Tinjauan Ekonomi. Keuangan Daerah

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tinjauan Ekonomi &

Keuangan Daerah Provinsi bali

Peta Bali

2

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BALI

Daftar Isi Peta Bali....................................................................................... 2 Daftar Isi...................................................................................... 3 Kata Pengantar............................................................................ 4 Selayang Pandang...................................................................... 5 Geografis dan Demografis.......................................................... 6 Kondisi Pelayanan Publik............................................................ 7 Kondisi Perekonomian............................................................... 18 Kesejahteraan Masyarakat........................................................ 27 Potensi Ekonomi........................................................................ 32 Gambaran Umum Keuangan Daerah ....................................... 35 Kondisi Keuangan Daerah......................................................... 48 Ucapan Terima Kasih................................................................. 54 Sumber Data............................................................................. 55

Daft a r Isi

3

Kata Pengantar Kondisi geografis, budaya, tipologi ekonomi yang sangat bervariasi antar-daerah menuntut adanya strategi kebijakan yang berbedabeda pula agar mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah. Selaras dengan hal tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah pula membuka kesempatan bagi daerah untuk mengarahkan kebijakan publiknya menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah yang dimilikinya. Inovasi, kreatifitas, sensitifitas dan kejelian pemerintah daerah dalam meramu kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sudah banyak kemajuan dan peningkatan yang terjadi, baik dari sisi pelayanan publik, kondisi keuangan, maupun imbasnya pada perekonomian daerah. Untuk itulah, informasi dan gambaran mengenai kondisi pelayanan publik, kondisi keuangan daerah maupun profil perekonomian daerah menjadi penting untuk ditinjau lebih jauh dari berbagai sudut pandang. Buku Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Prov. Bali ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran menyeluruh bagi para stakeholder mengenai profil keuangan daerah serta perekonomian daerah di Prov. Bali. Kami berharap bahwa buku ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi yang informatif, komprehensif namun juga ringkas, dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dr. Marwanto Harjowiryono.

4


Selayang Pandang Pada

tahun

ketidakpuasan muncul di beberapa daerah. Untuk mengatasi masalah

1945, wilayah

ini, dikeluarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 oleh Pemerintah

N e g a r a

Pusat, yaitu Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah

Kesatuan

yang berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan

Republik

berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 maka Undang-

Indonesia

Undang nomor 44 tahun 1950 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara

(NKRI)

Indonesia Timur dicabut. Undang-Undang ini mengatur antara lain

terdiri

dari 8 (delapan) provinsi. Pembagian provinsi ini adalah hasil keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Salah satu di antara delapan provinsi tersebut adalah Provinsi Sunda Kecil dengan ibukota Singaraja. Sunda Kecil terdiri dari 6 Daerah kepulauan yaitu Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Berdasarkan Undang-Undang Negara Indonesia Timur (NIT) Nomor 44/1950, tiap-tiap daerah mempunyai otonomi sendiri. Otonomi diperoleh dari penyerahan beberapa urusan rumah tangga swapraja oleh Pemerintah Swapraja kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan zelfbestuurregelan 1938. Setelah pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955,

tentang pembentukan beberapa Daerah Tingkat I. Pada tanggal 11 Agustus 1958, Presiden RI mengesahkan UndangUndang nomor 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Undang-Undang ini diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1958. Dengan demikian secara resmi Daerah Tingkat I Bali lahir pada tanggal 14 Agustus 1958 dengan ibukota Singaraja. Selanjutnya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 23 Juni 1960 nomor 52/2/36-B6 yang atas dasar Revolusi DPRD Tingkat I Bali, kedudukan ibukota di Singaraja dipindahkan ke Kota Denpasar. (sumber: Bali Dalam Angka 2011)

Se l ayang Pa nda ng

5

Geografis dan Demografis No.

6

Daerah

Kepadatan per km2 Kepadatan Penduduk

2008

2009

2010

1 Kab. Jembarana

319

321

311

2 Kab. Tabanan

497

503

501

Provinsi Bali terdiri dari 9 kabupaten

3 Kab. Badung

917

928

1.298

dan 2 kota, dengan ibukota di

4 Kab. Gianyar

1.073

1.081

1.277

5 Kab. Klungkung

561

584

541

6 Kab. Bangli

411

411

413

7 Kab. Karangasem

512

516

472

8 Kab. Buleleng

476

479

457

9 Kota Denpasar

3.718

3.978

6.171


Denpasar.

Kabupaten

dengan

kepadatan penduduk paling tinggi adalah di Denpasar, diikuti oleh Gianyar dan Badung.

Kondisi Pelayanan Publik 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Infrastruktur 4.

Perusahaan Air Minum

5.

Sumber Daya Listrik

Pe l ayanan P ublik

7

No.

Kab/Kota

Sekolah

Guru

Murid

Rasio Murid / Guru

1 Kab. Jembarana

148

2.973

28.169

9,47

190,33

2 Kab. Tabanan

328

2.674

36.069

13,49

109,97

Jumlah Sekolah, Guru dan

3 Kab. Badung

267

2.391

59.585

24,92

223,16

Murid Sekolah Dasar (SD)

4 Kab. Gianyar

287

2.128

71.364

33,54

248,66

5 Kab. Klungkung

137

2.427

3.372

1,39

24,61

6 Kab. Bangli

163

1.600

23.789

14,87

145,94

7 Kab. Karangasem

427

6.638

36.319

5,47

85,06

8 Kab. Buleleng

488

3.473

71.232

20,51

145,97

mencapai hampir 14 orang murid

9 Kota Denpasar

212

6.293

87.177

13,85

411,21

per satu guru. Rasio ini relatif

2.457

30.597

417.076

Prov. Bali

Dari 2.457 SD yang ada di Provinsi Bali, terdistribusi secara hampir merata ke seluruh kabupaten/kota, dengan jumlah sekolah terbanyak ada di Kabupaten Buleleng. Sementara, seiring dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi di Kota Denpasar, maka rasio murid per sekolah tertinggi terdapat pada Kota Denpasar. Secara rata-rata, rasio jumlah murid per jumlah guru di Bali

8

Rasio Murid / Sekolah


13,63

169,75

Tahun 2010

cukup baik, karena bahkan lebih rendah dari beberapa wilayah di Jawa yang rata-ratanya mencapai 22. Rasio murid per guru tertinggi

adalah di Kabupaten Gianyar. Sementara di Klungkung rasionya sangat rendah yaitu hanya 1 murid per satu orang guru SD. Kota Denpasar yang tingkat kepadatan murid per sekolahnya tertinggi, ternyata rasio murid per guru masih cukup rendah, yaitu hanya hampir 14 murid per satu orang guru.

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Lanjutan Tingkat

No.

Kabupaten/Kota

Sekolah

Guru

Murid

Rasio Murid / Guru

Rasio Murid / Sekolah

1

Kab. Jembarana

25

778

12.795

16,45

511,80

2

Kab. Tabanan

38

1.600

18.323

11,45

482,18

3

Kab. Badung

47

1.539

23.794

15,46

506,26

4

Kab. Gianyar

43

1.645

21.209

12,89

493,23

5

Kab. Klungkung

24

770

8.396

10,90

349,83

6

Kab. Bangli

25

619

10.311

16,66

412,44

7

Kab. Karangasem

46

1.384

18.637

13,47

405,15

fasilitas

8

Kab. Buleleng

74

2.319

30.455

13,13

411,55

ketersediaan SD, maka jumlah SMP

9

Kota Denpasar

54

2.256

25.761

11,42

477,06

376

12.910

169.681

Pertama (SLTP) Tahun 2010

Hampir

sama

dengan

terbanyak juga terdapat di Kabupaten

Prov. Bali

13,14

451,28

Buleleng, yaitu terdapat 74 SMP dengan jumlah murid mencapai lebih dari 30 ribu murid. Sementara densitas murid per sekolah, berbeda dengan kondisi SD, dimana densitas tertinggi adalah di Kabupaten Jembrana.

Pe l ayanan P ublik

9

No.

Daerah

2009

2010

Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2009-2010

1

Kab. Jembrana

89,60

89,82

2

Kab. Tabanan

89,31

89,62

3

Kab. Badung

92,29

92,92

4

Kab. Gianyar

85,40

85,72

5

Kab. Klungkung

81,10

82,09

angka melek huruf. Di Provinsi Bali, secara rata-

6

Kab. Bangli

82,23

83,80

rata angka melek hurufnya relatif cukup tinggi

7

Kab. Karangasem

72,27

72,40

yaitu di atas 88%. Angka melek huruf tertinggi

8

Kab. Buleleng

87,84

88,46

9

Kota Denpasar

97,27

97,33

Prov. Bali

10

Angka Melek huruf (%)

87,22

88,40


Salah satu indikator dasar yang menggambarkan tingkat kemajuan di bidang pendidikan adalah

berada di ibukota provinsi, yaitu Kota Denpasar yang mencapai 97.33%. Sementara, Kabupaten Karangasem angka melek hurufnya masih jauh di bawah rata-rata, karena hanya mencapai kisaran 72.40%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD se-Prov. Bali Tahun 2009/2010

No. Kabupaten / Kota

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP se-Prov. Bali Tahun 2009/2010

No. Kabupaten / Kota

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM)

1 Kab. Badung

122,43

99,87

1 Kab. Badung

105,03

77,75

2 Kab. Bangli

118,16

96,39

2 Kab. Bangli

93,70

67,79

3 Kab. Buleleng

114,88

93,71

3 Kab. Buleleng

102,44

77,24

4 Kab. Gianyar

120,36

98,18

4 Kab. Gianyar

104,53

78,17

116,97

86,66

94,38

71,71

5 Kab. Jembrana

118,48

96,64

5 Kab. Jembrana

6 Kab. Karang Asem

119,13

97,18

6 Kab. Karang Asem

7 Kab. Klungkung

117,69

96,00

7 Kab. Klungkung

102,68

75,93

8 Kab. Tabanan

122,32

99,78

8 Kab. Tabanan

107,16

81,23

9 Kota Denpasar

119,45

97,44

9 Kota Denpasar

120,98

91,48

Angka partisipasi sekolah (baik APK dan APM) untuk SD

Angka partisipasi sekolah (baik APK dan APM) untuk SMP

menunjukkan rasio banyaknya anak pada usia 7-12 tahun

menunjukkan rasio banyaknya anak pada usia 13-15 tahun

yang bersekolah di SD. APK bisa lebih dari 100% karena

yang bersekolah di SMP. Di Provinsi Bali, APK dan APM

termasuk anak yang diluar usia 7-12 yang sekolah di SD,

untuk tingkat SMP yang tertinggi adalah Kota Denpasar.

namun APM maksimal 100% karena hanya menghitung

sementara yang terendah adalah Kabupaten Bangli.

anak usia 7-12 tahun yang bersekolah SD pada cakupan wilayah tertentu. Di Provinsi Bali, APK dan APM tertinggi adalah Kab. Badung. sementara yang terendah adalah Kab. Buleleng.

Pe l ayanan P ublik

11

1 Rumah Sakit/Hospital

4

5

4

4

3

2

Kota Denpasar

Kab. Buleleng

Kab. Karangasem

Kab. Bangli

Kab. Klungkung

Kab. Gianyar

Kab. Badung

Kab. Tabanan

Kab. Jembrana

Fasilitas Kesehatan

1

6

Jumlah Sarana Kesehatan, Tenaga Medis, dan Paramedis 2010

16

a Rumah Sakit Umum

-

-

-

-

-

-

-

-

1

b RSU Kabupaten

1

1

1

1

1

1

1

1

1

c Rumah Sakit Khusus

-

-

-

-

-

1

-

-

1

d Rumah Sakit Swasta

3

4

3

3

2

-

-

4

11

e Rumah Sakit Hankam 2 Puskesmas/Public Health Centers a Puskesmas b Puskesmas Pembantu c Puskesmas Keliling 3 Pos Pelayanan Terpadu

-

-

-

-

-

-

-

1

2

388

938

653

655

371

429

770

828

502

6

20

12

13

9

11

12

20

11

49

78

54

63

53

59

70

74

25

5

19

16

13

20

11

23

21

10

328

821

571

566

289

348

665

713

456

4 Tenaga Medis / Health Personnel a Dokter/Doctor b Dokter Gigi/Dentist 5 Paramedis / Medical Aide

22

47

47

67

24

29

43

52

46

8

25

26

38

14

26

19

23

29

121

335

284

376

234

289

238

403

180

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali

12


Sarana kesehatan yang berupa rumah sakit terkonsentrasi di Kota Denpasar, yaitu mencapai 36% dari seluruh jumlah RS di Bali. Di setiap kabupaten di wilayah Bali telah terdapat RS, paling tidak 1 unit RS. Sementara untuk pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat akan terlayani melalui puskesmas dan untuk daerahdaerah terpencil melalui puskesmas keliling. Jumlah Puskesmas terbanyak terdapat di Kab Tabanan sebanyak 938 dan Buleleng sebanyak 828 unit. Hal ini selaras dengan cakupan wilayah di kedua daerah tersebut yang sangat luas.

No

Angka Harapan Hidup (AHH)

Daerah

Angka Harapan Hidup (tahun) 2009

Tahun 2009-2010

2010

1 Kab. Jembrana

71,73

71,8

2 Kab. Tabanan

74,38

74,43

3 Kab. Badung

71,75

71,8

derajat kesehatan tersebut, maka hasil

4 Kab. Gianyar

72,06

72,12

akhirnya adalah angka harapan hidup

5 Kab. Klungkung

69,05

69,1

6 Kab. Bangli

71,56

71,64

7 Kab. Karangasem

67,85

67,9

8 Kab. Buleleng

68,96

69,15

9 Kota Denpasar

72,96

73,01

Angka harapan hidup pada dasarnya menunjukkan tingkat pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Semakin tinggi

yang

lebih

tinggi.

Secara

nasional,

pada tahun 2010 angka harapan hidup masyarakat

Indonesia

adalah

69,43

tahun dan pada tahun 2025 diharapkan mencapai 73,7 tahun. Dengan demikian, angka

harapan

hidup

Provinsi

Bali

sebenarnya masih diatas angka nasional. Secara

keseluruhan,

menduduki

posisi

Kab. tertinggi

Tabanan

Provinsi Bali

70,67

70,72

dengan

harapan hidup mencapai 74,4 tahun.

Pe l ayanan P ublik

13

No.

Kabupaten/Kota

Status Jalan Jalan Negara

Jalan Provinsi

Jumlah Jalan kabupaten

Panjang Jalan

1

Kab. Jembrana

71,92

28,87

941,02

1.041,81

2

Kab. Tabanan

65,38

130,78

860,50

1.056,66

3

Kab. Badung

46,28

103,58

565,98

715,84

4

Kab. Gianyar

40,66

111,11

555,54

707,31

5

Kab. Klungkung

29,37

17,39

492,92

539,68

6

Kab. Bangli

-

149,84

478,56

628,40

7

Kab. Karangasem

62,80

170,22

653,42

886,44

8

Kab. Buleleng

168,24

105,90

878,19

1.152,33

9

Kota Denpasar

50,58

42,84

555,08

648,50

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali

Panjang Jalan Menurut Status di Bali (km), 2010 Dari keseluruhan jalan sepanjang 7.376 km panjang jalan di Bali, 81% merupakan jalan kab/kota, 11% jalan provinsi dan sisanya adalah jalan negara. Jalan kabupaten terpanjang adalah 941 km, jalan provinsi terpanjang ada di Kab. Karangasem, sedangkan untuk jalan negara terpanjang berada di Kab. Buleleng

14


Jenis Permukaan No.

Status Jalan

Jumlah Beraspal

Panjang Jalan Menurut

Kerikil

Tanah

Lainnya

Jenis Permukaan dan

1

Jalan Negara

535,23

-

-

-

535,23

Status Jalan di Bali (km),

2

Jalan Provinsi

853,03

-

9,26

-

860,53

2010

3

Jalan Kabupaten*

5.482,14

158,38

333,01

8,12

5.981,66


Jenis permukaan di setiap jalan sebagian besar sudah beraspal walaupun pada status jalan kabupaten masih ada sebagian kecil yang berupa kerikil dan tanah

Status Jalan

Panjang Jalan Negara dan

Baik

Sedang

Rusak

Rusak Berat

Total

Provinsi di Bali Menurut

1

Jalan Negara

310,03

130,37

94,83

-

535,23

Kondisi Jalan (km), 2010

2

Jalan Provinsi

412,87

261,15

186,51

-

860,53


Pada jalan negara sekitar 30% jalan kondisinya rusak, sedangkan pada jalan provinsi sekitar 45% dengan kondisi rusak.

Pe l ayanan P ublik

15

Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas

Produksi No.

Wilayah

(000 KWH)

Bahan Bakar / Fuel

Pelumas / Lubricants

(liter)

(liter)

1

UPJ Bali Timur

460.940,51

2.917.275,00

15.962,00

2

UPJ Bali Utara

338.253,48

-

-

3

UPJ Bali Selatan

2.485.056,13

-

-

4

Supply Sistem Jawa Bali*)

3.284.250,12

-

-

5

Supply Sistem Jawa Bali

3.270.168,03

-

-

Jumlah

3.270.168,03

2.917.275

15.962,00

Sumber: PT PLN (Persero) Distribusi Bali

Ket./Note : *) Termasuk suplai dari Kitlur Jawa-Bali Produksi Listrik, Pemakaian Bahan Bakar dan Minyak Pelumas oleh PLN di Bali Tahun 2010 Prov. Bali menghasilkan 3.270.168 (000 KwH), Produksi listrik terbesar di Bali adalah dari Supply Sistem Jawa Bali dan UPJ Bali Selatan.

16


Uraian 1 Jumlah Pelanggan

Satuan unit

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

289.662

-

304.782

316.475

322.913

6.424

-

5.818

4.357

5.752

2 Kapasitas Produksi Air

liter/detik

3 Penggunaan Air Bersih

(000m2)

104.353

-

121.701

122.332

124.189

4 Jumlah Penerimaan

(Juta Rp)

188.537

-

224.976

268.750

313.270

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Banyaknya Pelanggan, Produksi, dan Penggunaan Air Bersih Jumlah pelanggan air minum di Bali pada tahun 2009 meningkat cukup signifikan, dari 316.475 unit di tahun 2008, menjadi 322.913 unit. Demikian juga kapasitas produksinya, naik dari 4.357 liter/detik menjadi 5.752 liter/detik. Penggunaan air bersih serta jumlah penerimaan selalu meningkat setiap tahunnya.

Pe l ayanan P ublik

17

Kondisi Perekonomian 1.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2. Perhotelan 3.

Produksi Tanaman Pangan

4.

Produksi Perkebunan

5.

Produksi Ternak

6.

Produksi Perikanan

7. Industri 8.

18

Tingkat Inflasi


Produk Domestik Regional Bruto

Pengangkutan dan Komunikasi 15%

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 7%

Jasa-Jasa 14%

Bangunan dan Konstruksi 4%

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2010)

Pertanian 18%

Other 23%

Perdagangan, Hotel dan Restoran 30%

Listrik, Gas dan Air Minum 2% Pertambangan 1%

Industri Pengolahan 9%

Sebagaimana diketahui, perekonomian Provinsi Bali sangat ditopang oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang kontribusinya terhadap PDRB mencapai 30%, yaitu mencapai Rp123 triliun dari total PDRB Bali sebesar Rp19,58 triliun. Sektor pertanian dan pengangkutan&komunikasi mempunyai kontribusi yang cukup besar juga, yaitu di kisaran 18% dan 15%, atau mencapai Rp11,4 triliun dan Rp9,4 triliun.

Pe r e ko nomia n

19

No.

Kab/Kota

1

Kab. Jembarana

2 3

Padi Sawah

Padi Ladang

Padi

Palawija

Jagung

Kedelai

Kacang Tanah

1.731

223

1.326

39

Kacang Ubi Kayu Ubi Jalar Hijau

9.813

-

9.813

132

9

2

Kab. Tabanan

41.535

108

41.643

751

199

328

13

-

105

106

Kab. Badung

20.768

20

20.788

2.180

138

977

278

4

427

356

4

Kab. Gianyar

29.871

110

29.981

2.115

326

507

485

19

310

468

5

Kab. Klungkung

5.257

-

5.257

9.160

3.835

1.050

2.372

62

1.773

68

6

Kab. Bangli

4.789

744

5.533

6.968

2.012

70

1.330

-

858

2.698

7

Kab. Karangasem

12.139

-

12.139

23.876

9.932

88

4.804

290

6.765

1.997

8

Kab. Buleleng

22.173

-

22.173

12.104

9.985

217

1.071

257

562

12

9

Kota Denpasar

4.863

-

4.863

322

53

264

5

-

-

-

Prov. Bali

151.208

982

152.190

59.207

26.703

4.827

10.397

764

10.809

5.707

Luas Panen Tanaman Bahan Makanan (ha), 2011 Tanaman padi secara keseluruhan masih merupakan tanaman pangan yang paling dominan di wilayah Bali, utamanya di daerah Tabanan dan Gianyar, serta Bangli, khusus untuk padi ladang. Sementara palawija juga banyak ditanam, namun hanya terkonsentrasi di wilayah Karangasem, termasuk juga tanaman jagung.

20


No.

Kab/Kota

Sapi

Babi Bali

Babi Saddle Babi Kambing Kambing Back Landrace Kacang Ettawa

Kerbau

Kuda

1 Kab. Jembarana

39.429

6.994

17.932

46.413

2.461

8.355

2.732

115

2 Kab. Tabanan

67.027

6.021

6.114

86.189

479

6.284

510

16

3 Kab. Badung

67.390

1.154

14.598

93.719

132

508

-

34

4 Kab. Gianyar

57.022

5.909

19.510

105.255

210

244

-

7

5 Kab. Klungkung

44.724

19.720

3.549

10.048

245

590

41

6

6 Kab. Bangli

98.030

14.499

15.761

38.658

401

1.101

-

-

7 Kab. Karangasem

149.509

73.521

43.191

45.365

18.507

4.169

62

7

8 Kab. Buleleng

150.857

150.907

49.800

21.950

5.368

25.092

227

78

9 Kota Denpasar Prov. Bali

9.812

44

2.434

18.832

43

367

-

39

683.800

278.769

172.889

466.429

27.846

46.710

3.572

302

Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Bali (ekor), 2010 Dari segi jumlah hewan ternak, nampak bahwa jumlah ternak sapi jauh lebih tinggi dibandingkan hewan ternak lainnya. Ternak babi juga relatif banyak dan dari tahun ke tahun masih terus mengalami peningkatan, sementara jumlah hewan ternak kuda di Bali cenderung sedikit.

Pe r e ko nomia n

21

Sub Sektor Perikanan Perikanan Laut No.

Perikanan Darat

Kabupaten/Kota

Jumlah Penangkapan

Budidaya

Perairan Umum

Tambak

Kolam

Jaring Kantong Irigasi Sawah Apung

1

Kab. Jembarana

40.549,1

29,4

36,0

1.414,7

217,9

8,5

0,4

-

2

Kab. Tabanan

605,7

-

122,4

-

862,7

88,0

118,0

30,8

42.256,0 1.827,6

3

Kab. Badung

2.052,9

29.026,4

34,2

-

99,1

2,6

10,7

-

31.225,9

4

Kab. Gianyar

901,7

-

46,1

60,0

1.145,5

-

209,5

1,4

2.364,2

2.038,2

101.514,6

3,4

10,6

10,2

-

-

-

103.577,0

-

-

233,2

-

96,2

58,3

22,8

1.618,5

2.029,0

5

Kab. Klungkung

6

Kab. Bangli

7

Kab. Karangasem

16.879,5

-

10,1

156,8

75,8

-

-

-

17.122,2

8

Kab. Buleleng

12.377,6

870,8

75,5

1.006,8

53,4

-

3,7

1,6

14.389,4

9

Kota Denpasar

29.521,7

1.351,6

78,9

-

58,5

1,1

3,0

-

31.014,8

Sumber: Dinas Perikanan Provinsi Bali

Banyaknya Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan di Bali (ton), 2010 Kabupaten Klungkung mendominasi produksi ikan di wilayah Bali, utamanya yang bersumber dari laut budi daya. Sementara untuk Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar, hasil produksi ikan juga tinggi namun merupakan hasil dari laut penangkapan. Hasil produksi ikan dari ketiga daerah tersebut telah mencapai 72% dari keseluruhan produksi ikan di Bali yang mencapai lebih dari 176 ribu ton.

22


Kode

Klasifikasi Industri Pengolahan

Jumlah Tenaga Kerja Dibayar dan Tidak Dibayar

Jumlah perusahaan

Pengeluaran Tenaga Kerja (Juta Rp)

Banyaknya Perusahaan Industri

15

Makanan dan Minuman

60

6.936

78.198,05

Besar dan Sedang, Tenaga

17

Tekstil

29

1.802

16.277,88

Kerja, dan Pengeluaran Untuk

18

Pakaian Jadi

75

6.422

92.381,41

19

Kulit, Barang dari Kulit & Alas Kaki

2

126

3.308,29

Tenaga Kerja, 2009

20

Kayu, barang-barang dari kayu

59

3.693

48.157,97

21

Kertas dan barang dari kertas

22

Penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman

23

Berdasarkan klasifikasi industri pengolahan yang paling dominan dari sisi jumlah perusahaan adalah industri pakaian jadi dengan jumlah perusahaan mencapai 75 perusahaan. Industri yang juga cukup besar adalah industri alat angkutan selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri makanan dan minuman yang jumlahnya mencapai 73 dan 60 perusahaan. Dari sisi pengeluaran tenaga kerja, yang paling besar adalah dari industri pakaian jadi diikuti oleh industri makanan dan minuman.

Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas Bumi,

1

21

129,43

19

990

12.604,13

1

40

1.273,68

Barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi, Bahan Nuklir

24

Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia

2

126

930,00

25

Karet dan Barang dari Karet

1

85

1.088,72

26

Barang Galian Bukan Logam

28

1.283

20.098,22

28

Barang-barang dari Logam kecuali Mesin & Peralatannya

13

683

5.706,94

31

Mesin Listrik Lainnya & Perlengkapannya

1

21

355,80

35

Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih

1

23

308,79

36

Furniture dan Industri Pengolahan Lainnya

73

4.913

58.978,34

37

Daur Ulang

1 Jumlah

366,00

50

655,20

27.214,00

340.452,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

15 16/17/23/24 20 21 22 25 26 35 36

Industri Makanan dan Minuman Industri Pengolahan Tembakau/ Industri Tekstil/Industri Barang-barang dari Batu bara, Pengilangan Minyak Bumi Industri kayu, barang-barang dari kayu(tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari rotan, bambu dan Industri Kertas, barang-barang dari kertas dan sejenisnya Industri Penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman Industri Karet, barang dari karet dan barang plastik Industri Barang Galian bukan Logam Industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih Industri Furnitur dan Industri Pengolahan lainya

Pe r e ko nomia n

23

Klasifikasi Industri Pengolahan

Nilai Barang yang Dihasilkan

15 Makanan dan Minuman

Jumlah

3.742.688

3.370

93.717

36.853

54.224

1.294

13.087

15.117

83.722

280.497

1.543

74.070

11.224

367.334

17 Tekstil 18 Pakaian Jadi 19 Kulit, Barang dari Kulit & Alas Kaki 20 Kayu, barang-barang dari kayu 21 Kertas dan barang dari kertas

14.028

8

567

161.937

644

9.202

700

22 Penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman 23

Jasa Industri yang Selisih Nilai Stok diberikan pada pihak Barang Setengah Jadi lain

Pendapatan Penerimaan Lain

Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas Bumi,

-

-

122.211

3.854

6.910

17.327

80

(265) 4.273

3.876.628

14.338 176.056

35

735

(1.960)

131.014

-

23

17.430

1.473

Barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi, Bahan Nuklir

24 Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia

408

-

981

84

25 Karet dan Barang dari Karet

1.761

-

-

28

1.789

26 Barang Galian Bukan Logam

68.335

28 Barang-barang dari Logam kecuali Mesin & Peralatannya

16.225

31 Mesin Listrik Lainnya & Perlengkapannya

731

35 Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih 36 Furniture dan Industri Pengolahan Lainnya 37 Daur Ulang

440

2.358

71.140

16

250

678

17.168

-

-

1

733

1.396

1.372

-

(238)

2.530

287.369

462

1.550 Jumlah

8

4.771.387

12.651

5.115 204.339

13.044

305.990

19

1.569

81.274

5.069.649

Sumber: Badan Pusat Statistik ProvinsiBali

15

Industri Makanan dan Minuman

Nilai Output Menurut16/17/23/24 Golongan Pokok Industri Bali Tembakau/ Industri Tekstil/Industri Barang-barang dari Batu bara, Pengilangan Minyak Bumi & Industridi Pengolahan Pengolahan Gas Bumi

2009 (Juta Rupiah) Industri kayu, barang-barang dari kayu(tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari rotan, bambu dan

20 21

sejenisnya Industri Kertas, barang-barang dari kertas dan sejenisnya

Industri Penerbitan, percetakan dan reproduksi rekaman Untuk industri manufaktur,22yang paling dominan adalah industri makanan danmedia minuman, dengan nilai output hingga Industri Karet, barang dari karet dan barang plastik mencapai Rp3 triliun (76%25 dari keseluruhan kontribusi industri manufaktur kepada ekonomi Bali). Industri lain yang 26

Industri Barang Galian bukan Logam

36

Industri Furnitur dan Industri Pengolahan lainya

juga cukup besar adalah industri pakaian jadi yangIndustri nilaialatekonominya mencapai Rp367 miliar. 35 angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih

24


Klasifikasi Industri Pengolahan 15 Makanan dan Minuman 17 Tekstil 18 Pakaian Jadi 19 Kulit, Barang dari Kulit & Alas Kaki 20 Kayu, barang-barang dari kayu 21 Kertas dan barang dari kertas

Nilai Tambah Atas Dasar Harga Pasar

Pajak tak langsung

Nilai tambah atas dasar biaya Faktor

Output

Input

3.876.628

746.013

3.225.376

6.495

83.722

30.099

71.998

951

71.047

367.334

148.070

319.804

3.561

316.243

3.218.881

14.338

6.985

10.856

66

10.790

176.056

60.457

167.422

1.264

166.157

735

94

809

23

786

131.014

48.126

105.381

8.289

97.091

17.430

14.187

5.682

1.151

4.531

24 Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia

1.473

286

2.144

3

2.141

25 Karet dan Barang dari Karet

1.789

117

2.945

73

2.872

26 Barang Galian Bukan Logam

71.140

27.688

64.413

220

64.193

28 Barang-barang dari Logam kecuali Mesin & Peralatannya

17.168

5.469

17.852

28

17.824

733

188

905

2.530

1.224

2.164

535

1.629

305.990

165.138

205.256

2.674

202.582

1.569

778

1.463

7

1.456

5.069.649

1.254.919

4.204.470

25.340

4.179.128

22 Penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman 23

Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas Bumi, Barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi, Bahan Nuklir

31 Mesin Listrik Lainnya & Perlengkapannya 35 Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat 36 Furniture dan Industri Pengolahan Lainnya 37 Daur Ulang Jumlah

-

905

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Nilai Tambah Menurut Golongan

Sebagaimana nilai output ekonominya, maka nilai tambah terbesar pada

Pokok Industri di Bali, 2009

sektor industri manufaktur juga bersumber dari Industri makanan dan minuman, yaitu dengan nilai tambah mencapai lebih dari Rp3 triliun. Diikuti oleh industri pakaian jadi yang mencapai hampir Rp316 miliar.

Pe r e ko nomia n

25

Bintang

Kabupaten/Kota Akomodasi

Kamar

Non Bintang dan Akomodasi Lainnya Tempat Tidur Akomodasi

Kamar

Tempat Tidur

1

Kab. Jembarana

2

121

169

58

628

900

2

Kab. Tabanan

2

301

438

77

759

901

3

Kab. Badung

94

16.027

24.763

344

7.929

11.301

4

Kab. Gianyar

12

514

642

376

3.051

4.076

5

Kab. Klungkung

2

30

42

39

410

597

6

Kab. Bangli

-

-

-

29

263

354

7

Kab. Karangasem

6

249

351

185

1.660

2.393

8

Kab. Buleleng

9

476

634

196

2.197

3.103

9

Kota Denpasar

28

3.415

5.853

232

5.034

8.206

155

21.133

32.892

1.536

21.931

31.831

Prov. Bali

Banyaknya Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur Hotel Jumlah akomodasi terbanyak di Bali berada di Badung, yaitu mencapai 94 hunian akomodasi yang menyediakan lebih dari 16 ribu kamar dengan lebih dari 24 ribu tempat tidur. Daerah lainnya relatif masih sangat sedikit, kecuali Kota Denpasar yang mempunyai fasilitas akomodasi dengan kisaran lebih dari 5 ribu tempat tidur.

26


Kesejahteraan Masyarakat 1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.

Tingkat Pengangguran Terbuka

3.

Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan

Ke s e j ah te r aan M as ya ra ka t

27

IPM No.

Daerah 2009

1

Kab. Jembrana

72,45

72,69

Indeks Pembangunan Manusia

2

Kab. Tabanan

74,26

74,57

(IPM)

3

Kab. Badung

74,49

75,02

4

Kab. Gianyar

72,43

72,73

IPM Provinsi Bali mencapai 72,28

5

Kab. Klungkung

70,19

70,54

pada tahun 2010, dimana pada tahun

6

Kab. Bangli

70,21

70,71

7

Kab. Karangasem

66,06

66,42

Denpasar mempunyai IPM tertinggi

8

Kab. Buleleng

70,26

70,69

di Bali, diikuti oleh Kab. Badung.

9

Kota Denpasar

77,56

77,94

Provinsi Bali

28

2010

71,52


72,28

Tahun 2009-2010

tersebut posisi IPM Bali berada di peringkat ke-16 dari 33 provinsi.

Sementara, Kabupaten Karangasem mempunyai IPM paling rendah yaitu 66,42.

No

DAERAH

2009

2010

2011

Desember Tahunan Desember Tahunan Desember Tahunan

Inflasi Kota-Kota Besar

1

KOTA GORONTALO

-0,82

4,26

0,59

7,29

0,66

Tahun 2009-2011 (Desember &

2

KOTA KENDARI

0,11

4,52

0,28

3,87

0,19

5,1

Tahunan)

3

KOTA PALOPO

0,21

4,12

0,69

3,94

0,18

3,31

4

KOTA PARE-PARE

-0,44

1,39

1,32

5,7

0,69

1,63

5

KOTA MAKASSAR

0,49

3,21

1,15

6,64

0,77

2,85

6

WATAMPONE

0,61

6,67

0,65

6,59

0,04

3,87

7

KOTA PALU

0,88

5,6

1,73

6,3

1,52

4,44

Kota Denpasar merupakan salah satu

8

KOTA MANADO

0,38

2,34

1,5

6,15

0,94

0,7

kota diantara 66 kota yang dipantau

9

KOTA TARAKAN

1,76

7,01

1,79

7,74

1,53

6,28

inflasinya secara rutin. Pada tahun

4,03

10 KOTA SAMARINDA

0,26

3,99

0,46

6,79

0,57

6,08

11 KOTA BALIKPAPAN

0,31

3,54

0,72

7,16

0,26

6,29

2011 Kota Bima memiliki tingkat inflasi

12 KOTA BANJARMASIN

0,26

3,8

1,17

8,71

1,07

3,91

yang tertinggi pada tahun tersebut.

13 KOTA PALANGKA RAYA

0,34

1,38

1,2

9,15

1,07

5,16

-0,43

2,83

1,2

9,15

0,87

3,55

1,29

1,2

0,11

6,96

0,65

6,58

Sementara Kota Denpasar mengalami

14 SAMPIT

inflasi relatif moderat, yaitu di kisaran

15 KOTA SINGKAWANG

3%.

16 KOTA PONTIANAK

0,66

4,86

0,9

8,26

1,15

4,85

17 KOTA KUPANG

1,01

6,33

0,91

9,6

2,19

4,28

18 MAUMERE

-0,83

5,16

1,09

8,25

0,73

6,41

19 KOTA BIMA

0,24

4,03

1,36

6,2

1,19

6,99

20 KOTA MATARAM

0,65

3,14

1,61

10,61

1,71

6,27

21 KOTA DENPASAR

0,57

4,29

0,94

7,84

0,49

3,7


29

Agustus 2009 No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kabupaten/Kota

Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar Prov. Bali

Pengangguran (Orang)

Agustus 2010

TPT (%)


Agustus 2011

TPT (%)


TPT (%)

3.170 7.132 7.661 7.954 4.005 1.985 7.836 8.927 17.800

2,23 2,73 3,20 2,91 3,73 1,42 3,32 2,34 5,19

3.594 2.661 3.940 6.470 3.809 863 6.524 11.206 29.724

2,54 1,07 1,25 2,36 3,59 0,65 2,82 3,26 6,57

3.319 4.671 7.213 5.890 1.750 1.263 4.513 6.926 16.839

2,17 1,80 2,30 2,16 1,78 1,00 1,99 1,97 3,69

66.470

3,13

68.791

3,06

52.384

2,32

Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tahun 2009-2011 Jumlah pengangguran di Bali, terus mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Pada Agustus 2011, tingkat pengangguran hanya mencapai 2,32%. Tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Kota Denpasar yang mencapai 3,69%, sementara tingkat pengangguran terendah adalah di Kabupaten Bangli.

30


No.

Kabupaten/Kota

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2009-2010

Terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin di Prov. Bali pada tahun 2010, dibandingkan dengan tahun 2009. Tingkat

kemiskinan

pada

tahun

2010 mencapai 5,67%. Persentase kemiskinan di Kota Denpasar adalah

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Prov. Bali

Jumlah (000 jiwa) 2009

2010

Persentase 2009

2010

13,95 11,39 37,66 25,46 17,60 24,66 8,80 20,76 13,33

17,70 13,80 45,90 31,50 21,20 31,60 12,90 29,30 17,50

3,28 5,18 5,95 5,76 6,80 6,37 5,23 4,99 2,20

3,23 6,41 7,35 6,68 8,11 7,95 7,58 6,96 2,21

173,62

221,40

4,88

5,67

yang paling rendah, yaitu hanya 2,21% penduduk yang berstatus miskin. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kab. Jembrana yang mencapai angka lebih dari 8.11%.


31

Potensi Ekonomi

32


POTENSI INVESTASI DI PROVINSI BALI

BIDANG PANGAN Potensi pertanian tanaman pangan di daerah Bali dengan komoditas andalan seperti padi. Potensi pertanian tanaman pangan di daerah Bali dengan komoditas andalan seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan buah-buahan hampir tersebar di seluruh wilayah pulau ini. Produksi padi di Bali pada tahun 2010 sebesar 869.161 ton, produksi kacang tanah sebesar 11.582 ton, produksi jagung sebesar 66.355 ton, produksi kedelai sebesar 5.554 ton, produksi ubi jalar sebesar 70.318, dan produksi ubi kayu sebesar 163.746 ton. Potensi peningkatan produksi tanaman pertanian tersebut dapat dilakukan secara intensifikasi di hampir seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Bali. Sedangkan potensi pengembangan produksi pertanian melalui ekstensifikasi dapat dilakukan di wilayah Kabupaten Jembrana. Potensi industri pengolahan produk pertanian sangat besar untuk dikembangkan terkait dengan keberlimpahan bahan

BIDANG ENERGI Di Bali diperkirakan ada 226 Mwe Provinsi Bali memiliki potensi energi yang dapat dikembangkan untuk pembangkit tenaga listrik terdiri dari tenaga air, panas bumi sebesar 226 MW yang tersebar di 5 lokasi, biomass dan tenaga surya. Tenaga air yang berpotensi untuk dikembangkan adalah PLTA Ayung sebesar 20 MW dan PLTP Bedugul yang diperkirakan mencapai 175 MW. Potensi tersebut kemudian di terapkan oleh PT.PLN untuk membangun pembangkit listrik baru yaitu di daerah Bedugul Bali yang lebih tepatnya di daerah Bukitcatu Desa Candikuning kecamatan Baturiti kabupaten Tabanan Bali, dalam eksplorasi atau penggalian ke dasar bumi yaitu di bagi menjadi 4 tahap yaitu antara lain tahap 1 adalah 10 MW, kemudian dari tahap 2 sampai tahap 4 yaitu 55 MW dan jumlah total daya yang dibangkitkan yaitu sekitar 175 sampai 200 MW dengan 4 daerah eksplorasi yang berbeda.

BIDANG INFRASTRUKTUR

baku. Industri pengolahan yang dapat dikembangkan antara

Peluang investasi di Provinsi Bali dari sektor infrastruktur antara

lain pengolahan tepung dan industri pengolahan makanan yang

lain infrastuktur penunjang pariwisata seperti jalan, jembatan,

berbasis komoditas unggulan yang telah disebutkan di atas

pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Panjang jalan di Provinsi

dapat dikembangkan juga di Kabupaten Jembrana.

Bali mencapai 6.765,14 km yang terbagi atas jalan nasional

Po te ns i E konomi

33

sepanjang 501,64 km, jalan provinsi 839,88 km, dan jalan kabupaten sepanjang 5.424,14 km. Sedangkan untuk panjang jembatan mencapai 12.065,10 m dengan jumlah jembatan sebanyak 813 buah. Pembangunan infrastuktur yang berfungsi bagi kelancaran perpindahan manusia, barang, dan jasa sangat penting untuk menumbuhkan perekonomian daerah Bali. Potensi investasi di Provinsi Bali dari sektor infrastruktur termasuk pariwisata, jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Pesona alam dan keragaman nilai-nilai budaya eksotis yang membuat investor ingin berinvestasi di bidang yang mendukung pariwisata di Pulau Bali khususnya di wilayah Samplangan Kabupaten Gianyar. Melalui pembangunan berkelanjutan, maka peluang investasi masa depan di Samplangan akan diatur oleh peraturan.

34


Gambaran Umum Keuangan Daerah

Ke u angan Da era h

35

Miliar Rupiah

Komposisi APBD Prov. Bali Agregat Prov., Kab., dan Kota

14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 (2.000,00)

2008

2009

2010

2011

2012

Pendapatan

7.184,97

7.717,41

8.400,09

10.113,07

11.318,71

Belanja

6.662,05

7.786,93

8.191,59

9.776,38

12.277,43

Surplus/Defisit Pembiayaan

522,92

(69,53)

208,49

336,70

(958,72)

1.018,90

1.627,50

1.401,86

1.618,46

406,88

Keterangan: 2008-2011 Realisasi; 2012 Anggaran

36


Komposisi Pendapatan APBD Prov. Bali Agregat Prov., Kab.,dan Kota

7.000,00 6.000,00 Miliar Rupiah

5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 -

2008

2009

2010

2011

2012

PAD

2.301,73

2.626,65

3.135,45

4.249,27

4.125,64

Daper

4.501,71

4.728,32

4.588,38

4.783,37

5.875,75

L2PyS

381,53

362,43

676,25

1.080,42

1.317,32


Ke u angan Da era h

37

Komposisi Belanja APBD Prov. Bali Agregat Prov., Kab.,dan Kota

7.000,00

Miliar Rupiah

6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 -

2008

2009

2010

2011

2012

B. Pegawai

3.412,59

3.838,34

4.534,22

5.074,72

6.008,32

B. Barang Jasa

1.236,96

1.279,41

1.303,84

1.926,23

2.270,86

B. Modal

1.088,55

1.453,70

922,17

1.162,09

2.021,19

B. Lain2

923,94

1.215,49

1.431,36

1.613,33

1.977,05


38


Komposisi Pendapatan Asli Daerah APBD Prov. Bali Agregat Prov., Kab., dan Kota (Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2011) Komposisi PAD Kab/Kota

Komposisi PAD Prov.

Pajak daerah

4,3%

6,0%

1,8%

3,6% 9,8%

13,1%

Retribusi daerah 73,5%

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

87,9%

Lain-lain PAD yang sah (Dalam Juta Rupiah)

PAD

Pajak daerah

Retribusi daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

Kabupaten/Kota

1.744.116

1.282.227

171.656

62.375

227.858

Provinsi

1.334.161

1.172.951

23.650

57.603

79.957

Uraian

Ke u angan Da era h

39

Komposisi Pajak Daerah APBD Prov. Bali (Perbandingan Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2010 dengan Realisasi APBD 2011)

50,0 40,0

%

30,0 20,0 10,0 0,0 Pajak Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Pajak Air Bawah Bakar Tanah Kendaraan Bermotor

rata-rata 2008-2010

Pajak Air Permukaan

Bea Balik Nama Kendaraan di atas air

2011

(Dalam Juta Rupiah)

40

Pajak Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Air Bawah Tanah

Pajak Air Permukaan

Bea Balik Nama Kendaraan di atas air

rata-rata 2008-2010

46,667

31,770

20,197

0,990

0,376

0,000

2011

45,143

38,002

16,764

0,091

0,000

0,000


Komposisi Pajak Daerah APBD Kab./Kota Prov. Bali (Perbandingan Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2010 dengan Realisasi APBD 2011) 80,0 70,0 60,0 %

50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1

2

3

4

5

6

7

rata-rata 2008-2010

1 Pajak Hotel

2

3

4

5

Pajak BPHTB Penerangan Jalan

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

6

8

9

10

11

2011

12

(Dalam Juta Rupiah)

7

8

9

10

11

12

Pajak Pajak Reklame Lingkungan

Pajak Air Bawah Tanah

lainlain

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

rata-rata 20082010

74,38

0,00

11,00

9,49

1,98

1,83

0,00

0,00

0,00

1,14

0,18

0,00

2011

35,38

19,31

17,84

12,35

5,30

4,09

3,31

2,17

0,20

0,06

0,04

0,04

Ke u angan Da era h

41

Tren Simpanan Pemda se-Provinsi Bali di Perbankan Agregat Prov., Kab., dan Kota

Miliar Rupiah

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan

feb

Mar

Apr

Mei

2009

42


2010

Jun

Jul 2011

Agt 2012

sep

Okt

Nov

Des

Potret Dana Simpanan Pemda di Perbankan Prov. Bali Dalam bentuk Tabungan, Simpanan Berjangka dan Giro Agregat Prov., Kab., dan Kota

90.000.000 70.000.000 50.000.000 30.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2008

2009 BALI

2010

2011

Nasional

2008

2009

2010

2011

BALI

1.616.354

1.739.928

1.919.523

2.428.001

Nasional

71.601.901

59.812.944

62.088.098

80.445.845 Ke u angan Da era h

43

Trend Persentase Dana Idle Terhadap Realisasi Belanja Daerah Prov. Bali Agregat Prov., Kab., dan Kota 30,00% 25,00%

+ Trend 22,34%

persentase

24,84% 16,15%

23,43% 14,64%

15,35% 15,00%

di wilayah Provinsi Bali mengalami kenaikan tiap tahun anggaran + Hal

ini

menunjukkan

penyerapan

10,00%

belanja

bahwa semakin

rendah di wilayah Provinsi Bali

5,00% 0,00% 2009

2010 BALI

2011

Nasional

2009 Belanja

idle

terhadap realisasi belanja daerah

20,00%

44

dana

2010

2011

NAS

BALI

NAS

BALI

NAS

BALI

389,7

7,79

424

8,19

498,1

9,78

Idle

59,8

1,74

62,1

1,92

80,5

2,43

% Idle/Blj

15,35%

22,34%

14,65%

23,43%

16,16%

24,84%


Estimasi Realisasi Belanja Daerah Agregat Prov., Kab. dan Kota Sampai Dengan Bulan September 2012 (Persentase) 100

98.840

90 80

76.116

70 60 %

58.753 50.794

54.399

50 40 30 20

14.016

20.283 13.265

8.450 10 4.766 8.247 4.890 0 Jan Feb Mar

26.774 20.141

42.777

42.448 34.541

33.085 26.240

67.065 57.773

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

2011

4.766

8.450

14.016

20.283

26.774

33.085

42.448

54.399

58.753

67.065

76.116

98.840

2012

4.890

8.247

13.265

20.141

26.240

34.541

42.777

50.794

57.773

2011

Secara

persentase,

estimasi

realisasi

belanja

daerah

2012

sampai

dengan bulan September 2012 adalah sebesar 57,8%, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2011.

Ke u angan Da era h

45

Estimasi Realisasi Belanja Daerah Agregat Prov. Bali Sampai Dengan Bulan September 2012 (Persentase) 80 70

57,8

60 50 40 30 20 10 Sulut

Malut

Sulsel

Gorontalo

Jatim

Lampung

Maluku

NTB

Sulteng

NTT

Sulbar

Sultra

Aceh

Jateng

Kepri

Sumsel

DIY

Kalteng

Jabar

Jambi

Sumbar

Kalbar

Sumut

Banten

Bengkulu

Bali

Kalsel

Papbar

Babel

Papua

DKI

Riau

Kaltim

00

+ Rata-rata realisasi APBD 2012 sampai dengan bulan September 2012 agregat per prov. adalah sebesar 57,8%. + Terdapat 12 daerah yang mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata sedangkan 21 daerah mempunyai realisasi belanja di atas rata-rata. + Realisasi belanja terendah adalah Prov. Kalimantan Timur yaitu sebesar 41,6% sedangkan yang tertinggi adalah Prov. Maluku Utara sebesar 71,2%.

46


Opini BPK atas LKPD Pemda Se-Provinsi Bali

Nama Daerah

OPINI BPK 2008

2009

2010

Prov. Bali

TMP

WDP

WDP

Kab. Badung

TMP

WDP

WDP

Kab. Bangli

WDP

WDP

WDP

Kab. Buleleng

WDP

WDP

TMP

Kab. Gianyar

WDP

WDP

WDP

Kab. Jembrana

TMP

TW

TW

Kab. Karangasem

WDP

WDP

TMP

Kab. Klungkung

WDP

WDP

WDP

Kab. Tabanan

WDP

WDP

WDP

Kota Denpasar

WDP

WDP

WDP

Ke u angan Da era h

47

Kondisi Keuangan Daerah Indikator Kondisi Keuangan Daerah

48

1.

Rasio Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk

2.

Rasio PAD/ Total Pendapatan Daerah

3.

Rasio Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah

4.

Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/ PDRB

5.

Rasio Belanja Modal / Total Belanja Daerah

6.

Rasio Total Pendapatan Daerah / Total Belanja Daerah

7.

Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah

8.

Rasio SiLPA tahun sebelumnya / Belanja Daerah

9.

Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah


Kondisi Keuangan Daerah Prov. Bali Agregat Prov., Kab., dan Kota Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk

Ribuan

3.000

0,50

2.500 2.000 1.500 1.000

PAD / Total Pendapatan Daerah

2.599,26 2.043,51 2.173,30 2.158,99 2.217,44 1.823,58 1.811,11 1.462,69 1.601,20 1.640,40

500

0,40 0,30

2007

2008 Nasional

2009

2010

2011

prov. Bali

0,32

0,34

0,16

0,18

0,18

0,19

0,21

2007

2008

2009

2010

2011

0,28

0,20 0,10

0

Nasional

+ Rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melayani per satu orang penduduknya + Rasio pendapatan daerah per kapita provinsi Bali memiliki tren meningkat seperti tren pendapatan per kapita nasional walaupun sempat menurun pada 2010. Namun demikian, pendapatan per kapita Provinsi Bali lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita nasional

0,42

0,37

prov. Bali

+ Rasio ini mengukur tingkat kemandirian daerah yaitu kemampuan daerah dalam mendanai belanjanya dengan pendapatan asli daerah (PAD) + Rasio PAD Per Total Pendapatan Daerah Provinsi Bali memiliki tren yang meningkat seperti tren secara nasional. Namun demikian, rasio PAD per total Pendapatan Daerah Provinsi Bali lebih tinggi dibandingkan rasio secara nasional

Ko nd i s i Ke uangan Da era h

49

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Bali Agregat Prov., Kab., dan Kota Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah 0,60 0,40

0,55 0,48

0,49 0,45

Pajak Daerah + Retribusi Daerah / PDRB 6,00%

0,44 0,41

0,20

0,41

0,40

5,00% 4,00%

0,35

0,37

4,85%

4,19%

3,95%

4,07%

3,00%

3,69%

2,00%

1,34%

1,42%

1,27%

1,33%

1,58%

2007

2008

2009

2010

2011

1,00%

2007

2008 Nasional

2009

2010

2011

prov. Bali

0,00% Nasional

prov. Bali

+ Rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam + Rasio ini mengukur seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai + Tren rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Bali memiliki kecenderungan menurun seperti halnya rasio secara nasional, walaupun mengalami kenaikan sedikit pada 2011. Rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi Bali lebih rendah dibandingkan dengan rasio secara nasional

50


menggali potensi pajak dan retribusi daerahnya + Tren rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDRB Provinsi Bali memiliki tren meningkat sebagaimana tren nasional. Pada tahun 2011, rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDRB Provinsi Bali memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan rasio secara nasional.

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Bali Agregat Prov., Kab., dan Kota Rasio Total Pendapatan Daerah /

Belanja Modal / Total Belanja 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

28,95% 16,57%

27,46% 16,34%

26,19% 18,67%

Total Belanja Daerah 110,00%

22,17%

21,67%

11,26%

11,89%

107,85%

105,00%

103,64%

100,00%

102,85%

105,70%

102,66%

95,00%

102,22% 97,04% 99,11%

102,55%

103,44%

2009

2010

2011

90,00%

2007

2008 Nasional

2009

2010

2011

2007

2008 Nasional

prov. Bali

prov. Bali

+ Rasio ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah + Rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan belanja modal terhadap total belanjanya + Tren rasio belanja modal per total belanja Provinsi Bali cukup fluktuatif. Namun demikian, rasio belanja modal per total belanja Bali lebih rendah dibandingkan dengan rasio secara nasional

dalam mendanai belanja daerah + Tren rasio total pendapatan daerah per total belanja daerah di Provinsi Bali cenderung fluktuatif mengalami penurunan pada tahun 2009 kemudian naik pada tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2011, rasio total pendapatan daerah per total belanja daerah Provinsi Bali lebih rendah dibandingkan dengan rasio secara nasional.


51

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Bali Agregat Prov., Kab., dan Kota Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah 50,0% 40,0%

36,2%

30,0% 20,0%

40,2% 33,3% 35,9%

39,4%

44,8%

43,0%

25,00% 20,00%

40,6%

40,2%

28,4%

19,80%

20,06% 17,07%

15,00% 10,00%

14,98%

17,56%

20,13% 12,29%

18,30% 11,47%

2010

2011

10,92%

5,00%

10,0%

0,00%

0,0% 2007

2008 Nasional

2009

2010

2011

2007

2008 Nasional

2009 prov. Bali

prov. Bali

+ Rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanjanya + Rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja daerah Provinsi Bali cenderung meningkat pada tahun 2009 hingga 2010 kemudian menurun pada tahun 2011. Pada tahun 2011, rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja daerah Provinsi Bali lebih tinggi dibandingkan dengan rasio secara nasional.

52

Rasio SiLPA Tahun Sebelumnya / Belanja Daerah


+ Rasio ini mengukur proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun berjalan + Rasio SiLPA terhadap belanja daerah Provinsi Bali cenderung menaik hingga tahun 2010, namun sedikit turun pada tahun 2011. Namun demikian, pada tahun 2011 rasio SiLPA terhadap belanja Provinsi Bali lebih tinggi dibandingkan rasio secara nasional.

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Bali Agregat Prov., Kab., dan Kota Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah + Rasio ini mengukur proporsi pembayaran pokok utang dan bunga

2,50%

2,04%

2,00%

yang harus dibayar dari pendapatan daerah dalam satu periode.

1,90%

+ Rasio pembayaran pokok utang dan bunga per total pendapatan

1,50% 1,00%

0,59%

0,50%

0,12%

0,45% 0,15%

2007

2008

0,68%

0,78%

daerah di Provinsi Bali memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun

0,70%

2011, rasio pembayaran pokok utang dan bunga per total

0,14%

pendapatan daerah Provinsi Bali lebih rendah dibandingkan rasio secara nasional.

0,00% Nasional

2009

2010

2011

prov. Bali


53

Ucapan Terima Kasih Penyusunan buku “Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah”

yang telah menyediakan data Daerah Dalam Angka dan

dilaksanakan dengan kerjasama yang solid dan tidak akan dapat

memfasilitasi hingga tersedianya buku ini.

terselesaikan tanpa kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan

+ Selanjutnya terima kasih kepada tim dari Subdirektorat

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Oleh karena itu

Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah

apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan

yang terdiri dari Putut Hari Satyaka, SE. MPP; Krisnandar,

dalam rangkaian kata berikut ini:

SE; Prasetyo Indro S.,SE, ME; Aris Soedjatmiko, S.Sos,

+ Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur Jenderal

MM; Wahyu Widjayanto, SE, MM; Edi Soeprijono, S.Sos;

Perimbangan Keuangan DR. Marwanto Harjowiryono – dan

Arif Zainuddin Fansyuri, Ak., ME; Femmy Ferdiansyah, SH;

Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah

Chrisliana Tri Ferayanti, SE, ME; Lukman Adi Santoso, SE.,

Drs. Yusrizal Ilyas, MPA – yang telah memberikan arahan dan

ME.; Mauliate H. Silitonga, SE; Nanag Garendra Timur, S.Si;

bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan buku ini.

Rizki Anggunani, S.Si; Shinta Theresia Purba; Virgin Marthalia

+ Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Subdirektorat

yang telah melakukan input dan pengolahan data sekaligus

Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah yang telah menyediakan data ringkasan APBD 2012 dan Realisasi APBD 2011 melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah dan kepada Bagian Umum,

54

Sekretariat

Jenderal

Perimbangan

Keuangan


mendukung penulisan dan melakukan editing buku ini.

Terima kasih atas kerja kerasnya.

Sumber Data

SIKD, Kementerian Keuangan Prov. Bali Dalam Angka 2007 – 2010, BPS Potensi Investasi di Prov. Bali, BKPM www.baliprov.go.id

Su m b er Da t a

55

56


57

Tinjauan Ekonomi. Keuangan Daerah

Recommend Documents