BAB VI EKONOMI Salah satu implikasi adanya otonomi daerah adalah daerah memiliki wewenang yang jauh lebih besar dalam mengelola daerahnya baik itu dari sisi pelaksanaan pembangunan maupun dari sisi pembiayaan pembangunan. Salah satu aspek pembangunan yang mendasar dan strategis adalah pembangunan aspek ekonomi, baik pembangunan ekonomi pada tatanan mikro maupun makro. Secara mikro, pembangunan ekonomi lebih menekankan pada pembangunan individu, kelompok maupun golongan, akan tetapi pembangunan ekonomi makro sebagaimana di Kabupaten Lombok Tengah didasarkan pada beberapa penekanan seperti
pencapaian terhadap
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan investasi. Sebagai komponen ekonomi makro, maka keberadaan PDRB, APBD, PAD dan investasi seringkali menjadi komoditas politik. Kendatipun hal tersebut di Kabupaten Lombok Tengah masih berkembang dalam batas-batas normatif.
Keuangan Daerah
APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
nilai
kekayaan bersih. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Kemudian Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam penyusunan APBD seluruh pendapatan daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pendanaan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi :
a) Pendapatan Daerah b) Belanja Daerah c) Pembiayaan Daerah. 1. Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah akuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah
yang dimaksud
dikelompokkan atas :
Pendapatan Asli Daerah. Karena pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah pusat, maka penerimaan daerah yang dapat dipacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah guna melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga tuntutan peningkatan PAD semakin besar. Strategi, arah dan kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai berikut: (1) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi. (2) Penyesuaian
tarif
baru
dengan
didasarkan pada
tingkat
perekonomian
masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya. (3) Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan
data
menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek pajak dan retribusi. (4) Meminimalkan kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan. (5) Mencari obyek bagi sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan. Dalam pemungutan obyek baru tersebut diupayakan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru tersebut, Pemerintah
Kabupaten Lombok Tengah akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang kontraproduktif terhadap perekonomian masyarakat maupun nasional. (6) Menumbuhkembangkan
iklim
yang
sehat
di
BUMD
sehingga
mampu
memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah dan mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.
Dana Perimbangan. (1) Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari kebijakan bagi hasil pendapatan (revenue sharing policy), Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Terhadap dana perimbangan ini maka strategi, arah dan kebijakan yang ditetapkan adalah:
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
secara aktif ikut serta dalam
melakukan pendataan terhadap wajib pajak seperti PBB, dan pendapatan lainnya yang nantinya merupakan Pendapatan Bagi Hasil bagi Daerah.
Melakukan
analisis
perhitungan
untuk
menilai
akurasi
perhitungan
terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. (1) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Strategi, arah dan kebijakan yang ditetapkan
untuk
pendapatan
tersebut
adalah
aktif bekerja sama dengan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
Tabel 3.6. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2013 NO
URAIAN
APBD 2011 (Realisasi)
APBD 2012 (Realisasi)
APBD 2013 (APBD Perubahan)
1.
PENDAPATAN DAERAH
24.800.267.124,28
1.047.531.877.742,40
1.225.921.118.283,38
1.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
59.233.791.263,90
78.444.759.921,40
114.429.120.483
1.1.1.
Pajak Daerah
12.655.484.381,00
17.407.773.080,00
17.644.424.900
1.1.2.
Retribusi Daerah
36.775.550.223,00
19.454.046.307,36
26.677.582.200
1.1.3.
Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan
4.391.986.997,00
4.065.980.656,00
5.743.707.383
1.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5.410.769.662,90
37.516.959.878,04
64.363.406.000
1.2.
DANA PERIMBANGAN
708.910.909.676,00
840.766.977.988,00
947.363.183.185
1.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
62.261.779.676,00
63.518.844.988,00
59.663.270.185
1.2.2.
Dana Alokasi Umum
589.449.530.000,00
702.814.863.000,00
793.651.563.000
1.2.3.
Dana Alokasi Khusus
57.199.600.000,00
74.433.270.000,00
94.048.350.000
1.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
156.655.566.184,38
128.320.139.833,00
164.128.814.815,38
1.3.1.
Hibah
-
-
1.097.600.000
1.3.2.
Dana Darurat
-
-
-
1.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
18.118.476.264,38
21,89
20.465.451.667,38
1.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
137.510.489.920,00
101.120.804.000,00
142.565.762.948
1.3.5.
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
1.026.600.000,00
5.310.000.000,00
-
2. Belanja Daerah Belanja Daerah sebagaimana tertuang dalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan atau urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perudang – undangan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur Belanja Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun anggaran 2011 – 2013 dikelompokkan menjadi : 1. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. 2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD yang bersangkutan seperti : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Tabel 3.7. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2013 NO
URAIAN
APBD 2011
APBD 2012
(Realisasi)
(Realisasi)
APBD 2013 (Perubahan APBD)
2.
BELANJA DAERAH
872.973.972.012,37
1.010.143.130.025,26
1.385.758.151.750,73
2.1.
Belanja Tidak Langsung
663.790.705.288,97
700.654.965.857,99
814.071.948.528,94
2.1.1.
Belanja Pegawai
567.828.232.924,00
638.159.243.049,00
747.292.554.599,71
2.1.2.
Belanja Bunga
-
-
3.850.941.726
2.1.3.
Belanja Subsidi
-
-
-
2.1.4.
Belanja Hibah
12.846.275.750,00
20.876.700.000,00
15.007.000.000
2.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
51.852.594.534,97
2.501.435.419,00
6.814.852.120,05
2.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes
1.016.632.100,00
1.269.530.785,00
1.323.678.576,00
2.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/ Pemdes dan Partai Politik
29.516.719.980,00
37.398.248.879,99
38.651.585.176,11
2.1.8.
Belanja Tidak Terduga
730.250.000,00
449.807.725,00
1.131.336.331,07
2.2.
Belanja Langsung
209.183.266.723,40
309.488.164.167,27
571.686.203.221,79
3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah terdiri dari : 1. Penerimaan Pembiayaan yang mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. 2. Pengeluaran
Pembiayaan
yang
mencakup
:
pembentukan
dana
cadangan,penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah serta antara Anggaran Pendapatan Daerah mengakibatkan surplus atau defisit anggaran. Berikut adalah tabel realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011 – 2013 sebagai berikut : Tabel 3.9. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2013 NO
URAIAN
3.
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
APBD 2011
APBD 2012
(Realisasi)
(Realisasi)
15.995.426.684,10
APBD 2013 (Perubahan APBD)
57.812.130.674,01
174.580548.035,15
56.592.146.812,01
82.538.566.035,15
3.1.1.. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
15.934.876.684,10
3.1.2. Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
3.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan
-
-
-
3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
85.276.982.000
3.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
-
-
6.765.000.0000
3.1.6. Penerimaan Piutang daerah
-
-
-
3.1.7. Penerimaan Kembali Pokok Investasi
60.550.000,00
1.219.983.862,00
-
12.662.312.356,00
14.743.514.567,80
-
-
-
3.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
9.264.249.997,00
3.299.811.656,00
13.506.436.733
3.2.3. Pembayaran Pokok Utang
1.954.377.800,00
9.362.500.700,00
1.237.077.834,80
-
-
-
4.776.798.887,10
45.149.818.318,01
159.837.033.467,35
3.2.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan
3.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah PEMBIAYAAN NETTO
11.218.627.797,00
PDRB Sebagai cerminan total nilai tambah yang tercipta akibat proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, adalah PDRB yang memegang peran penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah ditandai adanya perubahan atau pergeseran dalam kontribusi sektor ekonomi terhadap produk daerah sebagai akibat terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian (primer) ke sektor industri (sekunder), kemudian ke arah sektor jasa-jasa (tersier). Hal ini sesuatu yang sangat wajar dan biasa terjadi di daerah yang sedang membangun dan berkembang seperti Kabupaten Lombok Tengah. Pergeseran atau transformasi sektor ekonomi telah membawa berbagai implikasi. Salah satu implikasi tersebut adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB di Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan pembentukannya dipengaruhi oleh berbagai variabel. PDRB dapat dilihat dari dua sisi yaitu; PDRB atas dasar harga konstan yang perhitungannya dari jumlah produk yang dihasilkan setiap tahun dan dikalikan dengan harga tahun dasar. Dari sisi lain, besarnya PDRB atas dasar harga yang berlaku adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh masyarakat setiap tahun dikalikan dengan perubahan harga setiap tahun. Sebagimana dijelaskan di atas bahwa PDRB merupakan salah satu indikator dalam pembangunan ekonomi makro. Pencapaian ekonomi makro Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana laju pertumbuhan PDRB tahun 2008 sebesar 6,97 persen meningkat menjadi 7,32 persen pada tahun 2009, tahun 2010 menurun menjadi 5,69 persen, dan tahun 2011 meningkat kembali menjadi 8,53 persen serta tahun 2012 meningkat 12,16 persen.
Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (%) Tahun 2008 – 2012
Laju Pertumbuhan (%)
12.16
8.53 6.97
7.32 5.69
2008
2009
2010 Tahun
2011
2012
Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah, 2012 dan BPS Provinsi, 2013 Pencapaian PDRB Tahun 2012 sebesar Rp 1.680.979 juta mengalami peningkatan yang cukup baik bila dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sebesar Rp 1.584.174 juta. Pencapaian angka PDRB tersebut dihitung berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha. Besarnya pencapaian angka PDRB sangat berpengaruh pada besarnya Pendapatan Perkapita Penduduk tahun 2012, sebesar Rp 7.102.485 meningkat lebih baik dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp 6.208.181. Semakin besar pencapaian angka PDRB/Kapita mempunyai arti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro semakin meningkat pula.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Tabel 2.3 Pertumbuhan PDRB Sektoral Kabupaten Lombok Tengah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2008 – 2012 Sektor 2008 2009 2010 2011 Pertanian Peternakan Kehutanan 4,84 3,59 0,22 4,56 dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian 21,71 17,82 15,53 7,77 Industri Pengolahan 11,35 8,31 9,73 4,82 Listrik. Gas dan Air Bersih 4,78 7,69 9,61 9,74 Bangunan/Konstruksi 9,65 17,49 9,83 8,22 Perdagangan. Hotel dan Restoran 7,71 6,93 8,12 8,71 Pengangkutan dan Komunikasi 6,91 5,20 5,17 45,45 Keuangan Persewaan dan Jasa 7,21 7,33 7,07 9,21 Perus Jasa-jasa 2,39 6,38 5,42 3,88 PDRB 6,97 7,32 5,69 8,53
2012 ** 2,65 7,93 5,02 9,54 8,13 8,24 83,95 9,85 4,11 12,16
Sumber:BPS Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2012, BPS Provinsi NTB, Tahun 2013
Secara garis besar pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah tahun 2008-2012 menunjukan pertumbuhan positif, PDRB perkapita penduduk Lombok Tengah pada tahun 2012 mencapai angka 2,72 juta (ADHK) dan 6,21 juta (ADHB), dimana angka ini terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan peningkatan kesejahteraan penduduk, yang idealnya peningkatan PDRB perkapita selalu di atas nilai inflasi. Adapun nilai PDRB perkapita selama kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :
URAIAN 1. PDRB ADHB (Juta Rp) 2. PDRB ADHK (Juta Rp) 3. Pertumbuhan % 4. PDRB Per Kapita (ADHB) 5. PDRB Per Kapita (ADHK)
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 – 2012 2008 2009 2010 2011 3.531.385 4.096.872 4.654.177 5.394.226 1.961.627 2.105.191 2.224.939 2.414.709 6,97 7,32 5,69 8,53 4.183.586
4.800.946
5.410.520
6.208.181
2.323.914
2.466.982
2.586.510
2.779.073
Sumber : BPS Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2012 dan BPS Provinsi NTB, Tahun 2013
Realisasi Investasi dari PMDN dan PMA
2012** 6.216.315 2.721.402 12,16 7.102.485 3.109.353
1. Jumlah Investasi PMA di Daerah Realisasi
jumlah investasi PMA di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2013
sebesar US$ 1.069.936 meningkat sebesar US$ 36.734 atau 3,5 persen dari kondisi pencapaian pada tahun 2012. Data capaian realisasi jumlah investasi penanaman modal asing dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Grafik. 2.7 Realisasi Jumlah Investasi PMA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2013 1,080,000 J u m l a h (US$)
1,060,000
1,069,936
1,040,000 1,020,000
1,033,202 1,017,823
1,000,000 980,000
1,001,073
960,000 2010
2011
2012
2013
Tahun
Sumber : Capaian Kinerja Pembangunan Tiga Tahun Lombok Tengah Bersatu, 2013
Rendahnya pencapaian target indikator ini karena : a) Kewenangan pengurusan perizinan PMA masih menjadi wewenang Pusat; b) Belum adanya system online antara Pusat dan Daerah sehingga izin dan nilai investasi tidak bisa diketahui secara pasti 2. Jumlah Investasi PMDN di Daerah Realisasi jumlah investasi PMDN di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2013 sebesar Rp. 447,120,545. Apabila dibandingkan dengan relisasi tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 345,656,352 dapat disimpulkan terjadi peningkatan jumlah investasi PMDN sebesar 29,35 persen.
Grafik. 2.8
Realisasi Jumlah Investasi PMDN Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2013
J u m l a h (Rp. .000)
500,000,000 450,000,000 447,120,545
400,000,000 350,000,000 300,000,000
345,458,890 345,542,346 345,656,352
250,000,000 2010
2011
2012
2013
Tahun Sumber : Capaian Kinerja Pembangunan Tiga Tahun Lombok Tengah Bersatu, 2013
Meningkatnya jumlah investasi PMDN di Kabupaten Lombok Tengah karena : 1) Pemberlakuan Perda RTRW, sehingga ada kepastian peruntukan investasi dibidang industri, perdagangan,perumahan dan jasa.; 2) Adanya promosi (pameran) investasi secara berkelanjutan; 3) Adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur; 4) adanya kepastian keamanan usaha dan kemudahan pelayanan perizinan. Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Sektor perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah. Apabila dikelola dengan baik, hasil kekayaan alam yang melimpah tersebut, yang terdiri dari potensi laut dan darat akan dapat dijadikan komoditas ekspor ke luar daerah sehingga dapat memajukan perekonomian daerah. Jumlah industri formal maupun non formal yang ada pada tahun 2012 menurun sangat drastis sebesar 288 perusahaan dari 34.009 perusahaan pada tahun 2011. Hal ini tercermin pada nilai produksi yang dihasilkan pada tahun 2102 sebesar Rp. 92.971.914.000,di mana pada tahun 2011 sebesar Rp. 296.723.756.000,- Perkembangan jumlah industri formal maupun non formal yang mana didalamnya mencakup jumlah perusahaan dan tenaga kerja, terlihat pada tabel dan grafik berikut ini :
Perusahaan dan Tenaga Kerja pada Industri Kecil Menurut Kelompok Formal maupun Non Formal Tahun
Koperasi
Jumlah
Perusahaan
Tenaga Kerja
2008
36,619
76,483
113,102
2009
36,828
77,334
114,162
2010
37,191
79,196
116,387
2011
34,009
54,976
88,985
2012
288
1,331
1,619
Grafik. 2.6 Perusahaan dan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Menurut Kelompok Industri Formal maupun Non Formal 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 2008
2009 Perusahaan
2010
2011
2012
Tenaga Kerja
Sumber : Lombok Tengah Dalam Angka, 2013 Untuk menunjang sektor perdagangan sehingga memiliki daya saing yang tinggi, diperlukan dukungan dari sektor industri dan kerajinan. Dengan adanya sektor tersebut, maka nilai ekonomi suatu barang akan semakin meningkat sehingga akan semakin menambah daya jual. Potensi sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Lombok Tengah, yang dapat dijadikan sebagai bahan mentah,
menjadikan sektor industri dan
kerajinan memiliki prospek untuk dikembangkan. Berdasarkan data dari Dinas Koperindag,sentra industri k e c i l m e n e n g a h di Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari i n d u s t r y k e c i l : p a n g a n , s a n d a n g , k i m i a d a n b a h a n b a n g u n a n s e r t a k e r a j i n a n mengalami kenaikan setiap tahunnya. Potensi Sentra Industri Kecil / Kerajinan
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 No 1.
2. 3.
4.
Nilai Rp. (000) Jumlah Unit Tenaga Sentra Usaha Kerja (org) Produksi Bahan Baku Pangan 114 5.849 16.719 128.866.650 53.548.360 - Minyak Kelapa 1 5 20 12.750 5.100 - Pengolahan Kopi 1 5 20 184.000 96.000 - Tahu/Tempe 6 171 502 38.587.500 15.435.000 - Pengolahan Buah 7 175 325 1.470.000 441.000 - Gula Aren 3 85 95 1.125.000 300.000 - Kerupuk, Keripik, dll 20 237 384 2.802.800 1.396.500 - Garam Dapur 3 86 86 2.280.000 570.000 - Kue Basah / Kering 18 237 467 2.590.000 1.295.000 - Pengupas Kemiri 1 25 351 71.133.200 28.608.000 - Pengol Tembakau 54 4.823 14.469 8.681.400 5.401.760 Sandang 54 7.645 9.076 17.132.440 7.255.976 - Tenun Gedogan 43 7.554 8.871 13.852.440 5.000.976 - Penjahitan 11 91 205 3.280.000 2.255.000 Kimia dan Bahan Bangunan 45 2.220 5.230 114.442.684 54.358.136 - Gerabah 1 1.143 2.015 914.400 457.200 - Genteng Tanah Liat 7 400 1.284 67.329.000 26.782.730 - Batu Bata 16 304 681 5.830.000 2.332.000 - Ukiran Batu 2 10 110 2.000.000 600.000 - Barang dari semen 13 266 718 37.626.784 23.963.456 - Industri Kapur 6 97 442 742.500 222.750 Kerajinan 96 18.177 24.060 81.005.636 32.770.813 Anyaman Roket 54 15.886 20.860 19.992.550 9.853.866 Anyaman Bambu 18 1.170 1.652 7.277.500 4.284.000 Furniture Bambu 3 35 70 1.064.000 500.000 Ukiran / Patung Kayu 4 31 66 206.000 80.920 Furniture Kayu 8 185 393 49.125.000 17.193.960 Anyaman Pandan 5 569 689 2.165.400 500.400 Kerajinan Ijuk 2 290 300 1.000.000 283.333 Kerajinan Kulit 1 6 25 145.186 65.334 Kerajinan Sapu Bulu 1 5 5 30.000 9.000 TOTAL 309 33.891 55.085 341.447.410 147.933.285 Sumber : Koperindag Kabupaten Lombok Tengah, 2013 Nama Sentra
Ket.
Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam hal ini, apabila dilihat perkembangan jumlah koperasi dan anggota setiap tahunnya di Kabupaten Lombok Tengah selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa jenis usaha koperasi di Kabupaten Lombok Tengah masih diminati oleh masyartakat.
Data Koperasi di Kabupaten Lombok Tengah
No
Uraian
Tahun
Satuan
2010
2011
2012
2013
1
Jumlah Koperasi
Unit
434
447
491
536
2
Koperasi Aktif
Unit
372
345
382
307
3
Koperasi Tidak Aktif
Unit
62
58
109
229
Sumber Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lombok Tengah
Grafik 2.5 Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Aktif 372
345 62
2010
Tidak Aktif 382
58 2011
307 109
2012
229 2013
Sumber : Dinas Koperindag, tahun 2013
Ket.
Pertumbuhan Ekonomi Laju Inflasi Perhitungan laju inflasi hanya dilakukan di BPS, sehingga untuk mengetahui angka inflasi di Kabupaten Lombok Tengah menggunakan acuan perhitungan angka inflasi di kota terdekat, yaitu Kota Mataram. Selain dilakukan di Kota Mataram, perhitungan angka inflasi tersebut dilaksanakan di 66 kota di Indonesia yang secara periodik diumumkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. Perhitungan angka inflasi di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 6,2 persen, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 2,78 persen.
Laju Inflasi (%)
Grafik 2.2 Laju Inflasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 – 2012 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
8.1
7.52 6.2
2.78
2009
2010
2011
2012
Tahun Sumber : BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2013
Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks pada kelompok barang dan jasa sebagai berikut: kelompok bahan makanan 0,89 persen; kelompok sandang 0,16 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,08 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami peningkatan indeks adalah kelompok makanan jadi, rokok, dan tembakau 0,50 persen; kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan 0,39 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,06 persen; serta kelompok kesehatan 0,03 persen. Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain: cabe rawit, bawang putih, bayam, ikan cakalang, dan batu bata.
Komoditas yang mengalami kenaikan harga selama bulan Mei 2012 antara lain: angkutan udara, tarif sewa rumah, pepaya, ikan jangki, gula pasir, dan daging ayam ras.
Pada bulan Mei 2012 kelompok-kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi adalah kelompok bahan makanan 0,2102 persen; kelompok sandang 0,0063 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,0048 persen. Sedangkan kelompok yang memberikan andil/sumbangan inflasi adalah kelompok makanan jadi, rokok, dan tembakau 0,0828 persen; kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan 0,0685 persen.
Bank dan LPD Usaha perekonomian harus didukung dengan adanya sistem keuangan perbankan yang memadai. Dimana bank berfungsi sebagai tempat transaksi keuangan baik untuk menyimpan, meminjam dana dan juga berguna untuk mendukung transaksi perkonomian dalam hal pembayaran. Bank juga berfungsi menyalurkan kredit dalam membantu masyarakat
menggerakan
perekonomian
suatu
wilayah.
Disamping
Bank
Umum
komersial dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), terdapat pula Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD merupakan salah satu lembaga pengelola dana non bank diharapkan dapat menggerakkan perekonomian secara optimal .
