migas sebesar 12,6% (YoY). Terkait ekspor nonmigas, pemicu utama memang datang dari pelemahan permintaan domestik negara-negara yang terkena imbas krisis di Eropa. Faktor permintaan global yang lesu juga merembet pada turunnya harga dasar komoditas utama. Penurunan signifikan terhadap produk ekspor unggulan seperti CPO misalnya disebabkan oleh melemahnya harga CPO di pasar internasional. Selain itu terdapat kekhawatiran terhadap turunnya harga minyak dunia yang saat ini diprediksi akan menembus titik terendah 40 dollar per barrel. Namun disamping itu, selama tahun 2014 Pemerintah terbukti efektif mengembangkan kebijakankebijakan ekspor, tentu dengan beberapa catatan dan evaluasi.

24

Disaat terjadi penurunan ekspor di negara-negara tujuan utama seperti Amerika, dan Jepang, Pemerintah mengeluarkan kebijakan buying mission atau mempertemukan langsung calon pembeli asing ke sentra produksi komoditas di Indonesia. Hasilnya hingga akhir tahun 2014, kebijakan ini berhasil mencatatkan nilai kontrak sebesar 50,6 juta dolar. Output yang berhasil diperoleh adalah peningkatan secara signifikan produk kayu olahan ke Jepang sebesar 15,43%. Kedua, Pemerintah juga mengambil langkah strategis untuk menembus pasar ekspor di Timur Tengah terutama terkait produk alat kesehatan yang volumenya meningkat sebesar 252% ke Uni Emirat Arab. Hal ini juga sejalan dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan bagi pengusaha asal Indonesia melalui skema fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Kebijakan INSW (Indonesia National Single Window) atau pelayan satu pintu untuk mendorong kinerja ekspor juga menjadi instrumen untuk mendorong percepatan pelayanan dokumen bagi eksportir.



" Disaat terjadi penurunan ekspor di negara-negara tujuan utama seperti Amerika, dan Jepang, Pemerintah mengeluarkan kebijakan buying mission atau mempertemukan langsung calon pembeli asing ke sentra produksi komoditas di Indonesia. Hasilnya hingga akhir tahun 2014, kebijakan ini berhasil mencatatkan nilai kontrak sebesar 50,6 juta dolar."

Ketiga, Pemerintah melalui Permendag No. 04/MDAG/PER/1/2015 melakukan pemberlakuan wajib L/C (Letter of Credit) bagi beberapa komoditas khusus seperti batu-bara, minyak dan gas bumi. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian transaksi barang serta memperketat kebijakan bagi pelaku usaha agar lebih tertib. Diprediksi dengan adanya L/C yang melibatkan jasa

perbankan ini dapat meningkatkan kinerja ekspor komoditas migas. Terobosan lain yang dilakukan Pemerintah adalah mengatur tata niaga ekspor-impor BBM melalui Permendag no. 03/MDAG/PER/1/2015 tgl 5 Januari 2015. Aturan ini dinilai penting ditengah tekanan publik terkait transparansi industri migas dan pembatasan penjualan BBM bersubsidi ke luar negeri. Namun yang menjadi catatan krusial adalah komposisi produk ekspor Indonesia saat ini masih berupa ekspor barang primer sebesar 63% dan 37% sisanya adalah produk manufaktur. Timpangnya struktur ekspor ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih mengandalkan sumber daya alam tanpa peningkatan nilai tambah. Ini merupakan tantangan bagi Pemerintah saat ini untuk melakukan industrialisasi yang merata, bukan hanya peningkatan produk manufaktur, namun peningkatan ekspor industri kreatif pun perlu dilakukan. Kritik berikutnya adalah permasalahan izin ekspor kayu yang

masih menjadi hambatan. Memang persoalan ekspor produk kayu termasuk furnitur ini merupakan imbas dari desakan negara-negara tujuan ekspor agar kayu yang diekspor bukan merupakan kayu hasil dari pembalakan liar. Pemerintah kemudian memberlakukan sistem SVLK Pemberlakuan (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Namun saat ini sistem SVLK dirasakan memberatkan pengusaha kayu kecil yang ingin melakukan ekspor. Untuk mendorong ekspor kayu pengusaha kecil, Pemerintah perlu menerapkan sistem self-declaration atau jaminan legal dari pengusaha kayu bahwa produknya bebas dari pembalakan liar. Disaat yang bersamaan SVLK melalui dokumen V-legal nya tetap berjalan.

meningkatkan ekspor sebesar 300% hingga tahun 2019 bukanlah hal yang mudah. Terbukanya pasar bebas ASEAN merupakan kunci untuk mendorong ekspor produk nonmigas. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan ekspor produk perikanan. Selama periode 20092013 ekspor produk ikan Indonesia mengalami tren positif sebesar13,56%. Selain itu Pemerintah juga dapat melakukan diversifikasi pasar baru ke negaranegara berkembang yang belum menjadi target ekspor utama.

Tantangan berikutnya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Bebasnya arus barang dan jasa tentu membutuhkan strategi ekspor khusus dari Pemerintah. Hal ini berdasarkan data BPS selama Januari hingga Agustus 2014, Indonesia mengalami defisit sebesar 0,26 miliar dolar pada sisi neraca perdagangan nonmigas. Oleh karena itu target Pemerintah untuk


25

Keuangan

BUMDes Alternatif Pembiayaan Pertanian di Pedesaan Felix Wisnu Handoyo Peneliti LIPI

olahraga.metrotvnews.com

Badan Usaha Milik Desa yang biasa disingkat BUMDes tampaknya akan menjadi kekuatan penggerak ekonomi baru di wilayah perdesaan. Sejak meredupnya Koperasi Unit Desa (KUD) yang populer pada masa orde baru, praktis tidak ada lagi lembaga keuangan non-bank yang populer di perdesaan. Disisi lain Baitul Maalwa Tamwil (BMT) lembaga keuangan dengan prinsip syariah ini hadir mencoba menjawab kebutuhan pendanaan masyarakat khususnya di perdesaan, kendati beberapa dearah sudah mulai mengenal BMT, namun konsep BMT belum cukup di kenal beberapa wilayah lain di Indonesia. Maka, sejak di sah kan UU No.6 tahun 2014 tentang desa menjadi payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif dan tentunya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya BUMDes merupakan istilah yang dikenal melalui PP No.72/2005 dan diperjelas melalui Permendagri No.39 2010 yang mengatur mengenai pedoman tatacara pembentukan dan

26

pengelolaan BUMDes. Kemudian pada 2014 lalu, konsep BUMDes diperkuat payung hukumnya melalui UU No.62014 tentang desa dan diikuti PP No.43 2014 sebagai peraturan pelaksanaannya. BUMDes sendiri merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan

kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat, dimana modal usahanya bisa berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pinjaman dan penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Peran BUMDes menjadi sentral dalam pengembangan ekonomi perdesaan. Pasalnya dalam UU No.6 2014, tentang desa bahwa akan ada



transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa dengan nilai mencapai Rp1 milyar bahkan lebih. Pada RAPBN-P 2015 pemerintahan Presiden Jokowi meningkatkan transfer dana keseluruh desa di Indonesia dari yang sebelum hanya Rp9 triliun menjadi Rp20 triliun. Selain itu, BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif berbasis pada kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainabel. Maka, pengelolaan dana yang efektif, efisien, dan profesional menjadi landasan utama dalam pengembangan usahanya. Aksa (2013) menjelaskan ada empat jenis bisnis yang dapat dikembangkan oleh BUMDes, yaitu BUMDes yang bersifat pelayanan, BUMDes yang bersifat banking (perkreditan desa), BUMDes yang bersifat renting (meminjamkan perangkat pesta, transportasi, alat pertanian), dan BUMDes bersifat brokering (lembaga perantara, seperti jasa pelayanan, jasa pembayaran tagihan listrik, pemasaran produk masyarakat).

Peran BUMDes dalam Pertanian

Skema permodalan yang relatif murah (transfer dana pemerintah

" Peran BUMDes dalam PertanianSkema permodalan yang relatif murah (transfer dana pemerintah pusat, masyarakat, dan lainnya) maka BUMDes menjadi alternatif pendanaan sektor pertanian yang murah. "

pusat, masyarakat, dan lainnya) maka BUMDes menjadi alternatif pendanaan sektor pertanian yang murah. Apalagi pemerintahan Presiden Jokowi menargetkan Indonesia swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang. Pasalnya, permodalan yang murah untuk sektor pertanian sering menjadi hambatan UMKM disektor pertanian kurang kompetitif dalam menghasilkan produknya. Selain itu, tidak jarang pelaku disektor pertanian terjerat utang dari tengkulak atau lembaga simpan pinjam dengan bunga yang cukup besar. Menurut Handoyo, untuk mengembalikan kedaulatan pangan nasional, pemerintah saat ini perlu melakukan langkah strategis disektor pertanian. Pertama, pemenuhan barang kebutuhan pokok dengan meningkatkan produksi pangan nasional melalui

konfrontasi.com

berdaya-saing. Namun, perlu dipahami bahwa keberadaan BUMDes belum teruji secara waktu, termasuk dalam teknologi, sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sistem keuangan, badan usaha yang handal. Kendati BUMDes mampu memberikan harapan baru bagi pengembangan dan peningkatan perekonomian desa dan sektor pertanian, tetapi perlu ada pendampingan dari pemerintah pusat dan daerah dalam proses menjaga keberlanjutan kegiatan usaha BUMDes.

pengembangan UMKM disektor pertanian. Perlu adanya substitusi impor terhadap kebutuhan pokok dalam negeri khususnya yang bergantung pada impor. Kedua, pengoptimalan hasil-hasil penelitian dan pengembangan disektor pertanian dan peternakan oleh lembaga penelitian di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian. Ketiga, tampaknya pemerintah perlu mendukung peremajaan/moderenisasi alat-alat pertanian untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ketiga hal tersebut merupakan hanya utama untuk mengembalikan kedaulatan pangan nasional dan mengantisipasi gejolak ekonomi ditahun politik . Kendati peremajaan alat-alat pertanian telah dilakukan pemerintah pusat melalui hibah kepada sejumlah kelompok tani, namun dengan jumlah terbatas tentu tidak dapat menjangkau seluruh kelompok tani di Indonesia. Artinya, peran BUMDes menjadi cukup vital dalam mendukung pengembangan dan keberlanjutan produksi hasil-hasil pertanian yang


27

Ekonomi Kreatif

demotix.com

flickr.com

Masa Depan Industri Fashion Muslim Indonesia Sri Purwanti

Indonesia merupakan salah satu dari 5 (lima) besar negara anggota OKI pengekspor busana Muslim selain Bangladesh, Turki, Maroko dan Pakistan. Route map 2015 busana Muslim Indonesia sudah mampu menembus pasar ASEAN, 2020 mampu menembus pasar Asia, dan 2025 sudah menempuh pasar dunia.

28



beritasatu.com

Fashion berasal dari kata dalam

bahasa inggris yang berarti mode, cara, gaya, model, dan kebiasaan. Namun, jika kita berbicara Muslim Fashion maka yang terbayang oleh kita adalah perkembangannya yang begitu pesat, terutama di Indonesia. Bahkan, dari total pencarian “ Muslim fashion ” di Google, 77%nya berasal dari Indonesia. Kemudian, 16%-nya dari Malaysia, dan 2% dari Inggris serta India. Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sudah sepantasnya perkembangan busana Muslim ini mendapat tempat dan penghargaan yang seluas-luasnya untuk keberadaannya. Fashion mode busana Muslim Indonesia sudah selayaknya menjadi barometer acuan untuk mode dunia. Hal ini sesuai dengan route map 2015 busana Muslim Indonesia sudah mampu menembus pasar ASEAN, 2020 mampu menembus pasar Asia, dan 2025 sudah menempuh pasar dunia. Optimisme ini bukan semata karena berpegangan bahwa Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di didunia. Beragam faktor membuat fashion Muslim semakin berkembang. Dari munculnya banyak komunitas seperti Hijabers

Community, Hijabers Mom , sampai

diselenggarakannya beragam bazar, dan peragaan busana Muslim. Banyak pula designer Indonesia yang sudah berkarya dikancah dunia. Indonesia merupakan salah satu dari 5 (lima) besar negara anggota OKI yang mengekspor busana Muslim selain Bangladesh, Turki, Maroko dan Pakistan. Pangsa pasarnya pun bukan hanya negaranegara dengan mayoritas penduduk Muslim. Pangsa pasar industri busana Muslim sekarang sudah sampai negara-negara “barat” seperti beberapa negara di Eropa (Jerman, Perancis, Inggris) ditambah Amerika Utara (Amerika Serikat, Kanada). Pada tahun 2012, penjualan busana Muslim di Eropa dan Amerika telah mencapai sekitar USD21 milliar.

Disisi lain masih banyak tantangan – tantangan yang harus dihadapai dalam pengembangan industri busana Muslim. Diantaranya yaitu pertama, Skala dan efisiensi: Salah satu tantangan utama bagi produsen pakaian adalah memiliki produk dengan harga bersaing dan memiliki keberlanjutan untuk bisnis mereka. Serta ketersediaan bahan baku yang berkualitas juga menjadi perhatian penting. Masih banyak bahan baku yang harus di impor dari luar negeri sehingga harga jualnya pun menjadi semakin tinggi. Kedua masalah pembiayaan; banyak perusahaan busana Muslim masih dalam skala kecil terbatas pada pilihan pembiayaan. Selain itu, banyak pengusaha yang tidak memiliki dukungan untuk mengembangkan keterampilan untuk menarik investor. ketiga tentang Integritas; Salah satu perhatian banyak orang pada busana Muslim dan industri fashion adalah kurangnya integritas dalam menerapkan prinsip pakaian 'sederhana' berdasarkan Islam. Sementara berbagai penafsiran 'kesopanan' ada seluruh dunia Muslim. Hal ini dapat mempengaruhi kredibilitas sektor ini.

Sesuai data dari Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) ada 750 ribu Industri Kecil Menengah (IKM) yang di Indonesia, 30 persennya merupakan industri fashion Muslim. Secara umum, industri fashion saat ini mampu menyumbang 50 persen dari pendapatan negara di bidang industri kreatif dan terdapat 2-3 persen pertumbuhan ekspor setiap tahun.


29

Ketenagakerjaan

JOB PORTAL,

sebuah konsekuensi liberalisasi ketenagakerjaan Puji Gunawan & Trias Melia

ASEAN Economic Community (AEC)

yang mulai diberlakukan pada akhir 2015 membawa konsekuensi nyata terhadap migrasi tenaga kerja di kawasan. Perpindahan tenaga kerja tentunya menjadi perhatian tidak hanya untuk para pengambil kebijakan, tetapi juga para pemberi dan pencari kerja. Liberalisasi ketenagakerjaan di ASEAN akan merubah tatanan, cara pandang dari pihak-pihak yang terlibat. Perbedaan kultur dan sistem ketenagakerjaan masing-masing negara akan menjadi isu penting dan krusial pada tahap awal penerapan AEC. Perbedaan tersebut diantaranya adalah perbedaan profil geografi, tingkat kesejahteraan, sistem politik dan budaya dan perbedaan demografi. Melihat premis-premis di atas, tentunya para pemimpin negara ASEAN telah menyadari bahwa memang diperlukan suatu sistem yang dapat menjamin terciptanya equal level playing field bagi setiap pihak yang terlibat. Sistem ini diharapkan mampu dan handal dalam mengakomodasi kebutuhan, kepentingan dan bisa dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.

30

Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sistem ketenagakerjaan di kawasan, Uni Eropa sebagai salah satu perintis kerjasama ekonomi kawasan tentunya dapat dijadikan sebagai referensi. Perbedaan kondisi geografis serta tujuan integrasi kawasan antara Eropa dan Asia Tenggara tentunya menjadi pertimbangan dalam proses pengadopsian dan penyesuaian sistem. Terkait kemungkinan pengadosian ini, ASEAN sebagai ‘Follower’ bisa dikatakan sangat diuntungkan. Studi Boumol (1986) telah membuktikan secara empiris bahwa catch-up dapat terjadi dengan cara mengakuisisi teknologi (technology injection ) dari negara pioner (developed) oleh negara follower (underdeveloped). Terkait sistem / tatakelola ketenagakerjaan kawasan, Eropa telah mengaplikasikan Eures. Eures mulai diperkenalkan sebagai Portal ketenagakerjaan kawasan Eropa pada tahun 1993. Eures merupakan bentuk kerjasama antara European Commission dan Public Employment Services yang ada di masing—masing negara. Portal ini berfungsi sebagai sub



sistem Uni Eropa yang berfungsi untuk menyediakan informasi lowongan pekerjaan di seluruh negara Eropa, kondisi negara tujuan, konsultasi masalah-masalah hukum dan administrasi, dan jasa perekrutan/penempatan (job matching) yang bermanfaat bagi pemberi dan pencari kerja. Di kawasan perbatasan, Eures berperan dalam penyelesaian masalah-masalah terkait crossborder commuting. Sampai saat ini, Eures terus berevolusi dan menjadikannya sebagai acuan one stop employment service di kawasan Eropa. Seperti contoh, saat ini pencari kerja dapat menggunakan jasa konsultasi Eures adviser mengenai masalahmasalah hukum dan administratif dalam menerima tawaran pekerjaan di luar negeri. Selain itu, pencari kerja juga dengan mudah dapat mencari informasi terkait akomodasi, pendidikan, pajak, biaya hidup, sistem hukum dan bahkan pelatihan bahasa untuk mempersiapkan mereka dalam bekerja. Untuk mengembangkan keterampilan dan daya saing pencari kerja, Eures juga memiliki layanan untuk mempermudah

Beberapa perbedaan mendasar negara-negara ASEAN, diolah dari berbagai sumber

perolehan informasi pendidikan dan pelatihan untuk tiap negara target. Untuk para pemberi kerja, fitur-fitur dalam Eures menyediakan informasi pasar tenaga kerja , statistik ketenagakerjaan negara anggota, akses CV, dan kemudahan dalam berkonsultasi dengan Eures adviser. Selain itu, EURES juga memiliki kolom Living & Working yang memudahkan pemberi kerja dalam mengakses database, perbandingan kualifikasi, tren pasar tenaga kerja, dan aktifitas di sektor-sektor lapangan pekerjaan. Dari sisi Pemerintah, Sistem informasi ketenagakerjaan kawasan yang terintegrasi dapat digunakan sebagai salah satu acuan pengambilan keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah. Infomasi seperti angkatan kerja, lowongan pekerjaan, kemampuan daya serap pasar nasional maupun internasional yang disediakan portal sangat bermanfaat misalnya dalam penentuan skala prioritas program pembangunan maupun dalam pengalokasian anggarannya.

Contoh lain, Pemerintah juga dapat segera mengeluarkan respon kebijakan atas kondisi yang berpotensi akan adanya dominasi tenaga kerja asing pada jabatan/pekerjaan tertentu. Melihat berbagai manfaat di atas, tentunya sistem ketenagakerjaan yang terintegrasi sangat urgent diterapkan dalam memfasilitasi dimulainya liberalisasi tenaga kerja di kawasan ASEAN. Namun, membangun sistem ketenagakerjaan yang terintegrasi bukanlah tanpa hambatan. Setidanya terdapat 3 faktor yang menjadi tantangan utama pembentukan sistem ini. Pertama, terkait dengan kondisi Geografis. Tidak seperti Eropa dimana semua negaranya berbatasan langsung di daratan. Keadaan geografis negaranegara ASEAN yang tidak hanya dipisahkan oleh daratan tetapi juga lautan dapat menyulitkan proses kontrol pergerakan tenaga kerja kawasan. Kedua, perbedaan tingkat kemajuan sistem, kelengkapan database dan peraturan ketenagakerjaan masing-masing

negara dapat membiaskan infromasi yang disediakan portal. Yang terakhir, sangatlah naif dan terkesan ambisius jika kita memaksakan agar Portal Ketenagakerjaan segera dibangun dan langsung diterapkan pada saat dimulainya AEC di akhir 2015. Selain harus melalui proses yang kompleks, maka penerapan sistem ketenagakerjaan seperti Eures di kawasan ASEAN juga memerlukan upaya keras, biaya besar, waktu yang lama dan komitmen semua negara untuk untuk dapat mewujudkanya. There is no elevator to success. You have to take the stairs - Zig Ziglar


31

IPTEK & Inovasi

Revitalisasi Penggilingan Padi :

Inovasi Penyosohan Pelembutan Aleuron Mendukung Swasembada Beras Bronson Marpaung

Beras merupakan bahan pangan pokok yang sangat strategis dalam tatanan kehidupan dan ketahanan pangan nasional. Kekurangan beras dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan politik sehingga kebijakan ketahanan pangan sering direduksi sebagai upaya pencapaian ketahanan pangan beras. Oleh karena itu, di satu sisi produksi beras terus dipacu untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat, di sisi lain terdapat tantangan berupa berkurangnya luas lahan sawah produktif, persaingan kebutuhan air untuk tanaman padi dan industri, perubahan iklim, dan produktivitas varietas unggul yang makin melandai. Keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan program intensifikasi dan ekstensifikasi padi pertama kalinya diraih pada tahun 1984, sebagaimana terbukti dari terwujudnya swasembada beras.

32

Namun, keberhasilan tersebut tidak bertahan lama karena laju produksi padi di Jawa yang merupakan lumbung beras nasional menurun 0,06-0,48%/tahun dalam periode 1996-2000 dan kembali meningkat 1,66%/tahun pada kurun waktu 2006-2008. Di tingkat Asia Tenggara, laju produksi beras Juga menurun, yaitu 0,4-5,0%/tahun dalam periode 1996-2000 dan 0,463,54%/tahun dalam kurun waktu 2001-2005. Di tingkat dunia, laju produksi beras dalam periode 20062008 menurun rata-rata 2,69%/tahun. Penggilingan padi mekanis dikembangkan pertama kali oleh Inggris pada tahun 1860 dengan menerapkan konsep vertikal abrasif. Pengembangan penggilingan padi modern dipercepat dengan adanya penemuan penyosoh beras tipe friksi engelberg pada tahun 1897. Jepang kemudian mengadopsi kedua sistem penyosohan tersebut, dimulai tahun 1908 dan pada tahun

beritasatu.com



1960 Jepang berhasil mengembangkan inovasi penggilingan padi kombinasi horizontal abrasif dan friksi yang

" Beras merupakan bahan pangan pokok yang sangat strategis dalam tatanan kehidupan dan ketahanan pangan nasional. Kekurangan beras dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan politik sehingga kebijakan ketahanan pangan sering direduksi sebagai upaya pencapaian ketahanan pangan beras" disebut dengan compass rice milling system . Temuan teknologi penggilingan padi Jepang selanjutnya menjadi referensi dunia. Modernisasi penggilingan padi terus berjalan walaupun prinsip dasar penyosohan tetap bertumpu pada mekanisme penggerusan (abrasif) dan penggesekan (friksi). Pada tahun 1975, sistem penggilingan padi dianggap menjadi lebih sempurna lagi dengan masuknya inovasi sistem penggilingan pelembapan. Perkembangan penggilingan padi selanjutnya lebih banyak terjadi dalam sistem otomatisasi kendali komputer dan optik, seperti instrumen pendukung untuk pengukuran derajat sosoh, pemisahan beras patah, dan analisis rasa beras .

mesinraya.co.id anaszu.wordpress.com anaszu.wordpress.com

Era perdagangan bebas teknologi penggilingan padi terintegrasi yang disebut dengan Rice Processing Complex (RPC) sebagai bentuk lebih lanjut modernisasi penggilingan padi. Modernisasi penggilingan padi pada perdagangan bebas tanpa diikuti dengan membangun sistem rantai pemasokan bahan baku gabah. Hal ini menyebabkan sebagian RPC bekerja di bawah kapasitas terpasang karena kekurangan pasokan gabah. RPC pada umumnya kalah bersaing dalam memperebutkan gabah petani karena pemilik unit penggilingan yang ada telah menjalin hubungan emosional dengan petani. RPC dibangun di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Sopeng dan Wajo (Sulawesi Selatan), Bengkalis (Riau), Tangerang (Banten), dan Bekasi (Jawa Barat) .

sosoh sehingga makin banyak bagian beras yang disosoh menjadi dedak, yang pada akhir nya menurunkan rendemen beras giling. Implementasi penyosohan dengan konsep pelembutan aleuron dapat meningkatkan rendemen beras 12%, menaikkan volume beras kepala 5-9%, menurunkan jumlah beras patah 5%. Penyosohan dengan pelembutan aleuron memberi nilai tambah ekonomi pada beras; meningkatkan derajat putih sampai 5% dan mengurangi derajat kuning beras 0,05%, membedakan nilai jual Rp300-400/ kg). Harga jual beras di Pasar Induk Cipinang berbeda antara beras kelas 1 dengan kelas 2 dan kelas 3. Penggunaan pengabut dapat menghemat biaya karena harganya hanya 4% dari harga mesin penyosoh impor yang dilengkapi dengan sistem pengabut.

Proses penyosohan dikenal dengan istilah pemutihan (whitening) atau pemolesan (polishing) bila ditujukan untuk menghasilkan beras yang mengilap (beras kristal). Tekanan dan gesekan mekanis pada saat penyosohan berlangsung menimbulkan tegangan termal sel pati kariopsis yang dapat mengakibatkan keretakan dan kepatahan butir beras. Butir beras patah memperluas permukaan

Perdagangan beras internasional, mutu fisik utama seperti kadar air, beras kepala, beras patah besar, beras patah kecil, menir, dan derajat sosoh tetap menjadi acuan. Komposisi yang sering digunakan adalah rata-rata beras kepala di atas 50%, patah besar 5-15%, dan patah kecil 5-15%, bergantung pada permintaan masing-masing negara. Derajat sosoh yang tinggi sukar diraih oleh 65% unit penggilingan

padi di Indonesia yang masih menerapkan satu pass. Inovasi teknologi penyosohan dengan pelembutan aleuron mampu menghasilkan mutu fisik beras giling seperti yang disyaratkan dalam perdagangan global. Bahkan melalui teknologi pengabut air, dapat dihasilkan beraroma artifisial tertentu untuk menyaingi beras sejenis dari luar negeri, seperti Thai Jasmine Fragrant Rice, Perfumed Rice, dan Herbal Coated Rice. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan mutu beras kualitas rendah melalui perlakuan remilling, sebagaimana banyak dilakukan dalam perdagangan impor-ekspor beras.


33

Kegiatan Menko

Pengusaha Muda: Tonggak Perekonomian Indonesia Bronson Marpaung

Menko Perekonomian Sofyan Djalil menghadiri Rapat Pleno Pertama Musyawarah Nasional (Munas) XV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang berlangsung di Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat (11/01/2015). Beberapa tokoh pengusaha dan juga pendiri HIPMI yang hadir antara lain Abdul Latief, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum HIPMI periode 2011-2014 Raja Sapta Oktohari, pengusaha Halim Kalla, Ketua Dewan Pembina HIPMI Erwin Aksa dan lainnya. Salah satu tujuan Munas ini adalah memilih ketua umum (Ketum) baru HIPMI periode 2015-2017 menggantikan Raja Sapta Oktohari. Ada 3 calon ketum HIPMI yang akan bertarung di Munas ini. Calon pertama adalah Andika Anindia Guna, pengusaha muda yang bergelut di sektor bisnis energi itu kini menjabat sebagai Direktur PT Sugih Energy, selain itu, calon kedua adalah Bayu Priawan Djokosoetono, pria ini kini menjabat sebagai Chairman Blubird Group, perusahaan penyedia layanan transportasi taksi, ketiga adalah Bahlil Lahadalia, pengusaha yang memulai kariernya dari bawah dengan berjualan kue ini kini memiliki usaha pertambangan yang besar. Menko Perekonomian menegaskan

34

bahwa HIPMI adalah tempat bagi pengusaha-pengusaha yang memiliki kemampuan value creation , inovatif, profesional, fokus dan memegang nilai-nilai normatif dalam menjalankan usahanya. Menko menegaskan bahwa pengusaha harus berjalan beriringan dan bekerja sama dengan pemerintah yang saat ini

Menurut Pak Menko, setelah masalah subsidi BBM selesai dan pembangunan infrastruktur, maka tahap berikutnya adalah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia ekon.go.id yang andal dan berdaya saing. "Kita tahu Jepang sudah sangat bekerja keras tak punya sumber daya alam, menyelesaikan permasalahanSingapura juga, tapi dengan SDM permasalahan ekonomi yang ada di yang andal kedua negara jadi Indonesia. bangsa yang maju. Dengan anggaran pendidikan yang Menteri Koordinator Bidang diperbesar akan menciptakan Perekonomian Sofyan Djalil generasi-generasi pengurus bangsa bercerita soal masa kecilnya di dan tentunya akan menciptakan depan para pengusaha Himpunan pengusaha-pengusaha handal yang Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). mandiri dan dapat mendorong Dalam kesempatan itu Menko roda-roda kecil perekonomian bercerita soal revolusi mental yang Indonesia" tegasnya. menjadi tujuan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Belum satu bulan jadi presiden, beliau (Jokowi) bereskan subsidi BBM. Masalah itu sudah dilepas. Kita beruntung dengan turunnya harga minyak. Pemerintah saat ini ingin melakukan penetepan harga



premium ke sistem pasar tanpa subsidi. Bapak Sofyan menegaskan dengan melepaskan harga BBM premiun ke mekanisme pasar, maka APBN bisa terprediksi dengan baik. Selain itu, dampaknya ada ruang fiskal Rp 230 triliun dalam APBN-P 2015 untuk infrastruktur, jalan, pelabuhan, irigasi, air bersih, dan lainnya.Bahan Bakar diesel, pemerintah masih memberikan subsidi Rp 1.000 per liter.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi : Redaksi Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Sjafruddin Prawiranegara (d.h. Gd. PAIK II) Lantai 4 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta, 1 071 0 Telepon. 021 -3521 843, Fax. 021 -3521 836 Email : [email protected] Tinjauan Ekonomi dan Keuangan dapat didownload pada website www.ekon.go.id

Tinjauan Ekonomi & Keuangan

Recommend Documents