Tinjauan Ekonomi. Keuangan Daerah

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tinjauan Ekonomi &

Keuangan Daerah Provinsi MALUKU

Peta Maluku

2

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi maluku

Daftar Isi Peta Maluku................................................................................. 2 Daftar Isi...................................................................................... 3 Kata Pengantar............................................................................ 4 Selayang Pandang...................................................................... 5 Geografis dan Demografis.......................................................... 6 Kondisi Pelayanan Publik............................................................ 7 Kondisi Perekonomian............................................................... 18 Kesejahteraan Masyarakat........................................................ 25 Gambaran Umum Keuangan Daerah ....................................... 30 Kondisi Keuangan Daerah......................................................... 43 Ucapan Terima Kasih................................................................. 49 Sumber Data............................................................................. 50

Daft a r Isi

3

Kata Pengantar Kondisi geografis, budaya, tipologi ekonomi yang sangat bervariasi antar-daerah menuntut adanya strategi kebijakan yang berbedabeda pula agar mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah. Selaras dengan hal tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah pula membuka kesempatan bagi daerah untuk mengarahkan kebijakan publiknya menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah yang dimilikinya. Inovasi, kreatifitas, sensitifitas dan kejelian pemerintah daerah dalam meramu kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sudah banyak kemajuan dan peningkatan yang terjadi, baik dari sisi pelayanan publik, kondisi keuangan, maupun imbasnya pada perekonomian daerah. Untuk itulah, informasi dan gambaran mengenai kondisi pelayanan publik, kondisi keuangan daerah maupun profil perekonomian daerah menjadi penting untuk ditinjau lebih jauh dari berbagai sudut pandang. Buku Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Prov. Maluku ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran menyeluruh bagi para stakeholder mengenai profil keuangan daerah serta perekonomian daerah di Prov. Maluku. Kami berharap bahwa buku ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi yang informatif, komprehensif namun juga ringkas, dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dr. Marwanto Harjowiryono.

4


Selayang Pandang puluh empat ribu kilo meter persegi terbagi menjadi sembilan kabupaten dan dua kota. Maluku, sejak dahulu termahsyur akan hasil buminya yang kaya. Membentang dari ujung Pulau Halmahera di Utara hingga Tenggara Jauh di sebelah Selatan, Maluku berbatasan di sebelah utara dengan Laut Seram, Lautan Indonesia dan Arafuru di sebelah Selatan, Maluku berasal dari asal kata ‘Al Mulk’ yang berarti tanah para raja.

berbatasan dengan Pulau Papua di sebelah Timur, dan di sebelah barat

Provinsi yang berada di wilayah timur Indonesia ini beribukota di Ambon.

berbatasan dengan Sulawesi.

Provinsi Maluku berdiri sejak tahun 1958, dengan diterbitkannya UU Pendirian Provinsi Maluku, yaitu UU Nomor 20 tahun 1958. Pada tahun 1999 Maluku dipecah menjadi dua wilayah administratif, yaitu Maluku Utara menempati Kepulauan Sula sampai Halmahera di sebelah utara, sementara Provinsi Maluku menempati Pulau Seram, Pulau Buru, PulauPulau Lease, Kepulauan Kei dan Aru hingga Kepulauan Tanimbar di sebelah selatan. Namun demikian, pembagian wilayah tersebut tak mengurangi potensi yang dimiliki Provinsi Maluku hingga kini. Setelah terpecah dengan Maluku Utara, Provinsi Maluku menempati

Suku bangsa Maluku didominasi oleh ras suku bangsa Melanesia Pasifik yang masih berkerabat dengan Fiji, Tonga dan beberapa bangsa kepulauan yang tersebar di kepulauan Samudra Pasifik. Bahasa yang digunakan di Provinsi Maluku adalah Bahasa Melayu Ambon. Mayoritas penduduk di Maluku memeluk agama Islam dan Kristen. Hal ini dikarenakan pengaruh penjajahan Portugis dan Spanyol sebelum Belanda yang telah menyebarkan kekristenan dan pengaruh Kesultanan Ternate dan Tidore yang menyebarkan Islam di wilayah Maluku serta Pedagang Arab di pesisir Pulau Ambon dan sekitarnya.

wilayah seluas lebih dari tujuh ratus ribu kilometer persegi, 92 persen wilayah Maluku adalah lautan. Daratannya yang seluas kurang lebih lima

Se l ayang Pa nda ng

5

Geografis dan Demografis No

Daerah

% Terhadap Luas

Jumlah Penduduk

% Terhadap Jml Penduduk

Luas Daerah dan Jumlah Penduduk

1

Kab. Maluku Tenggara Barat

10.451,94

19,3%

105.341,00

6,9%

2

Kab. Maluku Barat Daya

4.581,06

8,5%

70.714,00

4,6%

Penduduk terpadat di Provinsi Maluku

3

Kab. Maluku Tenggara

3.410,61

6,3%

96.442,00

6,3%

adalah di Kota Ambon diikuti oleh

4

Kab. Maluku Tengah

11.595,57

21,4%

361.698,00

23,6%

Kota Tual. Meski demikian, jumlah

5

Kab. Buru

5.466,44

10,1%

108.445,00

7,1%

penduduk paling banyak bukan di

6

Kab. Buru Selatan

3.780,56

7,0%

53.671,00

3,5%

Ambon tapi di Kabupaten Maluku

7

Kab. Kepulauan Aru

6.269,00

11,6%

84.138,00

5,5%

Tengah, yaitu mencapai lebih dari 362

8

Kab. Seram Bagian Barat

4.046,35

7,5%

164.656,00

10,7%

ribu jiwa. Maluku Tengah sekaligus

9

Kab. Seram Bagian Timur

3.952,08

7,3%

99.065,00

6,5%

10 Kota Ambon

377,00

0,7%

331.254,00

21,6%

dengan luas wilayah lebih dari 11 ribu

11 Kota Tual

254,39

0,5%

58.082,00

3,8%

km2, yang terdiri dari 14 kecamatan

54.185,00

100%

1.533.506,00

100%

dan 173 desa/kelurahan.

Prov. Maluku

6

Luas Area (Km2)


merupakan

kabupaten

terbesar

Kondisi Pelayanan Publik 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Infrastruktur 4.

Perusahaan Air Minum

5.

Sumber Daya Listrik

Pe l ayanan P ublik

7

No.

Kab/Kota

Sekolah

Murid

Rasio Murid / Rasio Murid / Guru Sekolah 1.020 17,78 141,69 Jumlah Sekolah, Guru 615 22,13 93,84 dan Murid Sekolah Dasar

Guru

1


128

18.136

2


145

13.607

3


142

16.632

883

18,84

117,13

(SD)

4

Kab. Maluku Tengah

369

57.315

3.578

16,02

155,33

Tahun 2009/2010

5

Kab. Buru

114

18.311

950

19,27

160,62

6

Kab. Buru Selatan

187

13.534

446

30,35

72,37

7

Kab. Kepulauan Aru

195

15.047

601

25,04

77,16

8


172

28.774

1.629

17,66

167,29

9


121

18.318

605

30,28

151,39

192

39.597

2.967

13,35

206,23

42

6.748

319

21,15

160,67

1.807

246.019

13.613

18,07

136,15

10 Kota Ambon 11 Kota Tual Prov. Maluku

Dengan luas wilayah paling besar, Kabupaten Maluku Tengah mempunyai jumlah sekolah dasar paling banyak di Maluku, sebaliknya Tual yang merupakan daerah dengan luas daratan paling kecil mempunyai jumlah SD paling sedikit yaitu hanya 42 unit SD. Rasio guru murid paling besar terdapat di Buru Selatan, yaitu mencapai 30 murid per satu guru SD, meskipun rasio murid sekolahnya justru yang paling kecil.

8


No.

Kab/Kota

Sekolah

Murid

Guru

Rasio Murid / Rasio Murid / Guru Sekolah

1


56

6.992

560

12,49

124,86

2


45

4.636

378

12,26

103,02

Lanjutan Tingkat Pertama

3


(SLTP)

4

Kab. Maluku Tengah

Tahun 2009/2010

5

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah

36

5.633

455

12,38

156,47

104

20.115

845

23,80

193,41

Kab. Buru

29

6.062

338

17,93

209,03

6

Kab. Buru Selatan

24

3.545

252

14,07

147,71

7

Kab. Kepulauan Aru

27

3.987

272

14,66

147,67

8


59

10.118

720

14,05

171,49

9


41

5.490

416

13,20

133,90

10 Kota Ambon

46

17.072

1.604

10,64

371,13

11 Kota Tual

15

4.128

280

14,74

275,20

482

87.778

6.120

14,34

182,11

Prov. Maluku

Hampir sama dengan fasilitas ketersediaan SD,

Maluku Tengah relatif terbatas sehingga justru

maka jumlah SMP terbanyak juga terdapat di

mempunyai rasio guru murid paling besar. Guru

Kabupaten Maluku Tengah, yaitu terdapat 104

SMP di Maluku lebih terkonsentrasi di Kota

SMP dengan jumlah murid mencapai lebih dari

Ambon, yang mencapai 1.604 orang guru SMP.

20 ribu murid. Meskipun mempunyai jumlah SMP paling banyak, namun jumlah guru SMP di Pe l ayanan P ublik

9

No

Daerah

Angka Melek huruf (%) 2009

2010

1 Kab. Maluku Tenggara Barat

99,35

99,63

Angka Melek Huruf (AMH)

2 Kab. Maluku Tenggara

99,54

99,54

Tahun 2009-2010

3 Kab. Maluku Tengah

99,09

99,09

4 Kab. Buru

92,82

92,84

5 Kab. Kepulauan Aru

99,00

99,05

6 Kab. Seram Bagian Barat

98,22

98,28

tinggi yaitu di atas 98%. Angka melek

7 Kab. Seram Bagian Timur

98,14

98,14

huruf tertinggi berada di Kota Tual

8 Kab. Maluku Barat Daya

98,12

98,13

yang mencapai 99,7%. Sementara,

9 Kab. Buru Selatan

89,74

89,74

10 Kota Ambon

99,20

99,59

hurufnya masih jauh di bawah rata-

11 Kota Tual

99,70

99,70

rata, karena hanya mencapai kisaran

Secara rata-rata angka melek huruf di Provinsi Maluku

kabupaten baru yaitu Kab Maluku Barat Dayai ternyata angka melek

90%.

Prov. Maluku

10

98,13

98,14


relatif cukup

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD se- Prov. Maluku Tahun 2009/2010

No.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Kabupaten / Kota

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP seProv. Maluku Tahun 2009/2010

No.

Kabupaten / Kota

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM)

1 Kab. Buru

92,03

68,98

1 Kab. Buru

85,54

62,21

2 Kab. Buru Selatan

90,20

73,58

2 Kab. Buru Selatan

71,66

54,36


116,59

98,81



116,41

94,95



120,85

98,58


122,96

100,30

5 Kab. Maluku Tengah 6 Kab. Maluku Tenggara

107,82

77,05

88,20

66,92

82,10

62,74

110,67

84,97


118,63

95,12


111,42

84,54


121,02

98,35


107,14

82,10

81,17

66,21


110,38

85,02

112,36

95,42

10 Kota Ambon

119,60

88,13

87,30

66,24

9 Kab. Seram Bagian Timur 10 Kota Ambon 11 Kota Tual

-

-

11 Kota Tual

Angka partisipasi sekolah (baik APK dan APM) untuk SD

Angka partisipasi sekolah (baik APK dan APM) untuk SMP

menunjukkan rasio banyaknya anak pada usia 7-12 tahun

menunjukkan rasio banyaknya anak pada usia 13-15 tahun

yang bersekolah di SD. APK bisa lebih dari 100% karena

yang bersekolah di SMP. Di Provinsi Maluku, APK dan APM

termasuk anak yang diluar usia 7-12 yang sekolah di SD. Di

untuk tingkat SMP yang tertinggi adalah Kota Ambon,

Provinsi Maluku, APK dan APM tertinggi adalah Kab. Maluku

sementara yang terendah adalah Kabupaten Buru Selatan.

Tenggara. sementara yang terendah adalah Kab. Seram

Kab Seram Bagian Timur yang APM SD-nya adalah yang

Bagian Timur.

terendah di Maluku ternyata APM SMP-nya justru relatif tinggi.

Pe l ayanan P ublik

11

No 1

Nama Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat

RSU 2

Puskesmas

Puskesmas Pembantu

11

36

Poliklinik Desa 21

Posyandu 119

2


-

12

39

3

156

3


1

14

39

35

202

4

Kab. Maluku Tengah

3

31

113

172

365

5

Kab. Buru

1

9

39

6

106

6

Kab. Buru Selatan

-

6

14

17

101

7

Kab. Kepulauan Aru

1

21

23

35

141

8


1

16

54

87

189

9


1

14

47

12

249

10

Kota Ambon

9

22

34

50

221

11

Kota Tual Prov. Maluku

-

5

12

25

84

19

161

450

463

1.933

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

Jumlah Sarana Kesehatan Tahun 2010 Sarana kesehatan yang berupa rumah sakit terkonsentrasi di Kota Ambon, yaitu mencapai 47% dari seluruh jumlah RS di Maluku. Belum semua kabupaten di wilayah Maluku telah terdapat RS. Kab. Maluku Barat Daya, Buru Selatan dan Kota Tual belum mempunyai RSU hingga tahun 2010. Sementara untuk pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat akan terlayani melalui puskesmas. Jumlah puskesmas terbanyak terdapat di Kab Maluku Tengah, mengingat cakupan wilayah di daerah tersebut adalah yang terluas di Maluku.

12


No

Daerah

2009

Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2009-2010

Angka harapan hidup Provinsi Maluku masih relatif rendah apabila dibandingkan rata-rata nasional. Secara keseluruhan, Kota Ambon menduduki posisi tertinggi dengan harapan hidup mencapai 73 tahun, lebih tinggi dari rerata nasional, sedangkan seluruh kab/kota lainnya berada di bawah 70 tahun. AHH terendah adalah di Kab Maluku Barat Daya yang hanya mencapai 64 tahun. Secara nasional, pada tahun 2011 angka harapan hidup masyarakat Indonesia adalah 70,76 tahun dan pada tahun 2025 diharapkan mencapai 73,7 tahun.

Angka Harapan Hidup (tahun) 2010


64,13

64,28


67,79

67,99


65,62

65,75

4 Kab. Buru

67,61

68,05


67,52

67,73


66,45

66,56


65,64

65,86


63,93

64,14

9 Kab. Buru Selatan

67,11

67,35

10 Kota Ambon

72,85

73,01

11 Kota Tual

68,37

68,7

Provinsi Maluku

67,2

67,40

Pe l ayanan P ublik

13

Uraian I. Jalan Permukaan

Jalan Nasional

Jalan Provinsi

985,47

899,77

1 Diaspal

734,38

677,42

2 Kerikil

251,09

174,70

3 Tanah

-

47,65

Panjang Jalan Nasional dan Provinsi (Km), 2009 Dari keseluruhan jalan nasional dan provinsi sepanjang 1.885 km, telah

II. Kondisi Jalan 1 Baik

581,89

281,01

diaspal 74% dari total panjang jalan,

2 Sedang

295,10

109,55

sementara sisanya masih berupa jalan

7,00

296,92

kerikil dan jalan tanah. Sementara

101,47

212,29

55,57

29,39

929,89

870,38

negara, kondisi jalan provinsi masih

3 Lokal

-

-

lebih memprihatinkan, karena hanya

4 Tidak Dirinci

-

-

31% yang kondisinya baik. Sementara

3 Rusak ringan 4 Rusak Berat III. Fungsi 1 Arteri 2 Kolektor

Sumber: Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Maluku

dilihat dari kondisinya, 45% masih dalam kondisi baik, namun 32% dalam kondisi rusak, termasuk rusak berat. Dibandingkan dengan jalan

jalan negara yang baik mencapai 59%.

14


Maluku Tenggara Barat

Maluku Tenggara

1 Diaspal

41,32

94,11

2 Kerikil

113,57

-

Uraian

Maluku Maluku Barat Daya Tengah

Kota Tual

Buru

Buru Selatan

Seram Bagian Barat

Seram Bagian Timur

Kepulauan Ambon Aru

I. Jalan Permukaan 21,01 -

33,00

542,23

62,00

8,44

27,35

318,26

52,53

10,00

95,98

83,20

87,9

82,00

59,95

78,63

13,30

26,11

3 Tanah

-

-

-

-

-

-

31,50

-

2,85

-

-

4 Tidak Dirinci

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Kondisi Jalan 1 Baik 2 Sedang 3 Rusak ringan 4 Rusak Berat

-

38,31

4,27

10,00

274,97

10,52

26,50

116,53

40,88

-

89,84

37,50

31,55

15,04

-

144,54

63,53

0,85

74,14

5,25

-

32,25

113,57

13,45

0

85,00

30,92

29,90

82,00

105,14

85,03

10,00

-

3,82

10,80

1,7

-

100,24

67,15

31,50

82,40

2,85

13,30

-

-

-

-

-

-

-

21,01

95,00

550,67

171,10

140,85

378,21

134,00

III. Fungsi 1 Arteri 2 Kolektor

-

-

154,89

94,11

-

-

43,45

23,30

78,64

3 Lokal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 Tidak Dirinci

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumber: Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Maluku

Panjang Jalan

Secara keseluruhan, infrastruktur jalan kab/kota di Maluku mencapai 1.885 km, dimana

Kabupaten/Kota

70% jalan merupakan jalan yang telah diaspal. 46% dari keseluruhan panjang jalan kab/

(Km), 2009

kota dalam kondisi rusak (ringan dan berat). Kabupaten yang mempunyai infrastruktur jalan kab/kota terpanjang adalah Kabupaten Maluku Tengah, yaitu mencapai 550 km atau hampir 30% dari keseluruhan panjang jalan kab/kota di Maluku. Kab Seram Bagian Barat mempunyai jalan dalam kondisi rusak paling banyak, yaitu mencapai 187 km, atau 50% dari keseluruhan panjang jalan di Seram Bagian Barat. Pe l ayanan P ublik

15

Nama Komponen

Satuan

Ambon

Tual

Maluku

1

Jumlah Mesin

Unit

241

75

316

2

Kapasitas Terpasang

Kw

109.623

23.081

312.704

3

Daya Tampung

Kw

79.112

13.695

92.807

4

Beban Puncak

Kw

73.673

13.683

87.356

5

Produksi

Kwh

291.677.577

57.109.251

348.786.828

6

Pemakaian Sendiri

Kwh

4.244.793

473.213

4.718.006

7

Presentase

1,63

1,20

1,57

8

Susut

23.645.608

3.339.380

26.984.988

9

Persentase

10 Jual

% Kwh % Kwh

10,02

7,57

7,84

239.904.035

50.949.490

290.853.525

11 Nilai KWH Terjual

Rp

176.813.565.407

35.945.037.885

212.758.603.292

12 Faktor Beban

%

45,20

47,65

45,58

13 Faktor Kapasitas

%

30,37

28,25

30,00

168.441

34.143

202.584

14 Jumlah Langganan

plgn

Sumber: PT. PLN (Persero) Wilayah IX Maluku

Sampai dengan tahun 2010, PLN Maluku telah memproduksi listrik hingga mencapai hampir 350 juta Kwh. Dari total produksi tersebut, yang terjual adalah sebesar 290 juta kwh dengan nilai rupiah mencapai Rp212 miliar, yang berasal dari lebih 202 ribu pelanggan. Dari seluruh pelanggan tersebut, 93% merupakan pelanggan rumah tangga.

16


Tenaga Listrik yang Diusahakan Oleh PT. PLN (Persero) Wilayah IX Maluku Menurut Cabang, 2010

1 Januari

97.322

110.440

41.872

Seram Bagian Barat 1.440

2 Februari

83.528

86.967

31.073

1.080

405.832

3 Maret

41.548

99.290

37.923

1.908

413.355

4 April

27.388

91.423

44.298

1.602

467.853

Bulan

Produksi Air Minum (m3) Tahun 2010

Sampai dengan tahun 2010, air

Maluku Tenggara

Maluku Tengah

Kepulauan Aru

Ambon 429.005

minum yang diproduksi di Maluku

5 Mei

85.132

89.921

46.265

1.908

505.354

mencapai 9 juta m3. Produksi

6 Juni

138.198

91.740

48.049

1.602

527.323

terbesar terdapat di Kota Ambon

7 Juli

25.130

95.949

46.999

1.440

609.681

yang mencapai hampir 6,5 juta m3.

8 Agustus

48.058

95.507

47.745

1.908

622.752

Belum semua kabupaten/kota di Maluku mempunyai unit pengolah air bersih/minum. Sampai dengan tahun 2010 baru lima kabupaten/ kota yang memproduksi air bersih/

90.230

94.907

49.601

1.080

622.575

10 Oktober

9 September

111.450

91.568

41.397

1.908

612.513

11 November

124.674

104.208

47.845

1.404

614.540

12 Desember

126.778

103.670

42.719

1.908

660.470

Jumlah

999.436

1.155.590

525.786

19.188

6.491.253

Sumber: Biro Pusat Statistik Provinsi Maluku

minum.

Pe l ayanan P ublik

17

Kondisi Perekonomian 1.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2. Perhotelan 3.

Produksi Tanaman Pangan

4.

Produksi Perkebunan

5.

Produksi Ternak

6.

Produksi Perikanan

7. Industri

18


Industri Pengolahan 4% Jasa-Jasa 18%

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan

Perdagangan, Hotel dan Restoran 29%

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4%

Bangunan dan Konstruksi 2%

Other 21%

Pertambangan 1%

Usaha (2009)

Pertanian 32% Pengangkutan dan Komunikasi 9%

Listrik, Gas dan Air Minum 1%

Perekonomian Provinsi Maluku lebih didominasi oleh sektor pertanian yang kontribusinya terhadap PDRB mencapai 32%, yaitu mencapai Rp2,5 triliun dari total PDRB Maluku sebesar Rp8 triliun. Selain sektor pertanian, sektor lain yang juga cukup dominan dalam meopang perekonomian Maluku adalah sektor perdagangan yang kontribusinya mencapai 29% atau sekitar Rp2,3 triliun. Secara ekonomi, Provinsi Maluku memang relatif kecil, meskipun demikian dengan pengembangan ekonomi di kawasan timur yang terus berkembang, diharapkan Maluku bisa semakin cepat perkembangan ekonominyua di masa yang akan datang. Pe r e ko nomia n

19

1


-

Padi Ladang 1.106

2


-

588

No

Nama Daerah

Padi Sawah

Padi

Jagung

Ubi-2an

1.106

833

988

588

4.238

590

Kacang-2 Palawija an 1.750 3.571 460

5.288

3


-

105

105

77

827

83

987

4

Kab. Maluku Tengah

8.439

254

8.693

297

1.345

497

2.139

Luas Panen di Provinsi Maluku (Ha), 2010

5

Kab. Buru

7.053

280

7.333

121

356

577

1.054

6

Kab. Buru Selatan

-

35

35

111

2.777

338

3.226

Penggunaan lahan untuk tanaman

7

Kab. Kepulauan Aru

-

32

32

292

567

224

1.083

pangan hampir berimbang antara

8


1.237

18

1.255

135

2.883

199

3.217

padi dan palawija. Produksi padi

9


1.050

36

1.086

95

597

260

952

di Maluku lebih banyak terdapat

10 Kota Ambon

-

-

-

44

356

17

417

di Kabupaten Maluku Tengah dan

11 Kota Tual

-

-

-

51

211

32

294

Buru, sementara di wilayah lain

17.779

2.454

6.294

11.497

4.437

22.228

relatif sangat kecil. Sedangkan

Prov. Maluku

20.233

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku

untuk

palawija

relatif

lebih

menyebar di semua kabupaten/ kota di Maluku, dengan luas panen paling luas di Malku Barat Daya.

20


No

Nama Daerah

1


2


3


4

Sapi

Kerbau

Kambing

8.234

26.955

Domba

130.469

Babi

20.116

Kuda

121.804

Itik

11.930

6.158

-

-

-

-

-

-

-

469

-

54

-

31.902

-

19.280

Kab. Maluku Tengah

18.881

-

1.853

-

16.310

145

15.701

5

Kab. Buru

27.541

2.231

14.203

-

1.825

489

304.794

6

Kab. Buru Selatan

10.487

4

28.172

-

17.867

9

13.221

7

Kab. Kepulauan Aru

101

-

-

-

2.049

-

1.306

8


13.466

21

7.399

-

18.182

-

9.608

9


3.744

-

14.965

-

-

-

1.714

10 Kota Ambon

804

-

1.258

-

4.500

-

11 Kota Tual

216

-

4.141

-

229

-

946

83.943

29.211

202.514

20.116

214.668

12.573

372.728

Prov. Maluku

Populasi Ternak Berdasarkan

Dari segi jumlah hewan ternak, nampak bahwa jumlah ternak itik jauh

Jenis Ternak

lebih mendominasi dibandingkan ternak lainnya. Meski demikian,

2006 -2010 (Ekor)

ternak itik hanya dominan di Kabupaten Buru. Sementara untuk ternak hewan ternak berkaki empat yang besar adalah babi dan kambing. Ternak babi sangat dominan di Maluku Tenggara Barat, demikian juga kambing lebih banyak terdapat di kabupaten tersebut. Meskipun ternak sapi tidak terlalu banyak, namun relatif cukup besar di Kabupaten Buru.

Pe r e ko nomia n

21

Perairan Umum No 1


Laut 11.391,8

Keramba

Budidaya Jaring Apung

-

Tambak Kolam -

-

-

Danau & Sungai -

2


6.746,5

-

-

-

-

-

3


3.396,6

-

-

-

-

-

4

Kab. Maluku Tengah

10,0

4,5

4,5

118,2

6,0

42,6

5

Kab. Buru

125,6

7,4

-

80,5

136,1

15,0

6

Kab. Buru Selatan

101,9

-

-

-

-

-

7

Kab. Kepulauan Aru

28.799,3

-

-

448,6

-

-

8


841,0

-

-

0,9

2,8

9,9

56,7

-

-

-

-

-

1,5

-

-

-

1,1

-

9


10

Kota Ambon

11

Kota Tual Prov. Maluku

158,7

-

-

-

-

-

51.629,6

11,9

4,5

648,2

146,0

67,5

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku

Produksi Ikan Menurut Asal Tangkapan Tahun 2010 (Ton)

Sebagai daerah kepulauan, maka produksi perikanan di Maluku relatif cukup tinggi dan sangat didominasi oleh perikanan laut. Kabupaten yang menghasilkan produksi ikan terbesar di Maluku adalah Kabupaten Kepulauan Aru. Hasil produksi di Aru mencapai hampir 26 ribu ton ikan pada tahun 2010, diikuti oleh Maluku Tenggara Barat yang mencapai 11 ribu ton.

22


No 1


Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Industri Pangan Industri Sandang Industri Kimia Industri Logam Non Non Non Non Formal Formal Formal Formal Formal Formal Formal Formal 35 85 37 72 64 150 24 42

2


16

63

24

49

25

95

11

25

3


38

108

31

58

51

217

24

44

4

Kab. Maluku Tengah

89

250

33

143

197

534

54

103

5

Kab. Buru

34

69

15

62

81

170

20

29

6

Kab. Buru Selatan

18

53

13

34

62

114

15

20

7

Kab. Kepulauan Aru

39

71

29

45

62

95

24

37

8


64

136

27

79

187

421

39

50

9


49

107

18

54

79

226

22

34

86

253

66

209

237

530

60

150

10 Kota Ambon 11 Kota Tual Prov. Maluku

33

109

18

39

47

166

17

60

501

1.304

311

844

1.092

2.718

310

594

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Jumlah Perusahaan Industri Tahun 2010 Secara umum jumlah perusahaan industri sektor non formal lebih besar dibandingkan sektor formal. Selain indsutri di bidang pangan, yang cukup dominan di Maluku adalah perusahaan industri di bidang kimia.

Pe r e ko nomia n

23

No

Nama Daerah

Akomodasi Non Bintang Bintang 2 4

Kamar

Tempat Tidur Non Bintang Bintang 48 108

42

Non Bintang 59


-

6

-

40

-

62


2

9

67

110

80

154

Akomodasi Kamar dan Tempat


1

53

21

567

45

793

Tidur Yang Tersedia, 2010

5 Kab. Buru

1

19

17

174

32

229

6 Kab. Buru Selatan

-

8

-

64

-

64


-

9

-

128

-

160


-

22

-

225

-

229


Bintang


-

7

-

42

-

72

10 Kota Ambon

7

58

390

1.334

554

1.583

11 Kota Tual

1

12

18

142

18

142

14

207

555

2.885

777

3.596

Prov. Maluku

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku

Jumlah akomodasi terbanyak di Riau berada di ibukota Ambon, yaitu mencapai 65 hunian akomodasi yang terdiri dari 58 akomodasi dengan bintang dan 7 hotel berbintang. Kota Ambon menyediakan dengan lebih dari 1.700 kamar dengan jumlah tempat tidur mencapai kisaran 2.100 unit. Untuk daerah lain, jumlah akomodasi relatif sangat sedikit, kecuali Maluku Tengah yang mempunyai fasilitas akomodasi dengan kisaran lebih dari 800 tempat tidur.

24


Kesejahteraan Masyarakat 1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.

Tingkat Pengangguran Terbuka

3.

Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan

Ke s e j ah te r aan M as ya ra ka t

25

No.

Daerah

2009

2010 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


68,10

68,83


72,13

72,45


70,32

70,86

4 Kab. Buru

68,70

69,36


69,93

70,09


69,21

69,64


67,66

68,09

33 provinsi, dibawah provinsi Lampung.


66,24

66,60

Di Maluku sendiri, IPM tertinggi berada di

9 Kab. Buru Selatan

68,17

68,78

10 Kota Ambon

78,25

78,56

11 Kota Tual

76,20

76,51

Provinsi Maluku

26

IPM

70,96


71,42

Tahun 2009-2010

IPM Provinsi Maluku mencapai 71,42 pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 71,82 di tahun 2011. Pada tahun 2011, posisi IPM Maluku berada di peringkat 20 dari

Kota Ambon diikuti oleh Kota Tual.

No

DAERAH

2009 Desember

2010 Tahunan

Desember

2011 Tahunan

Desember

Tahunan

1 MANOKWARI

1,52

7,36

2,71

4,68

1,42

3,64

2 KOTA JAYAPURA

0,31

1,95

1,87

4,43

0,36

3,39

3 KOTA SORONG

0,36

3,28

-1,3

7,9

1,19

0,92

4 KOTA TERNATE

0,94

3,83

1,15

5,25

1,61

4,45

5 KOTA AMBON

3,49

6,41

1,3

8,52

0,43

2,91

6 MAMUJU 7 KOTA GORONTALO 8 KOTA KENDARI 9 KOTA PALOPO

0,84

1,77

0,24

5,06

0,03

4,83

-0,82

4,26

0,59

7,29

0,66

4,03

0,11

4,52

0,28

3,87

0,19

5,1

0,21

4,12

0,69

3,94

0,18

3,31

10 KOTA PARE-PARE

-0,44

1,39

1,32

5,7

0,69

1,63

11 KOTA MAKASSAR

0,49

3,21

1,15

6,64

0,77

2,85

Inflasi Kota-Kota Besar Tahun 2007-2011 (Desember & Tahunan) Kota Ambon merupakan salah satu kota diantara 66 kota yang dipantau inflasinya secara rutin. Pada tahun 2011, inflasi tahunan Kota Ambon relatif rendah dibandingkan kota lain di kawasan timur Indonesia, yaitu hanya mencapai 2,9%. Hanya Kota Pare-Pare, Makasar dan Sorong yang inflasinya lebih rendah dari Kota Ambon pada tahun tersebut. Sementara Kota Kendari mengalami inflasi paling tinggi di kawasan Timur Indonesia pada tahun 2011, yaitu di kisaran 5,1%.


27

Agustus 2009 No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kabupaten/Kota

Pengangguran (Orang)

Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tengah Kab. Buru Kab. Kepulauan Aru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan Kota Ambon Kota Tual Prov. Maluku

Agustus 2010

TPT (%)


5.514 4.183 16.599 4.357 1.905 5.679 3.163 18.534 3.081

6,85 8,52 12,41 6,65 5,55 8,09 8,54 17,57 15,41

63.015

10,57

Agustus 2011

TPT (%)


TPT (%)

2.386 3.592 17.816 2.826 1.337 4.680 2.764 2.253 1.383 22.738 3.134

5,09 8,68 12,17 6,34 3,85 6,20 6,89 6,85 6,33 15,67 14,37

3.259 2.867 10.975 3.334 2.565 5.139 2.515 1.657 1.222 15.963 2.285

6,76 6,56 6,45 6,70 6,90 6,71 5,44 5,15 5,20 10,73 8,97

64.909

9,97

51.781

7,38

Jumlah pengangguran di Maluku terus mengalami penurunan

Jumlah Pengangguran dan

dalam 3 tahun terakhir. Pada Agustus 2011, tingkat

Tingkat Pengangguran Terbuka

pengangguran

(TPT), Tahun 2009-2011

mencapai 7,4%. Tingkat pengangguran

tertinggi terdapat di Kota Ambon yang mencapai 10,7% di tahun 2011, sementara tingkat pengangguran terendah adalah di Kabupaten Maluku Barat Daya.

28


No.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2009-2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabupaten/Kota

Jumlah (000 jiwa) 2009

2010

Persentase 2009

2010

Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Kota Tual Kab. Maluku Barat Daya

58,86 101,76 30,06 37,61 21,13 47,97 29,29 28,50 13,94 -

35,80 102,80 29,60 27,00 25,50 49,60 31,20 29,40 18,70 27,50

37,23 30,48 30,71 27,57 7,61 33,11 34,67 38,77 30,42 -

33,96 28,42 30,72 24,83 7,67 30,09 31,46 34,98 32,03 39,28

Prov. Maluku

369,11

389,10

27,29

25,33

Terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku pada tahun 2010, dibandingkan dengan tahun 2009, meskipun secara persentase menunjukkan penurunan. Tingkat kemiskinan pada tahun 2010 mencapai 25,3%, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 27,3%, namun dari segi nominal jumlah penduduk miskin naik dari 369 ribu jiwa menjadi 389 ribu jiwa di tahun 2011. Persentase kemiskinan di Kota Ambon adalah yang paling rendah, yaitu hanya 7,6% penduduk yang berstatus miskin. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Maluku Barat Daya yang mencapai angka lebih dari 39%.


29

Gambaran Umum Keuangan Daerah

30


Miliar Rupiah

Komposisi APBD Prov. Maluku Agregat Prov., Kab., dan Kota

8.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 (1.000,00)

2008

2009

2010

2011

2012

Pendapatan

4.363,44

4.791,04

5.564,25

6.348,39

6.711,48

Belanja

4.410,00

5.101,70

5.426,39

6.145,53

6.970,91

Surplus/Defisit

(46,56)

(310,65)

137,86

202,86

(259,43)

Pembiayaan

599,18

695,02

365,87

319,34

17,69

Keterangan: 2008-2011 Realisasi; 2012 Anggaran

Ke u angan Da era h

31

Komposisi Pendapatan APBD Prov. Maluku Agregat Prov., Kab.,dan Kota

7.000,00 6.000,00 Miliar Rupiah

5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 -

2008

2009

2010

2011

2012

258,59

289,48

299,63

370,56

399,13

Daper

3.962,92

4.051,91

4.505,09

5.083,07

5.851,88

L2PyS

141,93

449,65

759,54

894,76

460,47

PAD

Keterangan: 2008-2011 Realisasi; 2012 Anggaran

32


Komposisi Belanja APBD Prov. Maluku Agregat Prov., Kab.,dan Kota

4.000,00

Miliar Rupiah

3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 -

2008

2009

2010

2011

2012

1.685,54

2.003,39

2.421,74

2.849,26

3.391,64

976,73

1.214,02

1.256,62

1.294,37

1.450,39

B. Modal

1.368,73

1.491,11

1.407,27

1.557,01

1.417,51

B. Lain2

379,00

393,17

340,76

444,89

711,37

B. Pegawai B. Barang Jasa

Keterangan: 2008-2011 Realisasi; 2012 Anggaran Ke u angan Da era h

33

Komposisi Pendapatan Asli Daerah APBD Prov. Maluku Agregat Prov., Kab., dan Kota (Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2011) Komposisi PAD Kab/Kota

Komposisi PAD Prov.

Pajak daerah

23,0%

Retribusi daerah

7,9%

7,7%

14,0%

50,6%

70,5%

1,7%

24,7%

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah (Dalam Juta Rupiah)

Uraian

34

PAD

Pajak daerah

daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

Kabupaten/Kota

140.143

32.268

34.635

2.328

70.911

Provinsi

164.420

115.861

22.963

12.947

12.650


Komposisi Pajak Daerah APBD Prov. Maluku (Perbandingan Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2010 dengan Realisasi APBD 2011) 60,0 50,0

%

40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Pajak Bahan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bakar Kendaraan Kendaraan Bermotor Bermotor Bermotor rata-rata 2008-2010

Pajak Air Permukaan

Lain-lain

Pajak Kendaraan Diatas air

2011 (Dalam Juta Rupiah)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Air Permukaan

Lain-lain

Pajak Kendaraan Diatas air

rata-rata 2008-2010

50,315

26,802

21,795

0,510

0,493

0,049

2011

47,820

27,347

24,438

0,329

0,000

0,042

Ke u angan Da era h

35

Komposisi Pajak Daerah APBD Kab./Kota Prov. Maluku (Perbandingan Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2010 dengan Realisasi APBD 2011)

40,0

%

30,0 20,0 10,0 0,0 1

2

3

4

5

6

rata-rata 2008-2010

7

8

9

10

2011 (Dalam Juta Rupiah)

1 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

36

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pajak Pajak Restoran Penerangan Jalan

Pajak Hotel

Pajak Reklame

Pajak Hiburan

Pajak Air Bawah Tanah

BPHTB

Pajak Parkir

lainlain

rata-rata 2008-2010

33,71

17,60

25,92

8,14

10,47

3,92

0,03

0,00

0,17

0,05

2011

30,06

20,47

20,05

10,82

9,95

4,19

2,30

1,93

0,20

0,03


Tren Simpanan Pemda se-Provinsi Maluku di Perbankan Agregat Prov., Kab., dan Kota

Miliar Rupiah

1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Jan

feb

Mar

Apr 2009

Mei

Jun 2010

Jul 2011

Agt

sep

Okt

Nov

Des

2012

Ke u angan Da era h

37

Potret Dana Simpanan Pemda di Perbankan Prov. Maluku Dalam bentuk Tabungan, Simpanan Berjangka dan Giro Agregat Prov., Kab., dan Kota 90.000.000 70.000.000 50.000.000 30.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2008

2009 MALUKU

38

2010

2011

Nasional

2008

2009

2010

2011

MALUKU

552.220

335.972

332.234

472.872

Nasional

71.601.901

59.812.944

62.088.098

80.445.845


Trend Persentase Dana Idle Terhadap Realisasi Belanja Daerah Prov. Maluku Agregat Prov., Kab., dan Kota 20,00% 16,00%

16,15%

15,35%

14,64%

+ Trend

persentase

dana

idle

terhadap realisasi belanja daerah di

12,00%

wilayah

Provinsi

Maluku

mengalami penurunan pada tahun

8,00%

6,59%

anggaran 2010 namun naik pada 2011

7,69%

4,00%

+ Hal

6,12%

ini

menunjukkan

bahwa

penyerapan belanja di wilayah

0,00% 2009

2010 MALUKU

Maluku

mengalami

penurunan

Nasional

2009 Belanja

Provinsi

2011

2010

2011

NAS

MALUKU

NAS

MALUKU

NAS

MALUKU

389,7

5,1

424

5,43

498,1

6,15

Idle

59,8

,34

62,1

,33

80,5

,47

% Idle/Blj

15,35%

6,59%

14,65%

6,12%

16,16%

7,69% Ke u angan Da era h

39

Estimasi Realisasi Belanja Daerah Agregat Prov., Kab. dan Kota Sampai Dengan Bulan September 2012 (Persentase) 100

98.840

90 80

76.116

70 60 %

40 30 20

14.016

20.283 13.265

8.450 10 4.766 8.247 4.890 0 Jan Feb Mar

26.774 20.141

42.777

42.448 34.541

33.085 26.240

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

2011

4.766

8.450

14.016

20.283

26.774

33.085

42.448

54.399

58.753

67.065

76.116

98.840

2012

4.890

8.247

13.265

20.141

26.240

34.541

42.777

50.794

57.773

2011

Secara

persentase,

estimasi

realisasi

belanja

daerah

2012

sampai

dengan bulan September 2012 adalah sebesar 57,8%, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2011.

40

58.753 50.794

54.399

50

67.065 57.773


Estimasi Realisasi Belanja Daerah Agregat Prov. Maluku Sampai Dengan Bulan September 2012 (Persentase) 80 70

57,8

60 50 40 30 20 10 Sulut

Malut

Sulsel

Gorontalo

Jatim

Lampung

Maluku

NTB

Sulteng

NTT

Sulbar

Sultra

Aceh

Jateng

Kepri

Sumsel

DIY

Kalteng

Jabar

Jambi

Sumbar

Kalbar

Sumut

Banten

Bengkulu

Bali

Kalsel

Papbar

Babel

Papua

DKI

Riau

Kaltim

00

+ Rata-rata realisasi APBD 2012 sampai dengan bulan September 2012 agregat per prov. adalah sebesar 57,8%. + Terdapat 12 daerah yang mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata sedangkan 21 daerah mempunyai realisasi belanja di atas rata-rata. + Realisasi belanja terendah adalah Prov. Kalimantan Timur yaitu sebesar 41,6% sedangkan yang tertinggi adalah Prov. Maluku Utara sebesar 71,2%.

Ke u angan Da era h

41

Opini BPK atas LKPD Pemda se-Provinsi Maluku

Nama Daerah

OPINI BPK 2008

2009

Prov. Maluku

TMP

TMP

Kab. Buru

TMP

TMP

Kab. Buru Selatan Kab. Kepulauan Aru

TMP TMP


TMP* TMP

Kab. Maluku Tengah

TMP

TMP

TMP


TMP

TMP

TMP


TMP

TMP

TMP


TMP

TMP*


TMP

TMP*

KotaAmbon

TMP

TMP

KotaTual

42

2010


TMP

Kondisi Keuangan Daerah Indikator Kondisi Keuangan Daerah 1.

Rasio Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk

2.

Rasio PAD/ Total Pendapatan Daerah

3.

Rasio Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah

4.

Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/ PDRB

5.

Rasio Belanja Modal / Total Belanja Daerah

6.

Rasio Total Pendapatan Daerah / Total Belanja Daerah

7.

Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah

8.

Rasio SiLPA tahun sebelumnya / Belanja Daerah

9.

Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah

Ko nd i s i Ke uangan Da era h

43

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Maluku Agregat Prov., Kab., dan Kota Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk

0,25

Ribuan

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000

PAD / Total Pendapatan Daerah

3.156,67 3.303,76

3.576,73 3.628,45

1.462,69 1.601,20 1.640,40

4.139,79

0,15

1.823,58 2.217,44

2008 Nasional

2009

0,10 0,05

0 2007

0,20

2010

2011

prov. Maluku

0,16 0,05

0,18

0,19

0,06

0,06

0,05

0,06

2008

2009

2010

2011

2007

Nasional + Rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melayani per satu orang penduduknya + Rasio pendapatan daerah per kapita Provinsi Maluku memiliki tren meningkat seperti tren pendapatan per kapita nasional. Namun demikian, pendapatan per kapita Provinsi Maluku lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita nasional

44


0,21

0,18

prov. Maluku

+ Rasio ini mengukur tingkat kemandirian daerah yaitu kemampuan daerah dalam mendanai belanjanya dengan pendapatan asli daerah (PAD) + Rasio PAD per total pendapatan daerah Provinsi Maluku memiliki tren yang relatif stabil tiap tahun anggaran. Namun demikian, rasio PAD per total pendapatan daerah Provinsi Maluku lebih rendah dibandingkan rasio secara nasional

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Maluku Agregat Prov., Kab., dan Kota Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah

0,80

0,63

0,60 0,40

0,49 0,55

0,47

0,44

0,41

0,40

0,41

0,38

0,36

2009

2010

2011

0,20 2007

2008 Nasional

Pajak Daerah + Retribusi Daerah / PDRB

3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

2,50%

1,34%

1,42%

1,27%

1,33%

2007

2008

2009

2010

2,35%

Nasional

prov. Maluku

+ Rasio ini mengukur seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai + Tren rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi Maluku memiliki kecenderungan menurun seperti halnya rasio secara nasional. Rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi Maluku lebih rendah dibandingkan dengan rasio secara nasional

2,62%

2,55%

3,04%

1,58%

2011

prov. Maluku

+ Rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerahnya + Tren rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDRB Provinsi Maluku memiliki tren yang meningkat seperti halnya tren nasional. Pada tahun 2011, rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDRB Provinsi Maluku memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan rasio secara nasional


45

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Maluku Agregat Prov., Kab., dan Kota Rasio Total Pendapatan Daerah /

Belanja Modal / Total Belanja 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

31,04%

30,97% 28,95%

2007

29,23%

27,46% 26,19%

2008 Nasional

2009

25,93%

Total Belanja Daerah 25,34%

22,17% 21,67%

2010

140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

2011


97,04%

103,64%

98,94%

93,91%

2007

2008

2009

102,54%

105,70%

102,22%

103,30%

2010

2011

prov. Maluku

+ Rasio ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerah + Tren rasio total pendapatan daerah per total belanja daerah Provinsi Maluku memiliki tren meningkat terutama pada tahun anggaran 2010 dan 2011. Pada tahun 2011, rasio total pendapatan daerah per total belanja daerah Provinsi Maluku memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan rasio secara nasional.

46

102,66%

Nasional

prov. Maluku

+ Rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan belanja modal terhadap total belanjanya + Tren rasio belanja modal per total belanja Provinsi Maluku cenderung menurun seperti tren rasio secara nasional. Pada tahun 2011, rasio belanja modal per total belanja Provinsi Maluku lebih tinggi dibandingkan dengan rasio secara nasional

133,12%

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Maluku Agregat Prov., Kab., dan Kota Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah 50,0% 40,0%

32,8%

35,9%

39,4%

30,0% 20,0%

28,4%

10,0%

23,0%

29,2%

40,6% 33,0%

40,2%

Rasio SiLPA Tahun Sebelumnya / Belanja Daerah

25,00% 20,00%

34,6%

20,06% 17,07%

17,56%

15,00% 10,00%

11,60%

14,72%

2007

2008 Nasional

2009

2010

2011

prov. Maluku

+ Rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanjanya + Rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja daerah Provinsi Maluku cenderung meningkat tiap tahun anggaran. Pada tahun 2011, rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja daerah Provinsi Maluku lebih rendah dibandingkan dengan rasio secara nasional.

11,47%

6,96%

6,70%

2010

2011

12,48%

5,00%

0,0%

12,29%

0,00% 2007

2008

2009

Nasional

prov. Maluku

+ Rasio ini mengukur proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun berjalan + Rasio SiLPA terhadap belanja daerah Provinsi Maluku cenderung menurun sama dengan rasio secara nasional yang juga cenderung turun. Namun demikian, pada tahun 2011 rasio SiLPA terhadap belanja Provinsi Maluku lebih rendah dibandingkan rasio secara nasional.


47

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Maluku Agregat Prov., Kab., dan Kota Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah + Rasio ini mengukur proporsi pembayaran pokok utang dan bunga

1,25%

1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

0,59%

0,45%

0,26%

0,08%

2007

2008 Nasional

48

yang harus dibayar dari pendapatan daerah dalam satu periode.

1,71%

2,00% 0,68%

0,78%

0,70%

2010

daerah di Provinsi Maluku memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun 2011, rasio pembayaran pokok utang dan bunga per total pendapatan daerah Provinsi Maluku lebih tinggi dibandingkan

0,41% 2009

+ Rasio pembayaran pokok utang dan bunga per total pendapatan

rasio secara nasional.

2011

prov. Maluku


Ucapan Terima Kasih Penyusunan buku “Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah”

yang telah menyediakan data Daerah Dalam Angka dan

dilaksanakan dengan kerjasama yang solid dan tidak akan dapat

memfasilitasi hingga tersedianya buku ini.

terselesaikan tanpa kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan

+ Selanjutnya terima kasih kepada tim dari Subdirektorat

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Oleh karena itu

Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah

apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan

yang terdiri dari Putut Hari Satyaka, SE. MPP; Krisnandar,

dalam rangkaian kata berikut ini:

SE; Prasetyo Indro S.,SE, ME; Aris Soedjatmiko, S.Sos,

+ Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur Jenderal

MM; Wahyu Widjayanto, SE, MM; Edi Soeprijono, S.Sos;

Perimbangan Keuangan DR. Marwanto Harjowiryono – dan

Arif Zainuddin Fansyuri, Ak., ME; Femmy Ferdiansyah, SH;

Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah

Chrisliana Tri Ferayanti, SE, ME; Lukman Adi Santoso, SE.,

Drs. Yusrizal Ilyas, MPA – yang telah memberikan arahan dan

ME.; Mauliate H. Silitonga, SE; Nanag Garendra Timur, S.Si;

bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan buku ini.

Rizki Anggunani, S.Si; Shinta Theresia Purba; Virgin Marthalia

+ Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Subdirektorat

yang telah melakukan input dan pengolahan data sekaligus

Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah yang telah menyediakan data

mendukung penulisan dan melakukan editing buku ini.

Terima kasih atas kerja kerasnya.

ringkasan APBD 2012 dan Realisasi APBD 2011 melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah dan kepada Bagian Umum,

Sekretariat

Jenderal

Perimbangan

Keuangan

Ucap an Te r i m a Ka sih

49

Sumber Data

SIKD, Kementerian Keuangan Prov. Maluku Dalam Angka 2007 – 2010, BPS www.malukuprov.go.id

50


51

52


Tinjauan Ekonomi. Keuangan Daerah

Recommend Documents