Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Republik Indonesia
Tinjauan Ekonomi & Keuangan Volume V | Nomor 6 | Edisi Juni 2015 | www.ekon.go.id
RAKORNAS VI TPID 2015
Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pembanguna Infrastruktur dan Pembenahan Tataniaga di Daerah
03
EDITORIAL
Did You Know?
DAFTAR ISI DAFTAR ISI
04
INDUSTRI SEPAK BOLA DAN DAMPAKNYA BAGI NEGARA
KOORDINASI KEBIJAKAN EKONOMI 07
INLAND FREE TRADE AREA
INFRASTRUKTUR 08
RAWANNYA INFRASTRUKTUR PERTANIANINDONESIA
LAPORAN UTAMA PEMBINA: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
12
RAKORNAS VI TPID: ARAHAN PRESIDEN PADA KEMENTERIAN
13
ARAHAN PRESIDEN RI DALAM RAKORNAS VI TPID KEPADA PEMERINTAH DAERAH
PENGARAH: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
FISKAL 15
MENANTI REGULASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
KOORDINATOR:
INVESTASI
Bobby Hamzar Rafinus
17
EDITOR:
EASE OF DOING BUSINESS DI INDONESIA
EKONOMI DOMESTIK
Edi Prio Pambudi Puji Gunawan
19
Ratih Purbasari Kania
MENATA TENAGA ASING DI INDONESIA
KEGIATAN MENKO
ANALIS: Puji Gunawan, Thasya Pauline, Sri Purwanti, Susiyanti, Trias Melia, Desi Maola Ayu Saputri
21
SYMPOSIUM NASIONAL CYBER SECURITY
ENERGI
KONTRIBUTOR: FISIP UI
02
22
INFRASTRUKTUR MIGAS DI KAWASAN TIMUR INDONESIA
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
EDITORIAL MERESPON TANTANGAN GLOBAL MELALUI BAURAN KEBIJAKAN
Semakin kompleksnya produk-produk keuangan, investasi dan perdagangan internasional saat ini merupakan sumber resiko yang harus dihadapi perekonomian suatu negara.
Perbedaan tingkat
pengembalian investasi dan tingkat resiko serta merta dapat membalikkan posisi investasi asing suatu negara. Turun naiknya harga komoditas juga dapat mempengaruhi ekonomi, terutama untuk negaranegara yang mengandalkan komoditas sebagai produk ekspornya. Nilai tukar juga memainkan peranan penting sebagai turbin penarik aliran investasi dan barang/jasa. Tahun 2014 sampai dengan medio 2015 bisa dikatakan tahun yang sangat tidak menguntungkan bagi kita. Perlambatan ekonomi global telah mengimbas melalui berbagai transmisi, yang utamanya lewat nilai tukar dan pedagangan internasional. Perlambatan global yang kini terjadi merupakan imbas dari trend jangka panjang negara-negara G7 yang melambat secara nominal maupun riil selama periode 19902014. Selain itu, dampak proses transformasi ekonomi Tiongkok dari sebuah negara berbasis investasi kepada basis konsumsi dalam empat tahun terakhir telah diikuti juga dengan penurunan pertumbuhan ekonominya.
Berbagai pihak memperkirakan kondisi ini belum pulih dalam jangka menengah
mendatang.
.
Dalam mengantisipasi dampak negatif kondisi global ke perekonomian Indonesia, Upaya mitigasi resiko dan meningkatan ketahanan ekonomi perlu diupayakan bersama-sama antara Pemerintah dan Otoritas yang ada. Dalam jangka pendek, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan kewenangan fiskal yang dimiliki dapat memberikan „tambahan tenaga‟ baik dalam bentuk insentif pajak maupun dalam bentuk defisit fiskal yang lebih lebar dalam APBN. Optimalisasi Penerimaan Negara, pengendalian resiko pinjaman luar negeri neto positif, dan diversifikasi utang pemerintah melalui peningkatan pinjaman bilateral dan multilateral bisa dijadikan sebagai tameng tambahan untuk menjaga ketahanan fiskal dalam jangka menengah. Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar dan tingkat suku bunga sesuai dengan fundamental ekonomi serta upaya stabilitasi sistem keuangan Otoritas Jasa Keuangan perlu sama-sama digulirkan untuk mendukung upaya peningkatan ketahanan ekonomi dari sisi fiskal.
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
03
DID YOU KNOW?
INDUSTRI SEPAK BOLA DAN
DAMPAKNYA BAGI NEGARA Oleh Susiyanti Foto: organize4results.com
Sejak akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an,
di 175 negara dan diperkirakan ditonton oleh
sepakbola menjelma menjadi sebuah industri
645 juta rumah di seluruh dunia. Penggemarnya
dengaan profit menjanjikan. Banyak pengamat
pun terus beragam dan lintas negara.
menganggap peluncuran Liga Premier Inggris di
04
masa itu, menjadi tonggak lahirnya industri
Laporan
musim
2013/2014
sepakbola di Inggris, Eropa, dan bahkan dunia.
menyebutkan, jumlah penonton
perempuan
Kini, kehadiran Liga Premier Inggris harus diakui
pada
sebagai
hampir 23%, termasuk penonton kaun minoritas
pendorong ekonomi negeri Ratu
Liga
Inggris
pertandingan
liga
Inggris
meningkat
Elizabeth tersebut.
kulit hitam sebayak 18%. Fenomena ini dapat
Selama 20an tahun terakhir, siklus pertumbuhan
dilihat secara tidak langsung bahwa sepak bola
liga Inggris ini telah berhasil mengembangkan
telah
sepakbola menjadi olahraga yang lebih menarik
tersebut. Tak hanya itu, pertandingan liga Inggris
dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Di
juga telah membuat perjalanan sebayak 115
seluruh dunia, Liga Premier setidaknya disiarkan
orang Amerika dan 89 Juta orang Nigeria untuk
berdampak pada keragaman di negara
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
menyaksikan
langsung
Liga
"Keberhasilan Premier League, didasarkan pada
Premier ini, yang artinya yang mewakili 114%
kualitas kompetisi sepakbola, telah menciptakan
dan 39% pertumbuhan dari masing-masing.
'siklus
Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan Liga
membantu memastikan bahwa kontribusi yang
Premier Inggris terus merangsang pertumbuhan
signifikan
ekonomi
masyarakat Inggris yang akan terus meningkat
negara
pertandingan
persemakmuran
tersebut
pertumbuhan'
dan
terhadap
hal
ini
perekonomian
akan dan
melalui berbagai sektor. Industri-industri terkait
di tahun-tahun mendatang. "
seperti industri pembuatan souvenir, industri
Laporan keuangan untuk musim 2014/2015
pertelevisian melalui hak siar, sektor parwisata,
yang baru saja dirilis dalam
biro perjalanan seolah digerakan oleh roh Liga
Review
Premier Inggris ini. Termasuk sektor investasi
gambaran tahunan terkemuka pada keuangan
modal dari asing ke sejumlah klub-klub di Liga
sepak bola di Eropa) menunjukkan 20 klub Liga
Inggris.
Premier Inggris mendapat pemasukan total
Sebuat
saja
misalnya
investasi
of
Football
Finance
membangun
atau
meningkat 29% dari pendapatan di musim
£14.700.000 dihabiskan oleh
Arsenal
(Rp66
merupakan
senilai
milik
miliar
(
£390.000.000 yang dihabiskan Emirates untuk stadium
£3,26
Deloitte Annual
triliun),
atau
Stoke City pada
2013/2014. Jumlah pemasukan Liga Premiere
Stadion Britannia. Singkatnya sepak bola Inggris
Inggris lebih besar £1,4 miliar (Rp28,3 triliun)
terus memberikan kontribusi yang luar biasa
dibanding
untuk kehidupan di Inggris dalam banyak hal,
terdekatnya.
ekonomi, investasi, pajak dan lain sebagainya.
pendapatan Liga Premier Inggris masih lebih
Belum
besar dibanding jumlah total pendapatan La Liga
lagi
manfaat non-keuangan
seperti,
popularitas klub dan daerah-daerah atau kotakotanya,
kontribusi
lapangan
sosial
pekerjaan
yang
dengan luas
Bundesliga
yang
Reuters
bahkan
jadi
pesaing
menyebutkan
Spanyol ditambah Liga Serie A Italia.
jumlah
dan
lain
sebagainya.
Dampak ekonomi dari Liga Premier secara keseluruhan
merupakan
hasil
dari
efek
gabungan antara pendapatan sentral (sebagian Laporan terbaru yang dirilis Ernst & Young
besar dari penyiaran dan sponsor Liga) dan
memberikan analisi tentang analisis dampak
pendapatan Klub (sebagian besar dari penjualan
ekonomi Liga Inggris
tiket, sponsor klub dan barang dagangan
menyebutkan bahwa
keberaadan liga ini memberikan kontribusi
(souvenir).
sebesar £3,4 milliar untuk PDB Inggris dan
dengan
pendapatan
memberikan
sebagai
bagian dari statusnya masing-masing
peluang
dukungan
lebih
dari
100.000 pekerjaan di Inggris. Kontribusi pajak
Namun,
keduanya daerah
terkait yang
erat,
muncul
sebagai Club anggota Liga Premier.
dari Liga dan klub ini pada pendapatan Inggris bahkan mencapai £2,4 miliar pada musim
Misalnya saja keberhasilan Swansea City dalam
2013/2014. Sebuah angka yang cukup besar
panggung
bahkan diperkirakan bisa untuk membayar 90%
mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah
gaji polisi di Inggris dan Wales.
tersebut. Dalam sebuah penelitian yang terpisah
Premier
League
yang
telah
sebagaimana menyebutkan bahwa tidak hanya Ekonomi Mark Gregory yang mengomentari
Swansea yang kini terkenal di seluruh dunia,
laporan EY ini sebagai mana dikutip dalam
bahkan kamar dagang South Wales mencatat
sebuah laman portal berita asing mengatakan
kota-kota yang berada dalam radius 50 sampai
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
05
100
mil
dari
Swansea
juga
mendapatkan
direncanakan.
Penyebabnya,
pemembekukan
maanfaat dari keberhasilan klub tersebut berlaga
PSSI sejak April lalu. Padahal, nilai kerjasama
di liga premier inggris.
antara PT Liga dengan BV Sports—pihak yang memiliki hak komersial dari ISL pada tahun 2013
Faktor lain yang menyebabkan Liga Premiere
hingga tahun 2023—mencapai Rp1,5 triliun.
Inggris menjadi yang paling kaya di dunia adalah peraturan
pembatasan
gaji
atau
Jika kita flashback ke era-era sebelumnya, liga
„Financial
Fair
Peraturan
tersebut
sepakbola di Indonesia telah dimulai dari tahun
mendongkrak
1994 hingga tahun 1996, namanya Liga Dunhill.
keuntungan mereka menjadi £614 juta di musim
Sebagai sponsor utama dan cukup melekat di
2014/2015, meningkat dari £82 juta di musim
hati masyarakat pecinta bola pada saat itu.
sebelumnya. Dampak lebih jauh, rasio gaji untuk
Kemudian dilanjutkan oleh Liga Kansas yang
setiap
Premier
berlangsung hanya sekitar satu tahun di tahun
Inggris turun menjadi 58% di musim 2014/2015,
1997. Pada tahun 1998, liga sepakbola Indonesia
sehingga
vakum karena masalah politik dalam negeri yang
membantu
Play‟.
klub-klub
pendapatan
pemain
Inggris
klub-klub
kombinasi
utang
Liga
klub-klub
juga
menurun hingga 6%.
tidak menentu sehingga pada akhirnya PSSI tidak bisa menjaring sponsor. Baru di tahun
Kedepannya, jumlah pendapatan klub-klub Liga
berikutnya
Premier Inggris diprediksi akan terus meningkat,
sponsor Bank Mandiri dengan membentuk Liga
apalagi di awal 2015 pengelola Liga Premiere
Bank Mandiri hingga tahun 2004. Ini adalah kali
Inggris sudah menyepakati paket pejualan hak
pertamanya sponsor yang berasal dari industri
siar
perbankan. Selepas 2004, begulir liga yang
baru,
yang
notabene,
peningkatan
(1999)
PSSI
perusahaan
berhasil
rokok
menggaet
pendapatan klub di musim 2014/2015, dimana
disponsori
Djarum,
dan
sebesar 78% berasal dari hak siar. Don Jones dari
menamakan kompetisi sebagai Liga Djarum dari
Sports Business Group (rekanan Deloitte) bahkan
tahun 2005-2012.
menyebutkan lima liga sepakbola terbesar di Eropa sulit mendekati nilai pendapatan Liga
Jika industri sepakbola Eropa (Inggris khususnya)
Premiere Inggris, apalagi untuk melebihinya.
berdampak cukup besar bagi perekonomian negara, Indonesia juga bisa menirunya. Dimulai
Bagaimana dengan Indonesia? Industri sepak
dari
bola di Indonesia pada saat ini tampaknya
ekonomi maupun sosial seperti kultur penonton
semakin menggiurkan. Tak heran banyak taipan
terutama simpatisan, manajemen klub yang
yang mulai memasuki industri ini, apalagi
ditata harus lebih profesional serta pembinaan
didukung oleh fanatisme suporter yang sangat
pemain dan lain sebagainya sehingga seluruh
besar.
sektor ekonomi yang mengelilingi sepak bola
Dalam
satu
musim
saja,
bisa
menghadirkan lebih dari 100 kali pertandingan.
berbagai
pembenahan,
dapat bergerak.
Namun pada saat ini, kondisi persepakbolaan profesional
di
Indonesia
memang
sedang
mengalami ketidakpastian karena terhentinya QNB League yang sempat berjalan sekitar dua kali pertandingan, dari 150 pertandingan yang
06
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
baik
politik,
KOORDINASI KEBIJAKAN EKONOMI [[[
INLAND FREE TRADE AREA Oleh Puji Gunawan
Walaupun selama ini Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong industri nasional, Namun faktanya hal tersebut belum mampu meningkatkan keunggulan daya saing Industri lokal dalam perdagangan dunia. Jika dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara. Indonesia masih tertinggal dalam pemberian kebijakan perdagangan ke pelaku usaha. Upaya menghasilkan sesuatu yang konkrit untuk peningkatan daya saing industri nasional akan sangat relevan dengan upaya peningkatan daya saing nasional dalam menghadapi era pasar bebas kawasan ASEAN di awal tahun 2016. Asean Economic Community tidak hanya konsekwensi lebih bebasnya aliran barang/jasa dan beberapa profesi yang telah disepakati, tetapi juga menuntut negara-negara di kawasan meningkatkan daya saing untuk dapat menarik investasi dan meningkatkan efieiensi. saat ini, Pemerintah sedang menyusun terobosan baru untuk mendorong keunggulan daya saing industri, seperti: fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, pengembangan pusat logistik berikat, dan inland FTA. Salah satu kebijakan yang sedang disusun, Inland Free Trade Area (selanjutnya disebut Inland FTA) pada prinsipnya adalah merupakan fasilitas perdagangan/kepabeanan bagi industri dalam negeri dengan memperlakukan preferensi FTA untuk proses produksi di dalam wilayah Indonesia. Pengembangan Inland FTA diarahkan kepada upaya mewujudkan pengaturan perdagangan bebas di dalam negeri, sehingga tercipta produk yang berdaya saing, melalui upaya peningkatan iklim usaha dan fasilitasi perdagangan yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan memperlakukan preferensi liberalisasi perdagangan untuk proses produksi di dalam wilayah Indonesia. Jika melihat peraturan perundangan saat ini, Inland FTA terkait dengan Undang- Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang Undang No. 4 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri; Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) yang diberikan Pemerintah dalam bentuk pengembalian bea masuk impor komponen bagi sektor industri tertentu yang belum bisa diproduksi atau dipenuhi di dalam negeri. Ketiga regulasi tersebut bisa dikatakan sejalan dengan penerapan Inland FTA bahkan saling melengkapi. Jika melihat kesesuaiannya dengan arah kebijakan industri dalam rencana strategis Kementeiah Perindustrian tahun 2015-2019, setidaknya terdapat 10 industri prioritas yang layak mendapatkan fasilitas Inland FTA. Dengan terobosan kebijakan Inland FTA, bisa dipastikan Indonesia dapat selangkah lebih maju dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya mengingat baru Indonesia yang menjajaki pemberian fasilitas ini
Foto http://www.cfoinnovation.com
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
07
INFRASTRUKTUR
Rawannya Infrastruktur Pertanian Indonesia
Kondisi pertanian di Indonesia masih sangat
Oleh Desi Maola
kontribusi Indonesia terhadap produksi beras
memprihatinkan dimana Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dan maju pertaniannya justru mengimpor makanan pokoknya dari negara lain padahal di Indonesia sendiri masih dapat
memenuhi
kebutuhan
beras
sendiri.
Terlepas dari beras, namun hasil pertanian lain pun tak luput dari impor, mirisnya adalah Indonesia merupakan negara produsen beras ketiga dunia setelah China dan India dan dunia sebesar 8,5% atau 51 juta ton. Dukungan
infrastruktur
bendungan,
irigasi
pertanian
saluran
seperti
pertanian
bagi
peningkatan produktivitas pertanian nasional masih sangatlah minim. Kerusakan saluran irigasi di beberapa wilayah kurang mendapat perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal itu dapat dilihat dari rendahnya produktivitas pertanian dalam akhir-akhir ini.
Menjelang
Lebaran tahun ini, ketersediaan pangan menjadi ancaman
halus
bagi
masyarakat
sendiri,
dikarenakan menjelang lebaran biasanya gejolak kenaikan harga pangan akan terjadi, hal itu yang menyebabkan
kemungkinan
besar
pangan
menjadi langka. Pemerintah kembali menegaskan pasokan beras di dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan
saat
Ramadhan
dan
Lebaran.
Ketercukupan pasokan itu diperoleh dari data Kementan soal peningkatan luas tanam padi. Di jelaskan luas tanam padi pada musim tanam rendeng
(Oktober
2014-Maret
292.781 ha menjadi 8,44 juta ha.
08
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
2015)
naik
Pemerintah
membuktikan
(pengganti) impor. Kemudian, penyediaan bahan
kepada masyarakat bahwa laju inflasi bisa
baku bio industri dan bio energi, peningkatan
terkendali sesuai sasaran dalam APBN-P 2015
pendapatan keluarga petani, dan akuntabilitas
yang sebesar 5%. Harga beras dipasaran yang
kinerja aparatur negara yang baik. Strategi
cenderung tinggi bukan disebabkan kekurangan
utama
produksi, melainkan karena sistem distribusi
peningkatan
yang belum sempurna.
lahan, peningkatan infrastruktur dan sarana
Rencana
diharapkan
pemerintah
dapat
menerbitkan
perpres
stabilisasi harga kebutuhan pokok tidak bisa
yang
ditempuh
diantaranya
ketersediaan
dan
melalui
pemanfaatan
pertanian, serta pengembangan dan perluasan logistik benih atau bibit.
ditunda-tunda. Tentu tujuannya bukan hanya
Restra tersebut diharapkan
saat Ramadhan, melainkan juga untuk jangka
terobosan terbaru dalam perkembangan sektor
panjang. Ada tiga hal yang bisa dilakukan yaitu
pertanian di Indonesia. Ini sebagai perbaikan
Pertama,
program,
menentukan
komoditas
pangan
khususnya
dapat menjadi
dalam
peningkatan
pokok. Kedua, instrumen harus komplet, mulai
produksi padi, jagung dan kedelai dalam bentuk
harga, cadangan, pengendalian ekspor-impor,
upaya khusus (Upsus), serta kebutuhan regulasi
hingga jaminan sosial dalam bentuk pangan
yang harus diwujudkan pada 2016 mendatang
bersubsidi. Ketiga, sistem distribusi harus lancar dan tidak ada pelaku dominan yang bisa mengekploitasi pasar. Stok beras yang dimiliki Perum Bulog bertambah menjadi 1,5 juta ton. Jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Desember 2015. Namun, pemerintah tetap membuka peluang impor beras tahun ini.
Revitalisasi pertanian ditempuh dengan empat langkah pokok yaitu peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung
Kementerian Pertanian susun Rencana Strategis
produksi pangan. Untuk tetap mempertahankan
(Renstra) 2015-2019 yang ditetapkan melalui
dan
Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor
pertanian
19/Permentan/HK.140/4/2015 pada tanggal 6
sebagai akibat dari globalisasi yaitu semakin
April 2015. Ada enam sasaran strategis yang
terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan,
akan
meningkatnya
dilakukan
pembangunan
untuk
infrastruktur
mempercepat pertanian
di
Indonesia
meningkatkan
peran
menghadapi
tuntutan
tersebut,
berbagai
kebijakan
sektor
perubahan
pertanian
yang berlandaskan mekanisme pasar (market oriented policy) dan semakin berperannya selera konsumen (demand driven) dalam menentukan
1.
swasembasa padi,
2.
jagung, dan kedelai serta
3.
peningkatan produksi daging dan gula,
Tantangan pertama dalam sektor pangan di
juga
Indonesia
peningkatan diversifikasi pangan
penduduk di Indonesia yang menurut Asian
4.
aktivitas di sektor pertanian.
Sasaran strategis lainnya adalah peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi
pasar
ekspor
dan
subtitor
adalah
tingginya
pertumbuhan
Developent Bank (ADB 2014) akan mencapai 1.4% dari penduduk dunia pada 2030. Hal ini berimplikasi
pada
peningkatan
kuantitas
permintaan akan pangan di masa mendatang. Di
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
09
sisi lain, jumlah kelas menengah (middle-income
Berikut langkah-langkah pengembangan sektor
class) juga mengalami kenaikan hingga dua kali
pangan dan pertanian, antara lain :
lipat dalam 10-15 tahun ke depan. Hal ini mengakibatkan
permintaan
berkualitas
meningkat.
pertanian
tidak
walaupun
pangan
Sebaliknya,
mengalami
pengeluaran
di
yang
produksi
peningkatan
sektor
1. 2.
nilai
(value
chain)
Reformasi kebijakan dukungan langsung kepada Petani, mencakup riset dan pengembangan,
mengalami peningkatan yang drastis, dari 3% di
teknologi,
dan
penyuluhan; 3.
Hal ini mengisyaratkan bahwa ketergantungan
Perbaikan Skala ekonomi pangan dan pertanian;
pangan dan pertanian dari negara lain harus
4.
Memperbaiki investasi sektor pertanian;
dikurangi, mengingat kenaikan harga tersebut
5.
Perbaikan supply response petani, dan;
akan merugikan neraca perdagangan negara jika
6.
Perbaikan
banyak tergantung pada impor. Berkembangnya
infrastruktur,
sektor
pertanahan
pangan
berdampak
dan
pada
pertanian
bertambahnya
juga
akan
lapangan
pekerjaan di pedesaan dan berkurangnya angka kemiskinan.
10
rantai
produk pangan dan pertanian;
tersebut
2001 menjadi 6% di 2008.
Perbaikan
pada
isu-isu
dan
keterpaduan
pemerintah pusat-daerah; Sumber : Kementerian Pertanian, Asosiasi Pengusaha Indonesia
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
energi,
ketenagakerjaan,
LAPORAN UTAMA RAKORNAS VI TPID 2015: ARAHAN PRESIDEN KEPADA KEMENTERIAN ARAHAN PRESIDEN KEPADA DAERAH/UMUM
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
LAPORAN UTAMA
Rakornas VI TPID 2015:
Arahan Presiden kepada Kementerian oleh Trias Melia Foto: www.merdeka.com
Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian
menipis. Dengan demikian, diharapkan Bulog
Inflasi Daerah (Rakornas TPID) ke VI telah
dapat berperan optimal dalam menunjang
dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2015 di
stabilisasi harga.
Jakarta. Kegiatan yang diselenggarakan bersama
Kedua, penguatan Peran KPPU di Pusat
antara Kementerian Koordinator Bidang
maupun Daerah agar melakukan pengawasan
Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan
terhadap pelaku usaha komoditas pangan.
Bank Indonesia selaku Kelompok Kerja Nasional
Dalam hal stabilisasi harga di daerah, KPPU
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID)
dapat berperan aktif dalam rangka mencegah
ini diikuti oleh 432 TPID dari 34 provinsi dan 398
penimbunan barang.
kabupaten/kota.
Ketiga, Kapolri dan Jaksa Agung agar
Penyelenggaraan Rakornas merupakan wadah
memerintahkan jajaran dibawahnya untuk
strategis untuk merumuskan strategi
bekerjasama dengan TPID untuk turut
pengendalian inflasi di daerah, dalam rangka
melakukan pengawasan dan mencegah aksi-
mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional.
aksi penimbunan atau spekulasi. Saat ini,
Oleh karena itu, Presiden menyampaikan
koordinasi TPID dengan pihak Kepolisian pada
beberapa arahan, baik kepada
dasarnya sudah berjalan dan strategis untuk
Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, serta
mencegah terjadinya kelangkaan barang akibat
arahan umum. Berikut enam poin arahan
penimbunan.
Presiden kepada Kementerian/Lembaga dalam rangak pengendalian inflasi ke depan.
Keempat, Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum lainnya agar tidak
Pertama, revitalisasi peran Bulog sebagai
menjadikan kebijakan daerah dalam
penyangga yang tidak hanya dilakukan untuk
stabilisasi harga sebagai objek pemeriksaan
komoditas beras tetapi juga untuk komoditas
hukum. Hal ini strategis untuk dilakukan agar
pangan lainnya. Revitalisasi ini penting agar
Kepala Daerah dapat lebih berani dalam
dapat melindungi baik petani saat panen raya
menggunakan anggaran untuk program-
maupun konsumen saat pasokan pangan
12
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
LAPORAN UTAMA program terkait stabilisasi harga, misalnya untuk pembangunan infrastruktur konektivitas. Kelima, Pemerintah Pusat akan menginisiasi dan mengembangkan pasar lelang komoditas pangan di sejumlah daerah. Pengembangan pasar lelang komoditas memiliki peran penting untuk melindungi petani dengan
Arahan PRESIDEN DALAM RAKORNAS VI TPID KEPADA PEMERINTAH DAERAH
memperpendek mata rantai perdagangan. Keenam, Pemerintah Pusat akan menjajaki besaran penambahan transfer ke daerah yang dikaitkan dengan upaya daerah dalam menjaga stabilisasi harga mulai tahun 2016. Kenaikan transfer daerah dan dana desa di tahun 2016 sudah diakomodasi di dalam RAPBN 2016 yang rencananya akan dialokasikan lebih besar dari anggaran belanja Kementerian/lembaga. Keenam arahan Presiden tersebut akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait di dalam forum Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan Pokjanas TPID. Dengan terciptanya koordinasi yang baik antar sektor yang terkait, maka diharapkan sasaran inflasi nasional yang lebih rendah, yaitu sebesar 4±1% pada tahun 20152017 dan 3 ,5±1% pada 2018, dapat tercapai
oleh Puji Gunawan Selain membuka dan memimpin jalannya rapat Rapat Koordinasi
nasional
Tim
Pengendalian
inflasi
Daerah
(selanjutkan disebut Rakornas TPID) pada tanggal 27 Mei 2015, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah dalam pengendalian Inflasi daerah dengan rincian sebagai berikut : 1. Wajib membentuk TPID sebagai wadah koordinasi kebijakan stabilisasi harga di daerah. Hal ini didasari fakta bahwa Inflasi nasional dibentuk oleh sekitar 79,85% inflasi daerah (di luar Jakarta) dan merupakan hasil agregasi dari inflasi sejumlah 82 kota di Indonesia. Di sisi yang lain sudah terdapat beberapa kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah
berdasarkan
UU
23
tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah, yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan Pengendalian inflasi daerah. 2. Semakin
cermat
mengindentifikasi
komoditas-
komoditas yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong inflasi Upaya identifikasi sangat terkait dengan kapasitas produksi dan ketersediaan yang masih minim dan masalah rantai pasokan komoditas pangan yang belum efisien. Forum TPID yang terdiri dari berbagai unsur kelembagaan,
termasuk
Kantor
Perwakilan
Bank
Indonesia di daerah dapat memainkan peran penting dalam proses ini
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
13
3. Memberikan dukungan penuh bagi percepatan pembangunan infrastruktur pangan seperti irigasi dan bendungan, serta infrastruktur distribusi. Tantangan berkaitan
pengendalian erat
dengan
inflasi
secara
keterbatasan
spesifik
infrastruktur
pertanian, maraknya alih fungsi lahan pertanian, dan keterbatasan
konektivitas
antar
daerah.
Peran
Pemerintah Daerah dalam mempercepat . pembangunan infrastruktur perlu terus ditingkatkan, melalui
dukungan
kebijakan
dan
komitmen
pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan waktu. 4. Menggerakkan
pertanaman
pekarangan/halaman
rumah
cabe
dan
di
memperkuat
komunikasi dan kerjasama baik antar kepala daerah
baik
di
tingkat
Provinsi
maupun
Kabupaten/Kota 5. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk stabilisasi harga Berdasarkan Pembagian urusan dan kewenangan dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, utamanya yang terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan harga dan pengendalian inflasi di daerah , maka sesuai prinsip money follow function, Pemda seharusnya tidak perlu ragu dalam koordinasi pengalokasian
anggaran
terkait
maupun
dalam
koordinasi penggunaannya. 6. TPID hukum
bersama-sama agar
dengan
secara
aparat
intensif
penegak melakukan
pemantauan langsung di lapangan Untuk mengendalikan Inflasi daerah yang dipicu oleh struktur pasar yang belum sempurna dan distorsi seperti
Penimbunan,
penyelundupan
dan
penyalahgunaan atas komoditas pokok dan penting, tentunya TPID perlu melakukan koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum setempat.
14
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
MENANTI REGULASI
FISKAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS Oleh Thasya Pauline
Telah enam tahun berlalu sejak pembentukan
No
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia
Fasilitas Fiskal
Insentif
melalui UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Delapan Kawasan
Diberikan kepada perusahaan 1
Tax Allowance
Mangkei, KEK Tanjung Api-Api, KEK Tanjung Lesung, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan,
2
PPN dan PPnBM
3
Bea Masuk
4
Cukai
KEK Mandalika, KEK Bitung, KEK Palu, dan KEK Morotai. Namun hingga kini, regulasi yang mengatur pemberian fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha di KEK belum rampung ditetapkan.
Dibebaskan untuk barang kena pajak Penangguhan untuk barang impor ke KEK Dibebaskan untuk barang mentah dan barang penolong untuk tujuan produksi.
5 6
Fasilitas dan Kemudahan
dan individu yang berada di KEK
Ekonomi Khusus telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah, di antaranya KEK Sei
Perlakuan di KEK
Pajak dalam Rangka Impor (PDRI)
Tidak Dipungut
Pajak Bumi dan
Pengurangan sesuai dengan
Bangunan
aturan yang berlaku
Fasilitas Non Fiskal
Mengacu pada definisi dalam UU No. 39 Tahun 2009, KEK adalah kawasan dengan batas tertentu
dalam
wilayah
hukum
Negara
Pengurangan Pajak dan 1
Dukungan Pemerintah Restribusi Daerah; Komitmen Daerah
administrator KEK
Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk
menyelenggarakan
perekonomian
dan
memperoleh
geoekonomi
dan
geostrategis
Izin mempekerjakan tenaga
fungsi
asing yang mempunyai
fasilitas
tertentu. Kawasan yang memiliki keunggulan perlu
jabatan sebagai direksi/ 2
Ketenagakerjaan
(LKS)
industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi
Kemudahan & Keringanan 3
Imigrasi
4
Hak Atas Tanah dan Pembebasan Lahan
dijabarkan dalam tabel berikut ini:
Bagi Badan Usaha yang telah memperoleh tanah di lokasi akan diberikan hak atas tanah Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Fasilitas yang diberikan pada KEK berupa failitas fiskal maupun non fiskal sebagaimana
Imigrasi bagi orang asing pelaku bisnis
demikian fasilitas yang diberikan pada KEK lebih diminati oleh penanam modal.
Dewan Pengupahan, Forum Lembaga Kerjasama Tripartit
modal dalam rangka memaksimalkan kegiatan
ditujukan untuk meningkatkan daya saing agar
komisaris; serikat pekerja/buruh, dan
dipersiapkan untuk meningkatkan penanaman
lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan
untuk pengoperasian
(PTSP); Kemudahan dan 5
Perizinan
Keringanan untuk bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
15
menyerap Kepastian Hukum bagi Kepastian Usaha
banyak
kemudian
akan
tenaga
kerja.
mendorong
Yang
pertumbuhan
ekonomi di kawasan ini dan pada gilirannya Pembentukan
KEK
tentu
diharapkan
akan meningkatkan potensi penerimaan pajak.
mempunyai peran untuk menarik investasi
Rancangan
sebesar-besarnya,
lapangan
produk hukum yang dinantikan agar ada
kerja, meningkatkan kegiatan ekonomi daerah,
kejelasan detil dan besaran dari insentif fiskal
dan daya saing produk unggulan daerah
yang akan diberikan bagi pengusaha dalam
sehingga
KEK, termasuk kejelasan pemberlakuan insentif
menciptakan
dapat
bersaing
di
dunia
Peraturan
internasional. Penciptaan iklim investasi yang
non-fiskal.
kondusif
menantikan
membutuhkan
kepastian
hukum,
Pemerintah
Tentunya terobosan
saat
ini
dari
menjadi
investor
pemerintah
kepastian komitmen dan konsistensi kebijakan.
utamanya dalam hal fasilitas dan kemudahan
Hal ini akan menciptakan lingkungan yang
sebagai suatu insentif yang membuat kawasan
membuat semua pihak merasa pasti dalam
ekonomi
mengambil keputusan (kebijakan).
istimewa.
khusus
menjadi
sesuatu
yang
Payung hukum yang jelas bagi pemberian fasilitas dan kemudahan fiskal maupun non
Referensi: kek.ekon.go.id, Kajian CSIS tentang
fiskal harus segera ditetapkan. Jangan sampai
Kawasan Ekonomi Khusus.
undang-undang KEK yang sudah ada yang menyiratkan berbagai kebijakan fiskal akan berbeda implementasinya dengan realisasi di lapangan atau malah kemudian tidak selaras dengan undang-undang perpajakan itu sendiri, termasuk berbagai peraturan daerah seperti retribusi daerah. Apalagi dari delapan KEK yang sudah ditetapkan, dua KEK yaitu Sei Mangkei dan Tanjung Lesung telah siap beroperasi. Belum rampungnya payung hukum terkait fasilitas dan kemudahan terutama fasilitas fiskal
bisa
jadi
dikarenakan
kehati-hatian
pemerintah agar regulasi yang digulirkan tidak menimbulkan
kerugian
bagi
negara.
Jika
fasilitas fiskal terutama dalam hal pembebasan pabean
maupun
keringanan
perpajakan
diberikan, dikhawatirkan akan ada potential loss penerimaan dari sektor pajak. Namun hal ini jangan diinterpretasikan sebagai suatu keengganan
dari
pemerintah
untuk
memberikan fasilitas ini sepenuhnya, karena kemungkinan
berkurangnya
penerimaan
negara dari sektor perpajakan dalam hal ini sifatnya jangka pendek. Dalam jangka panjang justru manfaat yang didapat akan lebih banyak dengan tingginya minat investor yang akan Foto: kek.ekon.go.id
16
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
INVESTASI
EASE OF DOING BUSINESS DI INDONESIA oleh Puji Gunawan Survei Ease of Doing Business (EODB) atau Indeks Kemudahan Berbisnis pada tahun 2015 masih menempatkan Indonesia pada peringkat 114. Meskipun telah terjadi peningkatan 3 peringkat dibandingkan tahun 2014, namun peringkat tersebut masih tergolong rendah, jauh di bawah negaranegara tetangga seperti Malaysia (peringkat 18), Filipina (peringkat 95), bahkan rata-rata kemudahan berusaha di kawasan Asia Timur dan Pasifik (peringkat 92).
Indeks Kemudahan Berbisnis adalah sebuah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia. Peringkat yang tinggi menunjukkan peraturan untuk berbisnis yang lebih baik (biasanya lebih sederhana), dan kuatnya perlindungan atas hak milik. Penelitian empiris yang didanai oleh Bank Dunia untuk membuktikan manfaat dari dibuatnya indeks ini, menunjukkan bahwa efek dari perbaikan berbagai peraturan terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar Indikator memulai usaha, perizinan terkait pendirian bangunan, serta pendaftaran properti merupakan indikator yang terkait langsung dengan daya saing kemudahan berusaha di daerah pemeringkatan kemudahan berusaha daerah, semakin memacu daerah untuk memperbaiki iklim investasinya. Bagaimanapun, semakin baik kemudahan berusaha di suatu daerah, semakin meningkat pula investasi di daerah tersebut yang pada akhirnya berimplikasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Doing Business mempelajari peraturan-peraturan usaha dari perspektif perusahaan perseroan terbatas kecil dan menengah di dalam negeri. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menganalisa hasil-hasil ekonomi dan mengidentifikasi reformasi-reformasi mana yang telah berhasil, di mana dan mengapa reformasi tersebut dapat berhasil. Bidang-bidang lain yang penting bagi usaha-seperti kedekatan suatu negara dengan pasar-pasar yang berukuran besar, mutu layanan prasarana (selain dari layanan-layanan yang berkaitan dengan perdagangan lintas batas), keamanan properti terhadap pencurian dan perampasan, transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, kondisi-kondisi makroekonomi atau kekuatan dari lembaga-lembaga dasar tidak dikaji secara langsung oleh EODB Terlepas masih rndahnya peringkat EODB Indonesia tahun 2015, Indonesia tercatat sebagai negara yang konsisten melakukan reformasi EODB sejak 2007, sehingga termasuk 24 negara teratas yang melakukan reformasi di 3 indikator atau lebih. BKPM telah melaporkan langsung upaya perbaikan tersebut kepada IFC-World Bank di Washington DC pada bulan Juni 2015. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan:
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
17
NO
7
INDIKATOR EODB
UPAYA PERBAIKAN 2015
PENERAPAN DI 2016
1
Starting a business (indikator memulai usaha)
10 prosedur, 52.5 hari
7 prosedur, 9.2 hari
2
Dealing with construction permit (indikator perizinan terkait mendirikan angunan)
17 prosedur, 202 hari
10 prosedur, 149 hari
3
Registering property (pendaftaran property)
5 prosedur, 25 hari
5 prosedur, 11 hari
4
Getting electricity Indikator penyambungan listrik
5 prosedur, 94 hari
4 prosedur 35 hari
5
Paying taxes and assurance (pembayaran pajak dan kepastiannya)
65 payments
43 payments
6
Enforcing contract penegakan kontrak
40 prosedur, 460 hari, dengan rata-rata biaya USD 118,1% biaya claim
3 prosedur, 56 hari, tanpa biaya
Resolving Insolvency (proses penyelesaian bankrupt)
23 bulan, dengan baya 2022% dari total nilai aset
11 bulan dengan baya 5,08% dari total nilai asset
(SUMBER : BKPM, 2015)
Upaya sitematis pebaikan peringkat EODB sudah merupakan komitmen Pemerintah Indonesia. Jika melihat perkembangan peringkatnya, maka masing masing indikatornya dapat digambarkan telah bergerak dinamis, yang secara umum bergerak kearah yang lebih baik, kecuali kriteria protecting minority investor yang sempat turun di tahun 2013.
(SUMBER : WWW.DOINGBUSINESS.ORG, 2015)
Upaya peningkatan peringkat EODB secara berkelanjutan tentunya merupakan pekerjaan bagi semua pihak. Kondisi ke depan, seperti dimulainya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2016, seharusnya dapat dijadikan sebagai „kondisi yang memaksa‟ kita untuk melakukan upaya lebih keras. MEA tidak hanya membawa konsekwensi lebih leluasanya pergerakan barang/jasa dan tenaga kerja untuk profesi tertentu di kawasan ASEAN, tetap juga menciptakan kompetisi daya saing dalam menarik investasi. Pemerintah Daerah juga memiliki peran strategis untuk perbaikan daya saing dan penciptaan iklim investasi. Ketersediaan tenaga kerja, daya beli masyarakat yang terjaga, kondisi infrastruktur, inflasi daerah yang terkendali, kondisi keamanan yang kondusif serta peraturan daerah yang „investor friendly’ adalah sebagian area yang dapat diupayakan oleh Kepala Daerah. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah membagi secara jelas kewenangan yang dilimpahkan.
18
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
EKONOMI DOMESTIK sekurang-kurangnya
Menata
Tenaga Asing
penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia yang tertuang dalam Permenaker No. 16 tahun 2015 tentang Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Permenaker yang ditandatangani 29 Juni tersebut, langsung berlaku saat itu juga. Munculnya peraturan baru ini sekaligus merevisi dan menggantikan peraturan sebelumnya yakni Permenakertrans No. 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing. Dalam rilis yang dikeluarkan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, aturan baru ini merupakan langkah untuk meningkatkan pengendalian tenaga kerja asing termasuk juga peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap tenaga kerja asing. Permenaker No. 16 tahun 2015 Dhakiri
ini, menurut
sangat
penting
keberadaannya. Mengingat regulasi yang ada sebelumnya, dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Termasuk di dalamnya adalah yang
ingin
dibangun
oleh
pemerintah saat ini. Terkait dengan substansi dari pengaturan yang termuat dalam permenaker yang baru dan menjadi pembeda dengan regulasi sebelumnya adalah
terkait
kewajiban
yang
dibebankan
kepada pemberi kerja TKA (Tenaga Kerja Asing). Permen baru, mewajibkan pemberi kerja wajib melakukan
penyerapan
lain
adalah
permohonan
Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan
tenaga
dilakukan
secara
IMTA
online
yang
termasuk
dilakukan
oleh
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi
Pemerintah memperbaharui regulasi tentang
investasi
Aturan
perpanjangan
oleh Susiyanti
iklim
untuk
penggunaan satu orang TKA.
dapat
Indonesia
Hanif
orang
Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang
di
Kemenaker
10
kerja
WNI
atau
Kabupaten/Kota
wajib
mendapatkan
rekomendasi dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota. Peraturan yang baru juga menyebutkan bahwa TKA yang sudah bekerja lebih dari enam bulan harus
memiliki
NPWP
dan
ikut
dalam
kepesertaan jaminan sosial nasional. Tenaga kerja asing juga disyaratkan memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia. Transfer teknologi dan keahlian juga menjadi hal yang
dibahas
dalam
peraturan
baru
ini.
Peraturan ini mewajibkan tenaga kerja asing untuk
melakukan
transfer
teknologi
dan
membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI (Tenaga Kerja Indonesia) pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Aturan baru juga mengatur tentang masa berlaku IMTA dimana masa berlaku IMTA untuk TKA yang menduduki jabatan sebagai anggota direksi,
anggota
pembina,
komisaris
anggota
pengurus
atau
anggota
dan
anggota
pengawas paling lama dua tahun dan dapat di perpanjang. Adapun penambahan pengaturan dalam regulasi ini bahwa IMTA dapat digunakan sebagai dasar pemberian Terbatas
penerbitan persetujuan visa,
dan (ITAS),
perpanjangan alih
status
Izin
Tinggal
Izin
Tinggal
Kunjungan (ITK) menjadi ITAS, alih status ITAS menjadi
ITAP
(Izin
Tinggal
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
Tetap)
dan
19
perpanjangan ITAP, serta IMTA untuk wilayah
pun melakukan hal yang sama, contohnya
Perairan
Singapura.
digunakan
sebagai
dasar
untuk
mengeluarkan izin berlayar dari instansi yang
Dalam sebuah makalah yang ditulis Yap Mui
bertanggung jawab di bidang Perhubungan.
Teng tentang sistem pengaturan tenaga kerja
Selain itu, dalam regulasi baru ini juga diatur
asing di Singapura, Yap menyajikan data terkait
terkait izin mempekerjakan TKA untuk pekerjaan
peningkatan jumlah tenaga kerja asing di negeri
bersifat
sementara,
mendesak,
kawasan
pekerjaan
darurat
dan
singa tersebut yang terus meningkat dari tahun
ekonomi
khusus
dan
ke tahun. Sepanjang 1999-2009, jumlah pekerja
kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan
asing
bebas,
wilayah
meningkat dari 30,1%
pemandu
menjadi 35,2%. Jumlah tenaga kerja asing di
nyanyi/karaoke, dan pemegang izin tinggal
Singapura bahkan tidak berhenti di angka
tetap. Berdasarkan regulasi baru ini, pembayaran
tersebut di atas. Dari laporan sejumlah media
Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja
asing, tahun 2013 jumlah tenaga kerja asing di
Asing
US$100 per
Singapura jumlahnya mencapai 42,9 persen.
jabatan/bulan yang dibayarkan dimuka dan
Oleh karena itu, Singapura terus berupaya untuk
harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam
membatasi pekerja asing dengan serangkaian
rupiah.
kebijakan
Meski demikian, permenaker yang baru ini justru
dalam mempekerjakan tenaga asing.
memuat
(DKP-TKA)
perairan,
di Singapura
sebesar
beberapa
termasuk
merevisi
aturan-aturan
kelemahan
seperti
Secara umum, Singapura memberikan syarat
penggunaan
bahasa
yang berbeda pada dua jenis pekerja asing,
Indonesia bagi tenaga kerja asing. Syarat ini
tenaga terampil/profesional/pengusaha/investor
dinilai banyak kalangan
justru melonggarkan
dan tenaga kerja kurang terampil, di negara
pekerja asing yang masuk ke Indonesia. Namun,
tersebut. Aturan ketat diberlakukan untuk kedua
Menaker Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah
jenis tenaga kerja asing tersebut.
memiliki
Belakangan,
penghapusan
syarat
pertimbangan
tersendiri
dalam
Singapura
juga
melakukan
penghapusan syarat bahasa Indonesia bagi
pembatasan dengan mengurangi jumlah atau
tenaga kerja asing ini. Kebijakan tersebut
kuota tenaga asing yang masuk ke Singapura di
menurutnya bertujuan untuk melancarkan arus
kedua
investasi asing ke Indonesia sehingga mampu
memberlakukan
menumbuhkan lapangan kerja di tanah air.
perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing
Dengan syarat-syarat yang lebih detail dan
serta
pasal-pasal yang lebih rinci dalam peraturan
mempekerjakan
yang baru, maka peraturan baru ini menjadi
memasang iklan di biro pencari kerja dan
sistem kendali yang kuat dalam pengaturan
ditujukan kepada warga Singapura.
tenaga kerja asing di Indonesia.
Sementara itu, dalam skala internasional, aturan
Alasan kuat pemerintah dalam memperbaharui
tentang pengaturan pekerja asing dimuat dalam
aturan tenaga kerja asing salah satunya karena
sejumlah konvensi di bawah badan dunia yang
aturan lama yang dinilai sudah tidak sesuai lagi
membawahi
dengan
perkembangan
jaman.
jenis
pekerja
asing
pajak
mewajibkan
Serta
besar
pada
lebih
perusahaan
tenaga
tenaga
tersebut.
kerja
kerja.
yang asing
Namun
untuk
pada
Indonesia
prinsipnya, aturan-aturan bagi tenaga kerja
memang bukan satu-satunya yang menghadapi
asing harus memperhatikan bahwa hak untuk
persoalan tenaga asing. Sejumlah negara lain
bekerja adalah hak dasar serta menjadi kunci untuk melaksanakan hak-hak lainnya.
20
akan
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
KEGIATAN MENKO
SYMPOSIUM NASIONAL CYBERSECURITY LANGKAH AWAL PERTAHANAN CYBER INDONESIA oleh Melanthon Tumpal danTumpak Ferdinand
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,Sofyan Djalil menghadiri acara Symposium Nasional Cybersecurity di Hotel Borobudur. Pada kesempatan kali ini acara yang mengusung tema Simposium Nasional Cybersecurity “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia melalui Sistem Cybersecurity Nasional yang Komprehensif dan Holistik” dibuka langsung oleh Menko Perekonomian, Sofyan Djalil dan Menko Polhulkam, Tedjo Edhi Purdijatno. Acara tersebut diselenggarakan dengan didasari oleh banyaknya penggunaan teknologi di Indonesia baik untuk bersosialisasi atau pun kegiatan ekonomi. Acara ini bertujuan untuk mencetuskan pandangan dan masukan yang komprehensif, serta konstruktif terhadap upaya membangun system cyber security nasional yang tangguh. Serangan cyber itu sangat masif, bisa perorangan atau bisa oleh negara. Kemampuan cyber Indonesia nanti menunjukkan ketahanan terhadap serangan cyber dari luar. Sekarang ini masing-masing instansi seperti bank, badan pe
rtahanan, dan perhubungan sudah ada pertahanan masing-masing
terhadap cyber tetapi belum ada yang mengkoordinir secara nasional satuan komando untuk menjaga ketahanan dari serangan cyber. Berbagai macam analisa yang mencoba mengkaji mengapa Indonesia berada di posisi tertinggi terhadap risiko terserang kejahatan cyber. Analisa tersebut mulai dari semakin banyaknya hacker di Indonesia, baik itu asli Indonesia maupun luar Indonesia yang dengan sengaja melakukan praktiknya di Indonesia. Selanjutnya analisa yang mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang tegas dalam mengadili kasus kejahatan cyber. Laporan berskala internasional mengenai serangan cyber kerap kali menempatkan Indonesia dalam posisi puncak, bahkan sampai mengalahkan negara-negara yang memiliki teknologi internet canggih seperti halnya Amerika Serikat, Tiongkok, hingga Korea Selatan. Berdasarkan data dari International Telecommunication Union (ITU) dan ABI Research, Indonesia berada di peringkat ke 13 dalam daftar indeks keamanan cyber global. Daftar yang dirilis tersebut meliputi 193 negara di dunia. Bahkan, 50 ribu serangan cyber diklaim menyerang Indonesia. Persoalan ini menjadi bukti jika Indonesia masih lemah terhadap ancaman dunia cyber dan Indonesia belum berdaulat di dunia cyber. Sehingga 'penjajahan' jenis baru yaitu di dunia cyber masih kerap terjadi dan sangat merugikan Indonesia, di segala bidang terutama politik dan ekonomi. Pemerintah menyadari pentingya pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN), karena pada saat ini teknologi informasi dan komunikasi telah merambah ke berbagai sektor di masyarakat. Sehingga keamanan di dunia maya menjadi prioritas dalam keamanan nasional, rencana pemerintah akan membentuk Badan Cyber Nasional (BCN) diharapkan mampu menjadi wadah yang bisa mengkoordinasi seluruh ancaman di dunia cyber di Indonesia dan diharapkan
tidak ada lagi permasalahan tentang
penyadapan presiden. Nantinya, Badan Cyber akan bekerja sama dengan BIN dan lembaga lainnya dalam suatu koordinasi. Dengan demikian, Badan Cyber Nasional (BCN) diharapkan mampu menjadi wadah yang bisa mengkoordinasi seluruh ancaman di dunia cyber hasilnya tentu berdampak bagi ekonomi bangsa.
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
21
ENERGI
Infrastruktur Migas Di Kawasan timur indonesia
oleh Susiyanti
foto: www.migasreview.com
Janji
Pemerintahan
memperhatikan
22
Jokowi-JK
pembangunan
untuk di
lebih
Pelabuhan Garongkong yang khusus melayani
Wilayah
kedatangan muatan non-makanan dan cairan,
Indonesia Bagian Timur, bisa dikatakan tidak
seperti semen, batu bara, clinker, dan lain-lain.
main-main.
Selain
Betapa
tidak,
sejumlah
proyek
pelabuhan,
pembangunan
Jalan
Tol
infrastruktur pendukung kehidupan ekonomi
Manado-Bitung di Sulawesi Utara yang nilai
dan sosial masyarakat di wilayah ini mulai
anggarannya mencapai USD 353 juta juga
diwujudkan. Salah satunya adalah pembangunan
diwujudkan Pemerintah. Tujuan pembangunan
Pelabuhan Garongkong, Sulawesi Selatan, yang
ini adalah untuk menjadikan Manado dan Bitung
anggarannya
juta.
menjadi
kawasan
Alasannya sangat logis, karena berdasarkan data
disebut
Bimindo
yang ada, dalam lima tahun terakhir, terjadi
Kawasan
peningkatan jumlah kargo dan penumpang yang
gerbang perdagangan sekaligus “urat nadi”
cukup signifikan di Pelabuhan Makassar yang
perekonomian Indonesia di Bagian Utara, yang
berkisar
akan
10%
mencapai
USD
pertahunnya.
42,45
Selanjutnya,
ini
kota
metropolitan
yang
(Bitung-Minahasa-Manado).
diproyeksikan
menghubungkan
menjadi
Indonesia
pintu
langsung
kepadatan arus barang dan bongkar muat di
dengan kawasan Asia Tenggara. Selain itu, jalan
pelabuhan ini, terutama peti kemas, harus
tol ini diharapkan bisa mengurangi kepadatan
segera ditanggulangi dengan pembangunan
lalu lintas Manado-Bitung.
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
Masih di Wilayah Bagian Timur sebelah Utara
Jika
melihat
APBN
Indonesia, Pemerintah juga bermimpi untuk
memberikan porsi belanja yan lebih besar
mengembangkan Bitung International Hub Port,
khususnya bagi Kementerian Pekerjaan Umum
Sulawesi Utara, senilai USD 500 juta. Sementara
dan Kementerian Energi dan Sumber Daya
di bagian Selatan Sulawesi, Pelabuhan Makassar
Mineral. Untuk Kementerian PU, pagu anggaran
akan dikembangkan menjadi Makassar New
yang
Port, yang nilai investasinya mencapai USD
adalah sebesar Rp118,546 triliun. Sementara
421,55 juta. Tujuannya, pelabuhan baru ini
untuk Kementerian ESDM, pagu yang disiapkan
nantinya bisa mengakomodasi kebutuhan lalu
adalah sebesar Rp15,070 triliun.
lintas bongkar muat peti kemas, setidaknya pada
Besaran pagu anggaran tersebut sesuai dengan
tahun 2032 mendatang.
kebutuhan masyarakat kawasan Indonesia Timur.
disiapkan
2015,
berdasarkan
Pemerintah
APBN-P
2015
Selain itu juga sejalan dengan arah kebijakan Pelabuhan Baubau di Sulawesi Tenggara, segera
dan
strategi
percepatan
pengembangan
dibangun dengan anggaran USD 20,39 juta.
kawasan Indonesia Timur yang disiapkan oleh
Lokasi yang sangat strategis, yakni berada di
Kementerian
tengah-tengah jalur barat Indonesia (Jakarta-
Nasional.
Perencanaan
Pembangunan
Surabaya) dan tengah (Makassar), Pelabuhan Baubau juga akan menjadi “jembatan” menuju
Gambaran umum tentang kondisi Kawasan
Kawasan Indonesia Bagian Timur seperti Maluku,
Timur Indonesia direkam oleh Amril Taufik Gobel
Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi
dalam tulisannya yang dimuat pada Kompasiana.
Utara. Diharapkan, eksistensi Pelabuhan Baubau
Pada acara Simposium Nasional Migas Indonesia
mampu memperlancar pendistribusian potensi
di Makassar, tanggal 25-26 Februari 2015
sumber daya alam dan pertambangan yang
bertempat di Ballroom Phinisi Hotel Clarion,
terdapat di Wilayah Sulawesi dan sekitarnya.
yang
Data lain yang ada di Sulawesi adalah volume
Indonesia
lalu lintas di Bandara Mutiara Sulawesi Tengah
sejumlah
yang meningkat sekitar 62% dalam delapan
prospek pengembangan industri hulu migas di
tahun terakhir. Meskipun sempat mengalami
kawasan Timur Indonesia yang disampaikan
perlambatan pada tahun 2009. Hingga saat ini,
beberapa narasumber. Salah satu yang cukup
peningkatan volume lalu lintasnya penumpang
menarik
meningkat sekitar 31,7% dan lalu lintas kargo
Simanjuntak, Ditjen Migas Kementerian ESDM.
dilaksanakan chapter catatan
adalah
oleh
Komunitas
Sulawesi penting
uraian
dari
Migas
Selatan, terkait
ada
dengan
Patuan
Alfon
meningkat sekitar 29,1%. Pada tahun 2015 diperkirakan ada 1 juta penumpang pesawat
Menurut
yang menggunakan Bandara Mutiara. Untuk itu,
Kementrian ESDM, kecenderungan proyek migas
Pemerintah menyiapkan anggaran mencapai
Indonesia mulai bergeser ke timur Indonesia dan
USD
umumnya didominasi dengan explorasi gas.
103,3
juta
untuk
perluasan
Bandara
Alfon
Simanjutak
Ditjen
Migas
Mutiara.
Beberapa proyek pengembangan minyak dan
Proyek-proyek tersebut tercantum dalam PPP
gas bumi yang telah dan akan dilaksanakan di
Book 2015. Dimana pelaksanaannya merupakan
Kawasan
kerja sama antara Pemerintah bersama dengan
Pengembangan Gas Masela, Donggi-Senoro,
pihak swasta, baik dari dalam maupun luar
Tangguh Train 3 Papua, dan Gas Kota (City Gas)
negeri sebagai investor.
di Kabupaten Wajo. Potensi ini akan menjadi
Timur
Indonesia
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
antara
lain
23
"primadona" penghasil devisa dan pemasukan
tersebut,
bagi negara di masa depan.
reklamasi laut yang berbentuk pulau. Nantinya
Kawasan Papua memiliki cadangan sebesar
seluruh industri yang terkait dengan energi,
23,46 triliun kaki kubik (TCF) dan di kawasan
seperti gas, minyak, kilang, maupun pembangkit
pulau Sulawesi sebelah timur memiliki cadangan
listrik akan masuk di kawasan tersebut.
gas sebanyak 2,56 TCF. Sementara itu, cadangan
Rencananya kawasan tersebut akan dibangun di
minyak di Indonesia di pulau Papua 61,7 juta
daerah muara Sungai Tallo Kecamatan Tallo.
barel dan pulau Sulawesi mencapai 50,17 juta
Untuk pembangunan wilayah khusus energi
barel.
seperti pembangkit listrik dan kilang dibutuhkan
Awang.H.Satyana, staf khusus Kepala SKK Migas
lahan sekitar 400 hektar. Sementara untuk
menyebutkan bahwa salah satu tantangan yang
pelabuhannya membutuhkan lahan sekitar 500
akan
hektar.
dihadapi
dalam
eksplorasi
migas
di
direncanakan
Indonesia Timur berada di laut, dan tentu
Integrated Industrial park Sulawesi Selatan yang
dengan tingkat kesulitan tinggi dibandingkan
dikelola oleh Aintza Group. "Pada kawasan
eksplorasi di darat.
seluas 5000 hektar yang berlokasi di perbatasan
Hal tersebut tentunya akan berbanding lurus
kabupaten Jeneponto dan Takalar ini akan
dengan besaran biaya. Yang mana akan semakin
dibangun Kilang Minyak, Pembangkit Listrik,
mahal seiring penggunaan teknologi tinggi yang
Smelter, Food Processing, dan water front City
menyertainya
yang terintegrasi (Darman Saul dari Aintza
serta
pelabuhan
dan
resiko
finansial
Terlebih
transportasi
yang
infrastruktur relatif
pada
merupakan
karena kurang lebih 80% potensi migas di
timbul.
itu,
kawasan
Tidak
mungkin
hanya
satu
Kawasan Timur Indonesia adalah faktor geologis
tahun
pembangunan
ini
pula
Jeneponto
Energy).
belum
memadai untuk menjangkau wilayah kerja migas
Peran Rantai Pasokan (Supply Chain)
yang umumnya berada di daerah terpencil.
Posisi Rantai Supplai memegang peranan yang
Sementara itu dari sisi tantangan sosial dan
sangat penting untuk menjamin kelancaran
politik, otonomi daerah akan semakin dominan
operasional industri hulu migas di kawasan
peranannya untuk mendukung proyek-proyek
Timur Indonesia. Harus diakui, infrastruktur di
migas
termasuk
kawasan ini masih relatif minim dibanding
mengantisipasi isu-isu keamanan yang kerap
kawasan Barat Indonesia. Untuk itu, inisiatif
muncul khususnya yang berhubungan dengan
untuk menjadikan Makassar sebagai "hub"
proses pembebasan lahan.
(poros) utama dalam strategi rantai supplai
di
Walikota
Indonesia
Makassar,
Timur
Ramdhan
pengembangan industri hulu migas di Indonesia
Makasar
Timur layak didukung mengingat posisi penting
berencana untuk membangun kawasan energi
daerah ini yang secara geografis berada di posisi
terintegrasi
strategis juga telah memiliki sarana pendukung
Pomanto
Mohammad
menyebutkan di
bahwa
daerahnya.
Pembangunan
Makasar Energy Center (MEC) ini rencananya
yang relatif memadai.
akan mulai dibangun tahun 2015.
Pembangunan
Kawasan
Makassar
New
Port
(MNP)
energi ini akan terintegrasi dengan industri-
misalnya menjadi salah satu momentum terbaik
industri lain. Lokasinya juga berdekatan dengan
dalam mendukung hal ini. MNP tidak hanya
pelabuhan
mendukung
sebagai
infrastruktur
yang
bisa
mendukung kawasan tersebut. Pada proyek
24
salah
gagasan
Tol
Laut
Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yaitu dengan
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
membangun lima pelabuhan besar peti kemas di
supplainya secara holistik agar menghasilkan
Kuala Tanjung-Sumatera Utara, Tanjung Priok-
penghematan
Jakarta, Teluk Lamong- Surabaya, Makassar dan
biaya inventory, peningkatan pemberdayaan
Sorong, tetapi juga kawasan MNP yang akan
kapasitas nasional serta efisiensi tata kelola SCM
menampung peti kemas seluas 16 hektar, dan
dan tentunya akan mengarah kepada upaya
mampu
mendukung pencapaian target produksi migas
memfasilitasi
500.000
peti
pertahun serta dijadwalkan beroperasi
kemas pada
yang
signifikan.
Pengurangan
nasional.
tahun 2018. Pembangunan ini akan menjadi tulang punggung pengembangan industri hulu
Tentunya hal ini tidak mudah. Upaya mereduksi
migas kawasan Indonesia Timur.
biaya logistik yang kian membengkak dan
Peningkatan efisiensi di sektor transportasi laut
kerapkali
ini tentunya dibarengi dengan pembangunan
penanganan rantai supplai industri hulu migas di
fisik fasilitas pelabuhan (baik pengirim maupun
kawasan
penerima)
dengan cara “kerja cerdas” guna menghasilkan
seperti
dermaga,
lapangan
menjadi timur
kendala
Indonesia,
serius perlu
dalam
dilakukan
penumpukan, jalan akses, serta penyediaan alat
keunggulan yang bernilai tambah.
bongkar muat untuk mendukung operasional
Kebijakan regulasi fiskal melalui insentif pajak
eksplorasi dan produksi hulu migas. Arus supplai
dan bunga, penerapan teknologi informasi dan
barang melalui laut yang banyak mendominasi
komunikasi (misalnya lewat cargo e-tracking
sistem distribusi dan transportasi di kawasan
system), peremajaan dan peningkatan kualitas
timur Indonesia bisa lebih lancar dan terjamin,
armada, sinergi dan koordinasi lintas kebijakan
bahkan menjangkau daerah terpencil.
termasuk mekanisme perizinan “satu pintu”
Dalam konteks pembangunan industri hulu
sampai peningkatan kompensasi/ remunerasi
migas nasional di kawasan timur Indonesia,
insan Rantai Supplai merupakan beberapa cara
elemen insan rantai supplai yang menjalankan
yang bisa diterapkan dan semuanya bisa dimulai
mekanisme tersebut memegang peran yang
atau dipelopori oleh jajaran insan rantai supply
sangat penting. Mengingat sekitar dua pertiga anggaran dibelanjakan melalui fungsi SCM (Supply Chain Management) maka insan Rantai Supplai
harus harus
mengubah paradigma
proses bisnis dari sekedar “tukang antar barang” dan menjalankan fungsi administratif belaka, menjadi center of competitive advantage dan center of excellence. Industri hulu migas kawasan Timur Indonesia yang padat modal, padat teknologi dan padat resiko harus dikaji lebih dalam mekanisme rantai
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 6 EDISI JUNI 2015
25
Untuk informasi lebih lanjut hubungi: REDAKSI TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Sjafruddin Prawiranegara (d.h. Gd. PAIK II) Lantai 4 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta, 10710 Telp. 021-3521843, Fax. 021-3521836 Email:
[email protected]
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan dapat diunduh pada website www.ekon.go.id