Tinjauan Ekonomi. Keuangan Daerah

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tinjauan Ekonomi &

Keuangan Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat

Peta Nusa Tenggara Barat

2

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA BARAT

Daftar Isi Peta Nusa Tenggara Barat........................................................... 2 Daftar Isi...................................................................................... 3 Kata Pengantar............................................................................ 4 Selayang Pandang...................................................................... 5 Geografis dan Demografis.......................................................... 6 Kondisi Pelayanan Publik............................................................ 8 Kondisi Perekonomian............................................................... 16 Kesejahteraan Masyarakat........................................................ 22 Gambaran Umum Keuangan Daerah ....................................... 27 Kondisi Keuangan Daerah......................................................... 40 Ucapan Terima Kasih................................................................. 46 Sumber Data............................................................................. 47

Daft a r Isi

3

Kata Pengantar Kondisi geografis, budaya, tipologi ekonomi yang sangat bervariasi antar-daerah menuntut adanya strategi kebijakan yang berbedabeda pula agar mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah. Selaras dengan hal tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah pula membuka kesempatan bagi daerah untuk mengarahkan kebijakan publiknya menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah yang dimilikinya. Inovasi, kreatifitas, sensitifitas dan kejelian pemerintah daerah dalam meramu kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sudah banyak kemajuan dan peningkatan yang terjadi, baik dari sisi pelayanan publik, kondisi keuangan, maupun imbasnya pada perekonomian daerah. Untuk itulah, informasi dan gambaran mengenai kondisi pelayanan publik, kondisi keuangan daerah maupun profil perekonomian daerah menjadi penting untuk ditinjau lebih jauh dari berbagai sudut pandang. Buku Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran menyeluruh bagi para stakeholder mengenai profil keuangan daerah serta perekonomian daerah di Prov. Nusa Tenggara Barat. Kami berharap bahwa buku ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi yang informatif, komprehensif namun juga ringkas, dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dr. Marwanto Harjowiryono.

4


Selayang Pandang Beberapa tempat wisata alamnya mampu menjadi saingan provinsi lain, seperti Pantai Senggigi di sebelah barat Pulau Lombok, Pantai Kuta (pantai selatan Pulau Lombok), serta Gili (Pulau) Terawangan yang memiliki pasir putih yang sangat indah. Banyak hotel dan fasilitas akomodasi lain yang dibangun di tempat wisata tersebut yang memiliki standar internasional. Provinsi NTB juga memiliki destinasi wisata budaya yang cukup terkenal seperti Pura tertua di NTB, desa wisata, serta berbagai tempat lainnya. Berdirinya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki sejarah panjang. Pada Tahun 1958, Provinsi NTB mulai terbentuk berdasarkan UU 64/1958 tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB, dan NTT dengan AR. Moh. Ruslan Djakaningrat sebagai gubernur pertamanya. Berbagai program pembangunan dikembangkan di provinsi ini di berbagai sektor.

Selain pertanian, sektor pariwisata menjadi salah satu andalan

perekonomiannya. Dengan kondisi alam dan budaya yang memiliki banyak

Selain itu, terdapat tradisi turun temurun secara tahunan yang dikembangkan menjadi atraksi wisata, yaitu Tradisi Bau Nyale.

kini Tradisi

Bau Nyale dilaksanakan oleh Suku Sasak di Kabupaten Lombok Tengah ini berupa pesta menangkap cacing laut (nyale). Tradisi ini berawal dari legenda Puteri Mandalika yang rela berkorbanagar tercipta perdamaian di Kerajaan Tanjung Beru dengan cara menceburkan diri ke laut.

Tak lama

setelah itu, munculah ‘Nyale’ (cacing laut) yang berkilau indah menggantikan sang puteriu yang hilang. Sejak saat itu, setiap tahun diadakan pesta nyale yang dirayakan di Pantai Kuta Lombok Tengah.

kemiripan dengan Provinsi Bali, Provinsi NTB memiliki tempat destinasi kunjungan wisata yang sangat potensial baik wisata alam maupun budaya.

Se l ayang Pa nda ng

5

Geografis dan Demografis Luas Daerah Nusa Tenggara Barat 2010

No

Daerah

Luas daerah Persentase (km) (%)

No

Nama Daerah

1

Kab. Lombok Barat

1.053,92

5,23

1

Kab. Lombok Barat

2

Kab. Lombok Tengah

1.208,40

6,00

2

Kab. Lombok Tengah

3

Kab. Lombok Timur

1.605,55

7,97

3

Kab. Lombok Timur

4

Kab. Sumbawa

6.643,98

32,97

4

Kab. Sumbawa

5

Kab. Dompu

2.324,60

11,53

5

Kab. Dompu

Ibu Kota

Jumlah Jumlah Kecamatan Kelurahan

Gerung

10

123

Praya

12

139

Selong

20

215

Sumbawa Besar

24

166

Dompu

8

79

6

Kab. Bima

4.389,40

21,78

6

Kab. Bima

Raba

18

178

7

Kab. Sumbawa Barat

1.849,02

9,17

7

Kab. Sumbawa Barat

Taliwang

8

64

8

Kota Mataram

Mataram

5

33

9

Kota Bima

Raba

6

50

Tanjung

5

38

116

1.085

10 Kab. Lombok Utara Prov. NTB

6

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

61,30

0,30

8

Kota Mataram

207,50

1,03

9

Kota Bima

809,53

4,02

10 Kab. Lombok Utara

20.153,20

100,00


Prov. NTB

Provinsi NTB terdiri atas 2 (dua) pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau kecil lainnya yang totalnya mencapai 280 pulau. Dari sejumlah itu, 32 pulau yang sudah dihuni. Luas NTB mencapai 20.153,15 km2 dan terletak antara 1150 46' - 1190 5' Bujur Timur dan 80 10' - 905' Lintang Selatan. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores di sebelah utara, Samudera Indonesia di sebelah selatan, Selat Lombok (Provinsi Bali) di sebelah barat, serta Selat Sape (Provinsi NTT. Pulau Sumbawa merupakan pulau terbesar dengan luas 15.414,5 km2 atau 2/3 dari luas Provinsi NTB dan Pulau Lombok sisanya. Ibu kota provinsi terletak di kota Mataram, Pulau Lombok. Daerah tertinggi di NTB adalah Selong yang terletak 166 meter di atas permukaan laut sementara Taliwang terendah dengan 11meter dpl. Terdapat tujuh gunung di Pulau Lombok dan sembilan gunung di Pulau Sumbawa. Dari gunung-gunung tersebut, Gunung Rinjani merupakan gunung yang tertinggi di Pulau Lombok dengan ketinggian 3.726 mdpl, sedangkan Gunung Tambora merupakan yang tertinggi di Pulau Sumbawa dengan ketinggian 2.851 mdpl. Provinsi NTB terdiri dari 10 kabupaten / kota, 116 kecamatan, serta 1.085 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa merupakan wilayah yang terluas dengan luas 6.643,98 km2, sedangkan Kota

Mataram merupakan yang paling kecil dengan luas 61,3 km2. Kabupaten Sumbawa juga memiliki kecamatan terbanyak, yaitu 24 kecamatan, sedangkan Kota Mataram dan Kab. Lombok Utara memiliki jumlah kecamatan paling sedikit, yaitu sebanyak 5. Temperatur maksimum selama tahun 2010 berkisar antara 31,10 C - 330 C, dan temperatur minimum berkisar antara 22,80 C - 24,70. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan Maret, sedangkan yang terendah pada bulan Juli. Sementara itu, rata-rata kelembaban udara antara 79 - 85 persen dengan rata-rata kecepatan angin mencapai kisaran 6 - 7 knots dan kecepatan angin maksimum 20 knots. Curah hujan selama tahun 2010 termasuk tinggi dengan jumlah hari terendah pada bulan Juli sebanyak 12 hari dan yang tertinggi ppada bulan desember dengan jumlah hari hujan mencapai 25 hari. Berdasarkan survei ekonomi nasional, pada tahun 2010, Provinsi NTB memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.500.212 yang terdiri dari 2.183.646 laki-laki dan 2.316.566 perempuan. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kab. Lombok Timur dengan 1.105.582 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di wilayah Kab. Sumbawa Barat dengan jumlah 114.951 jiwa.

G e o gr afi s d an De m ogra fis

7

Kondisi Pelayanan Publik 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Infrastruktur

8

4.

Perusahaan Air Minum

5.

Sumber Daya Listrik


No.

Kab/Kota

Sekolah

1

Kab. Lombok Barat

2

Kab. Lombok Tengah

579

3

Kab. Lombok Timur

663

4

Kab. Sumbawa

344

5

Kab. Dompu

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid

6

Kab. Bima

Sekolah Dasar (SD) se-Prov.

7

Kab. Sumbawa Barat

NTB Tahun 2010/2011

Murid

Guru

Rasio Murid Rasio Murid / Guru / Sekolah

2.655

25,75

97.148

4.130

23,52

167,79

131.725

5.443

24,20

198,68

50.361

2.541

19,82

146,40

210

34.620

1.508

22,96

164,86

403

63.018

3.024

20,84

156,37

89

13.970

735

19,01

156,97

328

68.372

208,45

8

Kota Mataram

133

25.481

868

29,36

191,59

9

Kota Bima

143

40.740

1.575

25,87

284,90

71

15.758

1.091

14,44

221,94

2.963

541.193

23.570

22,96

182,65

10 Kab. Lombok Utara Provinsi NTB Pada tahun ajaran 2010/2011, Provinsi NTB memiliki 2.963 sekolah, 541.193 murid, serta 23.570 guru. Kab. Lombok Timur memiliki sekolah, murid, serta guru yang terbanyak, yaitu masing-masing sebanyak 663 sekolah, 131.725 orang murid, serta 5.443 orang guru, sedangkan yang paling sedikit adalah Kab. Sumbawa Barat dengan masing-masing sebanyak 89 sekolah, 13.970 orang murid, 735 orang guru. Rasio murid/guru tingkat SD merupakan salah satu alat ukur kualitas pembelajaran yang diterima murid tingkat SD. Rasio murid/guru tingkat SD di provinsi NTB sebesar 22,96 yang artinya adalah seorang guru

mengampu sebanyak 22,96 murid. Rasio murid/guru tertinggi berada Kota Mataram sebanyak 29,36, dan yang terendah berada di Kab. Lombok Utara dengan rasio 14,44. Semakin besar rasio menunjukkan semakin besar jumlah murid yang diampu dan semakin tinggi beban seorang guru. Sementara itu rasio murid/sekolah tingkat SD menunjukkan jumlah murid SD yang ditampung oleh sebuah sekolah. Rasio murid/sekolah untuk SD di Prov. NTB adalah 182,65 atau rata-rata 30,44 per kelas angkatan. Rasio tertinggi ada di Kota Bima dengan 284,90 sedangkan yang terendah ada di Kab. Sumbawa sebesar 146,4.

Pe l ayanan P ublik

9

No.

Kab/Kota

Sekolah

Guru

Murid

Rasio Murid Rasio Murid / Guru / Sekolah

1

Kab. Lombok Barat

34

633

17.934

28,33

527,47

2

Kab. Lombok Tengah

59

687

22.855

33,27

387,37

3

Kab. Lombok Timur

65

962

29.241

30,40

449,86

4

Kab. Sumbawa

57

648

18.575

28,67

325,88

Jumlah Sekolah, Guru dan

5

Kab. Dompu

30

411

12.370

30,10

412,33

Murid Sekolah Lanjutan Tingkat

6

Kab. Bima

61

744

22.375

30,07

366,80

Pertama (SLTP) se-Prov. NTB

7 Kab. Sumbawa Barat

25

198

5.703

28,80

228,12

Tahun 2010/2011

8 Kota Mataram

16

246

6.671

27,12

416,94

9 Kota Bima

23

522

16.630

31,86

723,04


14

193

5.860

30,36

418,57

384

5.244

158.214

30,17

412,02

Provinsi NTB

Jumlah sekolah, guru dan murid SLTP di Prov. NTB pada TA 2010/2011

Rasio murid/guru Provinsi NTB sebanyak 30,17 dengan rasio tertinggi

adalah masing-masing sebesar 384 sekolah, 5.244 orang guru, serta

disumbangkan Kab. Lombok Tengah 33.27 dan rasio terendah adalah

158.214 orang murid. Dari jumlah tersebut, yang paling besar berada

Kota Mataram dengan 27,12.

di wilayah Kab. Lombok Timur dengan masing-masing sebanyak 65

provinsi tersebut adalah 412,02 atau rata-rata sebanyak 137,34 untuk tiap

sekolah, 962 orang guru, serta 29.241 orang murid, sedangkan yang

tingkatan kelas. Rasio tertinggi berada di Kota Bima, yaitu sebesar 723,04

paling sedikit ada di Kab. Lombok Utara yang masing-masing berjumlah

atau rata-rata 241,01 per tingkatan kelas, sedangkan yang terendah ada

14 sekolah, 193 orang guru dan 5.860 sekolah.

di Kab. Sumbawa Barat dengan rasio 228,12 atau rata-rata 76,04 per tingkatan kelas.

10


Sementara itu, rasio murid/sekolah

No

Daerah

Angka Melek huruf (%) 2009

Angka Melek Huruf (AMH)

2010

1

Kab. Lombok Barat

76,41

76,42

2

Kab. Lombok Tengah

71,20

71,48

3

Kab. Lombok Timur

79,92

80,02

pendidikan

4

Kab. Sumbawa

89,75

89,78

yang menunjukkan jumlah penduduk melek

5

Kab. Dompu

82,82

83,69

6

Kab. Bima

85,83

85,87

80,18% pada tahun 2009 menjadi 81,05%

7

Kab. Sumbawa Barat

90,72

90,75

pada tahun 2010. Peningkatan juga dialami

8

Kab. Lombok Utara

71,01

71,27

9

Kota Mataram

91,81

91,82

10

Kota Bima

92,84

93,74

80,18

81,05

se-Prov. NTB Tahun 2009-2010

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu

indikator

keberhasilan

huruf dari 100 orang penduduk.

AMH di

Provinsi NTB mengalami peningkatan dari

semua wilayah di provinsi tersebut. Kab. Lombok Utara memiliki AMH paling rendah, yaitu sebanyak 71,01% pada tahun 2009 dan 71,27% pada tahun 2010, sedangkan Kota Bima memiliki AMH tertinggi, yaitu 92,84%

Prov. NTB

pada tahun 2009 dan 93,74% pada tahun 2010.

Pe l ayanan P ublik

11

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD menurut Kab. /Kota, Tahun 2009/2010

No.

Kabupaten / Kota

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP menurut Kab. /Kota, Tahun 2009/2010

No.

Kabupaten / Kota

Angka Partisipasi Kasar (APK) 95,88

Angka Partisipasi Murni (APM)

1

Kab. Bima

119,39

97,39

1

Kab. Bima

71,15

2

Kab. Dompu

119,58

97,54

2

Kab. Dompu

3

Kab. Lombok Barat

118,70

95,57

3

Kab. Lombok Barat

4

Kab. Lombok Tengah

111,77

91,17

4

Kab. Lombok Tengah

125,95

97,00

5

Kab. Lombok Timur

114,68

93,55

5

Kab. Lombok Timur

90,61

69,61

6

Kab. Lombok Utara

95,87

78,20

6

Kab. Lombok Utara

89,62

68,01

102,42

75,86

95,83

72,75

7

Kab. Sumbawa

95,74

78,10

7

Kab. Sumbawa

96,42

70,87

8

Kab. Sumbawa Barat

96,88

79,03

8

Kab. Sumbawa Barat

82,37

59,71

9

Kota Bima

114,86

96,45

9

Kota Bima

115,81

88,92

10 Kota Mataram

115,84

96,55

10 Kota Mataram

116,14

87,41

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu indikator keberhasilan pelayanan bidang pendidikan. Di tingkat SD, APK tertinggi terdapat pada Kab. Dompu dengan angka 119,58, sedangkan yang terendah adalah Kab. Sumbawa dengan 95,74. Sementara itu, Kab. Dompu juga memiliki APM tertinggi dengan angka sebesar 97,54, sedangkan yang terendah juga Kab. Sumbawa dengan angka sebesar 78,10. Untuk tingkat SMP, Kab. Lombok Tengah memiliki APK dan APM tertinggi sebesar masing-masing 125,95 dan 97,00. Sementara itu, Kab. sumbawa Barat memiliki APK dan APM terendah yaitu masing-masing sebesar 115,81 dan 59,71.

12


Jumlah Sarana Kesehatan se-Prov. NTB Tahun 2010 Jumlah sarana kesehatan yang ada di wilayah Provinsi NTB antara lain adalah 14 rumah sakit, 150 puskesmas, serta 527 puskesmas pembantu. Dari 10 kab/kota yang ada di provinsi tersebut, Kab. Sumbawa Barat dan Kab. Lombok Utara merupakan wilayah belum ada rumah sakitnya, sedangkan Kota Bima memiliki rumah sakit yang paling banyak, yaitu 4 buah. Kab. Lombok Timur memiliki puskesmas terbanyak, yaitu sebanyak 29 buah sedangkan Kota Bima dan Kab. Lombok Utara memiliki puskesmas yang paling sedikit, yaitu masingmasing sebanyak 5 buah. Sementara itu, Kab. sumbawa memiliki puskesmas pembantu terbanyak, yaitu sejumlah 92 buah, sedangkan Kab. Lombok Utara memiliki puskesmas pembantu yang paling sedikit, yaitu sejumlah 14 buah.

Rumah Sakit

Kab/Kota

1

Kab. Lombok Barat

1

15

58

2

Kab. Lombok Tengah

2

25

90

3

Kab. Lombok Timur

1

29

85

4

Kab. Sumbawa

1

25

92

5

Kab. Dompu

2

9

44

6

Kab. Bima

2

20

84

7

Kab. Sumbawa Barat

0

8

29

8

Kota Mataram

1

9

16

9

Kota Bima

4

5

15

0

5

14


Puskesmas

Puskesmas Pembantu

No

14

150

527

Pe l ayanan P ublik

13

No

Daerah

Angka Harapan Hidup (tahun) 2009

1

Kab. Lombok Barat

2

se-Prov. NTB Tahun 2009-2010

60,4

60,84

Kab. Lombok Tengah

60,66

61,09

3

Kab. Lombok Timur

60,26

60,75

4

Kab. Sumbawa

60,61

60,72

perawatan kesehatan dan juga daya beli masyarakat

5

Kab. Dompu

60,94

61,05

akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

6

Kab. Bima

62,62

62,93

7

Kab. Sumbawa Barat

61,11

61,28

Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi suatu negara atau daerah.

Meningkatnya

serta usia harapan hidup . AHH Provinsi

NTB menunjukkan peningkatan dari

angka 61,8 pada tahun 2009 menjadi 62,11 pada tahun

8

Kab. Lombok Utara

60,18

60,56

9

Kota Mataram

66,15

66,64

AHH tertinggi sedangkan Kab. Lombok Utara memiliki

10

Kota Bima

62,86

62,98

AHH terendah untuk kedua tahun tersebut.

61,8

62,11

peningkatan.

Provinsi NTB

14

2010

Angka Harapan Hidup (AHH)


2010. Dari angka tersebut, Kota Mataram memiliki Secara

keseluruhan, AHH disemua kabupaten mengalami

Panjang Jalan Menurut Kondisi, Tahun 2010 (KM)

No

Kab/Kota

1

Kab. Lombok Barat

2

adalah 936,5 km. Dari panjang jalan tersebut, Kab.

Baik

Sedang

Rusak

Tidak Terinci

-

-

-

-

Kab. Lombok Tengah

5,22

72,69

1,66

-

3

Kab. Lombok Timur

41,51

72,60

8,92

3,70

Sumbawa Barat memiliki jalan yang terpanjang yaitu

4

Kab. Sumbawa

21,56

90,25

28,66

3,84

sepanjang 174,39 km, sedangkan yang memiliki

5

Kab. Dompu

98,92

27,77

12,00

2,50

panjang jalan terpendek adalah Kab. Lombok Utara.

6

Kab. Bima

-

-

-

-

7

Kab. Sumbawa Barat

113,45

35,31

14,66

10,97

8

Kota Mataram

3,83

40,87

20,71

19,38

9

Kota Bima

9,24

101,74

6,99

1,24

10

Kab. Lombok Utara

19,27

21,00

18,44

7,60

313,00

462,23

112,04

49,23

Total panjang jalan yang berada di Provinsi NTB

Kab Lombok Barat dan Kab. Bima tidak tersedia datanya. Untuk jalan dengan kondisi baik, dari total sepanjang 313 km, Kab Sumbawa Barat memiliki jalan terpanjang , sedangkan Kota Mataram adalah yang terpendek. Untuk jalan dengan kondisi sedang, yang terpanjang

Prov. NTB

ada di Kota Bima, sedangkan yang terpendek ada di Kab. Lombok Utara. Sementara itu, kondisi jalan yang rusak, dari total 112,04km, yang terpanjang ada di Kota Mataram , sedangkan yang terpendek ada di Kab. Lombok Tengah.

Pe l ayanan P ublik

15

Kondisi Perekonomian 1.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2. Perhotelan 3.

Produksi Tanaman Pangan

4.

Produksi Perkebunan

5.

Produksi Ternak

6.

Produksi Perikanan

7. Industri 8.

16

Tingkat Inflasi


Perdagangan, Hotel dan Restoran 13%

Pertanian 20% Produk Domestik Regional

Jasa-Jasa 10%

Bangunan dan Konstruksi 6%

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4%

Industri Pengolahan 3%

Other 21%

Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2010) Pertambangan 36% Sektor pertambangan memberikan sumbangan yang paling besar pada PDRB Provinsi NTB

Pengangkutan dan Komunikasi 7%

Listrik, Gas dan Air Minum 1%

dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebesar 36% diikuti oleh sektor pertanian (20%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (13%), jasa-jasa (10%) serta lainnya (21%). Sektor lain-lain tersebut terdiri dari sektor pengangkutan dan komunikasi (7%), bangunan dan Konstruksi (6%), Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (4%), Industri Pengolahan (3%), dan Listrik, Gas dan Air Minum (1%). Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Prov. NTB mayoritas masih tergantung dari alam, yaitu sektor pertambangan dan pertanian yang secara total mencapai 56% dari seluruh PDRB.

Pe r e ko nomia n

17

No

Kab/Kota

Padi Sawah

Padi Ladang

Padi

Palawija

Jagung

Kacang Tanah

Kedelai

Kacang Hijau

Ubi Kayu

Ubi Jalar

1 Kab. Lombok Barat

27.350

1.637

28.987

7.466

2.613

3.037

1.223

189

326

78

2 Kab. Lombok Tengah

74.750

1.094

75.844

32.745

3.191

23.208

4.723

795

552

276

3 Kab. Lombok Timur

60.384

3.113

63.497

21.406

16.602

918

1.242

1.194

1.162

288

4 Kab. Sumbawa

63.828

9.531

73.359

60.154

14.528

9.823

1.423

33.880

447

53

5 Kab. Dompu

27.118

7.461

34.579

26.157

5.821

14.307

472

5.342

155

60

6 Kab. Bima

43.323

16.319

59.642

50.919

9.686

29.745

9.005

1.205

1.047

231

7 Kab. Sumbawa Barat

15.305

435

15.740

7.218

3.076

1.369

189

2.541

27

16

8 Kota Mataram

4.159

-

4.159

1.190

-

1.179

9

2

-

-

9 Kota Bima

4.140

2.675

6.815

5.039

684

3.056

416

287

559

37


9.237

2.425

11.662

12.978

5.392

7

6.342

76

1.077

84

329.594,00

44.690,00

374.284,00

225.272,00

61.593,00

86.649,00

25.044,00

45.511,00

5.352,00

1.123,00

Prov. NTB

Luas Panen Tanaman Bahan Makanan Menurut Jenisnya dan Kab. /Kota, Tahun 2010 Dari sektor pertanian, padi masih menjadi tanaman komoditas terbesar dilihat dari luas panennya. Luas panen padi mencapai 374.284 ha. Tanaman palawija menduduki peringkat kedua dengan luas panen 225.272 ha, diikuti secara berurutan dari yang terluas adalah kedelai, jagung, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, serta ubi jalar. Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa sangat dominan untuk produksi jagung. Kabupaten Lombok Tengah sangat dominan untuk produksi padi. Kabupaten Bima paling dominan untuk prosuksi kedelai dan kacang tanah, sedangkan Kabupaten Sumbawa paling dominan untuk produksi kacang hijau.

18


Kabupaten/Kota Jenis Ternak

Jumlah Ternak menurut Jenisnya dan Kabupaten/

Lombok Barat

Lombok Tengah

Lombok Timur

Sumbawa

Dompu

Sumbawa kota Kota Bima Barat Mataram

Bima

Total

Lombok Utara

Ternak Besar 1

Kuda

4.226

2.196

5.045

37.436

6.735

10.198

6.582

816

2.831

557

76.622

2

Sapi

72.861

94.759

80.162

156.797

74.889

91.725

41.536

1.282

16.781

65.159

695.951

3

Kerbau

8.294

17.299

5.860

54.535

17.399

36.216

13.085

40

2.170

1.006

155.904

Kota di Provinsi

4

Kambing

35.535

54.872

63.211

38.462

50.285

179.399

23.156

2.477

19.472

23.961

490.830

NTB tahun 2010

5

Domba

2.116

423

5.962

1.270

161

17.452

1.266

314

565

-

29.529

6

Babi

33.753

1.419

23

6.850

2.991

-

-

2.182

-

6.848

54.066

156.785

170.968

160.263

295.350

152.460

334.990

85.625

7.111

41.819

97.531

1.502.902

Jumlah Ternak Kecil 7

Ayam Petelur

102.414

41.571

4.589

-

-

-

-

8.946

6.898

21

164.439

8

Ayam Pedaging

327.489

439.068

1.126.845

192.118

35.400

486.845

950

104.800

329.713

1.965

3.045.193

1.204.138

949.484

607.698

147.587

419.255

100.055

45.378

166.456

154.670

4.493.288

226.330

106.719

7.539

25.656

81.050

6.189

10.087

15.467

6.484

568.122

928

182

-

-

771

-

70

134

69

2.357

441

665

-

-

12

-

79

234

119

2.387

63.128

47.735

1.944

-

883

321

4.929

587

18.864

175.034

1.975.604

2.236.219

809.299

208.643

988.816

107.515

174.289

519.489

182.192

8.450.820

2.146.572

2.396.482

1.104.649

361.103

1.323.806

193.140

181.400

561.308

279.723

9.953.722

Produksi ternak di NTB 9 Ayam Buras 698.567 10 Itik 82.601 memiliki daerah penghasil 11 Kelinci 203 utama yang berbeda untuk 12 Puyuh 837 jenis ternak yang berbeda. 13 Merpati 36.643 Untuk ternak besar, Jumlah 1.248.754 daerah penghasil lebih banyak di kabupaten yang Jumlah 1.405.539 ada di Pulau Sumbawa, sedangkan produksi ternak kecil didominasi oleh kabupaten yang ada di Pulau Lombok.

Semua kabupaten di P. Sumbawa memiliki produksi kuda dan kerbau melebihi produksi di daearh lain, sedangkan produksi sapi merata di semua kabupaten di NTB serta sebagian kecil di kota. Kabupaten Sumbawa menjadi penghasil terbesar untuk ternak kuda, sapi dan kerbau, Kab. Bima menjadi penghasil terbesar untuk kambing dan domba, serta Kab. Lombok Barat yang terbesar untuk produksi babi.

Untuk ternak kecil, Kab. Lombok Barat paling dominan dalam menghasilkan ayam petelur , sedangkan Kab. Lombok Tengah sangat dominan dalam menghasilkan itik. Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Timur sangat dominan dalam menghasilkan ayam pedaging. Kab. Lombok Tengah dan Kab. Bima cukup dominan dalam menghasilkan kelinci. Kab. Lombok Barat, Lombok Timur dan Kab. Lombok Tengah cukup dominan dalam menghasilkan burung puyuh dan merpati.

Pe r e ko nomia n

19

No

Kab/Kota

Ikan Kolam

Ikan Keramba

Ikan Sawah

Ikan Tambak

Ikan Lainnya Penangkapan

Total

1

Kab. Lombok Barat

805,49

100,69

72,24

576,61

184,6

19,26

1.758,89

2

Kab. Lombok Tengah

699,00

109,70

39,20

34,30

0

0

882,20

3

Kab. Lombok Timur

1.263,80

2,10

4,30

1.796,80

1831,63

0

4.898,63

4

Kab. Sumbawa

372,14

2,26

0,00 32.902,69

0

0 33.277,09

5

Kab. Dompu

78,74

0,00

0,00

1.228,07

0

0

1.306,81 3.546,90

6

Kab. Bima

35,40

0,00

0,00

3.484,20

27,3

0

7

Kab. Sumbawa Barat

293,60

58,50

0,00

202,70

0

0

554,80

8

Kota Mataram

159,50

32,51

12,06

0,00

0

0

204,07

Produksi Ikan Menurut Asal

9

Kota Bima

51,87

0,00

0,00

381,43

94,28

0

527,58

Tangkapan & Kab. /Kota, Tahun

10

Kab. Lombok Utara

2,27

0,00

0,00

2,50

799,14

0

803,91

2010 (Ton)

3.762

306

128

Prov. NTB

40.609

2.937

19

47.761

Total ikan yang dihasilkan oleh Provinsi NTB adalah seberat 47.761 ton yang didominasi oleh produksi ikan tambak dengan produksi mencapai 85,03% dari totalnya dan sisanya dihasilkan oleh jenis perikanan lainnya. Untuk total produksi ikan, Kab. Sumbawa menghasilkan sebagian besar produksi ikan di Prov. NTB yaitu mencapai 69,67%. Dari tabel di samping, terlihat juga bahwa Kab. Sumbawa sangat dominan dalam menghasilkan ikan tambak. Kab. Lombok Timur sangat dominan dalam menghasilkan ikan kolam dan ikan penangkapan, sedangkan Kab. Lombok Barat dan Kab. Lombok Tengah sangat dominan dalam mengahsilkan ikan keramba dan ikan sawah.

20


Jumlah Hotel dan Akomodasi

No

Kabupaten/Kota

Hotel

Kamar

Lainnya Kab. /Kota, Tahun 2010

1

Kab. Lombok Barat

22

1.330

2

Kab. Lombok Tengah

1

108

dikembangkan di beberapa daerah di provinsi

3

Kab. Lombok Timur

-

-

tersebut.

4

Kab. Sumbawa

3

52

Terdapat sebanyak 39 hotel dengan total kamar

5

Kab. Dompu

-

-

tersedia sebanyak 2.162 buah. Hotel dan kamar lebih

6

Kab. Bima

-

-

7

Kab. Sumbawa Barat

-

-

di P. Sumbawa. Kab. Lombok Barat memiliki paling

8

Kota Mataram

8

523

banyak hotel dan kamar dengan masing-masing 22

9

Kota Bima

-

-

10

Kab. Lombok Utara

5

149

39

2.162

Ketersediaan

hotel

dan

akomodasi

lainnya

di

Provinsi NTB sangat mendukung pariwisata yang

banyak terdapat di Pulau Lombok yang lebih banyak memiliki daerah destinasi wisata dibandingkan daerah

dan 1.330 buah diikuti Kota Mataram dengan 8 hotel dan 523 kamar, serta Kab. Lombok Utara dengan 5 hotel dan 149 kamar.

Prov. NTB

Pe r e ko nomia n

21

Kesejahteraan Masyarakat

22

1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.

Tingkat Pengangguran Terbuka

3.

Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan


Indeks Pembangunan Manusia

No.

IPM

Daerah 2009

(IPM) se-Prov. NTB Tahun 2009-

2010

1

Kab. Lombok Barat

61,27

61,71

2

Kab. Lombok Tengah

60,26

60,73

dari 64,66 pada tahun 2009 menjadi 65,20

3

Kab. Lombok Timur

62,21

62,68

pada tahun 2010.

4

Kab. Sumbawa

65,72

66,07

5

Kab. Dompu

64,93

65,51

ada di Kab. Lombok Utara dengan angka

6

Kab. Bima

64,81

65,18

58,96. Dari 10 daerah yang ada di provinsi

7

Kab. Sumbawa Barat

66,16

66,47

8

Kab. Lombok Utara

58,40

58,96

Seluruh kabupaten/kota yang ada di P

9

Kota Mataram

71,82

72,32

Sumbawa memiliki IPM di atas rata-rata

10

Kota Bima

68,02

68,56

64,66

65,20

2010 Terdapat peningkatan IPM di Provinsi NTB Daerah yang memiliki

IPM tertinggi pada tahun 2010 adalah Kota Mataram dengan 72,32 dan yang terendah

tersebut setengahnya berada di atas ratarata provinsi dan sisanya ada di bawahnya.

provinsi kecuali Kab. Bima, sedangkan yang ada di P Lombok berada di bawah rata-rata

Provinsi NTB

provinsi kecuali Kota Mataram.

Ke s e j ah te r aan M as ya ra ka t

23

No

DAERAH

2009 Desember

24

2010 Tahunan

Desember

Tahunan

Inflasi 66 Kota Tahun 2007-2011

1

KOTA MAKASSAR

0,49

3,21

1,15

6,64

2

WATAMPONE

0,61

6,67

0,65

6,59

3

KOTA PALU

0,88

5,6

1,73

6,3

Berdasarkan data BPS tahun 2009 dan 2010, dari 2 kota

4

KOTA MANADO

0,38

2,34

1,5

6,15

di Provinsi NTB yang dipantau inflasinya, Kota Mataram

5

KOTA TARAKAN

1,76

7,01

1,79

7,74

memiliki laju inflasi tahunan lebih rendah dibandingkan

6

KOTA SAMARINDA

0,26

3,99

0,46

6,79

7

KOTA BALIKPAPAN

0,31

3,54

0,72

7,16

8

KOTA BANJARMASIN

0,26

3,8

1,17

8,71

9

KOTA PALANGKA RAYA

0,34

1,38

1,2

9,15

Kota Bima adalah 4,03%. Sementara itu, laju inflasi di

10

SAMPIT

-0,43

2,83

1,2

9,15

Kota Mataram pada bulan Desember sebesar 0,65%,

11

KOTA SINGKAWANG

1,29

1,2

0,11

6,96

sedangkan di Kota Bima adalah 0,24%. Untuk tahun

12

KOTA PONTIANAK

0,66

4,86

0,9

8,26

2010, Kota Mataram memiliki laju inflasi lebih tinggi

13

KOTA KUPANG

1,01

6,33

0,91

9,6

dibandingkan Kota Bima baik untuk bulan Desember

14

MAUMERE

-0,83

5,16

1,09

8,25

maupun tahunan. Laju inflasi pada bulan Desember 2010

15

KOTA BIMA

0,24

4,03

1,36

6,2

di Kota Mataram adalah sebesar 1,61%, sedangkan laju

16

KOTA MATARAM

0,65

3,14

1,61

10,61

inflasi di Kota Bima adalah 1,36%. Sementara itu, laju

17

KOTA DENPASAR

0,57

4,29

0,94

7,84

inflasi tahunan di Kota Mataram adalah 10,61, sedangkan


(Desember & Tahunan)

Kota Bima pada tahun 2009, namun memiliki tingkat inflasi bulan Desember yang lebih tinggi dibandingkan Kota Bima. Kota Mataram memiliki tingkat inflasi tahunan sebesar 3,14% , sedangkan tingkat inflasi tahunan di

di Kota Bima adalah 6,2%.

Agustus 2009 No.

Kabupaten/Kota

Agustus 2010

Agustus 2011

Pengangguran (Orang)

TPT (%)


TPT (%)


TPT (%)

1

Kab. Lombok Barat

19.096

4,93

14.282

5,12

13.551

4,89

2

Kab. Lombok Tengah

21.928

5,22

25.481

5,69

24.037

5,94

3

Kab. Lombok Timur

30.479

5,80

21.415

3,93

22.514

4,59

4

Kab. Sumbawa

13.719

6,95

12.327

5,88

10.412

5,17

5

Kab. Dompu

6.067

6,94

5.359

5,31

5.716

5,87

6

Kab. Bima

8.705

4,71

7.141

3,14

10.114

5,13

7

Kab. Sumbawa Barat

3.617

8,32

3.731

6,54

2.731

4,99

8

Kab. Lombok Utara

9

Kota Mataram

-

-

3.156

3,29

4.535

4,85

20.095

10,78

19.126

8,96

12.760

6,70

7.552

11,27

7.125

9,39

4.172

6,36

131.258

6,25

119.143

5,29

110.542

5,33

10 Kota Bima Prov. NTB

Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tahun 2009-2011 Berdasarkan data

BPS

tahun 2009-2011, jumlah

pengangguran berkurang setiap tahunnya. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun naik. Pada tahun 2009, jumlah pengangguran adalah 131.258 orang yang kemudian menurun pada tahun 2010 sebesar 119.143 dan terus menurun lagi menjadi 110.542. Sementara itu, TPT tahun 2009 adalah 6,25%

kemudian menurun menjadi 5,29% namun kembali naik menjadi 5,33%. Pada tahun 2011, jumlah pengangguran tertinggi ada di Kab. Lombok Tengah

dan terendah ada di Kab.

Sumbawa Barat. Untuk TPT, angka tertinggi ada di Kota Mataram , sedangkan yang terendah ada di Kab. Lombok Timur.

Ke s e j ah te r aan M as ya ra ka t

25

No.

Kabupaten/Kota

Jumlah (000 jiwa) 2009

2010

Persentase 2009

2010

1

Kab. Bima

89,70

85,20

20,42

19,41

2

Kab. Dompu

49,52

43,60

21,76

19,90

3

Kab. Lombok Barat

208,49

129,70

24,02

21,59

4

Kab. Lombok Tengah

187,59

171,40

20,94

19,92

5

Kab. Lombok Timur

270,61

263,60

23,96

23,82

Jumlah dan Persentase

6

Kab. Sumbawa

104,98

90,40

23,85

21,75

Penduduk Miskin se-Prov. NTB

7

Kota Mataram

60,64

58,20

15,41

14,44

Tahun 2009-2010

8

Kota Bima

18,89

18,30

13,65

12,80

9

Kab. Sumbawa Barat

24,34

25,10

23,01

21,82

-

86,30

-

43,14

971,70

21,88

21,58


1.014,75

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin di suatu wilayah perekonomian tertentu.

Berdasarkan data jumlah dan persentase kemiskinan tahun 2009 dan 2010, diketahui bahwa terdapat penurunan baik

jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Provinsi NTB. Jumlah penduduk miskin menurun dari 1.014.000 orang pada tahun 2009 menjadi 971.700 orang pada tahun 2010, sedangkan persentase nya menurun dari 21,88% pada tahun 2009 menjadi 21,58% pada tahun 2010. Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi tahun 2010, sedangkan Kota Bima adalah yang terendah. Sementara itu, angka persentase penduduk miskin tertinggi ada di Kabupaten Lombok Utara, sedangkan yang terendah ada di Kota Bima juga.

26


Gambaran Umum Keuangan Daerah

Ke u angan Da era h

27

Komposisi APBD Prov. Nusa Tenggara Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota 12.000,00 10.000,00 Miliar Rupiah

8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 (2.000,00)

2008

2009

2010

2011

2012

Pendapatan

5.605,86

6.070,16

6.960,59

8.586,04

9.380,18

Belanja

5.572,09

5.992,15

6.915,50

8.463,27

9.688,62

Surplus/Defisit

33,76

78,01

45,09

122,77

(308,44)

Pembiayaan

379,81

355,08

324,28

286,48

13,00

Keterangan: 2008-2011 Realisasi; 2012 Anggaran

28


Komposisi Pendapatan APBD Prov. Nusa Tenggara Barat Agregat Prov., Kab.,dan Kota

8.000,00 7.000,00

Miliar Rupiah

6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 -

2008

2009

2010

2011

2012

629,42

719,04

825,21

1.377,76

1.324,27

Daper

4.842,89

5.079,47

5.563,28

6.020,86

7.191,20

L2PyS

133,55

271,65

572,10

1.187,42

864,71

PAD


Ke u angan Da era h

29

Komposisi Belanja APBD Prov. Nusa Tenggara Barat Agregat Prov., Kab.,dan Kota 6.000,00

Miliar Rupiah

5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 -

2008

2009

2010

2011

2012

2.997,21

3.403,87

4.111,33

4.499,58

5.087,83

842,95

828,85

919,60

1.325,14

1.441,85

B. Modal

1.180,13

1.111,36

1.104,47

1.835,90

1.950,22

B. Lain2

551,79

648,07

780,11

802,65

1.208,72

B. Pegawai B. Barang Jasa


30


Komposisi Pendapatan Asli Daerah APBD Prov. Nusa Tenggara Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota (Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2011) Komposisi PAD Kab/Kota

Komposisi PAD Prov. Pajak daerah 9,4%

23,2%

25,4%

5,8%

Retribusi daerah 9,3%

22,5%

28,9%

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

75,5%

Lain-lain PAD yang sah (Dalam Juta Rupiah)

Uraian

PAD

Pajak daerah

Retribusi daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

Kabupaten/Kota

352.411

89.536

101.684

79.422

81.769

Provinsi

535.446

404.085

49.680

50.467

31.213

Ke u angan Da era h

31

Komposisi Pajak Daerah APBD Prov. Nusa Tenggara Barat (Perbandingan Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2010 dengan Realisasi APBD 2011) 50,0 45,0 40,0 35,0 %

30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Pajak Bahan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Pajak Air Bawah Bakar Kendaraan Kendaraan Bermotor Tanah Bermotor Bermotor rata-rata 2008-2010

Pajak Air Permukaan

Bea Balik Nama Kendaraan di atas air

2011

(Dalam Juta Rupiah)

32

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Air Bawah Tanah

Pajak Air Permukaan

Bea Balik Nama Kendaraan di atas air

rata-rata 2008-2010

35,801

34,346

29,543

0,299

0,011

0,000

2011

28,354

43,858

27,712

0,000

0,076

0,000


%

Komposisi Pajak Daerah APBD Kab./Kota Prov. Nusa Tenggara Barat (Perbandingan Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2010 dengan Realisasi APBD 2011) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1

2

3

4

5

6

7

rata-rata 2008-2010 1

2

3

8

9

10

11

12

2011

(Dalam Juta Rupiah)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

lainlain

Pajak Reklame

Pajak Hiburan

Pajak Air Bawah Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Parkir

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

BPHTB

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

rata-rata 2008-2010

0,00

36,73

29,38

18,40

8,31

1,39

3,10

1,75

0,00

0,43

0,50

0,00

2011

23,59

23,10

19,92

19,33

4,20

3,29

2,46

1,82

1,70

0,59

0,29

0,00

Ke u angan Da era h

33

Tren Simpanan Pemda se-Provinsi Nusa Tenggara Barat di Perbankan Agregat Prov., Kab., dan Kota

Miliar Rupiah

2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Jan

feb

Mar

Apr 2009

34

Mei

Jun 2010

Jul 2011


Agt 2012

sep

Okt

Nov

Des

Potret Dana Simpanan Pemda di Perbankan Prov. Nusa Tenggara Barat Dalam bentuk Tabungan, Simpanan Berjangka dan Giro Agregat Prov., Kab., dan Kota 90.000.000 70.000.000 50.000.000 30.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2008

2009 NTB

2010

2011

Nasional

2008

2009

2010

2011

NTB

408.381

425.501

383.674

440.152

Nasional

71.601.901

59.812.944

62.088.098

80.445.845 Ke u angan Da era h

35

Trend Persentase Dana Idle Terhadap Realisasi Belanja Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota 18,00% 16,00%

16,15% 15,35%

+ Trend

14,64%

idle

di wilayah Provinsi Nusa Tenggara

12,00%

Barat mengalami trend menurun

10,00%

dari tahun anggaran 2010 dan

7,10%

2011 + Hal

6,00%

ini

menunjukkan

bahwa

penyerapan belanja semakin baik

4,00%

5,55%

2,00%

5,20%

di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,00% 2009

2010 NTB

2011

Nasional

2009 Belanja

36

dana

terhadap realisasi belanja daerah

14,00%

8,00%

persentase

2010

2011

NAS

NTB

NAS

NTB

NAS

NTB

389,7

5,99

424

6,92

498,1

8,46

Idle

59,8

,43

62,1

,38

80,5

,44

% Idle/Blj

15,35%

7,10%

14,65%

5,55%

16,16%

5,20%


Estimasi Realisasi Belanja Daerah Agregat Prov., Kab. dan Kota Sampai Dengan Bulan September 2012 (Persentase) 100

98.840

90 80

76.116

70 60 %

58.753 50.794

54.399

50 40 30 20

14.016

20.283 13.265

8.450 10 4.766 8.247 4.890 0 Jan Feb Mar

26.774 20.141

42.777

42.448 34.541

33.085 26.240

67.065 57.773

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

2011

4.766

8.450

14.016

20.283

26.774

33.085

42.448

54.399

58.753

67.065

76.116

98.840

2012

4.890

8.247

13.265

20.141

26.240

34.541

42.777

50.794

57.773

2011

Secara

persentase,

estimasi

realisasi

belanja

daerah

2012

sampai

dengan bulan September 2012 adalah sebesar 57,8%, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2011.

Ke u angan Da era h

37

Estimasi Realisasi Belanja Daerah Agregat Prov. Nusa Tenggara Barat Sampai Dengan Bulan September 2012 (Persentase) 80 70

57,8

60 50 40 30 20 10 Sulut

Malut

Sulsel

Gorontalo

Jatim

Lampung

Maluku

NTB

Sulteng

NTT

Sulbar

Sultra

Aceh

Jateng

Kepri

Sumsel

DIY

Kalteng

Jabar

Jambi

Sumbar

Kalbar

Sumut

Banten

Bengkulu

Bali

Kalsel

Papbar

Babel

Papua

DKI

Riau

Kaltim

00

+ Rata-rata realisasi APBD 2012 sampai dengan bulan September 2012 agregat per prov. adalah sebesar 57,8%. + Terdapat 12 daerah yang mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata sedangkan 21 daerah mempunyai realisasi belanja di atas rata-rata. + Realisasi belanja terendah adalah Prov. Kalimantan Timur yaitu sebesar 41,6% sedangkan yang tertinggi adalah Prov. Maluku Utara sebesar 71,2%.

38


Opini BPK atas LKPD Pemda Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nama Daerah

OPINI BPK 2008

2009

2010

Prov. Nusa Tenggara Barat

WDP

WDP

TMP

Kab. Bima

WDP

WDP

WDP

Kab. Dompu

TMP

TMP

TMP

Kab. Lombok Barat

WDP

WDP

WDP

Kab. LombokTengah

WDP

WDP

WDP

Kab. LombokTimur

WDP

WDP

WDP

WDP

WDP

Kab. Lombok Utara Kab. Sumbawa

WDP

WDP

WDP

Kab. Sumbawa Barat

WDP

WDP

WDP

Kota Bima

TMP

TMP

TMP

Kota Mataram

WDP

WDP

WDP

Ke u angan Da era h

39

Kondisi Keuangan Daerah Indikator Kondisi Keuangan Daerah

40

1.

Rasio Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk

2.

Rasio PAD/ Total Pendapatan Daerah

3.

Rasio Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah

4.

Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/ PDRB

5.

Rasio Belanja Modal / Total Belanja Daerah

6.

Rasio Total Pendapatan Daerah / Total Belanja Daerah

7.

Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah

8.

Rasio SiLPA tahun sebelumnya / Belanja Daerah

9.

Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah


Kondisi Keuangan Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk

Ribuan

2.500 2.000 1.500 1.000

2.217,44 1.462,69

1.601,20 1.640,40

1.369,00 1.194,13 1.284,64

1.823,58

PAD / Total Pendapatan Daerah 0,25 0,20

1.907,92 1.546,73

0,15 0,10

500

0,05

0 2007 Nasional

2008

2009

0,16

2010

2011

prov. Nusa Tenggara Barat

0,10

0,18

0,18

0,19

0,11

0,12

0,12

2008

2009

2010

per satu orang penduduknya + Rasio pendapatan daerah per kapita provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tren meningkat seperti tren pendapatan per kapita nasional. Namun demikian, pendapatan per kapita Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan per kapita nasional

0,16

2007

Nasional + Rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melayani

0,21

2011


+ Rasio ini mengukur tingkat kemandirian daerah yaitu kemampuan daerah dalam mendanai belanjanya dengan pendapatan asli daerah (PAD) + Rasio PAD Per Total Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tren yang meningkat seperti tren secara nasional. Namun demikian, rasio PAD per total Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih rendah dibandingkan rasio secara nasional

Ko nd i s i Ke uangan Da era h

41

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah

0,60 0,40

0,55

0,42

0,49

0,36

0,20

2,00%

0,44

0,32

0,41

0,40

0,28

0,30

Nasional

2008

2009

2010

2011

1,00%

1,34% 1,19%

1,46% 1,42%

1,58% 1,36%

1,33%

1,27%

1,28%

2009

2010

1,53%

0,00% 2007

2008

Nasional


+ Rasio ini mengukur seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai + Tren rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kecenderungan menurun seperti halnya rasio secara nasional, walaupun sedikit naik di tahun anggaran 2011. Rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih rendah dibandingkan dengan rasio secara nasional

42

1,50%

0,50%

2007

Pajak Daerah + Retribusi Daerah / PDRB

2011


+ Rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerahnya + Tren rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tren yang meningkat seperti halnya tren nasional. Pada tahun 2011, rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan rasio secara nasional


Kondisi Keuangan Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota Rasio Total Pendapatan Daerah /

Belanja Modal / Total Belanja 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

28,95%

27,46% 21,18%

24,32%

26,19% 18,55%

22,17%

Total Belanja Daerah

21,69%

15,97% 21,67%

2007 Nasional

2008

2009

2010

2011


+ Rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan belanja modal terhadap total belanjanya + Tren rasio belanja modal per total belanja Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung menurun seperti tren rasio secara nasional, namun pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang besar. Pada tahun 2011 tersebut, rasio belanja modal per total belanja Provinsi Nusa Tenggara Barat relatif sama dengan rasio secara nasional

108,00% 106,00% 104,00% 102,00% 100,00% 98,00% 96,00% 94,00% 92,00%

104,68% 103,64%

105,70% 102,66%

101,30%

102,22%

100,61%

97,04%

100,65%

2008

2009

2010

2007 Nasional

101,45%

2011


+ Rasio ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerah + Tren rasio total pendapatan daerah per total belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tren meningkat terutama pada tahun anggaran 2009 yang lebih tinggi daripada rasio secara nasional. Pada tahun 2011, rasio total pendapatan daerah per total belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan rasio secara nasional.


43

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah 50,0% 40,0%

39,5%

30,0% 20,0%

28,4%

44,7% 35,9% 34,7%

39,4%

45,4% 40,6%

43,3% 40,2%

25,00% 20,00%

10,00%

8,57%

0,0%

0,00%

Nasional

2009

2010

+ Rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung meningkat pada tahun 2009 dan 2010 kemudian menurun pada tahun 2011. Pada tahun 2011, rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih tinggi dibandingkan dengan rasio secara nasional.

12,29%

7,13% 2008 Nasional


pegawai tidak langsung terhadap total belanjanya

7,89%

2007

2011

+ Rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan belanja

17,56% 17,07%

5,00%

2008

20,06%

15,00%

10,0% 2007

44

Rasio SiLPA Tahun Sebelumnya / Belanja Daerah

2009

5,92% 2010

11,47%

4,34% 2011


+ Rasio ini mengukur proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun berjalan + Rasio SiLPA terhadap belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung menurun sama dengan rasio secara nasional yang juga cenderung turun. Namun demikian, pada tahun 2011 rasio SiLPA terhadap belanja Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih rendah dibandingkan rasio secara nasional.


Kondisi Keuangan Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah + Rasio ini mengukur proporsi pembayaran pokok utang dan bunga

0,80%

0,68%

0,65%

0,60% 0,40%

yang harus dibayar dari pendapatan daerah dalam satu periode.

0,88%

1,00%

0,59%

0,45%

0,39%

0,78%

0,62%

0,70% 0,30%

+ Rasio pembayaran pokok utang dan bunga per total pendapatan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun 2011, rasio pembayaran pokok utang dan bunga per total pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih rendah dibandingkan rasio secara nasional.

0,20% 0,00% 2007 Nasional

2008

2009

2010

2011



45

Ucapan Terima Kasih Penyusunan buku “Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah”

yang telah menyediakan data Daerah Dalam Angka dan

dilaksanakan dengan kerjasama yang solid dan tidak akan dapat

memfasilitasi hingga tersedianya buku ini.

terselesaikan tanpa kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan

+ Selanjutnya terima kasih kepada tim dari Subdirektorat

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Oleh karena itu

Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah

apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan

yang terdiri dari Putut Hari Satyaka, SE. MPP; Krisnandar,

dalam rangkaian kata berikut ini:

SE; Prasetyo Indro S.,SE, ME; Aris Soedjatmiko, S.Sos,

+ Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur Jenderal

MM; Wahyu Widjayanto, SE, MM; Edi Soeprijono, S.Sos;

Perimbangan Keuangan DR. Marwanto Harjowiryono – dan

Arif Zainuddin Fansyuri, Ak., ME; Femmy Ferdiansyah, SH;

Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah

Chrisliana Tri Ferayanti, SE, ME; Lukman Adi Santoso, SE.,

Drs. Yusrizal Ilyas, MPA – yang telah memberikan arahan dan

ME.; Mauliate H. Silitonga, SE; Nanag Garendra Timur, S.Si;

bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan buku ini.

Rizki Anggunani, S.Si; Shinta Theresia Purba; Virgin Marthalia

+ Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Subdirektorat

yang telah melakukan input dan pengolahan data sekaligus

Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah yang telah menyediakan data

mendukung penulisan dan melakukan editing buku ini.

Terima kasih atas kerja kerasnya.

ringkasan APBD 2012 dan Realisasi APBD 2011 melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah dan kepada Bagian Umum,

46

Sekretariat

Jenderal

Perimbangan

Keuangan


Sumber Data

SIKD, Kementerian Keuangan Prov. Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2007 – 2010, BPS www.ntbprov.go.id

Su m b er Da t a

47

48


Tinjauan Ekonomi. Keuangan Daerah

Recommend Documents