Tinjauan Ekonomi & Keuangan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tinjauan Ekonomi & Keuangan VOLUME V

NOMOR 10

EDISI OKTOBER 2015

www.ekon.go.id

KERJASAMA EKONOMI REGIONAL

diMULAI ! ! ! ! http://www.illustrationsource.com/

DAFTAR ISI

Editorial

03

Ekonomi Internasional

04

Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok

05

Perkembangan Harga Minyak Koordinasi Kebijakan Ekonomi

06

Paket Kebijakan OJK Jilid III

PEMBINA: Laporan Utama

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

PENGARAH:

10

KESR vs Pembangunan Berkelanjutan

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Peran Otoritas Lokal dan Sistem

15

Kluster dalam KESR

KOORDINATOR:

Investasi

Bobby Hamzar Rafinus

Edi Prio Pambudi

Resensi Buku

Puji Gunawan Ratih Purbasari Kania

23

ANALIS:

Muhammad Hatta

Puji Gunawan, Thasya Pauline, Sri Purwanti, Hesti Wahyudi Surasmono, Susiyanti, Trias Melia, Desi Maola Ayu Saputri

Energi

Infrastruktur Migas di KTI

KONTRIBUTOR: Kementerian Perdagangan, Universitas Indonesia

24

Perdagangan

26

02

20

Perkembangan Investasi Tw III-2015

EDITOR:

Memaksimalkan Potensi Ekspor ke Pasar ASEAN

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 10 EDISI OKTOBER 2015

EDITORIAL

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Bagi para pengambil kebijakan, IHK dan inflasi dapat menggambarkan stabilitas moneter dan perekonomian. Pada tingkat korporat inflasi dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Sementara di tingkat mikro seperti rumah tangga/masyarakat inflasi dijadikan dasar penyesuaian pengeluaran-pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pengukuran inflasi di Indonesia dilakukan dengan menggunakan IHK berdasar pada Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2012 sebagai tahun dasar. SBH 2012 hanya dilaksanakan di 82 kota, yang terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 49 kota besar lainnya. Artinya masih banyak Kota yang tidak masuk dalam penghitungan IHK. Secara kaidah ilmu statistik, metodologi sampling dapat dibenarkan dan dapat menghemat biaya biaya yang terkait dengan perhitungan inflasi nasional. Biaya-biaya tersebut utamanya menjadi besar, jika dikaitkan dengan pengambilan sampling di lapangan. Mempetimbangkan belum dilakukannya perhitungan Inflasi oleh seluruh daerah, daerah-daerah non sampling IHK juga dibenarkan untuk menggunakan inflasi kota/kabupaten yang memiliki karaketeristik relatif sama (sister city) untuk menghitung tingkat Inflasinya. Diluar hal tersebut diatas, sebenarnya kebutuhan perhitungan Inflasi sampai dengan level kota/ Kabupaten telah dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Kementerian Keuangan misalnya, menggunakan tingkat inlflasi daerah sebagai dasar perkiraan alokasi DAK selain pertumbuhan ekonomi dan perkembangan alokasi DAK yang digunakan dalam penyusunan Undang-Undang mengenai APBN. Selama ini Kementerian Keuangan masih menggunakan GDP Deflator (GDP Nominal dibagi atas GDP Riil) untuk menghitung tingkat inflasi daerah. Pemerintah Daerah selama ini juga melakukan perhitungan Inflasi. Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan melalui Permendagri tiap tahun juga mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyusun indikator ekonomi makro daerah dalam penyusunan APBD termasuk APBD perubahannya. Diluar dari kewajiban penghitungan dan penggunaan inflasi daerah oleh Instansi diatas, maka Kepala Daerah juga berkepentingan untuk mengukur tingkat inflasi untuk beberapa alasan berikut : a.

Hampir diseluruh daerah telah terbentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). TPID membutuhkan tingkat inflasi untuk mengukur efektifitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengendalikan inflasi daerahnya

b.

Adanya Kebijakan Pengupahan terbaru dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015. Dalam PP ini, Upah minimum ditentukan berdasarkan Upah minimum (UM) tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan. Kedepannya, penggunakan Inflasi nasional dalam Penetapan UM secara rasional harusnya bergeser kepada penggunaan Inflasi Daerah. Namun dikarenakan belum semua daerah secara formal menghitung inflasi, maka untuk saat ini Inflasi nasional masih digunakan


03

EKONOMI INTERNASIONAL

PERTUMBUHAN EKONOMI

TIONGKOK Foto: www.forbes.com Ilwa Nuzul Rahma

Pada tahun 2013, perekonomian Tiongkok ditopang oleh permintaan domestik (93,4% dari total PDB) yang terdiri dari investasi (43,8% dari PDB) dan konsumsi (49,5% dari PDB) Sementara itu, ekspor neto, yang kontribusinya relatif kecil terhadap PDB, yaitu 6,09% pada tahun 2013, lebih rendah dibandingkan angka pada tahun 2010 sebesar 8,3%. Meskipun pangsa ekspor neto relatif kecil, dampaknya terhadap investasi cukup besar, dikarenakan sebagian investasi tersebut terkait dengan pemenuhan permintaan ekspor. 30

12

27.735

10.63

10

25

9.48

8

7.75

7.68

7.35

20

6

15

4

10

2

5

10.334

8.674

7.019 0

0 2010

2011

2012

2013

2014

2010

pertumbuhan PDB China (%)

2011

2012

2013

pertumbuhan ekspor china (%)

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Tiongkok mengalami trend penurunan. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok turun dari 10,63% pada tahun  2010 menjadi 7,35% pada tahun 2014 yang merupakan pertumbuhan terendah sejak tahun 1991. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dipengaruhi oleh penurunan permintaan ekspor khususnya dari negara-negara maju dan penurunan investasi yang merupakan dampak lanjutan dari kebijakan pengetatan kredit yang dilakukan sejak tahun 2010. Kebijakan pengetatan kredit tersebut bertujuan untuk meredakan gelembung harga properti di Tiongkok. Pertumbuhan investasi menurun dari 11,56% pada tahun 2010 menjadi 9,39% di tahun 2013. Selain itu, perlambatan ekonomi Tiongkok tersebut dikarenakan pemerintah Tiongkok sedang berusaha menjadikan ekonominya lebih kepada berbasis konsumsi domestik daripada bergantung pada ekspor dan investasi. Namun pertumbuhan konsumsi masih belum cukup kuat untuk mengimbangi dampak dari pertumbuhan ekspor dan investasi yang melambat.

04


EKONOMI INTERNASIONAL

PERKEMBANGAN HARGA MINYAK Ilwa Nuzul Rahma

Pada semester  I 2014, harga minyak dunia masih berada diatas 100 dolar AS per barel. Namun, terjadi penurunan tajam sejak semester II 2014 hingga menyentuh level 57,33 dolar AS per barel pada akhir tahun 2014 dengan penurunan sebesar 48,97% dalam kurun waktu enam bulan. Penurunan ini tercermin pada pergerakan harga minyak Brent (Grafik 1). Penurunan tersebut berlanjut hingga pertengahan Oktober 2015 dengan level terendah mencapai 42,69 dolar per barel yang terjadi pada tanggal 24 Agustus 2015

120 100 80 60 40

Sep-15 Oct-15

Aug-15

Jun-15 Jul-15

Apr-15 May-15

Jan-15

Feb-15 Mar-15

Nov-14 Dec-14

Sep-14 Oct-14

0

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14

20

Grafik 1 Perkembangan Harga Minyak Brent (dalam dolar AS) Penurunan yang terjadi sejak semester II 2014 dipengaruhi oleh perubahan permintaan dan penawaran dari minyak sehingga menciptakan keseimbangan harga minyak yang relatif rendah. Dilihat dari sisi permintaan, menurunnya permintaan minyak dari beberapa Negara, terutama Tiongkok, dikarenakan oleh perlambatan ekonomi negara tersebut. Sedangkan dari sisi penawaran (supply), meningkatnya produksi shale oil di AS dan kebijakan pelonggaran peraturan ekspor minyak oleh otoritas AS meningkatkan jumlah penawaran minyak. Selain AS, Iran juga meningkatkan jumah produksi minyak nya. Meredanya ketegangan politik di Timur Tengah dan tindakan Organisasi Negara-Negara Eksportir Minyak (OPEC) untuk mempertahankan level produksinya mengindikasikan tidak ada faktor-faktor yang dapat menahan kelebihan penawaran. Permintaan yang rendah dan besarnya penawaran minyak menyebabkan harga semakin turun. Setelah harga minyak bertahan dibawah 50 dolar AS per barel pada bulan September 2015, di awal Oktober 2015 harga minyak kembali naik diatas 50 dolar AS per barel. Hal ini didorong oleh pernyataan Rusia yang siap untuk bertemu produsen minyak lain baik itu negara anggota OPEC maupun non-OPEC untuk membahas situasi di pasar minyak dunia saat ini.


05

KOORDINASI KEBIJAKAN EKONOMI

PAKET KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN BULAN SEPTEMBER 2015 Puji Gunawan

Seiring

dengan

rangkaian

paket

kebijakan

Pemerintah merespon kondisi ekonomi global kepada perekonomian nasional, Otoritas jasa keuangan (OJK) Kembali mengeluarkan paket kebijakan dalam rangka menambah pasukan valas ke dalam sistem keuangan Indonesia melalui Surat Edaran nomor S-246/S.01/2015 tertanggal 15 September.

06


a.

Pajak bunga deposito lebih rendah dari

Secara garis besar, beberapa ketentuan baru

pajak pada umumnya, dan diterapkan

tersebut meliputi :

secara progessive (lebih banyak saldo,

1. Pembukaan Rekening Turis dengan Saldo Terbatas antara 2.000 dolar AS – 50.000 dolar

lebih rendah pajaknya). b. Diprioritaskan pembukaan rekening ini hanya oleh bank-bank tertentu yang

AS: a.

memenuhi syarat manajemen risiko dan

menunjukkan identitas berupa paspor.

kehati-hatian perbankan.

b. Setoran pertama minimal 2.000 dolar AS dan saldo maksimal 50.000 dolar AS c.

Jumlah saldo dibawah 10.000 dolar AS dikenakan biaya lebih tinggi.

2. Pembukaan Rekening Warga negara Asing (WNA) dengan Saldo Tidak Terbatas (>50.000

Upaya-upaya rekening

mempermudah

diatas

menambah

diyakini

pasukan

valas

pembukaan tidak

hanya

ke

dalam

perekonomian. Di level yang lebih mikro, kebijakan tersebut bagi perbankan akan secara otomatis meningkatkan current account and saving

account

(CASA)

serta

mengurangi

investment gap antara dana pihak ketiga dan kredit

yang

pada

akhirnya

dapat

juga

dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaaan infrastruktur nasional. Penambahan

pasokan

valas

dan

upaya

mengurangi tekanan kepada mata uang rupiah tentunya

terus

diupayakan

Pemerintah

bersama dengan OJK dan Bank Indonesia (BI). Sebelumnya, BI

juga telah mengeluarkan

peraturan pelaksana kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Indonesia. Beberapa kebijakan BI terkait lainnya meliputi : 1.

Menjaga stabilisas nilai tukar Rupiah

dolar AS) cukup menggunakan paspor dan 1

 Menjaga kepercayaan pelaku pasar di

(satu) dokumen tambahan tertentu (misalnya:

pasar valas melalui pengendalian volatitas

referensi dari bank terkait di negara asal WNA,

nilai tukar rupiah

surat keterangan domisili setempat, identitas

 Memelihara kepercayaan pasar terhadap

istri, foto kopi kontrak tempat tinggal, atau

pasar Surat Berharga Negara melalui

kartu kredit/ debet).

pembelian di pasar sekunder, dengan

3. Rekening WNA dengan Saldo Khusus

dalam

ketersediaan Surat Berharga Negara bagi

jumlah besar (> 1.000.000 dolar AS) c.

menggunakan

paspor

dan

tetap memerhatikan dampaknya terhadap

dokumen

inflow dan likuiditas pasar uang

tambahan tertentu (misalnya: referensi dari bank terkait di negara asal WNA, surat keterangan domisili setempat, identitas istri, fotokopi kontrak tempat tinggal, atau kartu kredit/ debet).


07

2.

Memperkuat pengelolaan likuiditas Rupiah. 

Dari

sisi

Rupiah dan mendorong masuknya valas kepada

menjadi fixed rate tender, menyesuaikan

sistem keuangan nasional meliputi : 1.

Mengubah mekanisme lelang Sertifikat Deposito

Bank

Indonesia

(SDBI)

dari

variable rate tender menjadi fixed rate tender dan menyesuaikan pricing SDBI, serta menerbitkan SDBI tenor 6 bulan Menerbitkan

kembali

Sertifikat

bulan dengan mekanisme lelang fixed rate

3.

menjadi 1 kali seminggu lelang

Term

Deposit (TD) Valas dari variable rate tender menjadi fixed rate tender, menyesuaikan pricing, dan memperpanjang tenor sampai dengan 3 bulan. Menurunkan

batas

pembelian

valas

dengan pembuktian dokumen underlying dari

yang

berlaku

US$100.000 nasabah

per

menjadi bulan

saat

ini

sebesar

US$25.000 dan

fasilitas

Indonesia.

Sebelumnya

memberikan

4.

ke

beberapa

fasilitas-fasilitas

dan

pelalau

kepada

usaha

yang

Memberikan fasilitas keringanan pajak atas Devisa Hasil ekspor yang masuk ke

5.

per

Mendorong Hedging

BUMN

untuk

untuk

protofolio

melakukan valas

yang

dimiliki Berbagai upaya yang dilakukan diatas tentu perlu didukung oleh semua pihak, baik pelaku usaha maupun

masyarakat umum. Tindakan-tindakan

spekulatif yang memberikan tekanan pada mata uang

rupiah

tentunya

akan

merugikan

perekonomian secara keseluruhan. Pelaku usaha juga

diharapkan

pembiayaan mengurangi

untuk

usaha

dari

mewajibkan

Mempercepat proses persetujuan ULN kehati-hatian.


lebih dalam

memanfaatkan negeri

pengeluaran-pengeluaran

bentuk mata uang asing.

Bank dengan tetap memperhatikan asas

08

visa

memerintahkan BUMN untuk mengurangi

penggunaan NPWP. 

bebas

yang

berorientasi ekspor

Menyesuaikan frekuensi lelang Foreign Exchange (FX) Swap dari 2 kali seminggu



mendapatkan

Industri

valas.

mekanisme

negara

dalam sistem perbankan nasional

Memperkuat pengelolaan supply dan demand

Mengubah

jumlah

pengeluaran dalam bentuk Dollar

tender dan menyesuaikan pricing.



menambah

kebijakan Pemerintah 2.

Bank

Indonesia (SBI) bertenor 9 bulan dan 12



telah

Repo (RR) SBN dari variable rate tender

lelang

bulan

3.

yang

dikeluarkan untuk mengurangi tekanan kepada

mekanisme

tenor dengan menerbitkan RR SBN 3



kebijakan

Reverse

Mengubah

pricing RR SBN, dan memperpanjang



Pemerintah,

dan dalam

LAPORAN UTAMA KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL (KESR) VS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: SUATU ULASAN PERAN OTORITAS LOKAL DAN SISTEM KLUSTER DALAM KESR


LAPORAN UTAMA

KESR VS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: SEBUAH ULASAN Prisca Delima

PENDAHULUAN

walaupun tetap saja ada sejumlah pendapat skeptis

Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) terlihat semakin marak dalam konstelasi hubungan internasional berkaitan dengan upaya Pembangunan Berkelanjutan. KESR bukan hanya sebatas kegiatan mendukung kemampuan suatu daerah dalam pemenuhan kebutuhan penduduk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, namun jalinan kerja sama ekonomi baik di tingkat lokal, kluster, regional maupun global agaknya tidak dapat dihindari masyarakat dunia yang kian terbuka. Terkait isu menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di penghujung 2015, kemampuan bekerja sama sekaligus daya saing Indonesia tentunya akan diuji, terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan negara ASEAN lainnya, seperti Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Berkenaan dengan itu, kerja sama antara otoritas pusat dan daerah perlu ditingkatkan agar kinerja pembangunan ekonomi tetap dapat dipertahankan demi tujuan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai. KERJA SAMA EKONOMI DEMI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Jaringan dan kerja sama yang baik mutlak diperlukan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Mengingat di era globalisme tidak ada satu pun negara yang dapat bertahan sendirian, maka kerja sama inter-regional pada berbagai

tingkat

sangat

penting

dalam

upaya

pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan,

10

yang membantah hal tersebut. Kerja sama ekonomi pada intinya adalah upaya menciptakan sistem jaringan ekonomi yang baik. Mempel-Śnieźyk (2014) menegaskan peran penting kerja sama dalam ekonomi modern, yaitu untuk menciptakan sistem yang berfungsi dengan baik antara aktor-aktor ekonomi lokal seperti para pelaku wirausaha, institusi lingkungan bisnis, pemangku kepentingan di bidang riset dan pengembangan, serta otoritas lokal. Dengan demikian, sistem ekonomi di tingkat lokal sangat penting artinya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-bangsa. Dengan demikian, sistem ekonomi pun secara krusial memerlukan jaringan lalu lintas kerja sama ekonomi yang dapat memberikan jalan bagi kerja sama baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam hal ini, tujuan pembangunan tidak lagi hanya mencakup wacana pengurangan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan pendidikan dasar dan kesehatan, selain pembangunan dan penguatan kemitraan seluruh dunia, namun lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan standar hidup melalui akselerasi pertumbuhan pendapatan dan pekerjaan. Oleh sebab itu, sejalan dengan perkembangan zaman,


kerja sama internasional pun semakin terpicu dengan

and people-centred ASEAN; and (v) a global ASEAN

timbulnya kesadaran untuk bertindak bersama ke arah

(ASEAN, 2008).

pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen terkini pelbagai

negara

dalam

menerapkan

kebijakan

pembangunan berkelanjutan sebagian besar adalah dengan

mengintegrasikan

kegiatan-kegiatan

dalam

bidang ekonomi, sosial dan lingkungan yang juga ditujukan

memberikan

keuntungan

bagi

generasi

mendatang. Dengan kebijakan semacam itu tentunya peran inovasi sangat diperlukan sehingga sektor riset dan pengembangan, lingkungan yang inovatif, serta kemampuan ekonomi untuk menerapkan berbagai hasil riset menjadi tolok ukur tingkat kemampuan inovatif suatu perusahaan ataupun wilayah. Walaupun dari segi ekonomi, penilaian ekonomi menjadi tolok ukur utama, namun

pengembangan

ilmu

pengetahuan

dan

perkembangan teknologi serta inovasi, perlu dilakukan terus-menerus karena itu semua adalah elemen utama untuk

memastikan

terjadinya

pembangunan

serta

keuntungan ekonomi yang diperoleh dari sistem yang berdaya saing. Kebutuhan akan keberlanjutan itulah yang kemudian memicu sistem ekonomi mengadaptasi berbagai

teknologi

dan

pengetahuan

baru

yang

kemudian berkontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi,

berpengaruh

pada

kualitas

hidup,

membangun masyarakat informasi, memberikan jalan terhadap peningkatan, dan pencapaian baru ekonomi berbasis lingkungan.

Secara ideal, pembangunan sosial ekonomi di seluruh dunia memang perlu didukung kerja sama di tingkat regional antara negara yang sudah maju dengan yang kurang maju untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang setara. Kerja sama semacam itu kemudian mau tidak mau mengarahkan tugas para pemegang kepentingan untuk menciptakan inovasi yang berpotensi tinggi dalam bidang budaya, kekuatan ekonomi internal serta dalam ikatan sosial dan institusional yang kuat. MempelŚnieźyk (2014) juga menegaskan bahwa pembangunan dan penguatan kemitraan di seluruh dunia akan dicapai dengan mendukung kegiatan otoritas lokal, institusi non-pemerintah dan komunitas lokal serta menyebarkan gagasan kerja sama yang mendukung inovasi. Seluruh kegiatan tersebut kini marak dilakukan European Commission

untuk

meningkatkan

jejaring

strategi

ekonomi antaranggota. Selain inovasi, tren-tren baru dalam kebijakan regional yang dilakukan Uni Eropa menggarisbawahi kerja sama di tingkat lokal serta mengidentifikasi domain regional dengan menggunakan kluster (Mempel-Śnieźyk, 2014). Dalam

hal

ini,

Mempel-Śnieźyk

(2014)

mengutip

Independent Research Forum (2013) dan menegaskan bahwa “Sustainable improvement in human wellbeing is the ultimate purpose of all development effort. Achieving

PEMBANGUNAN SUB-REGIONAL DALAM BIDANG EKONOMI

that purpose substantially depends on a foundation that binds together and gives balanced weight to economic progress, social equity, a healty environment and

Tantangan ekonomi yang dihadapi negara-negara pada

democratic

governance.

abad ke-21 mengarah pada perbaikan visi kebijakan

development

are

ekonomi. Sebagai contoh, Uni Eropa memasang strategi

separately”. Dengan demikian, kemajuan dalam bidang

Europe 2020. Dalam hal ini, Uni Eropa menghadapi

ekonomi

kelemahan struktural pasar Eropa dengan bersama-

perkembangan lingkungan sosial dan politik, termasuk

sama menentukan prioritas, “smart growth, based on

perkembangan jaringan kerja sama dalam bidang

knowledge

too

memang

These

deeply

tidak

dimensions

intertwined

dapat

to

dipisahkan

of treat dari

growth,

tersebut. Salah satu cara yang dianggap terbaik untuk

promoting a more resource efficient, greener and

meningkatkan inovasi dalam bidang ekonomi adalah

competitive economy; inclusive growth, fostering a high

kerja

employment economy delivering economic, social and

regional.

and

innovation;

sustainable

territorial cohesion” (Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation, 2012). Bagaimana dengan ASEAN? MEA Blueprint 2015 agaknya tidak mau kalah dengan mengusung, “(i) a highly integrated and cohesive economy; (ii) a competitive, innovative, and dynamic ASEAN; (iii) enhanced connectivity and sectoral

sama

regional

dengan

membangun

sistem

Membangun sistem regional pun tidak terbatas pada upaya

pemerintah

belaka.

Banyak

studi

yang

menyebutkan pentingnya peran perusahaan termasuk swasta, otoritas lokal, sektor logistik, sektor Riset dan Pengembangan,

cooperation; (iv) a resilient, inclusive, people-oriented,


11

serta institusi pendukung bisnis dalam bekerja sama untuk menjalin strategi yang dapat dianggap memiliki potensi, membuat inovasi baru yang radikal, ataupun modernisasi melalui proses adaptasi teknologi ataupun proses yang benar-benar baru. Sektor swasta pun menjadi pemicu penerapan inovasi ini sementara pemerintah lokal berpartisipasi dalam menciptakan kondisi yang berfokus pada pembangunan ekonomi yang

inovatif.

pemerintah

Untuk

lokal

mendukung

dapat

hal

menjalankan

tersebut, koordinasi

berbagai kegiatan ekonomi, membantu pemecahan masalah ataupun konflik yang terjadi, menginisasi proyek

ekonomi

yang

menguntungkan

bagi

pembangunan yang harmonis, menginisiasikan kerja sama antara perusahaan dan lingkungan bisnis serta menciptakan

kondisi

wirausahawan

baru

yang

menguntungkan

(Mempel-Śnieźyk,

2013

bagi dalam

Mempel-Śnieźyk, 2014). MODEL

INOVASI

Gambar 1 Triple Helix Model (Leydesdorff,2009) Sebagai masyarakat dengan tingkat kolektivisme tinggi atau

terdapat

saling

ketergantungan

kuat

antarkomponen masyarakat yang ada seperti yang terlihat dalam masyarakat Indonesia (Hofstede

&

Hofstede, 2005), maka dimensi komunitas masyarakat menjadi komponen yang sangat penting di Indonesia.

DALAM

PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

Pelibatan komunitas masyarakat menjadi penting artinya di Indonesia mengingat jumlah penduduk yang tinggi. Selain itu, penciptaan lapangan kerja dan kewirausahaan

Kerja sama ekonomi berbasis jaringan biasa terhubung

dengan sistem ekonomi berbasis masyarakat menjadi

melalui berbagai kerja sama dan hubungan persaingan

penting

ataupun hubungan dengan sektor ekonomi lainnya.

kolektivisme tinggi di dalam masyarakat. Di sisi lain,

Kerja sama semacam ini dapat terpusat pada universitas,

peningkatan dalam tingkat pendidikan dan infrastruktur

institusi riset dan pengembangan, dengan dukungan

terutama

serta hubungan antara otoritas lokal yang ada. Interaksi

komunikasi yang ada di Indonesia dapat mengarah pada

semacam ini kerap digambarkan dengan model triple

penciptaan pemahaman dan pengetahuan baru yang

helix untuk menjelaskan hubungan dinamis antara

mengarah pada proses inovasi. Bahkan, dalam sejumlah

perusahaan, sektor riset dan pengembangan, serta

penelitian yang melibatkan inovasi pada industri kreatif

pemerintah sebagai pihak yang berwenang. Dalam hal

di Indonesia, model inovasi quintuple helix (Gambar 2)

ini, proses pembelajaran yang ada terbangun melalui

yang menekankan peran serta masyarakat dalam

kerja sama mutual yang bertujuan untuk membangun

partisipasi

sistem yang inovatif.

menumbuhkembangkan modal sosial sehingga tercipta

Model

triple

helix

(Gambar

1)

meskipun

kerap

dipergunakan di Indonesia serta dipergunakan dalam

dilakukan

dalam

berkenaan

bidang

pembangunan

dengan

teknologi

terlihat

keberadaan

informasi

lebih

dan

mampu

berbagai inovasi baru yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

pembuatan kebijakan, namun sebenarnya terbukti tidak efektif berdasarkan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang bersifat kolektif atau kekeluargaan. Berdasarkan kondisi sosial tersebut, sering kali model triple helix malah

berakibat

mengungkung

kebebasan

berkreativitas masyarakat karena lebih terfokus pada dan terkendali oleh/atau institusi atau badan tertentu

Gambar 2 Quintuple Helix model (Carayannis, dkk., 2012)

12


Pada dasarnya, model inovasi berbasis quintuple helix

dapat diraih. Hal inilah yang menjadi inti pertumbuhan

mengusung lima pilar, yaitu pilar sistem lembaga

masyarakat

berbasis

politik/pemerintahan - sistem politik yang menciptakan

masyarakat

dapat

modal politik dan hukum; pilar sistem pendidikan/riset

information and social capital.

yang terdiri dari akademia dan sistem pendidikan yang menciptakan modal manusia; pilar sistem ekonomi yang terdiri dari industri dan sektor bisnis yang menciptakan modal ekonomi; pilar komunitas publik mencakup publik

yang

berbasis

media

dan

budaya

serta

menciptakan modal informasi dan sosial; serta pilar lingkungan tempat publik berada yang menciptakan modal alam. Masing-masing pilar berproses dalam menciptakan pengetahuan yang kemudian berujung pada pengetahuan dan pemahaman dalam prosesnya. Seluruh pilar tersebut kemudian saling terkait satu sama lain

dan

menciptakan

pengetahuan

sehingga

pusaran pada

pemahaman

akhirnya

dapat

memberikan kecakapan yang berujung pada solusi yang dibutuhkan

ataupun

implementasi

yang

inovasi kreatif

baru.

dari

Pengelolaan

berbagai

inovasi

tersebutlah yang kemudian akan menjadi basis dari pembangunan

yang

berkelanjutan.

Model

inovasi

quintuple helix ini dipercaya dapat mengarah pada dampak ekonomi yang lebih kuat serta pengalaman pengguna berbagai produk/jasa yang lebih baik pula, namun

demikian,

proses

pengembangan

inovasi

merupakan hal yang tetap membuat pembangunan selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan yang

kultur

dan

membentuk

media,

sehingga

kapasitas

sebagai

Pembentukan masyarakat ekonomi Indonesia sebagai information and social capital sedikit banyak terlihat dalam Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 yang menghilang bersama pergantian kepemimpinan

dalam

pemerintahan.

Penguatan

berbasis partisipasi masyarakat semacam ini pula – baik dalam skala usaha kecil dan menengah (UKM) ataupun skala yang lebih besar -

yang sebenarnya dapat

menguatkan posisi tawar Indonesia sebagai bagian dari MEA. JARINGAN DAN KERJA SAMA SISTEM EKONOMI REGIONAL Jaringan yang terjalin antara pemerintah pusat, institusi dan perusahaan berskala nasional kemudian menjadi semakin diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi

agar

berkelanjutan.

mengarah Terkait

ke

pembangunan

masalah

ini,

yang

pembangunan

kewirausahaan yang dinamis dan peningkatan inovasi merupakan tantangan tersendiri yang membutuhkan keahlian dan pemahaman khusus terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Jaringan kerja sama yang semakin mengglobal tidak dapat menafikan

ada (Delima, 2013).

bentuk-bentuk kerja sama ataupun dapat pula sekaligus

Keunggulan model quintuple helix jika dibandingkan

Indonesia menjadi bagian dari MEA. Untuk menjaga

dengan triple helix apabila diterapkan pada masyarakat

interaksi yang baik dengan negara tetangga sekaligus

Indonesia lebih terletak pada jalinan karakteristik sosial

meningkatkan kesejahteraan rakyat, mau tidak mau

yang terdapat di dalamnya. Jaringan proses penciptaan

Indonesia

pengetahuan

ekonomi regional, bahkan dalam lingkup lebih luas lagi,

masyarakat menggerakkan

dan banyak

persaingan regional sebagaimana yang terjadi pada

pemahaman

yang

dianggap

gelombang

inovasi

melibatkan

lebih

mampu

daripada

yang

terdapat pada model triple helix. Hal in sangat erat kaitannya dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam. Perbedaan yang ada, baik kultur ataupun kondisi lokal khusus tertentu mampu membuat produkproduk ekonomi yang spesifik dan berdaya saing. Kondisi lokal yang demikian sebenarnya secara alami dapat membentuk kluster-kluster UKM berbasis lokal yang sangat kompetitif dengan keunggulan komparatif ekonomi yang tinggi pula. Permasalahannya kemudian adalah bagaimana mengelola kondisi ini secara kreatif terkait kemajuan dalam infrastruktur dan teknologi sehingga pasar - baik lokal, regional, maupun global

harus

beradaptasi

akan

perkembangan

yaitu antar-kawasan ataupun global. Rencana keberadaan MEA (Gambar 3) yang mewujud pada akhir 2015 ini adalah kesepakatan membentuk pasar

tunggal

di

kawasan

Asia

Tenggara.

MEA

diharapkan dapat meningkatkan daya saing ASEAN sebagai suatu kesatuan agar dapat menyaingi Republik Rakyat Tiongkok dan India dalam menarik investasi asing. Rencana keberadaan MEA memang menarik mengingat pasar tunggal ini akan menjadi pasar dengan jumlah konsumen terbanyak di dunia dengan komposisi dewasa muda, serta pertumbuhan ekonomi yang memungkinan

untuk

mengeluarkan

dana

untuk

berbelanja.


13

Penjualan barang dan jasa yang dapat dilakukan dengan

terkendala sulitnya menyinergikan pasar regional dan

mudah ke seluruh Asia Tenggara ini akan membuat

hub-hub produksi agar aliran barang, jasa, investasi,

kompetisi semakin ketat di kawasan, baik dalam segi

modal, dan tenaga kerja ahli dapat terjadi. Kesiapan

perdagangan

Indonesia dalam berperan serta secara aktif pun banyak

maupun

dalam

pasar

tenaga

kerja

dipertanyakan, mengingat sistem dan jaringan logistik

profesional.

nasional dianggap

masih belum

memadai

dalam

memfasilitasi arus barang dan jasa dalam negeri. CATATAN PENUTUP Kerja sama ekonomi regional memang diperlukan Indonesia untuk penguatan pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan.

Namun

benarkah

demikian?

Agaknya, Indonesia jauh lebih membutuhkan penguatan pembangunan ekonomi dengan memberdayakan sistem kluster dalam negeri sebagai basis produksi barang dan jasa untuk pemenuhan kesejahteraan penduduk, serta jaringan kerja sama nasional yang solid baik horizontal Gambar 3 Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN,2008) Walaupun keberadaan MEA akan membuat ASEAN semakin dinamis dan kompetitif, namun sejumlah gerak cepat tentunya sangat diperlukan Indonesia dalam memperkuat perekonomian nasional. Dalam hal ini, pengembangan kapasitasnya

sumber

menjadi

daya

sangat

manusia

krusial

beserta

untuk

dapat

memiliki daya saing. Selain itu, pengakuan kualifikasi professional atas tenaga kerja Indonesia agar dapat setara dengan tenaga kerja asing pun perlu dilakukan. Dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang tepat, keberadaan MEA akan mampu mendorong persaingan

sehat

serta

inovasi-inovasi baru yang

maupun

vertikal

penyebaran

yang

barang

menjamin

dan

jasa

pemerataan

daripada

hanya

menggantungkan diri pada kerja sama ekonomi regional belaka.

Alih-alih

mendapatkan

keuntungan

dalam

pembangunan berkelanjutan, bukan tidak mungkin kerja sama ekonomi regional malah akan berdampak pada tekanan pada produksi dalam negeri sehingga Indonesia hanya berlaku sebagai konsumen belaka. Dalam hal ini, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah serta berbagai

institusi

memegang

peranan

perencanaan yang

pembangunan

sangat

penting

dalam

menentukan arah dan kebijakan serta peta jalan pembangunan ekonomi Indonesia.

berujung pada peningkatan kesejahteraan penduduk

Dapat disimpulkan bahwa bukan hanya kerja sama

Indonesia, namun apabila hal tersebut tidak dilakukan,

ekonomi regional yang Indonesia perlukan untuk

kemungkinan tenaga kerja Indonesia tergeser akan

penguatan

menjadi keniscayaan. Dalam hal ini, peran pemerintah

Namun,

Indonesia

pembuatan

Indonesia. Sistem pemerintahan yang mumpumi dengan

kebijakan yang mendorong inovasi pasar agar produk,

desentralisasi, sistem perimbangan keuangan antara

jasa, serta tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di

pusat dan daerah, sistem logistik yang strategis dalam

kawasan dan ketahanan ekonomi Indonesia tetap

mensinkronkan dan menyelaraskan kemajuan antar-

terjaga.

sektor ekonomi dan antarwilayah demi pertumbuhan

sangat

dibutuhkan

dalam

Walaupun dasar diwujudkannya MEA adalah untuk kemakmuran, penduduk

perdamaian,

ASEAN

serta

(Letchumanan,

keuntungan 2015),

bagi

disparitas

antarnegara ASEAN tidak dapat dipungkiri. Tujuan untuk menciptakan

pasar

tunggal

dan

meningkatkan

daya

saing,

pembangunan

ekonomi

yang

basis

produksi,

mempromosikan setimbang

serta

pembangunan

masih

banyak

lain

berkelanjutan.

yang

diperlukan

ekonomi sekaligus pemersatu yang strategis untuk ketahanan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan adalah sejumlah hal yang harus dipenuhi Indonesia dalam mempertahankan daya saing serta eksistensinya. Pemenuhan berbagai aspek tersebut niscaya akan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

mengintegrasikan ASEAN ke dalam ekonomi global

14

hal

ekonomi


LAPORAN UTAMA

P

ERAN OTORITAS LOKAL DAN SISTEM KLASTER DALAM

KESR Prisca Delima

PENDAHULUAN Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) dalam percaturan hubungan internasional semakin melibatkan jaringan dan kerja sama dalam upaya mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam hal ini, kemampuan suatu daerah dalam pemenuhan kebutuhan penduduk sekaligus untuk mempertahankan daya saing di pasar nasional dan regional akan menjadi semakin penting. Terkait keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), otoritas lokal pun dituntut untuk semakin siap dan tahan uji dalam melakukan kerja sama ekonomi yang bersifat tahan uji sekaligus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi geografi Indonesia yang unik memberikan tantangan tersendiri bagi kerja sama ekonomi. Sebagai wilayah yang dipersatukan oleh jaringan perairan sebagai suatu kesatuan, kerja sama antara otoritas pusat dan daerah dituntut untuk mampu merajut integritas nasional sekaligus meningkatkan ketahanan perekonomian di batas-batas terdepan wilayah Indonesia PERAN OTORITAS LOKAL DAN KLUSTER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Kerja sama yang berhasil dalam proses pembangunan berkelanjutan tidak dapat menafikan keberadaan jaringan dan kerja sama yang mumpuni sebagai suatu keniscayaan. Dalam hal ini, sistem yang berfungsi dengan baik antara aktor-aktor ekonomi lokal seperti para pelaku wirausaha, institusi lingkungan bisnis, pemangku kepentingan di bidang riset dan pengembangan, serta otoritas lokal perlu bekerja dengan baik. Kebijakan pembangunan dalam bidang ekonomi pun seyogyanya semakin menumbuhkan kesadaran untuk bertindak bersama dengan mengintegrasikan berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan agar tingkat dan kualitas hidup masyarakat semakin tinggi seiring dengan kondisi ekonomi yang kuat dan kompetitif. Oleh sebab itu, peran otoritas lokal serta kerja sama jaringan yang ada sangat diperlukan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dunia modern (Mempel-Śnieźyk, 2014). Dalam hal ini, peran otoritas lokal dalam hal memicu tumbuhnya perusahaan kecil dan menengah


15

(UKM) menjadi penting karena keberadaannya yang dianggap sebagai salah satu pilar penting ekonomi berkat kontribusinya dalam hal memicu pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Keberadaan sejumlah UKM yang semakin tergantung pada adanya keterkaitan yang kompleks dalam suatu sektor dapat memicu timbulnya kluster. Kluster yang timbul dapat bersifat pasar bisnis yang dapat diidentifikasi, kluster bisnis tertentu, maupun kluster ekonomi (Porter, 1998). Apabila struktur kluster semakin terbangun sehingga membentuk suatu bentuk kerja sama yang bersifat terstruktur dan terintegrasi cukup tinggi, maka kemudian terjadilah jaringan ekonomi (Gunasekaran, 2006). Peran otoritas lokal dalam pembangunan sosial ekonomi terus-menerus berubah dan saling berkelindan. Berbasis data pada era krisis finansial di Indonesia, UKM mampu menjadi alat transformasi ekonomi. Dalam hal ini, UKM menjadi pilar pendukung dalam menciptakan pekerjaan baru serta mencegah pengangguran yang terjadi sebagai dampak likuidasi dan perestrukturisasian badan usaha milik negara. Kegiatan dan pembangunan sektor UKM berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan meskipun masih terkendala kurangnya struktur peraturan perundangan yang mendukung, kesulitan pembiayaan, serta persaingan usaha yang lebih berpihak pada perusahaan besar. Dalam upaya menciptakan iklim bisnis yang baik untuk mendukung UKM, otoritas lokal memang lebih dianjurkan untuk membentuk sistem bisnis setempat yang dapat memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun menciptakan ketersediaan lokasi melalui perencanaan spasial. Penciptaan jaringan kerja sama atau broker jaringan ini akan menguntungkan bagi pembangunan sosial ekonomi dan pembangunan berkelanjutan pada umumnya. Pada awalnya, kerja sama mutual berdasarkan struktur teritorial yang disebut kluster muncul berdasarkan gagasan distrik industri dan model persaingan sempurna dari Alfred Marshall (1920, dalam Mempel-Śnieźyk, 2014). Konsep kluster secara khusus pun muncul berdasarkan teori spesialisasi produksi, industri utama dan distrik industri, kutub pertumbuhan yang memicu dampak limpahan serta model wajik persaingan usaha dan menjadi tren pada tahun 1990-an. Konsep ini masih dianggap penting karena memberi para pembuat kebijakan kesempatan untuk mempersingkat berbagai kebijakan ke arah suatu obyektif yaitu untuk menstimulasi pertumbuhan lewat inovasi. Namun demikian, kluster yang mendukung pembangunan berkelanjutan harusnya memungkinkan “productively source for inputs, access information, technology and institutions; and coordinate with other firms both horizontally and vertically” (Kuah, 2002 dalam Mempel-Śnieźyk, 2014). Namun demikian, penting untuk diingat bahwa kluster yang berhasil adalah yang secara langsung berkontribusi pada investasi dalam infrastruktur, menstimulasi infrastruktur yang inovatif, meningkatkan signifikansi sektor riset dan pengembangan regional, mempromosikan gagasan masyarakat informasi dan meningkatkan ketersediaan layanan pendukung bisnis khusus. Kluster seyogyanya membantu menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pembangunan kewirausahaan yang dinamis serta mendorong timbulnya inovasi. Kompleksitas yang ada memang tidak dapat menafikan fakta bahwa perwujudan kluster yang berkesinambungan tetap merupakan tantangan tersendiri yang membutuhkan keahlian dan pemahaman khusus. PERAN OTORITAS LOKAL INDONESIA DAN SISTEM KLUSTER Peran otoritas lokal serta kerja sama jaringan yang ada sangat diperlukan terutama dalam membangun UKM. Keberhasilan UKM juga sangat membantu perekonomian daerah-daerah lokal terutama apabila jaringan UKM membentuk kluster yang berdaya saing. Kluster UKM dapat digunakan sebagai strategi pengurangan ongkos logistik dan memaksimalkan efisiensi baik untuk mendapatkan bahan baku maupun pemasaran produk (Manno, 2000). Pengembangan kluster dianggap sesuai untuk memaksimalkan peningkatan produk-produk dan layanan berpotensi komoditas rendah atau yang terkait hubungan langsung dan kerja sama antara orang per orang serta lingkungan alam tempatnya berada (Manno, 2000). Dengan kerja sama sistem kluster ini, sektor UKM dapat lebih meningkat lagi berkat dampak positif yang ditimbulkan komoditasi. Keberhasilan sistem kluster ini terlihat pada sentra-

16


sentra industri kerajinan di Indonesia yang berkembang pesat seperti di Garut dan Tasikmalaya-Jawa Barat, Ubud-Bali, Kota Gede-D.I. Yogyakarta dan lain sebagainya. Meskipun dirasakan manfaatnya dalam pembangunan ekonomi, sektor UKM pun turut menyumbang berbagai permasalahan. Sebagai contoh, sektor UKM di Eropa menyumbang 64% polusi industri (Mempel-Śnieźyk, 2014). Data mengenai polusi industri yang ditimbulkan UKM di Indonesia agaknya memang belum tersedia. Namun apabila dikaitkan dengan kesulitan dalam mencari sumber daya keuangan, melakukan dan mempromosikan kegiatan lingkungan, situasi yang dihadapi UKM di mana pun agaknya sama saja - UKM masih mendapatkan banyak tantangan dalam mentransformasikan tantangan lingkungan menjadi kesempatan, terutama dalam hal pengurangan biaya, dampak lingkungan serta efisiensi energi. Tantangan untuk go-green dalam sektor UKM masih berkisar pada biaya yang tinggi serta kesulitan dalam hal sertifikasi termasuk mendapatkan sertifikat sistem pengelolaan lingkungan hidup. Kesulitan yang dihadapi ini memang membuat UKM menjadi tidak peduli atau enggan untuk mendapatkannya. Namun demikian, tren terkini menunjukkan ada gerakan untuk bertindak bersama, terutama karena keberadaan kluster yang mempromosikan kolaborasi dan jaringan kerja khusus, agar berbagai kendala yang dihadapi dapat terlampaui, misalnya Koperasi Pedagang Kaki Lima, Koperasi Pasar dan lain sebagainya. Sistem kluster di Indonesia juga terpicu teknologi baru serta penggunaan media baru (new media) sehingga lebih menggerakkan pasar UKM. Sejumlah kasus pembangunan ketahanan ekonomi, seperti yang dilakukan pemerintah Polandia adalah dengan membangun perdagangan domestik yang kuat serta keluaran industri yang kuat dan menguasai pasar (CBRE, 2011). Dalam membangun industri yang kuat ini, Polandia membangun sektor manufaktur secara bersamaan dengan jaringan logistik dan pegudangan. Terkait pembangunan logistik, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai rencana percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk jangka 2011-2025, termasuk dengan adanya pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Sislognas sungguh diperlukan dalam meningkatkan efisiensi dan memperbaiki daya saing ekonomi, terutama untuk mengedepankan jalur logistik yang terintegrasi antarpulau dan terkoneksi ekonomi secara internasional. Namun demikian, dalam konteks kekinian, Sislognas perlu mengkaji ulang keberadaan jaringan kluster. Kajian mendetail diperlukan untuk valuasi pengembangan kluster dengan melihat ongkos ekonomi dibandingkan dengan keuntungan ekonomi komparatif (atau bahkan absolut) yang dapat diperoleh. Perencanaan jaringan transportasi laut sebagai tulang punggung logistik Indonesia yang digadanggadang dalam konteks Poros Maritim pemerintah, yang disebutkan akan bertumpu di Kuala Tanjung untuk Indonesia Barat dan Bitung untuk Indonesia Timur, agaknya belum mengakomodasi jaringan antarkluster. Apabila Kuala Tanjung dan Bitung direncanakan sebagai pelabuhan hub internasional, tentunya di antara kedua titik tersebut perlu dibangun sejumlah hub sebagai pelabuhan pengumpul. Realisasi pelabuhan pengumpul ini hingga saat tulisan ini dibuat agaknya masih terkendala berbagai hal. Pada intinya, jaringan transportasi laut dengan berbagai hub perlu pula terintegrasi dengan jaringan transportasi darat beserta kluster-kluster pusat produksi dan pegudangan yang ada untuk mencapai efisiensi ekonomi sehingga dapat memberikan keuntungan tambahan. Salah satu hal yang sering diabaikan otoritas pusat maupun lokal di Indonesia adalah kondisi geografis Indonesia sebagai daerah kepulauan dengan tingkat heterogenitas tinggi terkait sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal ini sebenarnya sangat membuka peluang pembangungan sistem kluster yang dihubungkan dengan hub-hub logistik agar tingkat persebaran barang dan jasa serta perdagangan antardaerah dapat meningkat. Sistem kluster ini sebenarnya dapat pula direncanakan berbasis sejumlah koridor ekonomi Indonesia (Gambar 1), yang masing-masing berlaku sebagai pusat produksi dan pengolahan produk-produk unggulan yang terdapat di dalam bagian klusternya. Namun demikian,


17

terdapat sejumlah pertanyaan mengenai keabsahan sentra produksi dan pengelolahan hasil industri yang terdapat pada masing-masing koridor yang dianggap dapat membatasi serta menghalangi kreativitas para pelaku ekonomi khususnya pada sektor UKM.

Gambar 1 Koridor Ekonomi Indonesia (Sislognas, 2012)

Berdasarkan pembelajaran dari sejumlah sistem kluster yang ada, jelaslah bahwa peran pembangunan sistem logistik dengan hub atau simpul-simpul logistik nasional menjadi sangat penting untuk menciptakan daerah-daerah yang menjadi pemicu dan penggerak pembangunan ekonomi baru. Khususnya di Indonesia, pengembangan INSW (Indonesian National Single Window) dapat memperkuat jaringan logistik antarwilayah sehingga diversifikasi pengelolaan kekayaan alam menjadi lebih terjamin. Di sisi lain, heterogenitas yang ada dalam karakteristik sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia pun akan dapat lebih terkelola dengan baik. Hal inilah yang sebenarnya perlu diperhatikan otoritas lokal yang ada di Indonesia. Karena, sistem pengelolaan yang baik berbasis hub atau koridor inilah yang akan mampu menghasilkan komoditas strategis dengan keunggulan ekonomi sebesarbesarnya bagi masing-masing daerah. Keberhasilan pengelolaan kluster-kluster yang ada, beserta kemampuan mengelola jaringan hub pada sistem logistik dan berbagai sistem terkait lainnya kemudian akan membuat Indonesia mampu berperan dalam rantai pasok global sebagai penghasil komoditas dan bukan sebagai konsumen belaka. Jaringan sistem logistik nasional itulah yang perlu direncanakan dan diimplementasikan secara memadai. Dalam kasus Indonesia, sistem logistik inilah yang sebenarnya sangat diperlukan, termasuk mengatur jalinan kerja sama ekonomi antardaerah, baik jaringan lokal maupun jaringan nasional. Dalam hal ini, peran otoritas pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi penting dalam menciptakan sistem yang mampu berfungsi dengan baik antara aktor-aktor ekonomi lokal seperti para wirausahawan, institusi lingkungan bisnis, pemangku riset dan pengembangan, serta otoritas lokal. Sistem seperti itulah yang sebenarnya tersirat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan yang memberikan penekanan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan standar hidup melalui akselerasi pertumbuhan pendapatan dan pekerjaan (sebagaimana tertera dalam Millenium Development Goals yang kemudian diteruskan dengan Sustainable Development Goals). Tentunya, untuk mencapai tujuan ini juga diperlukan suatu bentuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Bentuk kerja sama yang menjadi tugas para pemangku kepentingan ini adalah untuk menciptakan potensi yang tinggi untuk inovasi dalam bidang budaya, kekuatan ekonomi internal serta dalam ikatan sosial dan institusional yang kuat (Mempel-Śnieźyk, 2014). Tantangan yang perlu dihadapi tentunya penerapan perimbangan keuangan

18


antara Pemerintah Pusat dan Daerah, beserta aspek pengawasan dan kendali yang agaknya masih terkendala meskipun UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah lama ditetapkan. Di sisi lain, percepatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan tingkat kesejahteraan pun perlu dilakukan terutama di daerah-daerah perbatasan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga. Terutama bagi provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, walaupun tidak tertutup provinsi lainnya, peran otoritas lokal menjadi sangat krusial dalam menjaga ketahanan ekonomi dan daya saing di daerah perbatasan sehingga tingkat ekonomi lokal pun dapat terjaga. Untuk menjamin hal inilah, sistem dan jaringan logistik nasional perlu segera diperbaiki.

PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI INDONESIA Pembangunan regional niscaya semakin terpicu dengan adanya keberadaan MEA. Tentunya, hal ini dapat menjadi peluang ataupun tantangan tersendiri bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik akan dipaksa mampu bersaing dengan kekuatan asing; barang produksi Indonesia akan berhadapan langsung dengan kekuatan asing. Masalahnya, ongkos ekspor Indonesia menduduki posisi ke-3 termahal di ASEAN dan impor yang termurah ke-3 di ASEAN (Permana, 2015). Dengan kondisi demikian, apabila tidak terdapat intervensi yang tepat dari pemerintah, maka MEA hanyalah akan menimbulkan ekses pasar yang tidak diinginkan. Pelambatan yang terjadi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia ke tingkat 4.67% (BPS - kuartal II 2015) sangatlah perlu diwaspadai. Walaupun dapat berkilah bahwa pelambatan ekonomi adalah pengaruh imbas perekonomian global, namun tanpa kebijakan ekonomi yang memadai, perekonomian Indonesia akan semakin terpuruk. Sejumlah upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan industri di seluruh wilayah memang banyak dilakukan. Indonesia pun memberlakukan zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di sejumlah wilayah dalam rangka mendorong industri nasional dan menarik investasi. Meskipun demikian, sangat disayangkan pengelolaan zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini masih belum didukung oleh peraturan perundangan yang stabil untuk jangka waktu tertentu ataupun penegakan hukum yang jelas. Batam sebagai zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas misalnya, banyak dikeluhkan para investor asing mengingat permasalahan perburuhan yang cukup mengganggu kinerja produksi barang dan jasa. Perbaikan kualitas sumber daya manusia serta iklim investasi yang mendukung terutama dengan adanya persaingan langsung dari zona perdagangan bebas Johor Bahru yang menawarkan berbagai opsi logistik dan kenyamanan berinvestasi dan jaminan bebas konflik perburuhan membuat banyak investor yang memiliki usaha di Batam mengalihkan investasinya ke Johor Bahru. Dengan demikian, peran jaringan zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pengelolaan zonasi pembangunan ekonomi Indonesia menjadi sangat penting artinya selain mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus berperan penting dalam menghadapi MEA dan berlaku sebagai penyangga keberadaan Indonesia dalam pembangunan ekonomi baik regional maupun global.

CATATAN PENUTUP Penguatan pembangunan ekonomi dengan memberdayakan sistem kluster dalam negeri sebagai basis produksi barang dan jasa untuk pemenuhan kesejahteraan penduduk, serta jaringan kerjasama nasional yang solid baik horizontal maupun vertikal yang menjamin pemerataan penyebaran barang dan jasa sangatlah dibutuhkan. Dalam hal ini, kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah serta berbagai institusi perencanaan pembangunan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan serta peta jalan pembangunan ekonomi Indonesia.


19

INVESTASI

PENINGKATAN INVESTASI INDONESIA DI TW III, Indonesia semakin optimis menghadapi pasar global Desi Maola Ayu Saputri

Nilai investasi Triwulan III 2015 merupakan realisasi investasi langsung yang dilakukan selama 3 bulan periode laporan (Juli-September 2015) berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima BKPM dari perusahaan PMA dan PMDN. Diluar investigasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, dan Industri Rumah Tangga, Nilai investasi dalam Rp Triliun (T) dan Kurs US$ 1 = Rp 12.500 sesuai dengan APBN-P 2015. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Triwulan III tahun 2015

Sumber : BKPM, 2015

20


Realisasi investasi pada Triwulan III 2015 : Rp 140,3 T, meningkat 3,8% dari Triwulan II 2015 (Rp 135,1 T) atau meningkat 17,0% dari Triwulan III 2014 (Rp 119,9 T). Realisasi investasi pada JanuariSeptember 2015 : Rp 400,0 T, meningkat 16,7% dari tahun sebelumnya yaitu Januari-September 2014 (Rp 342,7T). Industri hilirisasi sumber daya mineral serta pariwisata dan kawasan mencatat kenaikan tertinggi, 67% dan 63%. Sementara, industri padat karya masih belum pulih dengan penurunan realisasi investasi sebesar 13%. Tidak hanya realisasi, komitmen investasi juga meningkat.

Perkembangan Realisasi Investasi Sektor Prioritas

Sumber : Bahan Diskusi Perkembangan Ekonomi terkini oleh BKPM, 2015

Hingga September 2015, BKPM telah menerbitkan izin prinsip penanaman modal senilai hampir Rp 1.300 triliun atau naik 36%. Sektor infrastruktur mencatat nilai komitmen tertinggi yang mencapai Rp 570 triliun. Sementara sektor pertanian tumbuh paling pesat dan bahkan mencapai angka 241%. Kawasan Asia merupakan sumber utama investasi asing di Indonesia. Periode Januari-September 2015, Singapura berkontribusi sebesar 16% terhadap total PMA, diikuti oleh Malaysia (14%), Jepang (12%), Korea Selatan (5%), dan Belanda (4%). Amerika Serikat, Inggris, dan Australia masing-masing berada di peringkat ke-6, ke-8, dan ke-11. Perkembangan Realisasi Investasi 2010 – September 2015 per triwulan

Sumber : BKPM, 2015


21

Periode Januari-September 2015, realisasi PMDN dan PMA tertinggi ada di Koridor Jawa. Realisasi PMDN terbesar berikutnya berada di Koridor Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tengara, serta Maluku dan Papua. Sedangkan PMA terbesar berikutnya berada di Koridor Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara. Pada triwulan III-2015, secara sektoral kontribusi investasi terbesar oleh sektor industri makanan terhadap total investasi PMDN, yaitu sebesar 13,6% dengan nilai investasi sebesar Rp 18,1 triliun. Berbeda dengan invetasi PMA, minat investasi asing terbesar terdapat pada sektor pertambangan mencapai 14,6% dari total nilai investasi PMA dengan nilai investasi sebesar US$ 3,1 miliar. Pada triwulan III-2015, realisasi proyek investasi PMDN dan PMA terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat yakni sebesar Rp 24,0 triliun atau 18,0% terhadap total investasi PMDN, dan realisasi investasi PMA terbesar di Provinsi Jawa Barat sebesar US$ 5,2 miliar atau 24,3% terhadap total investasi PMA. Investasi PMA terbesar di Indonesia berasal dari Singapura. Pada Triwulan III-2015, investasi PMA dari Singapura tercatat US$ 3,5 miliar atau sebesar 16,4% terhadap total investasi PMA. Urutan ke-2 dan ke-3 ditempati oleh Malaysia dan Jepang yaitu masing-masing sebesar US$ 2,9 miliar (13,6%) dan US$ 2,5 miliar (11,8%). Perkembangan Realisasi Investasi Periode Januari- September 2015

Sumber : Bahan Diskusi Perkembangan Ekonomi terkini oleh BKPM, 2015

Pemerintah terus melakukan reformasi untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Sehingga diharapkan dapat mendorong perubahan pola pikir dan treatment Pemerintah dalam hal investasi. Beberapa diantaranya adalah : Pertama, merombak pelayanan investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat nasional di BKPM. Dua puluh dua kementerian dan lembaga negara sudah terintegrasi di PTSP pusat. 160 perizinan sudah didelegasikan kepada BKPM. Perizinan di sejumlah sektor prioritas sudah disederhanakan. 9.600 izin sudah diterbitkan oleh PTSP Pusat hingga September 2015. Pemerintah meluncurkan Izin Investasi Tiga Jam untuk investasi yang mempekerjakan minimal 1.000 TKI dan/atau nilai investasi minimal Rp 100 miliar. Kedua, menjalankan pemasaran dan pelayanan investasi dengan pendekatan yang lebih personal per negara dan end-to-end. Dari sisi persepsi, kinerja ekonomi dan iklim investasi di Indonesia telah memperoleh pengakuan dunia, termasuk dari existing investors. Riset ANZ pekan lalu menyatakan bahwa Indonesia tetap menarik sebagai tujuan investasi. Sementara beberapa negara di Asia Tenggara mengalami pertumbuhan investasi yang stagnan bahkan negatif.

22


RESENSI BUKU

MOHAMMAD HATTA - HATI NURANI BANGSA Penulis : Deliar Noer ;Penerbit : Buku Kompas

Sri Purwanti

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama itu merupakan sosok penting di era Kebangkitan Nasional maupun di era Kemerdekaan. Deliar Noer melalui karyanya yang berjudul “Mohammad Hatta Biografi Politik” mencoba merekonstruksi sepak terjang Mohammad Hatta di bidang perpolitikan Indonesia. Kisah inspiratif dan pengalaman politik Mohammad Hatta begitu berharga untuk dilewatkan begitu saja oleh generasi setelahnya. Deliar Noer memulai biografi politik Mohammad Hatta sejak beliau pertama kali berkenalan dengan dunia politik sampai akhirnya beliau wafat. Deliar Noer menulis buku ini begitu detail sesuai dengan periodesasi perubahan perpolitikan Indonesia. Biografi ini setidaknya menggambarkan tiga fase kehidupan Mohammad Hatta antara lain kehidupan remaja dan latar belakang keluarga, fase menimba ilmu di Indonesia dan Belanda dan fase beliau mengabdikan diri untuk Indonesia. Ketiga fase tersebut telah memberikan gambaran utuh mengenai sosok tokoh proklamator yang inspiratif ini. Fase kecil Mohammad Hatta menggambarkan latar belakang keluarganya. Terlahir di Minangkabau, sebuah kota yang kental dengan nuansa Islam telah membentuk pribadi Hatta menjadi seorang yang religius dan taat beribadah. Pengetahuan tentang agama didapat dari pengajian serta bacaan. Untuk itu pandangan politik, ideologi, dan pemikiran Hatta tidak bisa dilepaskan dari pengaruh serta pandangan Islam yang telah dipelajari sejak kecil. Tinggal di Minangkabau yang berkembang menjadi pusat perekonomian serta Ayah tiri yang seorang saudagar telah membuat kecintaan Hatta kepada perekonomian mulai tumbuh. Ketertarikan Hatta pada dunia politik muncul ketika beliau masih menuntut ilmu di MULO. Ketika Hatta melanjutkan sekolah di Jakarta dia bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Bahder Djohan, Haji Agus Salim, Abdoel Moeis, dan lainnya. Dari merekalah Hatta memperdalam pengetahuannya tentang agama dan politik. Tahun 1921 Hatta pergi ke Belanda untuk bersekolah. Fase ketiga dalam kehidupan Hatta ialah sepak terjang Hatta di bidang politik praktis. Bermula sebagai aktifis di kumpulan pelajar seperti Indische Vereniging, kemudian turut mempersiapkan kemerdekaan RI, menjadi satu dari dua bapak proklamator Republik Indonesia. Idelalisme dan ideologi Hatta di bidang politik, tidak tidak terpengaruh oleh perubahan perpolitikan Indonesia seperti Masa pendudukan Jepang, Revolusi, Demokrasi Parlementer, Demokrasi terpimpin, bahkan pada periode Orde Baru. Dari periode perpolitikan itu semua, satu hal yang perlu dicatat dari seorang Mohammad Hatta ialah sikap rendah hati, berjiwa sosial, religius, dan pengorbanan pada bangsa tidak berubah sedikitpun. Tulisan biografi ini menggambarkan pribadi Mohammad Hatta yang begitu melakat erat dengan Islam, Ekonomi, dan Sosial. Salah satu bentuk nyata perpaduan ketiganya dalam diri seorang Mohammad Hatta ialah ketika Hatta mendirikan Koperasi. Koperasi merupakan satu bentuk usaha yang betujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi merupakan bidang usaha yang anti kapitalis yang cenderung eksploitatif. Islam juga tidak menyukai eksploitasi terhadap apapun. Hatta kecil telah tumbuh dari latar belakang keluarga yang kokoh memegang Islam, masa sekolah, dan kiprahnya di bidang politik sehingga mampu membentuknya menjadi tokoh nasional yang akan selalu tercatat dalam sejarah Indonesia.


23

ENERGI

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR MIGAS

KAWASAN TIMUR Foto: www.linkedin.com

INDONESIA Wilayah eksplorasi potensi minyak dan gas bumi Indonesia pada masa depan akan bergeser ke kawasan Indonesia timur (KTI). Pemetaan tersebut jauh berbeda dengan potensi migas saat ini yang masih berkutat di wilayah eksplorasi Indonesia bagian barat, yang lebih banyak menghasilkan minyak bumi. Ketika wilayah eksplorasi migas sudah bergeser ke kawasan Indonesia timur, Indonesia akan lebih banyak memproduksi gas bumi. Studi yang telah dilakukan SKK Migas memperkirakan ada cadangan gas bumi mencapai 55 TSCF (trillions of standard cubic feet) di wilayah Indonesia timur. Jauh lebih besar dibandingkan potensi minyak bumi yang hanya 656 juta MSTB. Eksplorasi migas di wilayah Indonesia timur bukan perkara yang mudah. Salah satu tantangannya ialah kedalaman eksplorasi di laut dalam yang mencapai lebih dari 1.000 meter di bawah permukaan laut. Kedalaman itu jauh lebih sulit dibandingkan ketika mengeksplorasi migas di wilayah Indonesia bagian Barat yang paling dalam hanya 100 meter di bawah permukaan laut. Selain itu, wilayah Indonesia bagian timur belum memiliki infrastruktur sebaik Indonesia bagian barat untuk menunjang kegiatan eksplorasi serta produksi minyak dan gas bumi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 sebesar Rp14,915 trilliun. Dengan kesepakatan ini, Kementerian ESDM mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp4,9 triliun. Sebelumnya Komisi VII DPR RI pada tanggal 17 September 2014 yang lalu, telah menyetujui APBN 2015 Kementerian ESDM sebesar Rp 10,024 triliun. Dengan tambahan Rp 4.9 triliun ini maka total anggaran Kementerian ESDM menjadi Rp14,916 triliun. Usulan tambahan anggaran sebesar Rp 4,9 triliun akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur energi yaitu pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi (migas) Rp3,419 triliun, infrastruktur ketenagalistrikan Rp544 miliar, dan infrastruktur energi baru terbarukan Rp1,036 triliun. Pembangunan Infrastruktur Untuk mendorong pengembangan migas di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah membangun infrastruktur. Terdapat lima infrastruktur migas

Dukungan Anggaran

yang

menjadi

fokus

yaitu

pembangunan

infrastruktur migas untuk wilayah kepulauan, pipa gas,

Komisi VII DPR-RI menyepakati usulan anggaran

24

Thasya Pauline

infastruktur untuk daerah yang tidak dapat dibangun


Proyek-proyek Infrastruktur yang akan dibangun pemerintah untuk tahun anggaran 2015 ini, sektor migas yang akan dibangun antara lain, konversi mitan ke LPG, Pilot project konversi BBM ke bahan bakar gas untuk nelayan, pembangunan sarana bahan bakar gas untuk transportasi, pembangunan kilang LNG-LCNG station. Untuk sektor ketenagalistrikan, pemerintah akan membangun program listrik pedesaan di 33 provinsi. Pembangunan infrastruktur energi terbarukan yang akan dilaksanakan antara lain, Pengembangan Energi Terbarukan (PLTS-Hybrid PLTD) dan PLTS Terpusat (kawasan perbatasan, pulau terluar dan daerah terpencil), Pembangunan PLTMH, PLT-Bayu, Pilot Unit Pengolahan BBM Sintetis, Pembangunan Biogas Komunal, Percontohan Mobil Listrik berbasis Surya di Pulau Sumba, PJU Pintar di Pulau Sumba dan Pengembangan Hutan Energi di Pulau Sumba. Upaya Mendorong Investasi

pipa, jaringan gas bumi untuk rumah tangga serta SPBG. Pembangunan infastruktur untuk wilayah kepulauan difokuskan pada pembangunan depo-depo di wilayah Indonesia Timur yang saat ini masih sangat kurang. Bahkan di beberapa pulau, sama sekali tidak memiliki SPBU dan tangki penyimpanan. Kekurangan ini menyebabkan harga BBM menjadi sangat mahal apabila terjadi gelombang laut yang besar. Fokus proyek infrastuktur ketiga adalah pembangunan infrastruktur gas untuk pulau-pulau di Timur Indonesia yang tidak bisa dibangun pipa. Untuk itu, Pemerintah akan membangun sarana untuk mendistribusikan LNG ke pulau-pulau. Proyek yang akan selesai dalam waktu dekat adalah LNG untuk pembangkit listrik di Benoa, Bali, yang beroperasi pada Agustus-September. Infrastruktur serupa akan dibangun di Gorontalo dan Makassar. Upaya mendorong pengembangan industri migas ke daerah timur Indonesia menjadi bagian dari strategi nasional. Melalui pengembangan industri migas ke KTI akan memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan memberikan

dampak

terhadap

kesejahteraan

masyarakat. Meski demikian perlu dukungan dari pemerintah pusat ataupun daerah untuk memberikan

Investasi di bidang migas secara umum masih diminati, termasuk ekplorasi dan eksploitasi di kawasan Indonesia timur. Kawasan Indonesia timur yang memiliki potensi minyak dan gas masih memiliki daya tarik bagi para investor meski memiliki banyak kendala. Kekhawatiran dari investor yang hendak menanamkan modalnya terkait ketidakpastian mendapatkan ladang migas yang produktif. Resiko eksplorasi migas sangat tinggi mengingat eksplorasi satu sumur migas saja membutuhkan dana yang sangat besar sementara resiko sumur tersebut tidak produktif juga sangat besar. Memang masih diakui sebagian besar kendala di Indonesia timur masih didominasi lahan hijau yang belum tersentuh. Sehingga akses transportasi dan infrastruktur memang jadi kendala tersendiri. Dengan begitu, infrastruktur harus disediakan dari awal. Untuk mendorong investasi dalam eksplorasi dan eksploitasi migas utamanya di kawasan timur Indonesia, pemerintah terus mendorong upaya penyederhaan dan kemudahan berinvestasi di industri migas. Salah satu upaya yang sedang dilakukan pemerintah adalah melakukan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, Kementerian ESDM sedang mengkaji perizinan satu pintu di sektor migas yang nantinya akan dilimpahkan ke BKPM dengan harapan tidak ada lagi hambatan faktor birokrasi dan tumpang tindih perizinan lahan oleh pemerintah daerah. Referensi: Kementerian ESDM, katadata.com

kemudahan investasi di sektor migas.


25

PERDAGANGAN

MEMAKSIMALKAN POTENSI EKSPOR

KE PASAR ASEAN Fitria Faradila Calon Peneliti Ahli Pertama Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan

Hanya dalam hitungan hari Indonesia akan menghadapi ASEAN Economic Community (AEC). Sejalan dengan diberlakukannya AEC, maka akan terjadi pergerakan bebas di pasar barang dan jasa, tenaga kerja serta investasi. Momentum pergerakan bebas barang dan jasa dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Apabila produk Indonesia memiliki daya saing yang rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya, maka Indonesia akan dibanjiri oleh produk-produk negara ASEAN lainnya. Sebaiknya, daya saing produk Indonesia yang lebih tinggi dapat dijadikan potensi ekspor bagi Indonesia untuk menyasar pasar ASEAN. Secara nilai, pangsa ekspor ke ASEAN tercatat 22,3% terhadap total ekspor Indonesia ke dunia. Negara ASEAN yang menjadi pasar tujuan utama Indonesia adalah Singapura (Pangsa 8,4%), diikuti oleh Malaysia (Pangsa 5,2%), Thailand (Pangsa 3,7%), Filipina (Pangsa 2,6%) dan Vietnam (Pangsa 1,6%). Kelima negara tujuan ekspor ini mencatat pangsa sebesar 21,6% terhadap total ekspor. Selain memiliki pangsa yang tinggi, tren kenaikan rata-rata pertahun juga masih tercatat positif. Kendati positif, kenaikan ekspor ratarata per tahun ke lima negara tersebut cenderung tipis. Hal ini menunjukkan ekspor Indonesia ke lima negara tersebut sudah mulai jenuh. Bahkan data pertumbuhan ekspor pada Januari-September 2015 terhadap periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy) ke beberapa negara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand telah mencatatkan nilai yang negatif. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan diversifikasi ekspor ke negara ASEAN lainnya mengingat mulai rendahnya potensi ekspor ke lima negara utama tersebut.

26


Tabel 1. Ekspor Indonesia ke ASEAN NILAI : JUTA USD TUJUAN EKSPOR TOTAL EKSPOR NON-ASEAN ASEAN SINGAPURA MALAYSIA THAILAND PILIPINA VIETNAM BURMA KAMBOJA BRUNAI DARUSSALAM LAOS

2010

2011

2012

2013

2014

157.779 124.432 33.348 13.723 9.362 4.567 3.181 1.946 284 218 61 6

203.497 161.398 42.099 18.444 10.996 5.897 3.699 2.354 359 260 82 9

190.020 148.191 41.829 17.135 11.278 6.635 3.708 2.274 402 292 82 24

182.552 141.922 40.630 16.686 10.667 6.062 3.817 2.401 556 312 123 6

176.293 136.471 39.822 16.807 9.759 5.830 3.888 2.451 567 416 100 5

JANUARI - SEPTEMBER 2014 2015 132.706 115.133 102.591 89.432 30.116 25.701 12.835 9.682 7.379 5.965 4.486 4.287 2.934 3.035 1.694 1.897 392 446 316 317 76 67 3 6

Perub. % 15/14 (13,2) (12,8) (14,7) (24,6) (19,2) (4,4) 3,4 11,9 13,8 0,2 (12,1) 119,5

Trend (%) Pangsa (%) 10-14 1,1 0,6 3,2 3,1 0,5 5,3 4,4 4,9 19,9 15,9 15,1 (7,4)

2015 100,0 77,7 22,3 8,4 5,2 3,7 2,6 1,6 0,4 0,3 0,1 0,0

Sumber: BPS (Diolah oleh Pusdatin Kementerian Perdagangan), 2015 Untuk memaksimal potensi ekspor ke ASEAN, Indonesia diharapkan dapat melakukan diversifikasi ekspor ke negara ASEAN lainnya, seperti Burma (Myanmar), Kamboja dan Brunei Darussalam. Kendati memiliki pangsa yang cenderung rendah, yakni 0,8% terhadap nilai ekspor, namun tren kenaikan rata-rata ekspor ke tiga negara tersebut masih cukup tinggi diatas 15% per tahun selama 2010-2014, khususnya Burma. Selama 20102014, ekspor Indonesia ke Burma mengalami kenaikan rata-rata sebesar 19,9% per tahun, tertinggi dibandingkan ekspor ke negara ASEAN lainnya. Selain itu, pertumbuhan ekspor ke Burma (yoy) juga mencatatkan nilai yang signifikan sebesar 13,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pasar Burma masih sangat potensial dan diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan momentum tersebut. Selain Burma, ekspor ke Kamboja juga mencatatkan tren kenaikan yang cukup tinggi sebesar 15,9%. Kendati demikian, hingga September 2015 nilai ekspor hanya meningkat tipis sebesar 0,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Sama halnya dengan Kamboja, potensi ekspor ke Brunai Darussalam juga tinggi apabila dilihat dari tren kenaikan rata-rata per tahunnya, namun secara jangka pendek ekspor turun cukup dalam sebesar 12,1% (yoy). Untuk memaksimalkan potensi ekspor ke ASEAN, Indonesia diharapkan dapat melakukan dua strategi utama yakni: (i) meningkatkan ekspor ke negara tujuan utama, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam melalui peningkatan daya saing produk Indonesia; dan (ii) mulai menyasar negara Burma, Kamboja dan Brunai Darussalam melalui peningkatan kerjasama perdagangan dan melakukan analisis pasar untuk mengetahui potensi produk Indonesia di tiga negara tersebut.


27

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: REDAKSI TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Sjafruddin Prawiranegara (d.h. Gd. PAIK II) Lantai 4 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta, 10710 Telp. 021-3521843, Fax. 021-3521836 Email: [email protected] Tinjauan Ekonomi dan Keuangan dapat diunduh pada website

Tinjauan Ekonomi & Keuangan

Recommend Documents