KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
Tinjauan Ekonomi &
Keuangan Daerah Provinsi Papua
Peta Papua
2
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
Daftar Isi Peta Papua.................................................................................. 2 Daftar Isi...................................................................................... 3 Kata Pengantar............................................................................ 4 Selayang Pandang...................................................................... 5 Geografis dan Demografis.......................................................... 6 Kondisi Pelayanan Publik............................................................ 8 Kondisi Perekonomian............................................................... 15 Kesejahteraan Masyarakat........................................................ 24 Potensi Daerah.......................................................................... 27 Gambaran Umum Keuangan Daerah ....................................... 30 Kondisi Keuangan Daerah......................................................... 43 Ucapan Terima Kasih................................................................. 49 Sumber Data............................................................................. 50
Daft a r Isi
3
Kata Pengantar Kondisi geografis, budaya, tipologi ekonomi yang sangat bervariasi antar-daerah menuntut adanya strategi kebijakan yang berbedabeda pula agar mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah. Selaras dengan hal tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah pula membuka kesempatan bagi daerah untuk mengarahkan kebijakan publiknya menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah yang dimilikinya. Inovasi, kreatifitas, sensitifitas dan kejelian pemerintah daerah dalam meramu kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sudah banyak kemajuan dan peningkatan yang terjadi, baik dari sisi pelayanan publik, kondisi keuangan, maupun imbasnya pada perekonomian daerah. Untuk itulah, informasi dan gambaran mengenai kondisi pelayanan publik, kondisi keuangan daerah maupun profil perekonomian daerah menjadi penting untuk ditinjau lebih jauh dari berbagai sudut pandang. Buku Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Prov. Papua ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran menyeluruh bagi para stakeholder mengenai profil keuangan daerah serta perekonomian daerah di Prov. Papua. Kami berharap bahwa buku ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi yang informatif, komprehensif namun juga ringkas, dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Dr. Marwanto Harjowiryono.
4
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
Selayang Pandang Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Nugini bagian barat atau West New Guinea. Provinsi ini sempat bernama Provinsi Irian Barat (1969-1973) dimana saat itu berdirinya provinsi ini didasari oleh penyerahan kekuasaan dari UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority) kepada Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 dan sebagai hasil pelaksanaan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan Agustus 1969. Provinsi ini kemudian diganti namanya menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi ‘Papua’ sesuai UU No 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Papua. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Pada tahun 2004 Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia, bagian timur tetap memakai nama ‘Papua’ sedangkan bagian baratnya menjadi ‘Irian Jaya Barat’. Provinsi Papua merupakan provinsi yang terluas di Indonesia dengan beragam suku asli yang mencapai 255 jenis suku dan beberapa suku pendatang yang ikut membangun tanah Papua. Keanekaragaman flora dan fauna juga terdapat di provinsi ini.
Se l ayang Pa nda ng
5
Geografis dan Demografis Provinsi Papua merupakan wilayah paling timur di Indonesia yang terletak antara 2025’ – 90 Lintang Selatan dan 1300 -1410 Bujur Timur. Ibu kota provinsi Papua adalah Jayapura. Pada bagian utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, bagian selatan dengan laut Arafura dan Samudera Indonesia dan pada bagian timur berbatasan dengan negara Papua Nugini.
Sebagai sebuah pulau besar dengan topografi berbukit-bukit dan bergunung-gunung dan pengaruh letak geografis dan anatomis, menyebabkan Papua memiliki iklim yang bervariasi di tiap daerah meskipun secara umum beriklim tropis. Sepanjang daerah pegunungan hujan turun hampir sepanjang tahun dan
Daerah-daerah di wilayah Papua secara geografis berbeda
di bagian belahan utara, musim hujan pada umumnya lebih
satu dengan lainnya. Pegunungan kapur yang tinggi berelief
panjang daripada musim kemarau. Sedangkan pada bagian
curam, membentang di sebagian besar wilayah Papua, dengan
tenggara musim kemarau berlangsung lebih panjang.
ketinggian mencapai 3000 meter diatas permukaan laut. Deretan pegunungan tersebut diapit oleh daerah aluvial landai, yang terletak disisi utara (dataran Mamberamo), di bagian selatan (kawasan Asmat) serta dataran rendah Inanwatan di bagian barat. Sementara puncak tertinggi pegunungan yang terdapat di Papua terletak di bagian timur, bernama Puncak Jaya. Dengan ketinggian 4884 meter,Puncak Jaya (Cartenz Pyramid) merupakan puncak tertinggi di Asia Tenggara, didampingi oleh
6
Puncak Trikora (4750 m), Mandala (4760 m) dan Yamin (4595 m).
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
Pada tahun 2005, Provinsi Papua terdiri dari 19 kabupaten dan 1 kota dengan 250 kecamatan dan 2.442 kelurahan/desa. Kemudian pada tahun 2010, mekar menjadi 28 kabupaten dan 1 kota dengan 385 kecamatan dan 3.565 kelurahan/desa. Kabupaten Yahukimo memiliki jumlah kecamatan terbanyak (51 kecamatan dan 518 desa) dan Kabupaten Yalimo memiliki kecamatan paling sedikit (5 kecamatan dan 27 desa).
No
Jumlah Luas Wilayah Penduduk (Km2) (Orang) 195.716 430.240,95
Daerah
Kepadatan Penduduk (Orang/Km2) 0,45
1
Kab. Merauke
2
Kab. Jayawijaya
196.085
27.649,45
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan
3
Kab. Jayapura
111.943
14.350,95
7,80
Kepadatan Penduduk Provinsi Papua
4
Kab. Nabire
129.893
11.544,68
11,25
Luas wilayah Provinsi Papua meliputi 756.881,89 km2. Kabupaten Merauke memiliki wilayah paling luas yaitu 430.240,95 km2. Sedangkan daerah dengan luas wilayah terkecil adalah Kota Jayapura yang luasnya hanya 786,18 km2. Dari sisi demografi, total jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 2.730.772 jiwa. Kota Jayapura memiliki populasi tertinggi dengan jumlah penduduk 256.705 jiwa, sedangkan daerah dengan populasi terendah adalah Kabupaten Supiori dengan jumlah penduduk 15.874 jiwa. Kepadatan penduduk Provinsi Papua yaitu 3.608 jiwa/km2 yang cenderung terpusat di ibukota provinsi. Daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kota Jayapura dan Kab. Biak Numfor dengan kepadatan penduduk masing-masing sebesar 326,52 jiwa/ km2 dan 64,53 jiwa/km2. Kabupaten Merauke dengan luas wilayah terbesar di Provinsi Papua hanya memiliki tingkat kepadatan penduduk 0,45 jiwa/km2 dan daerah ini sekaligus merupakan daerah dengan kepadatan penduduk terendah di Prov. Papua.
7,09
5
Kab. Kepulauan Yapen
82.951
2.424,56
34,21
6
Kab. Biak Numfor
126.798
1.965,05
64,53
7
Kab. Paniai
153.432
11.479,21
13,37
8
Kab. Puncak Jaya
101.148
5.329,30
18,98
9
Kab. Mimika
182.001
22.903,78
7,95
10
Kab. Boven Digoel
55.784
27.880,73
2,00
11
Kab. Mappi
81.658
25.944,01
3,15
12
Kab. Asmat
76.577
18.427,31
4,16
13
Kab. Yahukimo
164.512
12.955,75
12,70
14
Kab. Pegunungan Bintang
15
Kab. Tolikara
16 17
65.434
16.043,91
4,08
114.427
5.176,42
22,11
Kab. Sarmi
32.971
10.704,98
3,08
Kab. Keerom
48.536
8.767,58
5,54
18
Kab. Waropen
24.639
15.255,78
1,62
19
Kab. Supiori
15.874
969,26
16,38
20
Kab. Mamberamo Raya
18.365
16.852,18
1,09
21
Kab. Nduga
79.053
4.748,97
16,65
22
Kab. Lanny Jaya
148.522
2.961,09
50,16
23
Kab. Mamberamo Tengah
39.537
9.100,01
4,34
24
Kab. Yalimo
50.763
36.739,30
1,38
25
Kab. Puncak
93.218
10.421,83
8,94
26
Kab. Dogiyai
84.230
5.258,67
16,02
27
Kab. Intan Jaya
0,00
0,00
0,00
28
Kab. Deiyai
0,00
0,00
0,00
29
Kota Jayapura Provinsi Papua
256.705
786,18
326,52
2.730.772
756.881,89
3,608
G e o gr afi s d an De m ogra fis
7
Kondisi Pelayanan Publik 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Infrastruktur
8
4.
Perusahaan Air Minum
5.
Sumber Daya Listrik
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
No.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) se-Prov. Papua Tahun 2010 Sarana pendidikan dasar berupa SD di Provinsi Papua pada tahun 2010 berjumlah 1.313 buah yang bisa menampung 234.573 murid dengan jumlah guru 8.004 guru. Jumlah SD terbanyak berada di Kab. Merauke yaitu 103 buah, sedangkan jumlah guru terbanyak berada di Kota Jayapura yaitu sebanyak 752 orang. Jumlah murid terbanyak berada di Kab. Yahukimo yaitu sebanyak 20.688 murid. Rasio jumlah murid per guru di Provinsi Papua adalah 29,31 sedangkan rasio murid per sekolah adalah sebesar 178.65. Rasio murid per guru tertinggi berada di Kab. Yalimo yaitu 158,13 dan yang terendah berada di Kab. Waropen yaitu 14.50. Sedangkan rasio murid per sekolah tertinggi berada di Kota Jayapura yaitu 378,65 dan yang terendah adalah di Kab. Supiori yaitu sebesar 71,10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Daerah Kab. Merauke Kab. Jayawijaya Kab. Jayapura Kab. Nabire Kab. Yapen Waropen Kab. Biak Numfor Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Mimika Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Mamberamo Raya Kab. Nduga Kab. Lanny Jaya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo Kab. Puncak Kab. Dogiyai Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
Sekolah Dasar
Guru
Murid
Rasio Murid / Guru
103 65 67 69 63 76 25 28 41 36 77 74 71 49 61 32 55 31 21 41 9 44 22 11 19 30 20 18 55
741 425 582 567 429 662 87 143 441 127 225 386 402 347 184 126 391 219 68 126 14 234 67 15 70 70 32 72 752
16.540 11.399 10.429 13.879 7.947 10.559 3.742 5.173 15.325 4.790 10.038 9.025 20.688 7.236 13.645 3.419 6.802 3.175 1.493 4.595 1.845 10.288 4.264 2.372 3.412 5.696 2.811 3.160 20.826
22,32 26,82 17,92 24,48 18,52 15,95 43,01 36,17 34,75 37,72 44,61 23,38 51,46 20,85 74,16 27,13 17,40 14,50 21,96 36,47 131,79 43,97 63,64 158,13 48,74 81,37 87,84 43,89 27,69
1.313
8.004
234.573
29,31
Rasio Murid / Sekolah
Pe l ayanan P ublik
160,58 175,37 155,66 201,14 126,14 138,93 149,68 184,75 373,78 133,06 130,36 121,96 291,38 147,67 223,69 106,84 123,67 102,42 71,10 112,07 205,00 233,82 193,82 215,64 179,58 189,87 140,55 175,56 378,65 178,65
9
No.
Kabupaten/Kota
Sekolah
Guru
Murid
Rasio Murid / Rasio Murid / Guru Sekolah
1
Kab. Merauke
35
419
7.242
17,28
206,91
2
Kab. Jayawijaya
15
134
3.373
25,17
224,87
3
Kab. Jayapura
30
301
5.702
18,94
190,07
4
Kab. Nabire
21
270
4.618
17,10
219,90
5
Kab. Yapen Waropen
21
194
3.668
18,91
174,67
Jumlah Sekolah, Guru dan
6
Kab. Biak Numfor
38
273
6.067
22,22
159,66
Murid Sekolah Lanjutan Tingkat
7
Kab. Paniai
7
36
1.550
43,06
221,43
8
Kab. Puncak Jaya
8
57
1.273
22,33
159,13
Pertama (SLTP) se-Prov. Papua
9
Kab. Mimika
16
175
4.057
23,18
253,56
10 Kab. Boven Digoel
8
65
1.877
28,88
234,63
11 Kab. Mappi
8
71
2.221
31,28
277,63
12 Kab. Asmat
9
66
1.433
21,71
159,22
19
104
2.903
27,91
152,79
4
64
878
13,72
219,50
15 Kab. Tolikara
15
53
2.087
39,38
139,13
16 Kab. Sarmi
11
69
1.398
20,26
127,09
17 Kab. Keerom
10
168
2.059
12,26
205,90
18 Kab. Waropen
8
78
1.107
14,19
138,38
19 Kab. Supiori
9
41
862
21,02
95,78
20 Kab. Mamberamo Raya
5
47
551
11,72
110,20
13 Kab. Yahukimo 14 Kab. Pegunungan Bintang
21 Kab. Nduga
2
3
144
48,00
72,00
21
55
3.528
64,15
168,00
23 Kab. Mamberamo Tengah
5
33
758
22,97
151,60
24 Kab. Yalimo
5
23
719
31,26
143,80
25 Kab. Puncak
3
37
820
22,16
273,33
26 Kab. Dogiyai
13
50
1.730
34,60
133,08
22 Kab. Lanny Jaya
27 Kab. Intan Jaya
5
8
532
66,50
106,40
28 Kab. Deiyai
3
17
794
46,71
264,67
14
345
8.196
23,76
585,43
368
3.256
72.147
29 Kota Jayapura Provinsi Papua
10
22
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
196
Tahun 2010 Sarana pendidikan dasar berupa SLTP di Provinsi Papua pada tahun 2010 berjumlah 368 buah yang bisa menampung 72.147 murid dengan jumlah guru 3.256 guru. Jumlah SLTP terbanyak berada di Kab. Biak Numfor yaitu 38 buah, sedangkan jumlah guru terbanyak berada di Kab. Merauke yaitu sebanyak 419 orang. Jumlah murid SLTP terbanyak berada di Kota Jayapura yaitu sebanyak 8.196 murid. Rasio jumlah murid per guru di Provinsi Papua adalah 22 sedangkan rasio murid per sekolah adalah sebesar 196. Rasio murid per guru tertinggi berada di Kab. Intan Jaya yaitu 66.50 dan yang terendah berada di Kab. Mamberamo Raya yaitu 11,72. Sedangkan rasio murid per sekolah tertinggi berada di Kota Jayapura yaitu 585,43 dan yang terendah adalah di Kab. Nduga yaitu sebesar 72.
No.
Daerah
APM SD
APM SLTP
1
Kab. Merauke
74,34
58,52
2
Kab. Jayawijaya
95,89
49,06
Angka Partisipasi Murni SD dan SLTP
3
Kab. Jayapura
91,29
71,15
2009/2010
4
Kab. Nabire
91,53
59,47
5
Kab. Yapen Waropen
93,87
78,04
Salah satu indikator keberhasilan pendidikan
6
Kab. Biak Numfor
89,33
67,00
dasar di daerah adalah dengan melihat
7
Kab. Paniai
96,80
55,58
seberapa besar tingkat angka partisipasi
8
Kab. Puncak Jaya
97,13
58,78
murni anak usia sekolah SD dan SLTP.
9
Kab. Mimika
96,45
59,20
APM SD 2009/2010 yang tertinggi terdapat di
10 Kab. Boven Digoel
97,67
63,48
Kab. Tolikara yaitu 98,46 dan yang terendah
11 Kab. Mappi
91,51
47,91
terdapat di Kab. Merauke yaitu74,34.
12 Kab. Asmat
93,14
61,61
13 Kab. Yahukimo
93,80
42,37
14 Kab. Pegunungan Bintang
97,69
49,82
15 Kab. Tolikara
98,46
41,44
16 Kab. Sarmi
94,05
64,05
17 Kab. Keerom
90,48
58,53
18 Kab. Waropen
97,27
59,82
19 Kab. Supiori
97,42
62,10
20 Kota Jayapura
96,16
89,05
APM SLTP 2009/2010 yang tertinggi terdapat di
Kota Jayapura yaitu 89,05, sedangkan
APM SLTP yang terendah terdapat di Kab. Tolikara yaitu hanya di kisaran 41,44.
Pe l ayanan P ublik
11
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
12
Daerah Kab. Merauke Kab. Jayawijaya Kab. Jayapura Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Nabire Kab. Mimika Kab. Yapen Waropen Kab. Biak Numfor Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Mamberamo Raya Kab. Nduga Kab. Lanny Jaya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo Kab. Puncak Kab. Dogiyai Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
Rumah Sakit 3 1 1 1 2 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 7 30
Puskesmas 13 12 17 14 8 21 13 9 19 16 11 10 18 15 15 7 8 10 5 8 8 10 6 5 8 8 8 6 12 320
Puskesmas Pembantu
Puskesmas Keliling
147 30 36 18 10 42 41 43 46 27 33 32 48 19 25 25 34 19 22 15 9 9 4 7 4 13 5 3 25 791
169 9 50 13 17 57 49 33 107 32 79 19 6 7 6 35 30 26 26 11 4 11 7 5 2 6 39 855
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
Jumlah Sarana Kesehatan di Provinsi Papua (2010) Sarana kesehatan yang bisa digunakan oleh masyarakat di Papua meliputi 30 rumah sakit, 320 buah puskesmas, 791 buah puskesmas pembantu dan 855 buah puskesmas keliling. Dari 16 daerah yang memiliki rumah sakit baik itu rumah sakit umum, swasta maupun TNI maka jumlah rumah sakit yang terbanyak berada di Kota Jayapura. Seluruh daerah di Papua memiliki puskesmas dan puskesmas pembantu. Daerah dengan jumlah puskesmas yang terbanyak adalah di Kab. Nabire yaitu sebanyak 21 buah, sedangkan daerah dengan puskesmas pembantu terbanyak adalah di Kab. Merauke yaitu sejumlah 147 buah. Sedangkan sarana kesehatan berupa puskesmas keliling yang terbanyak berada di Kabupaten Merauke yaitu sebanyak 169 buah .
Jenis Permukaan No
Kabupaten/Kota
Diaspal
Kerikil
Beton 33,00
Tanah
Kondisi Jalan Tidak Terinci
Sedang
Rusak
Rusak Berat
207,67
255,78
359,62
105,20
18,00
121,80
78,90
-
522,65
348,16
81,80
56,60
68,00
Jumlah
Baik
1.183,08
360,01
323,90 1.077,21
Tidak Terinci
1
Kab. Merauke
355,53
369,10
2
Kab. Jayawijaya
129,00
109,10
-
85,80
-
3
Kab. Jayapura
447,13
104,84
1,80
455,44
68,00
4
Kab. Paniai
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Kab. Puncak Jaya
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Kab. Nabire
194,83
114,60
-
-
5,70
315,13
59,45
127,38
127,80
123,80
5,70
444,13
7
Kab. Mimika
25,00
-
-
129,00
-
154,00
30,75
-
8,00
-
-
38,75
8
Kab. Yapen Waropen
123,45
-
-
13,75
52,45
189,65
81,70
-
71,25
16,40
52,45
221,80
9
Kab. Biak Numfor
247,67
-
-
45,90
-
293,57
196,84
30,66
49,63
5,00
-
282,13
-
-
-
34,46
-
34,46
-
-
-
-
-
-
697,64
34,80
731,87
716,06
640,32
126,15
10 Kab. Boven Digoel Provinsi Papua
1.522,61
425,45
1.189,80
-
126,15
3.571,00
1.356,60
-
Jumlah 1.183,08 323,90 1.077,21 -
3.571,00
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi (km), 2010 Panjang jalan yang terdapat di Provinsi Papua secara keseluruhan mencapai 3.571 kilometer. Dari 29 kabupaten dan kota di Papua maka data panjang jalan yang tersedia adalah di 10 kabupaten. Berdasarkan jenis permukaannya maka 1.522,61 jalan di Papua sudah teraspal, sedangkan 1.189,80 kilometer masih berupa jalan tanah. Kondisi jalan di Papua sepanjang 1.356,60 dalam keadaan yang baik, panjang jalan dengan kondisi yang sedang adalah 731.87 kilometer sedangkan sisanya dalam kondisi rusak, rusak berat dan tidak terinci.
Pe l ayanan P ublik
13
Kabupaten/Kota
Produksi (KWH)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
14
Kab. Merauke 61.534.253 Kab. Jayawijaya 16.064.523 Kab. Jayapura 36.562.021 Kab. Nabire 998.652 Kab. Kepulauan Yapen Kab. Biak Numfor 37.678.534 Kab. Paniai 59.568.424 Kab. Puncak Jaya 23.452.101 Kab. Mimika 49.206.341 Kab. Boven Digoel 1.846.241 Kab. Mappi 447.534 Kab. Asmat 263.455 Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Sarmi 4.686.345 Kab. Keerom Kab. Waropen 269.358 Kab. Supiori 74.685 Kab. Mamberamo Raya Kab. Nduga Kab. Lanny Jaya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo Kab. Puncak Kab. Dogiyai Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai Kota Jayapura 236.224.512 Provinsi Papua 528.876.979
Dialirkan
Terjual
Susut
(KWH)
(KWH)
(KWH)
62.354.827 15.721.003 37.862.433 36.898.678 61.896.745 21.067.852 51.362.018 17.356.002 452.782 252.115 5.026.789 11.283.651 232.643 33.764 224.678.908 546.480.210
53.265.342 11.654.822 32.065.321 1.214.256 32.624.132 56.241.632 19.123.421 43.546.222 1.082.531 142.624 3.096.542 8.745.565 192.323 34.986 189.529.664 452.559.383
8.268.911 4.409.701 4.496.700 (215.604) 5.054.402 3.326.792 4.328.680 5.660.119 763.710 447.534 120.831 1.589.803 (8.745.565) 77.035 39.699 46.694.848 76.317.596
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi Terpasang, Terjual dan Susut, 2010 Kebutuhan akan daya listrik di Papua bisa dipenuhi dengan jumlah produksi tenaga
listrik
yang
pada
tahun
2010 mencapai 528.876.979 kwh. Tenaga listrik yang terjual di Provinsi Papua pada tahun 2010 mencapai 452.559.383 kwh. Namun demikian, hanya 16 dari 29 daerah di Provinsi Papua yang tercatat dialiri listrik.
Kondisi Perekonomian 1.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2. Perhotelan 3.
Produksi Tanaman Pangan
4.
Produksi Perkebunan
5.
Produksi Ternak
6.
Produksi Perikanan
7. Industri 8.
Tingkat Inflasi
Pe r e ko nomia n
15
Keuangan, Pertanian Bangunan dan Jasa-Jasa Persewaan & Konstruksi 9,45% 7,24% Jasa Industri 7,81% Perusahaan Pengangkutan Pengolahan 2,08% & Komunikasi 1,39% 4,35% Lainnya 12.35%
Pertambangan 63,15%
Perdagangan, Hotel & Restoran 4,41%
Listrik, Gas & Air Minum 0,13%
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2010)
Kinerja ekonomi Provinsi Papua pada tahun 2009 dan 2010
Pada dasarnya besarnya PDRB Provinsi Papua didominasi
berfluktuatif dimana pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi yang
oleh empat sektor usaha yaitu sektor pertambangan yang
dihitung berdasarkan PDRB harga konstan sebesar 22,74% lalu
porsinya mencapai 63,15%, lalu diikuti oleh sektor pertanian
di tahun 2010 mengalami kontraksi -2,65%. Meskipun demikian
yang memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 9,45%,
PDRB harga berlaku di Provinsi Papua tahun 2010 mencapai
sektor bangunan dan konstruksi sebesar 7,81%,
89.451,25 miliar rupiah, mengalami peningkatan 15,08% dari
jasa-jasa sebesar 7,24. Sedangkan kelima sektor lainnya bila
tahun sebelumnya.
diakumulasikan memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu sekitar 12,35%.
16
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
dan sektor
Kab/Kota 1 Kab. Merauke
Ubi Kayu
Ubi Jalar
Kacang Kacang Kacang Tanah Hijau Kedelai
195
152
224
519
85
430
214
14.395
158
66
248
268
228
252
158
130
184
226
121
8.104
123
-
113
108
114
706
93
-
73
338
234
-
258
115
-
77
148
298
71
-
-
111
143
121
-
70
-
165
329
78
-
14
-
-
142
20
-
-
-
7
77
7.153
-
26
-
-
24
401
-
-
-
205
126
1.105
165
10
368
23
95
79
54
8
32
142
46
232
119
-
146
118
103
137
107
54
88
552
191
121
157
87
1.187
375
268
78
138
65
141
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.692
563
233
198
176
27
72
24.661
24.661
46.628
3.903
2.988
33.702
2.296
757
2.982
340
4 Kab. Paniai
-
5 Kab. Puncak Jaya
1.903 115
8 Kab. Yapen Waropen
-
9 Kab. Biak Numfor
-
10 Kab. Boven Digoel
-
11 Kab. Mappi
-
12 Kab. Asmat
-
13 Kab. Yahukimo
-
14 Kab. Pegunungan Bintang
-
15 Kab. Tolikara
-
16 Kab. Sarmi
-
17 Kab. Keerom
-
18 Kab. Waropen
-
19 Kab. Supiori
-
20 Kab. Mamberamo Raya
-
21 Kab. Nduga
-
22 Kab. Lanny Jaya
-
23 Kab. Mamberamo Tengah
-
24 Kab. Yalimo
-
25 Kab. Puncak
-
26 Kab. Dogiyai
-
27 Kab. Intan Jaya ***
-
28 Kab. Deiyai ***
-
Jumlah 2010
Palawija Jagung 1.505 15.511 1.220 8.687 1.094 945 594 445 586 162 7.263 425 1.979 291 685 607 2.295 1.065 1.269
3 Kab. Jayapura
29 Kota Jayapura
Padi 19.408 203 340 1.903 115 2.692
203
7 Kab. Mimika
Makanan (ha), 2010
19.408
2 Kab. Jayawijaya
6 Kab. Nabire
Luas Panen Tanaman Bahan
Padi Sawah dan Padi Ladang
330
Pe r e ko nomia n
17
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Daerah Kab. Merauke Kab. Jayawijaya Kab. Jayapura Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Nabire Kab. Mimika Kab. Yapen Waropen Kab. Biak Numfor Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Mamberamo Raya Kab. Nduga Kab. Lanny Jaya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo Kab. Puncak Kab. Dogiyai Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
18
Padi
Palawija
19.408 203 340 1.903 115 2.692
1.505 15.511 1.220 8.687 1.094 945 594 445 586 162 7.263 425 1.979 291 685 607 2.295 1.065 1.269
24.661
46.628
Luas Panen Tanaman Bahan Makanan Tahun 2010 (dalam hektar) Kebutuhan pangan seluruh penduduk di Papua dipenuhi dengan hasil tanaman pangan yang berupa padi dan palawija. Pada tahun 2010 luas panen tanaman pangan berupa padi sebanyak 24.661 hektar dimana luas panen terbesar berada di Kab. Merauke yaitu sebanyak 19.408 hektar. Tanaman palawija di Papua pada tahun 2010 dihasilkan dari luas panen 46.628 hektar. Tanaman palawija di Papua masih didominasi ubi jalar dan ubi kayu.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
No.
Daerah
Jenis Ternak Kuda
Sapi
Kerbau
Kambing
Domba
Babi
1.497
25.773
1.068
5.613
-
4.611
41
5.090
101
1.794
90
163.686
1
Kab. Merauke
Jumlah Ternak menurut
2
Kab. Jayawijaya
Jenisnya, 2010
3
Kab. Jayapura
-
14.332
121
3.766
-
12.055
Jumlah populasi ternak di Provinsi Papua
4
Kab. Paniai
-
135
-
890
-
22.590
pada tahun 2010 didominasi oleh jenis
5
Kab. Puncak Jaya
-
15
-
966
-
20.886
ternak babi yang mencapai 537.782 ekor
6
Kab. Nabire
-
8.332
5
11.049
15
44.117
dimana Kab. Jayawijaya menjadi sentra
7
Kab. Mimika
-
437
-
1.161
-
11.555
ternak babi terbanyak yaitu 163.686 ekor. Ternak sapi pada tahun 2010 mencapai 78.697 ekor yang terbanyak berasal dari Kab. Merauke 25.773 ekor.
8
Kab. Yapen Waropen
-
2.638
-
497
-
6.504
9
Kab. Biak Numfor
-
1.251
-
7.860
-
7.978
10
Kab. Boven Digoel
51
503
-
850
-
4.485
11
Kab. Mappi
-
610
-
194
-
989
juga
12
Kab. Asmat
-
204
-
139
-
460
dimana pada tahun 2010 mencapai
13
Kab. Yahukimo
-
105
-
44
-
89.893
44.002
14
Kab. Pegunungan Bintang
-
99
-
161
-
66.980
Ternak
kambing ekor,
relatif
dengan
banyak sentra
ternak
kambing yang paling besar berada di Nabire yaitu mencapai 11.049 ekor. Ternak Kuda walaupun hanya 1.599 ekor tapi terlihat sebagian besar berasal dari
15
Kab. Tolikara
5
102
-
211
-
67.785
16
Kab. Sarmi
1
1.800
36
942
-
3.123
17
Kab. Keerom
-
11.701
-
6.339
-
1.272
sentra ternak kuda di Kab. Merauke yaitu
18
Kab. Waropen
4
1.743
12
263
-
1.176
sebanyak 1.497 ekor.
19
Kab. Supiori
-
264
-
332
-
2.073
20
Kota Jayapura Jumlah
-
3.563
70
931
-
5.564
1.599
78.697
1.413
44.002
105
537.782
Pe r e ko nomia n
19
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 18
20
Daerah Kab. Merauke Kab. Mappi Kab. Sarmi Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Yapen Waropen Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Yahukimo Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Tolikara Kab. Waropen Kab. Boven Digoel Kab. Pegunungan Bintang Kab. Keerom Kab. Supiori Kab. Asmat Kab. Mamberamo Raya Kab. Nduga Kab. Lanny Jaya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo Kab. Puncak Kab. Dogiyai Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
Perikanan Laut 119.391,6 26.750,5 675,8 7.387,6 2.215,7 6.457,2 31.856,4 11.125,3 3.835,4 4.576,9 5.482,3 11.788,5 231.543,2
Perikanan Darat Perairan Umum Budidaya 2.264,8 112,1 2.685,4 69,7 70,0 225,6 116,9 7,8 1.087,8 369,6 686,4 57,1 137,9 195,8 8,3 15,1 235,7 32,9 42,7 26,8 10,0 47,6 65,7 1.317,8 7.519,5 2.370,0
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
Jumlah 121.769 29.436 676 7.527 2.441 6.574 31.864 12.583 744 138 204 15 4.104 43 27 4.587 5.530 13.172 241.433
Produksi Ikan Darat dan Ikan Laut Provinsi Papua 2010 (dalam ton) Produksi perikanan di Provinsi Papua banyak dihasilkan di 18 buah daerah kabupaten/kota. Produksi ikan laut di Provinsi Papua pada tahun 2010 mencapai 231.543.2 ton sedangkan produksi ikan daratnya mencapai 9.889,50 ton., sehingga jumlah produksi ikan di Papua mencapai 241.433 ton. Kabupaten Merauke merupakan daerah yang paling dominan memberikan kontribusi atas produksi ikan yaitu mencapai 121.769 ton., sedangkan produksi ikan yang paling sedikit berada di Kabupaten Keerom yaitu hanya 27 ton.
Jenis Tanaman No.
Luas Panen Tanaman Perkebunan di Provinsi Papua 2008 (dalam hektar) Sebanyak 20 daerah di Provinsi Papua mempunyai lahan perkebunan yang terdiri dari beragam komoditi mulai dari Kelapa sawit hingga sagu. Komoditi perkebunan yang paling dominan di Provinsi Papua adalah kelapa. Yang pada tahun 2008 menghasilkan luas panen sebanyak 31.400 hektar, lalu diikuti oleh coklat sebanyak 20.964 hektar. Perkebunan kelapa sawit juga mulai berkembang di Provinsi Papua yang luas panennya mencapai 9.818 hektar walaupun hanya terkonsentrasi di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke.
1 2 3 4 5 6 7
Daerah Kab. Merauke Kab. Jayawijaya Kab. Jayapura Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Nabire Kab. Mimika
8
Kab. Yapen Waropen
9 10 11 12 13
Kab. Biak Numfor Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Waropen Kab. Supiori
Kelapa 5.904 1.830 1.020 750
Kelapa Sawit 518 -
Kopi 78 3.620 122 1.290 459 1.134 26
Kelapa Hibrida
Coklat
Cengkeh
10 75 -
6.542 13 3.123 -
1.211 169 -
Jambu Kapuk Jarak Lada Panili Pinang Mete Randu Pagar 367 2.152 6 561 - 198 24 88 0,06 19 196 11 68 7 95 2 10 1 4
Karet
Sagu 50 106 78
681
-
62
-
1.971
65
-
65
4
-
11
-
-
-
5.227 213 1.051 72 70
-
127
581 479
24 -
446 10 41 3 6
89 83 -
1.318 2.997 -
35 877 -
2 -
3 18 -
11 7
269 -
153 -
162 -
99
-
271
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
8.520 390 4.766 770
9.300 -
15 37 162 29 -
13 -
2.235 4.679 1.782 -
46 388 10
-
71 -
2 20 -
78 -
17 43 202 2
-
6 1.074 136 32
112
20 Kab. Mamberamo Raya
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 Kab. Nduga 22 Kab. Lanny Jaya Kab. Mamberamo 23 Tengah 24 Kab. Yalimo 25 Kab. Puncak 26 Kab. Dogiyai 27 Kab. Intan Jaya 28 Kab. Deiyai 20 Kota Jayapura Provinsi Papua
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37 31.400
9.818
334 8.826
122
113 20.964
2.061
4.682
3.356
41
755
341
467
18 1.653
508
14 15 16 17 18 19
Pe r e ko nomia n
21
Unit Penambangan Total bijih ditambang Kadar Cu Kadar Au Kadar Ag Pengolahan Total bijih diolah Kadar Cu Kadar Au Kadar Ag Pengeringan Total konsentrat Kadar Cu Total Cu Kadar Au Total Au Kadar Ag Total Ag Pengapalan Total konsentrat Kadar Cu Total Cu Kadar Au Total Au Kadar Ag Total Ag
22
Satuan Nilai Produksi dmt % gr/t gr/t
63.230.619,00 2,28 2,70 6,99
dmt % gr/t gr/t
63.170.406,00 2,34 2,61 8,88
dmt % ton gr/t kg gr/t kg
1.831,13 71,67 437,39 70,95 43,30 213,84 130,52
dmt % ton gr/t kg gr/t kg
1.934,72 72,24 465,88 73,92 47,68 219,60 141,62
Produksi Pertambangan PT Freeport (2010) Sektor pertambangan di Papua masih didominasi oleh hasil tambang PT Freeport. Pada tahun 2010 bijih tambang yang dihasilkan mencapai 63.230.619 dry
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
million ton (DMT) atau naik 9,17 persen dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata produksi per triwulan sama dengan jumlah produksi 21.076.873 DMT Bijih tambang tersebut lalu diolah dan kemudian dikeringkan yang menghasilkan total konsentrat sebanyak 1.831 dmt, dengan tembaga sebanyak 437,39 ton, emas sebanyak 43,30 kilogram, dan perak sebanyak 130,52 kilogram.
Daerah
Bintang Hotel
Banyaknya Hotel/Losmen
Non Bintang
Jumlah
Kamar
Akomodasi
Kamar
Hotel
Kamar
1 Kab. Merauke
-
-
13
256
13
2 Kab. Jayawijaya
1
14
13
191
14
256 205
3 Kab. Jayapura
1
96
29
511
30
607
4 Kab. Nabire
-
-
6
118
6
118
5 Kab. Kepulauan Yapen
-
-
6
118
6
118
Kamar Berbintang dan Tidak
6 Kab. Biak Numfor
3
126
10
235
13
361
7 Kab. Paniai
-
-
3
33
3
33
Berbintang, 2010
8 Kab. Puncak Jaya
-
-
1
5
1
5
9 Kab. Mimika
3
266
20
450
23
716
Sarana hotel dan akomodasi di Provinsi Papua
10 Kab. Boven Digoel
-
-
5
52
5
52
yang bisa dimanfaatkan oleh para pebisnis
11 Kab. Mappi
-
-
2
39
2
39
dan wisatawan pada tahun 2010 mencapai 182
12 Kab. Asmat
-
-
4
75
4
75
13 Kab. Yahukimo
-
-
7
35
7
35
buah hotel baik yang berbintang maupun non
14 Kab. Pegunungan Bintang
-
-
-
-
-
-
bintang.
15 Kab. Tolikara
-
-
1
6
1
6
16 Kab. Sarmi
-
-
7
72
7
72
17 Kab. Keerom
-
-
-
-
-
-
18 Kab. Waropen
-
-
2
59
2
59
19 Kab. Supiori
-
-
-
-
-
-
20 Kab. Mamberamo Raya
-
-
-
-
-
-
21 Kab. Nduga
-
-
-
-
-
-
Jumlah hotel yang tesedikit berada di Kab.
22 Kab. Lanny Jaya
-
-
-
-
-
-
Tolikara dan Puncak Jaya yaitu masing-masing
23 Kab. Mamberamo Tengah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah hotel terbanyak berada di Kota Jayapura yaitu sekitar 45 buah dengan kapasitas kamar mencapai 1.414 kamar.
1 buah. Sebanyak 12 daerah di Provinsi Papua
24 Kab. Yalimo 25 Kab. Puncak
-
-
-
-
-
-
tercatat belum diketahui jumlah hotel dan
26 Kab. Dogiyai
-
-
-
-
-
-
akomodasinya.
27 Kab. Intan Jaya
-
-
-
-
-
-
28 Kab. Deiyai
-
-
-
-
-
-
29 Kota Jayapura
7
412
38
1.002
45
1.414
15
914
167
3.257
182
4.171
Provinsi
Pe r e ko nomia n
23
Kesejahteraan Masyarakat
24
1.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2.
Tingkat Pengangguran Terbuka
3.
Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
Bulan
Bahan Makanan
Makanan Jadi, Transport Pendidikan Minuman, Perumahan Sandang Kesehatan dan dan Rekreasi Rokok Komunikasi
Umum
Januari
131,43
130,95
110,54
114,61
112,56
107,81
112,42
119,03
Februari
128,69
131,40
110,45
114,35
112,50
107,96
112,62
118,41
Maret
131,17
131,89
110,37
114,27
112,19
107,89
112,66
119,07
April
127,12
133,93
110,39
114,65
112,35
108,05
113,17
118,46
Mei
129,89
134,82
110,33
116,12
112,79
108,05
112,90
119,30
Juni
132,28
137,31
110,57
116,87
113,15
108,06
112,70
120,30
Juli
132,22
137,33
110,48
115,99
113,21
108,08
114,33
120,59
Agustus
132,76
137,70
112,42
115,54
113,22
108,12
114,36
121,22
September
134,61
137,66
113,29
115,87
113,27
108,09
114,50
121,94
Oktober
125,82
139,45
113,75
117,19
113,43
108,09
114,32
120,09
November
127,34
139,66
113,86
118,13
113,71
108,26
114,05
120,54
Desember
132,32
142,63
114,46
119,03
114,30
108,33
115,82
122,80
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se-Prov. Papua Tahun 2008 Indikator angka harapan hidup di Provinsi Papua pada tahun
di Kota Jayapura yaitu mencapai 99,09% dan yang terendah
2008 adalah 68.10 tahun dimana angka harapan hidup tertinggi
terdapat di Kab. Nduga yaitu 30,52%.
terdapat di Kab. Mimik ayaitu 69.55 tahun dan yang terendah berada di Kab. Merauke yaitu 62.13 tahun. Indikator angka melek hurup di Papua 75,41% dimana yang tertinggi terdapat
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua adalah 64 dimana angka IPM tertinggi terdapat di Kota Jayapura yaitu mencapai 74,56 dan yang terendah terdapat di 47,75.
Ke s e j ah te r aan M as ya ra ka t
25
Garis Kemiskinan No
(Rp/kap/bulan) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
26
Penduduk Miskin
Tahun Kab. Merauke Kab. Jayawijaya Kab. Jayapura Kab. Nabire Kab. Yapen Waropen Kab. Biak Numfor Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Mimika Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Mamberamo Raya Kab. Nduga Kab. Lanny Jaya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo Kab. Puncak Kab. Dogiyai Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai Kota Jayapura Total
212.148 223.114 290.401 307.257 307.044 317.590 260.417 305.754 354.241 234.964 184.264 203.821 198.511 284.051 155.394 237.225 298.989 309.954 229.260 323.282 194.643 233.929 219.167 185.425 315.061 278.520 463.629 282.776
(000)
%
26,51 45,41 20,42 36,27 27,90 39,49 57,85 34,37 35,65 9,35 24,41 26,05 74,49 41,82 21,95 5,23 11,53 6,73 6,23 8,79 13,19 27,39 11,16 8,73 23,99 25,45 39,05 709,41
15,44 46,30 20,77 35,69 36,13 36,51 47,68 46,92 24,74 27,01 34,94 38,69 49,61 43,77 44,63 22,63 25,57 44,00 50,66 44,43 47,28 47,73 47,07 47,76 49,20 36,57 17,87 34,77
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin (2009) Jumlah
penduduk
miskin
di
Provinsi
Papua pada tahun 2009 sangat besar yaitu mencapai Secara
709.410 orang miskin.
persentase
seluruh
penduduk
miskin tersebut mencapai 34.77% dari total populasi di Provins Papua. Jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kab. Yahukimo yaitu sekitar 74.490 orang miskin dan yang paling sedikit ada di Kab. Sarmi yaitu 5.230 orang miskin.
Potensi Daerah
Po te ns i Da era h
27
Potensi Investasi A. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Perkebunan kelapa sawit di Papua yang dikelola oleh PTPN II di Arso, Kab. Keerom memiliki perkebunan inti seluas 2.300 ha. Kapasitas produksi 60 ton/jam TBS, dengan produktivitas sebesar 7,7 - 12,2 ton/ha/tahun TBS. Kualitas CPO dihasilkan dari perkebunan ini lebih rendah daripada kualitas CPO dari perkebunan di pulau lain. Kondisi tersebut perlu dijadikan sebagai pertimbangan agar para investor minyak sawit mau untuk membangun pabrik minyak goreng disana, karena dengan
Pemerintah Provinsi Papua adalah menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu sektor unggulan sumber PAD. Oleh karena itu sektor ini mempunyai peluang yang sangat luas untuk terus dipacu perkembangannya. Provinsi Papua memiliki ikan hias air tawar bernilai ekonomis tinggi seperti Arowana (Scleropages jardinii) di Merauke dan udang cherax di Jayawijaya. Jenis ikan hias lainnya seperti rainbow fish, bambit, iriatherina, kaca, banyak terdapat di perairan umum yang ada di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua. C. Industri Pertambangan
kualitas yang tidak standar serta waktu pengapalan yang lama,
Potensi sektor pertambangan dan penggalian adalah batu bara,
maka hasil minyak sawit yang diolah dari CPO Papua yang dikirim
marmer, granit, pasir kuarsa dan batu gamping. Potensi sumber
ke pabrik minyak sawit di pulau lain sangat rendah.
daya mineral dan energi di Provinsi Papua telah dikenal luas oleh
B .Industri Pengolahan Hasil Perikanan dan Turunan Sektor perikanan Provinsi Papua yang memiliki luas perairan territorial mencapai 45.510 km² yang di dalamnya mengandung berbagai jenis biota laut yang bernilai ekonomis penting. Secara umum potensi lestari sumberdaya perikanan laut sebesar 1.524.800 ton/tahun dan perikanan darat sebesa r 268.100 ton/ tahun (belum termasuk potensi lahan untuk pengembangan budidaya laut dan tambak diperkirakan sebesar 1.663.200 Ha).
28
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
masyarakat international sebelum perang dunia kedua. Pada awalnya minyak bumi merupakan komoditas yang paling menarik untuk dieksploitasi. Pada tahun 1972 dimulai pengapalan konsentrat tembaga untuk pertama kalinya ke Hibi Jepang, sejak saat itu mulailah Provinsi Papua menjadi pengekspor konsentrat tembaga. Produksi Freeport pada saat itu baru mencapai 8.000 ton bijih/hari, kemudian meningkat menjadi 18.000 ton bijih/hari.
D. Program Marauke Integrated Food And Energy Estate (MIFFE) Program ini merupakan suatu pengembangan atau pengusahaan pangan dalam skala luas, dengan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencangkup pertanian, perkebunan, dan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang luas.Misi utama dari program ini adalah mengejar swasembada pangan berkelanjutan serta meningkatkan
dengan topografi datar dan subur, ditunjang oleh agroklimat yang sesuai; 3) Berbagai tanaman pangan dapat tumbuh dengan baik di kawasan ini, antara lain padi, jagung, kedelai, shorgum, gandum, dan hortikultura; 4) Memiliki savana yang luas untuk peternakan (sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, kanguru, dan rusa); Memiliki pantai, sungai dan rawa untuk pengembangan perikanan.
kemampuan ekspor pangan. Oleh karena program ini dilakukan dalam skala yang luas, maka pengusahaanya dilakukan dengan melibatkan pihak swasta bekerja sama dengan petani. Sesuai dengan UU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maka Food Estate yang dibangun pada suatu wilayah tertentu akan diberikan fasilitas investasi, baik berupa fiskal (pajak maupun bea) dan fasilitas lainnya. Lima pertimbangan penetapan Meauke sebagai lokasi food estate, yaitu: 1) Dalam RTRWN (PP 26/2008) Merauke dan sekitarnya ditetapkan sebagai kawasan andalan, di mana pertanian merupakan salah satu unggulannya; 2) Merauke memiliki lahan potensial untuk pertanian 2,5 juta ha,
Po te ns i Da era h
29
Gambaran Umum Keuangan Daerah
30
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
Komposisi APBD Prov. Papua Agregat Prov., Kab., dan Kota
30.000,00
Miliar Rupiah
25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 (5.000,00)
2008
2009
2010
2011
2012
Pendapatan
18.433,32
20.062,66
22.408,11
25.693,99
26.866,70
Belanja
18.401,58
19.067,93
21.194,38
24.188,61
27.925,44
Surplus/Defisit
31,75
994,73
1.213,72
1.505,38
(1.058,74)
Pembiayaan
930,39
1.185,69
1.235,42
2.554,72
(112,97)
Keterangan: 2008-2011 Realisasi; 2012 Anggaran
Ke u angan Da era h
31
Komposisi Pendapatan APBD Prov. Papua Agregat Prov., Kab.,dan Kota
25.000,00
Miliar Rupiah
20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 -
2008
2009
2010
2011
2012
796,30
887,86
888,28
908,99
1.092,99
Daper
11.775,71
12.916,03
15.546,90
17.874,58
19.201,02
L2PyS
5.861,32
6.258,76
5.972,92
6.910,42
6.572,69
PAD
Keterangan: 2008-2011 Realisasi; 2012 Anggaran
32
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
Miliar Rupiah
Komposisi Belanja APBD Prov. Papua Agregat Prov., Kab.,dan Kota
9.000,00 8.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 -
2008
2009
2010
2011
2012
B. Pegawai
4.219,19
4.664,34
5.254,77
6.218,15
7.981,93
B. Barang Jasa
3.664,81
4.377,85
4.996,62
5.627,32
6.809,36
B. Modal
5.843,18
6.102,38
6.785,47
7.634,70
7.615,16
B. Lain2
4.674,38
3.923,36
4.157,52
4.708,44
5.518,99
Keterangan: 2008-2011 Realisasi; 2012 Anggaran Ke u angan Da era h
33
Komposisi Pendapatan Asli Daerah APBD Prov. Papua Agregat Prov., Kab., dan Kota (Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2011) Komposisi PAD Kab/Kota
Komposisi PAD Prov.
Pajak daerah 17,8% 19,8% 44,3%
Retribusi daerah
7,1%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
5,4%
17,3% 18,6%
69,6%
Lain-lain PAD yang sah (Dalam Juta Rupiah)
Uraian
34
PAD
Pajak daerah
Retribusi daerah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
Kabupaten/Kota
500.718
99.353
86.491
93.274
221.597
Provinsi
369.640
257.375
20.087
26.393
65.784
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
Komposisi Pajak Daerah APBD Prov. Papua (Perbandingan Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2010 dengan Realisasi APBD 2011) 40,0 35,0 30,0
%
25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Pajak Bahan Pajak Air Bawah Kendaraan Bermotor Bakar Kendaraan Tanah Bermotor Bermotor rata-rata 2008-2010
Pajak Air Permukaan
Bea Balik Nama Kendaraan di atas air
2011
(Dalam Juta Rupiah)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Air Bawah Tanah
Pajak Air Permukaan
Bea Balik Nama Kendaraan di atas air
rata-rata 2008-2010
36,966
31,250
25,470
6,281
0,033
0,000
2011
32,321
30,369
32,972
0,108
4,230
0,000
Ke u angan Da era h
35
Komposisi Pajak Daerah APBD Kab./Kota Prov. Papua (Perbandingan Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2010 dengan Realisasi APBD 2011) 40,0
%
30,0 20,0 10,0 0,0 1
2
3
4
5
6
7
rata-rata 2008-2010
8
9
10
11
12
2011 (Dalam Juta Rupiah)
1
2
3
Pajak Restoran
Pajak Hotel
rata-rata 2008-2010
27,92
22,36
22,02
2011
34,32
18,30
16,71
36
4
Pajak Pengambilan Pajak dan Pengolahan Penerangan Bahan Galian Jalan Golongan C
5
6
7
8
9 lainlain
10
11
12
Pajak Air Bawah Tanah
Pajak Reklame
Pajak Hiburan
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
15,37
3,59
3,83
2,06
0,00
2,70
0,00
0,00
0,00
15,45
7,16
4,08
1,60
1,00
0,82
0,56
0,35
0,32
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
Bea Balik Pajak Nama BPHTB Kendaraan Kendaraan Bermotor Bermotor
Tren Simpanan Pemda se-Provinsi Papua di Perbankan Agregat Prov., Kab., dan Kota
Miliar Rupiah
10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan
feb
Mar
Apr 2009
Mei 2010
Jun
Jul 2011
Agt
sep
Okt
Nov
Des
2012
Ke u angan Da era h
37
Potret Dana Simpanan Pemda di Perbankan Prov. Papua Dalam bentuk Tabungan, Simpanan Berjangka dan Giro Agregat Prov., Kab., dan Kota 90.000.000 70.000.000 50.000.000 30.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2008
2009 PAPUA
38
2010
2011
Nasional
2008
2009
2010
2011
PAPUA
2.813.083
2.958.021
3.107.609
3.497.065
Nasional
71.601.901
59.812.944
62.088.098
80.445.845
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
Trend Persentase Dana Idle Terhadap Realisasi Belanja Daerah Prov. Papua Agregat Prov., Kab., dan Kota 16,15%
16,50%
+ Trend
16,00%
terhadap
15,51% 15,35%
15,50%
persentase
dana
realisasi
idle
belanja
daerah di wilayah Provinsi Papua mengalami penurunan pada tahun
15,00%
anggaran 2010 dan 2011
14,64%
+ Hal
14,50%
14,66%
14,00%
ini
menunjukkan
bahwa
penyerapan belanja di wilayah
14,46%
Provinsi
Papua
mengalami
kenaikan
13,50% 2009
2010 PAPUA
2011
Nasional
2009 Belanja
2010
2011
NAS
PAPUA
NAS
PAPUA
NAS
PAPUA
389,7
19,07
424
21,19
498,1
24,19
Idle
59,8
2,96
62,1
3,11
80,5
3,5
% Idle/Blj
15,35%
15,51%
14,65%
14,66%
16,16%
14,46% Ke u angan Da era h
39
Estimasi Realisasi Belanja Daerah Agregat Prov., Kab. dan Kota Sampai Dengan Bulan September 2012 (Persentase) 100
98.840
90 80
76.116
70 60 %
40 30 20
14.016
20.283 13.265
8.450 10 4.766 8.247 4.890 0 Jan Feb Mar
26.774 20.141
42.777
42.448 34.541
33.085 26.240
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
2011
4.766
8.450
14.016
20.283
26.774
33.085
42.448
54.399
58.753
67.065
76.116
98.840
2012
4.890
8.247
13.265
20.141
26.240
34.541
42.777
50.794
57.773
2011
Secara
persentase,
estimasi
realisasi
belanja
daerah
2012
sampai
dengan bulan September 2012 adalah sebesar 57,8%, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2011.
40
58.753 50.794
54.399
50
67.065 57.773
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
Estimasi Realisasi Belanja Daerah Agregat Prov. Papua Sampai Dengan Bulan September 2012 (Persentase) 80 70
57,8
60 50 40 30 20 10 Sulut
Malut
Sulsel
Gorontalo
Jatim
Lampung
Maluku
NTB
Sulteng
NTT
Sulbar
Sultra
Aceh
Jateng
Kepri
Sumsel
DIY
Kalteng
Jabar
Jambi
Sumbar
Kalbar
Sumut
Banten
Bengkulu
Bali
Kalsel
Papbar
Babel
Papua
DKI
Riau
Kaltim
00
+ Rata-rata realisasi APBD 2012 sampai dengan bulan September 2012 agregat per prov. adalah sebesar 57,8%. + Terdapat 12 daerah yang mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata sedangkan 21 daerah mempunyai realisasi belanja di atas rata-rata. + Realisasi belanja terendah adalah Prov. Kalimantan Timur yaitu sebesar 41,6% sedangkan yang tertinggi adalah Prov. Maluku Utara sebesar 71,2%.
Ke u angan Da era h
41
Opini BPK atas LKPD Pemda Se-Provinsi Papua Nama Daerah
OPINI BPK 2009
Prov. Papua
WDP
WDP
TMP
Kab. Merauke
TMP
TMP
Kab. Asmat
TMP
WDP
WDP
Kab. Mimika
TMP
WDP
Kab. Biak Numfor
TMP
WDP
TMP
Kab. Nabire
TMP
TMP
Kab. Boven Digoel
TMP
TMP
TMP
Kab. Nduga
TMP
TMP
Kab. Dogiyai
**
Kab.IntanJaya
**
2008
Kab. Paniai
TMP
TMP
Kab. Pegunungan Bintang
WDP
WDP
WDP
WDP
Kab. Puncak Jaya
TMP
TMP
TMP
TMP
Kab. Sarmi
WDP
TMP
Kab. Keerom
TMP
TMP
Kab. Supiori
TMP
TMP
Kab. Kepulauan Yapen
TMP
TMP
Kab. Tolikara
TMP
TMP
**
Kab. Waropen
TMP
TMP
Kab. Mamberamo Raya
TMP*
Kab.Yahukimo
TMP
TMP
Kab. MamberamoTengah
**
Kab. Mappi
TMP
TMP
Kab.Yalimo TMP
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
KotaJayapura
TMP
**
Kab. Jayawijaya
TMP
2010
**
Kab. Puncak WDP
2009
Kab. Jayapura
Kab.LannyJaya
42
OPINI BPK
2008
Kab. Deiyai
2010
Nama Daerah
** WDP
WDP
TMP
Kondisi Keuangan Daerah Indikator Kondisi Keuangan Daerah 1.
Rasio Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk
2.
Rasio PAD/ Total Pendapatan Daerah
3.
Rasio Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah
4.
Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/ PDRB
5.
Rasio Belanja Modal / Total Belanja Daerah
6.
Rasio Total Pendapatan Daerah / Total Belanja Daerah
7.
Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah
8.
Rasio SiLPA tahun sebelumnya / Belanja Daerah
9.
Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah
Ko nd i s i Ke uangan Da era h
43
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Papua Agregat Prov., Kab., dan Kota Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk
PAD / Total Pendapatan Daerah 0,25
Ribuan
12.000 10.000
0,20
11.111,21
8.000
8.963,37
9.565,12 7.908,61
6.000 4.000 2.000
9.068,31
0,18
0,19
0,05
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
2008
2009
2010
2011
-
2007
2008 Nasional
2009
2010
2011
prov. Papua
per satu orang penduduknya + Rasio pendapatan daerah per kapita provinsi Papua memiliki fluktuatif
tiap
tahun
anggaran.
2007
Nasional
+ Rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melayani
Namun
demikian,
pendapatan per kapita Provinsi Papua jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita nasional
44
0,16
0,21
0,18
0,10
2.217,44 1.462,69 1.601,20 1.640,40 1.823,58
0
yang
0,15
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
prov. Papua
+ Rasio ini mengukur tingkat kemandirian daerah yaitu kemampuan daerah dalam mendanai belanjanya dengan pendapatan asli daerah (PAD) + Rasio PAD Per Total Pendapatan Daerah Provinsi Papua memiliki tren yang relatif stabil tiap tahun anggaran. Namun demikian, rasio PAD per total Pendapatan Daerah Provinsi Papua lebih rendah dibandingkan rasio secara nasional
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Papua Agregat Prov., Kab., dan Kota Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah 0,60
0,55
0,49
0,55 0,40
0,41
Pajak Daerah + Retribusi Daerah / PDRB 2,00%
0,44 0,40
0,43 0,41
0,41 0,40
0,20
1,50%
1,58%
1,42%
1,27%
1,33%
1,00% 0,50%
-
1,34%
0,56%
0,74%
0,64%
0,53%
0,52%
2010
2011
0,00%
2007
2008 Nasional
2009
2010
2011
prov. Papua
+ Rasio ini mengukur seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai + Tren rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi Papua memiliki kecenderungan menurun seperti halnya rasio secara nasional. Rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi Papua relatif sama dengan rasio secara nasional
2007
2008
2009
Nasional
prov. Papua
+ Rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerahnya + Tren rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDRB Provinsi Papua memiliki tren yang menurun berbeda dengan tren rasio tren nasional yang cenderung meningkat. Pada tahun 2011, rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDRB Provinsi Papua memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan rasio secara nasional
Ko nd i s i Ke uangan Da era h
45
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Papua Agregat Prov., Kab., dan Kota Rasio Total Pendapatan Daerah /
Belanja Modal / Total Belanja 40,00%
33,85%
31,75%
32,00%
32,02%
Total Belanja Daerah 31,56%
30,00% 20,00%
28,95%
27,46%
2007
2008
26,19%
22,17%
21,67%
2009
2010
2011
10,00% 0,00% Nasional
prov. Papua
+ Rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan belanja modal terhadap total belanjanya + Tren rasio belanja modal per total belanja Provinsi Papua cenderung stabil pada tiap tahun anggaran, namun pada tahun 2011 mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2011 tersebut, rasio belanja modal per total belanja Provinsi Papua lebih tinggi daripada rasio secara nasional
46
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%
102,66%
97,04%
102,22%
105,70%
103,64% 100,17%
105,22%
105,73%
106,22%
2009
2010
2011
137,90%
2007
2008 Nasional
prov. Papua
+ Rasio ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerah + Tren rasio total pendapatan daerah per total belanja daerah Provinsi Papua memiliki tren meningkat sebagaimana tren rasio secara nasional. Pada tahun 2011, rasio total pendapatan daerah per total belanja daerah Provinsi Papua memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan rasio secara nasional.
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Papua Agregat Prov., Kab., dan Kota Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah
Rasio SiLPA Tahun Sebelumnya / Belanja Daerah
50,0%
25,00%
40,0%
20,00%
30,0% 20,0%
28,4% 35,9% 13,6%
12,0%
39,4%
40,6%
17,8%
19,6%
40,2% 21,3%
15,00% 10,00%
10,0%
20,06%
17,56% 17,07%
13,75%
2007
2008 Nasional
2009
2010
2011
prov. Papua
+ Rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanjanya + Rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja daerah Provinsi Papua cenderung meningkat sebagaimana tren rasio secara nasional. Pada tahun 2011, rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja daerah Provinsi Papua lebih kecil dibandingkan dengan rasio
11,47% 12,07%
6,01% 8,48%
5,00%
0,0%
12,29%
7,36%
0,00% 2007
2008
2009
Nasional
2010
2011
prov. Papua
+ Rasio ini mengukur proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun berjalan + Rasio SiLPA terhadap belanja daerah Provinsi Papua cenderung fluktuatif naik dan turun. Namun demikian, pada tahun 2011 rasio SiLPA terhadap belanja Provinsi Papua lebih tinggi dibandingkan rasio secara nasional.
secara nasional.
Ko nd i s i Ke uangan Da era h
47
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Papua Agregat Prov., Kab., dan Kota Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah 1,50% 1,00%
1,38%
0,59%
0,50%
+ Rasio ini mengukur proporsi pembayaran pokok utang dan bunga
1,14% 0,45%
0,68%
0,79% 0,78%
0,90% 0,70%
0,60%
daerah di Provinsi Papua memiliki tren yang stabil tiap tahun anggaran. Pada tahun 2011, rasio pembayaran pokok utang dan bunga per total pendapatan daerah Provinsi Papua lebih tinggi
0,00% 2007
2008 Nasional
48
yang harus dibayar dari pendapatan daerah dalam satu periode. + Rasio pembayaran pokok utang dan bunga per total pendapatan
2009
2010
2011
prov. Papua
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
dibandingkan rasio secara nasional.
Ucapan Terima Kasih Penyusunan buku “Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah”
yang telah menyediakan data Daerah Dalam Angka dan
dilaksanakan dengan kerjasama yang solid dan tidak akan dapat
memfasilitasi hingga tersedianya buku ini.
terselesaikan tanpa kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan
+ Selanjutnya terima kasih kepada tim dari Subdirektorat
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Oleh karena itu
Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah
apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan
yang terdiri dari Putut Hari Satyaka, SE. MPP; Krisnandar,
dalam rangkaian kata berikut ini:
SE; Prasetyo Indro S.,SE, ME; Aris Soedjatmiko, S.Sos,
+ Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur Jenderal
MM; Wahyu Widjayanto, SE, MM; Edi Soeprijono, S.Sos;
Perimbangan Keuangan DR. Marwanto Harjowiryono – dan
Arif Zainuddin Fansyuri, Ak., ME; Femmy Ferdiansyah, SH;
Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Chrisliana Tri Ferayanti, SE, ME; Lukman Adi Santoso, SE.,
Drs. Yusrizal Ilyas, MPA – yang telah memberikan arahan dan
ME.; Mauliate H. Silitonga, SE; Nanag Garendra Timur, S.Si;
bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan buku ini.
Rizki Anggunani, S.Si; Shinta Theresia Purba; Virgin Marthalia
+ Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Subdirektorat
yang telah melakukan input dan pengolahan data sekaligus
Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah yang telah menyediakan data
mendukung penulisan dan melakukan editing buku ini.
Terima kasih atas kerja kerasnya.
ringkasan APBD 2012 dan Realisasi APBD 2011 melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah dan kepada Bagian Umum,
Sekretariat
Jenderal
Perimbangan
Keuangan
Ucap an Te r i m a Ka sih
49
Sumber Data
- SIKD, Kementerian Keuangan - Papua Dalam Angka 2010 dan 2011, BPS - http://www.papua.go.id - http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Data+dan+Informasi+Bisnis/ Info+Bisnis+Regional/Publikasi/Profil/Papua/Demografi.htm
50
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
51
52
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi PAPUA
