PENGARUH ANGGARAN KINERJA TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PARTISIPASI PEWUSUNAN ANGGARAN DENGAN SlACK ANGGARAN (Studi pada Unit Kerja I Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyusunan APBD Pemerintah Kota Malang)
T E SIS Untuk memenuhi persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Oleh:
ZAENAL ABIDIN 0421100076
PROGRAM STUDI ILMU AOMINISTRASI PUBLIK KEKHUSUSAN MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS BRAWIJA\'A MALANG
2005
t--,
~
I" -.<< '\
tt(,,)\!
,..i
t'-.
..
'f'
'""-~
,.
.. .
........
.
'· ·~
..-.... ,,.
~-~. ~
.... ~
l ..
"
'
~~
7\
..
·.,_
-~·.i
~
~.;~-,
".
...... .
1~
I
-~-. ~.•, ~
:}/
"'
1 · - PENGARUH ANGGARAN KINERJA TERHADAP HUBUNGAN ., ' v~ ...,. ANTARA PARTISIPASI PENVUSUNAN ANGGARAN
r'
.,.
DENGAN SlACK ANGGARAN (Studi pada Unit Kerja I Satuan Kerja Perangkat Daerah :~
.
\ ..
dalam Penyusunan AP8D Pemerintah Kota Malang)
~'
,
T E.... -SIS _t I'
J:. I
..... r.~ ~
,_ •
Untuk memenuhi persyaratan Memperoleh Gelar Magister
-
-..-, r ,..
. " ~ I ;lo .. ,
tt
\
"
J
"'
.}
:.·
...~ '1
.J ., .. T
•i>l'. I
·~ ' •
• <
.-"
. ~-- ."\ ' ~
·-· ._, f_
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK KEKHUSUSAN MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
~~:a.""
.
--~t· __ .,. --~T
..
v-
."
TESIS PENGARUH ANGGARAN KINERJA TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DENGAN SLACK ANGGARAN (Studi pada Unit Kerja I Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyusunan APBD Pemerintah Kota Malang)
Oleh ZAENAL ABIDIN
0421100076 telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 28 Juli 2005 dinyatakan telah memenuhi syarat
Komisi Pembimbing,
~ -----
Drs. Irwan Noor, MA
Anggota
Ketua
Anggota
Malang,
i 7 SEPZCG5
))liArtlp~ifigowo, dr, SpPD;SpJP (K)
NIP. 130 531 873
Halaman ldentitas Penguji
JUDUL TESIS : KINERJA ANGGARAN PENGARUH ANTARA HUBUNGAN TERHADAP PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DENGAN SLACK ANGGARAN (Studi pada Unit Kerja I Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyusunan APBD Pemerintah Kota Malang) Nama Mahasiswa NIM Program Studi Min at
: Zaenal Abidin : 04211 00076 : llmu Administrasi Publik : Perencanaan Pembangunan Daerah
KOMISI PEMBIMBING : Ketua Anggota
:Prof. Dr. HR. Riyadi Soeprapto, MS : Drs. lrwan Noor, MA
TIM DOSEN PENGUJI Dosen Penguji 1 Dosen Penguji 2
: Drs. Bambang S Haryono, MS : Drs. Abdul Hakim, M.Si
Tanggal Ujian
: 28 Juli 2005
lV
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI , saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ( UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal25 ayat 2 dan pasal70)
Malang , 28 Juli 2005
. Zaenal Abidin
Nama :· .. o·42H00076'""
NIM
........... ...... .. ....._. .. ;...
.
PS :.. .JJ.m'-'...A~m.•.m~~ras• PPSUB
Halaman Peruntukkan
11 ••••
.fl_[[aft
a~n
meninggik_an aerajat orang-orang 6eriman clan orang-orang yang 6eri.[mu pengetaftuan diantara ~mu 16e6erapa clerajat" (Q). .fl_{9rf.ujacfa{aft (58): 11)
"Sesu1l{]Buftnya.fl_{[aft ticfaf{.mengu6aft ~acfaan suatu k_aum sefti1l{]Ba mere~ mengu6aft ~acfaan yang acfa pacfa diri meref{.a sendiri" (Q). .fl.r-CJ{.a 1cl (13): 11) " ([)an 6ersegerafaft ~mu m£1l{]Bapai ampunan .fl_[[aft cfan mencfapatf{.an surga yang [uasnya sefuas fangit clan 6umi yang cliseclia~n 6aof. orang-orang yang 6ertaqwa" (Q). .fl_fi-Imran (3): 133) "Sesungguftnya di atas fangit itu acfa fangit1 Te[ac[anifaft I[mu Patfi1 semakj.n 6erisi efta semafjn meruncluf1 (Jf.nonymous) "Tufak_semua 16unga' yang ftarum itu cantif{.rupanya1 clan ticfaf{.semua '6unga 1 yang cantif{. rupanya itu ftarum 6aunya1:Namun seincfaft-incfaftnya 16unga 1acfa[aft yang ftarum 6aunya faei cantik_ rupanya" (Jf.nonymous)
1(upersem6aftl(p.n Tu[isan Tesis ini Vntuf{.Instrik_u tercinta Siti :Nur )tzi.zafz, .fl. naf{.k_u tersayang Ifftam.fl_[ Paritzi1 Sem6aft Sujucl teruntuk_ 1V<[ua Orang T uak_u
VI
RIWAYAT HIDUP
Zaenal Abidin, Cirebon , 5 Maret 1973 anak dari Ayah H. Ridwan dan lbu Hj. Sri Masrifatun, SO di Kaliwedi Kec. Gegesik, lulus tahun 1985, SMP di Gegesik Kab. Cirebon, lulus tahun 1988 , SMA di Kodya Cirebon Jawa Barat, lulus tahun 1991. Program Diploma Ill Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di Jakarta, Lulus tahun 1994. Sarjana Ekonomi dart Fakultas Ekonomi (Extention) Univesitas Negeri Lampung (UNILA) lulus tahun 1999. Pengalaman kerja sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan sejak tahun 1994 sampai sekarang.
VII
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi llmu Administrasi Publik kekhususan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari dan mengakui bahwa sangat banyak pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan hati yang tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya dan penghargaan yang setinggitingginya kepada : Kepala Bappenas di Jakarta, yang telah memberikan
beasiswa sehingga
penulis mendapatkan kesempatan melanjutan belajar pada Program
Pascasa~ana
Universitas Brawijaya Malang. Bapak Prof. Dr. Djanggan Sargowo, dr., SpPD., SpJP (K), Direktur Program Pascasa~ana
beserta para Asisten Direktur dan staf Program
Pascasa~ana
yang
telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada Program Studi Magister llmu Administrasi Publik kekhususan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah pada Program Pascasa~ana
Universitas Brawijaya Malang.
Bapak Prof. Dr. HR Riyadi Soeprapto, MS selaku Komisi Pembimbing I, dan Ketua Program studi llmu Administrasi Publik pada Program Universitas Brawijaya Malang.
Pascasa~ana
Keluasan ilmu dan wawasan, ketulusan hati,
kesabaran dan kearifan Beliau sebagai ilmuwan yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi dan memberi contoh kepada penulis untuk senantiasa bel ajar tentang ilmu, kehidupan, bersikap rendah hati, berbuat baik terhadap sesama serta hidup arif dan bijak. Bapak Drs. lrwan Noor, MA selaku Komisi Pembimbing II dan sebagai seorang ilmuwan yang memiliki wawasan luas, yang dengan sabar dan tulus
Vlll
mengarahkan, membimbing, memotivasi kepada penulis untuk senantiasa belajar dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini. Bapak Drs. Kertahadi, M.Com, Bapak Drs. Bambang S Haryono, MS dan Bapak Drs. Abdul Hakim, M.Si selaku penguji, sejak penulisan proposal sampai dengan ujian tesis, yang telah banyak memberikan masukan guna memperbaiki dan menyempumakan penulisan tesis ini. Direktur Jenderal Anggaran, Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran, Kepala Kantor Wilayah XVI Direktorat Jenderal Anggaran Pontianak, Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan dan Kas Negara Kanwil Pontianak, Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril serta telah memberikan ijin tugas belajar kepada penulis untuk melanjutkan belajar pada Program
Pascasa~ana
Universitas Brawijaya Malang.
Pemerintah Kota Malang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian pada unit
ke~a
I satuan
Ke~a
Perangkat Daerah dalam
penyusunan anggaran kota Malang. Rekan-rekan penulis di Program studi Magister llmu Administrasi Publik kekhususan Pascasa~ana
Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah pada Program Universitas
Brawijaya
Malang,
ternan-ternan
pegawai
Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang serta pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan ikut berperan dalam memper1ancar penelitian dan penulisan tesis ini. Salam sungkem dan terima kasih yang dalam penulis persembahkan khususnya kepada lbunda, lbunda Mertua dan Ayahanda serta kakak-kakak dan adik-adik tercinta, atas dorongan yang kuat serta do'a yang telah diberikan. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada isteri yang kucintai Siti Nur Azizah dan anakku yang kusayangi llham AI Faritzi yang telah mendampingi
I
menyertai
penulis
dengan
penuh
kesabaran,
kesetiaan,
pengorbanaan serta keikhlasan dan iringan do'a yang tiada henti selama penulis menjadi mahasiswa program S2. Akhir kata, penulis mendo'akan semoga Allah SWT menerima amalnya dan memberikan balasan yang setimpal atas ilmu, jasa, motivasi, dukungan dan seluruh pengorbanan yang diberikan kepada penulis. Amin Ya Robbai'Aiamin.
:Mafang, Jufi 2005 Zaena{)16idin Vlll
RINGKASAN ZAENAL ABIDIN, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya , 28 Juli 2005. Pengaruh Anggaran Kinerja terhadap Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Slack Anggaran (Studi pada Unit Kerja/ Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyusunan APBD Pemerintah Kota Malang); Komisi Pembimbing, Ketua: HR Riyadi Soeprapto, Anggota: lrwan Noor. Reformasi dalam keuangan daerah secara langsung akan berdampak pada perlunya dilakukan reformasi anggaran daerah (APBD). Ruang lingkup reformasi anggaran meliputi perubahan struktur anggaran (budget structure reform) dan perubahan proses penyusunan APBD (budget process reform). Proses penyusunan anggaran yang baru dilakukan dengan pendekatan kinerja (Performance Budgetting) yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Hal inilah yang merupakan aspek utama dari budgeting reform yakni adanya perubahan dari traditional budget ke performance budget (anggaran kinerja}. Partisipasi . dalam proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan sekaligus kompleks, sebab anggaran mempunyai kemungkinan berdampak fungsional maupun disfungsional terhadap perilaku anggota organisasi yang berpartisipasi dalam penyusunannya. Positif atau negatifnya pengaruh tersebut tergantung dari bagaimana cara mereka mengelola anggaran. Perilaku positif terjadi bila tujuan dari setiap manajer sesuai dengan tujuan organisasi dan manajer memiliki dorongan untuk mencapainya. Namun bila anggaran tidak diadministrasikan dengan baik maka para manajer dapat melakukan penyimpangan dari tujuan organisasi dan melakukan perilaku disfungsional (dysfunctional behavior) yang memiliki konflik dasar dengan tujuan organisasi. Akibatnya akan menimbulkan senjangan anggaran I slack anggaran yang merupakan perilaku melakukan overestimate I memperbesar pas pengeluaran (cost) dan meng-underestimate-kan I memperkecil pos penerimaan (revenue). Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk menguji secara empiris pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap slack anggaran, (2) untuk menguji secara empiris pengaruh anggaran kinerja terhadap slack anggaran, dan (3) untuk menganalisis dan menguji pengaruh anggaran kinerja terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan slack anggaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian penjelasan (explanatory research). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala unit kerja I satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBD}. Sampel diambil secara acak (random sampling) dari populasi tersebut di atas. Besamya sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slavin dengan tingkat presisi 5%. Pengukuran untuk mengukur sikap menggunakan Skala Likert dengan gradasi dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju dan masing-masing diberi skor 1 sampai 5 untuk mendapatkan data interval atau rasio. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket kepada responden sebagai data pokok, disamping wawancara dan dokumentasi. Pengujian validitas menggunan korelasi pearson product moment, dengan derajat kesalahan 5%. Sedangkan pengujian reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach. Teknik analisis data menggunakan IX
teknik kuantitatif meliputi teknik analisis descriptive statistic, teknik analisis korelasi, teknik analisis regresi, baik regresi sederhana, regresi berganda dan regresi moderat I MRA (Moderated Regression Analysis) untuk memperoleh persamaan multiple linear regression yang telah dilakukan uji asumsi klasik dengan tujuan untuk mendapatakan hasil estimasi yang terbaik (Best Linier Unbiased Estimator). Berdasarkan analisis MRA(Moderated Regression Analysis), interaksi variabel anggaran kinerja dengan partisipasi penyusunan anggaran menghasilkan koefisien korelasi (R) sebesar 0,728 artinya hubungan kedua varia bel tersebut dikategorikan " kuar. Koefisien determinasi (R 2) mengalami peningkatan dari 0,471 menjadi 0,530 yang berarti variasi berubahnya slack anggaran dipengaruhi oleh partisipasi penyusunan anggaran (X) dan anggaran kinerja (Z) serta satu variabel interaksi X.Z secara bersama-sama sebesar 53 %. Koefisien regresi dari interaksi variabel (Z) dan variabel (X) menunjukkan nilai yang negatif sebesar - 0,279 dengan nilai sign (p) sebesar 0,042 masih dibawah taraf signifikansi ex sebesar 0,05. Hal ini berarti interaksi anggaran kinerja dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap slack anggaran. Status variabel anggaran kinerja berfungsi sebagai varibel moderator semu (quasy moderator) dengan nilai koefisien regresi b1 = 0.902, b2 = • 0,373 , dan b3 = • 0,279. Partisipasi penyusunan anggaran (X) memiliki pengaruh non monotonik terhadap slack anggaran (Y) dengan titik inflection point (4,76 ,0). Pada saat penerapan anggaran kine~a tinggi (di atas titik 4,76), maka partisipasi penyusunan anggaran akan menurunkan slack anggaran. Sebaliknya pada saat penerapan anggaran kine~a rendah , maka partisipasi penyusunan anggaran akan menaikkan slack anggaran. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Onsi ( 1973) dan Fitri (2004) yang menyimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap slack anggaran , Namun demikian hasil 101 bertentangan dengan penelitian Govindarajan (1986) dan Nouri and Parker (1996) yang menyimpulkan bahwa hubungan antara partisipasi anggaran dengan slack anggaran adalah positif.
ix
SUMMARY ZAENAL ABIDIN, Post-Graduate Program of Brawijaya University, July 28th , 2005. Effects of the Perfonnance Budgeting on the Relationship Between
Participation in Budgetary Arrangement and Budgetary Slack (A Study on the Working Unit of the Local Apparatus in Arranging the Governmental Budget of The Kota Malang). Supervisor: H.R. Riyadi Soeprapto, Co-Supervisor: Irwan Noor. Reformation of the local finance will has direct impact on the need oflocal budgeting (APBD) reform. Scope of the budgeting reform comprises of budget structure reform and budget process reform. The arrangement process of the new budget will be done using a Performance Budgeting approach that gives top priority on the performance achievement or output of the cost allocation planning or the stated input. It is the main aspect of the budgeting reform, a change from traditional budget to performance budget. Participation in the budget arrangement process is an important and complex activity, as the budget possibly has functional, as well as, dysfunctional impacts over the behavior of the organizational members who participate in its arrangement process. Its positive or negative effects depends on the way they manage the budget. The positive behavior emerges if the objective of each manager conforms to the objective of the organization, and the manager has a motivation to achieve it. Nevertheless, if the budget was not well administered, the manager might perform a deviation from the organizational objective and perform a dysfunctional behavior that having basic conflict against the organizational objective. It causes a budgetary gap/budgetary slack that overestimate the cost and underestimate the revenue. Objectives of the research are: (I) to test empirically effects of budgetary arrangement participation over the budgetary slack, (2) to test empirically effects of the performance budget over the budgetary slack, and (3) to analyze effects of the performance budget over the relationship between participation of the budgetary arrangement and the budgetary slack. This research is an explanatory research. Research Population is the entire heads of the working unit of the local apparatus who arrange the Local Budgeting (APBD). Samples are derived from random sampling of the above population. Number of samples is set using Slovin' s formulation by the precision level of 5%. Likert's Scale is used to measure the attitude in range of most agree to less agree and each of them having 1 to 5 scores. The collecting technique of the primary data is done by distributing questionnaires over the respondents as the main data, as well as, interview and documentation. The validity test uses the correlation of Pearson product moment, by error degree of 5%. The reliability test uses Alpha Cronbach. The data analysis technique uses a quantitative technique including descriptive statistic analysis technique and correlation analysis technique, regression analysis technique, as well as, simple regression, multiple regression and moderated regression analysis
X
(MRA) in order to obtain the expression of multiple linear regression that has passed a classical assumption test to achieve the best estimation result (Best Linear Unbiased Estimator). Based on the MRA analysis, interaction between the performance budget variable and the participation of the budgetary arrangement variable, bring about a correlation coefficient (R) of 0. 728 that means the relationship between both variables is "strong". The determinant coefficient (R2 ) has increased from 0.471 to 0.530, which means that the change variation of the budgetary slack is influenced by the participation of the budgetary arrangement (X) and the performance budget (Z) and one interaction variable X.Z, simultaneously, 53%. The regression coefficient of the interaction between variable (Z) and variable (X) shows a negative value of -0.279 and sign value (p) of 0.042 that below the significant standard of a, 0.05. It means that the interaction between the performance budget and the participation of the budgetary arrangement have significantly negative influence over the budgetary slack. Function of the performance budget variable is as a quasi moderator by its regression coefficient ofbl = 0.902, b2 = -0.373, and b3 = -0.279. Participation of the budgetary arrangement (X) has non monotonic influence over the budgetary slack (Y) with the inflection point (4.76, 0). When the implementation of the performance budget is high (over the point of 4. 76), participation of the budgetary arrangement vvill reduce the budgetary slack. On the contrary, when the implementation of the performance budget is low, the participation of the budgetary arrangement will increase the budgetary slack. Result of this research supports the research of Onsi (1973) and Fitri (2004) who suggest that the budgetary participation variable has significantly negative influence over the budgetary slack. Nevertheless, this result contravenes the research of Govindarajan (1986) and Nouri and Parker (1996) who suggest a positive relationship between the budgetary participation and the budgetary slack.
X
KA TA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan dengan judul: "Pengaruh Anggaran
Kine~a
tesis
Terhadap Hubungan antara Partisipasi
Penyusunan Anggaran dengan Slack Anggaran (Studi pada unit
ke~a
I Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam penyusunan APBD pemerintah kota Malang) ". Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap slack anggaran, pengaruh anggaran kinerja terhadap slack anggaran, dan pengaruh anggaran kinerja terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan slack anggaran . Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu sejak penulisan proposal, pelaksanaan penelitian di lapangan hingga selesainya penulisan tesis ini. Disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangtepatan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini dapat lebih baik lagi dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.
Malang, Juli 2005 Penulis
Xl
DAFTAR lSI
Halaman SAMPUL .........................................................................................................................i HALAMAN JUDUL ..........................................................................................................ii HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................................iii HALAMAN IDENTITAS PENGUJI ..................................................................................iv HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ....................................................................v HALAMAN PERUNTUKAN ............................................................................................vi HALAMAN RIWAYAT HIDUP .......................................................................................vii HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .........................................................................viii HALAMAN RINGKASAN ...............................................................................................ix HALAMAN SUMMARY ...................................................................................................x HALAMAN KATA PENGANTAR ....................................................................................xi DAFTAR lSI. ..................................................................................................................xii DAFTAR TABEL ...........................................................................................................xiii DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................xiv DAFTAR LAMPIRAN .....................................................................................................xv BABI
BAB II
PENDAHULUAN ...................................................................... .
1
1.1 Latar Belakang Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
1
1.2 Perumusan Masalah ..........................................................
14
1.3 Tujuan Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
1.4 Manfaat Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. .
16
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu ..................................................
16
2.2 Pengertian Keuangan Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
2.2.1
Paradigma Baru Manajemen Keuangan Daerah.......... ....
20
2.3 Pengertian Anggaran ................................ .........................
21
2.3.1
Manfaat dan Fungsi Anggaran............... .. . . . . .. . . . . . . . . . . ..
23
2.3.2
Prinsip-Prinsip Penganggaran................................. ...
26
2.3.3
Jenis-Jenis Sistem Penganggaran..............................
28
2.3.4
Proses Penyusunan APBD berdasarkan Kinerja............
31
2.4 Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
2.5 Anggaran Kinerja......................................... .................. ....
39
2.5.1
Dokumen Strategis sbg landasan Anggaran Kinerja... .. ..
41
2.5.2
Elemen Utama Anggaran Kinerja..... ... ........ ......... ...... .... ..
43
2.5.3
Orientasi Anggaran Kinerja pada Pelayanan Publik....... ..
45
xii
BAB Ill
2.6 Slack (Senjangan) Anggaran ... ... . .. ........ ...... ...... ... ... ... ... ... ...
47
2. 7 Pendekatan Kontinjensi (Varia bel Moderat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.8 Hipotesis Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
METODE PENELITIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Jenis Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
57
3.2 Populasi dan Sampel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
3.3 Lokasi Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
3.4 Variabel Penelitian dan Skala Pengukuran...... ...... ... ...... ... ... ...
60
3.4.1
Definisi Konsep........ .. . . . .. . .. ... ... . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. . ..
61
3.4.2
Definisi Operasional....... ......................... ..................
63
3.4.3
Skala Pengukuran....... ......................... ....................
68
3.5 Metode Pengumpulan Data.................. ......................... .......
68
3.6 Validitas dan Reliabilitas Data.................. ......................... ....
69
3.6.1
Uji Validitas............ ......................... ........................
69
3.6.2
Uji Reliabilitas........ ......................... .........................
70
3. 7 Analisis Data.................. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
3.7.1
Analisis Deskriptif........... ......................... ................
71
3.7.2
Analisis Statistik lnferensial... ... . . . ... ... . . . .. . . .. ... ... .. . .. . . . .
71
3.7.2.1 Analisis Korelasi............. ........... ..................
72
3.7.2.2 Analisis Regresi Linier............ ... ......... ..........
73
3.7.2.3 Analisis MRA /Moderated Regression Analysis..
73
Analisis Efek Non Monotoniki......... ......................... ....
78
3.8 Uji Asumsi Klasik............... ......................... ........................
80
3.8.1
Uji Asumsi Multikolinieritas.. ......................... ............
80
3.8.2
Uji Asumsi Heterokedastisita s........................ ............
81
3.8.3
Uji Asumsi Normalitas... ... ......... ......... ... ... ... ... ... ... ....
81
3.8.4
Uji Auto Korelasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
3.8.5
Uji Asumsi Linieritas........... ......................... ............
82
ANALISIS DAN PEMBAHASAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
4.1 Gambaran Umum Penelitian........... ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
4.1.1
Kondisi Umum Kota Malang.............. .........................
83
3.4.2
Rencana Strategis Kota Malang.............. ....................
85
3.1
3. 7.3
BAB IV
Xll
3.4.3
Arah dan Kebijakan Umum APBD............................ ....
86
3.4.4
Gamba ran Umum APBD Kota Malang. ..... .... .... .... .. ... .... ....
87
4.2 Respond en Penelitian .. . . .. .. .. . . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . . ..
92
4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Penelitian. .. . .. . ..... ... ... ... ... ... ... .
94
4.3.1
Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X)...............
95
4.3.2
Variabel Anggaran Kinerja (Z)................................ ....
103
4.3.3
Varia bel Slack Anggaran (Y)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
4.4 Hasil Uji Persyaratan Analisis............ ...... ... ... ................ ........
107
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas..................... ............
107
4.4.1.1
Hasil Uji Validitas . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. .
107
4.4.1.2
Hasil Uji Reliabilitas..................... ............... ..
109
Hasil Pengujian Asumsi Klasik............................ .........
109
4.4.2.1 Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas....................
110
4.4.2.2 Hasil Uji Asumsi Heterokedastisitas... .. . ... ... .....
110
4.4.2.3 Hasil Uji Asumsi Normalitas...................... .....
111
4.4.2.4 Hasil Uji Auto Korelasi . . .. .. . . . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . . . .. .
112
4.4.2.5 Hasil Uji Linieritas.. .... ... ..... ...... ... .... ... .......... .... ...
113
4.5 Hasil An ali sis Statistik lnferensial...................... ....................
113
4.4.1
4.4.2
4.5.1 Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Slack Anggaran...................... ....................
114
4.5.2 Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Anggaran Kinerja Terhadap Slack Anggaran ..... ~............ 4.5.3 Analisis MRA Pengaruh Anggaran
Kine~a
116
Terhadap
Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Slack Anggaran... ... ... .. . ...... .. . ... ......... ... .. . ... ...... .. . ... .. 4.5.4
Status Anggaran
Kine~a
120
terhadap Hubungan antara
Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Slack Anggaran .. . ... .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . ..
122
4.5.5 Efek Non Monotonik dari Pengaruh Anggaran Kinerja terhadap Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Slack Anggaran... ... ...... ... ... ...... ...... ......... ......
124
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian............ ............ ... ......... ............
127
4.6.1 Partisipasi Penyusunan Anggaran ......... ...... ................
127
4.6.2 Anggaran Kine~a......................................................
132
Xll
4.6.3 SlackAnggar an............... ................... ................... ... 4.6.4 Pengaruh Anggaran Kinerja terhadap Hubungan antara
135
Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Slack Anggaran............ ...... ...... ......... ...... ... ... . . . ...... ... ... .....
138
4.6.5 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.... .................
139
PENUTUP ................... ..... .................. .................. .................. 5.1 Simpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
144
5.2 Saran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 5.3 Keterbatasan Penelitian................ .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148
DAFTAR PUSTAKA......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
BAB V
LAMP IRAN
Xll
144 150
DAFTARTAB EL Halaman Judul Tabel
No.Tabel Tabel 2.1
30
Perbandingan Anggaran Tradisional dengan New Publik Managemen
Tabel2.2
Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
33
(APBD) Tabel3.1
Tabel Operasional, Variabel, Sub Variabel, lndikator, dan Item
66
Penelitian Tabel3.2
Pedoman untuk Memberikan lnterpretasi Koefisien Korelasi
72
Tabel3.3
Bagan Status I kedudukan Variabel Moderat
75
Tabel4.1
Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Malang
84
Tabel4.2
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Kota Malang
Tabel4.3
88
Tahun 2002
dengan Pengeluaran Realisasi Perbandingan Pengeluaran APBD Kota Malang tahun 2002
Anggaran 88
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kota Malang tahun 2003
89
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kota Malang tahun 2004
90
Tabel4.6
Ringkasan APBD Kota Malang Tahun 2005
91
Tabel4.7
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
92
Tabel4.8
Jumlah Responden Berdasarkan Umur I Usia
93
Tabel4.9
Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
93
Tabel4.10
Jumlah Responden Berdasarkan Masa
Tabel4.11
Distribusi Frekuensi Masing-masing Item Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran ( Unsur Keterlibatan)
95
Distribusi Frekuensi Masing-masing Item Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran ( Unsur Konstribusi)
97
Distribusi Frekuensi Masing-masing Item Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran ( Unsur Tanggung Jawab)
99
Tabel 4.4 Tabel4.5
Tabel 4.12 Tabel 4.13
Xlll
Ke~a
94
Distribusi Frekuensi Masing-masing Item Variabel Moderating ( Anggaran Kinerja)
103
Distribusi Frekuensi Masing-masing Item Variabel dependen (Slack Anggaran)
105
Tabel4.16
Hasil Uji Validitas lnstrumen Penelitian
107
Tabel4.17
Hasil Uji Reliabilitas lnstrumen Penelitian
109
Tabel 4.18
Hasil perhitungan Variance Inflation Factor (VIF)
110
Tabel 4.19
Hasil perhitungan Uji Glejser
111
Tabel 4.20
Hasil Analisis Regresi dari Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Slack Anggaran
114
Tabel 4.14 Tabel 4.15
Tabel4.21
Tabel4.22
Tabel4.23 Tabe14.24 Tabe14.25 Tabel4.26
Hasil Analisis Regresi , Pengaruh Anggaran Kinerja Secara Bersama-Sama dengan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Slack Anggaran
117
Hasil Analisis Regresi Moderat (MRA) Pengaruh Anggaran Kinerja (Z) terhadap Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran (X) dengan Slack Anggaran (Y)
120
Proporsi Masing-Masing Item Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran Proporsi Masing-Masing Item Variabel Anggaran Kinerja
128
Proporsi Masing-Masing Item Variabel Slack Anggaran Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu
135
xiii
133
142
DAFTAR GAMBAR Halaman Judul Gambar
No. Gambar
Gambar 2.1
Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
34
Gambar 2.2
Model Kerangka Pemikiran
54
Gambar 2.3
Model Konsep Penelitian
55
Gambar 2.4
Model Hipotesis Penelitian
55
Gambar 3.1
lnteraksi antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan 79
Anggaran Kinerja Mempengaruhi Slack Anggaran Gambar 4.1
Diagram Normalitas dengan Variabel Terikat Slack Anggaran
112
Gambar 4.2
Diagram Scatter Plot dengan Varia bel Terikat Slack Anggaran
113
Gambar 4.3
Partisipasi Model Pengaruh terhadap Slack Anggaran M
Gambar 4.4
Gambar4.5
Gambar 4.6
Gambar4.7
Gambar 4.8
Penyusunan
Anggaran
(X) 115
Model Pengaruh Bersama antara Partisipasi Penyusunan dan Anggaran Kine~a (Z) terhadap Slack Anggaran (X) Anggaran (Y)
119
Model Pengaruh Moderating antara Partisipasi Penyusunan Anggaran (X) dan Anggaran Kine~a (Z) serta lnteraksi Anggaran Kine~a dan Partisipasi Penyusunan Anggaran (X.Z) terhadap Slack Anggaran M
121
Kedudukan Variabel Anggaran Kinerja dalam Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Slack Anggaran Pengaruh Anggaran Kine~a terhadap Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Slack Anggaran Kontribusi Sub Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran
XIV
124
125 129
DAFTAR LAMPIRAN
Judul Lampiran
No. Lamp.
Lampiran 1a
Kuisioner Penelitian
Lampiran 1
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
Lampiran 2
Hasil Perhitungan Uji Validitas
Lampiran 3
Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas
Lampiran 4
Hasil Perhitungan Uji Asumsi Klasik
Lampiran 5
Hasil Perhitungan Analisis Korelasi
Lampiran 6
Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linier sederhana
Lampiran 7
Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linier Berganda
Lampiran 8
Hasil Perhitungan Analisis Regresi Moderat I MRA (Moderated Regression Analysis)
Lampiran 9
ljin Penelitian
Lampiran 10
Daftar Responden Penelitian
Lampiran 11
Ringkasan Realisasi APBD Pemkot Malang tahun 2002
Lampiran 12
Ringkasan Realisasi APBD Pemkot Malang tahun 2003
Lampiran 13
Ringkasan Realisasi APBD Pemkot Malang tahun 2004
Lampiran 14
Ringkasan APBD Pemkot Malang tahun 2005
XV
.-..~•..::llru•..v• r-•"\~L~/"\~/"\r'\.J/"\1'11/"\
UNIBRAW
...........MI'L"'"''"''"' UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW
fP.IS::AS~~JANIA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW . t"Al~t.~~~t<JI~A UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW ~~WIPJ~C:AS.AR.JANIA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW
-~~FW~A~<~~~ARJAt>JA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW r:p,;rOOiR:AJM ...,..,.o\.,,..,_o,..,_"''""'"''~'"'" UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW l\s~:A~;cE~CA.SC,ASJ~JMl;UNfllitiW'IF»R<JGI~M PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW ~S,CAf)('~>CA,SC.ASJ~J~~/UNIElRAW PIROlGRJ,MPA~)C,4lSAIRJJ!\NA UNIBRAW PROGRAM PASCASAR JANA UNIBRAW f\~'"'"'~'f'\o~Ao::t"~•OAtrwl'lAI\· INII=ltRA\N PIRO<:;RA.M PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASAR JANA UNIBRAW L'A~tl':\~tl'\ov~;~"".,0~~J''\NA tNUO!IKa'"" PtRdiGRAM PASCA ANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW lAS;AR.A.S>CA:SCI'S}~AJ:ANJ~tJNIBiAAW Pi~nt~RA.M P NA~NIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW IIN11RR.AW PROGRAM PA c){s RJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW tAS;ASAS>CA:SCJ,SJ!~RJ,ANI,U:NIB:R,b.;W PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASAR JANA UNIBRAW trA\:IIIA\:I'AowAi)vl'lOMI""\.H"\nM rNtJ;ta;;~~.a•w PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW t~~~z~;~~·~ z;~~~~~~~~: [:i:jttN~ja iJMif~~·~J~ L ~.,~·~~~·v• PASCASAR JANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW ~J PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASAR JANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW ,~L.Aol"\o•~A~)~,..~oAII""\.,,.,,.,.,... UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASAR JANA UNIBRAW tJRfBRM'PROGRAM~~$ARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW tAo.An,,l"'\o\,,..,.t:.,vM.ol"\•~"~'~".,."'" UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASAR JANA UNIBRAW lsA:SAFr.S<)ASiCA:SAFW\11\1Ai 1U~t8fti~W ·PRQGRAM.P:ASCASARJANA UNJBRAW PROGRAM PASCASAR JANA UNIBRAW L A>:)Af"\·OLAO'-"""O!IAI""\...AI'IA LJNII'!it
Gfi~MJ~~~~~ UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW .IU NIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW . _... ""'-vu PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW .........v. PASCASARJANA UNIBRAW RAM PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW .... ~~•... n .....v, PASCASARJANA UNIBRAW ~;;;;=-~~~M PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW ~ PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW ~KAtd\li •PA~iC,li~A.RJJ~NA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW IMJINJICM~~R.OA~~ UNfBRlA.W PRO~RAM PASCASARJANA UNIBRAW ;PIJS.CJ,SA.RJJ,NA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW -~-IUt* UHISRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW I"'JoU:tuJII~"'"n:Jl'\NA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW
..
.-.·~~~~~j~~~:: :~:=~·PROGRAM ~~~;~~~~ PASCASAR UNIBRAW ~ PASCASARJANA UNIBRAW
~·.
JANA UNIBRAW
lrli!MIBRAW- PROGRAM PASCA$A RJANA UNIBRAW
"''"'"l'·,lr'\ UI'IIIC•I"\1"\'IIV PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW '~~~'llrl-IVI r'/"'\~LI./"\~1"'\r'\JANA
UNIBRAW UNIBRAW
~~~·lll~~~'~w~~;~;2.AI'Yvl ,rl"\o::.)ui'\•.,"""'JANA UNI BRAW
~
,....~·~,...-......... JANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW ....,.,.,..,Y,.,J"'.IVI PASCASARJANA UNIBRAW B\.J\.::IM.~•IVI PASCASARJANA UNIBRAW tl:iH~AM PASCASARJANA UNIBRAW UNIBRAW L"!!ll'l:.a i\D rJ"'..::~~,., ....J"'.".J~u\IJ"'. UNIBRAW UNIBRAW UNIBRAW
BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Krisis ekonomi
dan kepercayaan
yang melanda Indonesia memberikan
dampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun di sisi yang lain, krisis tersebut juga memberi hikmah tersembunyi bagi upaya
perbaikan dan peningkatan taraf hidup rakyat
Indonesia di masa yang akan datang. Krisis ekonomi dan kepercayaan
yang
dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia, diantaranya reformasi dalam administrasi I birokrasi publik. Reformasi administrasi publik menu rut Bintoro Tjokroamidjoyo (2001 :53) diantaranya adalah dengan melakukan penataan I restrukturisasi kelembagaan dan penataan I reposisi aparatur administrasi publik
untuk pelaksanaan otonomi
daerah ke arah good governance. Karakteristik good governance menurut World Bank (1998) dalam Mardiasmo (2002:19) diantaranya adalah : Partidpation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, equity, accountability, efficiency and effectiveness. Untuk meuwujudkan good governance menurut Mardiasmo (2002 :24) dipertukan reformasi kelembagaan (Institutional reform) dan reformasi manajemen Reformasi kelembagaan menyangkut
publik (Public management reform).
pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infra struktumya, sedangkan reformasi manajemen sektor publik terkait dengan pertunya digunakan
model
manajemen
pemerintahan
1
baru
yang
sesuai
dengan
2
perkembangan jaman. Model manajemen yang cukup popular menurut Owen E. Hughes dalam lslamy (2003:54) adalah New Public Management, dimana pada awal tahun 1990-an di negara-negara maju (Amerika dan Eropa) telah
te~adi
transformasi di tubuh sektor publik, yaitu suatu perubahan bentuk administrasi publik dari yang bersifat kaku, hierarkis, dan birokratis menuju ke bentuk manajemen publik yang lebih fleksibel dan berbasis pasar serta perubahan
te~adinya
mendasar pada peran I hubungan antara pemerintah dengan
masyarakat.
Penggunaan
paradigms
New
Public
Management
tersebut
menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah daerah, diantaranya adalah perbaikan manajemen keuangan sektor publik. Seiring derasnya tuntutan reformasi total dalam berbagai bidang, daerah menuntut keadilan dan kemandirian dalam mengelola pemerintahan dan sumbersumber keuangannya sendiri (manajemen keuangan daerah). Akhimya keluarlah ketetapan MPR nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah; pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berk.eadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Tindak lanjut dari ketetapan MPR tsb, kemudian pemerintah mengesahkan No.32/2004
UU No. 22 tahun 1999 yang disempumakan dengan UU tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang
disempumakan dengan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Aplikasi kedua konsep tersebut dimanifestasikan secara nyata melalui desentralisasi dan reformasi dalam manajemen keuangan daerah yang antara lain meliputi reformasi sistem pembiayaan, reformasi sistem penganggaran dan reformasi sistem akuntansi keuangan daerah. Reformasi sistem penganggaran telah diatur dalam pasal 8 dan pasal 20 Peraturan
Pemerintah
No.
105
tahun
2000
tentang
Pengelolaan
dan
3
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa APBD disusun perubahan
dengan pendekatan kinerja. Hal ini menggambarkan adanya
penganggaran
pendekatan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) dari tradisional yang sentralistik menjadi penganggaran berbasis pada kepentingan dan aspirasi publik.
kine~a
yang berpihak
Secara umum anggaran dapat diartikan
sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu institusi atau lembaga tertentu untuk suatu periode dimasa yang akan datang. Anggaran juga dipahami sebagai pernyataan yang berisi perincian penerimaan dan belanja (belanja operasional maupun belanja modal) bersama dengan rencana untuk tahun yang akan datang (Byrne, 2000:389),
Sedangkan pengertian Anggaran kinerja
menurut Biro Anggaran Pemerintah Amerika Serikat adalah "
A performance
budget is one which presents the purpose and objectives for which funds are required, the cost of the programs proporsed for achieving those objectives, and quantitative data resuring the accoumplishments and work performed under each program" . (Djamaludin, 1982:32). Aspek utama dari budgeting reform
adalah perubahan dari
traditional
budget ke performance budget . Anggaran tradisional didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat line-item dan incrementalism, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besamya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar pada anggaran baru. Hal ini sering bertentangan dengan kondisi kebutuhan
riil dan kepentingan
masyarakat. Dengan basis seperti ini, APBD masih sarat dengan petunjuk, arahan, serta orientasi kepentingan pemerintah atasan. Besamya dominasi ini seringkali mematikan inisiatif dan prakarsa pemerintah daerah, sehingga memunculkan fenomena-fenomena petunjuk pelaksanaan Quklak) dan petunjuk teknis Quknis) dari pemerintah pusat.
4
Traditional budget menurut Djamaluddin (1982:30) adalah cara menyusun
data kebutuhan anggaran yang tidak didasarkan atas pikiran dan analisa tentang rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Besarnya alokasi biaya didasarkan atas pengalaman-pengalaman tahun-tahun
sebelumnya
perubahan-perubahan
dengan
seperlunya.
Sistem
akuntansinya menggunakan sistem tata buku tunggal dan bersifat cash basis. Dalam sistem ini hubungan antara input dan output serta tujuan yang hendak dicapai tidak jelas. Berbagai kelemahan ini mendorong pemerintah daerah untuk beralih ke pendekatan sistem anggaran
kine~a
.
Anggaran berbasis kinerja (performance budget) menurut penjelasan pasal 8 PP No.1 0512000 adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Definisi tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap alokasi dana harus dapat diukur capaian output/outcome (keluaranlhasil) yang hendak dicapai dari input (masukan) yang ditetapkan. Dengan pendekatan ini berarti keberhasilan
tidak
lagi
hanya
diukur dari
(penyerapan) dana seperti apa yang
te~adi
tingkat
capaian
disbursement
dalam pelaksanaan APBD selama ini,
tetapi ditentukan dari terget kinerja yang terukur. Menurut Hakim dalam lnovasi (2003 :13) Anggaran berbasis
kine~a
bertumpu pada kemampuan sumber daya daerah dan upaya pemenuhan tuntutan masyarakat. Konsep penganggaran bersifat integratif dan komprehensif dengan memberikan desentralisasi pengelolaan keuangan kepada unit
ke~a
I dinas secara
transparan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Dalam anggaran berbasis
kine~a
harus diuraikan tentang tujuan dan sasaran suatu program I kegiatan beserta target kine~anya, seluruh alokasi dana sekecil apapun, harus mempunyai tujuan dan
5
sasaran yang jelas, sehingga tidak akan ada lagi alokasi dana yang tidak jelas peruntukannya. Hal lain yang mendasar
dalam
Undang-undang nomor 22/1999 yang
disempumakan dengan UU nomor 32/2004 adalah adanya nuansa baru berupa pergeseran kewenangan pemerintahan dari sentralistik birokratik ke pemerintahan yang desentralistik partisipatoris, sehingga dalam melaksanakan penyusunan anggaran daerah harus
berdasarkan prinsip transparansi dengan memberikan
akses seluas-luasnya kepada masyarakat.
Salah satu substansi mendasar yang
menjadi dasar pertimbangan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 menurut Sudantoko (2003 : 70) adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Prinsip ini mendorong partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun dalam pengawasan anggaran daerah. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut lslamy dalam Jumal Administrasi Publik ( 2004: 4) perlu dilihat sebagai shared authority diantara para stakeholders pembangunan, dimana proses pembangunan tidak didominasi oleh satu pihak saja, tetapi merupakan usaha bersama yang didasarkan pada nilai bersama (shared values), visi bersama (shared vision), dan misi bersama (shared mission). Oleh karena itu sesuai dengan gagasan W.P Anthony (1984) konsep partisipasi masyarakat erat kaitanya dengan manajemen partisipatif. Ia mengartikan Participative management sebagai "the process of involving subordinates in the decision making process".
Lebih lanjut Anthony menegaskan bahwa : • ..... under
the participative management style managers actually share their authority and power for decision making ..... ". Per1u dilibatkannya subordinates atau stakeholder dalam proses pembuatan keputusan tujuannya adalah agar mereka memiliki sense of belonging terhadap keputusan yang mereka sendiri ikut membuatnya sehingga
6
nantinya mereka memiliki sense of participation dan memiliki rasa tanggung jawab atas kebemasilan pelaksanaan keputusan tersebut (sense of accountability). Ruang publik untuk berpartisipasi dalam menentukan perencanaan tentang apa yang diinginkan I dibutuhkan masyarakat menurut
UU no. 22/199 jo UU
No.32/2004 dan UU no. 25/1999 jo UU no.33/2004 adalah dilakukan melalui mekanisme jaring
aspirasi
masyarakat
. Mekanisme ini
penyusunan APBD yang semula bersifat Top-down planning
merubah
sistem
menjadi bottom-up
planning, dengan tetap mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Pendekatan bottom up
pada hakekatnya bertujuan untuk
menciptakan partisipasi dinas, kantor dan bagian dalam proses penyusunan anggaran dengan menyusun Rencana Anggaran Satuan
Ke~a
(RASK) sebagai
usulan rencana anggaran yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang menentukan anggaran. Sehingga dengan partisipasi instansi terkait maka proses penyusunan anggaran diharapkan akan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. Anggaran pemerintah merupakan pedoman bagi segala tindakan yang akan dilaksanakan, dan di dalam anggaran disajikan
rencana penerimaan dan
pengeluaran. Menurut Djamaludin (1982:15) penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara I Daerah termasuk fungsi perencanaan dalam administrasi negara. Anggaran yang dimaksud dalam tulisan ini adalah anggaran publik (APBD) dimana anggaran dijadikan sebagai alat dan media bagi pemerintah untuk membangun peri kehidupan masyarakat yang tercermin dalam jenis-jenis kegiatan yang dianggarkan.
Disamping
itu anggaran dapat dijadikan media untuk
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang tercermin dalam kegaitan penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak-pajak , retiribusi dan sebagainya.
7
manajemen keuangan
Dalam tataran empirik perkembangan reformasi
(konsep performance budgeting) menurut Solomo dalam lnovasi (2003:37) adalah mulai dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1949, dalam praktek penyelenggaraannya
temyata
mengalami
(Schiavo-Campo
kegagalan
dan
Tommasi, 1999), namun pada reformasi anggaran tahun 1990-an beberapa karakteristik penting dari performance budgeting dianggap sangat bermanfaat dan kemudian
dikembangkan
dengan
bersama
reformasi
administrasi
publik.
Pengalaman yang ada di Australia (Bishop, 1997) dan New Zealand (SchiavoCampa dan Tommasi, 1999) menunjukkan bahwa penerapan performance budgeting membutuhkan performance management yang diterapkan secara luas
dalam organisasi, hal ini karena isu utamanya adalah
pencapaian keberhasilan
organisasi dengan berbagai indikator-indikator keberhasilan yang ada. Dalam konteks Indonesia , performance budget mulai diperkenalkan sejak dikeluarkannya 32/2004
UU Nomor 22/1999 yang disempumakan dengan UU nomor
tentang pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti dengan PP nomor
105/2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada intinya aturan tersebut menegaskan bahwa anggaran (APBD) disusun dengan menggunakan pendekatan aspirasi
dan
partisipasi
kine~a.
dan proses penyusunannya mengikutsertakan
bawahan
I
masyarakat
(Budgetary
participation).
Penyusunan anggaran secara partisipatif diharapkan dapat meningkatkan
k.ine~a
manajer. Hal ini didasarkan pada pemik.iran bahwa ketika suatu tujuan atau standar dirancang secara partisipatif, maka karyawan akan mengintemalisasikan tujuan atau standar yang ditetapkan, dan akan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena merasa ikut ter1ibat dalam penyusunan anggaran. Kenyataan dilapangan
menunjukkan bahwa proses
penganggaran
partisipatif tidak selamanya sesuai dengan yang diuraikan di atas, banyak faktor
8
yang menyebabkan unit
ke~a
membuat anggaran tidak seperti yang seharusnya
atau memberikan perkiraan yang bias sehingga mengakibatkan terjadinya senjangan anggaran (budgetary slack I slack anggaran). Menurut Dunk & Perera dalam Mardiasmo (2002:253) mengatakan bahwa slack anggaran merupakan perbedaan antara jumlah yang dianggarkan dengan biaya dan pengeluaran yang seharusnya. Sedangkan menurut Chow at al anggaran didefinisikan sebagai perbedaan antara
dalam Fitri (2004:582) slack kine~a
yang diharapkan dengan
yang dilaporkan pada anggaran. Sementara menurut pendapat Lukka dalam Fitri (2004:581) slack anggaran biasanya dilakukan dengan membesarkan pos pengeluaran (biaya) atau menurunkan estimasi pendapatan dari yang seharusnya, supaya anggaran mudah tercapai. Selanjutnya menurut Nouri & Parker dalam Darlis (2001 :526) mengungkapkan bahwa terjadinya slack anggaran dalam partisipasi
penganggaran
akan tergantung
pada
individu,
apakah lebih
mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi. Beberapa kasus yang terjadi dalam lingkup
nasional
yang berkaitan
dengan kecenderungan terjadinya slack anggaran dalam penyusunan anggaran partisipatif di daerah, antara lain : 1. Kresnayana Yahya , anggota komisi B DPRD Surabaya mengatakan bahwa potensi PAD kota Surabaya dari pajak parkir senilai ratusan miliar rupiah diindikasikan hilang. Pasalnya dari potensi pajak sebesar Rp.182,235 M, pemerintah kota Surabaya hanya mengajukan target pajak dan retribusi parkir sebesar Rp. 10 Miliar saja. (Kompas , 19 Februari 2005) 2. Kelebihan alokasi anggaran terjadi pada APBD Jatim pada Pos anggaran belanja pemeliharaan alat-alat angkutan I transportasi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar 395,011 Juta dalam satu tahun. Menurut SK Menteri Keuangan nomor : 501/KMK02/2003 tentang harga satuan umum tahun
9
anggaran 2004, belanja pemeliharaan alat-alat transportasi harusnya sebesar Rp. 11 Juta dalam satu tahun, tetapi yang dianggarkan sebesar Rp.56,43 juta setiap tahun. Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi anggaran Jatim Ismail Amir menyayangkan terjadinya berbagai kasus kelebihan anggaran tsb, karena semua telah ada acuannya, mestinya kelebihan alokasi anggaran tidak perlu terjadi. (Kompas , 19 Februari 2005) 3. Anggota komisi B DPRD Kota surabaya, Yuliani, mengaku kaget melihat tingginya pos belanja tak tersangka Pemkot surabaya sebesar Rp.31,2 M. Pos ini pada APBD 2004 sebelum PAK sebesar Rp.14,4 M. Pos ini dalam APBD masuk pada belanja tidak langsung yang dikelola Bagian Keuangan Pemkot, meski demikian Walikota punya otoritas penuh untuk menggunakan dana ini sewaktu-waktu. Salah satu alasan pemkot mengalokasikan belanja ini adalah untuk kepentingan lobi-lobi politik, terutama ke sebagian anggota DPRD. Menurut
Yuliani
tingginya
pos
belanja
ini
perlu
dikritisi
karena
pengalokasiannya cenderung tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Tahun 2004 pos ini menurut dia hanya terpakai 1 M untuk bantuan tsunami rakyat Aceh (Jawa Pos, 8 Pebruari 2005). 4. Beberapa LSM di Kab.Nganjuk mempersoalkan tentang adanya sisa lebih anggaran tahun 2004 sebesar Rp.13,212 M yang tidak dicantumkan dalam RAPBD 2005 (sisa lebih anggaran seharusnya sebesar Rp.30,354 M, namun hanya dicantumkan 17,142 M). (Jawa Pos,14 Pebruari 2005). 5. Anggaran ngemil (makan minum dan camilan) Bagian Umum Pemkot Surabaya dalam RAPBD 2005 dianggarkan 3,45 M (naik 62,6%) dari APBD 2004, dana ini masuk pos belanja barang dan jasa yang total nilainya 12,09 M.
Sebagai
perbandingan dana ngemil Bapekot Surabaya sebesar Rp. 58 Juta, bahkan
10
Dispenkot yang merupakan instansi penghasil pendapatan (dinas pendapatan) hanya menganggarkan sebesar 205,9 Juta. (Jawa Pos, 13 Pebruari 2005).
6. LSM Aliansi Situbondo Bersih (ASB) melaporkan dugaan kasus " DPRD menitipkan sejumlah pengeluaran pada anggaran beberapa instansi pemkab Situbondo dalam APBD 2004, antara lain Bagian Keuangan Pemda, Bagian Hukum dan Dinas Kependudukan yang nilainya mencapai 2, 8 M. (Jawa Pos, 15 Pebruari 2005). Sedangkan dalam tataran lokal kasus-kasus sejenis yang Malang yang merupakan lokus
te~adi
di kota
penelitian, yang menyebabkan peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :
1. Mantan Pimpinan DPRD Kota Malang yakni Sri "Yayuk" Rahayu (Ketua DPRD) dan tiga mantan pimpinan yaitu HA. Sjafii, Oetojo "Ucik" Sardjito, dan Bambang Priyo Utomo , mereka diduga menyetujui penggelembungan anggaran yang disusun panitia anggaran. Sarna seperti Sri "Yayuk" Rahayu, pimpinan dewan juga didakwa telah membuat anggaran ganda atau duplikasi. Anggaran itu kemudian dibagi-bagikan kepada 45 anggota dewan tanpa ada kegiatan konkret, akibatnya negara dirugikan sebesar 2,1 Milyar rupiah. (Radar
Malang,
9 April 2005). 2. Dalam kaitan penyusunan anggaran yang tidak realistis, wakil ketua DPRD Kota Malang Subur Triono mengatakan bahwa dewan akan selektif dalam melihat anggaran yang diajukan ke dewan. Tambahan anggaran untuk Persema akan dievaluasi, kalau tidak realistis anggaran Persema harus ditolak. Senada dengan hal di atas, Anggota DPRD dari FPAN Pujianto mengatakan bahwa semua anggaran yang tidak realistis harus dibatalkan, termasuk juga untuk Persema. Selama ini Persema masih belum menyerahkan Rencana
11
Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Daftar Anggaran Satuan Kalau Persema mau menaikkan anggarannya, mereka
Ke~a
(DASK).
harus menyerahkan
DASK dan RASK terlebih dahulu, karena sejak dulu RASK tersebut sudah diminta, namun belum juga diserahkan, sekarang malah minta naik ? (Radar Malang 2 Juli 2005).
3. Anggota DPRD Kota Malang mengecam penggunaan dana pos tidak tersangka (dana cadangan) untuk biaya pembebasan Ia han proyek pembangunan 1000 rumah bagi PNS. Menurut Agus Sikamto, anggota komisi A DPRD Kota Malang, penggunaan dana tidak tersangka seharusnya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendadak, urgent (penting sekali), atau hal-hal yang sifatnya force major
seperti musibah dan bencana alam, bukan untuk kepentingan
pembangunan yang sudah direncanakan dan disusun sebelumnya. (Radar Malang 14 Juli 2005). 4. Sejak
dikeluarkannya
PP
no.
105/2000
tentang
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang antara lain penggunaan anggaran
kine~a
Pengelolaan
dan
mengatur tentang
dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemkot
malang sampai saat ini masih belum mempunyai Standar Analisa Biaya (SAB) yang merupakan alat analisa untuk menilai kewajaran biaya antara alokasi biaya
yang
direncanakan
dengan
capaian
kine~a
yang
diharapkan.
(Wawancara dengan Bapak Mulyono Kabid Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Kota Malang tgl.11 April 2005) Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa antara dunia teori dengan dunia nyata dalam praktek dilapangan tentang partisipasi penyusunan anggaran dan dampaknya terhadap kualitas anggaran itu sendiri
masih belum sejalan.
Partisipasi dalam penyusunan anggaran di satu sisi sangat positif dalam rangka
12
untuk melibatkan bawahan
dalam proses penyusunan anggaran agar mereka
merasa
merasa
ikut terlibat
dan
memiki
(self belonging)
dan
merasa
bertanggungjawab (self accountability), namun disi lain partisipasi ini juga mempunyai dampak negatif yaitu
te~adinya
senjangan I slack anggaran. Slack
anggaran menurut Outley (1985) dalam Mardiasmo (2002:253) sering terjadi pada anggaran sektor publik maupun sektor swasta, dan pengaruhnya bisa positif maupun negatif. Hubungan antara partisipasi dalam proses penyusunan anggaran dengan slack anggaran merupakan bidang penelitian yang banyak mengalami perdebatan, sehingga menarik minat para peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap hubungan tersebut. Hasil penilitian yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan hasil yang berbeda (tidak konsisten),
sehingga tidak dapat
disimpulkan secara konklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Young (1985), No uri & parker (1996) dan Yuwono (1999) menunjukkan bahwa partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran
berpengaruh positif terhadap slack anggaran (partisipasi anggaran
meningkatkan senjangan anggaran), sedangkan penelitian Onsi (1973), Merchant (1985), Dunk (1993), Wartono (1999), Fitri (2004) menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh negatif terhadap slack anggaran (Partisipasi anggaran menurunkan slack anggaran). Sementara Collins (1978) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran dan senjangan anggaran mempunyai hubungan yang tidak signifikan. Untuk menjembatani perbedaan dari berbagai hasil penelitian, menurut Govindarajan (1986) dalam Riyadi (1999:2) dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kontinjensi (Contingency Approach) . Pendekatan ini secara sistematis mengevaluasi keefektifan hubungan berbagai kondisi I variabel yang dapat
13
mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran dan slack anggaran. Dalam penelitian ini ,
peneliti
membahas hubungan antara partisipasi penyusunan
anggaran dengan slack anggaran dengan menggunakan variabel
anggaran
kinerja sebagai variabel moderating. Penelitian ini diimplementasikan pada sektor publik sebagai aspek etis dalam llmu Administrasi publik, khususnya pada penyusunan anggaran keuangan sektor publik yang termasuk domain administrasi manajemen publik (pemerintah Penyusunan anggaran publik pada hakekatnya untuk memenuhi
daerah).
kebutuhan pelaksanaan administrasi keuangan yang tertib, teratur, disiplin sebagaimana dikehendaki oleh administrasi negara yang baik, sehingga anggaran dipertanggungjawabkan
dapat
kepada
publik
yang
pada
akhimya
dapat
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sebagaimana yang diharapkan oleh administrasi pembangunan. Slack anggaran merupakan salah satu aspek perilaku dari para penyusun anggaran publik yang lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan organisasi. Aspek perilaku ini merupakan aspek yang dibahas dalam etika administrasi publik yang berkaitan dengan ajaran-ajaran moral dan azas-azas perilaku yang baik bagi para administrator dalam melaksanakan tugas peke~aan
dan tindakan jabatannya. Oleh karena itu pelaksanaan reformasi
manajemen
keuangan
khususnya
reformasi
proses
penyusunan
anggaran
memegang peranan penting dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi negara dan administrasi pembangunan. Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul • Pengaruh Anggaran
Kine~a
terhadap hubungan antara
Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Slack Anggaran ( Studi pada unit I satuan ke~a perangkat daerah
Malang)
ke~a
dalam Penyusunan APBD pemerintah kota
14
1.2 Perumusan Masalah Penyusunan anggaran
merupakan
merencanakan kegiatan. Pelaksanaan
hal yang
sangat
penting dalam
anggaran yang berjalan selama ini
cenderung sentralistis dan bersifat top-down (Arahan I petunjuk dari pusat) sehingga perencanaan anggaran di daerah menjadi lemah. Menurut Mardiasmo (2002:120) bahwa sentralisasi penyiapan anggaran,
ditambah dengan informasi
yang tidak memadai menyebabkan munculnya "budgetary slack''
atau slack
anggaran. Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan sekaligus kompleks, sebab anggaran mempunyai kemungkinan berdampak fungsional maupun disfungsional terhadap perilaku anggota organisasi (Argyris, 1952:45). Menurut Siegel dalam Yuwono (1999:2) anggaran mempunyai dampak
langsung terhadap perilaku manusia , terutama bagi orang yang langsung terlibat dalam penyusunan anggaran. Ketika manajer bawah dalam melakukan partisipasi memberikan informasi atau perkiraan yang bias
dalam penyusunan anggaran,
maka akan menimbulkan senjangan anggaran I slack anggaran. Bergulimya
otonomi
daerah diharapkan
dapat
memperbaik.i
kondisi
tersebut. Dimana penyusunan anggaran lebih memperhatikan aspirasi dari bawah (bottom-up) dan menerapkan sistem anggaran berbasis kine~a berdasarkan tolok
ukur
k.ine~a
yang jelas, sehingga timbulnya slack anggaran diharapkan dapat
dite.kan sekecil mungkin. Dari uraian tersebut di atas , permasalahan yang akan diteliti dapat anggaran
k.ine~a
antara partisipasi penyusunan anggaran dengan
slack
dirumuskan sebagai berikut : " Sejauhmanakah terhadap hubungan anggaran?"
pengaruh
15
1.3 Tujuan Penelitian Sejalan dengan masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap slack anggaran. 2. Untuk menguji pengaruh anggaran
kine~a
terhadap slack anggaran.
3. Untuk menguji pengaruh anggaran kinerja terhadap hubungan
antara
partisipasi penyusunan anggaran dengan slack anggaran.
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti pada Pemerintah dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara I Daerah , dimana partisipasi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran dapat berdampak positif maupun negatif . dengan anggaran berbasis kinerja diharapkan dihasilkan dokumen anggaran yang berkualitas dan efektif dalam pelaksanaannya. 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti pengembangan ilmu perencanaan
dalam
Administrasi publik khususnya dalam domain
anggaran keuangan sektor publik (keuangan daerah) dan
etika administrasi publik.
!RIIJ11&Cl!IQ;JVCJ:mq:~Nff~W1Pm:m1~11'"PJ~:;m:i~-JA1~A"" UNIBRAW ~~ASCJ,SARJ)~NA UNIBRAW PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW
UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW
"'GlrGR.AU.·PA!~C~~AIRJ~~NA UNIBRAW PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW M ;PR·OGIRAU-.....~-.~J'\.L'lol'\n,.JMI'IIII'I. UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW !m~'-WPRl"lGf;~AU I"'A:'jLIII~At<JJ'\NA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW
[;A(:;AE,CA.SA:5Cil,5AHJJ~A~r~~- ~~·,~....... PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW lJ ....ur..'".......... PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW LiAl.IAO:::il.IA~A~)lJJ'\~1\".J"\NI\ LU,.II£;111"'0........ PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASA'RJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW .,,.._,,.,.~LAo~A~ILA.~AI,JM.NAUNISRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW k~l.~l\~1\r.:»'vl\.:>vl'l•.:>l\lr\.JI"INI\UNJBRAW PROGRAM PASeASA RJANAU N1BRAW PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW llol;A~Aitill.IA~Sl.I~.~AIKJ~~NAUNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW ~tl)l.,l\.:>1\n•vl\.:>'-'~'~•.:>1\lr\.J,.II'fi'\UNIBRAW PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW ~1'\l..A;::,At<..JH-\o:)viii;::,Ain..JI"\I'fA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW lWJ,SRA\?/;.2.8QGRAM E~SCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW UJ\ltSRAW''PlU'5G'RAM PAS~ASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW UNIBRAW PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW UNIBRAW P~OGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW UN RAM PASCASARJANA UNIBRAW PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW ~...,.~.,.A;::,J"\r-..:'1'\;)\JA•:>An. ,_. ,..,_._............ " PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW ocr'""RA M PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW UNIBRAW PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW IBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW OGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW RAM PASCASARJANA UNIBRAW RAM PASCASARJANA UNIBRAW RAM PASCASARJANA UNIBRAW 'LI"""''"'"v' PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW ::=:::::=:;;~~W PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW ~~~~~:~~~;~~5~~;~~;~~~~~~--;~:il~~ Q~~~A~~1i~:A UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW t,e R UNIBRAW PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW 1 1.. SJ~SA:A'R.SAJCA~)AFt~ftlttfJJI.IWt !"'~~~~.;r'~"';):~~:~'1·~~1~J~~\~ ·~: UN(BRAW UNIBRAW PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW "'; I' PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW ~-·-R8JlfllliiiMi,AJ9tD;sAiF~NA!4fNNfiBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW "' PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW UNIBRAW PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW ~MfNd~-GI-IJAIMArUNtSRAW PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW UNIBRAW PROGRA M PASCASARJANA UNIBRAW • ••·~IMt~W~lSIRi\\N~I!i!ft!il~GiiltAM PASCASARJANA UNIBRAW RAM PASCASARJANA UNIBRAW ~tf1iMPJfj!fitA1\Mft~t«~FU\M RASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW ..........,..,. ...,,v, PASCASARJANA UNIBRAW ""'-IJ:II"'':A'IW · ·. I'l'FU~I~R!AM PASCASARJANA UNIBRAW INISIRA\N PI~OC~RA,M PASCASARJANA UNIBRAW iUNfiJ~iA"'h' :PFtQGlRA.M PASCASARJANA UNIBRAW JB~rAM PASCASARJANA UNIBRAW UNIBRAW UNIBRAW ~.-:::t\J/"\;::,A"JJo\1'\IA UNIBRAW NI"Fi~4:::;A~iARJAf!JA UNIBRAW IVI
• •1Cl.............
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Hasil Penelitian Terdahulu Penelitian Onsi (1973) dengan tema Factor Analysis of Behavioral Variables
affecting Budgetary slack. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa hubungan antara
partisipasi anggaran dan slack anggaran adalah negatif. Slack anggaran akan semakin turun I kecil pada saat partisipasi mengarah pada tingkat komunikasi yang tinggi (positif) baik komunikasi yang bersifat formal maupun informal dalam mensosialisasikan
tujuan pencapaian anggaran perusahaan. Sebaliknya slack
anggaran semakin tinggi pada saat komunikasi tersebut kurang
be~alan
dengan
baik (rendah). Penelitian Govindarajan (1986) dengan tema Impact of Participation in the Budgetary process on Managerial Attitudes and Performance. Hasil penelitian
menyatakan bahwa tingkat partisipasi anggaran akan mempunyai pengaruh positif terhadap senjangan anggaran, dalam ketidakpastian lingkungan yang rendah. Semakin tinggi partisipasi anggaran semakin tinggi pula senjangan I slack yang timbul. Bagi bawahan, ketidakpastian lingkungan yang rendah adalah kondisi yang memudahkan untuk memperoleh informasi, terutama informasi yang menyangkut bidang teknisnya. Namun bawahan tidak selalu mau memberikan informasi tersebut kepada atasannya karena ada kepentingan pribadinya. Seorang bawahan yang mempunyai partisipasi yang tinggi dalam anggaran dan menghadapi ketidakpastian lingkungan yang rendah, akan mampu menciptakan senjangan dalam anggaran, karena
ia mampu mengatasi ketidakpastian dan mampu
memprediksi masa mendatang serta lebih mengetahui informasi di bidang teknis
16
17
dari pada atasannya. Sebaliknya, dalam ketidakpastian lingkungan yang tinggi, akan semakin sulit untuk memprediksi masa depan dan semakin sulit pula menciptakan senjangan anggaran. Penelitian
Nouri and Parker (1996)
yang berjudul The Effect of
Organizational commitment on the Relation between Budgetting Participation and Budgetary Slack. Sampel yang diambil adalah para manajer perusahaan kimia di
Amerika Serikat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa di dalam anggaran partisipasi,
tingkat
komitmen
seseorang
mempengaruhi
keinginan
untuk
menciptakan slack anggaran. Manajer dengan tingkat komitmen rendah cenderung untuk tidak memberikan informasi khusus yang mereka miliki kepada perusahaan, sehingga slack anggaran akan meningkat Pada saat komitmen karyawan pada organisasi rendah, partisipasi anggaran membuka peluang bagi bawahan untuk menciptakan slack anggaran untuk kepentingan pribadinya, sehingga hubungan antara partisipasi anggaran dengan slack anggaran adalah positif. Slack anggaran akan meningkat sejalan dengan kenaikan partisipasi anggaran. Sebaliknya manajer dengan
tingkat
komitmen
tinggi
akan
lebih
mementingkan
kepentingan
organisasinya, sehingga ia akan berbuat yang terbaik untuk organisasinya. Nouri & parker juga mengungkapkan bahwa terjadinya senjangan anggaran dalam partisipasi
penganggaran
akan
tergantung
pada
individu,
apakah
lebih
mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi. Jika lndividu mengejar kepentingan pribadi, maka individu tersebut dalam partisipasi anggaran akan berusaha melakukan senjangan anggaran untuk mempertinggi evaluasi kine~anya.
Penelitian
Ivan Budi Yuwono (1999) dengan tema pengaruh komitmen
organisasi dan ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan slack anggaran. Sampel yang diambil adalah persepsi para
18
manajer
perusahaan di Indonesia dari berbagai divisi. Hasil penelitian
menemukan bahwa interaksi antara partisipasi anggaran dengan komitmen organisasi mempunyai pengaruh negatif (koefisien regresi negatif) namun tidak signifikan (p > 0,05). Penelitian 1 Gede Siama (2000) dengan judul Pengaruh partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap efektifltas pencapaian target,
memberikan
kesimpulan bahwa variable-variabel partisipasi berupa : keterlibatan, konstribusi dan
tanggung jawab dalam penyusunan APBO secara simultan bepengaruh
signifikan terhadap efektivitas pencapaian target. Responden yang digunakan dalam penelitian adalah kepala unit
ke~a
(dinas, bagian,kantor) pada pemerintah
daerah Kab. Trenggalek. Penelitian Yulia Fitri (2004) yang mengambil sampel pada para Pembantu Oekan II (PO II) pada fakultas-fakulkas perguruan tinggi swasta di kota Bandung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap slack anggaran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui informasi asimetri dan komitmen organisasi. Hal ini berarti semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pembantu dekan II, diikuti dengan semakin rendahnya
senjangan anggaran yang terjadi.
Peningkatan partisipasi anggaran dari para PO II dapat mengurangi berbagai masalah keagenan yang ada dalam proses penganggaran. Peningkatan partisipasi juga dapat memberikan keuntungan bagi atasan dengan dapat mengakses informasi I pengetahuan yang bermanfaat yang dipunyai oleh para PD II di fakultasnya masing-masing. Sedangkan penelitian ini merupakan modifikasi dari beberapa penelitian sebelumnya, namun mengambil sampel pada sektor publik (pemerintah daerah)
19
dengan
mencoba memperluas pembahahasan
mengenai
hubungan antara
partisipasi penyusunan anggaran dengan senjangan I slack anggaran pada pemerintah daerah yang sedang menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja (performance budget) sesuai amanat UU no. 22 tahun 1999 yang disempumakan
dengan UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 2.2 Pengertian Keuangan Daerah Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang (Baswir, 1999:13). Menurut Ghozali (1997:18) Keuangan negara adalah semua hak dan semua kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban terse but. Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Bertolak dari pengertian keuangan negara tersebut di atas, maka pengertian keuangan daerah pada dasamya sama dengan pengertian keuangan negara, dimana "negara" dianalogkan dengan "daerah" sebagaimana pasal 1 ayat 2 undang-undang tersebut
yang menyatakan bahwa yang dimaksud pemerintah
adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Dalam konteks ini ada batas kewenangan bagi suatu daerah
dalam
mengartikulasikan hak dan kewajiban daerah, sehingga yang dimaksud keuangan
20
daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban terse but dan tentunya dalam batas-batas wewenang daerah (lchsan, et al, 1997: 19). Sedangkan menu rut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.1 05 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan
keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengertian keuangan daerah tersebut mencakup didalamnya perusahaanperusahaan daerah, yayasan- yayasan daerah dan usaha lainnya yang dimiliki daerah serta usaha pihak lain yang berdasarkan perjanjian pemerintah daerah. 2.2.1
Paradigma baru manajemen keuangan daerah
(New Public
Managemen)
Tujuan
utama
penyelenggaraan
otonomi
daerah
adalah
untuk
meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Menurut Mardiasmo (2002 :59) pada dasamya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu : (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, (3) memberdayakan
dan
menciptakan
ruang
berpartisipasi dalam proses pembangunan.
bagi
masyarakat
(publik)
untuk
21
lmplikasi dari hal tersebut dalam bidang sistem keuangan daerah menurut Mardiasmo (2002:27) perlu dilakukan serangkaian reformasi antara lain : (1) reformasi sistem pembiayaan (financial reform), (2) reformasi sistem penganggaran (budgeting reform), (3) reformasi sistem Akuntansi (acoounting reform),
(4)
reformasi sistem pemeriksaan (audit reform), dan (5) reformasi sistem manajemen keuangan daerah (financial management reform). Reformasi dalam keuangan daerah secara langsung akan berdampak pada pertunya dilakukan reformasi anggaran daerah (APBD). Ruang lingkup reformasi anggaran menurut Mardiasmo (2002:28) meliputi perubahan struktur anggaran (budget structure reform) dan perubahan proses penyusunan APBD (budget
process reform).
Struktur anggaran yang baru menggunakan format anggaran
defisit I surplus sehingga akan tampak jelas besarnya surplus dan defisit anggaran serta strategi pembiayaan apabila terjadi defisit
fiskal.
Proses penyusunan
anggaran yang baru dilakukan dengan pendekatan kinerja yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Hal inilah yang merupakan aspek utama dari budgeting reform yakni adanya perubahan dari traditional budget ke performance budget (anggaran kinerja).
2.3
Pengertian Anggaran Secara etimologis kata anggaran berasal dari kata ·anggar" yang berarti
kira-kira atau perhitungan. Di Belanda, anggaran dikenal dengan
begrooting
berasal dari bahasa Belanda kuno yaitu groten yang berarti •mengirakan• atau mempunyai makna penentuan atau penetapan besarnya uang. Secara formal anggaran baru digunakan pada tahun 1914 di Perancis yang dikenal dengan etat de roi atau etat yang
berarti anggaran. Anggaran negara
22
menurut Due dalam Siama (2000:10)
" A budget is general sense of term, is
financial plan for specified time, .... a government budget, therefore is a statemen of proposed expenditures and expected revenues for the coming period together with data of actual expenditures and revenues for current and past period". Maksudnya
adalah anggaran adalah suatu pemyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan
te~adi
dalam suatu periode di masa depan,
serta data pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh
te~adi
di masa
lalu. Sedangkan menurut Jones dan Pendlebury sebagaimana dikutip Mokoginta dalam Bunga Rampai Keuangan Daerah (2002:235) mengatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana
ke~a
pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk uang
(rupiah) selama masa periode tertentu (1 tahun). Anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode di masa yang akan datang. Dengan pengertian ini tercakup baik anggaran perusahaan, anggaran negara, maupun anggaran untuk lembagalembaga lainnya (Baswir, 1999:25-26). Pengertian tersebut mengandung arti
bahwa sifat umum dari anggaran
adalah mencerminkan rencana keuangan untuk waktu tertentu yang menjelaskan penerimaan dan pengeluaran untuk masa lalu dan masa sekarang. Sebagai suatu jenis rencana maka anggaran harus disusun dengan memperhatikan urutan 1 skala prioritas dari berbagai altematif yang ada, dengan memperhatikan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan maksud yang tertuang
uu No.25
tahun 2004 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
23
Pengertian anggaran daerah (APBD) menurut Wayong dalam Nur Pratiwi (2000: 1) menyebutkan anggaran keuangan daerah adalah suatu rencana pekerjaan keuangan (financial work plan) yang dibuat untukjangka waktu tertentu, dimana badan legislatif
memberikan kredit kepada badan eksekutif untuk
melakukan pembayaran guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rencana yang menjadi dasar (gronslog)
penetapan anggaran dan menunjukkan
semua penghasilan untuk menutup pengeluaran. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 14 Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah , disebutkan bahwa pengertian APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan organisasi, yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 2.3.1 Manfaat dan Fungsi Anggaran Manfaat anggaran bagi organisasi menurut Mowen (1999:352) dapat adalah sebagai berikut : (1) memaksa manajer untuk membuat rencana dan memotivasi untuk mengembangkan arah bagi organisasi , (2) memberikan informasi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, (3) sebagai standar bagi evaluasi kinerja, (4) meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Sedangkan Mokoginta dalam Bunga Rampai Keuangan Daerah (2002:236) mengatakan bahwa fungsi I manfaat utama anggaran adalah : (1) menentukan penerimaan dan pengeluaran, (2) membantu dalam membuat kebijakan dan perencanaan, (3) mengesahkan pengeluaran yang akan datang, (4) menjadikan
24
dasar pengendalian pendapatan dan pengeluaran, (5) sebagai standar dalam evaluasi kerja, (6) sebagai motivasi manajer dan karyawan, dan (7) mengkoordinir kegiatan dari berbagai macam tujuan. Anggaran menurut Fuady dkk (2002 : 11) mempunyai fungsi dasar yang dapat dikelompokkan sebagai fungsi kebijakan fiskal dan manajemen. Sebagai fungsi kebijakan fiskal anggaran berfungsi untuk : 1. Fungsi alokasi, dimaksudkan untuk penyediaan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat akan sarana dan prasarana yang tidak mungkin disediakan oleh swasta atau kerja sama pemerintah dan swasta . 2. Fungsi distribusi adalah anggaran yang menyangkut kebijaksanaan pemerintah dalam masalah pemerataan pendapatan antar warga negara agar kesenjangan dalam penerimaan pendapatan dapat dikurangi. 3. Fungsi stabilitas adalah anggaran yang menyangkut masalah terpeliharanya tingkat keseimbangan di masyarakat, tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai. Sedangkan pada wilayah manajerial, anggaran memiliki sejumlah fungsi antara lain : 1. Sebagai pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya pada periode yang akan datang. 2. Sebagai produk politik yang dibuat oleh eksekutip dan legislatip atas nama kepentingan masyarakat, maka anggaran bisa berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan yang dibuat pemerintah. 3. Sebagai alat kontrol kebijakan, anggaran juga dapat dipakai masyarakat untuk menilai seberapa jauh pencapaian pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program-program yang direncanakan.
Sebagai suatu rencana anggaran mempunyai keuntungan dan kelemahan. Menurut lchsan, et al (1997:25) keuntungan/manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya anggaran adalah : (1) adanya koordinasi dan sinkronisasi antara kegiatan bagian-bagian dalam organisasi, (2) adanya penggunaan tenaga, alat dan uang yang terarah, (3) adanya kesatuan pengertian dari setiap bagian organisasi dalam
25
mencapai tujuan, (4) adanya alat ukuran terhadap kegiatan, (5) adanya alasan untuk meminta kredit apabila memang terdapat kekurangan dana. Selain
keuntungan-keuntungan
tersebut
anggaran
juga
mempunyai
kelemahan-kelemahan atau keterbatasan-keterbatasan (adisaputro dan Marwan Asri, 1983:16) antara lain : (1) Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi, maka terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi tersebut, (2) Anggaran hanya merupakan rencana dan rencana tersebut baru berhasil jika dilaksanakan dengan sungguh-sunguh,
(3) Anggaran hanya
.(Tierupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya bukan menggantikannya,
(4) Kondisi yang terjadi tidak
selalu seratus persen sa rna dengan yang diramalkan sebelumnya. Secara luas anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian mencakup pengarahan I pengaturan orang-orang dalam organisasi . Oleh karenanya proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan sekaligus kompleks, sebab
anggaran
mempunyai
kemungkinan
berdampak fungsional
disfungsional terhadap perilaku anggota organisasi (Argyris, 1952:45).
maupun Anggaran
bermanfaat untuk pengendalian, namun untuk menggunakannya dalam evaluasi kinerja, menurut Mowen (1999:365) perlu memperhatikan dua hal penting , pertama adalah menentukan bagaimana jumlah yang dianggarkan dibandingkan dengan hasil aktual. Yang kedua adalah mempertimbangkan dampak anggaran tersebut terhadap perilaku manusia. Menu rut
Schiff dan Lewin (1970) dalam Sinarasri (2001 :534) anggaran
yang disusun mempunyai 2 (dua) peranan : (1) anggaran berperan sebagai perencanaan, yaitu anggaran berisi tentang ringkasan rencana-rencana keuangan organisasi di masa mendatang, (2) anggaran berperan sebagai kriteria kinerja yang
26
harus dihasilkan, yaitu anggaran dipakai sebagai suatu sistem pengendalian untuk mengukur kine~a manajerial. 2.3.2 Prinsip-prinsip penganggaran Dalam bukunya Introducing Public Administration, Shafriz dan Russel (1997) sebagaimana dikutip Salomo dalam lnovasi (2003:35) mengemukakan sejumlah prinsip dalam sistem penganggaran yaitu : 1. Demokratis, mengandung makna bahwa anggaran negara (di tingkat pusat maupun daerah), baik yang berk.aitan dengan pendapatan maupun pengeluaran haruslah ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin masyarakat. 2. Adil, yaitu bahwa anggaran negara haruslah diarahkan secara optimum bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat sesuai kebutuhannya. 3. Transparan,
yaitu
bahwa
proses
perencanaan,
pelaksanaan
serta
pertanggungjawaban anggaran negara haruslah diketahui /dipublikasikan kepada masyarakat secara umum. 4. Bermoral tinggi, yaitu bahwa dalam mengelola anggaran negara, pemerintah tidak hanya berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, melainkan haruslah senantiasa mengacu kepada etika dan moral yang tinggi. 5. Berhati-hati, yaitu bahwa pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara berhati-hati karena sumber daya yang terbatas jumlahnya dan mahal harganya, apalagi jika dikaitkan dengan besamya hutang yang dimiliki negara. 6. Akuntabel, yaitu bahwa pengelolaan
keuangan
negara haruslah dapat
dipertanggungjawabkan setiap saat secara intern maupun ekstem kepada rakyat.
27
Sementara Rinusu (2003:4-6) mengatakan bahwa beberapa prinsip dasar yang harus diakomodir dalam penyusunan anggaran adalah : (1) partisipatif , (2) transparan, (3) disiplin, (4) keadilan, (5) efisiensi dan efektivitas, dan (6) rasional dan terukur. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:30) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik meliputi : (a) transparansi, (b) akuntabilitas, (c) value for money, (d) kejujuran, (e) pengendalian. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran di daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik artinya proses penganggaran harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Value
for money berarti diterapkannya tiga
prinsip
dalam proses
penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, efektifitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna).
Efektifitas berarti
bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Kejujuran berarti pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kecenderungan untuk korupsi dapat diminimalkan. Sedangkan pengendalian berarti penerimaan dan pengeluaran daerah harus sering dimonitor, dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai sehingga dapat dilakukan tindakan antisipasi ke depan.
28
2.3.3 Jenis-jenis sistem penganggaran Sistem penganggaran terus berkembang seiring dengan tuntututan agar anggaran semakin dapat mengakomodasi berbagai prinsip yang ada dengan kualitas yang semakin tinggi. Beberapa sistem penganggaran yang penting antara lain sbb: 1)
Traditional budgeting (line item budgeting)
Jenis sistem anggaran yang secara relatif diangap paling tua dan sangat populer penggunaannya karena dianggap mudah untuk dilaksanakan. Sistem ini menurut Saloma
dalam inovasi (2003:36) mempunyai sejumlah karakteristik
penting, antara lain: 1. tujuan utamanya adalah untuk melakukan kontrol keuangan, meskipun dalam prakteknya hanya sebatas mengontrol administratifnya saja karena tidak ada informasi kine~a. 2. sangat berorientasi pada input organisasi, 3. penetapannya melalui pendekatan incremental (kenaikan bertahap terhadap anggaran tahun lalu) , 4. tidak jarang dalam prakteknya memakai "kemampuan menghabiskan atau menyerap anggaran" sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi. Akibatnya sistem ini menghadapi masalah effectiveness problem, efficiency problem dan accountability problem.
Sebagai reaksi terhadap berbagai masalah fundamental yang dihadadapi pada sistem anggaran tradisional, menurut Mardiasmo (2002:120) muncul sistem penganggaran baru di era new public Management (NPM) yang telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dan rasional terhadap penganggaran sektor publik, di antaranya Performance Budgeting, Planning Programming Budgeting System (PPBS) dan Zero Base Budgeting (ZBB).
29
2) Planning Programming Budgeting System (PPBS)
PPBS menurut Da Silva (2004:27) merupakan suatu proses perencanaan pembuatan program dan penganggaran yang terikat dalam suatu sistem yang komprehensif dan integrasi sebagai suatu kesatuan yang bulat dan tidak terpisahpisah. Sistem ini berusaha untuk merasionalkan proses pembuatan anggaran dengan cara menjabarkan rencana jangka panjang ke dalam program-program, sub-sub program serta berbagai proyek, sehingga sistem ini sering dikenal dengan program budgeting. Pemilihan berbagai alternative proyek yang ada dilakukan
melalui cost and benefit analysis.
Sistem ini merupakan proses yang multi
kompleks yang ter1alu sukar dan mahal , sehingga sulit untuk diterapkan I dilaksanakan . 3) Zero Base Budgeting (ZBB)
ZBB merupakan sistem anggaran yang dibuat berdasarkan pada sesuatu yang sedang dilakukan dan merupakan sesuatu yang baru, yang tidak berdasarkan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan dilihat sebagai sesuatu yang mandiri dan bukan merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dilakukan. Dalam sistem ini muncul adanya decision units yang menghasilkan berbagai paket altematif anggaran yang dibuat, tujuannya adalah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan terhadap fluktuasi jumlah anggaran, Sehingga dalam prakteknya sistem ini membutuhkan banyak sekali paper work, data serta menuntut penerapan sistem informasi manajemen yang canggih. Hal ini dianggap sebagai hambatan utama dalam penerapan sistem ini.
30
4) Performance budgeting
Perfomance budgeting menurut Saloma dalam lnovasi (2003:37) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Sistem ini
terhadap
sangat erat
memakai output measurement sebagai indikator kinerja organisasi dan mengaitkan biaya
output
dengan
organisasi
sebagai
bagian
integral
dalam
berkas
anggarannya. Sedangkan Mokoginta dalam Bunga Rampai Keuangan Daerah ( 2002: 241) mengatakan bahwa performance budgeting system adalah cara penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban
ke~a
dan yang berorientasi kepada
pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Menu rut Hakim (dalam lnovasi :2003 :13) Anggaran berbasis
kine~a
bertumpuh pada kemampuan sumber daya daerah dan upaya pemenuhan tuntutan masyarakat. Konsep penganggaran bersifat integratif dan komprehensif dengan memberikan desentralisasi pengelolaan keuangan kepada unit
ke~a
I dinas secara
transparan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Dalam anggaran berbasis
kine~a
harus diuraikan tentang tujuan dan sasaran suatu program I kegiatan beserta target kine~anya,
seluruh alokasi dana sekecil apapun, harus mempunyai tujuan dan
sasaran yang jelas, sehingga tidak akan ada lagi alokasi dana yang tidak jelas peruntukannya. Perbandingan Manajemen
anggaran tradisional dengan pendekatan
New Public
menurut Mardiasmo (2002:121) dapat digambarkan dalam tabel
sebagai berikut :
31
Tabel 2.1 : Perbandingan Anggaran Tradisional dengan New Publik Managemen New Public Management
Anggaran Tradisional
1. Desentralisasi & devolved
1. Sentralistis
management 2. Berorientasi pada input, output,
2. Berorientasi pada input
dan outcome (value for money). 3. Tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang
3. Utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang.
4. Line-item dan bersifat incremental
4. Berdasarkan sasaran kinerj_a
5. Menggunakan aturan klasik:
5. Zero-Base Budgeting, Planning Programming Budgeting System
vote accounting Sumber : Mard1asmo (2002)
2.3.4
Proses Penyusunan (APBD) Berdasarkan Kinerja
Proses penyusunan anggaran berdasarkan kine~a menurut Lalu Karyawan dalam Bunga rampai Keuangan Daerah (2002:230) mensyaratkan agar setiap unit ke~a
mempunyai : (1) tugas pokok dan fungsi (tupoksi), (2) tujuan dan sasaran
pokok, (3) program dan kegiatan, (4) indikator kinerja , (5) target kine~a. Sedangkan agar dicapai efektivitas anggaran, menurut Dearden (1980 : 26) dalam proses penyusunan anggaran perlu : (1) penyebaran pedoman, (2) pembuatan estimasi pertama, (3) penyampaian estimasi dari bawah ke atas melalui berbagai jenjang dalam organisasi,
(4) telaah terhadap estimasi tersebut, (5) persetujuan
dari manajemen puncak, (5) penyebaran organisasi.
kembali anggaran tersebut lewat
32
Proses penyusunan APBD berdasarkan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002, secara keseluruhan mencakup penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya APBD, terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan yang saling terkait , yang dapat dapat diuraikan sebagai berikut : 1)
Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersamasama DPRD menyusun dan menyepakati Arah dan Kebijakan Umum APBD dengan berpedoman pada Renstra atau dokumen perencanaan lainnya, penjaringan aspirasi masyarakat, pokok-pokok pikiran DPRD serta pokokpokok kebijakan keuangan daerah yang ditetapkan olen Menteri
Dalam
Negeri. 2)
Berdasarkan Arah
dan Kebijakan
Umum APBD,
pemerintah
daerah
menyusun strategi dan prioritas APBD. 3)
Kepala Daerah menerbitkan surat edaran dan disampaikan kepada setiap unit kerja untuk dasar penyusunan rancangan anggaran unit kerja.
4)
Penyusunan rancangan anggaran unit kerja dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) oleh masing-masing unit kerja.
5)
RASK yang telah disusun, dilampiri beberapa pernyataan anggaran (PA) diajukan kepada Tim Anggaran Eksekutif untuk dievaluasi.
6)
RASK setelah di evaluasi Tim Anggaran eksekutip akan menjadi dokumen rancangan APBD untuk selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas 1 ditetapkan menjadi APBD. Serangkaian tahapan dalam proses penyusunan APBD tersebut dapat
digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :
33
Tabel 2.2 :Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pelaku
Aktivitas
Dokumen
I.
Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD didasarkan pada Renstra, Propeda, dan Poldas serta kebutuhan yang mendesak.
Berita Acara (Nota) kesepakatan
2.
Penetapan arah dan kebijakan Be rita Acara umum APBD, serta strategi dan kesepakatan prioritas APBD didasarkan pada Renstra, Propeda, dan Poldas serta kebutuhan yang mendesak kab/ kota untuk unit kerja dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan yang didasarkan AKIP unit kerja yang bersangkutan.
3.
Berdasarkan dokumen penetapan arah dan kebijakan umum APBD, strategi dan prioritas APBD serta dokumen usulan program dan kegiatan, kepala daerah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh unit kerja yang ada di kab/kota yang didasarkan standar analisa belanja, standar pelayanan, tolok ukur kinerja, dan standar biaya.
Surat Edaran tentang pedoman penyusunan anggaran unit kerja
Bupati, tim anggaran (eksekutif)
4.
Unit kerja menyusun program dan kegiatan anggaran yang didasarkan pada standar analisa biaya, standar pelayanan, indikator kinerja, standar biaya, Berupa :
Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)
Unit kerja (dinas, badan, kantor, bagian)
No.
DPRD , Bupati
DPRD , Bupati
a. Pemyataan visi - misi, tupoksi, tujuan dan sasaran unit kerja. b. Perencanaan program unit kerja c. Perencanaan kegiatan unit kerja d. Perencanaan anggaran unit keria
6.
Jika dinilai "sesuai" selanjutnya Rancangan disusun Pra APBD, jika "belum perda APBD sesuai" dikembalikan ke unit kerja untuk disempumakan.
Tim anggaran eksekutif , unit kerja
7.
Pembahasan Rancangan APBD Perda APBD untuk ditetapkan menjadi APBD
Tim anggaran eksekutif dan panitia anggaran legislatio (DPR)
Sumber : Kepmendagn No. 29 tahun 2002 ( d1olah)
34
Proses penyusunan APBD tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Arahdan Kebijak.an Umum(AKU)
~ Strategi & Prioritas Angganm
J. Pedoman rencangan Angganm Unit Ke~e.
Gambar 2.1 : Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
35
Dasar Hukum dalam menyusun Rencana Anggaran Satuan Ke~a (RASK) agar tidak tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran program yang ditetapkan, antara lain : 1) lnstruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kine~a lnstansi Pemerintah. 2) Peraturan
No.105
Pemerintah
tahun
2000
tentang
Pengelolaan
dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 3) Kepmendagri No.29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, dan perhitungan APBD. Menurut Keputusan Mendagri nomor 29 tahun 2002 dijelaskan bahwa Rencana
Anggaran Satuan
rancangan anggaran unit Rencana Anggaran Satuan
Ke~a
ke~a Ke~a
(RASK) merupakan dokumen yang memuat
sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. (RASK) memuat informasi mengenai unit
ke~a
yang bersangkutan mengenai : (1) visi dan misi, (2) tujuan dan sasaran, (3) tugas pokok dan fungsi, (4) bidang, program dan kegiatan, (5) anggaran. RASK tersebut sebelum dijadikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) maka dievaluasi dan dianalisis terlebih dahulu oleh Tim Anggaran Eksekutif yang terdiri dari: Bagian Keuangan, Bagian Pembangunan, Bagian Per1engkapan, Dinas Pendapatan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko). Berdasarkan Rencana Anggaran Satuan
Ke~a
(RASK) yang disampaikan
oleh setiap unit kerja, Tim Anggaran Eksekutif mengevaluasi dan menganalisis : (1)
kesesuaian antara rancangan anggaran unit kerja dengan
kegiatan yang direncanakannya , (2)
program dan
kesesuaian program dan kegiatan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit kerja, (3) kewajaran antara anggaran dengan target kinerja berdasarkan SAB (Standar Analisa Belanja).
36
2.4 Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran (Participative budgeting) Partisipasi
adalah suatu aktivitas untuk membangkitkan perasaan
diikutsertakan dalam kegiatan organisasi. Ditinjau dari segi perilaku orang di dalam organisasi, perasaan diikutsertakan merupakan salah satu dari jenis kebutuhan yang sifatnya nonmaterial yang dipandang sebagai hal yang turut mempengaruhi perilakunya. Anggaran yang disusun dengan mengikutsertakan anggota organisasi akan menciptakan komitmen bersama untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan bersama dan diterapkan dengan perilaku-perilaku atau aturan-aturan yang telah disepakati bersama pula, sehingga para anggota organisasi akan mempunyai rasa memiliki (self belonging) dan rasa tanggung jawab (self accountability) untuk melaksanakan
anggaran yang telah disusunnya sendiri
dengan sebaik-baiknya. Definisi partisipasi menurut Mubyarto (1984: 35) adalah sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Sedangkan Menurut Nelson di dalam Ndraha (1990: 102) partisipasi dibagi menjadi dua yaitu (1) partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horisontal, dan (2) partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, atau antara masyarakat dengan pemerintahan yang diberi nama partisipasi vertikal. Brownell (1982) dalam Siama (2000:17) mendefinisikan partisipasi dalam penyusunan anggaran sebagai suatu proses organisasi yang semua individu terlibat didalamnya, dan mempunyai pengaruh didalam keputusannya dan secara langsung berpengaruh terhadap individu-individu tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka partisipasi merupakan salah satu tehnik manajemen yang efektif karena dengan adanya partisipasi tersebut para manajer dapat menerima dan
37
melaksanakan secara penuh tanggung jawab atas anggaran yang telah disusun sehingga dapat mempengaruhi prestasi
ke~anya.
Kennis (1979) sebagaimana dikutip
Darlis dalam SNA IV (2001 :528)
mengatakan bahwa partisipasi anggaran adalah tingkat partisipasi manajer dalam mempersiapkan anggaran dan mempengaruhi dalam menentukan pencapaian tujuan anggaran di pusat pertanggungjawabannya. Dengan kata lain keikutsertaan manajer dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran menunjukkan sejauh mana manajer yang bersangkutan ikut terlibat dalam penyusunan anggaran dari suatu pusat pertanggungjawaban yang mereka pimpin. Menurut Aimed dalam Syamsi (1986 : 112), partisipasi didefinisikan "sebagai orang-orang yang orientasinya justru pada penyusunan dan pemrosesan input serta melibatkan diri dalam artikulasi dari tuntutan-tuntutan kebutuhan dan dalam pembuatan keputusan". Jnanabrota Bhattacharyya dalam Ndraha (1990 : 102) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan
bag ian
dalam kegiatan
bersama. Allport dalam Sastropoetro (1986:12) menyatakan bahwa partisipasi adalah "The person who participates is ego-involved instead of merely task-involved" .
atinya bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya I egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam
peke~aan
atau
tugas saja. Menurut Hansen (1992 :694) pengertian partisipasi penyusunan anggaran sbb : "Participative budgeting allows subordinate managers considerable say in how the budget are established. . .. Participative budgeting communicates
a sense
of responsibility to subordinate managers and foster creativity."
Maksudnya adatah bahwa partisipasi penyusunan anggaran memberikan kesempatan bagi para manajer (manajer pusat pertanggungjawaban) untuk ikut
38
terlibat menyusun anggaran, dan memberikan rasa tanggung jawab kepada para manajer dan mendorong timbulnya kreativitas manajer I konstribusi. Sementara Keith Davis dalam bukunya "Human Relations at worl<' sebagaimana dikutip Sastropoetro (1986 : 13) mendefinisikan partisipasi sebagai berikut "participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in group situations which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them". Davis tersebut ada tiga gagasan penting dalam
Dari definisi menurut
definisi ini, yaitu keterlibatan, konstribusi dan tanggung jawab. 1) Keterlibatan mental dan emosional Partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosional dengan keterlibatan dalam
aktivitas fisik.
Diri
orang
itu
sendiri
yang
terlibat,
bukan
hanya
ketrampilannya. Keterlibatan ini bersifat psikologis ketimbang fisik. Seseorang yang berpartisipasi terlibat egonya ketimbang hanya terlibat tugas. 2) Motivasi kontribusi Gagasan penting kedua dalam partisipasi adalah bahwa ia memotivasi orang-orang untuk memberikan kontribusi. Mereka diberi kesempatan untuk menyalurkan sumber inisiatif dan kreatifrtasnya guna mencapai tujuan organisasi. Partisipasi adalah pertukaran sosial dua arah diantara orang-orang, daripada sekedar prosedur untuk mengalirkan gagasan dari atas. 3) Tanggungjawab Gagasan ketiga adalah bahwa partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok.
Partisipasi
merupakan
proses sosial yang mendorong orang-orang untuk melibatkan diri dalam organisasi demi mewujudkan tujuan bersama secara penuh tanggung jawab. Partisipasi
39
membantu pegawai untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sumbangkan terhadap organisasi. Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah partisipasi yang dilakukan oleh para manajer dinas, badan, unit
ke~a
bawah (subordinate managers I partisipasi
pemerintah daerah
dalam penyusunan anggaran).
Partisipasi ini merupakan salah satu teknik manajemen yang efektif, karena dengan adanya partisipasi tersebut para manajer dapat menerima dan melaksanakan secara penuh tanggungjawab atas anggaran yang telah disusun tersebut, sehingga pada akhimya dapat mempengaruhi prestasi
ke~anya.
2.5. Anggaran kinerja (Petformance budgeting) Salah satu prinsip umum anggaran adalah efisiensi dan efektifrtas anggaran, namun sampai saat ini hasilnya masih sangat jauh dari sempurna. Dalam era penerapan pemerintahan yang baik (good governance), isu efisiensi dan efektivitas kembali marak, bahkan ditambah pula dengan per1u diterapkannya prinsip
transparansi
dan
akuntabilitas
anggaran,
sebagai
wujud
pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Pengertian Anggaran
kine~a
menurut Biro Anggaran Pemerintah Amerika Serikat
sebagaimana dikutip Djamaludin (1982:32) adalah " A performance budget is one which presents the purpose and objectives for which funds are required, the cost of the programs proporsed for achieving those objectives, and quantitative data resuring the accoumplishments and work performed under each program". Maksudnya Anggaran kine~a adalah salah satu yang menyajikan tujuan dan sasaran (hasil) dari dana dipergunakan , biaya program diajukan untuk mencapai sasaran hasil tsb, dan tingkat
prestasi dan kinerja
kuantitiatf pada masing-masing program.
peke~aan
diukur secara
40
Anggaran
kine~a
berbasis
sistem
suatu
adalah
anggaran
yang
mengutamakan upaya pencapaian hasil ke~a atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (penjelasan
pasal 8 PP 10512000). Definisi
tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap alokasi dana harus dapat diukur capaian output/outcome (keluaranlhasil) yang hendak dicapai dari input (masukan) yang ditetapkan. Dengan penerapan anggaran berbasis keberhasilan
tidak
lagi
hanya
diukur dari
(penyerapan) dana seperti apa yang
te~adi
kine~a
tingkat
ini berarti tolak ukur
capaian
disbursement
dalam pelaksanaan APBD selama ini,
tapi ditentukan dari target kinerja yang terukur. Esensi utama anggaran berbasis kinerja seperti yang diamanatkan Kepmendagri
nomor
29
tahun
2002
tentang
Pedoman
Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah,
penyusunan
dimasukkannya elemen
APBD.
Dengan
demikian
indikator kinerja
seluruh
program I
dalam
proses
kegiatan
harus
mempunyai tujuan I sasaran yang terukur mulai dari masukan, aktivitas, keluaran, hasil (outcomes) dan dampak (impact). Performance budgeting mengalokasikan sumberdaya pada program bukan
pada unit organisasi semata. Konsekuensinya adalah bahwa dalam sistem penganggaran ini tidak terdapat lagi pengkategorian anggaran ke dalam anggaran rutin dan anggaran pembangunan, namun dalam setiap program kedua kategori tsb dapat muncul. Menurut Susilo
dalam Berdaya (2004:37)
menyatakan bahwa secara
umum dasar-dasar penetapan anggaran berbasis kinerja adalah : (1) sasaran
41
penetapan didasarkan pada pendekatan hasil sesuai yang dicantumkan dalam rencana strategis, (2) Adanya sistem pengukuran kine~a untuk mengukur pencapaian sasaran yang ditetapkan, (3) adanya kesesuaian antara sasaran dan ukuran kine~a dalam mengintegrasikan kedalam sumber dana, (4) diterapkannya akuntansi biaya untuk menilai tingkat efisiensi dan efektifitas biaya atas setiap belanja dalam menghasilkan suatu keluaran dan hasil (output dan outcome) pada setiap aktivitas. 2.5.1 Dokumen Strategis sebagai Landasan Anggaran Kinerja
Perencanaan anggaran tidak ter1epas dari Rencana strategis daerah (Renstrada) , penentuan arah dan kebijakan umum, strategi dan prioritas, program dan kegiatan yang hendak dicapai. Unsur-unsur tersebut diintegrasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dalam suatu Program Pembangunan Daerah (Propeda), yang merupakan dokumen strategis jangka menengah, lima tahunan.
1) Rencana Strategis Daerah (Renstrada)
lnpres no.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kine~a
lnstansi Pemerintah
kemudian menjelaskan bahwa dokumen Propeda selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada), yang memuat rencana strategi dan prioritas pembangunan jangka menengah disertai dengan sasaran tahunannya serta indikator kinerja yang ditargetkan. Kedua dokumen tersebut merupakan dokumen strategis daerah yang dapat dijadikan landasan utama penerapan anggaran berbasis kinerja mengingat didalamnya memuat misi, visi, tujuan, strategi, program I kegiatan beserta seluruh indikator makro dan mikronya.
42
2) Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD Menurut Pakpahan dalam lnovasi ( 2003:95) Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan publik agar dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif.
Komponen dan kinerja pelayanan disusun berdasarkan aspirasi
masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD dapat disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut : (1) Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan lainnya, (2) Memuat arah yang diinginkan dan kebijakan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan strategi dan prioritas APBD serta rencana APBD dalam satu tahun anggaran yang disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah,
(3) Memberikan fleksibilitas dalam penjabaran
memberikan
peluang
dalam
pengembangan
kreativitas
lebih
bagi
lanjut dan
pelaksananya
(eksekutif). 3) Strategi dan Prioritas APBD Strategi dan prioritas APBD diperlukan karena adanya keterbatasan sumber daya untuk mencapai Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD. Strategi dan prioritas APBD merupakan
perumusan
kebijakan
anggaran
yang
disusun
berdasarkan AKU APBD. Strategi dan prioritas APBD perlu ditetapkan mengingat : (1) agar skala dan lingkungan kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya dapat terpenuhi, (2) agar alokasi sumber-sumber yang dimiliki dapat dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif, (3) untuk mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian yang harus ditanggung daerah, (4) tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis sesuai kebutuhan masyarakat.
43
Dari strategi dan prioritas tsb kemudian dirumuskan kemampuan fungsi program dan kegiatan dalam mencapai arah dan kebijakan umum APBD, yang merupakan hasil kesepakatan antara legislatif dan Pemerintah Daerah. lni berarti bahwa kemampuan program/kegiatan, akan dinilai kelayakannya terutama yang berkaitan dengan kemampuan pendanaan dan target kinerja pelayanan yang diharapkan. 2.5.2 Elemen Utama Anggaran Kinerja PP
Dalam
nomor
105
tahun
2000
pengelolaan
tentang
dan
pertanggungjawaban keuangan daerah, pada pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa " untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dikembangkan Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya".
Pasal tersebut
menekankan pentingnya standar analisa biaya, tolok ukur kinerja dan standar biaya, sebagai elemen utama dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. 1) Standar Analisa Belanja (SAB)
Standar Analisa Biaya (SAB) memuat penilaian kewajaran biaya untuk untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan
setiap kegiatan kebutuhan
Abdul
masyarakat.
Halim
mengatakan
(2002:228)
dengan
,
r ... 1
diterapkannya SAB ini, maka pengajuan dana untuk dimasukkan dalam anggaran
r
·.
'
,.
semata-mata didasarkan atas pertimbangan wajar atau tidaknya biaya yang
"----------·· ---
diajukan tersebut dibandingkan dengan beban kerja yang harus dipikul oleh suatu '/
unit kerja tertentu. Penilaian kewajaran ini didasarkan pada kesesuaian antara alokasi biaya dan capaian kinerja yang diharapkan untuk mencapai
suatu tujuan serta
disinkronkan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja dalam pelayanan publik. '------- ----
~ ~~·
·----·-----···----·
Dalam perhitungan SAB anggaran unit kerja, belanja akan dikelompokkan menjadi
.-
:-~
fl. ~'- . J•· ..•.... '
r.
.I
-~
•
44
belanja langsung (Direct expenditures), dan Belanja Tidak Langsung (Indirect expenditures), sehingga tidak akan ada lagi dikotomi antara belanja rutin dan
pembangunan. Belanja
langsung
merupakan
belanja
yang
adanya
diakibatkan
program/kegiatan dengan masukan dan keluaran yang terukur, sehingga
kine~anya
dapat diukur. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program/kegiatan. Seringkali orang menyebut sebagai Common Cost, karena pada dasarnya belanja tidak langsung ini digunakan secara bersama-sama dalam unit
ke~a
untuk mencapai tujuan
organisasi secara umum. 2) Tolok Ukur Kinerja (TUK) Tolok ukur kine~a merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit
ke~a
perangkat daerah, disesuaikan dengan kebutuhan aspirasi masyarakat
yang dituangkan dalam indikator kinerja yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). lndikator
kine~a
merupakan suatu komponen
penghubung antara
perencanaan strategis dengan akuntabilitas, karena dengan tolok ukur
kine~a
jelas, mudah bagi stakeholder untuk mengukur tingkat keberhasilan
yang atau '
kegagalan suatu unit kerja dalam melaksanakan program /kegiatan. Tolok ukur kine~a
inilah merupakan inti dari anggaran berbasis kinerja, karena penggunaan
tolok ukur
kine~a
akan memberikan interpretasi terhadap indikator capaian
kine~a
input, output, outcome bahkan dapat menghasilkan kemungkinan benefit (manfaat) dan impact (dampak) yang bakal muncul dalam satuan waktu tertentu. 3) Standar Biaya (SB) Standar Biaya, merupakan harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah. Standar biaya ini masih dirasakan penting mengingat keterbatasan kemampuan unit kerja untuk dapat merumuskan standar biaya yang
45
sesuai dengan asas efisiensi dan efektifitas biaya. Apabila tidak ada standar biaya, dikhawatirkan akan membuka timbulnya kerawanan penggelembungan (mark-up) anggaran. Standar biaya ini setiap tahun akan dianalisis terus menerus dan akan diselaraskan dengan perkembangan harga yang berlaku di masing-masing daerah. Secara umum fungsi indikator
kine~a
menurut Mawardi dalam presiding
pengukuran kinerja pemerintah daerah ( 2003: 10) adalah : ( 1)
mempe~elas
tentang bentuk, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan. Kejelasan tentang yang akan dilakukan dalam aktivitas keseharian organisasi dalam pencapaian visi dan misi organisasi akan terwakili melalui pendefinisian indikator
kine~a
(2)
menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan I program I kegiatan dalam menilai analisis, dan evaluasi
kine~anya.
kine~a
(3) membangun dasar bagi pengukuran,
organisasi I unit kerja. lndikator akan menjadi patokan
bagi organisasi dalam menjalankan tugasnya. Pengukuran
kine~a
presiding pengukuran
kine~a
menurut Civil SeNice Reform Act (1978)
dalam
pemerintah daerah ( 2003: 38) merupakan penilaian
terhadap organisasi yang meliputi : (a) produktivitas yang diukur melalui perbandingan output terhadap input , (b) efektifitas yang menentukan hubungan output yang dihasilkan oleh organisasi dengan outcomes, (c) kualitas yang mengukur proses yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut, (d) tepat waktu, yang mengevaluasi ketepatan waktu yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut.
2.5.3
Orientasi Anggaran Kinerja pada Pelayanan Publik
Konsep anggaran berbasis kine~a juga memberikan angin segar terhadap kemandegan sistem perencanaan anggaran daerah yang selama ini diterapkan.
46
Konsep ini memberikan kesadaran baru tentang pentingnya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa perencanaan yang matang, sistematik dan rasional dalam proses penganggaran, mustahil akan diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umum. Substansi anggaran berbasis kinerja bukan hanya sekedar line-item budget, tetapi lebih dari itu juga mengandung unsur sebagai alat pengendalian, yang selama ini luput dari perhatian masyarakat. Dalam formatnya anggaran berbasis kinerja memuat tujuan, sasaran suatu program/kegiatan beserta target kinerjanya. Dari unsur-unsur ini akan mudah bagi
masyarakat untuk menilai
efektifitas anggaran
dan orientasi
sasarannya. Anggaran
berbasis
kine~a
dirancang sebagai jawaban permasalahan
berbagai kelemahan anggaran tradisional yang selama ini digunakan dalam APBD. Anggaran berbasis
kine~a
yang bertumpu pada kemampuan sumber daya daerah
dan upaya pemenuhan tuntutan masyarakat. Konsep penganggaran bersifat integratif dan komprehensif dengan memberikan desentralisasi pengelolaan keuangan
kepada unit
ke~a
secara transparan dan akuntabilitas kepada
masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja, seluruh alokasi dana sekecil apapun, harus mempunyai tujuan, sasaran dan target
kine~anya.
Sehingga tidak akan ada
lagi alokasi dana yang tidak jelas peruntukkannya. Dengan demikian alokasi dana APBD tidak lagi sekedar deretan angka-angka yang hanya dapat dimengerti oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tetapi lebih dari itu didalamnya juga tercantum ukuran manfaat yang dapat dirasakan baik langsung atau tidak langsung oleh masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan akan lebih berorientasi pada kepentingan publik (public accountability). Dengan demikian, anggaran berbasis kine~a merupakan suatu bentuk transformasi anggaran daerah yang
47
selama ini menggunakan asas pendekatan pertumbuhan (incremental) semata menjadi anggaran yang berorientasi
kine~a
(performance orientecf) yang bersifat
dinamis dan aspiratif terhadap tuntutan masyarakat. 2.6 Slack anggaran (Budgetary slack) Penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan sekaligus kompleks, sebab anggaran mempunyai kemungkinan berdampak fungsional maupun disfungsional terhadap perilaku anggota organisasi (Argyris, 1952:45). Dampak keikutsertaan manajer dalam menyusun anggaran menurut Siegel dalam Yuwono (1999:2) adalah bahwa anggaran mempunyai dampak langsung terhadap perilaku manusia , terutama bagi orang yang langsung terlibat dalam penyusunan anggaran.
Ketika bawahan dalam melakukan partisipasi memberikan informasi
atau perkiraan yang bias dalam penyusunan anggaran, maka akan menimbulkan senjangan anggaran I slack anggaran. Anggaran seringkali digunakan untuk menilai
kine~a
aktual para manajer.
Bonus, kenaikan gaji, dan promosi jabatan diukur oleh kemampuan manajer dalam mencapai atau melampaui tujuan/target yang telah ditentukan.
Karena status
keuangan dan karir para manajer dipertaruhkan, maka anggaran dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku mereka. Positif atau negatifnya pengaruh tersebut tergantung dari bagaimana cara mereka mengelola anggaran. Perilaku positif te~adi bila tujuan dari setiap manajer sesuai dengan tujuan organisasi dan manajer memiliki dorongan untuk mencapainya. anggaran tidak diadministrasikan dengan baik maka para melakukan penyimpangan
dari tujuan
organisasi dan
Namun bila
manajer dapat
melakukan
perilaku
disfungsional (dysfunctional behavior) yang memiliki konflik dasar dengan tujuan organisasi.
48
Menurut Mowen (1999:371) Tema yang mendasari dimensi perilaku dalam penyusunan anggaran adalah etika. Pentingnya anggaran dalam evaluasi kinerja dan kenaikan gaji serta promosi manajer, memungkinkan
te~adinya
tindakan yang
tidak etis. Tindakan disfungsional yang dilakukan terhadap anggaran merupakan tindakan yang tidak etis dalam menyusun anggaran. Dalam praktek tindakan yang tidak etis dalam penyusunan anggaran adalah adanya kecenderungan untuk
te~adinya
slack anggaran.
Menurut Hansen
(1992:695) mengatakan " Buggetary slack or (padding the budget) exists when a manager
deliberately underestimates revenues or overestimates cost. Either
approach increases the likelihood that the manager will achieve the budget and consequently reduces the risk that the manager faces ... ". Sementara menurut Anderson (1992:330) mengatakan "Budgetary slack, a/so called 'padding the budget' occurs when managers intentionally request more funds than needed to support the budgeted level of activities or underestimates revenues that may be generated by those activities". Sedangkan menurut W. Hilton, Ronald (1999:359) mengatakan "Budget padding means underestimating revenue or overestimating cost. The Difference between the revenue or cost projection that a person provides and a realistic estimate of the revenue or cost is Galled Budgetary Slack" Maksudnya secara umum adalah bahwa slack anggaran
timbul bila
manajer sengaja menetapkan terlalu rendah pendapatan 1 penerimaan
atau
menetapkan terlalu besar biaya I pengeluaran dari perkiraan yang sesungguhnya (realistic estimate). Hal tersebut menyebabkan besamya kemungkinan bagi manajer untuk mencapail memenuhi anggaran yang dibuatnya, dan menurunkan tingkat resiko yang dihadapinya.
49
Menurut Dunk & Perera dalam Mardiasmo (2002:253) menyatakan bahwa slack anggaran merupakan perbedaan antara jumlah yang dianggarkan dengan biaya dan pengeluaran yang seharusnya. Sedangkan menurut Chow at al dalam Fitri (2004:582) slack anggaran didefinisikan sebagai
perbedaan antara
kine~a
yang diharapkan dengan yang dilaporkan pada anggaran. Sementara menurut pendapat Lukka dalam Fitri (2004:581) slack anggaran biasanya dilakukan dengan membesarkan pas pengeluaran (biaya) atau menurunkan estimasi pendapatan dari yang seharusnya, supaya anggaran mudah tercapai. Nouri & Parker (1996) sebagaimana dikutip Fitri dalam SNA VII (2004:584) mengungkapkan bahwa terjadinya slack anggaran dalam partisipasi penyusunan anggaran akan tergantung pada individu, apakah lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi. Salah satu penyebab
terjadinya slack
anggaran menurut (Hopwood, 1972) adalah kekakuan dalam mengontrol anggaran
(rigid budgetary control style). Kekakuan tersebut ditunjukkan dengan
adanya
evaluasi terhadap manajemen organisasi, apakah mereka dapat mencapai target atau tidak. Kine~a
dari manajemen tersebut diukur berdasarkan pada pencapaian
anggaran. Konsekuensinya bonus dan prospek karir akan meningkat jika manajer mampu memenuhi target anggaran. Namun bagi manajer yang tidak mampu memcapai target tersebut, maka akan kehilangan bonus, kepercayaan, bahkan digeser dari
peke~aan
bersangkutan. Dalam kondisi seperti ini, manajer mencari
cara untuk melindungi dirinya dari resiko tidak tercapainya target anggaran, salah satu caranya adalah dengan melakukan slack (senjangan) pada anggaran. Eisenhardt
dan Stevens
dalam Blanchette et al (2002) sebagaimana
dikutip Fitri dalam SNA VII (2004:582) menyebutkan empat kondisi penting sehingga slack anggaran dapat terjadi, yaitu (1) terdapat inforrnasi asimetri antara
50
bawahan dengan atasan mereka. Sebaliknya jika atasan mampu untuk mempediksi kine~a
bawahan, maka bawahan tidak dapat mengusulkan sasaran budget yang
berbeda. (2) kine~a.
kine~a
manajer (bawahan) tidak pasti. Jika terdapat kepastian dalam
maka atasan dapat menduga usaha manajer melalui output mereka,
sehingga slack anggaran akan sulit dilakukan. (3) Manajer (bawahan) mempunyai kepentingan pribadi. (4) adanya konflik tujuan antara manajer dengan atasan mereka. Menurut Outley dalam Madiasmo (2002:253) slack anggaran sering
te~adi
pada anggaran sektor publik maupun sektor swasta, dan pengaruhnya bisa positif maupun negatif. Slack te~adi apabila bawahan ingin mencapai margin yang aman untuk memenuhi pencapaian target anggaran sehingga menjadi lebih mudah dicapai dan penilaian kinerja menjadi baik. Hal ini akan membebaskan bawahan dari tekanan oleh adanya anggaran yang ketat. Slack akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mencapai tujuan mereka. Sementara Merchant dalam Mardiasmo ( 2002:254) menyatakan bahwa kecenderungan
untuk menciptakan slack berkurang jika ada keikutsertaan lebih
besar oleh para bawahan I subordinat. Ia percaya bahwa penciptaan slack tergantung pada
sistem anggaran yang dirancang dan diterapkan. Pentingnya
pengawasan dan monitoring penilaian anggaran harus jelas dalam arti bahwa kemampuan atasan mendeteksi slack mempunyai suatu dampak terjadinya negatif slack.
2.7 Pendekatan kontinjensi (Variabel Moderat) Anggapan dasar ilmu adalah bahwa lingkungan kita dapat dipahami kalau kita mengerti bagaimana hubungan dan pertalian antar variabel yang berbeda-beda satu sama lain di sekitar kita. Walizer (1987a: 56) mengatakan bahwa variabel
51
bukanlah
"hal yang nyata" tidak dapat diraba, atau dilihat. Variabel-variabel
merupakan gagasan yang berkembang sebagai hasil dari olah mental, sehingga variabel merupakan alat yang kita harap dapat membantu kita memahami dan menguasai berbagai gejala disekitar kita. Suatu sistem hubungan mungkin mengandung sejumlah variabel. Jumlah variabel tersebut biasanya ditentukan oleh penelitian-penelitian terdahulu dan teori yang ada sekarang. Norma ilmu telah memerintahkan bahwa apabila mungkin agar meneliti sistem variabel secara lengkap. lndriantoro (1999:62) mengatakan bahwa hubungan antar variabel merupakan simplifikasi dari gambaran fenomenafenomena sosial yang sebenamya bersifat kompleks. Sedangkan Sugiyono (1987:24) mengatakan bahwa pada kenyataannya gejala-gejala sosial yang ada mengandung berbagai macam variabel ( independen, dependen, moderator, intervening, antesenden) yang perlu dipahami dan diamati. Suatu masalah besar yang
te~adi
dalam mencari hubungan antar variabel adalah adanya kesulitan
menafsirkan hasil-hasil penelitian apabila dua variabel ditinjau secara terpisah dari variabel-variabel penting yang lain dalam suatu sistem hubungan (Walizer : 1987b:3). Berkaitan dengan penelitian tentang
hubungan
antara
partisipasi
penyusunan anggaran dengan slack anggaran, beberapa hasil penelitian
yang
bahwa
ada
telah
dilakukan
para
peneliti
terdahulu
menunjukkan
ketidakkonsistenan antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, sehingga para peneliti berkesimpulan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi hubungan antara kedua variabel tersebut. Menurut Govindarajan
dalam Riyadi (1999:4)
mengemukakan bahwa untuk menyelesaikan perbedaan dari berbagai hasil penelitian tersebut perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontinjensl (contingency approach).
Penggunaan pendekatan lni memungklnkan adanya
52
variabel-variabel lain yang dapat bertindak sebagai faktor moderating yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan slack anggaran. Variabel moderator menurut
Sugiyono (1997:21) adalah variabel yang
mempengaruhi (memperkuat dan memper1emah) hubungan antara variabel independen dengan dependen, variabel ini disebut juga variabel independen ke dua. Sebagai contoh misalnya, hubungan antara penghasilan dengan harapan hidup (umur). Secara teoritis makin tinggi penghasilan, maka akan semakin tinggi harapan hidupnya (umumya). Tetapi secara aktual di Daerah lstimewa Jogjakarta, penghasilan penduduk Jogjakarta termasuk rendah dibandingkan dengan propinsipropinsi lain, namun harapan hidupnya (umur penduduk) termasuk paling tinggi di Indonesia, sehingga pemah diberitakan di surat kabar, jika ingin berumur panjang maka tinggallah di Jogjakarta. Disini nampak bahwa hubungan antara penghasilan (variabel independent) dengan umur (variabel dependen) menjadi lemah, yang tidak sesuai dengan teori. Menurut dugaan sementara hal tersebut disebabkan adanya variabel moderator berupa gaya hidup orang Jogya yang sederhana, nrimo, suka minum jamu dan lain-lain. Menurut lndriantoro (2002:64) variabel moderating merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Sifat atau arah hubungan antara variabel-variabel dependen kemungkinan positif atau negatif
independen dengan
variabel
dalam hal ini tergantung variabel
moderatingnya. Oleh karena itu, variabel moderating dinamakan pula variabel contingency. Lebih lanjut lndriantoro (2002:65) mencontohkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh struktur organisasional (desentralisasi atau
53
sentralisasi) terhadap hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran (partisipasi anggaran) dengan
kinerja, dinyatakan bahwa bahwa struktur
organisasional merupakan faktor moderating yang mempengaruhi
hubungan
antara partisipasi anggaran dengan kinerja. Partisipasi mempunyai hubungan positif dengan kinerja
pada struktur organisasi desentralisasi. Sebaliknya,
partisipasi mempunyai hubungan negatif dengan kinerja pada struktur organisasi sentralisasi. Dalam
penelitian
ini,
pendekatan
kontinjensi
akan
diadopsi
untuk
mengetahui hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan slack anggaran. Faktor kontinjensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem anggaran
kinerja
yang
digunakan
dalam
proses
penyusunan
anggaran
sebagaimana diamanatkan UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Anggaran kinerja tersebut akan berperan sebagai variabel moderating di dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan slack anggaran. Dengan kata lain sistem anggaran kinerja akan mempengaruhi hubungan antara kedua variabel tersebut.
2.8 Hipotesis Penelitian Berdasarkan
kajian pustaka dan permasalahan yang ada maka dapat
disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :
54
Otonomi daerah (UU 22 /1999 & UU 32/2004
~
l Keuangan Daerah (UU 25/1999 & UU 11/2004)
1 Reformasi Manajemen Keuangan Daerah (New Public Management)
1 Reformasi anggaran (budgeting reform)
l Anggaran kinerja (Performance budget)
1 Partisipasi unit kerja (Dinas, Badan, kantor dll)
_...,
Prosespenyusunan anggaran
Slack Anggaran
f----.
- Under estimate revenue - Over estimate cost
Gam bar 2.2 : Model Kerangka Pemikiran
55
Dengan model kerangka pemikiran
diatas, maka dapat disusun model konsep
sebagai berikut: Variabel moderating
Anggaran Kinerja
v
Partisipasi Penyusunan Anggaran
Slack Anggaran
Gambar 2.3 : Model Konsep Penelitian Dengan model konsep
diatas, maka dapat disusun model hipotesis sebagai
berikut:
Anggaran Kinerja
(Z)
Partisipasi Penyusunan Anggaran (X)
Slack Anggaran (Y) c::==========~::::::::=:-
Gambar 2.4 : Model Hipotesis Penelitian
Berdasarkan model
tersebut di atas, maka hipotesis penelitian yang
diajukan sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : " Diduga bahwa variabel anggaran kinerja berpengaruh negatif signifikan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran.
penyusunan anggaran dengan slack
56
Hipotesis Kerja dan hipotesis statistik Dengan merujuk kepada perumusan masalah, kerangka pemikiran dan hipotesis
yang ada, maka dalam penelitian ini hipotesis kerja yang akan diuji
kebenarannya adalah sebagai berikut :
Hipotesis kerja : Ho: Variabel anggaran kinerja slack anggaran ). Jika
berpengaruh positif signifikan penerapan anggaran kinerja
partisipasi penyusunan anggaran akan menaikkan
( menaikkan tinggi, maka
slack anggaran.
Sebaliknya jika penerapan anggaran kinerja rendah , maka partisipasi penyusunan anggaran akan menurunan slack anggaran. Ha: Variabel anggaran kinerja slack anggaran ). Jika
berpengaruh negatif sgnifikan ( menurunkan penerapan anggaran kinerja
tinggi, maka
partisipasi penyusunan anggaran akan menurunkan slack anggaran. Sebaliknya jika penerapan anggaran kinerja rendah , maka partisipasi penyusunan anggaran akan menaikkan slack anggaran.
Hipotesis Statistik : Suatu penelitian
yang akan membuktikan apakah hasil pengujian hipotesis
penelitian (terutama pada hipotesis kerjanya), apakah signifikan atau tidak, maka diperlukan hipotesis statistik.
Ho : p > 0 ,
Keterangan : p > 0
--+
berarti ada hubungan 1 pengaruh positif.
Ha: p < 0,
p< 0 -
berarti ada hubungan 1 pengaruh negatif.
p =
nilai korelasi I regresi yang dihipotesiskan
dalam formulasi
"'a7'.,_fi1UIIj!l:UNII:Ii~U'\!W · t~ft\A:II'V\M
~~lft.J*'lNA IJNIKKAVV
r"l'\\l\.11'\\li'\~JI'\1'11'\
U 1'1 I 0~1'\ VV
PRt001tAM PASCASARJANA UNIBRAW
R:ASAR.JANIA UNit.titJ~~'~ PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW IBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW BRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW r.l"\~:>ui"\01"\1"\.JI''I.I'\11"\ UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW -IIAIIMit&IIB.rtM"IieAOGBM, IBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW "1"\ol....l"\i:'.li"\I"'I:.JI'I>I'~Jol. UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW W~4~~mm~m~~~~i~~,:~~~ PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW i7V PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW ~~Hr'~l:'l~iNiiR~'lAJ ~OGRAM PASCASARJANA UNIBRAW '.«1 ~OGRAM PASCASARJANA UNIBRAW ~tNA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW .... ""'......... UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW NA., LJNIJoiiW'.O.III\I PASCASARJANA UNIBRAW RAM PASCASARJANA UNIBRAW l'!ll,...,,,., PASCASARJANA UNIBRAW . . . . . . . . lVI
. . . . . ., .... l\fl
. , , . , ....... l\fl
,tJN !!~&!~i~~ . t~~:~~:~:.!:~ PASCASARJANA UNIBRAW 1
11!1
PASCASARJANA UNIBRAW ng•o.Jn..:,l"\n..JI"\"•1'1. UNIBRAW
BAB Ill METODE PENELITIAN
1.1. Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian survai dengan maksud penjelasan I eksplanasi. nenurut Singarimbun (1995:3) Penelitian survai adalah penelitian yang mengambil •ampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai
alat pengumpulan
lata yang pokok. Lebih lanjut Singarimbun (1995:5) mengatakan bahwa penelitian 1enjelasan (explanatory research) adalah penelitian yang berusaha menjelaskan 1ubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesa. Sedangkan menurut Sugiyono (1997 : 6) yang dimaksud dengan penelitian lengan tingkat eksplanasi adalah tingkat penjelasan, yaitu bagaimana variabelariabel yang diteliti dapat menjelaskan obyek yang diteliti melalui data yang ~rkumpul.
Kemudian Sugiono (1997 : 7) berdasarkan penelitian ini mengelompok lagi
1enjadi 3 (tiga) jenis, salah satunya adalah penelitian asosiatif, yaitu suatu penelitian ang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain.
:.2 Populasi dan Sampel Populasi menurut Singarimbun (1995:152) adalah jumlah keseluruhan dari unit tnalisa yang ciri-cirinya akan diduga. Sementara Sugiono (2001 :57) mengatakan ~ahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari keseluruhan objek atau
ubjek (satuan-satuan atau individu-individu) yang karakteristiknya hendak diteliti dan emudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini , populasinya adalah seluruh unit
57
58
~e~a
yang terlibat dalam mengusulkan/menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja
RASK) dalam penyusunan APBD Kota Malang, yakni dinas-dinas, kantor- kantor dan >agian-bagian yang terlibat dalam penyusunan APBD Kota Malang. unit analisisnya 1dalah para kepala unit kerja yang bersangkutan yang semuanya berjumlah 44 unit ;e~a
dengan rincian sbb:
)ekretariat Daerah
13 unit kerja (bagian)
)inas Daerah
14 unit kerja
3adan dan Kantor
11 unit kerja
)ekretariat DPRD
1 unit ke~a
Cecamatan
5 unit kerja
Jumlah
44 unit kerja
Sedangkan Sampel menurut Sugiyono (1997:57) adalah sebagian dari jumlah ian karakteristik yang dimiliki oleh populasi . Jika kita hanya meneliti sebagian dari 1opulasi, maka penelitian tersebut dinamakan penelitian sampel. Penelitian dinamakan ~enelitian
sampel apabila kita bermaksud menggeneralisasikan hasil penelitian sampel
ebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Suatu penelitian yang menggunakan metode survai tidaklah selalu perlu untuk 1eneliti semua individu atau satuan dalam populasi, karena disamping memakan ,iaya
yang sangat besar juga membutuhkan waktu yang lama, dengan memilih
ebagian dari populasi dapat dinyatakan memadai dan representative selama prosedur enarikan
sample
memenuhi
persyaratan
tertentu
(Singarimbun
:1995:149).
lerdasarkan hal tersebut penelitian ini menggunakan sampel yang ditarik secara acak
59
sederhana (simple random sampling) tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Chadwick (1991:81) Mengatakan bahwa tidak ada aturan mutlak mengenai besamya sampel. Peneliti harus meninjau sifat populasi, menafsirkan lengkapnya kerangka sampling, mempertimbangkan sifat perilaku yang dikajinya serta waktu dan dana yang tersedia. Sedangkan menurut Singarimbun (1995:150) mengatakan ada empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besamya sampel : (1) derajat keseragaman (degree of homogenity) dari populasi (2) presisi yang dikehendaki
oleh
peneliti,
tinggi
makin
tingkat
presisi
(makin
kecil
tingkat
penyimpangan terhadap nilai populasi) yang dikehendaki, makin besar jumlah sampel yang harus diambil. (3) rencana analisa (4) tenaga , biaya , dan waktu. Dalam penelitian ini besamya sampel ditentukan dengan rumus Slovin dalam
N N(d)2 + 1
Rakhmat (1984:82) :
Dimana
n=----
n =jumlah sampel
d
=tingkat presisi ( persentase toleransi penyimpangan)
N= ukuran populasi
Atas dasar rumus tersebut, dengan ukuran populasi 44 dan tingkat presisi 5 %, maka jumlah sampelnya adalah 39,6 atau digenapkan 40 pemkot Malang.
unit kerja dilingkungan
Perhitungan jumlah sampel ini tidak jauh berbeda dengan
perhitungan sample menu rut
tabel
Krejcie (Sugiyono: 1997:64) dengna tingkat
kepercayaan 95 %, dimana dengan jumlah populasi (N) 45 maka ukuran sampel yang representative adalah 40 sampel.
60
3.3 Lokasi Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian inil peneliti mengambil lokasi penelitian pada Pemerintahan Kota Malang propinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan lokasi tersebut satu kota dengan tempat peneliti melakukan tugas belajarl sehingga dharapkan dapat menghemat tenaga
I
waktu dan
biaya. 3.4. Variabel Penelitian dan Skala Pengukuran
Variabel dapat didefinisikan sebagai atribut dari seseorang atau obyek yang mempunyai "variasi" antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain (Hatch dan Farhady dalam Sugiyonol :1997:20) . Kerlinger dalam Sugiyono (1997:20)
menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang
diambil dari suatu nilai yang berbeda (different values). Dari berbagai pengertian tentang variabel tsbl Sugiyono (1997:20) merumuskan bahwa variabel penelitian itu adalah suatu atribut atau sifat atau aspek dari orang maupun objek yang mempunyai variasi
tertentu
yang
ditetapkan
oleh
peneliti
untuk
dipelajari
dan
ditarik
kesimpulannya. Arikunto ( 1996: 104) mengatakan bahwa mengidentifikasi setiap variabel menjadi variabel yang lebih kecil (sub variabel) merupakan syarat mutlak bagi setiap peneliti.
Peneliti yang memilih sedikit variabel berarti dia hanya menghendaki data
kasar. Semakin rinci penjabaran variabell maka datanya semakin luas dan gambaran hasil penelitian semakin teliti I halus. Sesuai dengan permasalahan dan kajian teori yang telah diuraikan
I
maka
dapat dijelaskan definisi konsep dan definisi operasional variabel sebagai berikut :
61
3.4.1 Definisi Konsep Konsep yang mendasari penelitian ini diambil dari pendapat-pendapat para pakar I ilmuwan yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti. Konsep menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khas (Nazir, 1988). Agar konsep dapat diteliti maka harus dioperasionalkan dengan cara mejabarkannya menjadi variabelvariabel tertentu, yakni : 3.4.1.1. Variabel
Partisipasi
Penyusunan
Anggaran
(
Variabel
Independent) Secara umum konsep
partisipasi dalam tulisan ini merujuk pada pendapat
para ahli sebagai berikut: Davis (1986), Nelson (1990) , Kennis (1979), (1982),
Mubyarto (1984),
Almod (1986), dan Allport (1986).
Brownel
Sedangkan variabel
partisipasi penyusunan anggaran merujuk pada pendapat Hansen (1992) Yang secara umum terdiri dari sub variabel : a) Keterlibatan (involvement) Partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosional dengan keterlibatan dalam aktivitas fisik. Diri orang itu sendiri yang terlibat, bukan hanya ketrampilannya. Keterlibatan ini bersifat psikologis ketimbang fisik. Seseorang yang berpartisipasi terlibat egonya ketimbang hanya terlibat tugas. b) Kontribusi (contribute) Gagasan penting kedua dalam partisipasi adalah bahwa ia memotivasi orangorang untuk memberikan kontribusi. Mereka diberi kesempatan untuk menyalurkan sumber inisiatif dan kreatifitasnya guna mencapai tujuan organisasi. Partisipasi adalah
62
pertukaran sosial dua arah diantara orang-orang, dari pada sekedar prosedur untuk mengalirkan gagasan dari atas. c) Tanggung jawab (responsibility)
Gagasan ketiga adalah bahwa partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok. Partisipasi merupakan proses sosial yang mendorong orang-orang untuk melibatkan diri dalam organisasi demi mewujudkan tujuan bersama secara penuh tanggung jawab. Partisipasi membantu pegawai untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sumbangkan terhadap organisasi. 3.4.1.2
Anggaran kinerja (Variabel moderating)
Pengertian anggaran kinerja menurut Biro Anggaran Pemerintah Amerika Serikat adalah " A performance budget is one which presents the purpose and objectives for which funds are required, the cost of the programs proposer for achieving those objectives, and quantitative data resuring the accomplishments and work performed under each program" . (Djamaludin, 1982:32). Maksudnya adalah anggaran kinerja menyajikan tujuan dan sasaran (hasil) dari dana diperlukan , biaya program diajukan untuk mencapai sasaran hasil tsb, dan tingkat prestasi dan peke~aan
kine~a
diukur secara kuantitiatf pada masing-masing program.
Menurut Hakim (dalam lnovasi :2003 :13) Dalam anggaran berbasis kinerja harus diuraikan tentang tujuan dan sasaran suatu program I kegiatan beserta target kine~anya,
seluruh alokasi dana sekecil apapun, harus mempunyai tujuan dan sasaran
yang jelas, sehingga tidak akan ada lagi alokasi dana yang tidak jelas peruntukannya.
63
Sedangkan sesuai dengan penjelasan pasal 8
PP nomor 105 tahun 2000
tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan . 3.4.1.3
Slack Anggaran (variabel dependent)
Slack anggaran menurut Hansen (1992:695) adalah " Buggetary slack or (padding the budget) exists when a manager deliberately underestimates revenues or overestimates cost. Either approach increases the likelihood that the manager will achieve the budget and consequently reduces the risk that the manager faces ... "
Maksudnya adalah bahwa slack anggaran
timbul bila manajer sengaja
menetapkan terlalu rendah pendapatan I penerimaan atau menetapkan terlalu besar biaya I pengeluaran. Hal tersebut menyebabkan besamya kemungkinan bagi manajer untuk mencapail memenuhi anggaran yang dibuatnya, dan menurunkan tingkat resiko yang dihadapinya. Pengertian Slack Anggaran menurut Dunk & Perera (1997) Slack anggaran merupakan
perbedaan
antara jumlah
yang
dianggarkan
dengan
biaya
dan
pengeluaran yang seharusnya. Sedangkan menurut Chow at al (1988) slack anggaran didefinisikan sebagai
perbedaan antara
kine~a
yang diharapkan dengan yang
dilaporkan pada anggaran. 3.4.2
Definisi Operasional
Definisi operasional menurut Singarimbun ( 1995 :46) adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain,
64
definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional dalam penelitian ini : 3.4.2.1 Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X) Definisi operasional dari variabel partisipasi
penyusunan anggaran dapat
dioperasionalkan dalam tiga sub variabel berikut ini : a) Keterlibatan (Involvement) Secara operasional keterlibatan
para kepala unit kerja dalam penyusunan
anggaran dapat diukur melalui hal-hal antara lain : keikutsertaan dalam menyusun anggaran, pengaruh dalam mengambil keputusan, frekuensi diminta pendapat/ usulan, jumlah usulan/ pendapat yang disetujui, kewenangan dalam mengusulkan, kesesuaian anggaran dengan tupoksi unit kerja, dan pengaruh merubah I memutuskan anggaran. b) Kontribusi (contribute) Secara operasional kontribusi
para kepala unit kerja dalam penyusunan
anggaran dapat diukur melalui hal-hal antara lain : insiatif untuk memberikan usulan atas kemauan sendiri, mengetahui permasalahan dan memberi solusi, perhatian yang serius terhadap ide yang rasional, konsultasi/ interaksi dengan
staf untuk mencari
masukan, interaksi dengan instansi terkait untuk tukar-menukar informasi, dan Argumen yang rasional untuk meyakinkan pihak berwenang. c) Tanggung jawab ( responsibility) Secara operasional kontribusi
para kepala unit kerja dalam penyusunan
anggaran dapat diukur melalui hal-hal antara lain : tuntutan untuk menyusun anggaran yang berkualitas, akurasi anggaran disesuaikan dengan standar yang berlaku, penetapan anggaran harus objektif, revisi anggaran harus sesuai dengan kondisi riil
65
yang
te~adi,
anggaran harus punya tujuan dan sasaran yang jelas, anggaran agar
memperhatikan skala prioritas, koreksi anggaran agar tidak menyimpang dari sasaran semula. 3.4.2.2
Variabel anggaran kinerja (Z)
Secara operasional anggaran kinerja didefinisikan sebagai suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil
ke~a
(kinerja) dari perencanaan
alokasi biaya yang ditetapkan. Landasan utama untuk penerapan sistem anggaran ini adalah rencana strategis (renstra) satuan kerja dan renstra daerah. Untuk mengukur kine~a
keuangan daerah, sistem ini menggunakan
Standar Analisa Biaya (SAB),
Tolok Ukur Kinerja (TUK), dan Standar Biaya (SB). Sehingga diharapkan setiap program/dan kegiatan mempunyai target kinerja yang jelas dan terukur. 3.4.2.3 Variabel Slack Anggaran (Y) Secara operasional slack anggaran berkaitan dengan perilaku para kepala unit ke~a
dalam menyusun dan mengalokasikan anggaran yang dibuatnya secara
partisipatif dengan memberikan estimasi I informasi yang bias dengan tujuan agar anggaran mudah dicapai dan lebih aman I
fleksibel dalam mengantisipasi
ketidakpastian. Dalam penelitian ini menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Onsi (1973) dan telah digunakan dalam penelitian Merchant (1985), Govindarajan (1986), Nouri and Parker (1996) dan Yuwono (1999) serta Edfan Dartis (2001) sehingga validitas dan realibilitasnya telah teruji secara nyata. Dimana Slack anggaran diukur dengan instrument antara lain : kecenderungan untuk menurunkan pos pendapatan
66
dan menaikkan pos pengeluaran, membuat dua macam level standar anggaran, memberikan kine~a yang berbeda antara yang diharapkan dengan yang dilaporkan pada anggaran, dan sejumlah slack lain yang dianggapnya wajar. Berdasarkan
definisi konsep dan definisi operasional
di atas, maka dapat
ditetapkan variabel , indikator dan item-itemnya sebagai berikut : Tabel 3 1 Tabel O_Q_eras1onal, Variabel, Sub Variabel, lndikator, dan Item Penelitian
Sub Variabel
lndikator
Konsep
Varia bel
Partisipasi
Partisipasi
Keterlibatan
Tingkat
dalam
(X1)
keikutsertaan I kewenangan
penyusu-
dalam
nan
menyusun
anggaran
anggaran
(X)
Item-item - Keikutsertaan dalam penyusun anggaran - Pengaruh untuk mengambil keputusan - seringnya diminta usulan I pend apat - Banyaknya usulan yang disetujui - Kewenangan dalam mengusulkan - Usulan anggaran disesuaikan tupoksi - Pengaruh merubah I memutuskan anggaran
Konstribusi
Derajat
(X2)
interaksi I komunikasi selama proses penyusunan
- lnisiatif untuk memberikan usulan atas kemauan sendiri - Mengetahui permasalahan dan membert solusi - Perhatian yang serius terhadap ide yg rasional - Konsultasi I interaksi dengan stat untuk mencart masukan - lnteraksi dengan instansi terkait untuk tukar informasi - Perlunya argumen yang rasional untuk meyakinkan pihak berwenang
67
Konsep
Variabel
Sub Variabel
lndikator
Tanggung
Derajat
jawab (X3)
akurasi dan objektifitas dalam menyusun anggaran
Item-item - Dituntut untuk menyusun anggaran berkualitas - Akurasi anggaran disesuaikan dengan standar yg berlaku - Penetapan anggaran harus objektif - Revisi melalui bargaining dan sesuai kondisi riil yg terjadi - Anggaran harus punya tujuan I sasaran jelas - Anggaran agar memperhatikan skala prioritas - Koreksi anggaran agar tidak menyimpang dari sasaran semula.
Sistem
Anggaran
anggaran
Kinerja (Z)
-
lnstrumen yang terkandung dalam PP 10512000
Kualitas
Slack
Anggaran
Anggaran
-
lnstrumen
- Penilaian kewajaran (Standar Analisa Biaya) - Perlunya Tolok ukur kinerja - Mengacu Standar Biaya yang berlaku.
- Menurunkan pendapatan
I Menaikkan pengeluaran
yang di kembangkan
(Y)
- Mempedomani renstra satker dan renstra daerah
Onsi (1973)
- Adanya dua standar anggaran - Memahami adanya slack yang masih wajar
..
Sumber : Berbaga1 hteratur (2005)
Slack perlu sepanjang sulit dibuktikan
68
3.4.3
Skala Pengukuran
Selanjutnya untuk memberikan penilaian terhadap indikator-in~o.iikator pada Daftar Pertanyaan (kuesioner), maka digunakan Skala Likert (Sugiyono. 2001 :73) atau yang biasa juga disebut teknik scoring untuk mengukur sikap, pendapat seseorang tentang fenomena sosial yang ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut variabel penelitian. Dengan Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi sub variabel, sub variabel dijabarkan lagi menjadi komponenkomponen yang dapat terukur (indikator) yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item instrument (pertanyaan). Bentuk dari skala Likert ini adalah dengan pemberian pilihan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dengan gradasi dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju dan masing-masing diberi skor 1 sampai 5 untuk mendapatkan data interval atau rasio. 3.5. Metode Pengumpula n Data Metode pengumpulan data terdiri dari kuesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang pokok digunakan adalah kuesioner, disamping dilengkapi dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari: a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket kepada responden sebagai data pokok, disamping wawancara . Responden yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah para kepala unit kerja ( kepala-kepala bagian, kepala dinas, kepala kantor) dalam lingkungan pemerintah kota Malang.
69
Sudman dan Bradburn (1982) dalam Chadwick (1991:159) mengatakan bahwa survai dengan kuesioner adalah cara yang berguna untuk memperoleh data mengenai masalah yang sensitif (peka). Responden akan lebih suka mengisi kuesioner mengenai seberapa sering dia melakukan perilaku menyimpang, atau perilaku yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan, dibandingkan bila responden harus memberikan jawaban secara langsung kepada pewawancara. Karena responden yakin namanya tidak dicantumkan, maka dia akan bebas menceritakan sikap atau perilakunya tanpa rasa malu, tanpa rasa takut, ataupun tanpa rasa cern as. b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dengan cara melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen resmi yang diperlukan dalam penelitian ini. Data sekunder ini berasal dari Pemerintah Kota Malang.
3.6. Validitas dan Reliabilitas
3.6.1 Uji Validitas Agar data dari hasil penelitian yang diperoleh mempunyai tingkat akurasi (ketepatan) dan konsistensi (keajegan) yang tinggi, maka instrument penelitian yang digunakan harus diuji validitas dan realibilatasnya. Menurut Sugiyono (1997 : 1) suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu menunjukkan derajat ketepatan antara data yang terkumpul oleh peneliti dengan data yang terjadi pada obyek yang sesungguhnya. Uji validitas dalam penelitian ini digunakan Korelasi Product Moment (Singarimbun, 1995 : 137), dengan rumus sebagaiberikut:
70
n(L XY)- (L X)(L Y) fxy
rxv n X y
= = = =
koefisien korelasi antara item dengan total jumlah sample (responden) skor item total skor item
Suatu instrument dianggap valid menurut Sugiyono (1997:106) apabila nila r >
0.3. Jika nilai r kurang dari 0.3 maka butir dalam instrumen tersebut tidak valid. 3.6.2 Uji Reliabilitas Menurut Singarimbun (1995 : 40), reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. menurut Sugiyono (1997 : 1),
Sedangkan
data yang reliabel adalah adanya ketetapan/
keajegan/konsistensi data yang didapat dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui suatu alat ukur reliable atau tidak dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus Coeficien Alpha atau Alpha Cronbach (a) dengan rumus sebagai berikut: (Arikunto :1996:191)
I ri ri K rab
at
[{(k): (k -1)} {1- (Lab2 : d)}]
= = = = = =
realibilitas instrumen banyaknya butir pertanyaan jumlah varian butir [L kuadrat - {(L) : n}] : [ n 1 varian total rr kuadrat skor total- {(skor total) : n}] : [ n 1
71
Reliabilitas menunjuk pada keajegan suatu alat ukur. Menurut Sekaran (1992:45)
kriteria nilai alpha croncbach dikatakan reliabel atau baik I diterima jika
nilainya > 0.6 , jika nilai alpha cronbach < 0.6 dikatakan tidak reliabel atau tidak baik I tidak diterima.
3.7. Analisis Data Analisis data menurut Walizer (1987b:263) memerlukan pengujian hipotesis, penghitungan statistik, meringkas penelitian, dan menyelesaikan prosedur lainnya yang digunakan untuk mencapai kesimpulan tentang apa yang sedang diteliti. Pada bagian ini akan dilakukan pengujian kesimpulan statistik untuk menentukan bagaimana tingkat kebenarannya untuk menggeneralisasi penemuan dari sampel ke populasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari : 3. 7.1
Anal isis Deskriptif
Analisis deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang lokasi penelitian dan responden yang diteliti serta mengidentifikasikan masing-masing variabel. Data yang sudah diperoleh ditabulasikan dalam tabel, setelah itu dilakukan pembahasan secara deskriptif dengan menggunakan angka-angka atau prosentase. 3. 7.2
Anal isis Statistik lnferensial
Analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara Variabel bebas terhadap Variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan dengan atau tidak melibatkan variabel moderat. Oleh karena itu ada beberapa
teknik analisis statistik yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu: Teknik Analisis Korelasi, Teknik Analisis Regresi
72
Linier ( Linier Regresion) dan Moderated Regresion Analysis (MRA). MRA adalah bentuk regresi yang dirancang secara hierarki untuk menentukan hubungan antara dua variabel yang dipengaruhi oleh variabel ketiga sebagai moderating variabel. 3.7.2.1 Analisis Korelasi
Analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu (Arikunto, 1998:251). Analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik korelasi
Pearson Product Moment. Menurut Borg & Call dalam Arikunto (1998:253) alat uji korelasi Pearson Product Moment digunakan untuk menggambarkan kekuatan hubungan antara dua variabel (variabel independent dan dependent). Rumus dari uji korelasi Pearson Product Moment tersebut adalah berikut ini: Keterangan : rvx = Koefisien korelasi X = Variabelbebas Y = Variabel terikat
Untuk memberikan interpretasi terhadap nilai r (koefisien korelasi}, apakah termasuk ke dalam tingkat hubungan yang sangat rendah, rendah, sedang, kuat atau sangat kuat, maka terhadap nilai r tersebut harus dikonsultasikan ke dalam Tabel rProduct Moment. Sebagai patokan untuk memberikan interprestasi terhadap nilai r, yaitu dengan cara melihat pada tabel berikut ini : Tbl32 a e
. Kore Ias1. e oman unt uk Mem ben.kan Int erpretas1. Koefi1s1en Pd Interval Koefisien
0,00-0,199 0,20-0,399 0,40-0,599 0,60-0,799 0,80-1,000 Sumber : Sugiyono (1997:49)
Tingkat Hubungan Sangat Rendah Rendah Sedang Kuat Sangat Kuat
73
3.7.2.2 Analisis Regresi Linier (Linier regression) analisis regresi
Teknik
digunakan untuk memprediksi berubahnya nilai
variabel tertentu bila variabel lain berubah. Regresi digunakan untuk analisis antara satu variabel dengan variabel
lain yang secara secara konseptual mempunyai
hubungan kausal atau fungsional. Bila secara konseptual antara variabel tidak mempunyai hubungan tsb, maka analisis regresi tidak perlu dilakukan, tetapi cukup dengan analisis korelasi (Sugiyono ,1997: 169). Persamaan regresi linier sbb:
~
Y = a + b1 X
Y = a + b1 X+ b2Z
r
Regresi sederhana
Regresi berganda
Keterangan : slack anggaran Y intersep I konstanta A koefisien regresi b partisipasi penyusunan anggaran X anaaaran kineria Z
= = = = =
3.7.2.3 Analisis Moderated Regression Analysis (MRA) Analisis regresi moderat (Moderated Regression Analysis I MRA)
diadopsi
dari Allison (1977) dan schoonhoven (1981) dalam lndriantoro (2002:230) dan telah digunakan oleh Mia (1988) dan Gul (1995), sebagai berikut:
Persamaan MRA
Keterangan : = slack anggaran konstanta a partisipasi penyusunan anggaran X = anggaran kine~a Z X. Z = interaksi antara partisipasi anggaran dan anggaran kine~a b1, b2, = koefisien regresi b3 error (faktor penggangu diluar model) e
Y
=
= =
74
Pembuktian secara matematis oleh Southwood (1978) dari persamaan MRA tsbl dan penerapan secara empiris oleh schoonhoven (1981) dan Govindarajan (1986) menunjukkan bahwa efek utama dari masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent tidak dapat diinterpretasikan. Fokus utama persamaan ini adalah tingkat signifikansi koefisien dan sifat pengaruh interaksi dua variabel independent terhadap variabel dependent yang ada dalam persamaan tersebut. Jika b3 signifikan dan negatif (b3 "I- 0) artinya bahwa interaksi antara variabel anggaran kinerja dan 1
partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh menurunkan slack anggaran. Gejala yang dapat dijadikan
indikator suatu variabel berperan sebagai variabel
moderat dalam analisis MRA adalah sbb: 1) Perubahan koefisien determinasi (R2 ) Jika keberadaan variabel baru (Z) dapat meningkatkan nilai koefisien determinasi
(R2 ), maka variabel tersebut berpotensi sebagai variabel moderat. 2) Perubahan
If adjusted (koreksi terhadap variabel bebas)
Jika keberadaan variabel baru (Z) tsb signifikan pada meningkatkan nilai
R2 adjusted , maka
a tertentu
I
dan
variabel tersebut berpotensi sebagai
variabel moderat. 3) Uji t Jika keberadaan variabel baru (Z) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) maka variabel tersebut berpotensi sebagai variabel moderat. I
Dalam analisis MRA
I
suatu variabel akan
dapat ditentukan
apakah
merupakan Pure Moderator (moderator murni) Quasy Moderator (moderator semu) 1
75
atau independent Variable (variabel bebas). Kriteria analisis moderat
(MRA)
yang harus dipenuhi dalam
menurut Cohen and Cohen (1975) sebagaimana dikutip
McKeen, et al dalam MIS Quarterly
(1994:427))
dapat dicontohkan melalui tiga
persamaan berikut ini, dimana variabel M sebagai variabel m,_od_e_ra_t_:_ _ _ _ ____, US =a+ b1 UP
.................. ... Persamaan (1)
US = a + b1 UP + b2 M
.................. ... Persamaan (2)
US = a + b1 UP+ b2 M + b3 (UP . M ) ..... Persamaan (3)
Keterangan: US= User Satisfaction UP= User Participation
Berdasarkan teknik MRA, maka : a) Jika
persamaan
(2) dan (3) tidak berbeda nyata (b3 = 0 ; b2 '1- 0) maka M
bukan variabel moderat, tetapi semata-mata variabel bebas biasa (independent variable).
b) Agar
M menjadi variabel moderat sesungguhnya (pure moderatot} maka
persamaan
(1) dan (2) tidak harus berbeda, tetapi harus berbeda dengan
persamaan (3) (b2 '1- 0; b3 '1- 0 ). c) Agar M menjadi variabel moderat semu (quasi moderatot} maka persamaan (1), (2), dan (3) harus berbeda satu sama lain (b2 '1- b3 '1- 0 ). Keputusan dalam menentukan
apakah suatu variabel moderat bertindak
sebagai variabel moderat mumi, semu , atau variabel independen dapat dijelaskan pada bagan berikut :
s
Tabe13.3: 8 agan tatus I Kedudukan Variabel Moderat
X.M
(interaksi)
Significant
Non Significant
M
Significant
Moderat Semu
Independent
(non interaksi)
Non Significant
Moderat Mumi
Independent
Sumber: James D. McKeen, hasil pengolahan (2005).
76
Sesuai dengan hipotesis yang diuji, maka model persamaan statistik yang digunakan adalah : Persamaan regresi linier sederhana : Y
=
a
.......................... Persamaan (1)
+ b1X1
Persamaan regresi linier dengan variabel moderat : Y
=
a
+ b1X1
............................ Persamaan (2)
+ b2 Z
Persamaan regresi MRA (Moderated Regresion Analysis) : Y
=
a
+ b1X1
+ b2 Z + b3 (X1 Z)
............................ Persamaan (3)
Analisis statistik lain yang digunakan untuk memperoleh model regresi yang terbaik, yang secara statistic disebut BLUE (Best Linier Unbiased Estimato" dalam rangka pengujian-pengujian koefisen-koefisien yang ditemukan menurut (Sulaiman, 2004:14) adalah : a)
Uji R2
(Koefisien determinasi)
Digunakan untuk mengetahui ketepatan model yang dipakai yang dinyatakan dengan berapa persen variabel dependen dijelaskan oleh variabel-variabel independent yang dimasukkan ke dalam model regresi. Nilai R2 mempunyai interval dari 0 sampai 1 ( 0 s R2 s 1 ). Keterangan R2 JK.(Reg)
L Y2
= = =
(Sudjana, 1996:383) koefisien determinasi berganda jumlah kuadrat regresi jumlah kuadrat total
77
Semakin besar nilai R 2 (semakin mendekati 1 , semakin baik model regresi tersebut, artinya variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menjelaskan variabel terikat. b)
Uji t (individual -test) Uji t dipakai untuk melihat signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial
terhadap variabel terikat, dengan menganggap variabel lain dianggap konstan.
Bi
Keterangan : t
t=-
Bi
Sbi
Sbi
=Tingkat signifikansi =Koefisien regresi
=Standar error koefisien regresi
Apabila nilai signifikansi t lebih kecil dari 5% atau t hitung
lebih besar t table
atau dengan membandingkan nilai Signifikansi Hasil perhitungan dengan
tarat
signifikansinya (ex). Apabila nilai Sign lebih kecil dari taraf signifikansi (o:=0,05) maka dinyatakan signifikan yang berarti secara parsial variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. c)
Uji F (Over all test) Untuk mengetahui signifikasi koefisien korelasi, digunakan Uji F (Sujana, 1996:
108). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
beberapa
Variabel bebas secara simultan terhadap Variabel terikatnya, dengan rumus :
R2 I k (1-R2)/(n-k-l)
F=------
Keterangan : pendekatandistribusiprobabilitas Fisher F K = banyaknya peubah bebas n = total sampel koefisien determinasi berganda R2
= =
78
Bila F hitung > F table, maka Ha diterima dan Ho ditolak, Bila F hitung < F table, maka Ha ditolak dan Ho diterima. Simpulan yang sama dapat diperoleh dengan membandingkan nilai Signitikansi Hasil perhitungan dengan tarat signitikansinya (ex). Apabila nilai Sign (p) lebih kecil dari tarat signitikansi yang digunakan (cx=0,05), maka Ho ditolak dan sebaliknya.
3.7.3 Anal isis Efek Non Monotonik Dalam
pendekatan kontinjensi dikenal isitilah etek monotonik dan non
monotonik. Yaitu efek yang memberikan informasi bahwa perubahan tingkat variabel kontinjensi arahnya akan mempengaruhi arah slope yang terjadi. Menurut Surya Subrata (1982:34) setiap kurve yang garis arahnya pada suatu titik berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya, maka kurve tersebut dikatakan kurve non monotonik. Pembahasan dilakukan dengan perhitungan matematik partial derivative dan hasilnya dituangkan dalam bentuk grafik. Menurut lndriantoro (2002:231) untuk mengetahui adanya efek non monotonik dari variabel pengaruh (X dan Z) terhadap variabel terpengaruh (Y), diuji dengan meneliti partial derivative derivative
dari persamaan MRA
tersebut . Jika hasil dari partial
dari slack anggaran sebagai akibat pengaruh partisipasi penyusunan
anggaran (oY/ oX) memberikan nilai positif atau negatif yang berada pada kisaran nilai variabel moderating, maka hal ini menunjukkan bahwa partisipasi (X) akan memiliki pengaruh non monotonik terhadap slack anggaran (Y). Artinya pengaruh partisipasi anggaran terhadap slack anggaran dipengaruhi oleh variabel lain yang bertindak
79
sebagai variabel moderating, dengan kata lain, variabel moderating mempengaruhi hubungan kedua variabel tersebut. Sedangkan apabila hasil ('oY/ oX) tidak memotong atau tidak mengubah arah variabel moderating, maka hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan slack anggaran memiliki efek monotonik. Maksudnya hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan slack anggaran tidak dipengaruhi oleh variabel moderating.
Efek l"k1 no1oni k
Efet< Non morotol'llk
Z (mo der «tng)
Gambar 3.1: lnteraksi antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Anggaran Kine~a
Mempengaruhi Slack Anggaran
Langkah-langkah untuk menguji sifat dan arah pengaruh interaksi variabel anggaran
kine~a
dan
variabel partisipasi penyusunan anggaran terhadap
slack
anggaran adalah sebagai berikut : Menentukan partial derivative dari persamaan MRA (partial derivatif dari variabel slack anggaran akibat pengaruh variabel partisipasi penyusunan anggaran) 2. Menentukan nilai dari titik infleksi (inflection point) I titik yang memotong sumbu.
80
Pada posisi ini , variabel anggaran kinerja tidak mempunyai pengaruh moderating terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan slack anggaran. Pada sumbu Y : nilai inflection point : (0, b1 ) Pada sumbu X : nilai inflection point : ( b1 I b 3
0 )
,
3. Menghubungkan titik-titik yang ada di sumbu Y dan sumbu X dalam bentuk garis lurus (kurva).
3.8 Uji Asumsi Klasik Untuk memenuhi syarat penggunaan model
regresi linier serta ketepatan
sampel dan data yang digunakan, perlu terlebih dahulu dilakukan beberapa uji asumsi klasik, agar diperoleh nilai perkiraan yang tidak bias dari persamaan regresi linier yang menggunakan metoda kuadrat terkecil biasa (OLS harus memenuhi beberapa asumsi klasik sbb (Gujarati, 1991: 78):
3.8.1 Uji Asumsi Multikolinieritas Multikolinieritas merupakan situasi dimana
te~adi
hubungan linier yang sangat
tinggi (mendekati sempuma) diantara dua atau lebih variabel dalam suatu penelitian. Seperti dikatakan Rietveld (1993:32) multikolinieritas memiliki arti adanya korelasi diantara dua atau lebih variabel bebas. Berarti jika diantara variabel bebas yang digunakan sama sekali tidak berkorelasi antara satu dengan yang lain atau berkorelasi tetapi tidak lebih tinggi dari r, maka bisa dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. Uji multikolinieritas ini dilakukan dengan cara menghitung nilai variance inflating factor (VIF), apabila VIF lebih kecil dari (Santoso, 1999:47).
5, maka berarti tidak te~adi multikolinieritas
81
3.8.2 Uji Asumsi Heterokedastisitas Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linier yaitu
variasi
residual
harus
sama
pengamatan
untuk semua
atau
disebut
Homoskedastisitas (Rietveld, 1993:34). Atau dengan kata lain sampel-sampel yang ditarik dari populasi harus sama (homogen). Pengujian asumsi ini sangat penting apabila peneliti bermaksud melakukan generalisasi untuk hasil penelitiannya karena datanya adalah data heteroskedastisitas
sampel
yang
menggunakan
uji
ditarik dari Glejser
populasi.
yaitu
Pengujian asumsi
dilakukan
dengan
cara
mengkorelasikan antara absolute residual hasil regresi dengan semua variabel bebas (Gujarati : 1995:35). Apabila probabilitas signifikansi
hasil korelasi s
0.05 maka
berarti persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya jika lebih besar dari 0.05 berarti non heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. 3.8.3 Uji Asumsi Normalitas Uji Normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis berbentuk sebaran normal (terdistribusi secara normal) atau tidak. Hal ini penting karena untuk dapat menggunakan analisis statistik parametrik (yang datanya adalah data interval atau rasio) maka datanya harus terdistribusi secara normal (Arikunto, 1998:309 dan 310). Uji asumsi normalitas dalam penelitian ini
menggunakan uji
Kolmogorov-Smirnov. Uji ini dilakukan dengan melihat selisih antar peluang kumulatif dari observasi dengan peluag secara teoritis. Untuk menentukan apakah sebaran data normal atau tidak dilakukan dengan melihat nilai Z-tailed p dibandingkan dengan alpa. Jika Z-tailed p >
a
maka sebaran data normal.
82
3.8.4 Uji Auto Korelasi Asumsi autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi diantara data pengamatan, dimana munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya (Gujarati: 1995). Untuk mengetahui adanya autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson yang biasa dilihat dari hasil uji regresi berganda. Secara konvensional dapat dikatakan bahwa suatu persamaan regresi dikatakan telah memenuhi asumsi tidak terjadinya autokorelasi jika Nilai Durbin-Watson berada diantara nilai du dan (4-du) yang diperoleh dari tabel Durbin-Watson. 3.8.5 Uji
Uji Asumsi Linieritas linieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah persamaan regresi
berbentuk persamaan linier atau tidak. Karena syarat regresi persamaannya harus berbentuk persamaan linier agar dapat memprediksi berubahnya nilai variabel tertentu apabila variabel lain berubah (Sugiyono, 2001:168). Uji linieritas dilakukan dengan melihat diagram pencar (scatter diagram) antara variabel bebas dan variabel terikat. Bila sebaran tidak menunjukkan pola tertentu maka dikatakan asumsi linearitas memenuhi syarat. Untuk melakukan
seluruh perhitungan dan pengujian-pengujian tersebut
digunakan bantuan komputer memanfaatkan paket program SPSS versi 11 for windows tahun 2000.
-j~>"\JI~~~\NA
UNit:SKAVV
!VW••·f""')""'~>:)"'"'""'"'"' UNIBRAW
UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW INH!IRA\NJ~1RO<W.M PASCASARJANA UNIBRAW ~-·~~J~~-· ~~~~~ PASCASARJANA UNIBRAW UNIBR'A.VtJNiflOCWIM PASCASARJANA UNIBRAW Rl~~,UJ~tBMN 'F,RC>Gf{AM PASCASARJANA UNIBRAW tRJAtW~·UlNIBRA'N . F•RCGR:AM PASCASARJANA UNIBRAW M 't.INIBRAW PROGiRAM PASCASARJANA UNIBRAW UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW
t~IIIIII~I~~=R~~. PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW ff PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW --~~M~·· f"~~~aAA:JAt~u'Ntt'l~f'V'\lPi PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW P.~[OOIRAMf~ASGA:SAFUANAuNIII:5KPt.vv
PROGRAM PROGRAM lMifatiDR'IItilMIIiiiA·SAIR JI!INA UNIII:51"'(PI.VV PROGRAM ~~\NI!~··U~Iti~~WII~'\#1:~ PROGR.AlAt'A~:;\,;~~~At<.JI'\NA UNIBRAW PROGRAM I"V\\I"ill"~rtl"\ IUI~ISIISAf~JANA ·UNISR'AW PR'OO;RAlA r-1'\-=>\.•"'-=>"'"'1"'~'~11'\ UNIBRAW PROGRAM il~is.t,lk\§IYi?fi~lf.~!~ UNIBRAW PROGRAM ROSRJWPA~iCP1SAIRJJl~NA UNIBRAW PROGRAM IUIIWtARJA~IA Ulrau~;~~a~~FlASC~N~!JNIBRAW PROGRAM .-..,...,"..'"'""'"" Ul P.(~CA~~Ji'NA UNIBRAW PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM
i
···· "'"""""'"'
PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW PASCASARJANA UNIBRAW -.;;r,,,,...,v, PASCASARJANA UNIBRAW -"-""''"'lVI PASCASARJANA UNIBRAW li•uuJI'V'\IYIPASCASARJANA UNIBRAW _....._~~ ......,..,.1v1 PASCASARJANA UNIBRAW
~i~-ii~i~~~~•"Ki\;;lu~:AM PASCASARJANA UNIBRAW ~ ...............vi
PaOGRAM PASCASARJANA UNIBRAW
Dl"'l-.VV P~OGRAM PASCASARJANA UNIBRAW
,;:,~,•...r~·""~""'''·'o''-"' :. •~•'-''-"'I.'V"\IYI PASCASARJANA UNIBRAW ,.,...,..... tmL·nPii~il.M 'PiRO,GiR,..,.Ivl PASCASARJANA UN IBRAW "~'-"',...,..lVI
PASCASARJANA UNIBRAW
!Nl'~J\Nf!ii.Ptr){1~~AM PASCASARJANA UNIBRAW 'U"(.JI~"'"' UNIBRAW PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW
--~UI.IIM4t/ PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW
'-'Utiii'I\NI'\
UI'IIIIIDI"'\1"\.VV
PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW
IA .UINI~IRA11/V PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW L:JNIII:SI"'(,~vv. PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW
,,..... ........ t·BRA\lf11•PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW ~··-"''RICIKP~.vv PROGRAM PASCASARJANA UNIBRAW UNIISQAW -r ''''""'""'""'"VI PASCASARJANA UNIBRAW .~PR'OG;RA.M PASCASARJANA UNIBRAW ~~1"1,1"\IVI . PASCASARJANA UNIBRAW UNIBRAW UNIB UNIB
UNJa.,...,VJ""·'I'· UNioi"'\,..\V11\n I~:Jn.-.v•
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Penelitian 4.1.1
Kondisi Umum Kota Malang
Kota Malang sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur merupakan kota yang berada di bagian tengah Propinsi Jawa Timur berada pada 112° 34'9" - 112° 41'34" Bujur Timur dan 7°54'2" - 8~'5" Lintang Selatan, di ketinggian antara 400 650 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 110,056 Km 2 • Kota Malang beriklim sejuk dengan suhu rata-rata 24,13°C dan kelembaban udara 72% serta curah hujan rata-rata 1.883 milimeter per tahun. Secara administratif kota Malang dibatasi oleh wilayah kabupaten Malang yakni : •
Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Singosari dan Karangploso;
•
Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tumpang dan Pakis;
•
Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan pakisaji dan Tajinan;
•
Sebelah Barat berbatasan dengan kecamantan Dau dan Wagir. Kota Malang
Kecamatan
Klojen,
mempunyai Lima kecamatan, yakni kecamatan Blimbing, Kecamatan
Kedungkandang,
Kecamatan
Sukun,
dan
Kecamatan Lowokwaru, meliputi : 7 kelurahan, 507 RW dan 3.751 RT, dengan jumlah penduduk sebesar 772.642 jiwa, sehingga jiika dibandingkan dengan luas wilayahnya , maka tingkat kepadatan penduduk kota rata-rata 7.020 jiwa per Km 2 . Sementara itu apabila dilihat dari jumlah pegawai berdasarkan eselon dan non eselon dapat dilihat pada tabel berikut ini :
83
84
a ang "thKt oa Ml a I hP egawa1 emenn J uma Jumlah pegawai
Tabel 41
Non Eselon
No
1 2 3 4
Jumlah
I
II
Ill
IV
Jumlah
IV/a
1494 10 1 0 1505
-
2 20 3 0 25
95 2 1 0 98
15 2 0 0 17
112 24 4 0 140
1606 34 5 0 1645
-
-
0
0
0 0 1 13 14
7 207 343 125 682
7 207 344 138 696
834 1234 1261 1187 4516
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0 0 0 0 0
597 316 378 474 1765
-
-
-
7 24 116 140 287 8213
IV/b IV/c IV/d
IIIIa II lib llllc II lid Jumlah
9 10 11 12
lila Ilib I lie Ilid Jumlah
13 14 15 16
Total
golongan
Jumlah
5 6 7 8
I
Eselon
IIa lib lie lid Jumlah Total
827 1027 917 1049 3820 597 316 378 474 1765
0
-
7 24 116 140 287
-
-
-
0
0
0
0
0 0 0 0 0
7377
0
25
112
699
836
-
Sumber : APBD Kota Malang (2005) Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai pemerintah kota malang mayoritas mempunyai level golongan kepegawaian tinggi, terbukti bahwa sebanyak 75 % lebih dari jumlah pegawai tersebut menempati golongan Ill dan IV, dengan prosentase golongan tertinggi adalah pada golongan IV/a sebesar 19,6 % dari seluruh pegawai, kemudian golongan 111/b sebesar 15%, 111/c sebesar 15,4%.
85
4.1.2
Rencana Strategis Kota Malang
Berdasark.an Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Malang tahun 2004-2008, ditetapkan bahwa Visi kota Malang adalah : Terwujudnya Kota Malang yang Mandiri, Berbudaya, Sejahtera, dan Berwawasan Ungkungan.
Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi
sebagai berikut : (1) mewujudkan kota Malang sebagai kota pendidikan melalui peningkatan
kualitas
pendidikan
bagi
masyarakat
miskin
perk.otaan,
(2)
mewujudkan kota Malang sebagai kota sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan penghijauan kota, (3) mewujudkan semangat dan cita-cita reformasi dalam upaya pemulihan ekonomi kota menuju terwujudnya Indonesia baru berlandaskan pada : negara dengan pondasi sistem kehidupan ekonomi, sosial, budaya yang dijiwai prinsip-prinsip demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial dalam ikut serta menertibkan
persatuan
dan
kesatuan,
serta
kerukunan
kota Malang,
(4)
mewujudkan tuntutan reformasi dalam tatanan sistem politik pemerintahan dan tatanan paradigma pembangunan berdasarkan pada : wawasan kebangsaan, demokrasi, persatuan dan kesatuan, otonomi daerah, iman dan takwa, budi pekerti, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, (5) mewujudkan upaya reformasi melalui pembenahan sistem administrasi publik dan sistem administrasi kebijakan publik, dengan syarat rasa kebersamaan seluruh masyarakat pluralistik, persatuan dan kesatuan, keljasama dan merupakan gerakan rakyat, (6) menjadikan tekad mengentaskan kemiskinan menjadi landasan prioritas pembangunan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, [l) mendayagunakan secara optimal potensi penduduk, posisi geografis strategis, dan
86
sumber daya alam yang memadai untuk memajukan masyarakat kota Malang dan konstribusi maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. lsu-isu
strategis
yang
muncul
dalam
pelaksanaan
pembangunan
pemerintah kota Malang adalah sebagai berikut : (1) penanggulangan kemiskinan perkotaan, (2) pemberdayaan ekonomi kerakyatan kota, (3) pengembangan usaha informal yang mengarah pada peningkatan sumber daya manusia yang profesional, (4) penguatan basis ekonomi kerakyatan, (5) ketahanan dan keamanan pangan, (6)
penegakan supremasi hukum dan HAM, (7) perbaikan sarana dan prasarana pendidikan,
(8)
tingginya beban
pembiayaan
pendidikan,
(9)
peningkatan
ketrampilan anakjalanan, (10) pembinaan PSK dst.
4.1.3
Arah dan Kebijakan Umum APBD
Keputusan Bersama antara Walikota Malang
dengan DPRD (Dewan
Perwakilan rakyat Daerah) Kota Malang No. 41 tahun 2005
tentang Arah dan
900/31420.20112005
Kebijakan Umum APBD Kota Malang,
ditetapkan tentang 10 besar penekanan
Rencana Pembangunan Kota Malang pada Anggaran tahun 2005, meliputi : (1) membina kerukunan, kebersamaan dan masyarakat,
(2)
menyelenggarakan
ke~asama
upaya
seluruh elemen dan lapisan
pemberdayaan
masyarakat dan
pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran berkeadilan sosial, (3)meningkatkan peran serta masyarakat dan pengusaha melalui fasilitasi pemerintah kota, (4) memantapkan kebijakan ekonomi daerah serta profesional, rasional dan bertanggungjawab, (5) menyusun prioritas pembangunan dan
mengembangkan program-program pembangunan strategis,
(6) memantapkan profesionalisme birokrasi pemerintahan berdasarkan prinsipprinsip good governance,
clean governance
dan reinventing government,
87
(7) mengembangkan kapasitas daerah melalui pengembangan pegawai, penataan kepegawaian
dan
pengembangan
kelembagaan
perangkat
daerah,
(8)
menyelenggarakan secara konsepsional, sistematis, profesional dan berkelanjutan upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi kerakyatan, (9) mengembangkan ekonomi kerakyatan berorientasi global, berbasis produk lokal dan mengedepankan keunggulan kompetitif, (1 0) meningkatkan akses kesempatan dan
peluang
berusaha
dengan
mempertuas
mengembangkan kualitas sumber daya tenaga
informasi
ke~a.
ke~a
pasar
dan
dst.
Dalam Arah dan Kebijakan Umum APBD kota malang disebutkan bahwa dalam penyusunan APBD digunakan sistem penganggaran berdasarkan kinerja, dengan
mempe~elas
tujuan
dan
indikator
kinerja
sebagai
bagian
dart
pengembangan sistem tersebut, sehingga akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah. Dalam rangka penyusunan APBD, seluruh kepala satuan kerja pemerintah daerah selaku pengguna anggaran I barang menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah, dengan didasarkan pada prestasi
ke~a
yang
ingin dicapai (kinerja).
4.1.4
Gambaran umum APBD Kota Malang
Sebelum tahun anggaran 2003 pemerintah kota Malang menggunakan pendekatan tradisional dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dengan format APBD secara ringkas dapat digambarkan sbb:
88
Tabel 4.2
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Kota Ma Iang T ah un 2002 Penerimaan Anggaran
Uraian
Realisasi
%
Pendapatan : Sisa lebih anggaran tahun lalu
15,317,208,158.66
15,317,208,158.66
100.00%
Pendapatan Asli Daerah
33,959,253,700.00
39,733,293, 741.68
117.00%
208,640,802,072.00
211,596,909,967.42
101.42%
26,432,939,600.00
21 ,252, 762,509.72
80.40%
19,278,624,800
26,899,564,076
139.53%
303,628,828,330.66
314,799,738,453.48
103.68%
Dana perimbangan Lain-lain penerimaan yang sah Urusan kas dan perhitungan Jumlah Pendapatan
Sumber : Bagran Keuangan Sekretanat Daerah Kota Malang (2002) Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan APBD Kota Malang tahun 2002 secara umum realisasi pendapatan lebih besar (1 03,68%) dari pad a yang dianggarkan, kecuali untuk
item lain-lain penerimaan yang sah persentasinya lebih kecil
(80,40%) dari yang dianggarkan.
Kemudian
perbandingan
realisasi
pengeluaran
dengan
anggaran
pengeluaran APBD Kota Malang tahun 2002 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut : Tabel 4.3 : Perbandingan Anggaran Pengeluaran dengan Realisasi Pengeluaran APBD Kot a MaIang t ahun 2002 Pengeluaran Uraian
Anggaran
Realisasi
%
Pengeluaran : Pengeluaran rutin
.
Pengel. pembangunan Urusan kas dan perhitungan Jumlah pengeluaran
211,175,973,448.66
196,216,653,684.07
92.92%
73,174,230,082.00
65,830,834,029.00
89.96%
19,278,624,800.00
23,384,811,076.00
121.30%
303,628,828, 330.66
285,432,298,789.07
94.01%
Sumber : Bagran Keuangan Sekretanat Daerah Kota Malang (2002)
89
Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pengeluaran
perbandingan antara realisasi
dengan anggaran pengeluaran APBD Kota Malang tahun 2002,
secara umum realisasi pengeluaran
lebih kecil
(94,01 %) dari pada yang
dianggarkan, kecuali untuk item urusan kas dan perhitungan persentasinya lebih besar (121,30%) dari yang dianggarkan, namun jika dibandingkan dengan realisasi dari anggaran pendapatannya, maka realisasi pengeluaran urusan kas dan perhitungan ini masih lebih kecil (86,9%). Sejak tahun 2003 pemerintah kota Malang menggunakan sistem anggaran kine~a
dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan format
APBD secara ringkas dapat digambarkan dalam tabel sbb: Tabel 4.4 : Perbandingan
Ang~
Uraian
aran dan Realisasi APBD Kota Malang tahun 2003 Anggaran
Realisasi
%
Pendapatan : Pendapatan Asli Daerah
40,764,605,200.00
42,094,974,600.32
103.26%
261,248,416,719.00
278,250,457,898.00
106.51%
15,355,435,000.00
15,355,435,000.00
100.00%
317,368,456,919.00
335,700,867,498.32
105.78%
82,600,416,150.33
76,844,417,144.00
93.03%
260,948,884,133.08
252,445,532,853.00
96.74%
343,549,300,283.41
329,289,949,997.00
95.85%
(26,180,843,364.41)
6,410,917,501.32
Penerimaan pembiayaan
29,367,145,364.41
30,576,646,664.41
104.12%
Pengeluaran pembiayaan
3,186,302,000.00
4,380,908,916.00
137.49%
26,180,843,364.41
26,195,737,748.41
100.06%
Dana perimbangan Lain-lain pendapatan yang sah Jumlah Pendapatan Belanja: Belanja Aparatur Daerah Belanja Pelayanan Publik Jumlah Belanja Surplus I Deflslt Pembiayaan :
Jumlah Pemblayaan
Sumber : Bag1an Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang (2003)
Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa pendapatan
perbandingan antara realisasi
dengan anggaran pendapatan APBD Kota Malang tahun 2003,
90
secara umum realisasi pendapatan lebih besar (105,78%) dari pada yang dianggarkan, kecuali untuk item lain-lain pendapatan yang sah (dana kontinjensi dari pemerintah pusat)
persentasinya sama dengan
(100%) dari yang
dianggarkan, sementara perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanjanya menunjukkan bahwa realisasi belanja lebih kecil (95,85%) dari yang dianggarkan. Sementara untuk tahun 2004 dapat diihat pada tabel berikut: Tabel4.5 : Perbandingan Anggaran dan RearISaSi APBDK ota MaIang ta hun 2004 Uraian Anggaran Realisasi % Pendapatan : Pendapatan Asli Daerah
49,528,288,300.00
50,007,305,103.79
100.97%
Dana _perimbangan
277,374, 022,985.00
289,977,764,143.00
104.54%
Lain-lain pendapatan yang sah
12,659,000,000.00
12,659,000,000.00
100.00%
Jumlah Pendapatan
339,561,311,285.00
352,644,069,246.79
103.85%
Belanja AJ)aratur Daerah
97,040,699,270.73
89,783,447,971.00
92.52%
Belanja Pelayanan Publik
281,840,965,264.00
272,391,682,493.00
96.65%
Jumlah Belanja
378,881,664,534.73
362,175,130,464.00
95.59%
Surplus I Defislt
(39,320,353,249. 73)
(9,531,061,217.21)
Penerimaan pembiay_aan
60,608,727,249.73
62,101,539,933.73
102.46%
Pengeluaran pembiayaan
21,288,374,000.00
52,570,478,716.52
246.94%
Jumlah Pemblayaan
39,320,353,249.73
9,531,061,217.21
24.24%
Belanja:
Pembiayaan :
Sumber : Bag1an Keuangan Sekretanat Daerah kota Malang (2004) Catatan : Dalam pengeluaran pembiayaan terdapat realisasi pengeluaran berupa pos sisa perhitungan tahun anggaran berkenaan sbg realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2004 sebesar Rp.29.892.855.150,52. Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa pendapatan
perbandingan antara realisasi
dengan anggaran pendapatan APBD Kota Malang tahun 2004,
secara umum realisasi pendapatan leblh besar (1 03,85%) dari pada yang dianggarkan, kecuali untuk item lain-lain pendapatan yang sah (dana kontlnjensi dari pemerintah pusat)
persentasinya sama dengan
(100%) dari yang
91
dianggarkan, sementara perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanjanya menunjukkan bahwa realisasi belanja lebih kecil (95,59%) dari yang dianggarkan. Perlu diketahui bahwa pada perhitungan APBD tahun 2004 Pemkot Malang merealisasikan sisa anggaran tahun berkenaan sebagai pos pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. Rp.29.892.855.150,52 (pos ini akan dijadikan sebagai penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2005 anggaran tahun yang lalu).
pada pos
penerimaan sisa
Angka sebesar itu mestinya dianggarkan dengan
jumlah yang sama pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2005.
Namun apabila kita lihat dalam ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2005 sebagaimana terlihat dalam tabel 4.6 dapat dilihat bahwa sisa perhitungan tahun anggaran lalu yang diperhitungkan sebagai anggaran
penerimaan
pembiayaan
tahun
2005
hanya
sebesar
Rp.29.500.000.000,00, sehingga dari perhitungan akan terdapat selisih sebesar Rp.392.855.150,52. Ringkasan APBD tahun 2005 dapat dilihat pada tabel berikut : Tbl46 a e
R"mg ka san APBD K oa t MaIang t a hun 2005 Uraian
Anggaran
Penda_patan : Pendapatan Asli Daerah
58,331,213,500.00
Dana ~rimbangan
300,822,356,552.00
Lain-lain pendapatan yang syah
41,395,000,000.00
Jumlah Pendapatan
400,548,570,052.00
Belanja: Belanja Aparatur Daerah
124,031,624,168.20
Belanja Pelay_anan Publik
300,469,945,883.80
Jumlah Belanja Surplus I Defisit
424,501,570,052.00 _(_23,953, 000,000.001
92
Uraian
Anggaran
Pembiayaan : Penerimaan oembiayaan
48,250,000,000,00
Terdiri :- Penerimaan pihak ketiga
18,750,000,000,00
- Sisa anggaran tahun lalu
29,500,000,000,00 *)
Pengeluaran pembiayaan
24,297,000,000,00
23,953,000,000.00
Jumlah Pembiayaan
Sumber : Bag1an Keuangan Sekretanat Daerah kota Malang (2005) * ) Catatan : Sisa perhitungan tahun anggaran lalu yang diperhitungkan sebagai
anggaran penerimaan pembiayaan tahun 2005 Rp.29.500.000.000,00
hanya
sebesar
4.2 Responden Penelitian
Responden penelitian
terdiri dari para kepala unit
ke~a
(kepala dinas,
kepala bagian, kepala kantor) atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili kepala unit ke~a
dalam menyusun anggaran pada
unit
ke~a
yang bersangkutan. Jumlah
responden dalam penelitian ini sebanyak 40 responden yang terdiri dari kepala dinas 14 orang, kepala badan 6 orang, kepala kantor 3 orang, kepala bagian 12 orang, kepala kecamatan 5 orang. Semua kuesioner diisi dan kembali seluruhnya karena lokasi para responden yang relatif berdekatan.
Gambaran dari masing-
masing responden tersebut adalah sbb: Tbl47 a e
I ' Keam1n ems er asa rkan J lhRespon den Bd J uma
No.
Jenis Kelamin
Frekuensi
Persentasi
1.
Laki-laki
34
85%
2.
Perempuan
6
15%
40
100%
Jumlah Sumber : Data pnmer d1olah (2005)
Dart tabel 4.7 di atas responden
dapat diketahui bahwa komposisi jenis kelamin
sebanyak 34 orang (85%) adalah laki-laki, sedangkan sisanya
93
sebanyak
6 orang (15%) adalah perempuan. Selanjutnya untuk mengetahui
komposisi umur responden dapat dilihat pad a tabel 4.8 berikut : Tabel 4.8 : Jumlah Responden Berdasarkan Umur I Usia No.
Umur (tahun)
Frekuensi
Persentasi
1. 2. 3.
< 41 tahun 41 s.d 45 46 s.d 50
1 2 15
2,5% 5% 37,5%
i
4.
>50 tahun
22
55%
I
40
100%
l
Jumlah Sumber : Data pnmer d1olah (2005)
;
I
Dari tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa komposisi umur responden sebanyak 1 orang (2,5%) berumur dibawah 41 tahun,
sebanyak 2 orang (5%)
berumur 41 s.d 45 tahun, sebanyak 15 orang (37,5%) berumur 46 s.d 50 tahun, sedangkan sisanya sebanyak 22 orang (55%) berumur di atas 50 tahun. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut: Tbl49 a e No. 1. 2. 3. 4.
espon den Berdasa rkan Timg'kat Pen d"d"k J urnlhR a 1 1 an Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentasi SLTA DIll S1 S2/ Pasca sarj_ana Jumlah
-
0% 0% 32,5% 67,5% 100%
13 27 40
Sumber : Data pnmer d1olah (2005) Dari tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden sebanyak
13 orang (32,5%) berpendidikan S1 ,
sebanyak 27 orang (67,5%)
berpendidikan S2/ Pasca sarjana , tidak ada satupun responden yang tingkat pendidikannya SLTA atau Dill.
Hal ini menunjukkan bahwa
latar belakang
94
pendidikan responden relatif tinggi. Selanjutnya untuk mengetahui masa kerja responden dapat dilihat pada tabel 4.10 benkut : Tabel4.10 : Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja No. Masa Kerja Frekuensi 1. 2. 3.
< 15 tahun
4.
> 25 tahun
15 s.d 20 21 s.d 25 Jumlah
Persentasi
3 22 12
7,5% 55% 30%
3 40
7,5% 100%
Sumber : Data pnmer d1olah (2005) Dan tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa
komposisi masa
ke~a
responden sebanyak 3 orang (7,5%) mempunyai masa kerja kurang dari 15 tahun, sebanyak 22 orang (55%) mempunyai masa kerja 15 s.d 20 tahun, sebanyak 12 (30) mempunyai masa kerja antara 21 s.d 25 tahun, sisanya sebanyak 3 orang (7,5%) mempunyai masa
ke~a
di atas 25 tahun.
Hal ini berarti sudah cukup
memungkinkan bagi responden untuk mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsi instansinya dalam menyusun anggaran unit
ke~anya
masing-masing.
4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Gambaran statistik diskriptif digunakan untuk
mengetahui distribusi
frekuensi dari skor jawaban responden berdasarkan hasil penyebaran kuisioner pada setiap item dan unsur - unsur yang ada pada setiap vanabel. Variabel independen adalah partisipasi penyusunan anggaran, varia bel dependen adalah slack anggaran, sedangkan variabel moderatingnya adalah anggaran kinerja. Anggaran kinerja akan berfungsi sebagai variabel moderating dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan slack anggaran.
95
4.3.1 Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X) 4.3.1.1 Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran ( Unsur Keterlibatan ) Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Masing-masing Item Penyusunan Anggaran ( Unsur Keterlibatan) 1
No
Item
2
3
Variabel
4
Partisipasi
5
F
%
F
%
Mean
15
37,5
3
7,5
3,28
52,5
10
25,0
0
0,0
3,03
27,5
10
25,0
7 17,5
3,28
0 0,0
7 17,5 23 57,5
10
25,0
0
0,0
3,08
0 0,0
6 15,0
15 37,5
19
47,5
0
0,0
3,33
0 0,0
6 15,0
16 42,0
17 42,5
1
2,5
3,33
0 0,0
5 12,5
16 40,0
17
2
5,0
3,40
Mean sub variabel keterlibatan
3,24
F %
F
%
F
%
Sub Variabel Keterlibatan (X1) 1
Tingkat keterlibatan
0 0,0
2
Pengaruh pengambilan keputusan Frekuensi diminta pendapat ttg anggaran Frekuensi pendapat I usul yang diterima Tingkat kewenangan dalam mengusulkan anggaran Usul anggaran sesuai dengan tupoksinya. Pengaruh dalam merubah usulan anggaran
0 0,0
3 4 5
6 7
1 2,5
10 25,0
12 30,0
9 22,5 21 11
27,5
11
42,5
Sumber : Data Pnmer dtolah (2005)
Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat dideskripsikan mengenai item-item variabel patisipasi penyusunan anggaran (unsur ketertibatan) sebagai berikut : 1. Untuk item pemyataan pertama, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 10 orang (25%) menyatakan tidak setuju, sebanyak 12 orang (30%) menyatakan ragu-ragu, sebanyak 15 orang (37,5%) menyatakan setuju , dan sisanya sebanyak 3 orang (7,5%) menyatakan sangat setuju. Secara rata-rata para kepala unit rata= 3,28)
ke~a
tertibat dalam proses penyusunan anggaran (nilai rata-
96
2. Untuk item pemyataan kedua, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 9 orang (22,5%) menyatakan tidak setuju, sebanyak 21 orang (52,5 %) menyatakan ragu-ragu, dan sisianya 10 orang (25%)
menyatakan setuju.
Secara rata-rata para kepala unit kerja berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam proses penyusunan anggaran (nilai rata-rata = 3,03) 3. Untuk item pernyataan ketiga, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 1 orang (2,5%) menyatakan sangat tidak setuju, sebanyak 11 orang (27,5 %) menyatakan tidak setuju, sebanyak 11 orang (27,5%) menyatakan ragu-ragu, sebanyak 10 orang (25%) menyatakan setuju, dan sisanya sebanyak 7 orang (17,5%) menyatakan sangat setuju. Secara rata-rata para kepala unit kerja dimintai usulan I pendapat dalam proses penyusunan anggaran (nilai rata-rata
=3,28) 4. Untuk item pemyataan keempat, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 7 orang (17,5%) menyatakan tidak setuju, sebanyak 23 orang (57,5 %) menyatakan ragu-ragu, dan sisianya 10 orang (25%) menyatakan setuju. Secara rata-rata para pendapat/ usulan kepala unit kerja
dalam proses
penyusunan anggaran diterima (nilai rata-rata = 3,08) 5. Untuk item pemyataan kelima, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 6 orang (15%) menyatakan tidak setuju, sebanyak 15 orang (37,5 %) menyatakan ragu-ragu, dan sisianya 19 orang (47,5%)
menyatakan setuju.
Secara rata-rata para kepala unit kerja mempunyai kewenangan yang besar dalam proses penyusunan anggaran (nilai rata-rata = 3,33) 6. Untuk item pemyataan keenam, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 6 orang (15%) menyatakan tidak setuju, sebanyak 16 orang (40,0%) menyatakan ragu-ragu, sebanyak 17 (42,5%) orang menyatakan setuju, dan sisanya sebanyak 1 orang (2,5%) menyatakan sangat setuju. Secara rata-rata
97
para kepala unit kerja mengusulkan anggaran sesuai dengan tupoksinya dalam proses penyusunan anggaran (nilai rata-rata= 3,33) 7. Untuk item pernyataan ketujuh, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 5 orang (12,5%) menyatakan tidak setuju, sebanyak 16 orang (40%) menyatakan ragu-ragu, sebanyak 17 orang (42,5%) menyatakan setuju, dan sisanya sebanyak 2 orang (5%) menyatakan sangat setuju. Secara rata-rata para kepala unit kerja berpengaruh dalam merubah usulan anggaran dari bawahan dalam proses penyusunan anggaran (nilai rata-rata = 3,40). Pada tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata yang diperoleh variabel partisipasi unsur
keterlibatan adalah 3,24. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa secara rata-rata para kepala unit kerja ikut terlibat dalam proses penyusunan anggaran.
4.3.1.2 Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran ( Unsur Konstribusi ) Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Masing-masing Item Penyusunan Anggaran ( Unsur Konstribusi)
1 No
Item
F
2 %
F
4
3 %
F
Variabel
o/o
Partisipasi
5
F
%
F
%
Mean
Sub Variabel Konbibusi (X2) 1 2
3 4
5
6
Usul anggaran atas inisiatif sendiri Pemahaman atas persoalan anggaran yang dibahas Perhatian serius pada ide yang rasional Konsultasi dengan stat untuk mencari masukan informasi Koordinasi /lnteraksi dengan instansi lain untuk tukar informasi Argumen rasional untuk meyakinkan Tim anggaran
0 0,0
5 12,5
14 35,0
17
42,5
4 10,0
3,50
0 0,0
7 17,5
19 47,5
14
35,0
0
0,0
3,18
0 0,0
7 17,5
11
27,5
21
52,5
1
2,5
3,40
0 0,0
4
10,0
13 32,5
21
52,5
2
5,0
3,53
0 0,0
4 10,0
14 35,0
17
42,5
5 12,5
3,58
0 0,0
2
18 45,0
17
42,5
3
7,5
3,53
Mean Sub Varlabel Kontribusl
3,45
Sumber: Data Pnmer d1olah (2005)
5,0
98
Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat dideskripsikan mengenai item-item variabel patisipasi penyusunan anggaran (unsur kontribusi ) sebagai berikut : 1. Untuk item pernyataan pertama, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 5 orang (12,5%) menyatakan tidak setuju, sebanyak 14 orang (35%) menyatakan ragu-ragu, sebanyak 17 orang (42,5%) menyatakan ragu-ragu , dan sisanya sebanyak 4 orang (10%) menyatakan sangat setuju. Secara ratarata para kepala unit kerja mengajukan usul anggaran atas inisiatif sendiri dalam proses penyusunan anggaran (nilai rata-rata
=3,5).
2. Untuk item pemyataan kedua, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 7 orang (17 ,5%) menyatakan
tidak setuju, sebanyak 19 orang (4 7,5%)
menyatakan ragu-ragu, sebanyak 14 orang (35%) menyatakan setuju. Secara rata-rata para kepala unit kerja memahami persoalan anggaran yang dibahas dalam proses penyusunan anggaran (nilai rata-rata
=3, 18).
3. Untuk item pemyataan ketiga, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 7 orang (17,5%) menyatakan tidak setuju,
sebanyak 11 orang (27,5%)
menyatakan ragu-ragu, sebanyak 21 orang (52,5%) menyatakan setuju, dan sisanya sebanyak 1 orang (2,5%) menyatakan san gat setuju. Secara rata-rata para kepala unit kerja memperhatikan ide-ide yang rasional I serius proses penyusunan anggaran (nilai rata-rata
dalam
=3,4).
4. Untuk item pemyataan keempat, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 4 orang (1 0%) menyatakan tidak setuju, sebanyak 13 orang (32,5%) menyatakan ragu-ragu, sebanyak 21 orang (52,5%) menyatakan setuju, dan sisanya sebanyak 2 orang (5%) menyatakan sangat setuju. Secara rata-rata para kepala unit kerja melakukan konsultasi dengan staf penyusunan anggaran (nilai rata-rata
=3,53).
dalam proses
99
5. Untuk item pemyataan kelima, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 4 orang (10%) menyatakan tidak setuju, sebanyak 14 orang (35%) menyatakan ragu-ragu, sebanyak 17 orang (42,5%) menyatakan setuju . dan sisanya sebanyak 2 orang (5%) menyatakan sangat setuju. Secara rata-rata para kepala unit kerja melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam proses penyusunan anggaran (nilai rata-rata = 3,58).
6. Untuk item pemyataan keenam, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 2 orang (5%) menyatakan tidak setuju, sebanyak 18 orang (45%) menyatakan ragu-ragu, sebanyak 17 orang (42,5%) menyatakan setuju . dan sisanya sebanyak 3 orang (7,5%) menyatakan sangat setuju. Secara rata-rata para kepala unit usulan anggaran
ke~a
menggunakan argumen yang rasional untuk meyakinkan
dalam proses penyusunan anggaran (nilai rata-rata= 3,53).
Pada tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata yang diperoleh variabel partisipasi unsur
konstribusi adalah 3,45. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa secara rata-rata para kepala unit
ke~a
ikut memberikan
kontribusinya dalam proses penyusunan anggaran.
4.3.1.3
Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran ( Unsur Tanggung Jawab)
Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Masing-masing Item Variabel Penyusunan Anggaran ( Unsur Tanggung Jawab) 1
No
Item
F
3
2
5
4
F
%
F
0 0,0
1
2,5
14 35,0
0 0,0
5 12,5 21
0 0,0
6
%
o/o
Partisipasi
F
%
18
45,0
F
%
Mean
Sub Variabel Tanggung jawab (X3) 1 2 3
Tuntutan anggaran yang berkualitas I realistis Akurasi angka anggaran sesuai standar yg berlaku Penetapan anggaran diverifikasi secara objektif
15,0 11
52,5
7 17,5
3,78
13 32,5
1
2,5
3,25
52,5
2
5,0
3,48
27,5 21
100
4
5
6 7
Item
IF
3
2
1 No
o/o
Revisi anggaran II 0 0,0 disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan Kejelasan sasaran dan 0 0,0 tujuan dari anggaran yang diusulkan Perhatian terhadap skala 0 0,0 pioritas anggaran Koreksi anggaran 0 0,0 disesuaikan dengan kemampuan keuangan
F
o/o
F
5
4 o/o
6 15,0 20 50,0
F
o/o
F
o/o
Mean
8 20,0
6 15,0
3,35
6 15,0 17 42,5
12
30,0
5 12,5
3,40
4
10,0
14
35,0
19
47,5
3
7,5
3,53
0
0,0
18
45,0
10
25,0
12
30,0
3,85
Mean sub variabel Tanggung Jawab
3,52
,'
Sumber : Data Pnmer d1olah (2005) Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat dideskripsikan mengenai item-item varia bel patisipasi penyusunan anggaran (unsur tanggung jawab ) sebagai berikut :
1. Untuk item pemyataan pertama, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 1 orang (2,5%) menyatakan tidak setuju, sebanyak 14 orang (35%) menyatakan ragu-ragu,
sebanyak 18 orang (45%) menyatakan setuju,
dan
sisanya sebanyak 7 orang (17,5%) menyatakan sangat setuju. Secara rata-rata para kepala unit kerja dituntut untuk menyusun anggaran yang berkualitas dalam proses penyusunan anggaran (nilai rata-rata= 3,78). 2. Untuk item pemyataan kedua, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 5 orang (12,5%) menyatakan tidak setuju,
sebanyak 21 orang (52,5%)
menyatakan ragu-ragu, sebanyak 13 orang (32,5%) menyatakan setuju, dan sisanya sebanyak 1 orang (2,5%) menyatakan sang at setuju. Secara rata-rata para kepala unit
ke~a
menggunakan standar yang berlaku untuk akurasi angka-
angka anggaran dalam proses penyusunan anggaran (nilai rata-rata = 3,25). 3. Untuk item pemyataan ketiga, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 6 orang (15%) menyatakan tidak setuju,
sebanyak 11 orang (27,5%)
101
menyatakan ragu-ragu, sebanyak 21 orang (52,5%) menyatakan setuju, dan sisanya sebanyak 2 orang (5%) menyatakan sangat setuju. Secara rata-rata dalam penetapan I finalisasi anggaran , dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi secara objektif dalam proses penyusunan anggaran (nilai rata-rata
=3,48). 4. Untuk item pemyataan keempat, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 6 orang (15%) menyatakan tidak setuju, sebanyak 20 orang (50,%) menyatakan ragu-ragu,
sebanyak 8 orang (20,%) menyatakan setuju,
dan
sisanya sebanyak 6 orang (15%) menyatakan sangat setuju. Secara rata-rata dalam proses penyusunan anggaran, revisi I perubahan anggaran disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan (nilai rata-rata = 3,35). 5. Untuk item pemyataan kelima, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 6 orang (15%) menyatakan tidak setuju, sebanyak 17 orang (42,5,%) menyatakan ragu-ragu, sebanyak 12 orang (30, %) menyatakan setuju, dan sisanya sebanyak 5 orang (12,5%) menyatakan sangat setuju. Secara rata-rata dalam proses penyusunan anggaran, usulan dari unit
ke~a
mempunyai tujuan
dan sasaran yang jelas (nilai rata-rata = 3,40).
6. Untuk item pemyataan keenam, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 4 orang (10%) menyatakan tidak setuju, sebanyak 14 orang (35,0,%) menyatakan ragu-ragu, sebanyak 19 orang (47,5,%) menyatakan setuju, dan sisanya sebanyak 3 orang (7,5%) menyatakan sangat setuju. Secara rata-rata dalam proses penyusunan anggaran, unit
ke~a
prioritas yang ditetapkan (nilai rata-rata = 3,53).
memperhatikan tingkat skala
102
7. Untuk item pernyataan ketujuh, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 18 orang (45%) menyatakan ragu-ragu, sebanyak 10 orang (25,%) menyatakan setuju, dan sisanya sebanyak 12 orang (30%) menyatakan sangat setuju. Secara rata-rata
dalam proses penyusunan anggaran, koreksi I
pengurangan anggaran dilakukan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah (nilai rata-rata = 3,85). Pada tabel 4.13 di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata yang diperoleh variabel partisipasi unsur tanggung jawab adalah 3,52. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara rata-rata para kepala unit kerja bertanggung jawab terhadap apa yang diusulkan dalam proses penyusunan anggaran. Dari ketiga sub variabel partisipasi terse but dapat dilihat bahwa sub variabel keterlibatan
mempunyai
rata-rata
sebesar
3,24,
sub
variabel
konstribusi
mempunyai rata-rata sebesar 3,45, dan sub variabel tanggung jawab mempunyai rata-rata sebesar 3,52 % . lni berarti bahwa secara umum dapat disimpulkan bahwa kepala unit
ke~a
secara umum ikut berpartisipasi dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota
Malang. Seperti
diungkapkan oleh Kepala Subbagian Akuntansi dan Pembukuan Bagian Keuangan Pemkot Malang sebagai berikut : •....... Unit ke~a. saat sekarang ini ya mempunyai antusias tinggi dalam berpartisipasi menyusun rencana anggaran unit kerjanya masing-masing untuk jangka waktu satu tahun ke depan dalam bentuk Rancangan Anggaran Satuan Ke~a (RASK) yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, untuk kemudian RASK tersebut diajukan ke Tim Anggaran untuk dinilai I dievaluasi keselarasan program I kegiatan dengan skala prioritas ... • (wawancara dengan Bapak Abdul Rochim, Kasubbag Akuntansi dan Pembukuan Bagian Keuangan Pemkot Malang tanggal18 Juni 2005, diruangan ke~anya pukul 14.30 WIB).
103
4.3.2 Varia bel Anggaran Kinerja (Z)
Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi ( Anggaran Kinerja) !
No 1
2
3
4
1
I
Item
F
Program I kegiatan berpedoman pada renstra (rencana strategis) Program I kegiatan dinilai dengan kew~aran biaya I SAB (Standar Ana/isa Biaya) Tingkat keberhasilan I standar pelayanan diukur dengan Tolok Ukur Kinerja (TUK) Program I kegiatan disusun dengan mengacu standar Biaya (SB) yang berlaku
I
2 %
Item
Masing-masing
F
%
F
5
4
3
F
%
Moderating
Variabel
%
F
%
Mean
0 0,0
0 0,0
6 15,0 21
52,5
13
32,5
4,18
0 0,0
0 0,0
6
15,0 24
60,0
10
25,0
4,10
0 0,0
0 0,0
13 32,5
16
40,0
11
27,5
3,95
0 0,0
0 0,0
9 22,5
15 37,5
16
40,0
4,18
Mean Anggaran Kinerja
4,10
Sumber : Data Primer diolah (2005)
Berdasarkan tabel 4.14 di atas dapat dideskripsikan mengenai item-item variabel anggaran
kine~a
sebagai berikut :
1. Untuk item pemyataan pertama, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 6 orang (15%) menyatakan ragu-ragu, sebanyak 21 orang (52,5%) menyatakan setuju,
dan sisanya sebanyak 13 orang (32,5%) menyatakan
sangat setuju. Secara rata-rata para kepala unit
ke~a
setuju bahwa dalam
penyusunan anggaran, program I kegiatan yang diusulkan berpedoman pada renstra (nilai rata-rata= 4, 18). 2. Untuk item pemyataan kedua, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 6 orang (15%) menyatakan ragu-ragu, sebanyak 24 orang (60%) menyatakan setuju,
dan sisanya sebanyak 10 orang (25%) menyatakan sangat setuju.
104
Secara rata-rata para kepala unit
ke~a
setuju bahwa dalam penyusunan
anggaran, program I kegiatan yang diusulkan agar disertai penilaian kewajaran biaya (SAB) (nilai rata-rata = 4, 10) 0 30 Untuk item pemyataan ketiga, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 13 orang (32,5%) menyatakan ragu-ragu, menyatakan setuju,
sebanyak 16 orang (40%)
dan sisanya sebanyak 11 orang (27,5%) menyatakan
sangat setuju. Secara rata-rata para kepala unit
ke~a
setuju bahwa dalam
penyusunan anggaran, tingkat keberhasilan I standar pelayanan diukur dengan tolok ukur kinerja yang jelas (nilai rata-rata= 3,95)0 40 Untuk item pemyataan keempat, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 9 orang (22,5%) menyatakan ragu-ragu, sebanyak 15 orang (37,5%) menyatakan setuju, dan sisanya sebanyak 16 orang (40%) menyatakan sangat setujuo Secara rata-rata para kepala unit
ke~a
setuju bahwa dalam penyusunan
anggaran, program I kegiatan yang diusulkan agar mengacu pada standar biaya yang berlaku (nilai rata-rata = 4, 18)0 Pada tabel 4.14 Diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata yang diperoleh variabel anggaran
kine~a
adalah 4,100 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
secara rata-rata para kepala unit kerja setuju bahwa unsur-unsur aggaran kinerja diterapkan dalam
proses
penyusunan anggarano Hal ini seperti diungkapkan
kepala sub bagian Keuangan Dinas Kimpraswil Pemkot Malang sebagai berikut : • . 0.. sejak tahun 2003 kami dalam me nyu sun anggaran menggunakan istilah Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) bukan lagi Daftar Usulan Kegiatan (DUK) atau Daftar Usulan Proyek (DUP)o RASK tadi disusun dengan mengacu pada data-data unit ke~a , baik data strategis (visi, misi, tujuan dan sasaran unit kerja), data operasional (program dan kegiatan) dan data keuangan atau anggaran, yang kesemuanya itu ada indikator kinerjanya sebagai acuannya •. (Wawancara dengan lbu Ora. lnsulistyowati kepala sub bagian keuangan dinas kimpraswil tgl. 11 April 2005 pukul11.30 WIB diruangan kerjanya).
105
Mengenai
penggunaan
indikator-indikator
anggaran
kine~a
dalam
penyusunan APBD Kota Malang , Bapak Drs. Baihaqi, MAP pegawai subbagian anggaran bagian keuangan pemkot Malang mengungkapkan sebagai berikut : " ... Sekarang ini kami menyusun anggaran mengikuti ketentuan yang ber1aku saat ini, yaitu harus mengacu pada renstra, tugas dan fungsi kantor sebagai tolok ukur kinerja, standar harga yang ber1aku. Sedangkan untuk indikator Standar Analisa Biaya (SAB) sepertinya kok belum ada ya, karena format dan bentuknya seperti apa SAB itu, dari pusat sampai sekarang belum ada, sehingga kami masih menafsirkan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) menggunakan standar harga barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Walikota. (Wawancara dengan Bapak Drs. Baihaqi, MAP staf sub bagian anggaran Bagian Keuangan Pemkot Malang tgl. 18 April 2005 pukul 13.00 WIB diruangan kerjanya). 4.3.3 Varia bel Slack Anggaran (Y) Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Masing-masing Item Variabel dependen (Slack Anggaran) 1
[
No
l
Item
Anggaran disusun dengan overestimate I cost dan underestimate revenue i Anggaran dibuat dalam 2 i dua standar berbeda 3 i Slack anggaran dapat i ditolerir sepanjang I masih ldalam level yang : wajar Slack digunakan untuk 4 flexibilitas angga-an, sepanjang sulit I dibuktikan
2
3
4
5 %
Mean
0 0,0
0 0,0
1,78
7,5
0 0,0
0 0,0
1,80
9
7,5
0 0,0
0 0,0
1,98
5
12,5
0 0,0
0 0,0
1,73
Mean Slack Anggaran
1,82
F
%
F
%
F
%
15
37,5
19
47,5
6
15,0
11
27,5
26 65,5
3
10 27,5
21
65,5
16 40,0
19
47,5
F
%
F
1
Sumber : Data Primer diolah (2005) Berdasarkan tabel 4.15 di atas dapat dideskripsikan mengenai item-item slack anggaran sebagai berikut : 1. Untuk item pemyataan pertama, dari empat puluh responden penelitian, sebanyak 15 orang (37,5%) menyatakan sangat tidak setuju,
sebanyak 19
106
orang (4715%) menyatakan tidak setujul dan sisanya sebanyak 6 orang (15%) menyatakan ragu-ragu. Secara rata-rata para kepala unit
ke~a
tidak setuju
bahwa dalam penyusunan anggaranl dilakukan dengan mengoverestimatekan pengeluaran dan mengunderestimatekan penerimaan (nilai rata-rata
=1 78). I
2. Untuk item pemyataan kedual dari empat puluh responden penelitianl sebanyak 11 orang (2715%) menyatakan sangat tidak setujul sebanyak 26 orang (65%)
menyatakan tidak setujul dan sisanya sebanyak 3 orang (715%) menyatakan ragu-ragu. Secara rata-rata para kepala unit kerja tidak setuju bahwa dalam penyusunan anggaranl dilakukan dengan membuat standar ganda anggaran (nilai rata-rata= 1180). 3. Untuk item pemyataan ketigal dari empat puluh responden penelitianl sebanyak 10 orang (25%) menyatakan sangat tidak setujul sebanyak 21 orang (52 15%)
menyatakan tidak setujul dan sisanya sebanyak 9 orang (2215%) menyatakan ragu-ragu. Secara rata-rata para kepala unit kerja tidak setuju dalam penyusunan anggaranl mentolerir adanya slack meskipun masih dalam level yang wajar (nilai rata-rata = 1198). 4. Untuk item pemyataan keempatl dari empat puluh responden penelitianl sebanyak 16 orang (40%) menyatakan sangat tidak setujul sebanyak 19 orang (47 15%) menyatakan tidak setuju setujul
dan sisanya sebanyak 5 orang
(12 5%) menyatakan ragu-ragu. Secara rata-rata para kepala unit ke~a tidak 1
setuju bahwa untuk alasan flexibilitas anggaran
I
melakukan slack meskipun
sulit untuk dibuktikan secara resmi (nilai rata-rata= 1173). Pada tabel 4.15 di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata yang diperoleh varia bel anggaran slack anggaran adalah 1182. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara rata-rata para kepala unit kerja tidak setuju bahwa dalam penyusunan anggaran dilakukan dengan melakukan slack anggaranl apapun
107
alasan yang dikemukakan. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, Kepala Subbagian Anggaran Bagian Keuangan Pemkot Malang mengungkapkan sebagai berikut : " ... dalam sistem anggaran kinerja output dari kegiatan/program itu kelihatan. Unit kerja harus berpikir jangka panjang tentang program I kegiatan yang diusulkan baik mengenai input, output , outcome ,manfaat dari apa yang diusulkannya, tidak asal mengusulkan doang dan tidak jelas outputnya. Dengan be~alannya anggaran kine~a ini tingkat terjadinya slack anggaran semakin berkurang ya, namun bukan berarti tidak ada , kondisi sekarang ini tidak bisa lagi main-main dengan anggaran. (Wawancara dengan lbu Dra. Ely Tjasmanti kepala sub bagian anggaran Bagian Keuangan Pemkot Malang tgl. 24 Juni 2005 pukul14.30 WIB diruangan kerjanya).
4.4 Hasil Uji Persyaratan Analisis Pada bagian ini akan disajikan perhitungan statistik inferensial yang digunakan untuk pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian.
4.4.1 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 4.4.1.1 Hasil Uji Validitas Suatu
instrumen
pengukur dikatakan valid,
jika
instrumen tersebut
mengukur apa yang seharusnya diukur (lndriantoro:1999:181). Valid tidaknya suatu instrumen dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi product moment pearson ( level signifikansi 0.05) dengan nilai kritisnya (nilai tabel r). Bila koefisien korelasi lebih besar dari 0,03 maka instrumen tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya dinyatakan tidak valid. Hasil uji validitas instrumen dapat dilihat pada tabel di bawah ini: l"d"t IT Tabe14 16 Hast·1 u·· Jjl V at tas Inst rumen Penettan Keterangan (<X= 0.05)
No.
Variabel
Sub van abel
Item (instrument)
Koefisien korelasi (r)
1
Partisipasi penyusunan anggaran
Ketrlibatan (X1)
X1.1
0.506
X1.2
0.419
X1.3
0.694
Valid
X1.4
0.775
Valid
Valid Valid
108
No.
Subvariabel
Variabel
Konstribusi (X2)
Tanggung Jawab (X3)
2
3
Anggaran kine~a (Z)
Slack Anggaran (Y)
-
-
,.
Item (instrument)
Koefisien korelasi (r)
X1.5
0.482
Keterangan ( ex =0.05) Valid
X1.6
0.552
Valid
X1.7
Valid
X2.1
0.572 0.682
X2.2
0.752
Valid
X2.3
0.701
Valid
X2.4
0.406
Valid
X2.5
0.612
Valid
X2.6
0.655
Valid
X3.1
0.382
Valid
X3.2
0.790
Valid
X3.3
0.423
Valid
X3.4
0.733
Valid
X3.5
0.650
Valid
X3.6
0.377
Valid
X3.7
0.517
Valid
Z1
0.582
Valid
Z2
0.844
Valid
Z3
0.721
Valid
Z4
0.697
Valid
Y1
0.654
Valid
Y2
0.803
Valid
Y3
0.787
Valid
Y4
0.623
Valid
I!
l
Valid
Sumber : Data pnmer d1olah (2005) Dari atabel di atas dapat diketahui bahwa instrumen yang digunakan cukup valid, sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang tepat untuk variabel penelitian yang terdiri dari partisipasi penyusunan anggaran, anggaran slack anggaran.
kine~a
dan
109
4.4.1.2 Hasil Uji Reliabilitas Reliabilitas diuji berclasarkan pada alpha cronbach (cronbach's alpha), hasil pengujian reliabilitas dikenal dengan Standardized Item Alpha (SIA). Menurut Sekaran (1992:45) nilainya
kriteria nilai alpha croncbach dikatakan baik I diterima jika
> 0.6 , jika nilai alpha cronbach < 0.6 dikatakan tidak baik I tidak diterima.
Hasil perhitungan reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini : Ta be14 17
Variabel
No.
1
2
1t1an 11 as Inst rumen Pene r. H851·1 U"" IJI Rer1a bTt
Partisipasi penyusunan anggaran Anggaran kinerja (Z)
Sub variabel
Ketr1ibatan (X1) Konstribusi (X2) Tanggung Jawab (X3)
Item (instrument)
Slack Anggaran (Y)
Keterangan (ex= 0.05)
0.67
Reliabel
0.66
Reliabel
0.67
Reliabel
X1.1 s.d X1.7 X2.1 s.d X2.6 X3.1 s.d X3. 7
-
Z1
Z2 Z3
3
Nilai alpha croncbach) (SIA)
-
Z4 Y1 Y2 Y3 Y4
Sumber : Data pnmer d1olah (2005) Dari atabel di atas dapat diketahui bahwa instrumen yang digunakan cukup reliabel , sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang tepat untuk variabel penelitian yang terdiri dari partisipasi penyusunan anggaran, anggaran kinerja dan slack anggaran.
4.4.2
Hasil Pengujlan Asumsi Klaslk
Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengujian hipotesis, agar memenuhi kriteria BLUE (Best Unier Unbiased Estimato" atau perkiraan yang
110
tidak bias dari model persamaan linier, maka harus memenuhi asumsi klasik sebagai berikut :
4.4.2.1 Hasil Uji Multikolinieritas Gejala multikolinieritas
te~adi
karena adanya hubungan linier yang tinggi
(mendekati sempuma) diantara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas, diuji dengan menghitung nilai VIF (Variance Inflating Factor'). Bilai nilai VIF < 5 , maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas (Santoso, 1999:47). Hasil pengujian multikolinieritas ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 4.18 : Hasil Perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) Variabelbebas
No.
Simbol
Nilai VIF
Keterangan
1.
Partisipasi penyusunan anggaran
X
1,255
Non multikolinieritas
2.
Anggaran kinerja
z
1.238
Non multikolinieritas
lnteraksi partisipasi anggaran dengan anggaran kinerja Sumber : Data primer d1olah (2005)
x.z
1.072
Non multikolinieritas
3.
Berdasarkan tabel 4.18 di atas, dapat diketahui bahwa dari semua variabel independen yang ada, nilai Variance Inflation Fador (VIF) yang dihasilkan tidak ada yang melebihi 5. Hal ini berarti tidak terjadi multikolinieritas diantara varia bel bebas.
4.4.2.2 Hasil Uji Heterokedastisitas Pengujian asumsi heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser yaitu dilakukan dengan cara
mengkorelasikan antara absolute residual hasil regresi
dengan semua variabel bebas (Gujarati : 1995:35). Apabila tingkat signifikansi hasil korelasi
s
0.05 maka berarti persamaan regresi tersebut mengandung
heteroskedastisitas dan sebaliknya jika lebih besar dari 0.05 berarti non
111
heteroskedastisitas
at au
homoskedastisitas.
Hasil
perhitungan
uji
heterokedastisitas dapat diketahui pada tabel sebagai berikut : TabeI 4 19 HaSI·1 Pe rh"t1ungan u··GI. IJI eJser No. 1. 2.
Variabelbebas
Simbol
0.071
I Non Heterokedastisitas
z
0.113
I Non Heterokedastisitas
X.Z
0.705
I Non Heterokedastisitas
kine~a
lnteraksi partisipasi nggaran dengan anggaran kinerja Sumber : Data pnmer d1olah (2005) 3.
Keterangan
X
Partisipasi penyusunan anggaran Anggaran
Sig. j
i! !
Berdasarkan tabel 4.19 di atas, dapat diketahui bahwa independen
semua variabel
mempunyai tingkat signifikansi t lebih besar dari alpha (0.05),
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak te~adi heterokedastisitas terhadap semua variabel bebas.
4.4.2.3
Hasil Uji Normalitas
Pengujian asumsi Normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smimov. Uji ini dilakukan dengan melihat selisih antar peluang kumulatif dari observasi dengan peluang secara teoritis. Untuk menentukan apakah sebaran data normal atau tidak dilakukan dengan melihat nilai Z-tailed p dibandingkan dengan alpa. Jika Z-tailed p
> a maka sebaran data normal. Hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smimov diperoleh hasil bahwa Nilai Z-tailed P =0,1 59, hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti sebaran data normal.
112
No,.-mal P-P Plot of Reg,.-ession standal'"dized Residual Dependent Val'"iable : Zscol'"e (V)
0~ 0~ 1.00 ~--------------------------------------= ""
c
c
c
.75 c c
ceo
co
.50. cc
c
cc
c
.25
c
c
0.00 ~---------=---------------..,-----------=-----------.1. 1 .00 .75 .50 .25 0.00
Observed Cum Prob
Sumber: Printout SPSS ver .11.0 for Windows
Gam bar 4.1. Diagram Normalitas dengan Varia bel Terikat Slack Anggaran 4.4.2.4
Hasil Uji Autokorelasi
Pengujian asumsi autokorelasi dilakukan dengan
uji Durbin-Watson . Uji
ini dilakukan untuk melihat apakah korelasi diantara data pengamatan, dimana munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Secara konfensional dapat dikatakan bahwa suatu persamaan regresi dikatakan telah memenuhi asumsi tidak terjadinya autokorelasi jika Nilai Durbin-Watson berada diantara nilai du dan (4-du) yang diperoleh dari tabel Durbin-Watson. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa bahwa nilai Durbin watson sebesar 1,982, sedangkan nilai tabel durbin watson pada a= 0.05 , n=40 dan k=3 adalah dU=1,659. Sehingga
nilai hasil
perhitungan
durbin
watson
berada pada
kisaran dU < dW < (4-dU) atau 1,659 < 1,982< 2,341. Hal ini berarti untuk semua variabel independen tidak te~adi autokorelasi.
113
Hasil Uji Linieritas
4.4.2.5
Pengujian asumsi linieritas dapat dilakukan dengan melihat diagram pencar (scatter plot) antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika scatter plot tidak
membentuk pola tertentu, maka hubungan antar variabel bersifat linier.
Scatterplot Dependent Variable: Zscore(Y)
Q)
.2 ro
>
2
"0 Q)
c
....... w
i5 Q)
.._
D
1
Q)
0
l:b.,
"0
.t::!
co
DDo
0..
e
co
0
e
"0 ._
ro
"0
c:
ro .......
ell
-1
c ec
[]
(/")
e
D
c
[]
[]
c
D
c
c ec
e
c: (/")
e
CD
(/)
.Q
D
c
D
-2
Q) ,_
e
C) Q)
0::
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Regression Standardized Residual Sumber : Printout SPSS ver .11. 0 for Windows
Gambar 4.2 : Diagram Scatter Plot dengan Variabel T erikat Slack Anggaran Berdasarkan diagram tersebut di atas terlihat scatter plot tidak membentuk pola tertentu, sehingga model memenuhi asumsi linieritas.
4.5
Hasil Analisis Statistik lnferensial
Teknik statistik regresi digunakan oleh peneliti • karena peneliti bermaksud melakukan prediksi seberapa jauh nilai variabel dependen bila nilai variabel independen berubah.
Analisis regresi erat kaitannya dengan analisis korelasi.
Teknik korelasi digunakan untuk mengalisis kuatnya hubungan antar variabel, sedangkan analisis regresi digunakan untuk memprediksi
berubahnya variabel
114
tertentu bila variabel lain berubah. Regresi digunakan untuk analisis antara satu variabel dengan variabel lain yang secara konseptual mempunyai hubungan kausal atau fungsional. Dalam perhitungan analisis regresi dengan menggunakan SPSS secara otomatis koefisien korelasi akan ditampilkan, sehingga tidak perlu secara khusus menghitung koefisien korelasinya. Output dari analisis regresi (baik regresi linier sederhana maupun berganda) adalah koefisien regresi dan koefisien determinasi. Koefisien regresi digunakan untuk menerangkan besamya perubahan variabel
terikat satu satuan dimana
variabel bebas yang lain dalam keadaan konstan. Sedangkan koefisein determinasi digunakan untuk menentukan besamya sumbangan atau kontribusi variabel bebas terhadap naik turunnya variabel terikat.
4.5.1
Analisis
Pengaruh
Partisipas i
Penyusun an
Anggaran
(X)
terhadap Slack Anggaran (Y) Hasil
perhitungan statistik terhadap pengaruh partisipasi penyusunan
anggaran terhadap slack anggaran berdasarkan lampiran 4 diketahui bahwa koefisien korelasinya (R) menunjukkan angka 0.580 artinya bahwa ada hubungan antara variabel partisipasi penyusunan anggaran dengan
slack anggaran,
meskipun jika dilihat dari tingkat koefisien hubungannya termasuk kategori kurang kuat (lemah). Hasil anal isis regresi dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel
4.20 : Hasil Analisis Regresi dari Pengaruh Partisipasi Penyusunan A nggaran dengan 51ackAnggaran
B
t
s~ tlltl_
Konstanta
-1,248
-1,782
0,083
X
0,902
4,394
0,000
Varia bel
Persamaa n 1 Korelasi (R) R Square (R2 ) Adjusted (R2 ) F hitung Sign F
=0,580 =0,337 =0.319 =19,306 =0,000
Sumber : Data pnmer d1olah (2005)
115
Berdasarkan tabel 4.20 di atas dapat dilihat signifikansi pengaruh variabel (X) terhadap (Y), lebih kecil dari
ditunjukkan dengan tingkat sinifikansi (p) sebesar 0,000 jauh
tarat
nyata (nilai
o: =0,05). Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap slack anggaran. Dilihat dari koefisien regresinya, hubungan kedua variabel tersebut positit, dengan nilai koetisien regresi sebesar 0,902. Sedangkan koefisien determinasinya (R2 ) sebesar 0.337, hal ini berarti variasi perubahan slack anggaran dipengaruhi oleh partisipasi penyusunan anggaran sebesar 33,7 %, sedangkan sisanya sebesar 66, 3 % dipengaruhi oleh variabel lain. Jika dibuat model pengaruhnya
adalah
sebagi berikut :
Partisipasi Penyusunan anggaran
R2 = 0.337
Slack anggaran
Gambar 4.3 : Model pengaruh partisipasi penyusunan anggaran (X) terhadap slack anggaran (Y) Dari hasil analisis diperoleh persamaan regresi berdasarkan persamaan (1) tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap slack anggaran adalah sebagai berikut : Y = -1,248 + 0,902 X
Artinya partisipasi penyusunan anggaran sebesar satu satuan akan meningkatkan slack anggaran sebesar 0,902 satuan slack. Hal ini diperkuat dengan hasil uji t dengan nilai t hitung sebesar 4,394 lebih besar dari t tabel sebesar 2,021 , atau dengan melihat level signifikansi yang terjadi sebesar 0.000 jauh dibawah
tarat
nyata (o:=O, o5) . Dengan demikian terbukti secara statistik bahwa ada hubungan
116
yang positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan slack anggaran. Sejalan dengan hasil analisis tersebut
kepala Bidang Ekonomi Badan
Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Pemkot Malang mengungkapkan sebagai berikut : • ... Partisipasi unit ke~a dalam penyusunan anggaran secara mekanisme formal ya memang tinggi secara parsialnya, tetapi secara koordinatif tidak. Masing-masing unit ke~a mempe~uangkan usulan anggaran demi kepentingannnya masing-masing , kurang adanya koordinasi dengan unit ke~a yang lain sehingga kadang-kadang te~adi overlapping program I kegiatan. Jika pengertian slack anggaran adalah seperti itu (menyusun anggaran dengan memperbesar estimasi pengeluaran dan memperkecil estimasi pendapatan), ya memang slack anggaran itu te~adi karena memang hal seperti itu diinginkan, ini realitanya. (Wawancara dengan Bapak Drs.Mulyono.M.Si Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang tgl. 11 April 2005 pukul12.30 WIB diruangan ke~anya). Dari sisi
penyusunan anggaran pendapatan daerah
Kepala Sub Dinas
Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan Kota Malang mengungkapkan sebagai berikut : •.... Pendapatan daerah sebagaimana Saudara tahu dalam APBD itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan dari dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang syah. Yang kami kelola disini adalah unsur PAD gimana supaya tiap tahun itu meningkat, disamping dana perimbangan dari pusat dimana jika kami kontribusinya besar dalam menghasilkan pendapatan maka kami akan mendapatkan bagi hasil yang besar juga. Dalam menganggarkan pendapatan daerah, karena sifatnya estimasi maka kami menargetkan pendapatan daerah dengan toleransi kesalahan 10 % dibawah potensi pendapatan yang ada. (Wawancara dengan Bapak Drs. Malik kepala sub dinas pendaftaran dan penetapan Dinas Pendapatan Kota Malang tgl. 1 Juli 2005 pukul15.00 WIB diruangan ke~anya). 4.5.2
Analisis Pengaruh Partislpasi Penyusunan Anggaran (X) dan Anggaran Kinerja (Z) terhadap Slack Anggaran (Y)
Sebagaimana telah diungkapkan dalam tujuan penelitian, bahwa dalam penelitian ini juga ingin diketahui bagaimana pengaruh penerapan variabel anggaran
kine~a
secara bersama-sama dengan variabel partisipasi penyusunan
117
anggaran. Model persamaan regresi linier yang digunakan adalah seperti pada persamaan (2). Hasil perhitungan statistik terhadap pengaruh anggaran
kine~a
secara bersama dengan partisipasi penyusunan anggaran terhadap slack anggaran ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 4.21 : Hasil Analisis Regresi . Pengaruh Anggaran Kinerja Secara BersamaSama dengan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Slack A ng garan Persamaan 2
Korelasi (R) R Square (R2) Adjusted (R2 ) F hitung Sign F
Varia bel Konstanta
8 1,196
1,174
Sig t (p) 0,248
X
0,634
3,090
0,004
z
-0,374
-3,066
0,004
t
=0,686 =0,471 =0.443 =16,488 =0,000
Sumber : Data pnmer d1olah (2005)
Berdasarkan tabel 4.21 di atas, dapat dilihat bahwa hasil
uji secara
bersama-sama dari variabel partisipasi penyusunan anggaran dan anggaran kine~a.
menghasilkan koefisien korelasi
(R) sebesar 0,686
meningkat dari
sebelumnya, yang dikategorikan bahwa hubungan variabel independent (X dan Z) dengan variabel dependen
M
cukup kuat.
Sedangkan nilai
Adjusted (R2 )
mengalami kenaikan dari 0,319 menjadi 0,443 dengan nilai F hitung sebesar 16,488 lebih besar dari F tabel sebesar 3,255. Nilai hitung Sign (p) sebesar 0,000
jauh lebih kecil dari taraf signfikansi ex sebesar 0,05. Artinya secara bersama-sama variabel partisipasi penyusunan anggaran dan anggaran kinerja berpengaruh signifikan terhadap slack anggaran. Jika diuraikan satu persatu, pengaruh dari masing-masing variabel tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :
118
1) Varia bel partisipasi penyusunan anggaran (X) Tingkat keberartian pengaruh variabel partisipasi penyusunan anggaran terhadap slack anggaran secara statistik diuji dengan uji - t. Berdasarkan hasil uji-t variabel partisipasi penyusunan anggaran secara statistik memberikan pengaruh perubahan yang signifikan. Hal ini terbukti dengan nilai t hitung sebesar 3,090 dan nilai sign (p) sebesar 0,004 jauh dibawah taraf signifikansi a: sebesar 0,05. Koefisien regresi parsial dari variabel (X)
menunjukkan nilai yang positif
sebesar 0,634 dengan nilai sign (p) sebesar 0,004 jauh dibawah taraf signifikansi a: sebesar 0,05. Hal ini berarti variabel partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap slack anggaran.
2) Variabel anggaran kinerja (Z) Tingkat keberartian pengaruh variabel anggaran
kine~a
terhadap slack
anggaran secara statistic diuji dengan uji - t. Berdasarkan hasil uji-t variabel anggaran
kine~a
secara statistik memberikan pengaruh perubahan yang signifikan.
Hal ini terbukti dengan nilai t hitung sebesar -3,066 dan nilai sign (p) sebesar 0,004 jauh dibawah taraf signifikansi a: sebesar 0,05. Koefisien regresi parsial dari variabel (Z) menunjukkan nilai yang negatif sebesar- 0,374 dengan nilai sign (p) sebesar 0,004 jauh dibawah taraf signifikansi a:
sebesar 0,05. Hal ini berarti variabel anggaran
kine~a
berpengaruh negatif
signifikan terhadap slack anggaran. Koefisien determinasi
(R2) mengalami peningkatan dari 0,337 menjadi
0,471 yang berarti variasi berubahnya slack anggaran dipengaruhi oleh partisipasi penyusunan anggaran dan anggaran 47,1 %.
kine~a
secara bersama-sama sebesar
119
Jika dibuat model pengaruhnya adalah sebagi berikut :
Partisipasi Pen~usunan Anggaran
R2 = 0.471
Slack Anggaran
Anggaran Kinerj a r--
Gambar 4.4 : Model Pengaruh Bersama antara Partisipasi Penyusunan Anggaran (X) dan Anggaran Kine~a (Z) terhadap Slack Anggaran (Y) Dari hasil analisis diperoleh persamaan regresi berdasarkan persamaan (2) tentang pengaruh secara bersama-sama partisipasi penyusunan anggaran dan anggaran
kine~a
terhadap slack anggaran adalah sebagai berikut : Y = 1,196 + 0,634 X- 0,374 Z
Dibandingkan dengan kondisi sebelum variabel anggaran
kine~a
(Z)
dilibatkan dalam persamaan, maka variabel (Z) memberikan sumbangan kontribusi sebesar 13,4% (47,1% -33,7%) terhadap variasi perubahan slackanggaran. Sejalan dengan hal tersebut Bapak Baihaqi, MAP staf sub bagian anggaran Bagian Keuangan Pemkot Malang mengungkapkan : " ... Jika dibandingkan dengan sistem anggaran yang dulu, dengan sistem sekarang ini terus terang ya lebih baik, kalau dulu slack itu banyak sekali te~adi , sekarang ini dengan anggaran kine~a sudah mulai berkurang. Menurut saya untuk ke depan yang terpenting itu bagaimana merubah paradigma berpikir moral dan kemauan politik dari pimpinan kita untuk berubah ... " (Wawancara dengan Bapak Baihaqi, MAP staf sub bagian anggaran Bagian Keuangan Pemkot Malang tgl. 24 Juni 2005 pukul 15.30 WIB diruangan ke~anya).
120
4.5.3
Analisis Regresi Moderat (MRA) Pengaruh Anggaran Kinerja (Z) Terhadap Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran (X) dan Slack Anggaran (Y) (Melibatkan interaksi antara X dan Z)
Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II bahwa dalam analisis MRA efek utama dari masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent tidak dapat diinterpretasikan. Fokus utama signifikansi koefisien dan sifat
analisis
ini
adalah pada
tingkat
pengaruh interaksi dua variabel independent
terhadap variabel dependent yang ada dalam persamaan tersebut. Jika
b3
signifikan dan negatif (b3 '1: 0), artinya bahwa interaksi antara variabel anggaran kine~a
dan partisipasi penyusunan anggaran
berpengaruh menurunkan slack
anggaran. Hasil analisis MRA dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.22 : Hasil Analisis Regresi Moderat (MRA) Pengaruh Anggaran Kine~a (Z) terhadap Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran (X) dan Slack Anggaran M Persamaan 3
Varia bel Konstanta
B 0,395
t 1,808
Sig t (p) 0,079
X
0,363
2,837
z
-0,373 -0,279
-2,934 - 2,112
0,007 0,006 0,042
X. Z (interaksi) Korelasi (R) R Square (R2 ) Adjusted (R2 ) F hitung Sign F
=0,728 =0,530 =0.490 =13,506 =0,000
Sumber : Data pnmer d1olah (2005) Berdasarkan analisis MRA dari variabel partisipasi penyusunan anggaran (X), variabel anggaran
kine~a
(Z), ditambah dengan variabel interaksi antara
partisipasi penyusunan anggaran dengan anggaran
kine~a
koefisien korelasi (R) sebesar 0,728 meningkat dari sebelum
(X.Z) menghasilkan te~adi
interaksi, nilai
hubungan variabel independent (setelah ditambah interaksi antar X dan Z) dengan
121
variabel dependen
M
dikategorikan • kuat ".
Sedangkan nilai
Adjusted (R2 )
mengalami kenaikan dari 0,443 menjadi 0,490 dengan nilai F hitung sebesar 13,506 lebih besar dari F tabel sebesar 2,805 dan nilai hitung Sign (p) sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari taraf signfikansi a
sebesar 0,05. Artinya hasil analisis
MRA dari variabel partisipasi penyusunan anggaran dan anggaran
kine~a
berpengaruh signifikan terhadap slack anggaran. (R2) mengalami peningkatan dari 0,471 menjadi
Koefisien determinasi
0,530 yang berarti variasi berubahnya slack anggaran dipengaruhi oleh partisipasi penyusunan anggaran (X) dan anggaran
kine~a
(Z) serta satu variabel interaksi
X.Z secara bersama-sama sebesar 53 %. Dengan demikian penambahan variabel interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan anggaran
kine~a
(X.Z)
temyata signifikan terhadap perubahan slack anggaran. Jika dibuat model pengaruhnya adalah sebagi berikut :
Partisipasi Penyusunan Anggaran (X)
f--
R2 = 0.530
Interaksi Partisipasi dan Anggaran Kinerja (X.Z)
Slack Anggaran (Y)
Anggaran Kinerja (Z)
Gambar 4.5 : Model Pengaruh Moderating antara Partisipasi Penyusunan Anggaran (X) dan Anggaran Kine~a (Z) serta lnteraksi Anggaran Kine~a dan Partisipasi Penyusunan Anggaran (X.Z) terhadap Slack Anggaran M Berdasarkan uji - t secara parsial variabel interaksi partisipasi penyusunan anggaran dengan anggaran
kine~a
(X.Z) secara statistik memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap perubahan slack anggaran. Hal ini terbukti dengan nilai t hitung sebesar- 2,112 dan nilai hitung Sign (p) sebesar 0,042 lebih kecil dari taraf
122
signfikansi a sebesar 0,05. Dari berbagai gejata I indikator perubahan uji statistik di atas dapat disimputkan bahwa
variabet anggaran
variabet moderat. Koefisien regresi
kine~a
berpotensi sebagai
dari interaksi variabet (Z) dan variabet (X)
menunjukkan nilai yang negatif sebesar- 0,279 dengan nitai sign (p) sebesar 0,042 masih dibawah taraf signifikansi a sebesar 0,05. Hat ini berarti interaksi anggaran kinerja dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap stack anggaran. Dari hasil analisis diperoteh persamaan regresi moderat berdasarkan persamaan (3) tentang pengaruh kine~a
partisipasi penyusunan anggaran dan anggaran
serta serta interaksi anggaran
kine~a
dan partisipasi penyusunan anggaran
(X.Z) terhadap stack anggaran adatah sebagai berikut : Y
=0,395
+ 0,363 X - 0,373 Z- 0,279 X.Z
4.5.4 Status Variabel Anggaran Kinerja terhadap Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Slack Anggaran Untuk menentukan kedudukan dari variabet anggaran kinerja
apakah
merupakan Pure Moderator (moderator murni), Quasy Moderator (moderator semu) atau independent Variable (variabet bebas) dalam hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a)
Tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa koefisien regresi pada persamaan (1) untuk variabel partisipasi penyusunan anggaran (X) sebesar 0,902 dengan probabilitas sign t hitung sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari signifikansi I
tarat
level
nyata a= 0,05 . Artinya pengaruh partisipasi penyusunan
anggaran terhadap slack anggaran adalah signifikan ( b1 koefisien korelasinya kurang kuat llemah.
+ 0 ),
meskipun
123
b)
Tabel 4.21 di atas menunjukkan bahwa koefisien regresi pada persamaan (2) untuk variabel anggaran kinerja (Z) sebesar - 0,373 dengan probabilitas sign t hitung sebesar 0,006 jauh lebih kecil dari level signifikansi I tarat nyata a= 0,05 . Artinya pengaruh variabel anggaran
kine~a
secara parsial terhadap
slack anggaran adalah signifikan ( b2 ::F 0 ). c)
Tabel 4.22 di atas menunjukkan bahwa koefisien regresi pada persamaan (3) untuk variabel interaksi antara anggaran penyusunan anggaran (X.Z)
sebesar - 0,279
kine~a
dengan partisipasi
dengan probabilitas sign t
hitung sebesar 0,042 jauh lebih kecil dari level signifikansi I 0,05 . Artinya pengaruh interaksi antara anggaran
kine~a
tarat nyata a=
dengan partisipasi
penyusunan anggaran terhadap slack anggaran adalah signifikan ( b3 ::F 0 ). Berdasarkan poin (a), (b), dan (c) di atas dapat diketahui bahwa koefisien regresi persamaan (1) berbeda dengan koefisien regresi persamaan (2) dan berbeda dengan koefisien regresi persamaan (3) ( b1 '# b2 '# b3). Sehingga dapat adalah bertindak sebagai
disimpulkan bahwa kedudukan variabel anggaran
kine~a
variabel moderator semu (Quasy Moderator)
yang mempengaruhi hubungan
antara partisipasi penyusunan anggaran dengan slack anggaran. Kedudukan digambarkan sbb:
variabel
anggaran
kinerja tersebut
secara
bagan
dapat
124
Variabel angga.ran kinerj 8. ( Z) ket ik.a tid.a.k. berinteraksi dengan parlipasi peeyusunan
Signifikan
angga.ran (X) Moderator Semu (Quasy moderator) Variabel angga.ran kinerja (Z) ketik.a berinteraksi dengan parlipasi peeyusunan
Slack
Signifikan
Anggaran
angga.ran (X)
Gambar 4.6 : Kedudukan Vartabel Anggaran Kinerja dalam Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Slack Anggaran.
4.5.5
Efek Non Monotonik dari Pengaruh Variabel Anggaran Kinerja terhadap Hubungan antara Partisipasi
Penyusunan Anggaran
dengan Slack Anggaran Dalam pendekatan kontinjensi dikenal isitilah efek monotonik dan non monotonik. Yaitu efek yang membertkan informasi bahwa perubahan tingkat vartabel kontinjensi arahnya akan mempengaruhi arah slope yang terjadi. untuk mengetahui adanya efek non monotonik dari vartabel pengaruh (X dan Z) terhadap variabel terpengaruh
M. diuji dengan meneliti partial derivative
dart persamaan (3)
di atas . Jika hasil dart partial derivative dart slack anggaran terhadap partisipasi (rJY/ rJX) membertkan nilai positif atau negatif yang berada pada kisaran nilai vartabel moderating, maka hal ini menunjukkan bahwa partisipasi (X) akan memiliki pengaruh non monotonik terhadap slack anggaran
M. Artinya pengaruh partisipasi
anggaran terhadap slack anggaran dipengaruhi oleh variabel lain yang bertindak sebagai vartabel moderating ( dalam hal ini variabel anggaran kinerja), dengan kata
125
lain, variabel anggaran
kine~a
mempengaruhi hubungan antara partisipasi
penyusunan anggaran dengan slack anggaran. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji sifat dan arah hubungan antara variabel anggaran
kine~a
yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi
penyusunan anggaran dengan slack anggaran adalah sebagai berikut : 1) Menentukan partial derivative dari persamaan MRA (3)
=0,395
Y
+ 0,363 X - 0,373 Z- 0,279 X.Z
l>yll>x = 0,363 - 0,279 Z 2) Menentukan nilai titik-titik infleksi (inflection point)
l>yll>x =0,363 - 0,279 Z inflection point pada sumbu Y ~ Z=O
-+ Y=0.363
inflection point pada sumbu X~ Y =0 ~
-+
l>yll>x
= 0,363 - 0,279 Z = 0
0,279 Z = 0,363
-+
Z=1,3
karena Z dalam bentuk standar baku, maka nilai Z sesungguhnya adalah :
z = z- z 8Z
+-+
13 = z- 4,1 ' 0,5089
+-+
z =4,76
3) Menghitung titik-titik yang ada pada sumbu Y dan sumbu X dalam bentuk garis lurus kurva. y
...__ _+-_ __...;;:::;(~Z.....:...l.
y
L)
I
Inflection Point
z 0
Gam bar 4.7 : Pengaruh Anggaran Kine~a terhadap Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Slack Anggaran
126
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa hasil partial derivative dari slack anggaran terhadap partisipasi ('oY/ oX) memberikan nilai positif atau negatif yang berada pada kisaran nilai variabel moderating. Pada titik inflection point (4,76 ;0) variabel anggaran
kine~a
tidak mempunyai pengaruh moderating terhadap
hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan slack anggaran.
Di
sebelah kanan titik inflection point , dimana semakin tinggi penerapan anggaran kinerja ( sistem anggaran kinerja
be~alan)
akan negatif, artinya kecenderungan
maka tingkat
te~adinya
te~adinya
slack anggaran
slack anggaran akan semakin
berkurang (semakin ke kanan atau semakin tinggi sistem anggaran kinerja diterapkan , maka slack anggaran akan semakin berkurang ) . Sebaliknya di sebelah kiri
titik inflection point,
dimana penerapan anggaran kinerja rendah
(sistem anggaran kinerja berjalan rendah ) maka tingkat terjadinya slack anggaran semakin tinggi. (Makin ke kiri atau makin rendah sistem anggaran kinerja berjalan/ diterapkan , maka semakin tinggi pula tingkat slack anggaran yang terjadi). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran (X) memiliki pengaruh non monotonik terhadap slack anggaran
M. Artinya pengaruh partisipasi
anggaran terhadap slack anggaran dipengaruhi oleh variabel lain yang bertindak sebagai variabel moderating ( dalam hal ini variabel anggaran kinerja), dengan kata lain, variabel anggaran
kine~a
mempengaruhi hubungan antara partisipasi
penyusunan anggaran dengan slack anggaran. Dengan demikian, maka altematif (Ha) diterima, berpengaruh
negatif
yang
hipotesis nol (Ho) ditolak , dan menyatakan
Variabel
Hipotesis
anggaran
( menurunkan slack anggaran ). Pada saat
kinerja
penerapan
anggaran kinerja tinggi, maka partisipasi penyusunan anggaran akan menurunkan slack anggaran. Sebaliknya pada saat penerapan anggaran kinerja rendah , maka partisipasi penyusunan anggaran akan menaikkan slack anggaran.
127
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas di atas dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut : 4.6.1
Partisipasi Penyusunan Anggaran
Hasil kuisioner terhadap 40 responden menunjukkan bahwa secara ratarata partisipasi para kepala unit
ke~a
dalam penyusunan anggaran cukup tinggi.
Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata dari variabel partisipasi penyusunan anggaran sebesar 3,40 atau sebesar 68 % para kepala unit
ikut berpartisipasi dalam
ke~a
penyusunan anggaran unit kerjanya masing-masing. Hal ini mendukung pendapat Argyris (1955)
sebagaimana dikutip Riyadi
(1998:8) yang menyatakan bahwa kontribusi terbesar dari kegiatan penganggaran akan
te~adi
jika bawahan diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam penyusunan
anggaran. Di bagian lain Argyris (1955) menyatakan bahwa bawahan harus diberi kesempatan
untuk
berpartisipasi
dalam
berbagai
keputusan
yang
dibuat
organisasinya, yang mana keputusan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada mereka. Besarnya proporsi
masing-masing item variabel partisipasi penyusunan
anggaran dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :
Total skor masing - m.asing item X 100% Jumlah responden X besamya Skala Besarnya proporsi masing-masing item dapat dilihat pada tabel berikut :
128
Tabel 4.23 : Proporsi Masing-Masing Item dari Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran No. 1
Variabel
Sub variabel
Item (instrument)
Proporsi (%)
Partisipasi penyusunan anggaran
Ketrlibatan (X1)
X1.1
65,50
X1.2
60,50
X1.3
65,50
X1.4
61,50
X1.5
66,50
X1.6
6650
X1.7 X2.1
68,00 70,00
X2.2
63,50
X2.3
68,00
X2.4
70,50
X2.5
71,50
X2.6
70,50
X3.1
75,50
X3.2
65,00
X3.3
69,50
X3.4
67,00
Konstribusi (X2)
Tanggung Jawab (X3)
!
i
1
i
i
i i :
I
X3.5
68,00
i
X3.6
70,50
i
X3.7
77,00
I
'
Sumber : Data pnmer d1olah (2005) Jika dilihat dari sumbangan masing-masing sub variabelnya maka dapat dijelaskan sebagai berikut: sub variabel keterlibatan mempunyai nilai rata-rata responden sebesar 3,24 atau menyumbangkan pengaruh sebesar
31,7 %
terhadap variabel partisipasi penyusunan anggaran (proporsi terbesar dari subvariabel keterlibatan adalah pada item X1.7 yaitu pengaruh dari kepala unit ke~a
dalam memutuskan dan merubah besamya anggaran dengan persentasi
68%), sub variabel konstribusi mempunyai nilai rata-rata responden 3,45 atau
menyumbangkan
pengaruh
sebesar 33,7
%
terhadap
I
variabel
partisipasi
penyusunan anggaran (proporsi terbesar dari subvariabel konstribusi adalah pada
I I
129
item X2 .5 yaitu saling tukar informasi dan interaksi dengan instansi terkait dalam proses penyusunan anggaran dengan persentasi 71 ,5%) , sedangkan sub variabel mempunyai nilai rata-rata responden
tanggung jawab
sebesar 3,52
atau
menyumbangkan pengaruh sebesar 34,4 % terhadap variabel partisipasi anggaran (proporsi terbesar dari subvariabel tanggung jawab adalah pada item X3. 7 yaitu anggaran yang diusulkan dikoreksi dan dirubah oleh panitia anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ada dengan persentasi 77 %) . Hal ini berarti tingkat tanggung jawab kepala unit kerja relatif lebih tinggi dari dua sub variabel lainnya yaitu tingkat keter1ibatan dan tingkat konstribusi yang diberikan dalam penyusunan anggaran. Hal ini dapat dimengerti karena kepala unit kerja harus bertanggung jawab penuh ter11adap apa yang akan dilakukan I diusulkan unit kerjanya dalam penyusunan anggaran, meskipun dia sendiri mungkin karena sesuatu dan lain hal tidak ter1ibat langsung tertladap apa yang diusulkannya.
Pengaruh masing-masing sub variabel partisipasi tsb dapat
digambarkan dalam grafik sebagai berikut :
Grafik Kontribusi Sub Variabel Partisipasi 35.0% 0 'J(fttrti6attm
~
34.0%
~
33.0%
~
32.0%
;! z
31 .0%
-
B 'l(o ntti6rui
0 rtan88""8 Jawd
30 . 0%~--
Keter libatan
rata-rata
31 .7%
Kontribusi Ta~gu~ Jawab 33.7%
34.4%
Sub Variabel Partlslpasi
Gam bar 4.8 : Kontribusi Sub Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran
130
Bentuk partisipasi para kepala unit
ke~a
dalam penyusunan anggaran
dibuktikan dengan dibuatnya Rencana Anggaran Satuan masing-masing unit
ke~a
Ke~a
(RASK) oleh
yang merupakan dokumen yang memuat rancangan
anggaran masing-masing unit kerja,
kemudian RASK tersebut diajukan ke Tim
Anggaran Eksekutip untuk dinilai I dievaluasi keselaraan programlkegiatan dengan skala prioritas yang ditetapkan. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) memuat informasi mengenai unit kerja yang bersangkutan mengenai : (1) Visi dan misi, (2) tujuan dan sasaran, (3) tugas pokok dan fungsi, (4) Bidang, program dan kegiatan, (5) Anggaran. RASK tersebut sebelum dijadikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) maka
dievaluasi dan dianalisis terlebih dahulu oleh Tim Anggaran
Eksekutif yang terdiri dari: Bagian Keuangan, Bagian Pembangunan, Bagian Perlengkapan, Dinas Pendapatan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko). Rencana Anggaran Satuan masing unit
ke~a
Ke~a
(RASK) yang diajukan oleh masing-
diteliti terlebih dahulu kebenarannya oleh Tim Anggaran tentang :
(1) kesesuaian antara rancangan anggaran dengan program dan kegiatannya, (2) Kesesuaian program dan kegiatan tersebut dengan tugas pokok dan fungsi unit ke~a
bersangkutan, (3) menilai kewajaran anggaran yang diajukan dengan target
kine~a
berdasarkan standar yang berlaku. Sehingga disini Tim Anggaran harus
teliti dalam memeriksa hal tersebut, agar tidak terjadi kesalahan I penyimpangan. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa koefisien korelasi (R) partisipasi penyusunan anggaran hubungan
menunjukkan angka 0.580 artinya bahwa terdapat
antara variabel partisipasi penyusunan anggaran dengan slack
anggaran, meskipun jika dilihat dari tingkat koefisien hubungannya termasuk kategori kurang kuat (lemah).
Tingkat signifikansi pengaruh variabel partisipasi
131
penyusunan anggaran terhadap slack anggaran sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari
tarat nyata (nilai ex =0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel
partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap slack anggaran. Dilihat dari koefisien regresinya, hubungan kedua variabel tersebut positif, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,902. Sedangkan koefisien determinasinya (R 2 ) sebesar 0.337, hal ini berarti variasi perubahan slack anggaran dipengaruhi oleh partisipasi penyusunan anggaran sebesar 33,7 %, sedangkan sisanya sebesar 66, 3 % dipengaruhi oleh variabel lain.
Hasil ini tidak mendukung ekspektasi
peneliti yang menduga partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh negatif terhadap slack anggaran. Kondisi ini kemungkinan teljadi karena partisipasi yang dilakukan manajer lebih banyak diarahkan pada bagaimana manajer tersebut memperoleh hasil akhir atau imbalan yang akan diterima dari program I kegiatan yang dianggarkannya. Gejala ini mendukung pendapat Mowen (1999:371) yang menyatakan bahwa ketika anggaran tidak diadministrasikan dengan baik, manajer bawahan dapat menyimpang dari tujuan organisasi, yang menyebabkan teljadinya perilaku disfungsional (dysfunctional behavior} yang merupakan perilaku individu yang memiliki konflik dasar dengan tujuan organisasi. Hasil
ini juga mendukung pendapat Djamaluddin (1982:36-37)
yang
menyatakan bahwa kelemahan dari performance budgeting system adalah terutama bersumber pada proses perencanaannya yang dimulai dari bawah ke atas (bottom -up). Konsekuensinya
pendekatan ini adalah para penyusun anggaran
akan memusatkan perhatian kepada kepentingan program departemennya masingmasing sehingga persaingan untuk mendapatkan dana yang sebanyak-banyaknya akan selalu teljadi.
Bahkan masih akan diketemukan cara penyusunan dana
melebihi kebutuhan yang sebenamya dengan maksud, bila ada pemotongan
132
anggaran.
akhimya
akan
mendekati
kebutuhan
yang
sesungguhnya.
Kecenderungan seperti ini tentunya akan memberikan beban yang berat kepada lembaga yang akan menetapkan alokasi anggaran (Tim Anggaran) untuk ekstra hati-hati dalam menganalisa dan menilai setiap pengajuan usulan anggaran oleh unit kerja, mengingat jumlah RASK yang relatif banyak dan ukurannya tebaltebal, sehingga diperlukan ketelitian/ kejelian dalam menilai/mengevaluasinya. Untuk meminimalisir terjadinya slack dalam penyusunan anggaran tersebut, maka diperlukan Tim evaluator (Tim anggaran) yang kompeten.
4.6.2
Anggaran kinerja
Hasil kusioner terhadap
terhadap 40 responden menunjukkan bahwa
secara rata-rata skor nilai penerapan anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata dari variabel anggaran kinerja
sebesar 4,10 atau sebesar 82 % para kepala unit kerja setuju bahwa
dalam penyusunan anggaran dilakukan dengan mengacu pada indikator-indikator anggaran kinerja.
Proporsi terbesar dari variabel anggaran kinerja adalah pada
item Z1 yaitu setiap kegiatan yang diusulkan harus mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran dan strategi yang jelas dengan berpedoman pada renstra dengan persentasi 83,50% dan Z4 yaitu dalam menyusun program/kegiatan, unit kerja harus mengacu pada standar biaya yang ber1aku di daerah dengan persentasi yang sama sebesar 83,50%. Sedangkan proporsi terendah adalah pada item Z3 yaitu untuk mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan unit kerja, dikembangkan tolok ukur kinerja sebagai standar pelayanan dengan persentasi 79,00%. Pemkot Malang sejak tahun 2003 telah menggunakan anggaran kinerja dalam menyusun anggaran dalam bentuk dokumen RASK. Dokumen tersebut
133
disusun dengan mengacu pada data-data unit kerja , baik data strategis (visi, misi, tujuan dan sasaran unit kerja), data operasional (program dan kegiatan) dan data keuangan atau anggaran, yang semuanya mempunyai indikator kinerja sebagai acuannya. Tabel 4.24 : Proporsi Masing-Masing Item Variabel Anggaran Kineria No.
Variabel
Sub variabel
Item (instrument}
1
Anggaran kinerja (Z}
-
Z1
83 50
Z2
8200
Z3
7900
Z4
83 50
Proporsi (%}
Sumber : Data pnmer d1olah (2005) Berdasarkan
hasil
uji-t
variabel
anggaran
kinerja
secara
statistik
memberikan pengaruh perubahan yang signifikan terhadap slack anggaran. Hal ini terbukti dengan nilai t hitung sebesar -3,066 dan nilai sign (p) sebesar 0,004 jauh dibawah taraf signifikansi a sebesar 0,05. Hal ini disebabkan karena dalam sistem anggaran kinerja , proses penyusunan anggaran yang dilakukan unit kerja harus mengacu pada rambu-rambu indikator yang sudah ditetapkan, yaitu : Standar Analisa Belanja, Standar Biaya, Tolok ukur kinerja disamping harus berpedoman pada rencana strategis (renstra). Standar Analisa Belanja (SAB) merupakan pedoman yang bermanfaat untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya dari kegiatan yang direncanakan unit kerja disamping itu SAB juga bermanfaat untuk mendorong setiap unit kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan program dan kegiatannya dan dapat mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi. Hasil pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa indikator anggaran kinerja telah dimiliki dan digunakan dalam proses penyusunan anggaran pemkot Malang yakni Standar Biaya, Tolok Ukur Kinerja dan Renstra, namun hingga
134
penyusunan anggaran tahun 2005, indikator Standar Analisa Biaya belum tersusun. Hal ini disebabkan karena format dan bentuk SAB sampai sekarang belum ada pedomannya dari Pusat, Sehingga sampai saat ini pemerintah kota Malang menafsirkan bahwa penyusunan RASK menggunakan standar harga barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Walikota. Koefisien regresi parsial dari variabel (Z) menunjukkan nilai yang negatif sebesar- 0,374 dengan nilai sign (p) sebesar 0,004 jauh dibawah taraf signifikansi ex
sebesar 0,05. Hal ini berarti variabel anggaran
signifikan
terhadap
slack
anggaran.
Dengan
kine~a
berpengaruh negatif
anggaran
kine~a
maka
kecenderungan untuk melakukan penyimpangan anggaran mulai berkurang karena semuanya sudah ada pos-pos anggarannya secara rinci dan detil, dimana yang membedakan sistem anggaran
kine~a
dengan anggaran sebelumnya ter1etak pada
rinciannya. Kalau dulu saat DIP I DIK, jumlah anggaran per tolok ukur ditentukan jumlahnya terlebih dahulu baru kemudian dibuat rinciannya, pada kine~a
sistem angaran
berlaku sebaliknya , jadi rinciannya ter1ebih dahulu dibuat per item secara
detil, ter1ihat dalam RASK banyak sekali rekening-rekening per kegiatan secara rinci, sehingga bendaharawan harus mengacu pada rekening-rekening tersebut , tidak bebas seperti dulu dalam menggunakan dan mengelola dana, semuanya sudah ada pos-posnya yang sudah baku di RASK.
Hal ini mendukung pendapat
Hakim dalam lnovasi (2003:13) yang
menyatakan bahwa dengan anggaran berbasis
kine~a
seluruh alokasi dana,
sekecil apapun, harus mempunyai tujuan, sasaran dan target
kine~anya,
sehingga
tidak ada lagi alokasi dana yang tidak jelas peruntukkannya. Alokasi dana APBD tidak lagi hanya sekedar deretan angka-angka yang hanya dimengerti oleh Badan
135
Pemeriksa Keuangan, tetapi lebih dari itu didalamnya juga terdapat ukuran manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. 4.6.3
Slack Anggaran
Slack anggaran adalah suatu keadaan dalam proses penyusunan anggaran dengan melakukan overestime pengeluaran dan underestimate pendapatan. Hasil kusioner terhadap terhadap 40 responden menunjukkan bahwa secara rata-rata skor nilai slack anggaran
dalam penyusunan anggaran cukup rendah. Hal ini
terbukti dengan nilai rata-rata dari variabel slack anggaran yang terjadi sebesar 1,82 atau sebesar 36,4%. Dengan demikian berarti kecenderungan terjadinya slack
anggaran semakin berkurang I rendah dalam proses penyusunan anggaran. Proporsi terbesar dari variabel slack anggaran adalah pad a item Y4 yaitu slack anggaran dapat memberikan fleksibilitas dalam mencapai tujuan organisasi, sepanjang sulit dibuktikan dengan persentasi 34,50%. Sedangkan proporsi terendah
adalah
pada
item
Y3
yaitu
untuk
mengukur
tingkat
keberhasilan/kegagalan unit kerja, dikembangkan tolok ukur kinerja sebagai standar pelayanan dengan persentasi 39,50%. Tabel 4.25 : Proporsi Masing-Masing Item Variabel Slack Anggaran No.
Variabel
Subvariabel
Item (instrument)
Proporsi (%)
2
Slack Anggaran {Y)
-
Y1
3550
Y2 Y3
3600 3950
Y4
34,50
Sumber : Data pnmer d1olah (2005) Kondisi tersebut diartikan bahwa sampai saat ini kecenderungan terjadinya slack anggaran semakin berkurang, namun bukan berarti slack tersebut tidak ada. Slack anggaran memang masih terjadi dalam penyusunan anggaran , namun
136
porsinya semakin berkurang (36,4%) sebagai pengaruh dari diterapkannya sistem anggaran
kine~a.
Hal ini mendukung pendapat Helmy Fuady, et al (2002:38-42) yang menyatakan bahwa pada dasarnya , selain belanja pegawai, pengeluaranpengeluaran dalam belanja baik yang bersifat rutin maupun bersifat pembangunan potensial untuk dimanipulasi dan digunakan oleh pegawai pemerintah untuk mencari pendapatan tambahan, sehingga perlu dicermati hal-hal sbb: (1) munculnya negosiasi dalam proses penyusunan anggaran yang bersifat rutin, sehingga jumlah biaya mengalami peningkatan termasuk adanya pos-pos titipan dari unit kerja lain. Untuk anggaran yang bersifat pembangunan per1u diperhatikan adanya kegiatan proyek yang dianggarkan lebih dari satu kali (over lapping pembiayaan) dan perlu dicermati juga adanya pos biaya administrasi proyek yang potensial untuk dijadikan side income bagi pejabat, (2) pemberian honor kepada petugas atau unit tertentu, padahal tugas tersebut sebenarnya adalah tugas pokok dan fungsinya sendiri, (3) jumlah anggaran yang diperbesar, misalnya dengan mempertinggi frekuensi kegiatan atau acara-acara pejabat dengan anggaran yang bisa diambil dari dana taktis dan sesudahnya dikembalikan berdasar pembebanan atau urusan dari dinas-dinas, (4) biaya perjalanan dinas dari berbagai sumber untuk tujuan yang sama, misalnya dari biaya rutin kantor
dan dari anggaran
beberapa proyek. Selain itu sering terjadi penyimpangan berupa perhitungan melebihkan hari, jumlah orang diperbanyak dan biaya perjalanan dinas lainnya yang tidak wajar, (5) pengeluaran-pengeluaran yang tidak wajar atas suatu kegiatan, dan penggandaan jumlah kebutuhan dalam kaitan dengan belanja barang. Misal ATK tidak dibelikan karena sudah dipenuhi dari anggaran proyek dinas tersebut. Disamping itu, sering terjadi overlapping sumber pengeluaran (satu pengeluaran dibiayai oleh beberapa sumber).
137
Proses penyusunan anggaran pendapatan daerah, yang merupakan komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , dari sisi pendapatan diestimasikan terlebih dahulu, sehingga program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas dapat dibiayai dari sumber-sumber yang akan diperoleh pada tahun berjalan. Dinas Pendapatan Pemkot Malang dalam menyusun anggaran pendapatan dilakukan dengan menurunkan estimasi pendapatan sebesar 10% dari potensi yang ada untuk antisipasi toleransi kesalahan. Hal ini dilakukan karena anggaran pendapatan itu sesuatu yang merupakan
perkiraan yang belum tentu tercapai,
sedangkan pengeluaran merupakan sesuatu yang bisa dikatakan pasti terjadi. Disamping itu dalam penyusunan anggaran, terdapat pula suatu anggapan umum bahwa anggaran pengeluaran merupakan jumlah maksimal yang tidak boleh dilampaui sedangkan anggaran pendapatan merupakan jumlah minimal yang tidak boleh lebih kecil dari yang dianggarkan.
Kecenderungan merendahkan pos pendapatan ini mendukung pendapat Helmy Fuady, et al (2002:111) yang menyatakan bahwa dalam anggaran pendapatan, dinas pemungut pajak dan retribusi seringkali berkolusi dengan DPRD untuk menetapkan insentif besar bagi petugas pemungut. Kecenderungannya adalah dengan menganggarkan rendah pendapatan-pendapatan daerah yang mungkin tinggi agar memperoleh insentif besar karena melampaui target diakhir periode anggaran .
138
4.6.4
Pengaruh
Anggaran
Kinerja
Terhadap
Hubungan
antara
Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Slack Anggaran
Berdasarkan analisis MRAI interaksi variabel anggaran kinerja dengan partisipasi penyusunan anggaran 01728 artinya
menghasilkan koefisien korelasi (R) sebesar
interaksi kedua variabel tersebut dalam mempengaruhi variabel
slack anggaran dikategorikan " kuat ". Sedangkan nilai Adjusted (R2 ) mengalami kenaikan dari 01443 menjadi 01490 dengan nilai F hitung sebesar 131506 lebih besar dari F tabel sebesar 21805 dan nilai Sign (p) hitung sebesar 01000 jauh lebih kecil dari taraf signfikansi ex sebesar 0105. Artinya hasil analisis MRA dari variabel partisipasi penyusunan anggaran dan anggaran kinerja berpengaruh signifikan terhadap slack anggaran. Koefisien
(R2)
determinasi
peningkatan dari 0,471 menjadi 01530 yang berarti
mengalami
variasi berubahnya slack
anggaran dipengaruhi oleh partisipasi penyusunan anggaran (X) dan anggaran kinerja (Z) serta satu variabel interaksi X.Z secara bersama-sama sebesar 53 %. Dengan demikian penambahan variabel interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan anggaran
kine~a
slack anggaran. Koefisien regresi
(X.Z) temyata signifikan terhadap perubahan dari interaksi variabel (Z) dan variabel (X)
menunjukkan nilai yang negatif sebesar- 01279 dengan nilai sign (p) sebesar 01042 masih dibawah taraf signifikansi ex sebesar 0105. Hal ini berarti interaksi anggaran kine~a
dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh negatif signifikan
terhadap slack anggaran. Status variabel anggaran kinerja berfungsi sebagai varibel moderator semu (quasy moderator) dengan nilai koefisien regresi b1 = 0.902
I
b2 = - 01373
I
dan
b3 = - 0,279. Hasil partial derivative dari slack anggaran terhadap partisipasi (OY/
139
OX) memberikan nilai positif atau negatif yang berada pada kisaran nilai variabel moderating.
Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran (X)
memiliki pengaruh non monotonik terhadap slack anggaran penerapan anggaran
kine~a
M.
Pada saat
tinggi, maka partisipasi penyusunan anggaran akan
menurunkan slack anggaran. Sebaliknya pada saat penerapan anggaran kinerja rendah , maka partisipasi penyusunan anggaran akan menaikkan slack anggaran. Hal ini tidak mendukung pendapat Antle dan Eppen (1985) dalam Yuwono (1999:40) yang menyatakan bahwa partisipasi akan menciptakan slack anggaran. Argumentasi yang diajukan dalam hal ini adalah bahwa semakin tinggi partisipasi yang diberikan kepada bawahan, maka bawahan cenderung
berusaha agar
anggaran yang disusun mudah dicapai, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melonggarkan anggaran atau menciptakan slack anggaran. Kondisi ini juga tidak mendukung pendapat Young (1993) dalam Yuwono (1999:48) yang menyatakan bahwa jika pemberian rewards perusahaan kepada bawahan didasarkan pada pencapaian anggaran, maka bawahan cenderung memberikan informasi yang bias, agar anggaran mudah dicapai dan memberikan penilaian
kine~a
yang baik, sehingga pada organisasi yang memberikan rewards
berdasarkan pencapaian anggaran, hubungan antara partisipasi anggaran dengan slack anggaran adalah positif.
4.6.5
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu
Penelitian ini berhasil mendukung hasil penelitian Onsi (1973) dengan fokus
Factor Analysis of Behavioral Variables affecting Budgetary slack. Sampel dilakukan pada para manajer I divisi pada 7 perusahaan manufaktur multinasional. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa hubungan antara partisipasi anggaran dan
140
slack anggaran adalah negatif. Slack anggaran akan semakin turun I kecil pada saat partisipasi mengarah pada tingkat komunikasi yang tinggi (positif) baik komunikasi yang bersifat formal maupun informal dalam mensosialisasikan tujuan pencapaian anggaran perusahaan. Sebaliknya slack anggaran semakin tinggi pada saat komunikasi tersebut kurang
be~alan
dengan baik (rendah).
Penelitian ini tidak berhasil mendukung hasil penelitian yang dilakukan Govindarajan (1986) dengan judul Impact of Participation in the Budgetary process on Managerial Attitudes and Performance. Hasil penelitian
menyatakan bahwa
tingkat partisipasi anggaran akan mempunyai pengaruh positif terhadap senjangan anggaran. dalam ketidakpastian lingkungan yang rendah. Semakin tinggi partisipasi anggaran semakin tinggi pula senjangan
I slack yang timbul. Bagi bawahan,
ketidakpastian lingkungan yang rendah adalah kondisi yang memudahkan untuk memperoleh informasi, terutama informasi yang menyangkut bidang teknisnya. Namun bawahan tidak selalu mau memberikan informasi tersebut kepada atasannya karena ada kepentingan pribadinya. Seorang bawahan yang mempunyai partisipasi yang tinggi dalam anggaran dan menghadapi ketidakpastian lingkungan yang rendah, akan mampu menciptakan senjangan dalam anggaran, karena
ia
mampu mengatasi ketidakpastian dan mampu memprediksi masa mendatang karena ia lebih mengetahui informasi di bidang teknis daripada atasannya. Sebaliknya, dalam ketidakpastian lingkungan yang tinggi, akan semakin sulit untuk memprediksi masa depan dan semakin sulit pula menciptakan senjangan anggaran. Penelitian ini tidak berhasil mendukung hasil penelitian Nouri and Parker (1996) yang
be~udul
The Effect of Organizational commitment on the Relation
between Budgetting Participation and Budgetary Slack. Sampel yang diambil adalah para manajer perusahaan kimia di Amerika Serikat. Hasil penelitian
141
menyebutkan bahwa di dalam anggaran partisipasi, tingkat komitmen seseorang mempengaruhi keinginan untuk menciptakan slack anggaran. Manajer dengan tingkat komitmen rendah cenderung untuk tidak memberikan informasi khusus yang mereka miliki kepada perusahaan, sehingga slack anggaran akan meningkat Pada saat komitmen karyawan pada organisasi rendah, partisipasi anggaran membuka peluang bagi bawahan untuk menciptakan slack anggaran untuk kepentingan pribadinya, sehingga hubungan antara partisipasi anggaran dengan slack anggaran adalah positif. Slack anggaran akan meningkat sejalan dengan kenaikan partisipasi anggaran. Sebaliknya manajer dengan tingkat komitmen tinggi akan lebih mementingkan kepentingan organisasinya, sehingga ia akan berbuat yang terbaik untuk organisasinya. Nouri & parker juga mengungkapkan bahwa
te~adinya
senjangan anggaran dalam partisipasi penganggaran akan tergantung pada individu, apakah lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi. Jika lndividu mengejar kepentingan pribadi, maka individu tersebut dalam partisipasi anggaran akan berusaha melakukan senjangan anggaran untuk mempertinggi evaluasi
kine~anya.
Penelitian ini tidak berhasil mendukung hasil penelitian
Yuwono (1999)
dengan fokus pengaruh komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan slack anggaran. Sampel yang diambil adalah persepsi para manajer perusahaan di Indonesia dari berbagai divisi. Hasil penelitian
menemukan bahwa interaksi antara partisipasi anggaran
dengan komitmen organisasi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan meskipun (koefisien regresi negatif) terhadap slack anggaran. Sedangkan interaksi partisipasi anggaran dengan ketidakpastian lingkungan mempunyai pengaruh negatif yang signifikan.
142
Penelitian ini mendukung hasil penelitian Fitri (2004) Fokus penelitian pengaruh informasi asimetri, partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap timbulnya senjangan anggaran. Sampel para Pembantu Oekan II (PO II) pada fakultas-fakulkas di perguruan tinggi swasta kota Bandung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap slack anggaran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui informasi asimetri dan komitmen organisasi. Hal ini berarti semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pembantu dekan II, diikuti dengan semakin rendahnya
senjangan anggaran yang terjadi. Peningkatan
partisipasi anggaran dari para PO II dapat mengurangi berbagai masalah keagenan yang ada dalam proses penganggaran. Peningkatan partisipasi juga dapat memberikan keuntungan bagi atasan dengan dapat mengakses informasi I pengetahuan yang bermanfaat yang dipunyai oleh para PO II di fakultasnya masing-masing. Untuk lebih jelas berikut ini disajikan tabel perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya sbb: Tabel4.26 : Perbandin ~an Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu No.
1.
Peneliti
Fokus Penelitian
Hasil Penelitian
M. Onsi (1973)
Analisis faktor perilaku yang mempengaruhi slack anggaran
lnteraksi Partisipasi anggaran dan komunikasi berpengaruh slack menurunkan anggaran
Sampel : Para Manajer perusahaan manufaktur multinasional
2.
Pengaruh lnteraksi Partisipasi anggaran dan partisipasi anggaran ketidakpastian Sampel : Para terhadap sikap lingkungan manajer dari Kine~a mempunyai dan berbagai pusat pengaruh positif manajerial pertanggung terhadap slack jawaban: anggaran produksi, penjualan dll. Govindarajan (1986)
Keterangan • Mendukung (pengaruh neg at if) • Variabel kontinjensi (komunikasi) • Menolak (pengaruh posit if) • Variabel kontinjensi (ketidak pastian lingkungan)
143
No.
3.
4.
Peneliti
Fokus Penelitian
Nouri & Parker Pengaruh (1996) komitmen organisasi Sampel : Para terhadap manajer hubungan industri kimia antara diAS partisipasi anggaran dengan slack angaran Ivan Yuwono (1999)
Hasil Penelitian lnteraksi Partisipasi anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh positif menciptakan slack anggaran
Budi
Pengaruh • Dalam anggaran komitmen partisipatif, organisasi dan partisipasi bawahan dalam Sampel : Para ketidakpastian lingkungan anggaran akan manajer terhadap menimbulkan berbagai divisi hubungan senjangan di Indonesia antara anggaran partisipasi • lnteraksi anggaran Partisipasi dengan slack anggaran dan anggaran ketidakpastian
Keterangan • Menolak (pengaruh positif) • Variabel kontinjensi (komitmen organisasi)
• Menolak (pengaruh posit if)
• Mendukung (pengaruh negatif)
lingkungan ber pengaruh negatif terhadap slack anggaran • lnteraksi Partisipasi anggaran dengan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap slack anggaran 5.
Yulia Fitri (2004)
pengaruh informasi asimetri, Sampel : para partisipasi PD II di anggaran dan fakultaskomitmen fakultas organisasi perguruan terhadap tinggi swasta timbulnya di Kota slack Bandung an_ggaran Sumber : Berbagat literatur (2005)
partisipasi anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap slack anggaran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui informasi asimetri dan komitmen organisasi
• Tidak ber pengaruh signifikan)
Mendukung (pengaruh negatif)
BABV PENUTUP
5.1.
Simpulan Berdasarkan analisis dan pembahasan yang disajikan pada bab IV dapat ditarik
beberapa simpulan sebagai berikut : 1. Partisipasi para kepala unit
ke~a
pemerintah Kota Malang dalam penyusunan
anggaran relatif cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata dari variabel partisipasi penyusunan anggaran sebesar 3,38 atau sebesar 67,6 % . Jika dilihat dari sumbangan masing-masing sub variabelnya maka dapat dijelaskan sebagai berikut: sub variabel keterlibatan mempunyai nilai rata-rata responden sebesar 3,24 atau menyumbangkan pengaruh sebesar
31,7 % terhadap
variabel partisipasi penyusunan anggaran, sub variabel konstribusi mempunyai nilai rata-rata responden 3,45 atau menyumbangkan pengaruh sebesar 33,7 % terhadap variabel partisipasi penyusunan anggaran, sedangkan sub variabel tanggung jawab mempunyai nilai rata-rata responden sebesar 3,52 atau menyumbangkan pengaruh sebesar 34,4 % terhadap variabel partisipasi anggaran. Tingkat tanggung jawab kepala unit kerja relatif lebih tinggi dari dua sub variabel lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena kepala unit kerja harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang akan dilakukan I diusulkan unit kerjanya dalam penyusunan anggaran. 2. Penerapan anggaran
kine~a
dalam penyusunan anggaran pemda kota Malang
cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata dari variabel anggaran
144
145
kinerja sebesar 4,10 atau sebesar 82 % para kepala unit kerja setuju bahwa dalam penyusunan anggaran dilakukan dengan mengacu pada indikatorindikator anggaran 3.
kine~a.
slack anggaran dalam penyusunan anggaran secara rata-rata
Te~adinya
nilainya cukup rendah. Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata dari variabel slack anggaran yang terjadi adalah sebesar 1,82 atau sebesar 36,4%. Dengan demikian berarti kecenderungan terjadinya slack anggaran dalam proses penyusunan anggaran relatif cukup rendah. Slack anggaran
masih terjadi
dalam penyusunan anggaran , namun porsinya semakin berkurang (36,4%) sebagai pengaruh dari diterapkannya sistem anggaran kinerja. 4. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa koefisien korelasi (R) penyusunan anggaran
partisipasi
menunjukkan angka 0.580 artinya bahwa terdapat
antara variabel partisipasi penyusunan anggaran dengan slack
hubungan
anggaran, meskipun jika dilihat dari tingkat koefisien hubungannya termasuk kategori kurang kuat (lemah). Tingkat signifikansi pengaruh variabel partisipasi penyusunan anggaran terhadap slack anggaran sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari taraf nyata (nilai variabel
partisipasi
ex =0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyusunan
anggaran
mempunyai
pengaruh
yang
signifikan terhadap slack anggaran. Dilihat dari koefisien regresinya, hubungan kedua variabel tersebut positif, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,902. Sedangkan
koefisien determinasinya (R 2 ) sebesar
0.337, hal ini berarti
variasi perubahan slack anggaran dipengaruhi oleh partisipasi penyusunan anggaran sebesar 33,7 %, sedangkan sisanya sebesar 66, 3 o/o dipengaruhi oleh variabellain.
146
5. Berdasark.an hasil uji-t variabel anggaran
kine~a
secara statistik memberikan
pengaruh perubahan yang signifikan terhadap slack anggaran. Hal ini terbukti dengan nilai t hitung sebesar -3,066 dan nilai sign (p) sebesar 0,004 jauh dibawah taraf signifikansi ex sebesar 0,05. Hal ini disebabkan karena dalam sistem anggaran kinerja , proses penyusunan anggaran yang dilakukan unit ke~a
telah
mengacu
pada rambu-rambu indikator yang sudah ditetapkan,
yaitu : Standar Analisa Belanja, Standar Biaya, Tolok ukur kinerja disamping harus berpedoman pada rencana strategis (renstra). Koefisien regresi parsial dari variabel (Z) menunjukkan nilai yang negatif sebesar- 0,374 dengan nilai sign (p) sebesar 0,004 jauh dibawah taraf signifikansi ex sebesar 0,05. Hal ini berarti variabel anggaran
kine~a
anggaran. Dengan anggaran
berpengaruh negatif signifikan terhadap slack
kine~a
maka kecenderungan untuk melakukan
penyimpangan anggaran mulai berkurang karena semuanya sudah ada pospos anggarannya secara rinci dan detil. 6. Berdasark.an analisis MRA, interaksi variabel anggaran kinerja dengan partisipasi penyusunan anggaran menghasilkan koefisien korelasi (R) sebesar 0,728
artinya
hubungan
interaksi
kedua
variabel
tersebut
dalam
mempengaruhi variabel slack anggaran dikategorikan" kuat ". Sedangkan nilai Adjusted (R 2 ) mengalami kenaikan dari 0,443 menjadi 0,490 dengan nilai F hitung sebesar 13,506 lebih besar dari F tabel sebesar 2,805 dan nilai hitung Sign (p) sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari taraf signfikansi ex sebesar 0,05. Artinya hasil analisis MRA dari variabel partisipasi penyusunan anggaran dan anggaran
kine~a
berpengaruh signifikan terhadap slack anggaran. Koefisien
determinasi (R2) mengalami peningkatan dari 0,471 menjadi 0,530 yang berarti
147
variasi berubahnya slack anggaran dipengaruhi oleh partisipasi penyusunan anggaran (X)
dan
anggaran
kinerja (Z) serta satu variabel interaksi X.Z
secara bersama-sama sebesar 53 %. Dengan demikian penambahan variabel interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan anggaran kinerja (X.Z) temyata signifikan terhadap perubahan slack anggaran. Koefisien regresi dari interaksi variabel (Z) dan variabel (X)
menunjukkan nilai yang negatif
sebesar - 01279 dengan nilai sign (p) sebesar 0 1042 masih signifikansi o:
sebesar 0105. Hal ini berarti
dibawah tarat
interaksi anggaran kinerja dan
partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap slack anggaran. 7. Status variabel anggaran
kine~a
berfungsi sebagai varibel moderator semu
(quasy moderator) dengan nilai koefisien regresi b1
=0.902
I
= - 01373
b2
I
dan b3 = - 0 1279. Dari hasil partial derivative dari slack anggaran terhadap partisipasi ('6Y/ '6X) memberikan nilai positif atau negatif yang berada pada kisaran nilai variabel moderating.
Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi
penyusunan anggaran (X) memiliki pengaruh non monotonik terhadap slack anggaran
(Y).
partisipasi
penyusunan
Pada saat
penerapan anggaran
anggaran
akan
Sebaliknya pada saat penerapan anggaran
kine~a
menurunkan kine~a
rendah
penyusunan anggaran akan menaikkan slack anggaran.
tinggil maka
slack I
anggaran.
maka partisipasi
148
5.2.
Saran Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikemukakan
bahwa
proses
penyusunan anggaran berkaitan langsung dengan perilaku manusia, khususnya yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Positif atau negatifnya pengaruh perilaku tersebut
sangat tergantung pada sikap para penyusunnya. Penerapan anggaran
kinerja terbukti dapat mengurangi kecenderungan perilaku penyusun anggaran untuk melakukan slack anggaran, namun demikian ada beberapa saran yang kiranya perlu dipertimbangkan untuk perbaikan proses penyusunan anggaran di masa mendatang , antara lain : 1. Variabel independen (predictof) yang digunakan
dalam penelitian ini berhasil
menjelaskan variasi perubahan slack anggaran dalam proses penyusunan anggaran sebesar 53%. Oleh karena itu, masih terdapat variabel lain ( sebesar 47%)
yang
dapat menjelaskan
lebih
lanjut tentang
faktor-faktor yang
mempengaruhi terjadinya slack anggaran, sehingga dapat mendorong peneliti lain untuk memperkuat konsep ini. Penulis menyarankan variabel lain yang dapat dipertimbangkan untuk
dijadikan tambahan
predictor dalam konsep ini,
diantaranya adalah tingkat komitmen organisasional
yang dimiliki oleh para
penyusun anggaran. 2. Kecenderungan untuk menciptakan slack anggaran berkaitan
langsung dengan
perilaku dan tabiat manusia, oleh karena itu untuk mengurangi kecenderungan tersebut kiranya perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a) Perlunya segera disusun Standar Analisa Belanja (SAB) sebagai pedoman untuk melakukan analisis dan penilaian kewajaran alokasi biaya yang
149
dianggarkan dengan beban kerja, pencapaian kinerja, dan tingkat pelayanan yang dihasilkan pada setiap program I kegiatan yang dilaksanakan setiap unit kerja. (sesuai amanat PP 10512000). b) Tim anggaran
yang bertugas sebagai
appraisal I evaluator rancangan
anggaran unit kerja kiranya perlu diisi oleh orang-orang yang kompeten dan kredidibel
serta punya dedikasi yang tinggi, sehingga dapat menilai dan
mengevaluasi RASK secara lebih cermat dan lebih seksama. c) Dalam era reformasi ini, dimana pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan
KKN,
barangkali sudah saatnya melakukan perubahan
paradigma berpikir moral untuk lebih mementingkan kepentingan pelayanan publik dari pada kepentingan pribadi I kelompok dalam jangka pendek, sehingga diharapkan kecenderungan slack anggaran dapat diminimalkan. 3. Masyarakat perlu diberi kesempatan untuk dapat mengakses informasi keuangan daerah (anggaran) yang selama ini dianggap merupakan dokumen rahasia pemerintah, sehingga masyarakat dapat melakukan advokasi dan kontrol terhadap anggaran sejak proses penyusunan sampai pertanggungjawabannya. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi mekanisme horizontal communication yang merupakan prasyarat untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran daerah yang tidak hanya berorientasi pada vertical accountabilty tetapi harus menititkberatkan pada horizontal accountability, sehingga
te~adinya
penyimpangan I slack anggaran
dapat diminimalkan. (sesuai amanat PP 10812000) 4.
Perlu ditingkatkannya daerah
dengan
penerapan sistem manajemen pengelolaan keuangan
menggunakan
prinsip
good
governance
yang
meliputi
150
transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisien dan efektif, penegakan hukum, dan responsif terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat secara nyata.
5.2 Keterbatasan Penelitian Penelitian ini tidak terlepas dari segala keterbatasan dan kelemahan. Keterbatasan dalam penelitian ini kiranya dapat disempumakan oleh peneliti berikutnya terutama tentang : 1) lnstrumen Variabel
slack anggaran dalam penelitian ini mengacu pad a
pengukuran diri sendiri (self rating), instrumen ini diduga akan mempengaruhi hasil yang diperoleh dibandingkan seandainya menggunakan konsep penilaian atasan (superior rating). Pengukuran slack anggaran dengan menggunakan
self rating
mempunyai kecenderungan bias dalam kemurahan hati (leniency bias) artinya ada kecenderungan memberikan nilai tinggi pada dirinya sendiri. 2) Terdapat kemungkinan ketidakjujuran responden dalam menjawab kuisioner sehubungan perilaku disfungsional dalam melakukan slack anggaran, karena hal ini menyangkut perilaku dirinya sendiri dalam penyusunan anggaran yang tidak perlu diketahui orang lain. Peneliti telah berusaha meminimalkan hal ini dengan tidak menanyakan I mencantumkan nama responden, namun hal ini belum menjamin dapat mengurangi ketidakjujuran tersebut.
151
DAFTAR PUSTAKA Adisaputro dan Marwan Asri, 1983. Anggaran Perusahaan, Edisi ketiga, Yogyakarta: BPFE. Agryris,C, 1952. The Impact of Budgets on People. lthaca:School of Business and Public Administration, Cornel University. Agus Ahyari, 1988. Anggaran Perusahaan Pendekatan Kuantitatif, Yogyakarta: BPFE-UGM.
Buku I,
Anderson, Lane K and Harold M.Sollenberger, 1992. Managerial Accounting. Cincinnati, Ohio USA: South-Western Publishing Co. Anthony, et al, 1992. Sistem Pengendalian Manajemen, Terjemahan oleh Agus Maulanan, Jakarta : Binarupa Aksara. Anthony, Robert N and James S. Reece, 1979. Accounting Text and Case, Sixth Edition, Homewood Illinois: Richard Irwin Inc. Antara, Kompas, 19 Pebruari 2005, hal B-C, kolom Surabaya Kita. ___ , Jawa Pos, 8 Pebruari 2005, hal7, kolom 5-6 Arikunto, Suharsimi, 1998. Prosedur Pene/itian Suatu pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV, Cetakan Kesebelas, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Baswir, Revrisond, 1999. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : PT. Rineka Cipta. Byrne, 2000. Desentralisasi fiskal di Indonesia. Jakarta : Gramedia. Brownell, P & J.M Mcinnes, 1986. " Budgetary Participation, Motivation ang Managerial Performance". The Accounting Review. Da Silva, BM George, 2004. Anggaran Publik Pemerintah Daerah. Malang: Research and Consultan Prima Mandiri. Darlis,
Edfan, 2001. "Analisis Pengaruh Komitmen Organisasional dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran". SA IV, hal 526, 2001, Bandung.
Dearden, J. R.N. Anthony, 1992. Management Control System. oleh lr. Agus Maulana, Jakarta : Erlangga.
Dialihbahasakan
152
Devas, Nick, et al, 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Terjemahan oleh Masri Maris, Jakarta: Ul Press. Djamaludin, M.Arif, 1982. Sistem Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran. Jakarta : Ghalia Indonesia. Dunk, A and Perera. 1997. " The Incidence of Budgetary Slack". A field study exploration, Accounting, Auditing and Accountability jurnal 10(5), 649-664. Effendy, Rustam, 1999. Dasar-dasar Manajemen Modem.Edisi ketiga, Malang: FE Unibraw. Fauzi, Achmad, 1995. Cara Universiti Press.
Membaca APBD. Edisi kedua, Malang : Brawijaya
Fuady, Ahmad Helmy, 2002. Memaknai Anggaran Publik. Jogjakarta: Idea Press. Fitri, Yulia, 2004. " Pengaruh lnforrnasi Asimetri, Partisipasi Penganggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Timbulnya Senjangan Anggaran" SNA VII, hal581-597, Denpasar, 2004. Govindarajan, V , 1986. Impact of Participation in The Budgetary Process on Managerial Attitudes and Performance: Universalistic and Contingency Perspective, Decision Science:496-516. Gozali , Sabeni dan Arifin , 1997. Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan.Edisi Keempat, Jogjakarta :BPFE. Gujarati, Damador, 1995. Ekonometrika Dasar. Erlangga.
Pene~emah
Zain, Jakarta : Penerbit
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Jogyakarta : AMPYPKN. Hansen, Don R . 1992. Management Accounting. (Second Edition) South-Western Publishing Co, Cincinnati Ohio: Oklahama State University. Handayaningrat, Suwamo, 1984. Pengantar Studi Manajemen, Jakarta: Penerbit Gunung Agung
1/mu
Administrasi
dan
Handoko, T.Hani, 2000. Manajemen. Edisi Kedua, Yogyakarta :BPFE. Harahap, Sofyan S, 1996. Budgeting- Penganggaran Perencanaan Lengkap untuk membantu Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
153
Hakim, Lukman, 2003. " Anggaran Berbasis Kinerja Sebuah Reformasi Sistem Anggaran Daerah". Jumallnovas i, hal13, 20003. lchsan, M., et al, 1997. Administrasi Keuangan Daerah: Pengelolaan dan Penyusunan APBD. Malang: Brawijaya University Press. lslamy, lrfan, 2003. Dasar-dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik. Malang: Unibraw _ _ _ _ _ , 2004. "Membangun Masyarakat Partisipatif'. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4, hal 4, Maret-Agustus 2004. Kaho, Josef Riwu, 2001. Prospek Otonomi Daerah di Negra Republik Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Karyawan, Lalu, 2002. " Sistem Penyusunan Anggaran Belanja Daerah:Sebuah Tinjauan", di dalam Abdul Halim, (Ed.), Bunga Rampai Keuangan Daerah, Jogyakarta : AMPYPKN. Kenis, 1., 1979. "Effects Of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitude and Performance " The Accounting Review Vol. LIV No. 4 October. Kristiadi, JB, 1996. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Edisi ketiga, Jakarta : PT Gunung Agung. Kuncoro,
Mudrajad, 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Jakarta : Penerbit Erlangga
Mardiasmo, 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Jogjakarta : Penerbit Andi. Mawardi, Oentarto S, 2003. " Perumusan lndikator Kine~a dan Pengukuran Kine~a Pemerintah Daerah". Prosiding Seminar, Jogjakarta : Universitas Ahmad Dahlan, 24 Agustus 2004. McKeen, James D., (1994). The Relationship between user participation and user satisfaction; And devastigation of four contingency factors, MIS Quarterly, December pp. 427-496. Merchant, Kenneth, 1985. Budgeting and Propersity to Create Budgetary Slack. Accounting, Organization, and Society 10:201-210. Mokoginta, Abdullah, 2002. " Penyusunan Anggaran Tahunan", di dalam Abdul Halim, (Ed.), Bunga Rampai Keuangan Daerah, Jogyakarta: AMPYPKN.
154
Mowen,
M. 1992. Akuntansi manajemen. Hermawan, Jakarta : Erlangga.
Dialihbahasakan oleh Ancella A.
Mubyarto, 1984. Strategi Pembangunan Pedesaan P3PK. Jogjakarta. Universitas Gajah Mada. Munandar, M., 1997. Budgeting : Perencanaan kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja. Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE. Musgrave, Richard A. and Peggy B. Musgrave, 1991. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Penerjemah: Alfonsus Sirait, Jakarta: Penerbit Erlangga. Nazir, Moch. 1998. Metoda Penelitian. Cetakan Ill, Jakarta: Ghalia Indonesia. Ndraha, Taliziduhu, 1990. Partisipasi Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Nouri , H and R.J Parker, 1994. "The Effect of Organizational Commitment on Relation Between Budgetary Participation ang Budgetary Slack". Behavior Reseach in Accounting, vol8, 1996:74-89. Nur Pratiwi, 2000. Teknik-teknik Anggaran. Malang : FIA Unibraw. Onsi, M, 1973. Factor Analysis of Behavioral Variables Affecting Budgetary Slack. The Accounting Review (July):535-548. Rakhmat, Jalaluddin, 1984. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Penerbit Rosda karya. Reksohadiprodjo, Sukanto, Yogyakarta: BPFE.
1999.
Dasar-Dasar
Manajemen.
Edisi
Kelima,
Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. - - - - - - - · Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. _ _ _ _ _ _ _ , Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2002 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. _ _ _ _ _ _ _ , Kepmendagri nomor 29/ 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
155
Riyadi, Slamet, 1999. II Motivasi dan Pelimpahan Wewenang sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial" SNA II, hal1-15, Malang, 1999. Rietveld, Piet, 1993. Regresi Berganda. Terjemahan oleh Lasmono Tri Sunaryanto, Jogyakarta: Andi offset. Rinusu, Sri Mastuti, 2003. Panduan Praktis Mengontrol APBD. Jakarta :FES Robbin,Stephen P, 1996. Perilaku Organisasi-Konsep, Kontroversi dan Aplikasi. Te~emahan oleh Hadyana Pujaatmaka, Jakarta :PT.Prenhallindo. Sabeni, Arifin dan Imam Ghozali, 1997. Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan.Edisi Keempat, Jogjakarta :BPFE. Saloma, 2003. II Anggaran yang berorientasi pada kinerja Kepemerintahan yang Baik", Jumallnovasi, hal 35, Desember-Pebruari 2003. Sastropoetro, RA. Santoso, 1986. Partisipasi , Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung : Penerbit Alumni. Santoso, Singgih, 1999.SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Schiff, M, and A Y. Lewin, 1970. The Impact of People on Budgets. The Accounting Review 45 (April) : 259-268. Sekaran, Uma , 1992. Research Methods for Business:A Skill-Building approach. Second edition.Canada: South Illinois University at Carbondale. Siagian, Sondang.P, 2000. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya. Edisi Kedua, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Siama, I . Gede, 2000. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Efektifitas pencapaian target. Tesis Magister sains, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang. Siegel, G, dan H.R Marconi, 1989. Behavioral Accounting. Cincinnati Ohio:SouthWestern Publishing,Co. Sinarasri , et al, 2001. IIHubungan Manusia dan Sistem Penganggaran", Jumal Bisnis dan Akuntansi vol : 3 No.3 Desember 2001, Semarang: Universitas Diponegoro. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1995. Metode Penelitian Survai, Cetakan kedua,Jakarta: LP3ES
156
Sudantoko, 2003. Hukum Keuangan Negara Rl. Jakarta: Rajawali Press. Sugiyono, 1997. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta Sujana, 1996. Metode Statistika, Bandung: Tarsito Sulaiman, Wahid, 2004. Ana/isis Regresi Menggunakan SPSS. Jogjakarta : Penerbit Andi. Suparmoko, M, 2000. Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta: BPFE-UGM Supriyono, RA, 1995. Pemeriksaan Manajemen dan Pengawasan Pemerintahan Indonesia. Yogjakarta :BPFE. Surya subrata, sumdai , 1994. Metode Penelitian kuantitatif. Jogjakarta: FE UGM. Syamsi, lbnu, 1986. Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional, Jakarta : Penerbit CV. Rajawali _ _ _ _ _ , 1994. Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Tjokroamidjojo, Bintoro, 1983. Perencanaan Pembangunan, Jakarta : Gunung Angung Walizer, Michael H dan paul L Wienir. 1987. Metode dan ana/isis penelitian mencari hubungan, Jilid 1, Penerjemah Arief Sukadi Sudieman, Jakarta: Erlangga. -----------, Michael H dan paul L Wienir. 1987. Metode dan ana/isis penelitian rnencari hubungan, Jilid 2, Pene~emah Arief Sukadi Sudieman, Jakarta: Erlangga. W.Hilton, Ronald, 1999./nstructor's Edition Managerial Accounting. Singapore: The McGraw-Hill Companies. Young,S.M,1985. Participative Budgeting : The Effects of Risk Aversion ang Asymmetric Information on Budgetary Slack. Journal of Accounting Research (Autumn) 23:829-842. Yuwono, Ivan Budi, 1999. " Pengaruh Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Hubungan antara terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dan Senjangan Anggaran" Jumal Bisnis dan Akuntansi, hal37-49, Jakarta, 1999.
LAMPIRAN
KUISIONER PENELITIAN
Lampiran 1a : Kuisioner Penelitian
KlJisroNER pENELITIA PENGARUH AGGARAN KINERJA TERHADAP HUBUNGAN J\NTARA PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DENGAN SLACK ANGGARAN ( Penelitian pada Unit Kerja I Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pemda Kota Malang)
1r.rioner penelitian - - - - - - - - - - - - - - - - - halaman
1
PETUNJUK UMUM PENGISIAN KUISIONER Kami menghargai dan sangat berterima kasih atas waktu yang Bapakllbu luangkan untuk ngisi kuisioner ini. Kuisioner ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas akhir kuliah S2 di IBRAW, dengan tema penelitian : Pengaruh Anggaran Kinerja terhadap Hubungan antara ·sipasi Penyusunan Anggaran dengan Slack Anggaran. Jawaban yang diberikan disesuaikan gan pengalaman yang Bapak I lbu rasakan di tempat
ke~a
masing-masing, sehingga tidak ada
ban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah . Sistematika penyajian kuisioner penelitian diuraikan sebagai berikut : Bagian I
ldentitas Responden
Bagian II
Partsipasi dalam Penyusunan Anggaran
Bagian Ill
Penerapan Sistem Anggaran Kinerja
Bagian IV
Slack Anggaran
Pada setiap bagian kami sajikan sedikit pengertian I penjelasan tentang isi kuisioner dimaksud, yang dapat dijadikan acuan bagi Bapak llbu untuk memberikan jawaban. Jawaban yang Bapak I lbu berikan disesuaikan dengan pengalaman yang Bapak I lbu alami di tempat
ke~a
masing-masing, sehingga tidak ada jawaban yang benar atau jawaban yang salah.
Atas partisipasi dan kesediaan Bapak llbu untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuisioner ini , ....1ni ucapkan banyak terima kasih. I
lfYsioner penelitian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - halaman
2
BAGIAN I IDENTITAS RESPONDEN (Pejabat atau yang mewakili I yang terlibat dalam penyusunan anggaran)
ftna Unit Kerja I lnstansi llntitas Responden a. Jenis Kelamin b. Umur
c. Pendidikan
d. Masa ke~a
:0 :0 0 0 0 :0 0 0 0 =0 0 0 0
Pria
,
0
Wanita
dibawah 40 tahun 41 tahun s.d 45 tahun 46 tahun s.d 50 tahun diatas 50 tahun
SLTA
D 1111 S1 S2 I S3
di bawah 15 tahun 15 tahun s.d 20 tahun 21 tahun s.d 25 tahun di atas 25 tahun
lllts'ioner penelitian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - halaman
3
Bagian II PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN (X)
Di era otonomi daerah yang ditandai dengan beralihnya kewenangan dari sistem sentralisasi ,-nerintah pusat ke sistem
desentralisasi pada pemerintah daerah, peranan partisipasi dalam
rencanaan anggaran sangat diperlukan. Partisipasi rmanfaat untuk menghasilkan
dalam
penyusunan anggaran sangat
kualitas anggaran yang partisipatif yang melibatkan peran serta
~ahan
dalam proses penyusunan anggaran, sehingga akan tercipta rasa memiliki (self belonging)
n rasa
tanggung jawab (self accountability) dari bawahan terhadap pencapaian target anggaran
hg telah disusunnya sendiri. Pemyataan dibawah ini akan menggambarkan persepsi keterlibatan I kontribusi Bapak I lbu am partisipasi penyusunan anggaran dari unit
ke~a
I instansi dimana Bapak I lbu
beke~a.
Pilihan
vaban dapat diberikan dengan melingkari salah satu dari lima alternatif pilihan sbb: STS (sangat ~k
setuju) , TS (tidak setuju), Ragu (ragu-ragu), S (setuju), SS (sangat setuju)
STS 1
TS
Ragu
s
ss
Pernyataan
2
3
4
5
lnstansi melibatkan saya dalam proses penyusunan
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
tentang
1
2
3
4
5
penyusunan anggaran, pendapat/ usulan
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
o. Keterlibatan
anggaran kantor I unit kerja 1 1
Dalam proses penyusunan anggaran pengaruh saya cukup berarti dalam pengambilan keputusan Frekuensi
diminta
pendapat
I
usulan
anggaran relatif banyak saya alami ( 2:: 60%) Dalam
yang saya ajukan
relatif banyak yang diterima I
disetujui ( 2:: 60%) Kewenangan f
II
saya
relatif
menyusun I mengusulkan
besar
anggaran
dalam
dalam
lnstansi saya
(2:: 60%)
lfsioner penelitian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - halaman
4
~·
Pemyataan Anggaran
I
kegiatan
yang
program
diusulkan
STS
TS
ss
2
Ragu 3
s
1
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
senantiasa disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
I
I I !
Pengaruh saya dalam memutuskan dan besamya
kegiatan
anggaran
merubah
yang
diusulkan
I
I
~
bawahan relatif besar (
60%).
Kontribusi
·-
Menyatakan pendapat I usulan tentang anggaran dalam penyusunan anggaran
saya lakukan atas
I,
inisiatif dan kemauan sendiri. mengetahui
mengerti
dan
tentang
~
Saya
'
permasalahan dan persoalan yang dibicarakan dalam
'
pembahasan anggaran dan berusaha untuk mencari solusi terbaik.
p.
Ide
yang
anggaran
I
rasional
dalam
mendapat
proses
perhatian
penyusunan serius
pad a
pertemuan formal penyusunan anggaran
1.
Dalam
proses
melakukan
penyusunan
anggaran
konsultasi I diskusi dengan
'
stat
saya dalam
instansi saya untuk mencari masukan informasi yang diperlukan
~-
lnteraksi dan saling tukar informasi dengan instansi-
i
instansi
terkait
perlu
dilakukan
dalam
proses
penyusunan anggaran.
~-
Dalam menyusun
anggaran , argumentasi yang
I I
I I
i
rasional dalam menjelaskan anggaran yang diusulkan diperlukan
untuk
meyakinkan
pihak-pihak
yang
berwenang (panitia anggaran)
disioner penelitian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - halaman 5
f
Ragu 3
s
ss
1
TS 2
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
STS
~-
Pemyataan Tanggung jawab
J.
Saya dituntut untuk dapat menyusun anggaran yang berkualitas dan realistis bagi instansi saya.
p. {
Ketepatan dan akurasi angka-angka anggaran yang ada dalam kegiatan dan program yang diusulkan disesuaikan dengan standar yang berlaku.
~-
Finalisasi penetapan anggaran didasarkan pad a
''
argumentasil alasan dan pembenaran yang dapat dipertanggungjawabkan
dan
diverifikasi
secara
objektif.
r.
Revisi I perubahan anggaran dilakukan melalui (bargaining)
verifikasi
proses
an tara
pihak
berwenang disesuaikan dengan kondisi riil yang te~adi
~.
di lapangan.
Anggaran
yang diusulkan oleh unit ke~a agar
mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas dan terarah yang diusulkan agar
memperhatikan
~.
Anggaran
i
tingkat skala prioritas yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan yang
saya usulkan sering dirubah I
[).
Anggaran
I
dikoreksi oleh panitia anggaran , disesuaikan dengan
I
kemampuan keuangan daerah yang ada
i
;sioner penelitian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - halaman
6
Bagian II SISTEM ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Z) Dengan anggaran berbasis an, sasaran dan target
kine~a.
kine~anya.
untukkannya. Anggaran berbasis
seluruh alokasi dana sekecil apapun, harus mempunyai
Sehingga tidak akan ada lagi alokasi dana yang tidak jelas
kine~a
lebih berorientasi pada hasil
(performance oriented)
ig aspiratif terhadap tuntutan masyarakat.
Oalam PP nomor 105 tahun 2000 pasal20 ayat 2 disebutkan bahwa "untuk mengukur kine~a angan pemerintah daerah dikembangkan Standar Analisa Biaya, Tolok Ukur
Kine~a
dan Standar
ya". Pasal tersebut menekankan pentingnya standar analisa biaya, tolok ukur kinerja dan standar ~a.
sebagai elemen utama dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Pemyataan
[).
Setiap program I kegiatan yang diusulkan unit harus mempunyai strategi
STS
TS
Ragu
S
ss
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
ke~a.
visi, misi , tujuan , sasaran, dan
yang jelas yang berpedoman pada rencana
strategis (renstra). Setiap program/ kegiatan yang diusulkan harus disertai penilaian kewajaran biaya (Standar Analisa Biaya I SAB)
antara alokasi biaya dan capaian
disesuaikan
kine~a
dan
dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing unit ke~a. Untuk mengukur tingkat keberhasilan /kegagalan satker dalam
melaksanakan
program/kegiatan
pelayanan,
perlu dikembangkan tolok ukur kinerja sebagai standar pelayanan. ( indikator input, output, outcome, benefit dan impact I dampak). Dalam menyusun program/kegiatan unit kerja harus mengacu pada standar biaya yang berlaku di daerah sesuai perkembangan harga yang berlaku.
isioner penelitian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - halaman
7
Bagian Ill SLACK ANGGARAN (Y) Pengertian slack anggaran menurut Dunk & Perera dalam Mardiasmo (2002:253) menyatakan wa slack anggaran merupakan perbedaan antara jumlah yang dianggarkan dengan biaya dan geluaran yang seharusnya. Sedangkan menurut pendapat Lukka dalam Fitri (2004:581) slack garan biasanya dilakukan dengan membesarkan pos pengeluaran (biaya) atau menurunkan masi pendapatan dari yang seharusnyal supaya anggaran mudah tercapai. Secara umum slack I garan
adalah
kecenderungan
untuk
meng-overestimate-kan
pengeluaran
dan
meng-
erestimate-kan pendapatan dalam melakukan penyusunan anggaran .
Pemyataan
1(>.
Agar terbebas dari tekanan yang ditimbulkan oleh
1
ketatnya anggaran dan ketidakpastian ekonomi menyusun
anggaran
dilakukan
anggaran pengeluaran
dengan
I
STS 1
TS 2
Ragu 3
S 4
ss
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
5
dalam
menaikkan
dan menurunkan anggaran
pendapatan. Untuk
mengantisipasi
kemungkinan standar
I
I
berbagai
ketidakpastian
anggaran disusun dalam
I
dua level
satu untuk diajukan ·ke panitia anggaranl dan
standar lainnya untuk diketahui oleh internal organisasil agar lebih aman.
I r
i
Dalam
keadaan ekonomi yang memungkinkan I
kondusif
slack (senjangan) anggaran dapat ditolerir
1
sampai pada level tertentu yang masih dianggap wajar. Slack (senjangan) anggaran diperlukan untuk
dapat
memberikan
tujuan
fleksibilitas
dalam
mencapai
organisasil sepanjang sulit dibuktikan .
'isioner penelitian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - halaman 8
ANALISIS DATA BERDASARKAN SPSS FOR WINDOWS VERSION 11
Lampiran 1 : Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
Frequencies Frequency Table X11
Valid
2
Frequency 10
Percent 25.0
Valid Percent 25.0
Cumulative Percent 25.0
3
12
30.0
30.0
55.0
4
15
37.5
37.5
92.5
5
3
7.5
7.5
100.0
40
100.0
100.0
Total
X12
Valid
Cumulative Percent 22.5
L.
Frequency 9
Percent 22.5
Valid Percent 22.5
3
21
52.5
52.5
75.0
4
10
25.0
25.0
1000
Total
40
100.0
100.0
X13
Valid
1
Frequency 1
Percent 2.5
Valid Percent 2.5
Cumulative Percent 2.5
2
11
27.5
27.5
30.0
3
11
27.5
27.5
57.5
4
10
25.0
25.0
82.5
5
7
17.5
17.5
100.0
40
100.0
100.0
Total
X14 Cumulative Valid
2
Frequency 7
Percent 17.5
Valid Percent 17.5
Percent 17.5
3
23
57.5
57.5
75.0
4
10
25.0
25.0
100.0
Total
40
100.0
100.0
X15 Cumulative Valid
Valid Percent 15.0
2
6
Percent 15.0
3
15
37.5
37.5
52.5
4
19
47.5
47.5
100.0
Total
40
100.0
100.0
Frequency
Percent 15.0
Lampiran 1 : (lanjutan) X16 Cumulative FrE!g_uency. Valid
Percent
Valid Percent
Percent
2
6
15 0
15 0
3
16
40.0
400
55.0
4
17
42.5
42.5
97.5 100.0
5 Total
1
2.5
25
40
100.0
100.0
15.0
X17 Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
2
5
12.5
12.5
12.5
3
16
40.0
40.0
52.5
4
17
42.5
42.5
95.0
5
2
5.0
5.0
100.0
40
100.0
100.0
Total
X21
Fr~uency
Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2
5
12.5
12.5
12.5
3
14
35.0
35.0
47.5
4
17
42.5
42.5
90.0
5
4
10.0
10.0
100.0
40
100.0
100.0
Total
X22 Cumulative Frequency Valia
Percent
Valid Percent
Percent
"2
7
17.5
17.5
17.5
3
19
47.5
47.5
65.0
4
14
35.0
35.0
100.0
Total
40
100.0
100.0
X23
Frequency valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
"2
7
17.5
17.5
17.5
3
11
27.5
27.5
45.0
4
21
52.5
52.5
97.5
5
1
2.5
2.5
100.0
40
100.0
100.0
Total
Lampiran 1 : (lanjutan) X24
Frequency Val1d
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2
4
10.0
10.0
10.0
3
13
32.5
32.5
42.5
4
21
52.5
52.5
95.0
5
2
5.0
5.0
100.0
40
100.0
100.0
Total
X25 Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
2
4
10.0
10.0
10.0
3
14
35.0
35.0
45.0
4
17
42.5
42.5
87.5
5
5
12.5
12.5
100.0
40
100.0
100.0
Total
X26 Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
2
2
5.0
5.0
5.0
3
18
45.0
45.0
50.0
4
17
42.5
42.5
92.5
5
3
7.5
7.5
100.0
40
100.0
100.0
Total
X31
Frequency Vahd
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2
1
2.5
2.5
2.5
3
14
35.0
35.0
37.5
4
18
45.0
45.0
82.5
5
7
17.5
17.5
100.0
40
100.0
100.0
Total
X32
Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2
5
12.5
12.5
12.5
3
21
52.5
52.5
65.0
4
13
32.5
32.5
97.5
5
1
2.5
2.5
100.0
40
100.0
100.0
Total
Lampiran 1 : (lanjutan) X33 Cumulative Valid
Frequency 6
Percent 15.0
3
11
27.5
27.5
42.5
4
21
52.5
525
95.0 100.0
2
5 Total
Valid Percent 15.0
2
5.0
5.0
40
100.0
100.0
Percent 15 0
X34 Cumulative valid
"L
FreQuency 6
Percent 15.0
Valid Percent 15.0
3
20
50.0
50.0
65.0
4
8
20.0
20.0
85.0 100.0
5 Total
6
15.0
15.0
40
100.0
100.0
Percent 15.0
X35
Valid
Percent 15.0
Valid Percent 15.0
Cumulative Percent 15.0
57.5
"L
FreQuency 6
3
17
42.5
42.5
4
12
30.0
30.0
87.5
5
5
12.5
12.5
100.0
40
100.0
100.0
Total
X36
Valid
Cumulative Percent 10.0
2
Frequency 4
Percent 10.0
Valid Percent 10.0
3
14
35.0
35.0
45.0
4
19
47.5
47.5
92.5
5
3
7.5
7.5
100.0
40
100.0
100.0
Total
X37 Cumulative Valid
3
Frequency_ 18
Percent 45.0
Valid Percent 45.0
Percent 45.0
4
10
25.0
25.0
70.0
5
12
30.0
30.0
100.0
Total
40
100.0
100.0
Lampiran 1 : (lanjutan) Z1
Valid
Cumulative Percent 15.0
3
Frequency 6
Percent 15.0
Valid Percent 15.0
4
21
52.5
52.5
67.5
5
13
32.5
32.5
100.0
Total
40
100.0
100.0
Frequencv 6
Percent 15.0
Valid Percent 15.0
4
24
60.0
60.0
75.0
5
10
25.0
25.0
100.0
Total
40
100.0
100.0
3
Frequencv 13
Percent 32.5
Valid Percent 32.5
4
16
40.0
40.0
72.5 100.0
Z2
valid
3
Cumulative Percent 15.0
Z3 Cumulative Valid
5
11
27.5
27.5
Total
40
100.0
100.0
Valid Percent 22.5
Percent 32.5
Z4 Cumulative
3
9
Percent 22.5
Frequencv Valid
Percent 22.5
4
15
37.5
37.5
60.0
5
16
40.0
40.0
100.0
Total
40
100.0
100.0
Lampiran 1 : (lanjutan) Y1
Val1d
Cumulative Percent 37 5
1
Frequency 15
Percent 37.5
Valid Percent 37.5
2
19
47.5
47.5
85.0
3
6
15.0
15 0
100.0
40
100.0
100.0
1
Frequency 11
Percent 27.5
Valid Percent 27.5
2
26
65.0
65.0
92.5
3
3
7.5
7.5
100.0
40
100.0
100.0
1
FreQuency 10
Percent 25.0
Valid Percent 25.0
2
21
52.5
52.5
77.5
3
9
22.5
22.5
100.0
40
100.0
100.0
1
Frequency 16
Percent 40.0
Valid Percent 40.0
2
19
47.5
47.5
87.5
3
5
12.5
12.5
100.0
40
100.0
100.0
Total
Y2
Valid
Total
Cumulative Percent 27.5
Y3
Valid
Total
Cumulative Percent 25.0
Y4
Valid
Total
Cumulative Percent 40.0
Lampiran 2
Hasil Uji Validitas
Correlations Correlations for Analysis 1 TOTALX~
X11
1-'earson (.;Orrelatton
506~
Sig. (2-talled)
001
N X12
40
Pearson Correlation
419~
S1g (2-tailed)
007
N X13
40
Pearson Correlation
694~
Sig. (2-tailed)
000
N X14
40
Pearson Correlation
.775~
Sig. (2-tailed)
000
N X15
40
Pearson Correlation
482~
Sig. (2-tailed)
002
N X16
40
Pearson Correlation
.552-
Sig. (2-tailed)
.000
N X17
40
Pearson Correlation
.572-
Sig. (2-tailed)
000
N
40
-. Correlation is significant at the 0.01 level
Correlations for Analysis 2
X21
Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
TOTALX2 .682.000
N X22
40
Pearson Correlation
.752-
Sig. (2-tailed)
.000
N X23
40
Pearson Correlation
.701**
Sig. (2-tailed)
.000
N X24
40
Pearson Correlation
.406-
Sig. (2-tailed)
.009
N X25
40
Pearson Correlation
.612-
Sig. (2-tailed)
000
N X26
40
Pearson Correlation
.655-
Sig. (2-tailed)
.000
N Correlation is significant at the 0.01 level
40
Lampiran 2 (lanjutan) Correlations for Analysis 3
X31
Pearson Correlation
TOTALX3 .382*
Sig. (2-talled)
015
N X32
40
Pearson Correlation
790-
Sig. (2-tailed)
000
N X33
40
Pearson Correlation
.423-
Sig. (2-talled)
006
N X34
40
Pearson Correlation
.733-
Sig. (2-talled)
.000
N X35
40
Pearson Correlation
.65o-
Sig. (2-talled)
.000
N X36
40
Pearson Correlation
.377*
Sig. (2-talled)
.017
N X37
40
Pearson Correlation
.517-
Sig. (2-talled)
.001
N
40
*. Correlation is Significant at the 0.051evel (2-tailed). -. Correlation is Significant at the 0.01 level
Correlations for Analysis 4
Z1
Pearson Correlation Sig. (2-talled)
TOTALZ .582000
N Z2
40
Pearson Correlation
.844-
Sig. (2-talled)
.000
N Z3
40
Pearson Correlation
.721**
Sig. (2-tailed)
.000
N Z4
40
Pearson Correlation
.697-
Sig. (2-tailed)
.000
N Correlation is significant at the 0.01 level
40
Lampiran 2 (lanjutan) Correlations for Analysis 5
Y1
Pearson Correlation Sig. (2-talled)
TOTALY .654.000
N
Y2
40
Pearson Correlation
.803··
Sig (2-tailed)
.000
N Y3
40
Pearson Correlation
.787-
Sig. (2-tailed)
.000
N Y4
40
Pearson Correlation
.623-
Sig. (2-tailed)
.000
N •• Correlation is significant at the 0.01 level
40
Lampiran 3 : Hasil Uji Reliabilitas
Reliability R E L I A B I L I T Y
A N A L Y S I S
- S C A L E
(A L P H A)
******Method 1 (space saver) will be used for this analysis****** Cases Std Dev Mean 3.2750 3.0250 3.2750 3.0750 3.3250 3.3250 3.4000 3.5000 3.1750 3.4000 3.5250 3.5750 3.5250 3.7750 3.2500 3.4750 3.3500 3.4000 3.5250 3.8500
X11 X12 X13 Xl4 X15 X16 X17 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Statistics for
Mean
68.0250
SCALE
Variance 36.6404
40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
.9334 .6975 1.1320 .6558 .7299 .7642 . 7779 .8473 . 7121 .8102 .7506 .8439 .7157 .7675 . 7071 .8161 .9213 .9001 . 7841 .8638
Std Dev 6.0531
N of Variables 20
Reliability Coefficients 40.0
N of Cases Alpha=
.6724
N of Items
20
Lampiran 3 (lanjutan)
Reliability ****** Method 1 (space saver) will R E L I A B I L I T Y
Z1 Z2 Z3 Z4
1.
2. 3. 4.
Statistics for SCALE
Mean 16.4000
be
used for this analysis ******
ANAL Y S I s
s CA L E
Mean
Std Dev
cases
4.1750 4.1000 3.9500 4.1750
.6751 .6325 .7828 .7808
40.0 40.0 40.0 40.0
Var:i.ance 4.1436
Std Dev
2.0356
N of Variables 4
Rel:i.ab:i.l:i.ty Coeff:i.c:i.ents N of Cases Alpha=
40.0 .6646
N
of Items
4
(A L PH A)
Lampiran 3 : (lanjutan)
Reliability ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** R E L I A B I L I T Y
Y1 Y2 Y3 Y4
l.
2. 3. 4.
Statistics for SCALE
Mean 7.2750
A NAL Y S I
s
s CA L E
Mean
Std Dev
Cases
1.7750 1.8000 1.9750 1.7250
.6975 .5639 .6975 .6789
40.0 40.0 40.0 40.0
Variance 3.5378
Std Dev 1.8809
N of Variables 4
Reliability Coefficients N of Cases Al.pha
=
40.0 .6731
N of Items
4
(A L P H A)
Lampiran 4 : Pemeriksaan Asumsi Klasik
1. Multikolinieritas
Menggunakan nilai VIF,
te~adi
multikolinier yang mengganggu jika VIF>1 0
Coefficients a Collineari Model
1
Tolerance
Statistics VIF
Lscore(X)
.797
1.255
Zscore(Z)
.808
1.238
xz
.932
1.072
a. Dependent Variable: ZscoreM
2. Autokorelasi
Menggunakan uji Durbin-Watson, nilai statistik Durbin Watson pada a=0.05, n = 40 dank= 3 adalah dL = 1.338 dan dU = 1.659. Tidak te~adi autokorelasi jika dU
R
R SQuare
.728a
.530
SQuare
.490
a. Predictors: (Constant), XZ, Zscore(Z), Zscore(X) b. Dependent Variable: ZscoreM
Std. Error of the Estimate
.71392378
Durbin-Watson
1.982
3. Heteroskedastisitas
Menggunakan uji Glejser. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika hasil uji-t pada koefisien regresi memiliki nilai sig.t > 0.05.
Regression Variables Entered/Removed
Model
Variables Entered
b
Variables Removed
Method
xz,
1
Enter
Zscore(Z), 8 Zscore(X) a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Nilai Mutlak Residual
Model Summary
R Sauare
R
Model
1
Adjusted R Sauare
Std. Error of the Estimate
.041
.44720
.115
.339"
a. Predictors: (Constant), XZ, Zscore(Z), Zscore(X)
.932
3
.311
Residual
7.200
36
.200
Total
8.132
39
Regress1on
F
Mean Square
df
Sum of Squares
Model
1
Sig.
.217 8
1.554
a. Predictors: (Constant), XZ, Zscore(Z), Zscore(X) b. Dependent Variable: Nilai Mutlak Residual
Coefficients a Standardized Coellicients
Unstandardized Coefficients Std. Error
B
Model
1
l=n&tant)
.565
Sig.
t
Beta
.137
4.133
.000
Zscore(X)
.149
.080
.327
1.862
.071
Zscore(Z)
.130
.080
.284
1.626
.113
·.062
-.381
.705
xz
-.032
a. Dependent Variable: Nilai Mutlak Residual
.083
4. Kenormalan Nilai Residual
Menggunakan uji Kolmogorov-Sminov. Nilai residual berdistribusi normal jika hasil uji-z nilai sig.z > 0.05.
NParTests One-sample Kolmogorov..Smirnov Test UnstandardiZed Residual 40
N Normal Parameters a.b
Mean
0000000
Std. Deviation
.68591578
Absolute
Most Extreme Differences
.178
Positive
.178
Negative
-.101
Kolmogorov-Smimov Z
1.125
Asymp. Sig. (2-tailed)
.159
a. Test distribution is Normal. b. calculated from data.
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable : Zscore (Y)
1.00
.----------------- ---c=o...,
.75
0
0
coo
co
.50 CIDDD
.0
e 0..
E :::.
(.)
0
.25
=
CCI
Q)
t!
Q)
c.
a:i
ceca c
0.00 0.00
.25
Observed Cum Prob
.50
.75
1.00
5. Uji Linieritas
Scatterplot Dependent Variable: Zscore(Y) ~ 2~----------------------------------~ ~
E u
~ .... c..
D
1
'0
~
E £! &i
"a
"
a
D
a
"a
D
D
D
-1
D
D
D D
c
Q) .... Cl
"
"a
0
(ij .Q ~
Do
""a 'b.,
a
D
a
"a
D
a
"a
D
-2
D
"
-~----~ -~----~~ -3L---~4 :i 2 f 0 -1 ----r---2~ Regression StandardiZed Residual
Lampiran 5 : Hasil Perhitungan analisis korelasi
Analisis Korelasi Descriptive Statistics
X
Mean 3.4013
Std. Deviation .30266
y
1.8188
.47023
N 40 40
CorrelationS'
y
X X
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Sum of Squares and Cross-products
y
.580*
1
.000 3.572
3.222
Covariance
.092
.083
Pearson Correlation
.580*'
Sig. (2-tailed)
.000
Sum of Squares and Cross-products
1
3.222
8.623
.083
.221
Covariance
-. Correlation is significant at the 0.01 level a. Listwise N=40
Correlations
y
X X
Pearson Correlation
1
N
y
40
Pearson Correlation
.580*'
Sig. (2-tailed)
.000
N
.580*' .000
Sig. (2-tailed)
40
**. Correlation is significant at the 0.01 level
40 1 40
Lampiran 6 : Hasil Analisis Regresi Sederhana
Regression Descriptive Statistics
y
Mean 1.8188
Std. Deviation .47023
X
3.4013
.30266
N
40 40
Correlations y Pearson Correlation
X
y
1.000
.580
X
.580
1.000
y
Sig. (1-tailed)
.000
X
.000
Variables Entered/Removed
Model 1
Variables Removed
Variables Entered
xa
b
Method Enter
a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Y
Model Summary
R Square .337
R
Model 1
.5808
Std. Error of the Estimate .38792
Adjusted R Square .319
a. Predictors: (Constant), X
Model 1
Regression
1
Mean Square 2.905
.150
df
Sum of Squares 2.905
Residual
5.718
38
Total
8.623
39
F 19.306
SiQ
.ooo•
a. Predictors: (Constant), X b. Dependent Variable: Y
Coefficients a Standardized Coefficients
Unstandardized Coefficients Model 1
B 1 (Constant)
IX a. Dependent Variable: Y
-1.248 .902
Std. Error .701
.205
t -1.782
Beta
.580
4.394
Sig.
.083 .000
Lampi ran 7 : Regresi berganda ( lndependen Variabel X dan Z)
Regression Descriptive Statistics N
y
Mean 1.8188
Std. Deviation .47023
X
3.4013
.30266
40
z
4.1000
.50890
40
40
Correlations
y 1-'earson Correlation
1.000
.580
-.579
X
.580
1.000
-.425
z
-.579
-.425
1.000
.000
.000
y
Sig. (1-tailed)
z
X
y
X
.000
z
000
.003 .003
Variables Entered/Removed b
Model 1
Variables Removed
Variables Entered
Z,X 8
Method Enter
a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Y
Model Summary
R Square .471
R
Model 1
.686a
Std. Error of the Estimate .35105
Adjusted R Square .443
a. Predictors: (Constant), Z, X
Model 1
Regression
2
Mean Square 2.032 .123
df
Sum of Squares 4.064
Residual
4.560
37
Total
8.623
39
F 16.488
Sig.
.oooa
a. Predictors: (Constant), Z, X b. Dependent Variable: Y
Coefficients a Standardized Coefficients
Unstandardized Coellicients
B
Model 1
(Constant) X
z a. Dependent Variable: Y
1.196 .634 -.374
Std. Error 1.019 .205 .122
Sig.
t
Beta
1.174
.248
.408
3.090
.004
-.405
-3.066
.004
Lampi ran 8 : Regresi Moderat I MRA ( lndependen Variabel X dan Z, XZ) (Moderating Regression Analysis)
Regression Descriptive Statistics N
Std. Deviation
Mean ZscoreM
.0000000
1.00000000
40
Zscore(X)
.0000000
1.00000000
40
Zscore(Z)
.0000000
1.00000000
40
1.4135
.89532
40
xz.
Correlations Zscore(X)
ZscoreM Pearson Correlation
xz.
1.000
.580
-.579
-.411
Zscore(X)
.580
1.000
-.425
-.233
Zscore(Z)
-.579
-.425
1.000
.203
xz.
-.411
-.233
.203
1.000
.000
.000
.004
.003
.074
Zscore(Y)
Sig. (1-tailed)
Zscore(Z)
ZscoreM
Zscore(X)
000
Zscore(Z)
000
.003
xz.
.004
.074
.104 .104
Variables Entered/Removed b
Model 1
Variables Entered
Variables Removed
Method
XZ., Enter
Zscore(Z), 1 Zscore(X) a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: ZscoreM
Model Summary
R Square
R
Model
1
.7288
.530
Std. Error of the Estimate
Adjusted R Square
.71392378
.490
a. Predictors: (COnstant), XZ., Zscore(Z), Zscore(X)
Sum of Squares
Model 1
Mean Square
df
!-(egression
20.651
3
6.884
Residual
18.349
36
.510
Total
39.000
39
a. Predictors: (Constant), XZ, Zscore(Z), Zscore(X) b. Dependent Variable: ZscoreM
F 13.506
Sig.
.oooa
Coefficients a Unstandardized Coefficients Model 1
Standardized Coefficients
(Constant)
.395
Std. Error .218
Zscore(X)
.363
.128
Zscore(Z)
-.373
xz
-.279
B
a. Dependent Variable: Zscore(Y)
Beta
SiQ.
t
1.808
.079
.363
2.837
.007
.127
-.373
-2.934
.006
132
-.250
-2.112
.042
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NAS!ONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA TELP. (0341) 551611 PES. 221, 2< LANGSUNG: (0341) 571260, 562094 FAX. (0341) SSOBC E-mail : [email protected]•
:VOR JENDC:RAL HARYONO 16g 65144, INDONESI.C
Nomor Lamp iran Pcriha!
Kepada
: ~ I 110.4/AK/2005 : ljin Penditian
: Yth. Pemckl. Kota. Mala;1g Di Tempat
Sehubungan dengan studi mahasiswa Program Magister Program Pascasarjana Universitas Brawijaya (PPSUB) Malang, khususnya dalarn rangka tugas akademiklpenelitian untuk penyel.esaian pcnyusunan Tesis mahasiswa yang tersebut di bawah ini : Nama Nim Program Studi Alamat Surat Judul Penelitian
: Zaenal Abidin : 0421100076 :- Ilmu Administrasi Publik Jl. Kauman Gg lvc No. 686 Malang Pengaruh Anggaran Kinerja terhadap Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Slack Anggaran
dengan ini kami mohon bantuan agar mahasiswa tersebut diberikan ijin untuk melaksanakan ker,iatan penelitian, bagi mahasis\va ybs. di instansi yang Bapakllbu/Saudara pimpin, sepat~jang
memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dcmikian, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.
An. Direktur
Tembusan : Yth. Dircktur PPSUB (scbagai Jnporan)
. , .:.: ~Fi rfor. Ir. Soemarno, MS ,,. ->~¢'!~84 237 - __ ;.:.:.;--·/
PEMERIN TAH KOTA MALANG SEKRETA RIAT DAERAH Jl. Tugu No.1 Telp. 366065-320297
MALANG Kode Pos 651 19
SURAT KETERANGA N Nomor : 900/ 5ttD
/420.133/2005
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: Drs. IMAM BUCHORI, M.Si
NIP
: 510 060 761
Pangkat/Gol
: Pembina (IVa)
Jabatan
: Pj. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Malang
Menerangkan bahwa : Nama
: ZAENAL ABIDIN
Pekerjaan
: Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang
NIM
: 328/J 10.4/AK/2005
Alamat
: Jl. Kauman Gg. Ivc Nomor 686 Malang
Telah melaksanakan Survey/Research untuk penulisan Thesis dengan judul PENGARLH ANGGARAN KINERJA TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PART!SIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DENGAN SLACK ANGGARAN pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota
Malang mulai tanggal 7 Maret 2005
sampai dengan 7 Juli 2005.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
BUCHORI M.Si PEMBINA NIP. 510 060 761
Lampi ran 10: Daftar Responden (Kepala Unit
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40
ke~a
Pemkot Malang)
Unit kerja Dinas Kimpraswil Dinas Pasar Dinas Kebersihan Dinas Pertamanan Dinas Wasbang dan Pengendalian Lingkungan Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Pariwisata, informasi dan komunikasi Dinas Pertanian Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi Dinas Ketenagakerjaan Dinas Pendapatan Dinas Perijinan Badan Pengawasan Badan Perencanaan Pembangunan Badan Kepegawaian Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Badan urusan Tanah dan Rumah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kantor Pengelolaan data Elektoronik Kantor Satuan Polisi Pamong_ Praia Bagian Pemerintahan Bagian Hukum Bagian Organisasi Bagian Humas Bagian Pembangunan Bagian Lingkungan Hidu_j)_ Bagian Sosial Bagian Perekonomian dan Penanaman modal Bagian Umum Bagian Keuangan Bagian Perlengkapan Bagian kas dan kekayaan Daerah Kecamatan Sukun Kecamatan Klojen Kecamatan Lowokwaru
...........
RINOKASAH : PSUffTUNOAN ANGOARAN PENDAPATAH DAN BEl..ANJA DAERAH PEMERJNTAH KOTA MAI.ANO TAHUN AHOOARAN 2002
"""""
T--ogo!
BelenJ• PegllWIII
13-4.1171.403,74-4.00; 22,901,574.812.00: 4.671.~7.7eo.oo: 2.950.845.200.00: 111,402,055.215.00: . 3,112,1145;427.07:
Belenja Bareng ~· PemelharH11
Silo• Lebih Perhllungan ,t.nggaran Tahun Yang Lalu
8elanja P4ifjelanen DNa 8elanja Lain - Lain AngMnn Plrljamen /Hutang
-
811giltn Pl'!ndllplltllll A...Ji D11er11h
BelanfaP~ BanluenK~
2.1. P.jek o-.h 22. Retrt-1 Daerah 2.3. lAM PeNMhaen Milk Detnh
PengeluarM Yang Tidak Tennesuk Baglan Lainnya
Begian D11na Perimbangan
Seklor lndultrt S.ktor Pet1anlen, Kehutanen. Keleutan den Pertkanen Seklor Pengelren Sekt« Tenage r<erje Seklor Perdegengen, Pengembangan U..ha Daerah
3.1. Beg! Hal Pej8k 32. Beg! HMI Bukan Pajak SOA
~
3.3. ~ Alolut8i Umurn 3.4. 0... Aloblll .a.U.Dena~
----11
Bagian PinJaman Pem..nntah Oaerah
)'llr.gSAh
5.1. Per>erirnNn dart P-ll.tal'l Pw.et 52. Pener1mun dart Prvph!l 5.3. P-wn-n dart ~Kota Ulmya U.~LM~
-·
10 11
I
S.klor
=ken.
.-3budavaen Deerllh, Pernudll den
OWlntga
Seldor K~ d8l'l KekJaroa Sejahtere Sektor Keeej~un Sc*al, Ke.ehetan den
.
Pemberdlryaan Perernpl~M'
Sekior Perumllhen dan f'emuldman
s.ktor Ag•m• 111nu PengeWluan dan T ehnologl
~
Sektor Hullum Sektor~ Petrnw•ltilt• btl P~ Sebr PoiQ OWm Negerl. HlbJngen l.uw Negeri,
lnfonnall dan Kom.'flltnl Sektor P~lilin dan Keetn**!
911.t1 99.89
I
225,000,000.00! 165.ooo.ooo.oo 18&.240,000.00i
I
2M,nO,OOO.OO: 4,379,959,500.00!
224,500,000.00: 911.78 165,000.000.00 100.00 1711,1178.000.00. 96.~ 99.92 265.570.000.00 ~ 70 4,366,769.000.00:
Deerllh dan Koperul
Sektof Tr8111P0ftn1, Meteorologl dan Geofteika S'Jktor Pe11ambangan dan ~ Sek1or Pwtwi.Ata, Poe, T-kMnUr.tknl dan lnfonnatlka Seklor Per.lber'l"N'" Oe«WI Sektor Sumbef D1lya Alem,lilglu.wlgen Hdup dan Teta
115.M
~~3-4·~-~~
;,
B..~NG.EUJAMtLP.EMBAN!3.UNAN
90.60 93.09 96.711
429,380.000 oo: 100.00 93.95 1,025,449.000.00 851,022,496.00' 85.69
Pengeluerwt Tldak T~
2.4. P-maen Lain - lJIIn
811gir.n t_,.;., ·LAin Po':nP.ritnr. ""
_,
:
A.P..ENO.ELUARAN .R.VTIM..:..
eENDAP.ATAN
4.1. ~ Dlllam Negeri
,,..,_~
24,969,187,950.001 "
1,1n~389,1l00.(>()1
2,122.~.000.:>0
4,337,000,000.001
21,4n.106.252.oo·
-
1,141,313.600.00' 1,C37,3411,850.00· 4,193,112.350.00;
85
~
97.l5 Sol .:ill £>9..20
! 9,184,648.1!2.00:
99.65
130.ooo.ocJ.ooi 100.00 7 ..c06.m.7ec.oo: 99.119 I 2.-404.458.~.00;
0910312004
Pcmerintah Kota Malang
LAPORAN PERHiTUNGAN APBD Untuk Tahun yang Bcrakhir sampai dcnga11 31 Dcsembcr 2003 Angg:uan 2002
Rcalisasi 2002
(•!.)
t.ng~aran
2003
R.!alisasi 2003
(%)
PENDAPATAN Pcncapatan Asli Daerah Pajak Daerah
0.110
0,00
20. 730. 500. (l(j(). 00
20.?67 760 378.35
':17.77
Re~ribusi
0.00
c..oo
13.428.105 200.00
1•.354
~77.481.VO
106.90
Daerah
Bagian .Laba Usaha Daerah
0.03
0,00
4.186.000.000.00
4 076 407.17.0.8i
97.3e
lain-lai:l Pendapatan Asli Daerah
0.00
0,00
2.420 000.000,00
3.:196.229 1)20.10
140.~
150}0
Dana
Pe~imbangan
Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak
0.00
0,00
25.839.312.649,00
38.810 .. - ;,488,00
Dana Alokas• Umum
0.00
0,00
204.790.000.000,00
204.790.000.COO.OO
100,00
Dana Alokasi Khusus
0.00
0,00
7.100.000.000.00
7.100.000.000,00
Dana Perimbangan Dan Propinsi
0.00
0.00
23.519.104.070,00
27.550.289.410,00
1OO.CJO 117.14
15.355.435.000.00 ---- 335.700.867 .491J,32
Lain~ai.n
Pendapatan Yang Sah
Lain-lain ?endapalan Yang Sah Jumlah Pendapatan
0.00
0,00
15.355.435.000,00
0.00
0,00
317.368.456.919,00
100,00 105.78
BELANJA APARATUR DAERAH Belanja Admlnlstt?si Umum Belanja Pegawailf'ersonalia
0,00
0,00
"1.416.575.997,92
38.838.612.420,00
93,78
Belanja Barang Dan Jasa
0.00
0,00
24.113.199.'193,41
22.820.981.597,00
94.64 77,22 87,63
Belanja Perjalanan Dinas
0,00
0,00
2.715.312.000,00
2.096.784.500,00
Betan;a Pemelitoaraan
0.00
0,00
3.902.825.850,00
3.420.126.668.00
0,00
0,00
1.751.896.499.00
1.689.268.449,00
96,43
5.982.167.010,00
92,00
Belanja Operas! Dan Pemeliharaan Belanja Pegawai /Personalia Belanja Barang Dan Jasa
0.00
0,00
6.502.343.210,00
Belz:~ja
o.co
0,00
699.905.000,00
682 380.000,00
97,50
0,00
0,00
32.200.000,00
30.455.000,00
94.~
0,00.
c.oo
1.466.158.100,00
1.283.641.500.00
e7.55
0,00
0,00
140.862. 761.~46,0tl
~34.001.614.924,00
95,13
0,00
0,00
5.c;2J.569. 100.00
5.435.466. 928.00
98,40
Perjalanan Dinas
Belanja Pemeliharaan Be!anja Modai/Pembangunan Belanja Modal . PELAYANAN PUBLIK Belanja Admlnlstrasi Umum Belanja Pegawait Personalia Bclanja Barang Dan Jasa
Page 1 of 2
Laporan Sis1em Akuntansi Pemerintah Daerah
Belanja Peljalanan Dinas Belar.ja
Pemeliharaan
Belanja Operasi Dan Pemeliharaan Belanja Pegawai I Pcrsonalia Bc!anja Barang Dan Jasa Bclanja Perjalanan Din2s Bclanja Pemcliharaan Bclanja
("/o)
Anggara.n 2003
Rcalisasi 2003
(%)
0,00 0,00
0,00 om
25.415.000,00 819.323.100,0(1
24 315.COO,OO 810.776.600,00
90.96
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,01) 0,00 0,00
9.656.607.920,00 20.830.978.885,00 1.159.164.350,00 28.469 724.211,00
10.377.294.807,00 20.240.229.0C3,00 1.124.839.440,00 2e <32.0G6.657,oo
0,00
0,00
37 707161.610.00
31j
0,00
0,00
14.6-12.122 000.00
1023.364.070,00
91".62
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 252.056.1 n .oo -343. ')49.300.263,41 -26.180.843.364,41
1.009. 709.250,00 -329.289.949.997,00 6.410.917.501,32
%.1!5
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 O,OC 0,00 0,00
29.367.145.364,41 0,00 0,00 0,00
29.367.-439.664,41 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1. 750.000.000,00 1.
1. 750.000.000.00 1.<121.701.916,00 0,00
Anggaran 2002
Rcalisasi 2002
95.67
107.4G 97.16 'l7.0~ 'l~
ll7
<.J 1
::4
Modal
Belanja Modal
66~.85(.114.00
Bl!lanja Bagi Hasil Dan Bantuan Kcuangan Belanja Bagi Hasil Dan Banluan Keuangan Bclanja Tid01k Tersangka Belanja Tidak Tersangka · Jumlah Belanja
~urrtus 1 o~flsit
80.G4 ·24.49
PEMBIAYAAN Penerimaan Daerah Sisa Perflitungan Anggaran Thn Lalu Transfer Dari Dana Cadangan Penerirnaan Pinjaman Dan Obligasi HasH Penjualan Aset Daerah Dipisahk!ln Penerimaan dari Pihak Ketiga Jumlah Pecwrimaan Daerah Pengeluaran Daerah Transfer Ke Dana Cadangan
------:~-,.--o...:._oo_
29.367.1<15.364,<1 1
Pernbayaran Ulang Pokok Yg Jatuh Tempo
0,00
0,00 0,00
Sisa Pemilungan Anggaran Th Berkenaan
0,00
0.00
0,00
Pengeluaran dari Pihak Ketiga
0,00 0,')()
0,00 0,00 0,00
o:....o_o - - - - - : - - :__-o-__
Penyertaan Modal
Jumlah Pengeluaran Daerah Jr•mlah Pernbiayaan
0,00
- -----
100.00
1.209.207.ooo.oo _ _ __ 104.12 30.576.646.664,<1 1
100.00 98.98
1.209.207.ooo.oo _ _ __ 137.49 -4.380.908.916,00 100.06 26.195. 737.7<18,41
RLH, ~'~MAD lu: s::s;.
f~A(\\KOTA MALANG
Laporan Sislcm Akunlansi Pcmcrinlah Oacrah
Page 2 ol 7
Lamptran I 1\t::I""U I U'=>l-\1'1 VVI-\LII\U II-\ IVII-\l..J"\1'11\.:1
NOM OR TANGGAL:
RINGKASAN PERHITUNGAN APBD PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2004 KODE REKENJNG
URAIAN
1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
PENDAPATAN Pendapatan Asll Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Bagian Laba Usaha Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1
Dana Perlmbangan Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Perimbangan Dari Propinsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Lain-lain Pendapatan Yang Sah Jumlah Pendapatan
2 2.1
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasl
%
49.528.288.300,00 25.648.275.000,00 15.811.138.300,00 4.331.375.000,00 3. 737.500.000,00
50.007.305.103,79 26.409.533.752,20 15.408.372.301,00 4.148.915.570,20 4.040.483.480,39
100,97 102,97 97,45 95,79 108,11
277.374.022.985,00 36.040.775.046,00 211.628.000.000,00 5.500.000.000,00 24.205.247.939,00
289.977.764.143,00 41.403.474.512,00 211.628.000.000,00 5.500.000.000,00 31.446.289.631,00
104,54 114,88 100 100 129,92
12.659.000.000,00 339.561.311.285,00
12.659.000.000,00 352.644.069.246,79
100 103,85
BELANJA APARATUR DAERAH
97.040.699.270,73
89.783.447.971,00
92,52
2.1.1 2.1.1.1 2.1.2.1 2.1.3.1 2.1.4.1
Belanja Administrasl Umum Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang Dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan
80.728.594.070,73 45.581.305.296,00 28.231.246.604,73 2. 700.327.500,00 4.215. 714.670,00
74. 77 5. 793.236,00 42.188.906.278,00 27.422.661.612,00 1.184.176.750,00 3.980.048.596,00
92,63 92,56 97,14 43,85 94,41
2.2.1 2.2.1.1 2.2.2.1 2.2.3.1 2.2.4.1.
Belanja Operas! Dan Pemeliharaan Belanja Pegawai /Personalia Belanja Barang Dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan
11.673.163.700,00 1.921.308.500,00 7.051.777.040,00 592.170.000,00 2.107.908.160,00
10.598.152.585,00 1.576.663.500,00 6.390.624.440,00 554.290.000,00 2.076.574.645,00
90,79 82,06 90,62 93,6 98,51
2.3.1
Belanja Modal
4.638.941.500,00
4.409.502.150,00
95,05
--
KODE REKENING
URAIAN
2.2 2.1.2 2.1.1.2 2.1.2.2 2.1.3.2 2.1.4.2
PELAYANAN PUBLIK Belanja Admlnlstrasl Umum Belanja Pegawai/ Personalia Belanja Barang Dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan
2.2.2 2.2.1.2 2.2.2.2. 2.2.3.2 2.2.4.2
Belanja Operasl Dan Pemeliharaan Belanja Pegawai I Personalia Belanja Barang Dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan
2.3.2 2.4.2 2.5.2
Belanja Modal Belanja Bagl Hasll dan Bantuan Keuangan Belanja Tldak Tersangka Jumlah Belanja Surplus I Defisit
3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5
PEMBIAYAAN Penerlmaan Daerah Sisa Perhitungan Anggaran Thn Lalu Transfer Dari Dana Cadangan Penerimaan Pinjaman Dan Obligasi Hasil Penjualan Aset Daerah Dipisahkan Penerimaan dari Pihak Ketiga Jumlah Penerlmaan Daerah
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5
Pengeluaran Daerah Transfer Ke Dana Cadangan Penyertaan Modal Pembayaran Utang pokok Yg Jatuh Tempo Sisa Perhitungan Anggaran Thn Berkenaan Pengeluaran dari Pihak Ketiga Jumlah Pengeluaran Daerah Jumlah Pemblayaan
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasl
% I
281.840.965.264,00 155.831.235.272,00 147.723.239.822,00 6.851.600.450,00 44.215.000,00 1.212.180.000,00
272.391.682.493,00 148.546.199.179,00 140.812.903.929,00 6.4 79.074. 750,00 44.215.000,00 1.210.005.500,00
96,651 95,33 95,32 94,56 100 99,82
57.294.568.864,00 9. 719.527.552,00 18.625.380.667,00 592.193.000,00 28.357.467.645,00
56.234.882.543,00 9.601.802.746,00 17.810.070.882,00 562.973.000,00 28.260.035.915,00
98,15 98,79 95,62 95,07 99,66
40.370.838.090,00 25.722.449.400,00 2.621.873.638,00 -378.881.664.534,73 -39.320.353.249,73
38.908.614.900,00 25.537.665.161,00 3.164.320.710,00 -362.175.130.464,00 -9.531.061.217,21
96,38 99,28 120,69 95,59 24,24
32.606.655.249,73
32.606.655.249,73
100
9.000.000.000,00
9.000.000.000,00
100
19.002.072.000,00 60.608.727.249,73
20.494.884.684,00 62.101.539.933,73
107,86 102,46
850.000.000,00 1.436.302.000,00 0,00 19.002.072.000,00 -21.288.374.000,00 39.320.353.249,73
850.000.000,00
100 98,98 0,00 107,39 246,94 24,24
WALIKOTA MALANG
Drs. PENI SUPARTO
1.421.701.958:~
29.892.855.150, ~ 20.405.921.608,00 -52.570.478.716,52 9.531.061.217,21
..
1
2
Lampiran I PERA TURAN OAERAH NOMOR : 2 TAHUN 2005 TANGGAL: 23 MAP.ET 2005
. RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005
URAIAN
NOM OR
JUMLAH ANG!JARAN
········{········ ······------------------·------- ·-···-·········:z·······-···-········ ·········-·················
--. ·-- --.- .. -.--.- "j.- ... -..... -...... .....•...•.....•. ······-···--·············--------- -------·-·························· ········-·················· ·-··-·····-························· ·· 1
PENDAPATAN
1
PENDAPATAN
400.548.570.052,00 -~31.213.500,00
1
1
1
1 1
1 1 1
2 3
1
1
4
PENDAPATAN ASU DAERAH PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIL PERUSAHMN'MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYMN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN--LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
1 2 3 4
DANA PERIMBANGAN BAGI HASIL PAJAK I BAGI HASIL BUKAN PAJAK DANA ALOKASI UMUM DANAALOKASIKHUSUS BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI
1
LAIN-lAIN PENDAPATAN YANG SAH Dana Penyesuaian
1 1 1 1
1 1 1
1
2 2 2 2 2
3 3
JUMLAH PENDAPATAN
29. 60:-4117.500,00 17.434.726.000,00 5.648.500.000,00 5.987.500.000,00
~~2.356.552,00
00.724.802,00 221.130.000.000,00 7. 780.000.000,00 29.411.631.750,00
~.oo
41.395.000.000,00
400.548.570.052,00
BELANJA
2
1 BELANJA APARATUR DAERAH
2 2 2 2 2 2
---.....,
1. 1 1 1 1
. 21 3 4
1 1 1 1 1
BELANJA ADMINISTRASI UMUM BELANJA PEGAWAI/ PERSONALIA BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA PERJALANAN DINAS BELANJA PEMEUHARMN
24.031.624.168,20 109.266.150.768,20 56.421.552.645,28 45.244.662.852,92 3.248.040.000,00 4.351.895.270.00
I I
I
URAl AN
NOM OR
....... "i ........ --·-·············
JUMLAH ANGGARAN
:::: ::::: :: ::: :::::::::::::::::::: :: :: ::: ::: :::X:::::::::::::::::: :: :::::::::: :::: :: ::::: ::: :::I::::::: ::: :: :::::::~ :::::::.::::::::::
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
1 2 3 4
1 1 1 1 1
BELANJA OPERAS! DAN PEMELIHARAAN BELANJA PEGAWAI/ PERSONALIA BELANJA BARANG DAN JI\~A BELANJA PERJALANAN OINAS BELANJA PEMELIHARAAN
12.410.053.400,00 1.667.561.800.00 7.598.222.600,00 532.3j5.000,00 2.611.934.0(10,0(1
2 2 2' 2 2
3 3 3 3 3
9 12 13 16
1 1 1 1 1
BELANJA MODAL Belanja Modal Alat-alat Angkutan Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi Belanja Modal Buku I Perpustakaan
. 2.355.420.000,00 946.721.600,00 852.315.000,00 546.383.400,00 10 000.000,00
.
300.469.945.883,80
2 IBELANJA PELAYANAN PUBUK
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
• 2 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 1 2 3 4
1 2 3 4
. I
2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
134.449.319.518,64 125.043.580.268,80 8.066.244.249,84 44.215.000,00 1.295.280.000,00
2 BELANJA PEGAWAI/ PERSONALIA 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2 BELANJA PERJALANAN OINAS 2 .BELANJA PEMELIHARAAN
2 BELANJA OPERAS! DAN P.EMELIHARAAN 2 BELANJA PEGAWI\1/ PERSONALIA 2 BELANJA BARANG DAN JASA
2 BELANJA PERJALANAN OINAS 2 BELANJA PEMEUHARAAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
I
BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Jalan Dan Jembatan Belanja Modal Bangunan Air (lrigasi) Belanja Modallnstalasi Belanja Modal Jaringan Belanja Modal Bang~r,;m Gedung Belanja Modal Alat-alat Besar Belanja Modal Alat-alat Angkutan Belanja Modal Alat-alat Bengkel/ Mef.in Belanja Modal Alat-alat Pertanian IBelanja Modal Alat-alal Kanlo• dan Rumah Tangga
'
69.973.988.778,00 4.977.359.500,00 36.543.375.973,00 375.610.000,00 28.077.643.305,00 67.007.707.750,00 5.012.350.000,00 ~3.352.597.500.00
233.800.000,00 1.1 06.829.55C,DO 402.245.. 200,00 13.696.222.150,00 530.000.000,00 4.360.175.000,00 10.000.000,00 223.039.500.00 5.176.845 000.00
3
-
--
----
.................. 1 ..........................
2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2
4
13 14 15 16 17 18 20 23
4
URAIAN
NOMOR
2 2 2 2 2 2 2 2
JUMLAH ANGGARAN
............................................... 2 ............................................... ............................................. . . . . . . . . . . . . ....
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
....
-- ...................................................................... ---
..
--
......
--
....
--
Modal Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi Modal Alat·alat Kedokteran Modal Alat-alat Teknik I Laboratorium Modal Buku I Perpustakaan Modal Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Modal Hewan, Temak serta Tanaman Modal Bangunan Modal Dokumen Perencanaan
1 4
2 Belanja Bagi Hasit Kepada Pemerintah Kola 2 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kecamatan/Kelur::Jhan
5 6
2
4 4 4
7.
2 Belanja Bantuan Keuangan Kpd Organisasi Kemasyarakatan 2 Belanja Bantuan Keuangan Kpd Organisasi Profesi 2 Belanja Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
2 2
5 5
1
2 BELANJA TIDAK TERSANGKA 2 Belanja Tidak Tersangka
3 3 3 3
1 1 1
2 2
.
27.763.791.400,00 94.000.000,00 4.607.981.400,00 3.188.122.000,00 11.300.000.000,00 8.573.688.000,00
(23.953.000.000,00)
PEMBIAYAAN
23.953.000.000,00
1 5
PENERIMAAN DAERAH Sisa lebih Perhitungan Anggaran Penerimaan Pihak t<etiga
48.250.000.000,00 29.500.000.000,00 ~ 8. 750.000.000,00
2 3 5
PENGELUARANDAERAH Penyerta<>n Modal Pembayaran Utang Pengeluaran Pihak Ketiga
2.¢.297.000.000,00 750.000.000,00 4. 797.000.000,001 18.750.000.000,00:
JUMLAH PEMBIAYAAN
23.953.000.000,00 I
2
2
3 . ........... -.... -..................................
424.501.570.052,00
DEFISIT
3 3 3 3
..........
1.275.138.437,16 1.275.138.437,16
JUMLAH BELANJA
3
6
86.500.000,00 1.185.135.000,00 698.920.000,00 2.804.950.000,00 25.000.000,00 380.296.650,00 7.250.702.200,00 4 72. 100.000,00
2 BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN
4 4
2 2
................
T~t>un
Lalu
