KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
Tinjauan Ekonomi &
Keuangan Daerah Provinsi
SULAWESI TENGGARA
Peta Sulawesi Tenggara
2
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
Daftar Isi Peta Sulawesi Tenggara............................................................... 2 Daftar Isi...................................................................................... 3 Kata Pengantar............................................................................ 4 Selayang Pandang...................................................................... 5 Geografis dan Demografis.......................................................... 6 Kondisi Pelayanan Publik............................................................ 8 Kondisi Perekonomian............................................................... 19 Kesejahteraan Masyarakat........................................................ 27 Potensi Ekonomi........................................................................ 31 Gambaran Umum Keuangan Daerah ....................................... 34 Kondisi Keuangan Daerah......................................................... 47 Ucapan Terima Kasih................................................................. 53 Sumber Data............................................................................. 54
Daft a r Isi
3
Kata Pengantar Kondisi geografis, budaya, tipologi ekonomi yang sangat bervariasi antar-daerah menuntut adanya strategi kebijakan yang berbedabeda pula agar mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah. Selaras dengan hal tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah pula membuka kesempatan bagi daerah untuk mengarahkan kebijakan publiknya menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah yang dimilikinya. Inovasi, kreatifitas, sensitifitas dan kejelian pemerintah daerah dalam meramu kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sudah banyak kemajuan dan peningkatan yang terjadi, baik dari sisi pelayanan publik, kondisi keuangan, maupun imbasnya pada perekonomian daerah. Untuk itulah, informasi dan gambaran mengenai kondisi pelayanan publik, kondisi keuangan daerah maupun profil perekonomian daerah menjadi penting untuk ditinjau lebih jauh dari berbagai sudut pandang. Buku Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Prov. Sulawesi Tenggara ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran menyeluruh bagi para stakeholder mengenai profil keuangan daerah serta perekonomian daerah di Prov. Sulawesi Tenggara. Kami berharap bahwa buku ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi yang informatif, komprehensif namun juga ringkas, dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Dr. Marwanto Harjowiryono.
4
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
Selayang Pandang Pada awalnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1952 Sulawesi Tenggara merupakan satu Kabupaten, yaitu Kab. Sulawesi Tenggara dengan ibu Kotanya Bau-Bau. Kab. Sulawesi Tenggara tersebut meliputi wilayah-wilayah bekas Onder – Afdeling Boeton Laiwui serta bekas Onder Afdeling Kolaka dan menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dengan Pusat Pemerintahannya di Makassar ( Ujung Pandang ). Selanjutnya dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 Kab. Sulawesi Tenggara dimekarkan menjadi empat Kabupaten Daerah Tingkat II yaitu Kab. Buton, Kab. Muna, Kota Kendari dan Kab. Kolaka. Keempat Daerah Tingkat II tersebut merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Jauhnya letak geografis kabaupaten tersebut menyebabkan sulitnya komunikasi dan perhubungan keempat daerah tersebut dengan pusat pemerintahan provinsi di Makassar. Disamping itu gangguan DI/TII pada saat itu sangat menghambat pelaksanaan tugas-tugas pembangunan utamanya dipedesaan. Daerah Sulawesi Tenggara terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan yang cukup luas, mengandung berbagai hasil tambang yaitu aspal dan
nikel, maupun sejumlah bahan galian lainya. Demikian pula potensi lahan pertanian cukup potensial untuk dikembangkan. Selain itu terdapat pula berbagai hasil hutan berupa rotan, damar serta berbagai hasil hutan lainya. Atas pertimbangan ini tokoh – tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara, membentuk Panitia Penuntut Daerah Otonom Tingkat I Sulawesi Tenggara. Tugas Panitia tersebut adalah memperjuangkan pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tenggara pada Pemerintah Pusat di Jakarta. Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, cita-cita rakyat Sulawesi Tenggara tercapai dengan keluarnya Perpu No. 2 Tahun 1964 Sulawesi Tenggara di tetapkan menjadi Daerah Otonom Tingkat I dengan ibukotanya Kendari. Realisasi pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dilakukan pada tanggal 27 April 1964, yaitu pada waktu dilakukannya serah terima wilayah kekuasaan dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara, Kolonel Inf.A.A Rifai kepada Pejabat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, J. Wajong.Pada saat itu Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara mulai berdiri sendiri terpisah dari Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Oleh karena itu tanggal 27 April 1964 adalah hari lahirnya Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang setiap tahun diperingati Hingga saat ini Provinsi Sulawesi Tenggarah meliputi 10 buah Kabupaten (Kab. Buton, Kab. Muna, Kab. Konawe, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana, Kab. Wakatobi, Kab. Kolaka Utara, Kab. Konawe Utara, dan Kab. Buton Utara) dan 2 buah Kota (Kota Kendari dan Kota Bau-Bau).
Se l ayang Pa nda ng
5
Geografis dan Demografis Letak GeografisProvinsi Sulawesi Tenggara dilihat dari peta pulau Sulawesi di Jazirah Tenggara. Akan tetapi bila dilihat dari sudut geografis, maka Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara terletak di bagian Selatan garis Khatulistiwa yang memanjang dari Utara ke Selatan diantara 3 derajat LS sampai 6 derajat LS dan melebar dari Barat ke Timur diantara 120045' Bujur Timur sampai 124060' Bujur Timur. Di samping itu dari letak geografis, maka wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai Batas-Batas di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah, di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores. Sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan di sebelah Barat Berbatasan dengan Teluk Bone Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencakup wilayah daratan (Jazirah) dan kepulauan memiliki wilayah seluas kurang lebih 38.140 km2. Sedangkan wilayah perairan (Laut) diperkirakan seluas kurang lebih 114.876 km2 .Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi daratan Konawe dan Kolaka. Sedangkan kepulauan meliputi Pulau Buton dan Pulau Muna serta pulau-pulau kecil yang tersebar di bagian Selatan dan Tenggara
6
Wilayah Sulawesi Tenggara, pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit, sedangkan permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah yakni sekitar 1.868.860 hektar sebagian besar berada pada ketinggian 100500 meter diatas permukaan laut dengan tingkat kemiringan mencapai 40 derajat.Ditinjau dari sudut geologis, bantuan di Provinsi Sulawesi tenggara terdiri atas bantuan sedimen, bantuan metamorfosis dan bantuan beku. Dari ketiga jenis bantuan tersebut, bantuan sedimen merupakan bantuan yang terluas yaitu sekitar 2.878.790 hektar atau sebesar 75,47 persen. Sementara itu, jenis tanah di Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari tanah podzolik seluas 2.394.698 ha (62,79 persen), tanah mediteran seluas 839.078 ha (22,00 persen), tanah latosol seluas 330.182 ha (8,66 persen), tanah organosol seluas 111.923 ha (2,93 persen), tanah aluvial seluas 117.830 ha (3,09 persen), dan tanah grumosal seluas 20.289 ha (0,53 persen).Karena wilayah daratan Sultra mempunyai ketinggian umumnya di bawah 1.000 meter dari permukaan laut dan berada di sekitar daerah khatulistiwa maka Prov. Sultra beriklim tropis.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
No
Jumlah Penduduk (orang) Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi 38.140 km2. Kab. Kolaka memiliki wilayah paling luas yaitu 6.918,38 km2. Sedangkan daerah dengan luas wilayah terkecil adalah Kota Kendari yang luasnya hanya 295,89 km2. Dari sisi demografi, total jumlah penduduk pada tahun 2010
Daerah
Penduduk (Orang)
Luas Area (Km2)
Kepadatan (Per Km2)
1
Kab. Button
255,712
2,675.25
95.58
2
Kab. Muna
268,277
2,890.41
92.82
3
Kab. Konawe
241,982
6,792.45
35.63
4
Kab. Kolaka
315,232
6,918.38
45.56
5
264,587
4,514.20
58.61
6
Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana
139,235
3,056.08
45.56
7
Kab. Wakatobi
92,995
425.97
218.31
8
Kab. Kolaka Utara
121,340
3,391.62
35.78
9
Kab. Buton Utara
54,736
1,996.59
27.41
51,533
4,877.46
10.57
sebanyak 2.232.586 jiwa. Kab. Kolaka memiliki populasi
10 Kab. Konawe Utara
tertinggi dengan jumlah penduduk 315.232 jiwa, sedangkan
11 Kota kendari
289,966
295.89
979.98
12 Kota Bau-bau
136,991
305.70
448.12
daerah dengan populasi terendah adalah Kab. Koname Utara dengan jumlah penduduk 51.533 jiwa. Kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 58,54 jiwa/km2 yang cenderung terpusat di ibukota provinsi. Daerah
dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kota Kendari sebesar 979,98 jiwa/km2, walaupun Kota Kendari memiliki luas wilayah terkecil. Kepadatan penduduk tertinggi setelah Kota Kendari adlaah Kota Bau-Bau dengan
Total
2,232,586
38,140.00
58.54
Kab. Kolaka dengan luas wilayah terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara hanya memiliki tingkat kepadatan penduduk 45,56 jiwa/km2 dan kepadatan penduduk terendah berada pada Kab. Buton Utara yaitu 27,41 jiwa/km2.
kepadatan penduduk 448,12 jiwa/km2.
G e o gr afi s d an De m ogra fis
7
Kondisi Pelayanan Publik 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Infrastruktur
8
4.
Perusahaan Air Minum
5.
Sumber Daya Listrik
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
No.
Daerah
Sekolah
Murid
Guru
Rasio Murid/ Guru
Rasio Murid/ Sekolah
1
Kab. Button
263
48.353
2.524
19,16
131,75
2
Kab. Muna
312
46.025
3.582
12,85
278,78
3
Kab. Konawe
316
38.558
3.558
10,84
328,32
4
Kab. Kolaka
317
49.897
4.540
10,99
413,08
5
Kab. Konawe Selatan
309
38.527
3.027
12,73
237,83
Jumlah Sekolah, Kelas, Murid,
6
Kab. Bombana
145
20.084
1.531
13,12
116,71
Guru, dan Rasio Murid terhadap
7
Kab. Wakatobi
110
14.837
1.341
11,06
121,20
Guru dan Sekolah Dasar Negeri
8
Kab. Kolaka Utara
81
17.770
1.144
15,53
73,65
se-Provinsi Sulawesi Tenggara
9
Kab. Buton Utara
70
9.589
592
16,20
36,55
Tahun 2009/2010
10 Kab. Konawe Utara
88
8.668
751
11,54
65,07
11 Kota kendari
118
34.764
2.110
16,48
128,07
12 Kota Bau-bau
68
18.606
1.389
13,40
103,69
345.678
26.089
13,25
1.968,99
Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan khususnya Sekolah Dasar (SD) , maka secara total di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat SD Negeri sebanyak 2.197 unit. Kab. Kolaka memiliki 317 unit sedangkan Kota Bau-Bau hanya 68 unit. Berdasarkan jumlah murid terbanyak adalah Kab. Kolaka mencapai 49.897 murid, sedangkan jumlah murid terendah yaitu 8.668 murid di Kab. Konawe Utara. Bila dilihat seberapa daya tampung SD, maka rasio murid/sekolah paling tinggi adalah Kab. Kolaka yaitu 413,08 murid/sekolah. Sedangkan rasio
2.197
murid/sekolah terendah adalah di Kab. Buton Utara yaitu 36,55 murid/ sekolah. Salah satu indikator kualitas pembelajaran yang diterima oleh murid SD adalah perbandingan antara banyaknya murid yang harus diajar oleh setiap guru. Rasio murid/guru yang tertinggi adalah Kab. Buton yaitu 19,16 murid/guru. Sedangkan yang terendah adalah di Kab. Konawe yaitu 10,84 murid/guru.
Pe l ayanan P ublik
9
No.
Kab/Kota
Sekolah
Murid
Guru
Rasio Murid/ Guru
Rasio Murid/ Sekolah
1
Kab. Button
82
15,145
1,203
12.59
184.70
2
Kab. Muna
90
16,554
1,582
10.46
183.93
3
Kab. Konawe
76
13,192
1,234
10.69
173.58
4
Kab. Kolaka
83
14,202
1,179
12.05
171.11
5
79
13,648
1,003
13.61
172.76
6
Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana
39
5,326
615
8.66
136.56
7
Kab. Wakatobi
31
5,527
483
11.44
178.29
Jumlah Sekolah, Kelas, Murid,
8
Kab. Kolaka Utara
27
4,530
369
12.28
167.78
Guru, Rasio Murid terhadap
9
Kab. Buton Utara
24
231
16.29
156.75
Guru dan Sekolah SMP Negeri
10
Kab. Konawe Utara
3,762 2,879
236
12.20
115.16
se-Provinsi Sulawesi Tenggara
11
Kota kendari
35
12,670
1,206
10.51
362.00
Tahun 2010/2011
12
Kota Bau-bau
23
7,289
792
9.20
316.91
114,724
10,133
11.32
Provinsi Sultra
25
614
Untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) , maka secara total di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat SMP sebanyak 614 unit. Kab. Kolaka merupakan daerah dengan jumlah sekolah, jumlah murid, dan jumlah guru terbanyak. Kota Bau-Bau memiliki jumlah sekolah paling sedikit yaitu 23 unit. Jumlah murid terendah yaitu 2.879 murid di Kab. Konawe Utara serta jumlah guru paling sedikit yaitu 231 guru di Kab. Buton Utara.
tinggi adalah Kota Kendari yaitu362 murid/sekolah. Sedangkan rasio murid/ sekolah terendah adalah di Kab. Konawe Utara yaitu 115,16 murid/sekolah. Salah satu indikator kualitas pembelajaran yang diterima oleh murid SMP adalah perbandingan antara banyaknya murid yang harus diajar oleh setiap guru. Rasio murid/guru yang tertinggi adalah Kab. Buton Utara yaitu 16,29 murid/guru. Sedangkan yang terendah adalah di Kab. Bombana yaitu 8,66 murid/guru.
Bila dilihat seberapa daya tampung SMP, maka rasio murid/sekolah paling
10
186.85
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
No.
Kabupaten/Kota
Angka Melek Huruf (persen) 2009
Angka Melek Huruf (AMH)
2010
Provinsi Sulawesi Tenggara
1
Kab. Button
85.72
86.57
Tahun 2009-2010
2
Kab. Muna
87.83
87.97
3
Kab. Konawe
94.61
94.61
4
Kab. Kolaka
93.16
93.25
5
Kab. Konawe Selatan
94.11
94.12
6
Kab. Bombana
88.49
89.28
7
Kab. Wakatobi
89.13
89.86
8
Kab. Kolaka Utara
93.04
93.07
9
Kab. Konawe Utara
93.80
93.81
10
Kab. Buton Utara
86.59
87.02
11
Kota Kendari
98.38
98.60
12
Kota Bau-bau
95.30
95.58
Indikator keberhasilan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara bisa dilihat dari indikator Angka Melek Huruf (AMH) di setiap daerah. Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara belum ada yang mencapai AMH 100%. Capaian AMH Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2009 sebesar 91,51% dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi sebesar 91,85% . AMH tertingggi baik pada tahun 2009 dan 2010 adalah Kota Kendari yaitu sebesar 98,38% pada 2009 menajdi 98,60% pada 2010. Sedangkan AMH terendah adalah Kab. Buton dengan capaian AMH sebesar 85,72% pada tahun 2009 dan 86,57% tahun 2010.
Prov. Sulawesi Tenggara
91.51
91.85
Pe l ayanan P ublik
11
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD menurut Kab. /Kota, Tahun 2009/2010
No.
Kabupaten / Kota
Angka Angka Partisipasi Partisipasi Kasar (APK) Murni (APM)
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP menurut Kab. /Kota, Tahun 2009/2010
No.
Kabupaten / Kota
Angka Angka Partisipasi Partisipasi Kasar (APK) Murni (APM)
1
Kab. Bombana
120.89
98.62
1 Kab. Bombana
98.78
76.12
2
Kab. Buton
120.00
97.88
2 Kab. Buton
79.95
60.26
3
Kab. Buton Utara
4
Kab. Kolaka
86.95
64.64
3 Kab. Buton Utara
60.27
46.04
118.73
96.85
4 Kab. Kolaka
92.96
70.21
5
Kab. Kolaka Utara
119.32
97.33
5 Kab. Kolaka Utara
100.3
77.4
6
Kab. Konawe
122.45
99.89
6 Kab. Konawe
113.16
83.27
119.97
97.86
7 Kab. Konawe Selatan
108.17
86.23
71.24
58.12
8 Kab. Konawe Utara
56.64
43.32
7
Kab. Konawe Selatan
8
Kab. Konawe Utara
9
Kab. Muna
122.09
99.60
9 Kab. Muna
106.01
79.74
10 Kab. Wakatobi
122.20
99.68
10 Kab. Wakatobi
101.39
77.65
11 Kota Baubau
117.42
98.34
11 Kota Baubau
111.66
83.8
12 Kota Kendari
118.50
98.00
12 Kota Kendari
111.5
83.52
Berdasarkan rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Angka
Berdasarkan rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP dan Angka
Partisipasi Murni (APM) SD di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka
Partisipasi Murni (APM) SMP di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka
APK SD tertinggi adalah Kab. Wakatobi sebesar 122,20% dan
APK SMP tertinggi adalah Kab. Konawe sebesar 113,16% dan
terendah adalah Kab. Konawe Utara yaitu 71,24%.
terendah adalah Kab. Konawe Utara yaitu 56,64%.
Sedangkan untuk APM SD tertinggi adalah Kab. Konawe
Sedangkan untuk APM SMP tertinggi adalah Kab. Konawe
sebesar 99,89% dan APM SD terendah yaitu 58,12% di Kab.
Selatan sebesar 86,23% dan APM SMP terendah yaitu 43,32% di
Konawe Utara.
Kab. Konawe Utara.
12
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
Puskesmas No.
Kabupaten / Kota
Rumah Sakit/Hospital
Puskesmas Puskesmas Plus
Puskesmas Pembantu
Polindes
Poskesdes Posyandu
Toko Obat Berijin
Apotik
1
Kab. Button
1
13
17
67
31
44
399
1
4
2
Kab. Muna
1
6
29
75
23
66
380
15
40
3
Kab. Konawe
2
5
24
60
61
125
332
7
9
4
Kab. Kolaka
4
4
17
65
42
215
321
20
30
5
Kab. Konawe Selatan
1
8
14
64
28
43
362
2
6
Kab. Bombana
1
10
12
31
22
22
213
2
8
7
Kab. Wakatobi
1
7
12
11
9
70
195
1
13
8
Kab. Kolaka Utara
1
2
13
9
Kab. Buton Utara
10 Kab. Konawe Utara
3
13
22
63
159
-
1
5
33
1
11
76
-
-
1
11
22
6
5
124
-
4 -
11 Kota kendari
11
4
10
18
12
199
57
19
12 Kota Bau-bau
2
3
11
11
16
43
117
15
15
25
65
175
479
239
719
2,877
122
155
Provinsi Sulawesi Tenggara
-
-
Jumlah Fasilitas Kesehatan se-Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 Fasilitas kesehatan bagi seluruh penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara didukung oleh
Jumlah polindes sebanyak 239 buah, dimana 61 buah ada di Kab. Konawe, untuk jumlah
adanya fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, polindes, poskesdes, posyandu,
poskesdes ada 719 buah, dan terbanyak ada di Kab. Kolaka yaitu 215 buah. Dibandingkan
apotik, dan toko obat berijin. Jumlah total rumah sakit di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak
dengan fasilitas kesehatan yang lain, pos posyandu tersebar cukup banyak di seluruh daerah
25 buah, dimana 11 buah terdapat di Kota Kendari. Sedangkan Kab. Buton Utara, dan Kab.
di Sulawesi Tenggara yaitu sebanyak 2877 buah, dimana Kab. Buton memliki posyandu
Konawe Utara belum memiliki rumah sakit.
terbanyak yaitu 399 buah dan Kab. Buton Utara memiliki jumlah posyandu paling sedikit yaitu 76 buah.
Jumlah keseluruhan puskesmas di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 719 buah, yang terdiri dari puskesmas plus sebanyak 65 buah, puskesmas 175 buah dan puskesmas pembantu
Jumlah apotik dan toko obat berijin yaitu 122 buah dan 155 buah. Untuk apotik, banyak
sebanyak 479 buah. Kab. Muna merupakan daerah dengan jumlah keseluruhan puskesmas
terdapat di Kota Kendari sementara untuk toko obat berijin banyak terdapat di Kab. Muna
terbanyak yaitu 110 buah.
Pe l ayanan P ublik
13
No.
Kab/Kota
Dokter Spesialis
Umum
Apoteker
Gigi
Bidan
1 Kab. Button 2 Kab. Muna
2
33
11
7
114
Provinsi Sulawesi Tenggara
3 Kab. Konawe
3
23
6
7
166
Tahun 2010
4 Kab. Kolaka
7
46
11
14
188
Jumlah total tenaga kesehatan di
5 Kab. Konawe Selatan 6 Kab. Bombana
2
26
7
4
144
Provinsi Sulawesi Tenggara tergolong
11
1
1
45
cukup
2
75
kesehatan yang paling banyak tersedia adalah bidan , yang banyak ditemui di
0
-
16
2
5
131
7 Kab. Wakatobi
-
12
8 Kab. Kolaka Utara
-
17
8
5
48
9 Kab. Buton Utara
-
12
1
2
39
10 Kab. Konawe Utara
-
8
2
6
67
-
11 Kota kendari
5
34
19
15
139
12 Kota Bau-bau
7
25
12
10
99
29
59
15
19
69
Jumlah Tenaga Kesehatan se-
rendah.
Jumlah
tenaga
Kab. Kolaka yaitu 188 bidan. Sementara jumlah bidan paling sedikit adalah Kab. Buton Utara yaitu 39 bidan. Dokter spesialis tidak ditemui di Kab. Bombana, Kab. Wakatobi, Kab. Kolaka
Prov. Sulawesi Tenggara
Utara, Kab. Buton Utara, dan Kab. Konawe Utara.
14
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
No.
Kabupaten/Kota
Angka Harapan Hidup (tahun) 2009
2010
1
Kab. Button
68.23
68.58
2
Kab. Muna
65.88
65.97
3
Kab. Konawe
67.01
67.28
4
Kab. Kolaka
66.87
67.13
Tingkat kesehatan masyarat Provinsi
5
67.63
6
Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana
67.47
Sulawesi Tenggara dapat dilihat dari
67.51
67.71
7
Kab. Wakatobi
67.95
68.07
di 2009 menjadi 67,80 tahun di 2010.
8
Kab. Kolaka Utara
65.41
65.55
Capaian AHH tertinggi adalah Kota
9
Kab. Konawe Utara
66.76
67.05
10 Kab. Buton Utara
67.96
68.28
11 Kota Kendari
69.02
69.09
12 Kota Bau-bau
70.09
70.39
Angka Harapan Hidup (AHH) Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2009-2010
Angka Harapan hidup (AHH) yang cenderung meningkat dari 67,60 tahun
Bau-Bau yaitu 70,09 tahun di 2009 dan 70,39 tahun di 2010. Sedangkan AHH terendah di Kab. Kolaka Utara yaitu 65,41 tahun di 2009 dan 65,55 tahun di 2010.
Prov. Sulawesi Tenggara
67.60
67.80
Pe l ayanan P ublik
15
Kabupaten/Kota Keadaan Jalan
Jenis Permukaan/Type of Surface
Kab. Button
Kab. Muna
Kab. Konawe
Kab. Kolaka
Kab. Kab. Kab. Konawe Bombana Wakatobi Selatan
Kab. Kolaka Utara
Provinsi Kab. Kab. Kota Kota BauSultra Buton Konawe kendari bau Utara Utara
589.74
1,083.96
903.48
2,553.39
777.45
692.15
373.46
351.00
389.70
203.68
488.80
1,297.72
1 Diaspal/Asphalted
327.36
480.80
219.99
1,557.84
107.94
31.62
145.33
88.00
263.12
128.94
373.27
1,131.02
2 Kerikil/Gravel
139.79
473.46
520.00
934.60
616.62
403.84
86.07
232.00
91.23
74.74
68.97
166.70
3 Tanah/Earth
87.45
129.70
60.15
60.95
52.89
221.04
139.58
31.00
29.29
-
46.56
-
4 Tidak Terinci/No Cover
35.14
-
103.34
-
-
35.65
2.48
-
6.06
-
-
389.70
203.68
488.80
1,297.72
Kondisi Jalan/Quality of Road 1 Baik/Good 2 Sedang/Moderate 3 Rusak/Damaged 4 Tidak Terinci/No Cover Kelas Jalan/Class of Road
351.00
-
-
-
Negara
1,083.96
903.57
2,553.40
777.45
692.15
373.46
310.53
193.12
122.51
1,668.39
286.83
331.81
93.37
88.00
133.41
167.79
76.70
743.36
80.00
364.20
229.65
345.22
257.09
185.56
56.02
232.00
69.89
22.45
196.10
283.04
111.76
266.65
193.56
372.79
149.67
89.93
149.38
31.00
54.18
13.44
77.00
164.77
87.45
259.99
357.85
167.00
83.86
84.85
74.69
-
132.22
-
139.00
106.55
589.74
1,083.96
903.57
2,553.39
777.45
692.15
373.46
351.00
389.70
203.67
488.80
3,299.20
-
-
-
589.74
-
1 Kelas I
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 Kelas II
-
-
-
-
-
-
-
351.00
-
-
-
-
3 Kelas III
-
-
-
793.60
-
-
-
-
-
-
-
-
4 Kelas III A
589.74
-
220.74
240.53
777.45
-
144.60
-
-
-
-
-
5 Kelas III B
-
361.37
682.83
-
-
-
-
-
285.75
-
-
-
6 Kelas III C
-
334.59
-
-
-
-
-
103.95
-
-
7 Kelas Tidak Dirinci
-
388.00
-
-
692.15
228.86
-
-
203.67
488.80
1,519.26 -
3,299.20
Panjang Jalan Negara Menurut Keadaan Jalan dan Kab. /Kota, Tahun 2009 (Km) Salah satu bentuk pelayanan publik untuk memperlancar transportasi dan menggerakkan perekonomian di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah infrastruktur jalan. Secara total panjang jalan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Muna adalah daerah dengan panjang jalan terpanjang yaitu 1.083,96 km , dimana sebagian jalannya dalam kondisi sedang (34%). Daerah dengan panjang jalan terpendek adalah Kota Bau-Bau yaitu 203,68 km dengan kondisi jalan baik (82%).
16
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
19,149
Tenaga Listrik yang terjual (KWH) 17,318,699
9
17,095
25,901,135
15,692,973
Kab. Konawe
10
24,147
34,290,966
20,416,997
4
Kab. Kolaka
10
28,812
43,365,224
27,278,414
5
Kab. Konawe Selatan
10
24,807
42,768,701
26,298,107
6
Kab. Bombana
4
6,113
5,984,710
4,327,783
7
Kab. Wakatobi
6
11,617
10,400,274
6,371,102
8
Kab. Kolaka Utara
4
8,432
6,844,190
4,556,783
9
Kab. Konawe Utara
No.
Kabupaten/Kota
1
Kab. Button
2
Kab. Muna
3
Banyaknya Cab./Ranting Perusahaan 13
Banyaknya Langganan
-
Nilai Penjualan (000 Rp) 11,684,557
0
-
10 Kab. Buton Utara
3
2,773
1,977,429
1,125,535
-
11 Kota Kendari
3
40,380
131,698,312
94,725,523
12 Kota Bau-bau
4
23,308
43,630,794
29,712,673
Ketenagalistrikan di Wilayah Sulawesi Tenggara (Tahun 2010) Dari sisi ketenagalistrikan, jumlah total penjualan tenaga
Baik penjualan listrik, pelanggan, dan nilai penjualan
listrik di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 364.180.434
tertinggi berada pada Cabang Kota Kendari . Sedangkan
KWh, dengan pelanggan sebanyak 206.633 pelanggan,
untuk nilai penjualan terendah, jumlah pelanggan
cab/ranting perusahaan sebanyak
terendah, dan nilai penjualan listrik terendah berada pada
penjualan Rp 242.190.447
76 unit, serta nilai
Cabang Kab. Buton Utara.
Pe l ayanan P ublik
17
No.
Kategori Pelanggan
2008
2009
2010
1 Rumah tempat tinggal Hotel dan Obyek Pariwisata, Toko, 2 Perusahaan & Industri Badan-badan Sosial, Rumah Sakit dan 3 Umum, Tempat Peribadatan Masjid, Gereja dsb. 4 Instansi Pemerintah 5 Hilang dalam Penyaluran 6 Lain-lain
3,428,209
5,824,411
6,609,443
2,221,874
650,444
395,512
310,591 134,728 37,239
120,578 411,941 1,302,673 33,273
612,224 640,486 2,730,425 1,516
Jumlah / Total
6,132,641
8,343,320
10,989,606
Volume Air Minum yang Disalurkan Menurut Kategori Pelanggan (000 m3), Tahun 2010 Keseluruhan volume air minum yang disalurkan di Provinsi Sulawesi Tenggara terus meningkat dari tahun 2008-2010. Volum air minum yang disalurkan tahun 2010 adalah 10.989.606.000 m3. Volume air paling banyak disalurkan ke pelanggan dengan kategori rumah tempat tinggal yaitu sebanyak 6.609.443.000 m3 dan volume air yang hilang dalam penyaluran cukup bnayk yaitu 2.730.425.000 m3.
18
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
Kondisi Perekonomian 1.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2. Perhotelan 3.
Produksi Tanaman Pangan
4.
Produksi Perkebunan
5.
Produksi Ternak
6.
Produksi Perikanan
7. Industri 8.
Tingkat Inflasi
Pe r e ko nomia n
19
Perdagangan, Hotel dan Restoran 18,135%
Jasa-Jasa 12,640%
Pengangkutan dan Komunikasi 9,294%
Lainnya 28%
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 5,495%
Pertambangan 4,904%
Industri Pengolahan 7,142%
Pertanian 33,202% Produk Domestik Regional Bruto Atas
Bangunan dan Konstruksi 8,263% Listrik, Gas dan Air Minum 0,926%
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2010) Kinerja ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2009 dan 2010 sangatlah pesat yaitu 7,57% dan 8,19%, pertumbuhan ekonomi tersebut jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,10%. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh besarnya PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 yang mencapai 28.369,03 miliar rupiah. Pada dasarnya besarnya PDRB Sulawesi Tenggara didominasi oleh empat sektor usaha yaitu pertanian yang memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 33,20%, lalu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18,13%, sektor jasa-jasa sebesar 12,64%, dan sektor pengangkutan dan komunikasi 9,29%. Sedangkan kelima sektor lainnya bila diakumulasikan memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu sekitar 28%
20
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
No.
Luas Panen Tanaman Bahan Makanan Menurut Jenis Tanaman, Tahun 2010 (Ha) Pada tahun 2010, luas panen tanaman padi Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 1.527.517 Ha, sedangkan luas panen tanaan palawija hanya 52.889 Ha. Kab. Konawe merupakan daerah dengan luas panen tanaman padi yaitu 206.426 Ha, sedangkan luas panen tanaman padi terkecil adalah Kab. Muna yaitu 104.261 Ha. Luas panen tanaman palawija terbesar adalah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kabupaten/Kota Kab. Button Kab. Muna Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Buton Utara Kab. Konawe Utara Kota kendari Kota Bau-bau
Padi
Palawija
107.751 104.261 206.426 171.800 148.058 125.505 113.979 113.979 110.568 109.757 107.985 107.448
8.869 27.072 2.054 3.199 4.484 1.722 1.057 915 734 1.178 1.211 394
1.527.517
52.889
Kab. Muna yaitu 27.072 Ha, sedangkan luas panen tanaman palawija terkecil adalah Kota
Jumlah / Total
Bau-Bau yaitu 394 Ha.
Pe r e ko nomia n
21
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kabupaten/Kota
Kab. Button Kab. Muna Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Buton Utara Kab. Konawe Utara Kota kendari Kota Bau-bau Jumlah / Total
Jenis Ternak Kuda
Sapi
Sapi Perah
Kerbau
Kambing
Domba
Babi
-
7.823
-
-
20.181
-
451
624
58.835
-
624
10.472
-
961
4
43.127
-
4
16.496
-
13.177
655
42.481
-
655
28.446
-
9.135
14
69.069
-
14
7.267
-
7.198
1.474
26.047
-
1.474
13.897
161
1.677
-
527
-
-
3.655
-
-
694
808
-
694
2.706
-
-
-
4.148
-
-
2.820
-
-
-
11.403
-
-
7.120
-
120
-
1.615
-
-
2.992
-
80
-
225
-
-
1.767
-
1.818
3.465
266.108
-
3.465
117.819
161
34.617
Jumlah Ternak menurut Jenisnya Tahun 2010 (Ekor) Sektor peternakan di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagian besar
Peternakan kambing juga cukup berkembang di Provinsi Sulawesi
didominasi oleh budidaya ternak sapi sebanyak 266.108 ekor.
Tenggara dengan jumlah populasi ternak kambing yaitu 117.819
Populasi ternak sapi terbanyak ada di Kab. Konawe Selatan yaitu
ekor, dimana populasi terbanyak ada di Kab. Kolaka yaitu 28.446
69.069 ekor, sedangkan yang terendah yaitu 255 ekor ada di Kota
ekor dan populasi terendah ada di Kota Bau-Bau yaitu 1.767 ekor.
Bau-Bau. Sementara itu, populasi ternak sapi perah dan domba tidak berkembang di Provinsi Sulawesi Tenggara.
22
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
Perikanan Laut No.
Kabupaten
Perikanan Darat
Jumlah
Produksi
Nilai
Produksi
Nilai
Produksi
Nilai
(ton)
(000 Rp)
(ton)
(000 Rp)
(ton)
(000 Rp)
1 Kab. Button
47.691,30
482.197,9
2 Kab. Muna
33.534,60
349.330,8
3 Kab. Konawe
15.580,40
158.613,0
4 Kab. Kolaka
15.076,60
189.064,5
-
47.691,30
482.197,90
33.664.599,20
35.006,90
34.013.930,00
1.895,60
212.721,50
17.476,00
371.334,50
31.512,30
544.051.337,40
46.588,90
544.240.401,90
1.472,30
-
5 Kab. Konawe Selatan
17.298,00
180.230,0
3.783,10
42.603.010,50
21.081,10
42.783.240,50
6 Kab. Bombana
16.699,40
190.146,5
9.248,40
178.113.549,40
25.947,80
178.303.695,90
7 Kab. Wakatobi
18.096,70
170.798,2
8 Kab. Kolaka Utara
13.108,10
140.228,4
9 Kab. Buton Utara
2.606,30
23.234.366,30
18.096,70
170.798,20
15.714,40
23.374.594,70
606,70
9.273,5
638,80
4.178,00
1.245,50
13.451,50
4.143,30
41.375,6
1.350,00
38.152.200,00
5.493,30
38.193.575,60
11 Kota kendari
22.806,30
190.978,4
21,40
320.484,00
22.827,70
511.462,40
12 Kota Bau-bau
13.696,70
126.541,8
39,40
13.736,10
126.541,80
218.338,1
2.228.778,6
52.567,6
270.905,7
862.585.224,9
10 Kab. Konawe Utara
Jumlah / Total
860.356.446,3
Produksi dan Nilai Produksi Ikan Darat dan Ikan Laut se-Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 Sektor perikanan di Sulawesi Tenggara menghasilkan produksi
Kab. Buton merupakan daerah yang memberikan kontribusi
sebanyak 270.905,7 ton, dimana hasil perikanan laut mencapai
terbesar bagi produksi perikanan laut yaitu sebanyak 47.691,3
81% dan sisanya 19% dari hasil perikanan darat. Nilai produksi
ton, sedangkan daerah yang memberikan kontribusi terbesar
untuk perikanan laut sebesar Rp 2.228.778.600 dan perikanan
bagi perikanan darat adalah Kab. Kolaka sebanyak 31.512,3 ton.
darat Rp 860.356.446.300
Pe r e ko nomia n
23
Kode Gol. Pokok Industri
10/11
Barang yang Dihasilkan
Jasa Industri Yang diberikan pihak lain
Keuntungan dari barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu pembelian
Selisih nilai stock barang setengah jadi
Jumlah
125.293.220
2.087.144
8.868.747
2.120.039
-
138.369.150
13/16/18
66.193.596
1.167.000
1.761.000
88.810
-
69.210.406
22/23
20.936.500
750.000
12.000
19.185
-
21.717.685
24/25
2.411.978.836
-
-
10.116.515
-
2.422.095.351
7.762.350
2.100.000
91.200
175.000
-
10.128.550
2.632.164.502
6.104.144
10.732.947
12.519.549
-
2.661.521.142
30/32/33 Jumlah/Total
Nilai Output Perusahaan Industri Besar dan Sedang menurut Golongan Pokok Industri Nilai output industri di Sulawesi Tenggara adalah sebesar Rp 2.661.521.142 Nilai output paling tinggi adalah dari barang yang dihasilkan, sedangkan yang paling rendah adalah dari jasa industri yang diberikan pihak lain.
24
Penerimaan jasa non industri
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
No.
Kabupaten/Kota
Hotel / Akomodasi
Kamar
Tempat Tidur
1 Kab. Button
10
62
87
Hotel dan Akomodasi Provinsi
2 Kab. Muna
18
190
330
Sulawesi Tenggara Tahun 2010
3 Kab. Konawe
12
144
255
4 Kab. Kolaka
34
360
537
6
71
126
Ketersediaan
hotel
di
Provinsi
5 Kab. Konawe Selatan
Sulawesi Tenggara pada tahun 2010
6 Kab. Bombana
14
105
133
sebanyak 265 buah, dengan jumlah
7 Kab. Wakatobi
16
191
253
kamar tidur 3.337 buah dan jumlah
8 Kab. Kolaka Utara
15
186
261
9 Kab. Buton Utara
7
48
68
Jumlah hotel, kamar dan tempat
10 Kab. Konawe Utara
4
19
23
tidur paling banyak terdapat di Kota
11 Kota kendari
90
1.482
2.067
Kendari sebagai ibukota provinsi.
12 Kota Bau-bau
39
479
702
265
3.337
4.842
tempat tidur sebanyak 4.842 buah.
Sedangkan yang terendah baik dari jumlah hotel, kamar, dan tempat tidur
Jumlah / Total
adalah Kab. Konawe Utara.
Pe r e ko nomia n
25
No
DAERAH
1
KOTA KENDARI
2009
2010
2011
Desember Tahunan Desember Tahunan Desember Tahunan 0,11
4,52
0,28
3,87
0,19
5,1
Laju inflasi 2009-2011 Laju inflasi di Kendari berfluktuatif dari tahun 2009-2011. Pada tahun 2009, inflasi mencapai 4,52% kemudian di tahun 2010 turun menjadi 3,87% dan di tahun 2011 kembali naik menjadi 5,1%.
26
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
Kesejahteraan Masyarakat 1.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2.
Tingkat Pengangguran Terbuka
3.
Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan
Ke s e j ah te r aan M as ya ra ka t
27
No.
Kabupaten/Kota
2009
2010
1 Kab. Button 2 Kab. Muna
68,24
68,80
67,03
67,45
3 Kab. Konawe
69,27
69,77
4 Kab. Kolaka
70,41
70,83
5 Kab. Konawe Selatan 6 Kab. Bombana
69,24
69,42
66,63
67,20
Tenggara mengalami peningkatan dari 69,52 di
7 Kab. Wakatobi
66,70
67,20
tahun 2009 menjadi 70,00 di tahun 2010.
8 Kab. Kolaka Utara
68,50
68,93
IPM tertinggi pada tahun 2010 adalah Kota Kendari
9 Kab. Konawe Utara
67,97
68,38
yaitu sebesar 75,66, sedangkan IPM terendah
10 Kab. Buton Utara
67,62
68,07
adalah di Kab. Bombana dan Kab. Wakatobi yaitu
11 Kota Kendari
75,31
75,66
12 Kota Bau-bau
72,87
73,48
Prov. Sulawesi Tenggara
28
IPM
69,52
70,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se-Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009-2010 Berdasarka data IPM tahun 2009-2010 dari BPS maka dapat dilihat bahwa IPM Provinsi Sulawesi
67,20. Secara umum, hanya dua daerah
yang
tingkat IPM nya di atas rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Kota Kendari dan Kota Bau-Bau.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
No.
Kabupaten/Kota
1 Kab. Buton
Agustus 2009 Pengangguran TPT (%) (Orang) 2.670 2,06
Agustus 2010 Pengangguran TPT (%) (Orang) 2.353 2,20
Agustus 2011 Pengangguran TPT (Orang) (%) 2.573 2,29
2 Kab. Muna
3.908
3,46
4.114
3,47
2.825
2,32
3 Kab. Konawe
3.491
3,14
4.040
3,58
3.270
2,75
4 Kab. Kolaka
6.492
4,63
5.550
3,60
4.921
3,12
5 Kab. Konawe Selatan
2.348
1,95
1.532
1,17
3.104
2,33
6 Kab. Bombana
1.043
1,81
1.240
1,86
1.775
2,55
7 Kab. Wakatobi
3.513
6,76
2.158
5,18
1.103
2,45
8 Kab. Kolaka Utara
3.103
4,55
1.884
2,84
1.199
1,94
9 Kab. Buton Utara
615
2,71
793
3,18
446
1,76
10 Kab. Konawe Utara
980
4,40
881
3,30
694
2,70
11 Kota Kendari
13.875
13,39
18.012
13,49
7.227
5,64
12 Kota Baubau
5.281
9,23
5.664
9,12
3.314
5,61
47.319
4,74
48.221
4,61
32.451
3,06
Jumlah / Total
Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tahun 2009-2011 Berdasarkan data tingkat pengangguran dari BPS selama tiga tahun maka dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran meningkat setiap tahunnya, namun TPT justru berkurang setiap tahunnya. Pada tahun 2011, Kota Kendari merupakan daerah dengan jumlah pengangguran terbanyak dan TPT terbesar. Sementara jumlah pengangguran terendah dan TPT terendah adalah Kab. Buton Utara.
Ke s e j ah te r aan M as ya ra ka t
29
No.
Kabupaten
Jumlah (000 jiwa) 2008
2009
Persentase 2010
2008
2009
2010
1
Kab. Buton
69,7
62,592
45,8
22,93
20,16
17,96
2
Kab. Konawe
55,7
50,78
42,2
22,40
19,97
17,46
3
Kab. Kolaka
68,7
64,147
59,7
22,46
20,46
18,91
4
Kab. Muna
59,9
54,22
46,6
22,42
20,02
17,37
5
Kota Kendari
23,6
22,44
23,3
8,53
7,88
8,02
6
Kota Bau-Bau
19,6
18,171
16,6
14,13
12,72
12,06
7
Kab. Konawe Selatan
43,7
40,374
35,7
16,74
15,17
13,50
8
Kab. Bombana
21,8
20,226
22,0
18,25
16,63
15,71
9
Kab. Wakatobi
24,9
23,048
17,1
22,53
20,42
18,52
10
Kab. Kolaka Utara
29,3
28,358
24,4
24,08
21,88
20,06
11
Kab. Konawe Utara
8,2
7,73
7,0
16,50
15,19
13,70
12
Kab. Buton Utara
12,1
11,035
10,3
22,86
20,58
18,80
Prov. Sulawesi Tenggara
437,1
403,121
331,2
19,38
17,44
15,70
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin se-Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2010 Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Berdasarkan data, dapat dilihat bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tenggara semakin berkurang dari tahun 2008-2010 Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 331.200 jiwa , dimana jumlah penduduk miskin terbanyak ada di Kab. Kolaka yaitu 64.147 jiwa dan jumlah penduduk miskin paling sedikit ada di Kab. Konawe Utara yaitu 7000 jiwa. Namun persentase penduduk miskin teringgi ada di Kab. Kolake Utara dan persentase penduduk miskin terendah ada di Kota Kendari.
30
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
Potensi Ekonomi
Po te ns i E konomi
31
Potensi Ekonomi dan Investasi Sektor pertanian khususnya perkebunan di Sulawesi tenggara yang potensinya masih menarik dikembangkan di depan adalah kakao dan jambu mete. Berdasarkan data tahun 2009 produksi kakao mencapai
131.830 ton dan produktivitasnya
Sektor perikanan di Sulawesi Tenggara juga potensial untuk terus ditumbuhkembangkan hal
ini karena ditopang dengan
luasnya wilayah perairan laut yang mencapai 114,879 km2 dan dengan potensi perikanan laut sebanyak 1.520,34 megaton dan produksi sebanyak 210,38 megaton.
mencapai 868,89 kg/hektar, dengan jumlah petani yang membudidayakannya mencapai 149.754 orang. Sedangkan untuk komoditi perkebunan jambu mete pada tahun 2009 mencapai 30.934 ton dan produktivitasnya mencapai 341,15 kg/ hektar . Jumlah petani yang membudidayakan mete berjumlah 100.046 orang.
Sektor pertambangan dan energi menunjukkan beberapa potensi sebagai berikut: - Sentra industri semen direncanakan akan dibangun di Kab. Muna mengingat di daerah tersebut terdapat banyak potensi gypsum dan kapur. - Potensi panas bumi yaitu Lainea 60 MWE dan Mangolo
Sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) diperkirakan masih akan tumbuh cukup tinggi. Kinerja sektor tersebut dipengaruhi oleh wisatawan dan banyaknya even berupa rapat koordinasi pemda dan pusat di Sulawesi tenggara . Selain itu juga semakin banyak frekuensi kunjungan investor dalam dan luar negeri untuk pemantauan potensi sektor pertambangan yang sedang gencar dipromosikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
50 MWE. Tambang nikel memiliki deposit 97,4 miliaran ton dengan penyebaran di Kab. Kolaka Utara, Kolaka, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe, dan Bombana (Pulau Kabaena). Estimasi deposit emas 1,125 juta ton. Penyebaran di Kab. Bombana dan Wawonii serta beberapa kabupaten lain yang sedang diteliti. Sementara potensi tambang lainnya adalah pasir kuarsa 5 miliar m3, marmer 206 miliar m3, lempung 884 miliar m3, oniks 547 ribu m3, gamping 1,6 triliun m3, dan mangan 6.000 ha di Kab. Buton. Potensi lainnya yaitu pasir besi dan fosfat di Kab. Buton, Kab. Konawe Utara, Kab.
32
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
Konawe dan Kab. Bombana, Kromit dengan luas penyebaran 2.000-2.500 ha, magnesit di Kab. Kolaka Utara, Kab. Kolaka, Kab. Konawe, dan Kab. Bombana. - Potensi industri biomassa kelapa bisa dikembangkan mengingat bahan baku kelapa banyak diproduksi. Secara rata-rata luas panen kelapa tahun 2006 hingga 2010 mencapai 36.522 hektar
Po te ns i E konomi
33
Gambaran Umum Keuangan Daerah
34
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
Komposisi APBD Prov. Sulawesi Tenggara Agregat Prov., Kab., dan Kota
10.000,00 Miliar Rupiah
8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 (2.000,00)
2008
2009
2010
2011
2012
Pendapatan
5.400,60
5.955,35
6.365,27
7.681,32
8.633,57
Belanja
5.338,14
6.159,89
6.296,24
7.405,26
9.137,93
Surplus/Defisit
62,46
(204,54)
69,03
276,06
(504,35)
Pembiayaan
467,93
532,21
227,19
256,54
175,70
Keterangan: 2008-2011 Realisasi; 2012 Anggaran
Ke u angan Da era h
35
Komposisi Pendapatan APBD Prov. Sulawesi Tenggara Agregat Prov., Kab.,dan Kota
8.000,00 7.000,00 Miliar Rupiah
6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 PAD
2008
2009
2010
2011
2012
469,62
399,71
572,67
584,41
889,41
Daper
4.704,14
5.184,68
5.284,93
5.837,34
7.027,32
L2PyS
226,84
370,97
507,66
1.259,57
716,84
Keterangan: 2008-2011 Realisasi; 2012 Anggaran
36
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
Miliar Rupiah
Komposisi Belanja APBD Prov. Sulawesi Tenggara Agregat Prov., Kab.,dan Kota
5.000,00 4.500,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 -
2008
2009
2010
2011
2012
2.361,74
2.769,30
3.228,02
3.714,58
4.437,64
950,05
1.211,22
1.070,03
1.276,15
1.518,47
B. Modal
1.664,51
1.861,15
1.491,27
1.813,58
2.087,73
B. Lain2
361,84
318,21
506,93
600,95
1.094,09
B. Pegawai B. Barang Jasa
Keterangan: 2008-2011 Realisasi; 2012 Anggaran Ke u angan Da era h
37
Komposisi Pendapatan Asli Daerah APBD Prov. Sulawesi Tenggara Agregat Prov., Kab., dan Kota (Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2011) Komposisi PAD Kab/Kota
Komposisi PAD Prov. Pajak daerah
18,8%
34,5% 11,8%
34,9%
20,6%
Retribusi daerah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
3,7%
65,0% 10,7%
Lain-lain PAD yang sah (Dalam Juta Rupiah)
38
Pajak daerah
Retribusi daerah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
204.002
38.289
71.199
24.151
70.363
302.600
196.668
32.396
11.116
62.419
Uraian
PAD
Kab./Kota Provinsi
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
Komposisi Pajak Daerah APBD Prov. Sulawesi Tenggara (Perbandingan Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2010 dengan Realisasi APBD 2011) 50,0 45,0 40,0 35,0 %
30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Lain-lain
Bea Balik Nama Pajak Bahan Pajak Kendaraan Kendaraan Bakar Kendaraan Bermotor Bermotor Bermotor rata-rata 2008-2010
Pajak Air Permukaan
Bea Balik Nama Kendaraan di atas air
2011 (Dalam Juta Rupiah)
LainBea Balik Nama lain Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Pajak Kendaraan Kendaraan Bermotor Bermotor
Pajak Air Permukaan
Bea Balik Nama Kendaraan di atas air
rata-rata 2008-2010
37,628
26,314
19,088
16,384
0,534
0,032
2011
0,934
45,310
30,927
22,374
0,445
0,000
Ke u angan Da era h
39
Komposisi Pajak Daerah APBD Kab./Kota Prov. Sulawesi Tenggara (Perbandingan Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2010 dengan Realisasi APBD 2011) 50,0
%
40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1
2
3
4 5 6 7 8 rata-rata 2008-2010 2011
9
10
11
12
(Dalam Juta Rupiah)
40
1
2
3
4
5
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
6
7
8
9
10
11
12
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Hotel
BPHTB
Pajak Restoran
Pajak Pajak Reklame Lingkungan
Pajak Hiburan
lainlain
Pajak Parkir
Pajak Air Bawah Tanah
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
rata-rata 2008-2010
27,67
42,12
4,28
0,00
7,43
6,11
0,00
1,86
9,05
1,44
0,06
0,00
2011
39,40
23,42
13,75
8,97
8,80
3,54
1,04
0,63
0,27
0,18
0,10
0,00
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
Tren Simpanan Pemda se-Provinsi Sulawesi Tenggara di Perbankan Agregat Prov., Kab., dan Kota
Miliar Rupiah
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Jan
feb
Mar
Apr 2009
Mei 2010
Jun
Jul 2011
Agt
sep
Okt
Nov
Des
2012
Ke u angan Da era h
41
Potret Dana Simpanan Pemda di Perbankan Prov. Sulawesi Tenggara Dalam bentuk Tabungan, Simpanan Berjangka dan Giro Agregat Prov., Kab., dan Kota 90.000.000 70.000.000 50.000.000 30.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2008
2009 SULTRA
42
2010
2011
Nasional
2008
2009
2010
2011
SULTRA
265.679
201.349
208.430
450.082
Nasional
71.601.901
59.812.944
62.088.098
80.445.845
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
Trend Persentase Dana Idle Terhadap Realisasi Belanja Daerah Prov. Sulawesi Tenggara Agregat Prov., Kab., dan Kota 18,00% 16,00%
16,15% 15,35%
14,64%
+ Trend
14,00%
persentase
di
10,00%
Tenggara
wilayah
pada
8,00%
4,00%
idle
terhadap realisasi belanja daerah
12,00%
6,00%
dana
Provinsi
Sulawesi
mengalami
kenaikan
tahun
anggaran
2011
dibandingkan tahun sebelumnya 2010
3,27%
6,08%
2,00%
+ Hal
3,31%
0,00% 2009
2010 SULTRA
menunjukkan
bahwa
belanja
semakin
rendah
wilayah
Provinsi
di
Sulawesi Tenggara
2011
Nasional
2009 Belanja
ini
penyerapan
2010
2011
NAS
SULTRA
NAS
SULTRA
NAS
SULTRA
389,7
6,16
424
6,3
498,1
7,41
Idle
59,8
0,2
62,1
0,21
80,5
0,45
% Idle/Blj
15,35%
3,27%
14,65%
3,31%
16,16%
6,08% Ke u angan Da era h
43
Estimasi Realisasi Belanja Daerah Agregat Prov., Kab. dan Kota Sampai Dengan Bulan September 2012 (Persentase) 100
98.840
90 80
76.116
70 60 %
40 30 20
14.016
20.283 13.265
8.450 10 4.766 8.247 4.890 0 Jan Feb Mar
26.774 20.141
42.777
42.448 34.541
33.085 26.240
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
2011
4.766
8.450
14.016
20.283
26.774
33.085
42.448
54.399
58.753
67.065
76.116
98.840
2012
4.890
8.247
13.265
20.141
26.240
34.541
42.777
50.794
57.773
2011
Secara
persentase,
estimasi
realisasi
belanja
daerah
2012
sampai
dengan bulan September 2012 adalah sebesar 57,8%, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2011.
44
58.753 50.794
54.399
50
67.065 57.773
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
Estimasi Realisasi Belanja Daerah Agregat Prov. Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Bulan September 2012 (Persentase) 80 70
57,8
60 50 40 30 20 10 Sulut
Malut
Sulsel
Gorontalo
Jatim
Lampung
Maluku
NTB
Sulteng
NTT
Sulbar
Sultra
Aceh
Jateng
Kepri
Sumsel
DIY
Kalteng
Jabar
Jambi
Sumbar
Kalbar
Sumut
Banten
Bengkulu
Bali
Kalsel
Papbar
Babel
Papua
DKI
Riau
Kaltim
00
+ Rata-rata realisasi APBD 2012 sampai dengan bulan September 2012 agregat per prov. adalah sebesar 57,8%. + Terdapat 12 daerah yang mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata sedangkan 21 daerah mempunyai realisasi belanja di atas rata-rata. + Realisasi belanja terendah adalah Prov. Kalimantan Timur yaitu sebesar 41,6% sedangkan yang tertinggi adalah Prov. Maluku Utara sebesar 71,2%.
Ke u angan Da era h
45
Opini BPK atas LKPD Pemda Se-Provinsi Sulawesi Tenggara
Nama Daerah Prov. Sulawesi Tenggara
46
OPINI BPK 2008
2009
2010
TMP
TMP
WDP
Kab. Bombana
TMP
TMP
Kab. Buton
WDP
WDP
Kab. Buton Utara
TMP
TMP
Kab. Kolaka
TW
TW
Kab. Kolaka Utara
TW
WDP
Kab. Konawe
TMP
TMP
Kab. Konawe Selatan
TMP
TMP
WTP WDP
TMP
Kab. Konawe Utara
TMP
TMP
Kab. Muna
TMP
TMP
Kab. Wakatobi
TMP
TW
Kota Bau~Bau
TW
TMP
TMP
Kota Kendari
TW
WDP
WDP
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
Kondisi Keuangan Daerah Indikator Kondisi Keuangan Daerah 1.
Rasio Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk
2.
Rasio PAD/ Total Pendapatan Daerah
3.
Rasio Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah
4.
Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/ PDRB
5.
Rasio Belanja Modal / Total Belanja Daerah
6.
Rasio Total Pendapatan Daerah / Total Belanja Daerah
7.
Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah
8.
Rasio SiLPA tahun sebelumnya / Belanja Daerah
9.
Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah
Ko nd i s i Ke uangan Da era h
47
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Sulawesi Tenggara Agregat Prov., Kab., dan Kota Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk
PAD / Total Pendapatan Daerah 0,25
Ribuan
4.000 3.000 2.000 1.000
2.602,73
2.811,38 2.851,08
3.440,55
0,15
2.046,89 1.462,69 1.601,20 1.640,40
1.823,58
2.217,44
Nasional
2008
2009
2010
2007
prov. Sulawesi Tenggara
per satu orang penduduknya + Rasio pendapatan daerah per kapita provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tren meningkat seperti tren pendapatan per kapita nasional. Namun demikian, pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Tenggara lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita nasional
0,16 0,06
0,18 0,07
0,19 0,09
0,21 0,08
-
2011
+ Rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melayani
48
0,10
0,18 0,09
0,05
0 2007
0,20
2008 Nasional
2009
2010
2011
prov. Sulawesi Tenggara
+ Rasio ini mengukur tingkat kemandirian daerah yaitu kemampuan daerah dalam mendanai belanjanya dengan pendapatan asli daerah (PAD) + Rasio PAD Per Total Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tren yang fluktuatif kadang naik kadang turun. Namun demikian, rasio PAD per total Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara lebih rendah dibandingkan rasio secara nasional
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Sulawesi Tenggara Agregat Prov., Kab., dan Kota Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah 0,60 0,40
0,55 0,49
0,49 0,42
0,20
0,44
0,41
0,40
Pajak Daerah + Retribusi Daerah / PDRB 2,00% 1,50%
0,36
0,35
0,31
1,00% 0,50%
2007
2008
Nasional
2009
2010
2011
prov. Sulawesi Tenggara
1,34%
0,97%
1,42%
1,58% 1,27%
1,33%
1,16%
1,19%
1,28%
1,29%
2008
2009
2010
2011
0,00% 2007
Nasional
prov. Sulawesi Tenggara
+ Rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam + Rasio ini mengukur seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai + Tren rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kecenderungan menurun seperti halnya rasio secara nasional. Rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara lebih rendah dibandingkan dengan rasio secara nasional
menggali potensi pajak dan retribusi daerahnya + Tren rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tren yang meningkat seperti halnya tren nasional. Pada tahun 2011, rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan rasio secara nasional.
Ko nd i s i Ke uangan Da era h
49
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Sulawesi Tenggara Agregat Prov., Kab., dan Kota Rasio Total Pendapatan Daerah /
Belanja Modal / Total Belanja 40,00%
32,46%
31,18%
30,00% 20,00%
28,95%
Total Belanja Daerah 110,00%
30,21%
27,46% 26,19%
23,69%
24,49%
22,17% 21,67%
10,00%
100,00%
105,70%
104,07%
105,00%
102,66% 103,64% 101,17%
95,00%
0,00%
102,22% 97,04%
103,73% 101,10%
96,68%
90,00%
2007 Nasional
2008
2009
2010
2007
2011
Nasional
prov. Sulawesi Tenggara
2008
2009
2010
2011
prov. Sulawesi Tenggara
+ Rasio ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah + Rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan belanja modal terhadap total belanjanya + Tren rasio belanja modal per total belanja Provinsi Sulawesi Tenggara cenderung menurun seperti tren rasio secara nasional, walaupun sedikit naik pada 2011. Namun demikian, rasio belanja modal per total belanja Sulawesi Tenggara lebih tinggi dibandingkan dengan rasio secara nasional
50
dalam mendanai belanja daerah + Tren rasio total pendapatan daerah per total belanja daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara cenderung fluktuatif mengalami penurunan pada tahun 2009 kemudian naik pada tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2011, rasio total pendapatan daerah per total belanja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara lebih rendah dibandingkan dengan rasio secara nasional.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Sulawesi Tenggara Agregat Prov., Kab., dan Kota Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah 50,0% 40,0%
37,4%
35,9%
43,8% 40,6%
30,0% 20,0%
39,4%
28,4%
28,0%
33,7%
40,2%
Rasio SiLPA Tahun Sebelumnya / Belanja Daerah
25,00% 20,00%
39,4%
17,07%
10,00%
9,35%
5,00%
0,0%
0,00%
2008
Nasional
2009
2010
2011
prov. Sulawesi Tenggara
+ Rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanjanya + Rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara cenderung meningkat pada tahun 2009 hingga 2010 kemudian menurun pada tahun 2011. Pada tahun 2011, rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara lebih rendah dibandingkan dengan rasio secara nasional.
17,56%
15,00%
10,0% 2007
20,06%
12,61%
12,29%
11,47%
3,30%
4,24%
2010
2011
8,42%
2007
2008 Nasional
2009
prov. Sulawesi Tenggara
+ Rasio ini mengukur proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun berjalan + Rasio SiLPA terhadap belanja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara cenderung menurun sama dengan rasio secara nasional yang juga cenderung turun, namun untuk Provinsi Sulawesi Tenggara ini sedikit naik pada tahun 2011. Pada tahun 2011 rasio SiLPA terhadap belanja Provinsi Sulawesi Tenggara lebih rendah dibandingkan rasio secara nasional.
Ko nd i s i Ke uangan Da era h
51
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Sulawesi Tenggara Agregat Prov., Kab., dan Kota Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah 1,50% 1,00%
1,40% 0,59%
0,50%
1,27%
0,45%
0,68% 0,63%
0,86%
0,70%
0,78%
yang harus dibayar dari pendapatan daerah dalam satu periode. + Rasio pembayaran pokok utang dan bunga per total pendapatan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tren yang menaik. Pada tahun 2011, rasio pembayaran pokok utang dan bunga per total pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara lebih tinggi
0,00% 2007 Nasional
52
+ Rasio ini mengukur proporsi pembayaran pokok utang dan bunga
2008
2009
2010
2011
dibandingkan rasio secara nasional.
prov. Sulawesi Tenggara
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
Ucapan Terima Kasih Penyusunan buku “Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah” dilaksanakan dengan kerjasama yang solid dan tidak akan dapat
yang telah menyediakan data Daerah Dalam Angka dan memfasilitasi hingga tersedianya buku ini.
terselesaikan tanpa kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan
+ Selanjutnya terima kasih kepada tim dari Subdirektorat
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Oleh karena itu
Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah
apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan
yang terdiri dari Putut Hari Satyaka, SE. MPP; Krisnandar,
dalam rangkaian kata berikut ini:
SE; Prasetyo Indro S.,SE, ME; Aris Soedjatmiko, S.Sos,
+ Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur Jenderal
MM; Wahyu Widjayanto, SE, MM; Edi Soeprijono, S.Sos;
Perimbangan Keuangan DR. Marwanto Harjowiryono – dan
Arif Zainuddin Fansyuri, Ak., ME; Femmy Ferdiansyah, SH;
Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Chrisliana Tri Ferayanti, SE, ME; Lukman Adi Santoso, SE.,
Drs. Yusrizal Ilyas, MPA – yang telah memberikan arahan dan
ME.; Mauliate H. Silitonga, SE; Nanag Garendra Timur, S.Si;
bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan buku ini.
Rizki Anggunani, S.Si; Shinta Theresia Purba; Virgin Marthalia
+ Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Subdirektorat
yang telah melakukan input dan pengolahan data sekaligus
Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah yang telah menyediakan data ringkasan APBD 2012 dan Realisasi APBD 2011 melalui
mendukung penulisan dan melakukan editing buku ini. Terima kasih atas kerja kerasnya.
Sistem Informasi Keuangan Daerah dan kepada Bagian Umum,
Sekretariat
Jenderal
Perimbangan
Keuangan
Ucap an Te r i m a Ka sih
53
Sumber Data
SIKD, Kementerian Keuangan Prov. Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2007 – 2010, BPS Potensi Investasi di Prov. Sulawesi Tenggara, BKPM www.sulawesitenggaraprov.go.id
54
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA
55
56
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi SULAWESI TENGGARA