BURUH DAN POLITIK: STUDI TENTANG PERJUANGAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI) DAN KONFEDERASI KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA (K.KASBI) DALAM MENUNTUT PENGHAPUSAN SISTEM OUTSOURCING DAN KENAIKAN UMP DKI JAKARTA TAHUN 2013 Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Oleh: Umar Algifari 108033200021
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014
PERSETUJUAN PEIvIBIiVIBINC SKRIPSI
Dengan ini, pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa
Algifari
Nama
: Umar
NIM
:108033200021
Program Studi
: Ilmu Politik
Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:
BURUH DAN POLITIK (STUDY KASUS: PERJUANGAN KSPSI DAN K.KASBI
DALAM MENUNTUT PENGHAPUSAN OUTSOURCING DAN KENAIKAN UMP DI JAKARTA 2013) dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.
Jakarta, 18 Desember 2013
v
Mengetahui,
Menyetujui,
Ketua Program Studi
Pembimbing,
Ali Munhanifi Ph. D
Suryani, M. Si
NIP: 19651212199203
I
004
NIP: I 9770224
2007
l0 2 003
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Skripsi yang berjudul
:
BURUH DAN POLITIK (STUDY KASUS: PERJUANGAI\{ KSPSI DAN ICKASBI DALAM MEI{UNTUT PENGHAPUSAN SISTEM oursou&CrNc DAN KENATKAI{ UMP DKI JAKARTA 2013)
1.
2. 3.
Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya atau nsenrpakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarfa-
Jakarta,6 Januari 2014
MITERAI N.:./
r /ilEMPEL W
Uh"#';*;;.,,.*',;*
ffi
Umar Algifari
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
SKRIPSI BURUH DAN POLITIK: STUDI TENTANG PERJUANGAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI) DAN KONFEDERASI KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA (K.KASBI) DALAM MENUNTUT PENGHAPUSAN SISTEM KERJA OUTSOURCING DAN KENAIKAN UMP DKI JAKARTA TAHUN 2013 Oleh
Umar Algifari 1
0803320002
1
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal l6 Januair 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Program Studi Ilmu Politik Ketua,
Ali Munhbnif-
Sekretaris,
Ph. D
NrP. 19651212199203 1 004
M. Zaki Mubarak. M. Si NrP. 19730927 200s01 I 008
Penguji I,
Penguji II,
M. Zaki Mubarak. M. Si NIP. 19730927 200501 1008 Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal l6 Januan 2014.
Ketua Program Studi FISIP UIN Jakarta
NIP. 19651212 t99203 r 004
ABSTRAKSI Penelitian ini menggambarkan perjuangan organisasi pekerja/buruh KSPSI dan K.KASBI yang menuntut penghapusan sistem outourcing yang dianggap pekerja/buruh adalah sistem perbudakan di Indonesia dan menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi di Jakarta tahun 2013. Dalam penelitian ini yang dilakukan dengan menggunakan tekhnik studi pustaka dan wawancara narasumber yang terkait sehingga peneliti menemukan bahwa peran dari dua organisasi di atas sangatlah berbeda dalam memperjuangkan kasus-kasus yang berkaitan dengan pekerja/buruh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran organisasi pekerja/buruh yakni KSPSI dan K.KASBI dalam menyikapi tuntutan penghapusan sistem outsourcing dan menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi Jakarta tahun 2013. Selain itu untuk mengetahui perbedaan perjuangan dari dua organisasi pekerja/buruh yakni KSPSI dan K.KASBI. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada pengurus pusat KSPSI dan K.KASBI. peneliti juga melakukan observasi dengan mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KSPSI dan K.KASBI. Teori yang digunakan peneliti adalah teori kelompok kepentingan dan teori ruang publik. Peneliti ingin melihat bagaimana KSPSI dan K.KASBI sebagai kelompok kepentingan yang masuk dalam kategori assosiasional di mana dalam ketegori ini meliputi serikat buruh, kamar dagang, himpunan petani, asosiasi etnis dan agama. Kelompok pekerja/buruh juga memanfaatkan ruang publik dalam melakukan tuntutan-tuntutan yang berkaitan langsung dengan kepentingan mereka sebagai pekerja/buruh. Data penelitian yang didapatkan di lapangan menjelaskan bagaimana strategi gerakan mereka sangat berbeda dalam menuntut penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP di Jakarta 2013, KSPSI menggunakan cara-cara persuasif dalam gerakannya seperti, cara-cara diskusi, dialog, dengar pendapat, seminar dll. Sedangkan K.KASBI lebih agresif dengan menggunakan negosiasinegosiasi yang sering kali dilanjutkan dengan aksi demonstrasi turun ke jalan, melakukan pemblokiran jalan tol, mogok kerja dan demonstrasi besar-besaran.
i
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur bagi ALLAH SWT Atas rahmat, karunia, serta nikmat-Nya. Shalawat dan salam terhatur kepada khadirat Rasullah SAW. Semua itu adalah ungkapan syukur karena berkat nikmat itulah penelitian “BURUH DAN POLITIK STUDY KASUS: PERJUANGAN KSPSI DAN K.KASBI DALAM MENUNTUT PENGHAPUSAN SISTEM OUTSOURCING DAN KENAIKAN UMP DKI JAKARTA 2013” dapat terselesaikan. Untuk itu, peneliti haturkan rasa hormat dan terima kasih kepada: 1.
Bapak Prof. Dr. Bahtiar Effendy, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
2.
Bapak Ali Munhanif, Ph. D., selaku Ketua Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3.
Bapak Zaky Mubarak, MA., selaku Sekertaris Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4.
Ibu Suryani, M.Si., dosen pembimbing yang selalu mengajariku akan pentingnya sebuah proses perjuangan. Keikhlasan, kesabaran dan ketegasanya membuatku semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
5.
Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya.
6.
Segenap jajaran pegawai tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.
7.
H. Ali, babeh yang selalu mendidik dengan cara yang unik. Dengan santai namun pasti, menjadikanku begitu mengerti tentang arti perjuangan hidup. Harapanmu telah kujalankan, penelitian ini salah satunya.
8.
Hj. Aminah, enya dengan segala ketulusan doa dan keteguhan hatinya melewati hari-hari menunggu kelulusan puteranya. Toleransi yang luar biasa atas jalan pilihan yang telah kupilih menjadikanku tetap tegar.
ii
9.
Tuti Alawiyah, Anissa, Milatul Azizah, Haiza Ronie, Usman Alfarisi, tantangan kalian telah aku buktikan dengan menyelesaikan penelitian ini. Doa dan harapan yang kalian panjatkan menjadi kenyataan.
10. Kawan-kawan Buruh, melalui realita kehidupanmulah aku mengenal buruh, dan mengetahui penderitaanmu yang sebenarnya. Semoga senantiasa ketegaran selalu mengiringi langkahmu. 11. Kawan kawan di KAM JAKARTA (Komite Aksi Mahasiswa Jakarta), semangat perjuangan yang kau ajari adalah pelajaran berharga bagiku dalam menjalankan dinamika kehidupan. 12. Demang Rinjai, melalui pria yang kujumpai semasa aktif di KAM JAKARTA (Komite Aksi Mahasiswa Jakarta) ini aku memahami bahwa pertarungan harus dimenangkan. Terus berjuang kawan. 13. Muhammad Reza, Jojo Septianto, Indah Permatasari, Ita Rahmawati, antara aku, kau dan mereka semoga menjadi rajutan terindah. 14. Teman berbincang yang memberi kesan dan makna tersendiri: Adi Saputra, Lukmanul Hakim, Imron Rosyadi, Mukti Ali. 15. Dwita Synthiawati, lonceng terindah yang senantiasa mengingatkanku bahwa penelitian ini harus cepat diselsaikan. Semoga indah pada waktunya. Semoga segala kebaikan kalian terbalas. Dengan adanya keterbatasan kemampuan peneliti, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadi penyempurna penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Jakarta, 28 Desember 2013
Umar Algifari iii
DAFTAR ISI
ABSTRAK .............................................................................................
i
KATA PENGANTAR ..........................................................................
ii
DAFTAR ISI .........................................................................................
iv
DAFTAR TABEL .................................................................................
vi
DAFTAR BAGAN ................................................................................
vi
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..................................................
1
B. Pembatasan Masalah........................................................
11
C. Rumusan Masalah............................................................
11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian........................................
12
E. Tinjauan Pustaka ..............................................................
12
F. Metodologi Penelitian ......................................................
14
G. Sistematika Penulisan ......................................................
15
LANDASAN TEORI A. Teori Kelompok Kepentingan .........................................
17
B. Teori Ruang Publik ..........................................................
24
PROFIL ORGANISASI KSPSI DAN K.KASBI A. Sejarah Organisasi Buruh di Indonesia ...........................
27
B. Peran dan Fungsi Organisasi Pekerja/Buruh ..................
31
C. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1. Sejarah KSPSI .............................................................
31
2. Perkembangan Organisasi ...........................................
34
3. Struktur Organisasi ......................................................
43
4. Visi dan Misi KSPSI ...................................................
48
D. Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia .. 1. Sejarah K.KASBI ........................................................ iv
49
BAB IV
2. Struktur Organisasi ......................................................
53
3. Visi dan Misi K.KASBI ..............................................
56
4. Program Perjuangan ....................................................
57
PERAN KSPSI DAN K.KASBI DALAM MENUNTUT PENGHAPUSAN SISTEM OUTSOURCING DAN KENAIKAN UMP DKI JAKARTA 2013 A. Peran Buruh Sebagai Kelompok Kepentingan ................
65
B. Strategi gerakan KSPSI dalam menuntut penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013 .................................................................................
69
C. Strategi gerakan K.KASBI dalam menuntut penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013 .................................................................................
75
D. Efektifitas gerakan KSPSI dan K.KASBI dalam menuntut penghapusan sistem outsourcig dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013 ...................................................
BAB V
81
PENUTUP A. Kesimpulan ......................................................................
88
B. Saran ...............................................................................
91
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................
93
LAMPIRAN-LAMPIRAN
v
DAFTAR TABEL
Tabel I
Perbandingan gerakan KSPSI dan K.KASBI dalam memperjuangkan penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013 .......................
87
DAFTAR BAGAN
Bagan I
Organisasi FBSI ..........................................................
35
Bagan II Struktur SPSI ...............................................................
36
Bagan III Struktur pengurus KSPSI ............................................
43
Bagan IV Struktur pengurus MPO KSPSI...................................
44
Bagan V
Struktur organisasi K.KASBI ......................................
53
Bagan VI Struktur pengurus pusat K.KASBI ..............................
53
vi
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah Keadaan pekerja/buruh di Indonesia saat ini dibenturkan pada masalah-
masalah yang
cukup pelik, diantaranya persaingan dalam dunia bisnis antar
perusahaan semakin ketat bersaing, sehingga membuat pengusaha harus berfikir keras pada rangkaian proses dan aktivitas penciptaan produk dan jasa yang berkaitan dengan kompetisi utamanya. Karena adanya persaingan dalam dunia bisnis, menghasilkan sejumlah produksi dan jasa yang memiliki tingkat kualitas serta daya saing di pasaran. Hal ini membuat perusahaan berupaya untuk melakukan efisiensi biaya produksi. Belum lama ini pekerja/buruh dikagetkan dengan timbulnya sistem outsourcing atau alih daya dan upah minimum tingkat kota, provinsi yang selalu di anggap pekerja/buruh tidak sebanding dengan pekerjaannya. Outsourcing adalah praktek dalam dunia bisnis yang muncul sejak akhir 1980-an dan menjadi strategi utama bisnis dalam iklim kompetisi yang ketat. Didefinisikan sebagai
proses mengalihdayakan atau
memindahkan atau
memborongkan kegiatan usaha ke pihak ketiga.1 Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa sistem outsourcing atau alih daya merupakan pemborongan atau penyedian jasa tenaga kerja yang di mana badan penyedia jasa tersebut melakukan
1
Indrasari Tjandraningsih, Rina Herawati, dan Suhadmadi, Diskriminatif & Eksploitatif “Prektek Kerja Kontrak Dan Outsourcing Buruh Di Sektor Industri Metal Di Indonesia” (Bandung, Jakarta, Jakarta: Akatiga, Fspmi, Fes, 2010), 3.
1
proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi atau kriteria yang sudah disepakati oleh para pihak yang bekerja sama (perusahaan dan penyedia jasa).2 Adapun pengaturan sistem outsourcing hanya boleh dilakukan dibidangbidang tertentu, seperti Security, Cleaning Service, Driver, Catering, dan jasa penunjang pertambangan dan tidak boleh untuk proses inti produksi atau kegiatan utama perusahaan. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah mencari lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang ingin bekerja melalui jasa penyalur kerja. 3 Outsorcing juga bermaksud
untuk mengurangi biaya perusahaan dengan cara memberikan
pekerjaan kepada yang ahli agar pekerjaan lebih efesien dan perusahaan akan fokus dalam melakukan aktifitas yang merupakan keahlian utamanya dengan kata lain efesiensi tenaga kerja.4 Jangka panjangnya, diharapkan dapat mengurangi pemusatan dari kegiatan industri yang ada di kota menjadi rata ke daerah-daerah.5 Pelaksanaan
sistem
outsourcing
dapat
memberikan
manfaat
bagi
pemerintah, pengusaha, pekerja/buruh. Manfaat untuk pemerintah adalah membantu mengembangkan dan mendorong proses pertumbuhan ekonomi secara nasional. Bagi pengusaha dan perusahaan adalah meningkatkan fokus perusahaan, membagi resiko, menciptakan dana segar, mengurangi dan mengendalikan biaya operasi, serta memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri. Untuk pekerja 2
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada Bab IX Hubungan Kerja. Pasal. 64. 3 Jurnal Hukum, “Outsourcing dan tenagakerja” tersedia di http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/outsourcing-dan-tenaga-kerja.html; internet; diunduh pada21 Februari 2013. 4 Celia Mather, Menjinakan Sang Kuda Troya: Perjuangan Serikat Buruh Menghadang Sistem Kontrak Outsourcing (Jakarta: Turc dan Fsp Kep, 2008), 2. 5 Komang Priambada, Outsourcing Versus Serikat Pekeja (Jakarta: Alih Daya Publishing, 2008), 110.
2
manfaat yang diperoleh adalah aktivitas industri di daerah akan mendorong kegiatan ekonomi penunjang di lingkungan masyarakat, mengembangkan infrastruktur sosial masyarakat, budaya kerja, disiplin dan peningkatan kemampuan ekonomi, mengatasi pengangguran, meningkatkan kemampuan dan budaya perusahaan dilingkungan masyarakat .6 Pada perkembangan, ternyata sistem outsourcing banyak ditolak oleh pekerja/buruh karena dianggap merugikan dan hanya menguntungkan perusahaan saja. Ini disebabkan karena sitem
outsourcing membuat perusahaan lebih
memilih mengangkat pekerja secara outsourcing daripada menjadikan mereka sebagai pekerja tetap. Karena melalui outsourcing perusahaan dapat menghemat banyak pengeluaran, seperti pengeluaran ekonomi perusahaan, tunjangantunjangan yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja. Dalam praktiknya, penerapan sistem outsourcing hanya memindahkan pekerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain dengan pekerjaan yang sama selama bertahun-tahun. Untuk menghindari tuntutan hukum, nama perusahaan dan manajemen diubah berkali-kali namun dengan pemilik modal yang sama. Tidak hanya itu, sistem outsourcing berdampak pada buruh outsourcing yang gajinya di bawah upah minimum, tidak ada tunjangan, asuransi, jaminan sosial, bahkan terjadinya pemotongan gaji.7 Dengan demikian keadaan ini menjadi salah satu pemicu adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-
6
Iftida Yasar, Sukses Implementasi ( Jakarta: PPM Manajemen. cet 1, 2008), 15. Depnakertrans, “Menakertrans: Cabut Ijin Outsourcing yang Menyengsarakan Pekerja”, tersedia di http://m.depnakertrans.go.id/?show=news&news_id=917; intrnet; diunduh pada 13 Maret 2013. 7
3
besaran terhadap pekerja/buruh tetap dan mengganti pekerja/buruh bersetatus kontrak. Selain masalah sistem outsourcing, masalah yang dihadapi pekerja/buruh adalah upah. Adapun yang dimaksud dengan upah menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah: “Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepda pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.(UU No. 13 Tahun 2003, pasal 1 ayat 30). Upah merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah hubungan kerja, karena dalam menjalankan pekerjaan terdapat beberapa makna yang dapat diperoleh pekerja/buruh. Makna kerja dapat ditinjau dari berbagai segi diantaranya: a.
Segi individu, merupakan gerak daripada badan dan pikiran setiap orang agar memelihara kelangsungan hidup.
b.
Segi sosial, melakukan pekerjaan agar menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Berkaitan dengan makna poin yang pertama adalah upah merupakan tujuan utama mengapa pekerja/buruh melakukan pekerjaan di perusahaan. Jika upah bukan merupakan tujuan utama mungkin hubungan itu bukan hubungan kerja.8 Seperti masalah Upah Minimum Provinsi (UMP), belum hilang diingatan protes besar-besaran yang terjadi menuntut keniakan UMP DKI Jakarta 2013.
8
Zaeni Asyhadie, S.H., dan M. Hum, Peradilan Hubungan Industrial (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 13.
4
Aksi yang dilakukan pekerja/buruh beragam, ada yang melakukan aksi dengan diskusi, dialog tripartit (pemerinitah, pengusaha, pekerja/buruh), ada juga aksi demonstrasi. Semua itu dilakukan sebagai cara protes kepada pemerintah agar dapat mengeluarkan putusan kenaikan upah. Perjuangan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013 dilakukan pada akhir tahun 2012. Hal ini menjadi program tahunan organisasi-ogaisasi pekerja/buruh untuk melakukan aksi di akhir tahun agar dapat kenaikan gaji di awal tahun. Pada tahun 2012 gaji yang didapat pekerja/buruh wilayah DKI Jakarta sebesar Rp. 1.529.150,00. Dengan gaji seperti ini mengharuskan pekerja/buruh untuk dapat bertahan hidup selama sebulan, baik pekerja/buruh yang masih lajang ataupun yang telah berkeluarga. Kondisi seperti ini membuat pekerja/buruh harus berfikir keras untuk mengatur pengeluaran keuangan agar dapat bertahan hidup. Sementara kebutuhan bahan pokok setiap tahunnya terus naik. Sehingga dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, sampai kepada konfederasi pekerja sepakat untuk melakukan protes kepada pemerintah agar gaji pekerja/buruh dapat dinaikan seiring dengan kenaikan kebutuhan pokok yang tiap tahun selalu naik harganya. Dengan desakan pekerja/buruh dilakukan di DKI Jakarta 2012 membuat pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan keputusan tentang Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah
5
Minimum Provinsi Tahun 2013.9 Dalam Undang-Undang ini dijelaskan pada Pasal 1 bahwa Upah Minimum Provinsi Jakarta tahun 2013 sebesar Rp. 2.200.000,00 tiap bulannya.10 Kenaikan upah pekerja/buruh pada tahun ini sebesar 43, 8 % dari tahun 2012 yang berkisar Rp. 1.529.150,00. Kenaikan UMP Jakarta 2013 membuat pihak pengusaha yang terhimpun dalam KADIN (Kamar Dagang Industri) Provinsi DKI Jakarta yang disampaikan oleh Ketua Umum Eddy Kuntadi dan Wakil Ketua Umum Kadin DKI Sarman Simanjorang, menyatakan bahwa KADIN mempunyai beberapa catatan yang didapatkan laporan dari beberapa perusahaan dan asosiasi terkait naiknnya UMP DKI Jakarta 2013. Mereka mencermati dari segi biaya, bahwa jika tidak mencukupi atau mampu membayar pekerja/buruh, pengurangan pekerja/buruh bisa saja dilakukan. Seharusnya pemerintah sudah tahu sikap pengusaha bahwa UMP DKI Jakarta 2013 begitu berat untuk pengusaha.11 KADIN juga menganggap bahwa kenaikan UMP Jakarta 2013 adalah langkah yang ceroboh, sehingga membuat upah di Jakarta naik signifikan pertahunnya, maka tidak menutup kemungkinan upah pekerja/buruh nantinya naik tinggi hingga 10 juta. Cara seperti ini membuat iklim investasi menjadi tidak kondusif, sehingga membuat banyak investor kabur dari Indonesia.12
9
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013. 10 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 pasal 1. 11 The President Post The Spirit Of Indonesia, “UMP Naik, Pengusaha Cemas Industri Manufaktur Indonesia Hancur” eidisi Edisi November 2012 Minggu ke-4 No. 12, tersedia di www.thepresidentpostindonesia.com; internet: diunduh pada 23 Maret 2013. 12 Detik, “Kadin: Kalau Dibiarkan UMP di Jakarta Bisa Capai Rp 10 Juta”, tersedia di http://finance.detik.com/read/2012/11/21/185723/2097472/1036/kadin-kalau-dibiarkan-ump-dijakarta-bisa-capai-rp-10-jutaasnya; internet; diunduh pada 28 Februari 2013.
6
Sementara itu, hasil dari penetapan kebijakan UMP DKI Jakarta 2013 dirasakan oleh kalangan pekerja/buruh sebagai langkah awal perjuangan, seterusnya pekerja/buruh akan berjuang demi mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini kebijakan upah minimum adalah satu-satunya kebijakan pemerintah Indonesia yang dengan secara langsung dan eksplisit dikaitkan dengan upah pekerja/buruh. Maka wajar saja jika semua pihak (pemerintah, pengusaha, buruh) menempatkan kenaikan upah sebagai isu sentral, bahkan tidak sedikit yang menganggap upah minimum adalah obat ampuh bagi masalah kesejahteraan pekerja/buruh.13 UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok, juga termasuk tunjangan tetap yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep-231 /MEN/2003 dengan merujuk Kebutuhan Hidup Layak (KHL).14 KHL sendiri telah diatur dalam Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 terkait Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Dalam pasal 1 ayat 1 Menyatakan bahwa KHL adalah standar kebutuhan yang
13
Edy Priyono, “Situasi Ketenagakerjaan Indonesia dan Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Upah Minimum”, Jurnal Ananlisis Sosial: Upah Minimum dan Kesejahteraan Buruh: Peluang dan Tantangan Bagi Serikat Buruh (01 Februari 2002): 49. 14 Edytus Adisu, Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung: Gaji Pokok Pajak Atas Gaji Iuran Pensiun, Pesangon, Iuran Jamsostek, Dana Sehat (Jakarta: Forum Sehat, 2008), 3-4.
7
harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan satu bulan.15 Melihat definisi KHL tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak cocok dan bertolak belakang pada hukum apabila upah minimum diberikan kepada pekerja/buruh yang telah berkeluarga. Karena pekerja/buruh yang telah berkeluarga berbeda kebutuhannya dengan pekerja/buruh yang masih lajang. Mereka harus memikirkan kehidupan anak dan isterinya yang harus tetap hidup walaupun jauh dari kata layak. Selanjutnya, mereka harus memikirkan bayar sewa rumah kalau yang tidak punya rumah tetap. Terlalu banyak yang harus mereka fikirkan untuk tetap bertahan hidup. Ini semua dikarenakan sistem upah murah di Indonesia yang diakibatkan oleh kebijakan perburuhan bersifat kapitalis yang diterapkan oleh penguasa dan pengusaha hingga mengakibatkan keadan hidup pekerja/buruh jauh dari layak.16 Pada kondisi inilah peran organisasi pekerja/buruh dibutuhkan untuk mengontrol setiap kebijakan yang merugikan pekerja/buruh dan berperan sebagai wadah untuk menampung aspirasi. Banyak organisasi pekerja/buruh di Indonesia, tercatat dalam kemenakertrans 5 Konfederasi SP/SB, 91 Federasi SP/SB, 437 (SP/SB) tingkat perusahaan, 170 SP/SB BUMN. Sedangkan total jumlah anggota SP/SB seluruhnya mencapai 3.414.455.17 Salah satu dari sekian banyak organisasi
15
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak No. 17 Tahun 2005. Pasal 1. 16 Surya Tjandra, Yasmine MS Soraya, dan Jamaludin, Advokasi Pengupahan Di DaerahStrategi Serikat Buruh Di Era Otonomi Daerah (Jakarta: Turch, 2007),3. 17 Depnakertrans, “Daftar Serikat Pekerja Di Iindonesia (sudah mendaftar sesuai dengan Peraturan Menteri Tenagakerja no. 5/MEN/1998)” tersedia di http://depnakertrans.go.id/news.html,809,naker; diunduh pada 17 Desember 2013.
8
pekerja/buruh yang konsisten dalam memperjuangkan penghapusan sistem outsourcing dan UMP antara lain adalah KSPSI dan K.KASBI. Kedua organisasi pekerja/buruh di atas mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan pekerja/buruh, dan menolak setiap kebijakan pemerintah yang bertolak belakang dengan kepentingan pekerja/buruh. Perbedaannya adalah, secara formal organisasi, metode dan strategi gerakan yang dijalankan, serta pola-pola penyelesaian masalah-masalah perburuhan. Organisasi pekerja/buruh di Indonesia beragam, ada yang menamakan serikat pekerja, ada pula yang menamakan serikat buruh. Dua istilah yang berbeda makna, pengertian pekerja lebih kepada proses dan bersifat mandiri.18 Seperti dokter, pada prosesnya bekerja memperoleh nilai tambah dan dari proses penciptaan nilai tambah yang mereka buat sendiri. Sementara buruh adalah orang yang diperintah dan dipekerjakan yang berfungsi sebagai salah satu komponen dasar proses produksi. Pada dasarnya pekerja di perusahaan digolongkan dalam dua kelompok, Pertama, kelompok kerah putih, biasa disebut dengan pekerja professional, cenderung lebih soft dalam bekerja dan lebih memakai kemampuan intelektual untuk bekerja, seperti pengusaha, orang-orang yang bekerja di perkantoran, guru honorer, tenaga penyuluh, dan tenaga kesehatan. Mereka tidak bisa disebut buruh akan tetapi pada umumnya tidak keberatan jika disebut pekerja. Kedua, kelompok kerah biru, biasa disebut dengan pekerja kasar, lebih menggunakan kekuatan fisik dalam bekerja. Kelompok ini disebut buruh, cenderung dikonotasikan sebagai 18
Dr. Payaman J. Simanjuntak, Undang-Undang yang baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Jakarta: Work In Freedom, 2002), 8.
9
pekerja kasar yang mengandalkan kekuatan fisik daripada kemampuan intelektual. Seperti pekerja pabrik, konveksi, cleaning service, dan satpam.19 Dari perbedaan makna pekerja dan buruh di atas menjadi salah satu motivasi gerakan KSPSI dan K.KASBI. Pada strategi penyelesaian masalah KSPSI dan K.KASBI, KSPSI lebih bersifat soft dan persuasif, aksi-aksi yang terkemas lebih halus dan tidak anarkis seperti melakukan aksi intelektual dengan cara diskusi, seminar yang meliputi tripartit (pemerintah, pengusaha, pekerja) sehingga harapan dari pekerja dapat disalurkan dengan baik.20 Sedangkan gerakan buruh yang dilakukan K.KASBI lebih agresif dalam memprotes sistem perburuhan yang mereka anggap merugikan dan menyengsarakan kehidupan buruh dengan melakukan aksi demonstrasi massa. Persoalan tuntutan penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013 adalah salah satu masalah yang diangkat secara serius oleh kedua organisasi di atas (KSPSI dan K.KASBI). Alasan peneliti kenapa memilih kedua organisasi pekerja/buruh KSPSI dan K.KASBI adalah karena keduannya masih konsisten dalam memperjuangkan penghapusan sistem outsourcing dan UMP DKI Jakarta 2013. Keduanya mempunyai kedudukan yang berbeda. KSPSI merupakan organisasi pekerja yang dibentuk pemerintah Orde Baru dan masih terus eksis sampai saat ini. Sedangkan K.KASBI organisasi buruh independent yang terbentuk pasca reformasi.
19
Simanjuntak, Undang-Undang yang baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, 9. Beritasatu, “Ketua Kspsi Imbau Buruh Tak Demo Saat Mayday”, tersedia di http://m.beritasatu.com/megapolitan/45306-ketua-kspsi-imbau-buruh-tak-demo-saat-mayday.html; internet; diunduh pada 28 Februari 2013. 20
10
Dari penjelasan latar belakang masalah di atas menarik jika dikaji lebih jauh terkait perbedaan gerakan KSPSI dan K.KASBI dalam menyikapi isu penghapusan sistem outsourcing dan tuntutan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013. Maka dari itu, tema pada penelitian ini adalah “ Buruh dan Politik Study Kasus: Perjuangan KSPSI dan K.KASBI dalam Menuntut Penghapusan sistem Outsourcing dan Kenaikan UMP DKI Jakarta 2013”. B.
Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah penelitian ini hanya mengenai perbedaan strategi gerakan KSPSI dan K.KASBI dalam menyikapi tuntutan penghapusan sistem outsourcing dan menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2013. Serta bagaimana pengaruh dari dikeluarkannya kebijakan tentang sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013.
C.
Rumusan Masalah Penelitian ini memfokuskan pada peran dan perbedaan perjuangan KSPSI
dan K.KASBI dalam menuntut penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013. Untuk itu, pertanyaan penulis fokus pada: 1.
Bagaimana peran KSPSI dan K.KASBI dalam menuntut penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013?
2.
Apa saja perbedaan strategi KSPSI dan K.KASBI dalam memperjuangkan penghapusan sistem outsourcing dan menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2013?
11
D.
Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dari Penelitian ini adalah:
1.
Untuk mengetahui peran organisasi KSPSI dan K.KASBI dalam menyikapi tuntuan penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013.
2.
Mengetahui perbedaan perjuangan dari dua organisasi pekerja/buruh yakni KSPSI dan K.KASBI. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah untuk melihat dan mengetahui
potret perjuangan gerakan pekerja/buruh dalam memperjuangkan hak-haknya dan membangun kesadaran kelas. Lebih khusus peran KSPSI, K.KASBI dalam menyikapi penghapusan sistem outsourcing dan UMP DKI Jakarta 2013. Manfaat secara teoritis untuk mendapatkan pengembangan dan melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Politik, dan khususnya mengenai perjuangan pekerja/buruh dalam memperjuangkan haknya. Secara akademik, diharapkan dapat menambah informasi dan bahan kajian penelitian. Bagi kepentingan publik, diharapkan dapat memberikan kesadaran terhadap kondisi pekera/buruh di Indonesia. E.
Tinjauan Pustaka Pada pembahasan ini, peneliti menemukan penelitian yang dilakukan oleh
Celia Mather, Menjinakan Sang Kuda Troya: Perjuangan Serikat Buruh
12
Menghadang Sistem Kontrak/Outsourcing, diterbitkan Turch pada tahun 2008.21 Buku ini menjelaskan serikat buruh ICEM (International Federation Of Chemical, Energy, Mine and General Workers Unions) dalam memperjuangkan hak-hak buruh guna mencapai kehidupan yang stabil. Serta menghadang Sistem outsourcing yang menurutnya mempunyai pengaruh yang luar biasa, khususnya pada status kerja, kesejahteraan mereka. Penelitian ini adalah hasil dari penelitian dan kajian perburuhan hubungan kerja diberbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Hasil dari penelitian ini adalah masih banyak buruh yang belum memahami bahwa sistem kerja outsourcing adalah sistem yang membahayakan, karena kontrak bisnis itu bukanlah kontrak bisnis biasa melaikan kontrak yang membawa pengaruh besar bagi keadaan buruh. Perbedaan yang dilakukan Celia Mather dengan peneliti adalah organisasi buruh yang berbeda, tempat penelitian yang berbeda. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Ganda Syahputra, S dalam skripsinya, “Peranan Serikat Buruh dalam Memperjuangkan Hak Upah dan Politik. Study Kasus: Serikat Buruh Medan Independen”.22 Fokus penelitian ini pada Serikat Buruh
Medan (SBMI) dalam memperjuangkan hak-hak buruh
terutama masalah kenaikan UMP di Medan. Penelitian ini menjelaskan bahwa pentingnya gerakan buruh dalam mengawal proses kebijakan pemerintah yang bersangkutan dengan masalah buruh. Hasil penelitian ini adalah bahwa SBMI belum berhasil dalam memasukan agenda perubahan dalam proses pengambilan 21
Celia Mather, Menjinakan Sang Kuda Troya: Perjuangan Serikat Buruh Menghadang Sistem Kontrak/Outsourcing (Jakarta: Turch, 2008). 22 Ganda Syahputra, S, Peranan Serikat Buruh dalam Memperjuangkan Hak Upah dan Politik. Study Kasus: Serikat Buruh Medan Independen (Medan: FISIP Universitas Sumatera Utara, 2009).
13
kebijakan di Sumatera Utara, khususnya dalam penetapan upah yang layak. Perbedaan dari Ganda Syahputra, S dengan peneliti adalah serikat/organisasi buruh yang berbeda, tempat penelitian yang berbeda, kasus yang dipilih berbeda. F.
Metode Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan
masalah, serta tujuan dan manfaat dari dibuatnya penelitian, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan metode: Pertama, metodologi studi pustaka, bertujuan untuk memperoleh data bacaan buku, jurnal, buletin, majalah, dan artikel yang termuat di berbagai media cetak atau media elektronik yang bersangkutan pada kasus penelitian. Kedua, metode wawancara, bertujuan untuk mendukung data-data penelitian dan memperkuat penelitian. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti pada Yoris Raweyai (sebagai Presiden KSPSI), Nining Elitos (sebagai ketua K.KASBI) mengenai peran organisasinya dalam menyikapi outsourcing dan UMP DKI Jakarta 2013. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualItatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif juga
14
merupakan penelitian yang sampel dan sumber datanya belum mantap dan rinci, masih fleksibel sehingga masih adanya kemungkinan terjadi perubahan.23 Dengan menggunakan teknik deskriptif analisis ini peneliti berharap dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan perjuangan KSPSI dan K.KASBI dalam menyikapi sistem outsourcing dan UMP DKI Jakarta 2013. Adapun teknik penulisan penelitian ini mengacu pada Panduan Penyusunan Proposal dan Penulisan Skripsi yang di tulis oleh Tim Penyusun Panduan Akademik Fakultas Ilmu Sosial Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 24 G.
Sistematika Penulisan Sebagai gambaran umum, peneliti menyajikan sistematika penulisan dalam
5 bab. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dapat dilakukan secara sistematis sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca penelitian ini. Adapun pembahasan dan penulisan penelitian ini secara garis besar yaitu: Bab I membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II membahas mengenai landasan teori yang terdiri dari teori kelompok kepentingan dan teori ruang publik. Bab III membahas mengenai profil organisasi KSPSI dan K.KASBI yang meliputi sejarah organisasi buruh di Indonesia, peran dan fungsi organisasi
23
Prof. Dr. Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006),13. 24 FISIP UIN Jakarta, Panduan Penyusunan Proposal dan Penulisan Skripsi (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2012).
15
pekerja/buruh, sejarah KSPSI dan K.KASBI, perkembangan organisasi, visi dan misi organisasi, hingga program perjuangan organisasi. Bab IV membahas mengenai peran KSPSI dan Konfederasi K.KASBI dalam menuntut penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013 yang meliputi peran buruh sebagai kelompok kepentingan, strategi gerkan KSPSI dalam menunutut penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013, strategi gerakan K.KASBI dalam menunutut penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013, efektifitas gerakan KSPSI dan K.KASBI dalam menuntut penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013. Bab V membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dibuat.
16
BAB II KERANGKA TEORI Lengsernya Soeharto adalah pertanda hancurnya rezim otoriter sekaligus peluang munculnya era demokrasi. Saat itu pula tibul berbagai macam kelompok yang beraliran politik, budaya, religius, termasuk kelompok pekerja/buruh yang menyuarakan aspirasi pekerja/buruh seperti KSPSI dan K.KASBI. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji Perjuangan KSPSI dan K.KASBI dalam menuntut penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013. Melihat judul tersebut, penting untuk diulas tentang teori yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut. Diantra teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: A.
Teori Kelompok Kepentingan Sebuah kebijakan atau keputusan yang dilakukan oleh pemerintah tidak
selalu berdampak baik bagi rakyatnya, tidak jarang keputusan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat tertentu. Saat itulah kelompok kepentingan memiliki peran dan porsi penting dalam sistem politik, karena kemampuan kelompok kepentingan dalam membangun isu-isu individual atau kelompok menjadi sebuah isu publik. Adapun untuk merealisasikan kepentingan dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan, tuntutan, atau dukungan yang dilakukan seseorang bahkan kelompok terhadap sebuah keputusan yang sudah ditetapkan pemerintah.1 Kelompok adalah sekumpulan individu yang berdasarkan kepentingan atau sikap yang membuat klaim pada kelompok lain di masyarakat. Menurut Truman 1
Leo Agustino, Perihal Ilmu Politik:Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 95-96.
17
sebuah kelompok dapat menjadi kelompok yang mempunyai kepentingan politik, apabila membuat klaim pada lembaga pemerintahan melalui kelompok yang mempunyai kepentingan, seorang individu untuk berusaha menyelamatkan keinginan politik dan kelompok.2 Kelompok kepentingan adalah kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang dapat dikatakan penting untuk anggotaanggotanya.3
Kelompok
ini
memusatkan
perhatian
pada
bagaimana
mengartikulasikan kepentingan tertentu kepada pemerintah. Sehingga harapannya pemerintah dapat menyusun kebijakan yang menampung kepentingan kelompok. Maka dapat disimpulkan bahwa kelompok kepentingan lebih berorientasi pada perumusan kebijakan umum yang dibuat pemerintah.4 Kelompok kepentingan hadir sebagai bentuk sekelompok orang untuk membuat kesepakatan dengan satu tujuan, semata untuk masyarakat, dengan melalui kelompok kepentingan yang ada inilah masyarakat dapat menjadikan kelompok ini sebagai perpanjangan tangan dengan melakukan tekanan. Sebelumnya, kelompok kepentingan disebut dengan kelompok penekan, tetapi karena munculnya anggapan bahwa tidak semua kelompok kepentingan mengadakan penekanan, maka masyarakat cenderung memakai istilah kelompok kepentingan. Kelompok ini muncul
pertama kali pada awal abad ke-19,
kelompok ini cendrung menfokuskan pada satu masalah tertentu saja, keanggotaannya juga terdiri dari golongan-golongan tertindas serta terpinggirkan, 2
Agustino, Perihal Ilmu Politik, 170-171. Marcus Ethridge dan Howard Handelman, “Politics in a Changing Society: A Comparative Introduction to Political Science,” dalam Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 383. 4 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia, 1999), 109. 3
18
seperti buruh di Eropa Barat, Afrika dan Amerika Serikat, dengan tujuan utama adalah memperbaiki nasib dari masing-masing golongan, terutama keadaan ekonomi.5 Pada tahun 1060-an muncul fenomena baru sebagai lanjutan dari gerakan sosial lama, yaitu gerakan sosial baru (New Social Movements/MNS) gerakan sosial baru ini berkembang menjadi lebih dinamis, dasar dari kelompok ini adalah “Protes”. Kelompok ini sangat kritis terhadap cara-cara berpolitik, juga menginginkan desentralisasi dari kekuasaan negara, desentralisasi pemerintah, partisipasi dalam peningkatan swadaya masyarakat.6 Menurut Ramlan Surbakti, kelompok kepentingan (interest group) adalah sekumpulan orang yang memiliki persamaan sifat, sikap, kepercayaan, tujuan dan sepakat menyatukan dirinya dalam sebuah perkumpulan atau organisasi guna melindungi dirinya serta mencapai tujuannya. Kelompok ini memfokuskan perhatiannya pada bagaimana menyampaikan kepentingannya kepada pemerintah sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang menampung kepentingan kelompok. Maka kelompok kepentingan ini lebih berorientasi pada proses perumusan kebijakan umum yang dibuat pemerintah.7 Menurut Mohtar Mas’oed dan Dr. Colin MacAnrews, kelompok kepentingan merupakan sebuah organisasi yang berupaya mempengaruhi
5
Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), 383-384. 6 Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 384. 7 Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 109.
19
kebijakan pemerintah tanpa waktu yang bersamaan berkehendak memperoleh jabatan publik.8 Orientasi tentang jabatan publik menandakan kelompok kepentingan yang terorganisir seperti partai politik. Menurutnya, jika ada salah satu anggota dari kelompok kepentingan atau pemimpinnya masuk dalam jajaran pemerintah, tetap saja kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai sebuah organisasi yang ingin menguasai pemerintahan sebagaimana tujuan partai politik. Walaupun demikian, dalam praktiknya acap kali ditemukan adanya kelompok kepentingan yang terlibat dalam kandidat-kandidat calon partai sehingga keangotaan kelompok kepentingan dan partai politik menjadi tumpang tindih.9 Memiliki finansial, jumlah keanggotaan, kecakapan politik, dan kesatuan organisasi dihadapan pemerintah merupakan kerja kelompok kepentingan agar dapat berjalan efektif. Disisi lain, perlu bagi kelompok kepentingan untuk mengarahkan dukungan, sumberdaya anggota, dan tenaga.10 Gabriel Almond membagi kelompok kepentingan menjadi empat tipe, antara lain adalah:11 1.
Kelompok kepentingan anomik, kelompok ini tidak mempunyai organisasi yang legal, tetapi individu-individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustasi dan ketidakpuasan. Kelompok ini menyampaikan kepentingannya dengan spontan, lebih bersifat pada tindakan segera seperti
8
Mohtar Mas’oed, Dr. Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000), 53. 9 MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik, 53-54. 10 MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik, 60. 11 Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 388.
20
demonstrasi, pemogokan yang tidak terkontrol hingga berujung pada kekerasan. 2.
Kelompok kepentingan non-asosiasi, kelompok ini tumbuh karena solidaritas sperti saudara, agama, etnis, suku, ras. Biasanya kelompok ini tdak aktif secara politik juga tidak mempunyai organisasi yang ketat. Kelompok ini terbentuk apabila memiliki kepentingan yang sama untuk diperjuangkan kepentingan dan bubar setelah melakukan kegiatan kelompok ini bubar dengan sendirinya.
3.
Kelompok kepentingan institusional, kelompok ini bersifat formal yang sering muncul dalam sebuah lembaga-lembaga politik dan pemerintahan yang fungsinya bukan mengartikulasi kepentingan bersama. Seperti Darma Wanita,
KORPRI
(Korps
Pegawai
Republik
Indonesia),
PKBI
(Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia). Posisi ini begitu strategis dan berpengaruh jika digunakan untuk kepentingan kelompok. Tetapi kelompok ini cenderung melayani kepentingannya sendiri. 4.
Kelompok kepentingan assosiasional, kelompok ini terdiri dari serikat buruh, kamar dagang, himpunan petani, asosiasi etnis dan agama. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan yang eksplisit dan mempunyai organisasi yang baik dengan anggota yang bekerja penuh waktu sehingga menjadikan lebih efektif dan lebih baik dari kelompok-kelompok yang lain dalam memperjuangkan kepentingan.12
12
Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, 388.
21
Dalam penelitian ini KSPSI dan K.KASBI masuk dalam kategori kelompok kepentingan assosiasional, yang dalam ketegori ini meliputi serikat buruh, kamar dagang, himpunan petani, asosiasi etnis dan agama. Kelompok assosiasional adalah mereka yang dihuni oleh para aktivis secara sukarela (walaupun mereka sama-sama mempunyai organisasi profesional dan permanen). Orang yang bergabung dalam kelompok ini mempunyai rasa dan citacita kepentingan bersama. Kelompok ini biasanya memiliki batasan atau spesifikasi tujuan dalam mencapai kepentingan yang mereka harapkan.13 Secara
khas
kelompok
kepentingan
assosiasional
menyatakan
kepentingannya dari kelompok khusus, menggunakan tenaga profesional yang bekerja secara penuh, dan mempunyai prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan.14 Kelompok ini juga tidak menutup diri bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan kelompok assosiasional. Masyarakat yang bergabung dalam kelompok ini biasanya untuk mempromosikan kepentingannya agar kemudian dapat berjalan sinergis dengan kelompok assosiasional. Kelompok ini yang paling berpengaruh dalam keadaan demokrasi yang sudah mapan. Walaupun dalam beberapa taktiknya dapat dianggap konvensional, radikal, oposisi dan nilai keragaman pendapat yang terdapat pada rezim tersebut. Bila diizinkan berkembang, maka cenderung dapat menentukan perkembangan dari macammacam
kelompok
kepentingan
yang
ada
(anomik,
non-assosiasional,
institusional). 13
Barrie Axford, et al, An Introduction Second Edition: Politics (New York: Routledge, 2002), 385. 14 MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik, 56.
22
Saluran-saluran Menyatakan Pendapat Kelompok Kepentingan Dalam menyatakan pendapat atau tuntutan politik, kelompok kepentingan biasanya tidak hanya sekedar memberi informasi. Melainkan mereka bertujuan bagaimana pandangan-pandangan dan kepentingannya dapat dipahami oleh para pemimpin selaku pembuat keputusan agar keputusannya relevan dengan kepentingan mereka, serta mendapatkan tanggapan yang baik. Karena itulah kelompok
kepentingan
berusaha
mencari
saluran-saluran
khusus
untuk
menyalurkan tuntutan dan mengembangkan teknik-teknik penyampaian agar tuntutannya diperhatikan dan ditanggapi. Saluran-saluran penting adalaht:15 1.
Demonstrasi dan Tindakan Kekerasan Sebuah sarana untuk menyampaikan tuntutan adalah melalui demonstrasi
dan tindakan kekerasan fisik. Dengan memakai model seperti ini kelompok kepentingan berkeyakinan tuntutannya dapat didengar penguasa yang kemudian merubah suatu kebijakan. 2.
Hubungan Pribadi Hubungan pribadi menjadi sebuah sarana untuk menyalurkan tuntutan.
Seperti keluarga, hubungan daerah, teman sekolah dapat menjadi salah satu cara paling efektif dalam membentuk sikap dari seseorang. Jika hubungan ini dilakukan dengan ramah-tamah dan bersahabat, maka kemungkinan mendapatkan tanggapan baik semakin besar. Biasanya tuntutan yang disampaikan oleh teman, kerabat, keluarga lebih sering diperhatikan dibanding bila disampaikan secara formal dari orang yang belum dikenal.
15
MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik, 58.
23
3.
Perwakilan Langsung Perwakilan atau delegasi langsung dalam badan legeslatif dan jajaran
birokrasi dapat memungkinkan suatu kelompok kepentingan agar dapat mengkomunikasikan secara langsung dan terus-menerus kepentingannya melalui seorang anggota aktif dalam pembuat keputusan. 4.
Saluran Formal dan Institusional Saluran formal dan Institusional dapat memungkinkan tunututan dari
kelompok kepentingan lebih mudah mencapai tujuan kepentingannya. Antara lain ialah melalui radio, surat kabar, televisi, majalah, partai politik dan badan legislatif, kabinet serta birokasi. Ini merupakan saluran-saluran yang dianggap lebih mudah untuk mencapai kepentingan. Saluran-saluran yang telah dijelaskan di atas dapat digunakan kelompok pekerja/buruh seseuai dengan kebutuhannya untuk dapat meraih kepentingan politik dari kelompoknya masing-masing. B.
Ruang Publik Ruang
publik
merupakan
ruang
demokratis
masyarakat,
yang
memungkinkan masyarakat dapat mengeluarkan sebuah pandangan, pendapat, kebutuhan, kegelisahan, serta kepentingan politik warga negara terhadap pemerintah dan negara yang membuat kebijakan. Ruang publik adalah cara jitu dan memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi. Ruang publik juga dapat diartikan sebagai prosedur komunikasi. Artinya ruang publik memungkinkan warga dapat menyatakan sikap, dikarenakan ruang publik dapat menciptakan nuansa atau kondisi yang memang memungkinkan
24
warga untuk menggunakan argumennya.16 Namun ada catatan yang penting, komunikasi dapat dibangun apabila terdapat timbal balik atau respon dari kedua belah pihak atau lebih yang hendak melakukan komunikasi. Teori Ruang publik ini menjadi pokok dominan dalam kehidupan sosial, karena pendapat masyarakat atau publik dapat dibentuk dan diakses untuk semua warga negara yang terjamin dan digunakan oleh individu, pribadi untuk berkumpul, berbicara, dan membentuk sebuah badan publik yang di dalamnya tidak berperilaku seperti pengusaha atau professional yang sedang melakukan bisnis pribadinya, juga tidak berperilaku seperti pejabat dari birokrasi negara. Sebagai badan publik semua individu dijamin untuk memiliki kebebasan berkumpul, berorganisasi, berekspresi atau mengutarakan pandangannya tentang kepentingan yang sifatnya umum, yang di dalamnya terdapat rasa kebersamaan, keanekaragaman keyakinan, orientasi nilai, solidaritas, dan kesamaan.17 Hakikatnya ruang publik haruslah terbuka, bebas, transparan dan yang paling penting tidak ada intervensi dari pemerintah di dalam ruang publik. Mudah diakses oleh semua orang adalah keharusan dari ruang publik. Dari ruang publik inilah lahir sebuah himpunan kekuatan yang solid bagi warga negara agar dapat melawan segala keputusan atau kebijakan yang tidak rasional. Habermas membagi ruang publik sebagai tempat para aktor-aktor masyarakat untuk membangun ruang publik. Pertama, bersifat pluralitas meliputi keluarga, kelompok-kelompok informal, organisasi-organisasi sukarela. Kedua,
16
F.Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 134. 17 Hardiman, Demokrasi Deliberatif, 140.
25
bersifat publikasi meliputi media massa, institusi-institusi kultural. Ketiga, bersifatlegalitas meliputi struktur-struktur hukum umum dan hak-hak dasar.18 Ruang publik tidak terbatas pada satu, melainkan ada banyak ruang publik, dan itu ada di tengah-tengah masyarakat atau warga. Karena tidak ada yang dapat dan mampu membatasi ruang publik itu sendiri, ruang publik terdapat dimanamana dan timbul ketika masyarakat duduk dan berkumpul untuk berdiskusi terkait tema-tema yang kekinian, maka disitulah letak ruang publik hadir. Seiring dengan perkembangannya, ruang publik muncul dengan sangat pesat dengan berbagai perkumpulan-perkumpulan yang dibentuk karena kegelisahan warga terhadap sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada warga. Juga timbul gerakan-gerkan yang diciptakan masyarakat karena dari masyarakat-masyarakat itu sendiri mempunyai opini, kepentingan serta kebutuhannya. Seperti halnya organisasi pekerja/buruh yang ada di Indonesia, baik tingkat Serikat, Federasi, sampai Konfederasi yang selalu mengeluarkan pandangan, pendapat, kebutuhan, kegelisahan serta kepentingan politik terhadap pemerintah dan negara yang membuat kebijakan. Hal ini sejalan dengan teori ruang publik, di mana warga negara bebas berpendapat, mengutarakan pandangan, kebutuhan, kegelisahan dan kepentingan politiknya terhadap pemerintah dan negara yang telah membuat sebuah kebijakan. Dengan kata lain teori ruang publik adalah metode atau cara yang baik dan memiliki peran yang berarti dalam proses demokrasi.
18
Wikipedia, “Jurgen Habermas” tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas; internet; diunduh pada 23 Maret 2013.
26
BAB III PROFIL ORGANISASI KSPSI DAN K.KASBI A.
Sejarah Singkat Organisasi Buruh di Indonesia Sejarah pergerakan serikat buruh di Indonesia dapat dibagi kedalam
beberapa periode yaitu pada rezim kolonial Belanda dan Jepang, periode setelah proklamasi kemerdekaan, Orde Baru dan masa Reformasi (sampai saat ini). Pada tahun 1894 muncul serikat pekerja di Indonesia seperti NIOG (Nederland Indies Onderw Genoots), perserikatan dari guru-guru bangsa Belanda.1 Tahun 1908 berdiri organisasi-organisasi buruh seperti, VSTP (Vereeniging van Spoor-en Tremwege Personel in naderland indie) dipimpin Semaoen dan para pimpinannya yang beraliran Sosialis Komunis yang bertujuan membela hak-hak dan kemajuan kaum buruh kereta api. Tahun 1916 berdiri PPPB (Perserikatan Pegawai Pengadaian Bumi Putra) dipimpin R. Sosro Kardono. Tahun 1919 berdiri PFB (Personeels Fabrieks Bond) dipimpin RM. Seryopranoto. Tahun 1928 berdiri SKBI (Serikat Kaum Buruh Indonesia) dipimpin Iwa Kusuma Sumantri. Tahun 1942 berdiri SBO (Sarikat Buruh Onderneming) perserikatan pertama dari pegawai perkebunan.2 Memasuki masa pendudukan Jepang tahun (1941-1945), praktis tidak ada satupun kekuatan politik termasuk gerakan buruh yang dapat bertahan. Pada masa ini semua organisasi perjuanagan politik rakyat dibuubarkan dan semua potensi tenaga rakyat dikerahkan ke proyek paksa atau yang lebih kita kenal dengan
1
Sandra, Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia (Jakarta: Turc, cetakan pertama, 2007), 3. Iskandar Tedjasukmana, Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia (Jakrtata: Turc,2008),3 2
27
istilah kerja paksa. Itu semua dilakukan untuk mendukung pengadaan pangan dan logistik perang tentara jepang.3 Selanjutnya pada masa proklamasi kemerdekaan, muncul
BBI (Barisan
Buruh Indonesia).4 Muncul karena kondisi kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan perjuangan gerakan buruh. Maka pada 19 September 1945 BBI resmi didirikan tokoh-tokoh gerakan buruh agar peran kaum buruh dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Kemudian berdiri juga SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) menggantikan GASBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia).5 Pada pemerintahan Presiden Soekarno gerakan buruh tidak hanya mendapatkan ruang gerak yang luas, melainkan memiliki peranan besar dalam mempengaruhi kebijakan politik negara. Karena keperdulian Soekarno berlebihan kepada gerakan buruh yang beraliran komunis, maka Soekarno dilengserkan tahun 1966. Lengsernya Soekarno disertai dengan dipenjaranya ribuan anggota PKI serta orang, organisasi yang berafiliasi kepadanya seperti SOBSI.6 Setelah Soekarno dilengserkan dan digantikan oleh Soeharto maka fokus kerjanya pada penghidupan ekonomi yang sebelumnya dianggap Soeharto tidak berjalan dengan baik. Sehinga pemerintahan Soeharto memfokuskan kinerjanya dibidang ekonomi dan sasarannya untuk mengekang kemungkinan terjadinya
3
Tedjasukmana, Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia, 28. Sandra, Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia, 58. 5 Sandra, Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia, 61. 6 Pemimpin SOBSI adalah Harjono, Asraruddin, Njono, dan Surjono. Mereka terlibat pemberontakan komunis. Harjono terlibat pemberontakan Komunis bulan September 1948, ditangkap dan dieksekusi bulan Januari 1949. Asraruddin adalah Sekertaris Jendral Partai Buruh, Njono adalah Sekertaris Jenderal SOBSI juga anggota terkemuka Partai Komunis, Surjono seorang anggota aktif dari Partai Sosiaalis Indonesia. 4
28
gerakan-gerakan masyarakat, pemuda yang berorientasi radikal.7 Termasuk pada gerakan buruh, Soeharto menata gerakan buruh pada tiga fase, diantarnaya:8 Fase pertama, 1966-1970 fase pelarangan terhadap segala bentuk pengorganisasian srikat buruh, dikarenakan semua serikat buruh adalah produk dari kepemimpinan Soekarno yang berafiliasi kepada gerakan politik kiri. Fase kedua, 1970-1990 fase mengambil alih semua kekuatan serikat buruh di bawah kendali militer. Pengendalian militer bahkan sampai masuk ke dalam tempat kerja, mengintervensi pemilihan ketua serikat buruh, membatasi partisipasi dari buruh, mengendalikan tuntutan upah buruh. Fase ketiga, 1990-19998 fase di mana sebuah kebijakan ekonomi pasar menjadi topeng dari pemerintah untuk melanjuti proyek kooptasi dan eksploitasi atas sebuah kekuatan politik buruh melalui HIP (Hubungan Industrial Pancasila). Kebijakan Soeharto yang dalam hal apapun dilakukannya dengan gaya otoriter, membuat sebagian kalangan menganggap kepemimpinannya tidak layak lagi untuk dipertahankan. Maka pada 21 Mai 1998 Soeharto dilengserkan oleh masyarakat Indonesia yang menginginkan kebebasan berpendapat, bersuara. Masa ini dikenal denga era reformasi. Reformasi yang dialami kaum buruh adalah ketika dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 tahun 1998 terkait pendaftaran serikat
7
Vedi R Hadiz. Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), 61. 8 FES, Jurnal Sosial Demokrasi Buruh dan Politik Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Indonesia Pacareformasi (buku online) (Jakarta: FES, Vol 10 Januari-Maret 2011, diunduh pada 30 November 2013); tesedia di http//www.library.fes.depdf-filesbuerosindonesien07003201110.pdf; internet.
29
buruh.9 Hal ini juga sekaligus mengakhiri era serikat buruh tunggal yang dikuasai oleh SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Selanjutnya, diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada era Abdurrahman Wahid tahun 2000 era serikat buruh tunggal yang dapat dikontrol negara diberhentikan.10
a.
b.
c.
d.
Bahwasannya kemerdekaan berserikat, berkumpul, dalam mengeluarkan pikiran secara lisan atau tulisan, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak bagi manusia, dan mempunyai kedudukan yang sejajar (sama) dalam hukum adalah merupakan hak dari setiap warga negara. Bahwasannya dalam rangka mewujudkan kemerdekaan dalam berserikat, pekerja/buruh berhak mendirikan atau membentuk dan juga mengembangkan sebuah serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, mandiri, bertanggung jawab, terbuka, dan demokratis. Bahwasannya serikat pekerja/serikat buruh merupakan sebuah sarana untuk melindungi, membela, dan memperjuangkan dari kepentingan juga kesejateraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan pemerintah sehingga dapat menghasilkan suasana yang harmonis, dinamis dan adil. Bahwasannya berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada huruf a, b, c, maka perlu ditetapkan undang-undang tentang serikat pekerja/serikat buruh.(Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh No 21 Tahun 2000).
Dalam
Undang-Undang
ini
bermaksud
mengatur
pembentukan,
keanggotaan, pemberitahuan, pendaftaran, hak dan kewajiban, keuangan dan kekayaan, serta pembubaran dan juga hal-hal lain yang memang menyangkut persoalan perserikatan buruh.11
9
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Organisasi Serikat Buruh Nomor: per-05/MEN/1998. 10 Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 11 Indoprogres, “Serikat Buruh Serikat Pekerja”, tersedia di http://indoprogress.blogspot.com/2007/08/serikat-buruhserikat-pekerja-di.html; internet; diunduh pada 15Januari 2013.
30
Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka serikat pekerja/buruh dapat didirikan secara terbuka dan bebas, agar pekerja/buruh dapat berkumpul, menentukan sikap dan menyatukan kepantingan. B.
Peran dan Fungsi Organisasi Pekerja/Buruh Adapun peran dan fungsi dar serikat pekerja/buruh telah dijelaskan dalam
Undang-undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2000 pasal 4 ayat 2 tentang peran dan fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh diantaranya adalah: a. b. c.
d. e. f.
C.
Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Sebagai wakil dari pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Sebagai sarana untuk menciptakan sebuah hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Sebagai wadah penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Sebagai pelaksana, perencana dan penanggung jawab atas pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan pertaturan undang-undang yang berlaku. Sebagai wakil dari pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) 1.
Sejarah KSPSI
Cikal bakal organisasi KSPSI dimulai pada tanggal 20 Februari 1973. Lahir FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) di bawah pimpinan Bapak H. Agus Sudono. Organisasi ini terbentuk ketika zaman Orde Baru, di mana terjadi penyederhanaan terhadap organisasi di lingkungan pemuda, wartawan, pengacara dan berimbas kepada organisasi buruh di Indonesia.12
12
M.S. Hidajat, Seabad Gerakan Buruh Indonesia, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012),
134.
31
Organisasi ini disusun secara vertikal berbetuk federatif dan secara horzontal berbentuk serikat-serikat buruh yang terhimpun dari sektor-sektor lapangan pekerjaan atau profesi sejenis sehingga memungkinkan gerakan organisasi ini dapat lebih efektif dan efisien. Bebas, demokratis, dan bertanggung jawab adalah sifat FBSI. Asas FBSI adalah pancasila, menurut arti dan makna yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. Tujuan dari FBSI adalah, Pertama, ikut serta secara aktif mengisi dan mewujudkan sebuah cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, khususnya pada pasal 27, 28 dan 33 UUD 1945 bagi kaum buruh khusunya dan rakyat Indonesia umumnya. Kedua, menerapkan, mengamalkan pancasila dan terlaksananya UUD 1945 di seluruh kehidupan bangsa dan negara menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual. Ketiga, menghimpun dan mempersatukan kaum buruh disegala sektor industri jasa dan sektor-sektor lain yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan lapangan pekerjaan atau profesinya, serta mewujudkan rasa setia kawan dan persahabatan diantara kaum buruh. Keempat, menciptakan kehidupan dan penghidupan yang selaras dan serasi dengan jalan membela dan mempertahankan kepentingan kaum buruh menuju ke arah terwujudnya tertib sosial, tertib hukum, dan tertib demokrasi. Kelima, meningkatkan kesejahteraan, memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja, penghidupan yang layak bagi buruh. Keenam, memperjuangkan
terciptanya perluasan kesempatan kerja dalam
menyukseskan pembangunan. 13
13
Hidajat, Seabad Gerakan Buruh Indonesia, 146.
32
rangka
Keanggotaan FBSI Keanggotaan FBSI adalah semua kaum buruh warga negara Indonesia yang terorganisasi ke dalam Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP) dengan secara berpusat,daan masing-masing mempunyai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan Program organisasi. FBSI memiliki 21 Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP) diantaranya adalah:14 1.
Serikat Buruh Pertanian dan Perkebunan (SB PP)
2.
Serikat Buruh Minyak dan Gas Bumi dan Pertambangan Umum (SB MGPU)
3.
Serikat Buruh Makanan dan Minuman (SB MM)
4.
Serikat Buruh Roko dan Tembakau (SB RT)
5.
Serikat Buruh Tekstil dan Sandang (SB TS)
6.
Serikat Buruh Perkayuan (SB P)
7.
Serikat Buruh Pariwisata (SB PAR)
8.
Serikat Buruh Farmasi dan Kimia (SB FK)
9.
Serikat Buruh Logam dan Keramik (SB LK)
10. Serikat Buruh Automotif, Mesin, dan Perbengkelan (SB AMP) 11. Serikat Buruh Karet dan Kulit (SB KK) 12. Serikat Buruh Elektronik (SB E) 13. Serikat Buruh Bangunan dan Pekerjaan Umum (SB BPU) 14. Serikat Buruh Niaga, Bank, dan Asuransi (SB NIBA) 15. Serikat Buruh Percetakan dan Penertiban (SB PERPEN) 14
KSPSI, “Tentang Kspsi”, tersedia di http://kspsi.com/tentang-kspsi/; internet; diunduh pada 04 Juni 2013.
33
16. Serikat Buruh Kesatuan Maritim Indonesia (SB KMI) 17. Serikat Buruh Kesatuan Pelaut Indonesia (SB KPI) 18. Serikat Buruh Angkutan Jalan Raya (SB AJR) 19. Serikat Buruh Kesehatan (SB KES) 20. Serikat Buruh Angkatan Sungai, Danau, dan Feri (SB ASDF) 21. Serikat Buruh Transportasi Udara (SB TU). 2.
Perkembangan Organisasi
FBSI menyelenggarakan Kongres Nasional I pada Tanggal 7-11 April 1980 yang
diadakan
di
Jakarta.
Pada
Kongres
Nasional
ini
menghasilkan
penyempurnaan Anggaran Dasar Rumah Tangga FBSI, Garis-Garis Besar Kebijakan Organisasi, dan Program Lima Tahun terhitung pada 1980-1985.15
15
Hidajat, Seabad Gerakan Buruh Indonesia, 153. Kekuasaan tertinggi dan pembuat keputusan dipegang oleh Dewan Nasional, Dewan Pleno DPP yang membawahi DPP, Wakil SLBP, dan DPD I FBSI.
34
Bagan I Organisasi FBIS DEWAN NASIONAL DEWAN Pleno DPP -
DPP Wakil SBLP DPD I FBSI
PP SBLP
DPP FBSI
PD SBLP
DPD FBSI
PC SBLP
DPC FBSI
Basis
Basis
Basis
Basis
Basis
Basis
SBLP
SBLP
SBLP
SBLP
SBLP
SBLP
Sumber: M.S. Hidajat, Seabad Gerakan Buruh Indonesia, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012).
FBSI diharapkan dapat menjadi sebuah organisasi buruh yang berkarakter, kuat, mandiri, demokratis serta bertanggung jawab. Namun disisi lain, dalam pandangan organisasi buruh internasional International Confederation of Free Trade Union (ICFTU) dan World Confederation of Labour (WCL) beranggapan FBSI tidak murni gerakan buruh, melainkan organisasi kepentingan politik pemerintah.16
16
ICFTU dan WCL beranggapan bahwa FBSI adalah wadah kepentingan politik pemerintah yang membentuk serikat bagi buruh tunggal. Sehingga dengan adanya satu organisasi buruh pemerintah dapat mengontrol organisasi buruh ini agar tidak mengganggu aktivitas kepemerintahan Orde Baru. Pemerintah Indonesia dianggap mengekang kebebasan berserikat pekerja Indonesia.
35
Pada Kongres ke-II FBSI tanggal 26-30 November 1985 di Jakarta merubah nama menjadi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) di bawah kepemimpinan Bapak Imam Soedarwo. Formasi organisasi secara bentuk berubah, dari Federasi menjadi Unitaris (kesatuan), juga menyederhanakan 21 SBLP menjadi 9 Departemen, dengan perubahan struktur organisasi. Bagan II Struktur SPSI DPP SPSI Departemen DPD SPSI Departemen DPC SPSI Departemen Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Kerja
Kerja
Kerja
Kerja
Kerja
Kerja
SPSI
SPSI
SPSI
SPSI
SPSI
SPSI
Sumber: M.S. Hidajat, Seabad Gerakan Buruh Indonesia, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012).
Performa FBSI yang mengganti nama dengan SPSI nampak nyata, sebutan yang awalnya “buruh” diganti dengan “pekerja”, serta terjadi pemasungan secara terselubung terhadap sebuah gerakan dan aktivitas Serikat Pekerja Sektoral SPSI. Organisasi pekerja yang bersifat Unitaris (kesatuan) berarti dapat disimpulkan hilangnya sebuah kebebasan dan kemandirian serikat pekerja lapangan pekerjaan (industrial union).
36
Denagn hadirnya kemasan baru (SPSI) tidak ubahnya dari bentuk awal, bahkan dalam pembinaannya pemerintah mengambil peran penting dalam berjalannya organisasi ini. Dalam beberapa sektor industri, tidak sedikit dari pengurus SPSI terdiri dari oknum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Maka wajar saja ketika
ICFTU dan WCL mencurigai SPSI yang
dicurigai dianggap sebagai organisasi buruh milik pemerintah Indonesia.17 Kerena kritikan dan teguran dari organisasi-organisasi pekerja internasional kepada pemerintah dan SPSI maka diadakan MUNAS (sebelumnya, Musyawarah Nasional disebut Kongres Nasional) ke-III SPSI November 1990, pada MUNAS ini SPSI mengambil keputusan untuk mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi 9 Departemen menjadi 13 Sektor, yang pada masing-masing mempunyai Ketua dan Sekretaris yang dipilih melalui Munas ke-III SPSI. Perubahan ini pun tidak merubah bentuk SPSI yang berbentuk Unitaris (kesatuan) yang memang sudah melekat disandangnya dan masih belum memberikan kebebasan kepada organisasi pekerja yang menjadi anggotanya. Itu semua tercermin oleh ketiadaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang diubah menjadi Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT).18 Sadar atas kekeliruanya, maka akhirnya pada Musyawarah Pimpinan SPSI 3-8 Oktober 1994 di bawah pimpinan H. Bomer Pasaribu, SH, ditetapkan agar SPSI melakukan perombakan atau reformasi organisasi yakni dengan mengubah nama yang awalnya SPSI menjadi FSPSI (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan merubah 13 sektor ditingkatkan menjadi 13 Serikat Pekerja 17
Hidajat, Seabad Gerakan Buruh Indonesia, 135. KSPSI, “Tentang Kspsi”.
18
37
Lapangan Pekerjaan (SPLP). Itu semua dilakukan dengan diadakannya MUNAS IV tahun 1995 dengan merubahnya menjadi Serikat Pekerja Anggota FSPSI (SPA SPSI) dan mengubah bentuk Unitaris menjadi Federatif.19 Adapun anggota dari FSPSI meliputi dua bagian yakni: Pertama, serikat pekerja sektoral yang berdasarkan jenis industri, profesi dan jasa yang mempunyai sedikitnya 100 unit kerja, 25 pimpinan cabang, serta pimpinan daerah atau wilayah dengan sedikitnya 10.000 pekerja anggota. Kedua, para pekerja yang sifatnya khusus, sehingga membuat tidak dapat diorganisasikan secara sekala nasional oleh Serikat Pekerja Industri, profesi dan jasa mereka dapat menjadi anggota FSPSI yang statusnya aggota perorangan atau diorganisasi oleh SPSI melewati DPD atau DPC sesuai dengan daerahnya. Walaupun SPSI sudah berubah bentuk menjadi FSPSI, secara objektif organisasi ini anggotanya masih tidak diberi hak suara dalam pemilihan kepengurusan FSPSI. Misalnya, dalam musyawarah nasional masih didominasi oleh DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang).20 Kondisi ini terus berjalan hingga pada akhirnya Soeharto lengser dari tampuk kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Sontak dengan kejadian itu FSPSI yang dalam setiap kegiatannya melibatkan pemerintah mau tidak mau merubah strategi organisasi agar tetap berdiri. Ditahun ini tuntutan untuk perubahan dibidang ketenagakerjaan juga merupakan hal keharusan untuk dilakukan perubahan. Dengan waktu yang tidak lama setelah berakhirnya Era Orde Baru akan diadakan konferensi ILO 19
KSPSI, “Tentang Kspsi”. Eggi Sudjana, Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering, (Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, cetakan pertama, 2000),9. 20
38
(International Labour Organization) di bulan Juni 1998. Pada konferensi ILO pemerintah mencabut Kepmenaker No 45 tentang pendaftaran SPSI dan menggantinya dengan Kepmenaker No 5 tahun 1998 yang memungkinkan berdirinya Serikat Pekerja di luar SPSI.21 Pemerintah juga meratifikasi Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, 1948 (No.87) dengan Keputusan Presiden RI No.83 tahun 1998.22 Upaya untuk mempertahankan organisasi pekerja, FSPSI mangadakan MUNAS ke-V yang diadakan pada 19-24 Februari 1999. Dalam MUNAS ini FSPSI masih mampu mempertahankan 13 SPA SPSI secara utuh. Bahkan berkat kegigihannya FSPSI hingga tahun 2000 tercatat jumlah SPA meningkat menjadi 17 SPA.23 Pada tahun yang bersamaan, tahun 2000 FSPSI mengadakan Musyawarah Pimpinan. Pada pertemuan ini FSPSI sepakat merubah bentuk organisasi menjadi tingkat Konfederasi, Serikat Pekerja Anggota diubah menjadi Federasi Serikat Pekerja Anggota. Selanjutnya upaya untuk mempertahankan organisasi juga dibuktikan dengan pergantian pemimpin KSPSI. Pada tahun 2005 diadakan kongres KSPSI dengan dipilihnya Bpk Yacob Nua Wea sebagai ketua KSPSI. Selain menjadi ketua KSPSI Bpk Yacob Nua Wea adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.24 21
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Organisasi Serikat Buruh Nomor: per-05/MEN/1998. 22 Keputusan Presiden Nomer: 83 Tahun 1998 Tanggal 5 Juni Tentang Pengesahan Convention Concerning Freedom Of Association Of The Right To Organise (Konvensi Nomer 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi). 23 KSPSI,“Sejarah Singkat Konfederasi Sserikat Pekerja Seluruh Indonesia Sejak 1973 Hingga 2012”,tersedia di http://kspsi.com/tentang-kspsi-3/; internet; diunduh pada 28 Januari 2013. 24 Hidajat, Seabad Gerakan Buruh Indonesia, 161.
39
Sejalan dengan pekembangan KSPSI, pada tahun 2011 di Cisarua DPP KSPSI mengadakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) yang menghasilkan sebuah rekomendasi agar dilaksakan Kongres KSPSI. Karena menganggap rekomendasi dari RAKERNAS adalah sebuah amanat, maka dilaksanakannya Kongres ke VIII KSPSI yang diadakan di Batu Malang, Jawa Timur pada tahun 2012, dihadiri dari 25 DPD, 14 SPA, 5 jajaran pengurus DPP serta 8 pengurus MPO dan 430 DPC. Pada kongres tersebut terdapat beberapa nama calon presiden KSPSI yakni Mathias Tambing, Yorrys Raweyai dan juga Jacob Nuwa Wea. Namun pada perjalannya, Mathias Tambing mengundurkan diri sebagai calon presiden KSPSI karena menurutnya Yorrys Raweyai lebih dapat membawa organisasi kepada perubahan. Calon presiden yang tetap bertahan sampai diadakan kongres VIII KSPSI yang diadakan di Batu Malang yakni Yorrys Raweyai dan Jacob Nuwa Wea. Dalam kongres tersebut memutuskan Bpk Yorrys Raweyai sebagai Ketua Umum DPP KSPSI dengan masa bakti 2012-2017. Selain itu Bpk Yorrys Raweyai adalah ketua DPP Partai GOLKAR. Dalam sambutannya Yorrys berjanji dalam sambutanya pada kongres VIII KSPSI bahwa akan memperjuangkan kesetaraan gaji pekerja dengan gaji PNS, memperjuangkan penghapusan sistem outsourcing dan mempersiapkan SDM KSPSI dalam menghadapi tantangan global.25 Menurutnya pekerja adalah sendi utama dari perekonomian negara. Maka sudah selayaknya pekerja mendapatkan upah yang layak bagi dirinya serta 25
KSPSI, “Jadi Ketua KSPSI, Yorrys Raweyai Janji Hapus Outsourcing”, tersedia di http://kspsi.com/berita/jadi-ketua-kspsi-yorrys-raweyai-janji-hapus-outsourcing/; internet; diunduh pada 28 Juli 2013.
40
keluarganya.
KSPSI juga
harus
bekerja
keras
untuk
memperjuangkan
penghapusan sistem outsourcing, karena sistem tersebut menjadi momok yang menakutkan dan akan merugikan bagi pekerja, pekerja tidak dapat kepastian dalam bekerja. Pekerja juga harus merasakan gajinya dipotong, tidak adanya jaminan sosial, keamanan, kesehatan. Maka kiranya menjadi inti dari perjuangan KSPSI untuk menghapuskan sistem outsourcing. Dengan terpilihnya Yorrys Raweyai sebagai presiden KSPSI membawa nuansa berbeda diarena perburuhan. Yorrys Raweyai dikenal cukup jeli dan pandai dalam melihat sebuah kasus perburuhan dan memenangkannya dengan pola-pola gerak yang rasional. Terbukti ketika diadakan konsolidasi DPP KSPSI di bawah kepemimpinan bapak Yoryys Raweyai menyelenggarakan acara sebagai berikut, 1.
Pengukuhan atas kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) periode 2012-2017.
2.
Seminar dua hari tentang ketenaga kerjaan.
3.
Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) KSPSI periode 2012-2017
Upaya-upaya di atas adalah merupakan usaha merubah paradigma organisasi yang selama ini pada pelaksanaan May Day, DPP KSPSI merasa terpanggil untuk menciptakan suasana yang kondusif.26 Gaya kepemimpinan Yorrys Raweyai dalam mempin KSPSI cenderung menggunakan pola-pola rasional dan mengedepankan diplomasi yang sifatnya
26
KSPSI, “Sejarah Singkat”.
41
ilmiah, seperti diskusi, seminar, dialog, berunding yang melibatkan elemen tripartit (pemerintah, pengusaha, dan pekerja). Harapan dari pola rasional adalah, pertama, agar mencerdaaskan pekerja melalui jalur diskusi, seminar, dialog, berunding sehingga mereka dapat mengendalikan diri terlebih dahulu. Karena jikalau dari pekerja/buruhnya saja tidak kuat secara pemahaman situasi kondisi perburuhan, maka mereka mudah saja terombang-ambing oleh sebuah isu kepentingan yang belum pasti itu menjadi kepentingan dari pekerja/buruh. Kedua, pemerintah sudah jelas membuka pintu lebar untuk mengadakan dialog dari setiap masalah perburuhan. Ini harus dimanfaatkan dengan baik dan benar agar kepentingan pekerja/buruh dapat di dengarkan dan di realisasikan oleh pemerintah. Ketiga, jika pola gerak dengan turun kejalan sebagai renspon terhadap sebuah permasalahan, bukan aspek dialog terlebih dahulu dilakukan, maka sulit adanya untuk memperjuangkan sebuah kepentingan dari pekerja/buruh. Di lain hal, cara ini seringkali menggangu ketertiban umum.27
27
Wawancara dengan MuhammadAdlan (Ketua Bidang Humas KSPSI). Jakarta, 18 September 2013.
42
3.
Struktur Organisasi Bagan III Struktur Pengurus KSPSI Wakil Ketua Umum Wakil Ketua Umum Ketua Bidang OKK Ketua Bidang KESRA Ketua Bidang DIKLAT Ketua Bidang Pembelaan & Hukum Ketua Hubungan Luar Negeri Ketua Bidang Humas Ketua Bidang Litbang Ketua Bidang Antar Lembaga Ketua Bidang IPTEK
Ketua
Sekertaris Jendral
Umum
Wakil Sekertaris Jendral Wakil Sekertaris Jendral Sekertaris Bidang OKK Sekertaris bidang Diklat Sekertaris Bidang Iptek Sekertaris Bidang Pembelaan & Hukum Sekertaris Bidang Hubungan Luar Negeri Skertaris Bidang Humas Sekertaris Bidang Litbang Sekertaris Bidang KESRA Bendahara Umum Bendahara Bendahara
Sumber: Susunan Pengurus DPP KSPSI dari KSPSI.com
43
Bagan IV Struktur Pengurus MPO KSPSI
Ketua
Wakil Ketua
Sekertaris
Anggota
Wilayah Barat
Wilayah Tengah
Sumber: Susunan Pengurus MPO KSPSI dari KSPSI.com
44
Wilayah Timur
DEWAN PENGURUS PUSAT KSPSI PERIODE 2012-2017 NAMA PENGURUS YORRYS RAWEYAI Prof DR MATHIAS TAMBING SH.MSi Hj. DHIANA ANWAR SH MUSTAKIM ISHAK ALBOIN SIDABUTAR SH H.MUHYIR HASIBUAN DR. AZIZ SYAMSUDIN, SH. LLM Drs. LATIEF NASUTION SH MUHAMMAD ADLAN H. SUJANA, SH HARDJONO,SH KARMEN SIREGAR .SH H. RUDY PRAYITNO. SE SUTRISNO L. PAULUS MOKODASER RELLUS SIAGIAN ILYAS ISKANDAR MOCH ADLAN NAWAWI H. NURACHMAT JOKO ISTIYONO,SH. MH EDISON HUTASOIT Ir ARIANI VEBRINIA SIREGAR Drs. PERMADI SYUKUR ACHMAD FEBRIE CHARLIE CRAMER ATUM BURHANUDIN, SH DIKI ROSMA NASUTION
JABATAN Ketua Umum Wakil Ketua Umum Wakil Ketua Umum Ketua Bidang OKK Ketua Bidang KESRA Ketua Bidang DIKLAT Ketua Bidang Pembelaan & Hukum Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Ketua Bidang HUMAS Ketua Bidang LITBANG Ketua Bidang Antar lembaga Ketua Bidang IPTEK Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Sekretaris Bidang OKK Sekretaris Bidang DIKLAT Sekretaris Bidang IPTEK Sekretaris Bidang Pembelaan & Hukum Sekretaris Bidang Hubungan luar negeri Sekretaris Bidang HUMAS Sekretaris Bidang LITBANG Sekretaris Bidang KESRA Bendahara Umum Bendahara Bendahara
MAJELIS PENGURUS ORGANISASI KSPSI PERIODE 2012-2017 NAMA PENGURUS H. IBRAHIM GAUS, SH H. HANAFI RUSTANDI Drs. F. A. SUNARYO RONGGO, SH.MM 1. H. HANIF ACHMADH. ACENG ENNO
45
JABATAN Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota
2. NADJAMUDIN SANAP GUMAI.SH 3. SYAMSUL BAHRI ( DKI ) 4. BASTOMY,SE 5. Ir.IDRUS 6. ADIN RESTIADI 7. RUSLI HARAHAP 8. Drs. NANO HARYONO 9. BUNYAMIN BIVER 10. SUGIANTO SITUMEANG, SH 11. Drs. RENDRA KHRISNA, SH, MH. MM 12. M. ADNAN KADIR, SH
Mewakili Wilayah Barat Mewakili Wilayah Tengah Mewakili Wilayah Timur
Adapun daftar Serikat-Serikat Pekerja anggota KSPSI antara lain adalah adalah:28 1. FSPA NIBA (Federasi Serikat Pekerja Anggota Niaga, Bank dan Asuransi) NAMA PENGURUS RELLUS SIAGIAN DRS. BIMA SAKTI LILIK MARTONO, SE BENJAMIN BIVER ABU YAZID BASTOMI, SE ENDANG SULAIMAN YUS RUSYANA, SE HENRY YULIANTO, SE MINTO AGUNG NUGROHO, SE
JABATAN PJS. KETUA UMUM KETUA KETUA KETUA SEKRETARIS UMUM SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS BENDAHARA
2. FSP PAR (Federasi Serikat Pekerja Pariwisata) NAMA PENGURUS Yorrys Raweyai Drs. A. Latif Nasution, SH W. Frans Ansanay Dina Sandri Fani, SH, MM I Wayan Nadayana, SH, MM Andi Sinulingga Emanuel Purba
JABATAN Ketua Umum Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua
28
KSPSI, “Federasi”, tersedia di http://kspsi.com/federasi; internet; diunduh pada 4 Juni
2013.
46
Nadjamudin Sanap, SH Mustakim Ishak Sakri Amas Baih H. Irianto Doddy Kurniawan Untung Subekti Retno Handayani
Sekretaris Umum Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Bendahara
3. FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metel Indonesia) NAMA PENGURUS Agus Barlianto , S.Kom Zuwirman , RE Syukur Achmad H. Mas Muis muslich , SH Andito Drs. Susanto , SE TDO. Gultom Ermanto Usman Drs. Sutrisno M. Arsyad Bhawan , BA Humaidi Khanif Yani
JABATAN Ketua Umum Wakil Ketua Umum Ketua Bid. Organisasi dan Keanggotaan Ketua Bid. Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Pesisir / Kelautan Ketua Bid.Hubungan antar lembaga dan Luar Negeri & INFOKOM Ketua Bid. DIKLAT Pengembangan SDM Ketua Bid. K3 dan Produktifitas Kerja Ketua Bid. Usaha & Kesejahteraan Sekretaris Umum Sekretaris Sekretaris Bendahara Umum Bendahara
4. FSPA FARKES (Federasi Serikat Pekerja Anggota Farmasi dan Kesehatan) NAMA PENGURUS H.Rudy Prayitno, SE Dr.H.Daniel Malik Hadi Brata,Sp.PKMM Michael Derozari Febry Charlie Cramer Ronggo,SH
JABATAN Ketua umum Ketua Ketua Ketua Sekretaris Umum
47
Noor Wahid Edi Winarto Mustafa Kamal, SH Hilda Hijayanti
4.
Sekertaris Sekertaris Bendahara Umum Bendahara
Visi dan Misi KSPSI
Setiap organisasi pasti memiliki visi, misi, dan tujuan karena hal tersebut merupakan tonggak keberlangsungan organisasi dalam merumuskan arah masa depan yang hendak dicapai. Visi Terwujudnya organisasi pekerja yang senantiasa berjuang mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin kaum pekerja dan keluarganya melalui hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan dalam Negara Republik Indonesia yang demokratis, berdaulat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sumber inspiras,
motivasi,
dan kreativitas
visi
organisasi
mengarahkan
proses
penyelenggaraan organisasi menuju masa depan yang dicita-citakan.29 Misi 1.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia membangun dan memberdayakan kekuatan serikat pekerja untuk :30
2.
Mewujudkan pekerja yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan solidaritas social, cerdas, tangguh, professional disiplin dan komitmen memperjuangkan kesejahteraan.
29
KSPSI, “Visi-Misi”, tersedia di http://kspsi.com/tentang-kspsi-3/visi-dan-misi/; internet; diunduh pada 28 Juli 2013. 30 KSPSI, “Visi-Misi”.
48
3.
Membangun organisasi yang modern dengan budaya dan menajemen organisasi yang maju dan mengakar.
4.
Mewujudkan kondisi kerja yang adil, makmur dan kesejahteraan lahir batin. Memperjuangkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan kondisi sosial yang lebih baik dan menghormati hak-hak serikat pekerja.
5.
Mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang baik dan bersih, melindungi segenap Bangsa Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
6.
Mewujudkan Pekerja Indonesia yang bermartabat melaksanakan keadilan sosial, dihormati dalam pergaulan internasional.
D.
Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (K.KASBI) 1.
Sejarah K.KASBI
Berawal dari kegelisahan tentang kepemimpinan bersama secara nasional menjadi wacana penting di internal serikat buruh independen. Karena tidak adanya kepemimpinan bersama membuat gerakan buruh menjadi tidak terpimpin dan terorganisir, sehingga lemahnya kekuatan buruh dalam merespon dari setiap isu perburuhan. Terdapat banyak serikat buruh dalam KASBI (Komite Aksi Serikat Buruh Independen) yang mempelopori terbentuknya Jaringan Buruh Antar Kota (JBAK), selanjutnya melakukan refleksi dan kritik otokritik secara total dan mendalam pada 31 Desember 2002 sampai 1 Januari 2003. Refleksi ini dihadiri oleh
49
perwakilan PBL (Persatuan Buruh Lampung) Lampung, FSBKU (Federasi Serikat Buruh Karya Utama) Tangerang, SBN (Serikat Buruh Nusantara) Tangerang, SBJP (Serikat Buruh Jabotabek Perjuangan) Bogor, SBI (Solidaritas Buruh Indonesia) Bogor, GSBI (Gabungan Serikat Buruh Independen) Jakarta, SPBDI (Serikat Perjuangan Buruh PT DADA Indonesia) Purwakarta, FPPB (Federasi Persatuan Perjuangan Buruh) Bandung, FSBSK (Federasi Serikat Buruh Setia Kawan) Solo, SERBUK (Serikat Buruh Untuk Keadilan) Wonosobo, FSBI (Federasi Serikat Buruh Independen) Semarang, KP SBY (Komite Persiapan Serikat Buruh Yogyakarta), KKBJ (Kelompok Kerja Buruh Jombang), SBPD (Serikat Buruh Payung Demokrasi) Sidoharjo, SBK (Serikat Buruh Kerakyatan) Surabaya, SBDM (Serikat Buruh Demokratik) Malang.31 Hasil dari refleksi ini adalah masih banyaknya permasalahan tingkat serikat buruh independen yang memerlukan banyak cara untuk menyelesaikannya, diantaranya adalah pendanaan iuran, pendidikan kaderisasi dan manajemen organisasi. Dalam hal ini diperlukan pertemuan kembali yang akhirnya diadakan di Semarang, tanggal 14-17 Maret 2003. Pada petemuan inilah dibuat sebuah ikrar tentang pembentukan organisasi nasioanal sebagai sebuah kebutuhan dan sekaligus menjadi jawaban atas tersekat-sekatnya gerakan buruh di Indonesia. Selain itu pertemuan ini menghasilkan Badan Kolektif Nasional (BKN) Komite Aksi Serikat Buruh Independen (KASBI) yang diketuai Beno Widodo dari FPPB (Federasi Persatuan Perjuangan Buruh) Bandung. Badan Kolektif Nasional beranggotakan dari tiap-tiap wilayah. 31
Kasbi Indonesia, “Profile Kasbi” tersedia http://kasbiindonesia.multiply.com/journal/item/1; internet; diunduh pada 29 Juli 2013.
50
di
Setelah itu, pada bulan September 2003 diadakan pertemuan nasional di Bandung yang bertujuan sebagai langkah awal persiapan pertemuan nasional dalam rangka penataan organisasi. Bebrapa elemen buruh bergabung, seperti GSBM (Gabungan Serikat Buruh Mandiri), FSBIP (Federasi Serikat Buruh Indonesia Perjuangan), SERBUK (Serikat Buruh Kebun), dan SPBI (Serikat Perjuangan Buruh Indonesia).32 Selanjutnya pada 16-19 Juni 2004 diadakan pertemuan nasional KASBI di Depok. Pada pertemuan ini lahirlah program kerja dan struktur organisasi dengan nama KP KASBI (Komite Persiapan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia).33 Pasang surut mendirikan organisasi dirasakan KASBI dengan keluarnya GSBI (Gabungan Serikat Buruh Independen) Jakarta, dengan alasan tidak siap secara internal GSBI, SBTA Palembang, dengan alasan KASBI tidak menata organisasi secara sektoral, dan SBDM (Serikat Buruh Demokratik Malang) Malang, dengan alasan KASBI tidak demokratik dan patriotik.34 Dengan keluarnya beberapa serikat buruh dari KASBI, maka KP KASBI berusaha penuh untuk membuktikan dan meyakinkan serikat-serikat buruh yang lain bahwa gerkan KASBI murni bersifat independen. KP KASBI coba membuktikan dengan mengadakan workshop organisasi dan konferensi tentang
32
Kasbi Indonesia, “Profile Kasbi”. Sebelumnya KASBI adalah (Komite Aksi Serikat Buruh Independen), namun pada pertemuan yang diadakan di Depok pada 16-19 Juni 2004 mengganti nama KASBI sebagai (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia). Perubahan ini dikarenakan untuk memperluas gerak organisasi buruh independen. 34 Kasbi Indonesia, “Profile Kasbi”. 33
51
LMF, serta membangun Aliansi Tolak PHK (ATP) dengan cara menduduki Depnakertrans selama 2 mingu lamanya.35 Rangkaian gerak dan cita-cita sejarah yang dilalui oleh serikat-serikat buruh hingga membentuk Komite Persiapan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia terbayar lunas dengan dilakukannya kongres I (pertama) kali KASBI yang diadakan di Bogor pada tanggal 4-7 Februari 2005 dengan ketua Anwar „Sastro „Ma‟Aruf. KASBI juga merubah namanya menjadi K.KASBI (Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia). Dalam kongres ini (dilakukan tiap 4 tahun sekali) K.KASBI telah mengeluarkan pembacaan sebuah situasi nasional, strategi dan taktik organisasi, program umum, AD/ART, serta struktur pengurus pusat K.KASBI periode 2005-2008.36 K.KASBI
adalah
organisasi
buruh
yang
berasaskan
independen,
demokratik, serta kerakyatan. Prinsip K.KASBI adalah demokrasi, independensi, kesetaraan, yang berbentuk persatuan dari serikat-serikat buruh anggota sebagai perwujudan solidaritas, dan persaudaraan sejati, serta K.KASBI mandiri
dan
bebas dari campur tangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai-partai politik,
organisasi
pengusaha,
pemilik
modal,
dan
Lembaga
Swadaya
Masyarakat.37
35
Kasbi Indonesia, “Profile Kasbi”. Kasbi Indonesia, “Profile Kasbi”. 37 AD/ART Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia periode 2005-2008 dalam BAB II pasal 4 dan 5. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Dewan Buruh Nasional, Pengurus Pusat K.KASBI yang membawahi Pengurus Wilayah K.KASBI dan Pengurus Serikat Buruh Anggota. 36
52
2.
Struktur Organisasi Bagan V Struktur Organisasi K.KASBI Dewan Buruh Nasional Pengurus Pusat K.KASBI Pengurus Wilayah K.KASBI Pengurus Serikat Buruh Anggota K.KASBI
Sumber: AD/ART Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Periode 2011-2015
Bagan VI Struktur Pengurus Pusat K.KASBI Sekertaris Jendral Departemen Pendidikan Departemen Hubungan Internasional Departemen Organisasi Departemen Hubungan Migran Ketua Umum
Departemen Litbang Departemen Keuangan Departemen Hukum & Advokasi Departemen Propagandan & Terbitan Departemen Kesekretariatan
Sumber: AD/ART Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Periode 2011-2015
53
PENGURUS PUSAT K.KASBI PERIODE 2011-2015 KETUA UMUM
: NINING ELITOS
SEKERTARIS JENDRAL
: ABDULRAHCMAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
: SUMARTO
DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL: SIMON SH DEPARTEMEN ORGANISASI
: BENO WIDODO
DEPARTEMEN BURUH MIGRAN
: DARTO
DEPARTEMEN LITBANG
: YAHYA
DEPARTEMEN KEUANGAN
: EKA PANGULIMARA H
DEPARTEMEN HUKUM & ADVOKASI
: MURSIANTO
DEPARTEMEN PROPAGANDA dan TERBITAN : AGUSTINUS DEPARTEMEN KESEKRETARIATAN
: SUNARNO
Adapun daftar Serikat-Serikat Buruh anggota K.KASBI adalah:38 Propinsi Jawa Timur 1.
Serikat Perjuangan Indonesia (SPBI).
2.
Serikat Buruh Kerakyatan (SBK).
3.
Serikat Buruh Payung Demokrasi (SBPD).
Propinsi Jawa Tengah 4.
Federasi Serikat Buruh Setia Kawan (FSBSK).
5.
Serikat Buruh Solo Raya (SBSR).
6.
Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI).
38
Kasbi Indonesia, “Profile Kasbi”.
54
Propinsi Jawa Barat 7.
Federasi Persatuan Perjuangan Buruh (FPPB).
8.
Serikat Buruh Jabotabek – Perjuangan (SBJP).
9.
Serikat Perjuangan Buruh Purwakarta (SPBDI).
10. Serikat Buruh Mandiri (SBM). 11. Serikat Buruh Indramayu (SBI). 12. Angkatan Pemuda Kelautan (APK). 13. Federasi Serikat Pekerja Karawang (FSPEK). 14. Persatuan Buruh Kontrak Menggugat (PKBM). 15. Serikat Buruh Hitec Indonesia (SBHI). Propinsi DKI Jakarta 16. Serikat Buruh Indonesia Perjuangan (SBIP). 17. Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM). 18. Serikat Buruh Maritim Nasional Indonesia (SBMNI). 19. Solidaritas Buruh Pelabuhan Indonesia (SBPI). 20. Serikat Pekerja Carrefour Indonesia (SPCI). 21. Serikat Buruh Air Minum (SBAM). Propinsi Banten 22. Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU). 23. Serikat Buruh Nusantara (SBN). Propinsi Sumatera Utara 24. Serikat Buruh Kebun (SERBUK). 25. Aliansi Serikat Pekerja Indonesia (ASPI).
55
26. Perhimpunan Buruh Kebun Indonesia (PERBBUNI). Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 27. Komite Persiapan Serikat Buruh Yogyakarta (KP SBY). Sulawesi Selatan 28. Gabungan Serikat Buruh Nusantara (GSBN). 29. Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI). Batam 30. Forum Buruh Batam (FORBI). 3.
Visi dan Misi K.KASBI
Visi Terwujudnya organisasi buruh yang memperjuangkan nasib buruh dari penindasan pemilik modal, sehingga adanya keadilan bagi seluruh rakyat dan kaum buruh tanpa ada perbedaan ras, agama, jabatan. Dengan kata lain, menyelamatkan buruh dari penindasan dan penghisapan pemilik modal, sehingga dapat meraih kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi buruh.39 Misi 1.
Mempersatukan dan memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politik kaum buruh Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan melawan semua bentuk penindasan.
2.
Memperjuangkan kesejahteraan buruh beserta keluarganya.
3.
Melindungi kepentingan kaum buruh dari sistem kapitalisme dan imperialisme.
39
Wawancara dengan Nining Elitos (Ketua Umum K.KASBI) Jakarta, 22 Oktober 2013.
56
4.
Melawan sistem kapitalisme dan imperialisme.40
4.
Program Perjuangan
K.KASBI membagi program kerja yang disebut sebagai program perjuangan dalam tiga kategori yaitu dalam tataran teori, dalam tataran politik dan dalam tataran organisasi. Adapun program yang masuk dalam tataran teori adalah:41 a.
Membuat terbitan Dalam jangka pendek, membuat Bintang Buruh terbit dalam satu kali tiap
bulannya. Jangka panjang, Bintang Buruh terbit dalam satu bulan dua kali. Bintang Buruh diharapkan dapat dipahami dan dimengerti oleh setiap anggota K.KASBI. Dari setiap Bintang Buruh terbit, anggota K.KASBI diwajibkan untuk mengadakan
diskusi
tiap-tiap
wilayahnya
masing-masing
agar
anggota
mempelajari dan memahami. Bahsa sederhana adalah keharusan yang dipakai untuk menulis Bintang Buruh untuk membuat anggota memahami. Dari setiap Bintang buruh yang terbit, anggota K.KASBI harus menggati ongkos cetak Bintang Buruh agar sirkulasi keuangan organisasi dapat berjalan dan digunakan untuk kegiatan organisasi. b. Membuat dan merumuskan kurikulum pendidikan buruh Adapun dalam pendidikan meliputi dari pendidikan untuk pemula, diberikan kepada massa aktif dibasis pabrik dengan materi: pengorganisasian, hak-hak normatif, sejarah gerakan buruh Indonesia, dilakukan dalam waktu minimal 3 bulan sekali. Pendidikan untuk lanjutan diberikan kepada kader maju, pengurus 40
Wawancara dengan Nining Elitos (Ketua Umum K.KASBI) Jakarta, 22 Oktober 2013. Kasbi Indonesia, “Profile Kasbi”.
41
57
pabrik untuk melakukan pengorganisasian, dengan materi: filsafat, ekonomi politik, sejarah perkembangan masyarakat, sejarah gerakan buruh internasional, gerakan buruh dan gerakan politik. Pendidikan lanjutan ini dilakukan minimal 3 bulan sekali dalam satu wilayah. c.
Selebaran dan pamlet
Tidak hanya buletin dan pamlet yang harus diterbitkan K.KASBI, melainkan selembaran yang memang perlu untuk diterbitkan. Hal ini sejalan dengan kepentingan K.KASBI agar angota-angota mengetahui hak-hak buruh, karena dalam buletin dan pamlet itu berisikan penyadaran terhadap hak-hak buruh. Selembaran dan pamlet berguna untuk menyebarluaskan informasi yang lebih mudah dimengerti oleh anggota-anggota K.KASBI atau bahkan buruh yang berada di pabrik dan di luar K.KASBI. d. Pendidikan kader buruh nasional
Pendidikan kader buruh nasional adalah pendidikan yang sentral, agar organisasi ini dapat memperluas jaringan dan anggota. Pendidikan ini dilakukan dalam enam bulan sekali, dengan materi pendalaman filsafat, ekonomi politik, gerakan buruh internasional, gerakan buruh, dan juga gerakan politik.
Sedangkan program-program K.KASBI yang berkaitan dengan tataran politik antara lain ialah:42
42
Kasbi Indonesia, “Profile Kasbi”.
58
a.
Kampanye anti neo liberal
Kampanye ini juga harus dapat dipahami oleh anggota-angoota K.KASBI dan massa buruh yang lain. Pada hal ini kampanye dapat dilakukan dengan menggunakan cara aksi massa, rapat akbar, selembaran. Kampanye ini berupa sebuah tulisan yang menjelaskan tentang sebuah kebijakan yang merugikan rakyat adalah merupakan turunan dari program neoliberal, dan dalam tunututan aksi seperti, Tolak UUK 13/2003, Tolak sistem kontak dan outsourcing, Tolak upah murah, Tolak kenaikan BBM, Stop PHK. b. Membangun aliansi/front yang terencana (baik sektoral maupun multi sektor) Solidnya gerakan buruh adalah ketika sebuah aliansi/front dapat terbentuk dengan baik, baik tingkat sektoral, pusat, wilayah/kota. Adapun aliansi multi sektoral meliputi serikat petani, rakyat miskin kota, mahasiswa serta sektor lain yang memahami bahwa kebijakan neoliberal harus dilawan. c.
Solidaritas aksi
Aksi solidaritas dibangun ketika kaum buruh baik anggota K.KASBI atupun tidak, menghadapi kasus perburuhan. d. Hub international Hubungan internasional haruslah dibangun, karena dengan terbangunnya hubungan internasional dapat memahami kondisi, situasi perburuhan dunia. Disampin itu, untuk mengukuhkan eksistensi K.KASBI. Adapun Program perjuangan dalam tataran organisasi meliputi:43
43
Kasbi Indonesia, “Profile Kasbi”.
59
a.
Pengakuan Konfederasi oleh intasi pemerintah
Secara de yure K.KASBI sudah diakui disnakertrans Jakarta Timur dengan dikeluarkannya SK Nomer 514/N/P/VII/2005 pada tanggal 4 Agustus 2005. Tetapi, de facto K.KASBI tidak didapatkan, misalnya seperti masuk dalam Tripartit nasional dan juga Dewan Pengupahan Nasional, atau pertemuan yang diadakan depnakertrans yang membahas persoalan buruh, pengambilan kebijakan. Maka salah satu usaha K.KASBI adalah dengan meminta perlindungan dan dukungan dari anggota DPR RI yang berkaitan dengan perburuhan yakni komisi IX DPR RI agar K.KASBI masuk dalam tripartit Nasional dan daerah, Dewan Pengupahan Nasional dan pengambilan kebijakan ketenagakerjaan.44 b. Perluasan struktur dan anggota Perluasan struktur adalah perluasan wilayah kerja, utamanya wilayah yang belum ada anggota K.KASBI. Pada perluasan ini diperlukan tenaga organizer (full time), membuat geopolitik wilayah, pendataan wilayah yang menjadi prioritas. c.
Terlibat dalam penyelesaian kasus anggota
Ketika anggota mengalami kasus, maka yang menyelesaikan kasus adalah pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus pabrik bidang pendidikan dan propaganda. Sesuai dengan tingkat dan keberadaan kasusnya. d. Pembentukan litbang Litbang (lembaga penelitian dan pengembangan) berperan untuk dapat tertatanya sebuah data yang akurat tentang industri, geopolitik serta menganalisis agar semua yang direncanakan organisasi dapat berjalan dengan baik.
44
Wawancara dengan Nining Elitos (Ketua Umum K. KASBI) Jakarta, 20 September 2013.
60
e.
Pembuatan dan penyebaran buku organisasi dan identitas organisasi
Hal ini adalah untuk dapat dipahami oleh anggota-anggota K.KASBI dari program-program organisasi yang sebelumnya sudah pernah dibuat, dan saat ini diperbaharui. f.
Penggalian sumber dana
Pada dasarnya prinsip organisasi K.KASBI adalah independen dan mandiri, karena dibentuk dan dijalankan oleh buruh itu sendiri untuk kepentingannya. Dalam mencari suber dana meliputi dua sektor yaitu internal dan eksternal. Untuk dana internal, dengan cara membangun jiwa kemandirian organisasi melalui iuran anggota dan dana lainnya. Iuran anggota diusahakan dengan rutinitas pembayaran. Sementara dana lainnya meliputi dari anggota baru, dana mogok, dana darurat (seperti adanya bencana). Adapun untuk dana eksternal, ini harus dipahami sebagai jalan alternatif mencari dana, dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip organisasi dan tidak boleh mempengaruhi program perjuangan organisasi. Penggalangan dana ini bisa berupa kerja sosial ekonomi, pendidikan. Sejalan dengan waktu, diadakan kongre K.KASBI yang ke-II di Malang, pada tanggal 24-27 Januari 2008, masa bakti 2008-2011. Pada kongres kali ini ada yang
berbeda
dari
kepemimpinan,
yakni
dari
pemimpin
laki-laki
ke
kepemimpinan perempuan.45 Dengan hasil kongres K.KASBI yang diadakan di Malang melahirkan Nining Elitos sebagai ketua umum K.KASBI. Terpilihnya Nining Elitos menjadi
45
Wawancara dengan Simon SH (Departemen Hubungan Internasional K.KASBI) Jakarta, 27 September 2013.
61
banyak pertanyaan dikalangan internal K.KASBI ataupun di luar K.KASBI. periode ini juga tidak mengubah garis perjuangan politik dari yang sebelumnya dipimpin Anwar „Sastro „Ma‟Aruf. Hanya saja periode ini menambahkan program perjuangan sesuai dengan masa diantaranya adalah:46 a.
Penolakan revisi UUK 13/2003 dan UU PPHI
Revisi terhadap UUK 13/2003 yang diketahui buruh informasinya ialah hilangnya nilai dari pesangon bagi buruh yang di PHK dan akan dihilangkan syarat-syarat sistem kontrak dan outsourcing. Kondisi ini yang akan memperburuk kelangsungan hidup buruh masa sekarang dan masa yang akan datang, karena buruh tidak lagi memiliki kepastian kerja serta jaminan atas kesejahteraannya. b. Tolak Upah Murah Saat ini, upah yang diterima buruh belumlah mencukupi kehidupannya sehari-hari. Jika upah yang diterima buruh selalu rendah, tidak sesuai dengan KHL, maka akan mempengaruhi kondisi makro ekonomi negara yang berdampak pada daya daya beli dan tingkat tabungan masyarakatnya. Adapun solusi dari upah murah, dengan membuat sebuah kebijakan Upah Layak Nasional (ULN) dengan dilandasi argumen: Pertama, kebutuhan sekala nasional rakyat Indonesia, dalam hal ini buruh adalah sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI. Maka dengan itu pola pengupahan buruh haruslah sama dengan PNS, TNI, POLRI. Kedua, kebutuhan hidup buruh dalam menggapai hidup layak dan sejahtera haruslah
46
Wawancara dengan Nining Elitos (Ketua Umum K.KASBI) Jakarta, 22 Oktober 2013.
62
memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Ketiga, dengan upah layak nasional dapat terciptanya industri dan ekonomi yang kuat secara nasional, dikarenakan tidak adanya ketimpangan penghasilan. c.
Tolak Kenaikan BBM dan Listrik dan Tolak Privatisasi
Kenaikan harga BBM dan listrik hanya akan mengakibatkan kesulitan dan keterpurukan bagi buruh. Karena upah yang didapatnya tidak meningkat, secara bersamaan semua harga kebutuhan naik diakibatkan BBM dan listrik harganya naik
tiap
tahunnya.
Solusinya
ialah
bahwa
pemerintah
haruslah
menasionalisasikan seluruh aset-aset strategis Negara. d. Tolak Sistem Kontrak dan Outsourching Sistem ini (Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing) adalah sumber penderitaan buruh, karena tidak adanya sebuah kepastian kerja dan perlindungan kesejahteraan buruh. Buruh dapat diperjual belikan oleh perusaha ke penyedia jasa e.
Stop PHK
PHK adalah sumber derita rakyat, karena dengan di PHK membuat banyaknya rakyat yang menjadi pengangguran. PHK dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dari badan pemerintah dalam hal ini Depnakertrans dan juga kebijakan negara yang lemah dalam melindungi buruh. Program-program ini hanyalah sebagian dari program K.KASBI yang dihasilkan pada kongres ke-II di Malang taggal pada tanggal 24-27 Januari 2008, masa bakti 2008-2011. Program ini adalah program yang akan dijalankan dan melibatkan keaktifan anggota K.KASBI.
63
Selanjutnya, empat tahun berjalan dengan mengawal gerakan K.KASBI yang independen sebagai gerakan terdepan memperjuangkan nasib buruh menandakan masa bakti kepengurusan K.KASBI 2008-2011 berakhir, ditandai dengan dilaksanakannya kongres K.KASBI ke-III yang diadakan di Bandung pada 23 Januari 2011. Pada kongres ini nyatanya pendapat-pendapat tentang seorang perempuan mampu memimpin gerakan buruh terejawantahkan dengan kembali terpilihnya Nining Elitos sebagai ketua umum K. KASBI untuk kedua kalinya. Selanjutnya, terjadi perubahan untuk mengadakan kongres pemilihan, untuk periode 20112015 dilakukan 5 (lima) tahun sekali.47 Kongres ini telah melahirkan susunan kepengurusan pusat K.KASBI, garis besar haluan organisasi, tujuan, asas, sifat. Semua terangkum di dalam AD/ ART K.KASBI periode 2011-2015. Dari segi program K.KASBI saat ini tidak ada perubahan dari apa yang di rencanakan pada masa kepengurusan periode tahun lalu. Hanya saja yang dilakukan K.KASBI saat ini lebih memaksimalkan mengatasi dan merespon dari setiap kasus perburuhan yang dialami anggota ataupun buruh di luar K.KASBI. sehingga dengan itu K.KASBI dapat menjadi organisasi buruh yang independen, lebih progresif dalam menangani kasus perburuhan, dan terus berjuang membela kepentingan buruh.
47
Keputusan Kongkres III Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Nomor: 013-Kongres III KASBI-I-2011 Tentang: Susunan Dan Nama Personalia Pengurus Pusat Konfederasi KASBI Periode Tahun 2011-2015.
64
BAB IV PERAN KSPSI DAN K.KASBI DALAM MENUNTUT PENGHAPUSAN SISTEM OUTSOURCING DAN KENAIKAN UMP DKI JAKARTA 2013 A.
Peran Buruh Sebagai Kelompok Kepentingan Sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memunculkan pro dan
kontra dikalangan masyarakat atau kelompok tertentu. Ada yang menilai keputusan pemerintah baik dan berpihak, ada juga yang menilai keputusan pemeritah tidak adil dan tidak berpihak bagi masyarakat dan kelompok tertentu. Ini semua dikarenakan banyaknya kelompok yang memiliki maksud dan kepentingan masing-masing. Ada yang dengan keputusan pemerintah sudah terwakilkan tuntutan kepentingannya, ada pula dengan keputusan pemerintah belum terpenuhi tuntutannya. Di Indonesia, terdapat beragam kelomok-kelompok kepentingan, seperti kelompok agama, kelompok politik, kelompok pengusaha, kelompok buruh, kelompok mahasiswa, dll. Semua kelompok tersebut mempunyai kepentingan, tujuan dan cita-cita masing-masing, kelompok tersebut berusaha keras untuk mencapai kepentingan dari kelompoknya masing-masing. Adapun cara atau pola, semua kelompok memiliki cara atau pola yang berbeda. Secara
sederhana,
kelompok
kepentingan
dapat
diartikan
sebagai
kelompok/organisasi yang berupaya mempengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggotanya. Kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada situasi pada bagaimana mengartikulasikan kepentingan tertentu
65
pada pemerintah yang membuat keputusan atau kebijakan publik. Sehingga diharapkan pemerintah dapat menyusun sebuah kebijakan yang menampung kepentingan dari kelompok itu sendiri. Jadi dapat dismpulkan bahwa kelompok kepentingan memfokuskan kerjanya pada perumusan kebijakan umum yang dibuat oleh pemerintah.1 Penjelasan di atas menandakan bahwa kelompok pekerja/buruh merupakan kelompok kepentingan karena organisasi pekerja/buruh berusaha mempengaruhi sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dianggapnya tidak berpihak kepada kepentingan pekerja/buruh. Dalam mempengaruhi sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kelompok pekerja/buruh mempunyai cara yakni dengan pengajuan permohonan, diskusi, berunding, negosiasi, bahkan aksi demonstrasi turun ke jalan untuk menyuarakan kepentingan. Harapannya dengan pola-pola tersebut dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Seperti misalnya kebijakan pemerintah tentang perburuhan melalui UndangUndang Ketenagakerjaan yang memperbolehkan adanya penyediaan jasa tenaga kerja, perusasahaan menyerahkan penerimaan pekerja kepada jasa penyalur kerja, sistem ini dikenal dengan sistem outsourcing.2 Kebijakan ini tercantum pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 64. Bahwa sistem outsourcing merupakan penyedian jasa tenaga kerja yang di mana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses
1 2
Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 109. Suhadmadi, Diskriminatif & Eksploitatif, 3.
66
administrasi dan manajemen berdasarkan definisi atau kriteria yang sudah disepakati oleh para pihak (perusahaan dan penyedia jasa).3 Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mempermudah pekerja mencari pekerjaan melalui jasa penyalur kerja. Sistem ini juga bermaksud untuk mengurangi biaya perusahaan dengan cara memberikan pekerjaan untuk para ahli saja, agar pekerjaan lebih efektif sehingga perusahaan akan lebih fokus dalam menjalani aktifitas pekerjaan yang pekerjaannya itu dipegang oleh para ahli dibidangnya. Dengan kata lain perusahaan ingin mengefesiensikan tenaga kerja. Pada praktiknya, penerapan sistem outsourcing di perusahaan hanya memindahkan pekerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain dengan pekerjaan yang sama selama bertahun-tahun. Untuk menghindari tuntutan hukum maka nama perusahaan dan manajemen diubah berkali-kali dengan pemilik modal yang sama. Selain itu, sistem outsourcing juga berdampak pada pekerja/buruh outsourcing itu sendiri. Mereka harus merasakan gaji di bawah upah minimum karena gajinya dipotong oleh penyedia jasa pekerja, tidak adanya tunjangan, tidak adanya asuransi, tidak adanya jaminan sosial, juga terjadinya pemotongan gaji. Kondisi yang seperti ini menyulut terjadinya PHK besar-besaran terhadap pekerja/buruh tetap dan mengganti sistem kontrak terhadap buruh. Selanjutnya pekerja/buruh harus bergulat dengan masalah upah yang tiap tahun menjadi isu sentral terhadap gerakan buruh. Selama ini upah yang didapatkan pekerja/buruh tidak mampu menutupi kebutuhan sehari-hari bagi 3
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada Bab IX Hubungan Kerja. Pasal. 64.
67
pekerja/buruh, dikarenakan kebutuhan pokok di Indonesia tiap tahun harganya meningkat seperti biaya sewa rumah, biaya makan, tagihan listrik yang setiap tahunnya naik, mereka juga harus memikirkan kelangsungan hidup.4 Itu semua terjadi karena kebijakan ekonomi politik pemerintah Indonesia dari zaman Orde Baru sampai saat ini posisi buruh hanya dijadikan komoditi, yang tenaganya digunakan tetapi buruh diberikan upah hanya sekedar untuk dapat makan saja.5 Dari dua kasus di atas (outsourcing dan UMP), kelompok pekerja/buruh selalu merespon kebijakan dengan cara dan gayanya. Itu semua dilakukan karena kelompok pekerja/buruh mempunyai kepentingan yang harus dicapai. Seperti misalnya kelompok pekerja/buruh melakukan demosntrasi menuntut pemerintah agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti sistem outsourcing dihapuskan, karena
sistem itu membuat nasib pekerja/buruh dalam bekerja
mengalami ketidakpastians dalam bekerja. Tidak hanya itu, kelompok pekerja/buruh juga harus berjuang mengatasi persoalan upah yang menjadi isu sentral perburuhan di Indonesia. Kepentingan dari kelompok pekerja/buruh adalah bagaimana pemerintah dapat meralisasikan tuntutan pekerja/buruh terkait upah. Karena selama ini menurut pekerja/buruh upah yang didapatnya belumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh itu sendiri. Semua protes atau tanggapan dari kelompok pekerja/buruh terangkum dalam sebuah keadaan ruang publik, di mana warga negara bebas menyampaikan 4
Wawancara dengan MuhammadAdlan (Ketua Bidang Humas KSPSI) Jakarta, 18 September 2013. 5 Wawancara dengan Nining Elitos (Ketua Umum K.KASBI) Jakarta, 22 Oktober 2013.
68
pendapat. Sehingga memungkinkan kelompok pekerja/buruh dapat mengeluarkan pandangan, pendapat, kebutuhannya, menyampaikan kegelisahannya, dan kepentingan politiknya kepada pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa ruang publik merupakan prosedur komunikasi yang memungkinkan warga dapat menyatakan sikap,ruang publik juga dapat menciptakan nuansa atau kondisi yang memungkinkan warga dapat menggunakan argumen.6 Dari sinilah lahir sebuah himpunan kekuatan yang solid bagi warga negara (kelompok pekerja/buruh) agar dapat merespon segala keputusan atau kebijakan yang tidak rasional menurut mereka. B.
Strategi gerakan KSPSI dalam menuntut penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013 KSPSI lahir pada tahun 20 Februari 1973. Sampai saat ini usianya 40 tahun.
Dengan umur yang cukup matang menjadikan KSPSI organisasi pekerja tertua di Indonesia dari zaman Orde Baru sampai saat ini. Kematangan usia menjadikan KSPSI sebagai organisasi pekerja yang telah banyak menangani kasus-kasus pekerja. Sejalan dengan usianya, KSPSI juga telah mengalami banyak masalah perburuhan. Sampai saat ini masalah yang berkaitan dengan pekerja tak kunjung selesai perselisihannya. Itu semua diakibatkan sistem ketenagakerjaan yang ada di Indonesia belumlah berpihak pada pekerja.
6
F.Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif, 134.
69
Dewasa ini semua organisasi pekerja sepakat bahwa isu utama dari gerakan pekerja adalah mengenai tentang sistem outsourcing dan mengenai upah.7 Dua kasus di atas adalah kasus yang tidak ada henti-hentinya didengung-dengungkan oleh kelompok pekerja. Menurut KSPSI sistem outsourcing atau alih daya adalah sistem di mana pekerja mengalami tekanan sikologis yang berat karena pekerja dapat diperjual belikan, diperas gajinya, diperas dari segala aspek yang berkaitan dengan pekerja, itu semua dilakukan oleh penyedia jasa kerja.8 Ketidakpastian terhadap pekerja semakin nyata, pekerja tidak lagi memilik kepastian bekerja. Kapan pekerja masih dapat bertahan bekerja, kapan pekerja harus berhenti bekerja. Ketidakpastian dalam upah, pekerja yang berstatus outsourcing dalam menerima upah tidaklah utuh, ini disebabkan adanya pemotongan upah kepada jasa penyalur kerja. Kondis ini yang membuat pekerja dirundung ketidakpastian dalam hidup. Mereka harus memikirkan biaya kebutuhan hidup selama sebulan kedepan dengan gaji yang telah dipotong oleh jasa penyalur kerja. Ketidakpastian dalam jaminan sosial, pekerja outsourcing tidak pernah dapat kepastian dalam jaminan sosial. Ketika pekerja mendapatkan masalah dalam kehidupannya perusahaan dan jasa penyalur pekerjaan enggan tahu masalah yang dihadapi buruh outsourcing.9
7
Wawancara dengan MuhammadAdlan (Ketua Bidang Humas KSPSI) Jakarta, 18 September 2013. 8 Wawancara dengan MuhammadAdlan (Ketua Bidang Humas KSPSI) Jakarta, 18 September 2013. 9 Wawancara dengan MuhammadAdlan (Ketua Bidang Humas KSPSI) Jakarta, 18 September 2013.
70
Pada pelaksanaannya, pekerjaan yang di-outsourcingkan tidak hanya pada pekerjaan yang tidak berkaitan dengan kegiatan utama, melainkan termasuk juga pada pekerjaan yang merupakan kegiatan utama perusahaan tersebut. Sementara pekerjaan yang dapat di-outsourcingkan adalah cleaning service, catering, security, Usaha penunjang di pertambangan dan perminyakan, Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.10 Itu semua terjadi karena pengawasan dari sistem outsourcing tidaklah terjadi, sehingga perusahaan dapat menempatkan pekerjaan apa saja untuk dioutsourcingkan. Perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang besar, dan tenaga kerjanya dapat berjalan efesien dengan pekerja yang fokus terhadap bidangnya atau ahlinya. Selain itu, masalah yang cukup serius yang dialami pekerja adalah masalah upah. Dari tahun ke tahun masalah yang berkaitan dengan upah tidak serta merta dapat diselesaikan secara damai atau baik-baik. Keadaan ini menimbulkan adanya protes dari pekerja, seperti yang dilakukan para pekerja di Indonesia pada tahun 2012 menuntut kenaikan UMP DKI naik pada tahun 2013. Proses perjuangannya adalah di akhir tahun 2012. Di mana pekerja berada pada titik kejenuhan untuk mengatasi kebutuhan hidupnya selama sebulan dengan gaji RP. 1.529.150,00. Dengan gaji tersebut pekerja harus mengatur dengan rapih pengeluaran sehariharinya, agar gajinya tidak habis di pertengahan bulan. Karena kondisi yang seperti itu, maka kelompok pekerja di akhir tahun selalu menuntut pemerintah agar upah dapat dinakian di awal tahun. Seperti pada
10
Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
71
akhir tahun 2012 terjadinya protes pekerja dengan sekala besar menuntut perbaikan kehidupan, terutama masalah gaji. Dengan keseriusan pekerja dalam mengawal tuntutannya, maka pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan keputusan tentang Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomer 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013.11 Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan pada pasal 1 bahwa Upah Minimum Provinsi Jakarta tahun 2013 sebesar Rp. 2.200.000,00 tiap bualannya.12 Keputusan ini menandakan besaran 43, 8 % yang didapat oleh pekerja yang pada tahun 2012 gajinya sebesar Rp. 1.529. 150 menjadi 2, 2 juta perbulannya untuk tahun 2013. Adapun peran KSPSI dalam mengawal perjuang pekerja dalam menuntut penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013 adalah dengan cara menempuh jalur-jalur diplomasi, melibatkan pihak Pemerintah, Pengusaha, Pekerja (tripartit) yang dilakukan secara konsisten. Filosofisnya adalah pekerja harus disejajarkan dengan pengusaha dan pemerintah dalam kasus yang berkaitan dengan pekerja. Maka ketika pekerja sudah sejajar dengan pengusaha dan pemerintah, apapun keinginan dari tripartit dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Cara ini diharpkan agar semua pihak yang berkaitan dalam masalah pekerja tidak ada yang merasa dirugikan, serta semuanya transfaran.13
11
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013. 12 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 pasal 1. 13 Wawancara dengan MuhammadAdlan (Ketua Bidang Humas KSPSI) Jakarta 18 September 2013.
72
Dengan pola yang dilakukan KSPSI berharap agar mencerdaskan pengetahuan pekerja lewat jalur diskusi, dialog sehingga mereka mampu mengendalikan dirinya terlebih dahulu. Jika pekerja itu sendiri tidak kuat dalam pengetahuan isu atau masalah yang mereka hadapi maka mereka akan mudah dipermainkan oleh isu ayau masalah yang belum tentu itu kepentingan dari pekerja. Jika sudah tahu isu dan masalah yang dihadapi maka oekerja memandang setiap persoalan pekerja secaara objektif. Selain itu dengan pola tersebut, pemerintah telah membuka jalan lebar untuk para pekerja untuk berdiskusi dari masalah yang dihadapinya. Maka ini harus dimanfaatkan oleh pekerja sebagai langkah awal untuk memperjuangkan permasalahan yang berkaitan dengan pekerja.14 Alasan kenapa KSPSI memilih dalam penyelesaian kasus dengan cara diplomasi adalah karena ketika semua elemen yang berkaitan dengan pekerja (tripartit) bertemu dengan kepala dingin untuk mendiskusikan, berdialog dari masalah pekerja maka hasilnya akan lebih maksimal. Karena jika pekerja menyelesaikannya dengan turun ke jalan mendesak pemerintah dan pengusaha berdampak buruk bagi pekerja itu sendiri. KSPSI juga tidak ingin disebut egois dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerja. Dengan mendesak pemerintah dan pengusaha agar upah pekerja pada tahun 2013 dinaikan tinggi, sementara pengusaha tidak mampu membayarnya dan menyebabkan banyaknya pengusaha gulung tikar atau pergi dengan mencabut saham di Indonesia. 14
Wawancara dengan MuhammadAdlan (Ketua Bidang Humas KSPSI) Jakarta 18 September 2013.
73
Hal ini akan berdampak pada pekerja/buruh itu sendiri, dengan hengkangnya pengusaha dari Indonesia akan membuat banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan. Ketika kondisi ini terjadi maka dampaknya akan berimbas pada pemerintah yang harus menyediakan lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut menunjukan arti penting dari diplomasi.15 Mengenai pola atau cara yang dilakukan selama ini adalah menunjukan bahwa KSPSI mempunyai sikap independensi dan prinsip yang kuat. Karena independensi dan prinsip yang kuat tidak hanya identik dengan sikap oposisi dan menggunakan kekerasan. Melainkan pada jalur perdamaian yang tanpa kekerasan dan dengan jiwa yang kritis dan konstruktif. Pilihan ini terbentuk pada suasana keterlibatan yang memposisikan KSPSI sebagai mitra dialog kepentingan dari pekerja, sekaligus KSPSI menjadi aktor dalam dialog tersebut. Sehingga dominasi dari pemerintah dan pengusaha tidak dimonopoli.16 Seperti dalam menangani kasus outsourcing, KSPSI mengawasi sistem outsourcing agar perusahaan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 13 tahun 2003. KSPSI mengajak Menakertrans agar tetap menjaga komunikasi yang telah terbangun demi kepentingan bersama.17 Selain masalah outsourcing, KSPSI mampu mengatasi permasalahan pekerja saat bahan bakar minyak dinaikkan oleh pemerintah, KSPSI berdiplomasi
15
Wawancara dengan MuhammadAdlan (Ketua Bidang Humas KSPSI) Jakarta 18 September 2013. 16 Teks pidato sambutan Yoryys Raweyai pada kongres KSPSI VIII 2012-2017. 17 Pusat Humas Kemenakertrans, “Menakertrans Ajak Konfederasi SPSI Jadi Pelopor PengawasanBipartit” tersedia di http://www.depnakertrans.go.id/news.html,600,naker; internet; diunduh pada 15 Juli 2013.
74
kepada pemerintah yang dalam hal ini Kemenakertrans agar dapat merealisasikan usulan-usulan dari KSPSI. Usulan dari KSPSI adalah tunjangan kemahalan pada saat mendekati hari raya Idul Fitri, konsep atau gagasan itu direspon oleh pemerintah dengan diberikannya konpensasi dari kenaikan bahan bakar minyak sebesar Rp. 20003000-per harinya, itu semua dilakukan dengan duduk bareng, berdiskusi, mendengarkan keluh kesah bersama dengan memecahkan masalah pekerja dengan pengusaha. Semua ini dilakukan tanpa harus turun ke jalan dengan demonstrasi yang anarkis, sehingga merugikan banyak masyarakat.18 C.
Strategi gerakan K.KASBI dalam menuntut penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013 K.KASBI merupakan organisasi buruh besar dan berpengaruh kuat di
Indonesia, dalam setiap aksinya K.KASBI selalu menyuarakan perjuangan kaum buruh yang tertindas khususnya dalam masalah outsourcing dan masalah upah yang menjadi musuh utama kaum buruh. Menegnai sistem outsourcing, tentu berkaitan dengan kemanusiaan. sebagaimana telah dijelaskan dalam konstitusi negara bahwa negara bertanggung jawab atas pekerjaan dan perlindungan pekerjaan dan penghidupan secara layak.19 Jika bicara outsourcing, tentu ada hak yang sangat mendasar dan melekat pada manusia yang dihilangkan atau bahkan dipaksa dihilangkan akibat adanya kebijakan outsourcing. Menurut K.KASBI ada dua poin yang sangat mendasar
18
Wawancara dengan Muhammad Adlan (Ketua Bidang Humas KSPSI) Jakarta, 18 September 2013. 19 Wawancara dengan Nining Elitos (Ketua Umum K.KASBI) Jakarta, 22 Oktober 2013.
75
ketika orang-orang menjadi buruh outsourcing:20 Pertama, orang tidak lagi memiliki kepastian kerja. Kedua, orang tidak lagi berhak mendapatkan pendapatan yang layak. Kemudian masalah buruh yang tidak kalah penting dan menjadi isu sentral dari setiap elemen perburuhan adalah masalah upah. Upah menjadi masalah yang begitu serius diperjuangkan buruh, karena upah menyangkut dengan kehidupan buruh sehari-hari. Tiap tahunnya buruh harus berjuang keras agar upah yang didapatnya selalu meningkat. Baik dilakukan pada peringatan hari buruh (May Day) ataupun waktuwaktu tertentu. Hal itu dikarenakan segala kebutuhan yang ada di Indonesia tiap tahunnya menaik pesat harganya. Belum hilang rasanya ingatan kita pada akhir tahun 2012 gerakan buruh melakukan aksi demonstrasi menuntut keniakan UMP DKI Jakarta 2013. Seluruh elemen buruh dari tingkat desa, kota, kabupten provinsi serentak untuk menuntut pemerintah agar UMP pada tahun 2013 dinaikan. Aksi buruh pada tahun 2012 tidaklah terjadi begitu saja tanpa melihat tahuntahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya (2006-2011) demonstrasi dilakukan untuk menolak rencana revisi UUK, demosntrasi menolak kenaikan harga TDL, demonstrasi menolak kenaikan BBM, serta demonstrasi setiap tahunnya memperingati hari buruh sedunia. Sehingga pada tahun 2012 tepatnya tanggal 3 oktober 2012 seluruh elemen buruh bersatu untuk menuntut permasalahan buruh
20
Wawancara dengan Nining Elitos (Ketua Umum K.KASBI) Jakarta, 22 Oktober 2013.
76
diantaranya, hapus sistem kerja kontrak & outsourcing, stop PHK, stop upah murah, berlakunya upah layak dan kebebasan berserikat.21 Rangkaian aksi demonstrasi buruh ditahun 2012 diawali pada bulan Januari, ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai serikat buruh di kawasan Cibitung Bekasi melakukan aksi demonstrasi dengan memblokir jalan tol JakartaCikampek pada 27 Januari 2012. Februari, serikat buruh Tangerang menuntut kenaikan upah minimum pada tanggal 2 Februari 2012. Maret, aksi buruh menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada tanggal 30 Maret 2012. April, buruh melakukan sweeping dengan menyebarkan selembaran yang berisi tuntutan penghapusan sistem kerja kontrak & outsourcing, kenaikan UMP, dilakukan pada 19 April 2012. Mei, aksi buruh sedunia. Juni, buruh Pertamina Indramayu mogok tuntut penghausan sistem kerja outsourcing pada19-25 Juni 2012. Juli, ribuan buruh Pertamina Indramayu, Sumatera Selatan melakukan aksi ke Kemenakertrans dan di kantor pertamina pada tanggal 17 Juli 2012. Agustus, MPBI ancam mogok massal pada tanggal 7 Agustus. September, ribuan aksi buruh di depan Menakertrans pada tanggal 27 September 2012. Oktober, mogok nasional Gerakan Tiga Oktober (GETOK MONAS).22 Pada aksi demonstrasi diakhir tahun 2012, K.KASBI berperan penting dalam melakukan aksi tuntutan kenaikan upah buruh. Kekuatan anggota K.KASBI adalah kunci utama dalam perjuangan menuntut upah buruh dinaikan
21
Bintang Buruh, Gejolak Perlawanan Kaum Buruh KASBI Melawan Penjajahan Gaya Baru (Jakarta: Pengurus Pusat Konfederasi KASBI, edisi 1 Juli 2013), 14. 22 Bintang Buruh, Gejolak Perlawanan Kaum Buruh, 15.
77
tahum 2012. K.KASBI mengerahkan anggotanya untutk ikut serta dalam aksi demonstrasi terkait menuntut kenaikan upah pada akhir tahun 2012.23 K.KASBI juga terlibat dalam gerakan buruh diakhir 2012 yang menuntut gaji buruh dinaikan pada awal tahun 2013 dengan bergabung dengan organisasiorganisasi buruh yang sejalan menuntut kenaikan upah dengan aksi demosntrasi. Dengan aksi demonstrasilah tuntutan-tuntutan buruh di Indonesia dapat didengarkan oleh pemerintah.24 Berkat semua elemen gerakan buruh dengan aksi demonstrasi saat itu menghasilkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya keputusan tentang Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomer 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013.25 Pada Undang-Undang tersebut telah dijelaskan pada pasal 1 bahwa Upah Minimum Provinsi Jakarta tahun 2013 sebesar Rp. 2.200.000,00-per bualannya.26 Keputusan ini menandakan besaran nominal yang naik 43, 8 % dari tahun sebelumnya Rp. 1.529.150,00. Menjadi 2, 2 juta tiap bulannya untuk tahun 2013. Ini merupakan cara yang cukup ampuh dalam menuntut pemerintah agar persoalan buruh dapat diselesaikan. Pengalaman ini adalah merupakan bukti nyata
23
Wawancara dengan Nining Elitos (Ketua Umum K.KASBI) Jakarta, 22 Oktober 2013. Wawancara dengan Nining Elitos (Ketua Umum K.KASBI) Jakarta, 22 Oktober 2013. 25 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013. 26 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 pasal 1. 24
78
bahwa mogok nasional adalah cara yang efektif dalam memenangkan pertarungan melawan kapitalisme.27 Dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan buruh, K.KASBI selalu menggunakan cara atau pola menggagas konsep yang kemudian disampaikan pada pemerintah dan pengusaha tentang masalah dan tuntutan yang akan diutarakan. Seperti yang K.KASBI sampaikan dengan menggagas konsep tertulis, kemudian diberikan kepada pemerintah baik itu Presiden ataupun Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi diantaranya, hapus sistem kerja outsourcing, upah layak bagi kaum buruh, jaminan sosial buka asuransi sosial, subsidi untuk rakyat, STOP Privatisasi dan Nasionalisasi semua aset-aset strategis. STOP Union Busting dan kriminalisasi aktivis buruh, turunkan harga BBM dan sembako, bangun Industri Nasional yang kuat untuk mensejahterakan rakyat, tanah untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan gratis dan berkualitas untuk seluruh rakyat.28 Jika konsep atau gagasan K.KASBI tidak didengarkan, maka mau tidak mau cara yang lebih efektif adalah turun ke jalan. Pemerintah juga jangan pernah berharap bahwa lewat jalur diplomasi akan melahirkan sebuah kebijakan yang dapat diterima buruh. Cara diplomasi bila dibandingkan dengan cara aksi demonstrasi massa tentu hasilnya akan berbeda, kalau diplomasi hanya sebatas didengarkan tanpa ada kesepakatan dari buruh, pengusaha, pemerintah maka untuk apa diplomasi. Diplomasi itu ketika tripartit duduk secara bersama menghasilkan solusi dari permasalahan buruh. Jika tidak dapat solusi dari diplomasi, maka aksi demonstrasi 27
Wawancara dengan Nining Elitos (Ketua Umum K.KASBI) Jakarta, 22 Oktober 2013. Bintang Buruh, Upah Layak Harus Direbut Bukan Kebaikan Majikan (Jakarta: Pengurus Pusat Konfederasi KASBI, edisi 3 September 2013), 2. 28
79
massa adalah sebuah jawaban yang konkrit untuk menyelesaikan masalah perburuhan di Indonesia.29 Ketika kebijakan perburuhan dilahirkan oleh pemerintah lewat kebijakan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan disahkan, acapkali bertentangan dengan sifat kemanusiaan dan rakyat. Menurut K.KASBI kalau ini dibiarkan, maka pemerintah melakukan diskriminasi terhadap buruh. Sebagian boleh didagangkan, boleh dijual tenaga buruh, manusia atas manusia. Ini adalah bentuk perbudakan modern yang dilakukan negara, pemerintah terhadap buruh. Inilah kenapa sebabnya secara organisasi K.KASBI mendorong penghapusan sistem kerja outsourcing.30 K.KASBI juga mendidik anggota-anggotanya dengan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan dunia perburuhan. Sehingga ketika ada permasalahan dalam kerjaannya anggota-anggota K.KASBI daapat menyelesaikannya. Seperti masalah outsourcing, langkah yang dilakukan K.KASBI daam menuntut penghapusan sistem outsourcing adalah dengan mengutus pengurus-pengurus wilayah untuk mengawasi penerapan sistem outsourcing di perusahaan tempat mereka bekerja agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan pengusaha kepada buruh. Jika itu terjadi, maka K.KASBI akan menemukan pengusaha tersebut untuk diajak berdiskusi agar kesalahan itu tidak lagi dilakukan pengusaha. Kalaupun pengusaha tetap melakukan kesalahan maka K.KASBI melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak berweang dan kementerian ketenagakerjaan agar masalah ini ditidak lanjuti secara serius. 29
Wawancara dengan Nining Elitos (Ketua Umum K.KASBI) Jakarta, 22 Oktober 2013. Wawancara dengan Nining Elitos (Ketua Umum K.KASBI) Jakarta, 22 Oktober 2013.
30
80
Mengenai UMP DKI Jakarta 2013, K.KASBI tentu melihat dari problem rakyat secara keseluruhan, baik dari segi ekonomi, politik, budaya tentu ada kaitannya dengan masalah buruh keseluruhan, K.KASBI tidak hanya berbicara upah di DKI Jakarta. Tetapi telah mendorong perjuangan upah layak nasional agar ada pembicaraan upah layak merata tingkat nasional baik di kota maupun desa.31 Kebijakan ekonomi, politik pemerintah kita dari zaman Orde Baru sampai saat ini buruh hanya dijadikan komoditi yang diibaratkan sapi perah yang tenaga mereka digunakan, tetapi mereka diberikan upah hanya sekedar bisa makan. Kalau kita lihat realita hidup buruh sampai hari ini setiap habis gajian (2 hari setelah gajian) akan habis karena harus membayar sewa kontrakan, beli beras, persediaan masak, transport anak sekolah, transport buruh pribadi.32 D.
Efektifitas gerakan KSPSI daan K.KASBI dalam menuntut penghapusan sistem outsourcig dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013 Mengulas organisasi pekerja/buruh yang dalam hal ini adalah KSPSI dan
K.KASBI adalah hal yang menarik untuk diulas. Karena kedua organisasi pekerja/buruh yang tingkatannya sudah Konfederasi, maka banyak yang dapat diulas. Dalam pasal 1 angka 1 UU Nomer 21 Tahun 2000 telah dijelaskan tentang “Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan atau diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”(UU Nomer 21 Tahun 2000).
31
Wawancara dengan Nining Elitos (Ketua Umum K.KASBI) Jakarta, 22 Oktober 2013. Wawancara dengan Nining Elitos (Ketua Umum K.KASBI) Jakarta, 22 Oktober 2013.
32
81
Pada dasarnya setiap organisasi pekerja/buruh mempunyai peran yang sama, yakni
melindungi
dan
membela
hak
dan
kepentingan
pekerja/buruh,
meningkatkan derajat dan martabat pekerja/buruh, meningkatkan kedudukan, partisipasi, dan tanggung jawab pekerja/buruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta usaha-usaha pembangunan.33 Kedua organisasi buruh di atas mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk mensejahterakan kehidupan pekerja/buruh, dan menolak setiap kebijakan pemerintah yang bertolak belakang dengan kepentingan pekerja/buruh. Tetapi juga keduanya mempunyai perbedaan, baik secara formal organisasi dan metode strategi gerakan yang dijalankan, serta cara penyelesaian masalah. Organisasi buruh di Indonesia beragam, ada yang menamakan serikat pekerja, ada pula yang menamakan serikat buruh. Dua istilah yang berbeda makna, pengertian pekerja lebih kepada proses dan bersifat mandiri.34 Seperti dokter yang pada prosesnya pekerja memperoleh nilai tambah dari proses penciptaan nilai tambah yang mereka buat sendiri. Sementara buruh adalah orang yang diperintah dan dipekerjakan yang berfungsi sebagai salah satu komponen dasar proses produksi. Istilah pekerja/buruh merupakan istilah yuridis yang dijumpai dalam undang-undang ketenagakerjaan. Istilah ini muncul sebagai pengganti dari istilah buruh yang popoler dalam realitas Ketenagakerjaan di masyarakat. Pada zaman penjajahan Belanda, buruh dikenal dengan orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang. Orang belanda menyebutnya dengan blue 33
M. Hum, Peradilan Hubungan Industrial, 22. Simanjuntak, Undang-Undang yang baru, 8.
34
82
collar (kerah biru). Sementara orang-orang yang pekerjaannya halus disebut dengan white collar (kerah putih) yang bekerja sebagai pegawai kantoran atau pegawai adminstrasi yang ada di perkantoran. Pekerja-pekerja yang ada dikantoran biasanya adalah orang-orang bangsawan.35 Dalam status sosial sangatlah berbeda antara buruh dengan pekerja, dahulu pemerintah Hindia Belanda membedakan antara blue collardengan white collar yang tujuannya untuk memecah belah golongan bumi putra. Pekerja (white collar) disebutnya orang-orang yang terhormat, sementara buruh (blue collar) adalah kuli kasar yang hampir sama dengan budak.36 Cikal bakal dua istilah di atas adalah pada tahun 1983, saat Orde Baru menganggap bahwa kondisi perekonomian Indonesia sedang ramai-ramainya dikunjungi oleh pemodal asing. Maka untuk menjaga kesetabilan ekenomi politik bangsa pemerintah berupaya gerakan buruh tidak menjelma sebagai kekuatan politik yang signifikan. Tidak lama setelah itu, diangkatlah Sudomo sebagai Menteri Tenaga Kerja kabinet Pembangunan IV yang mengusulkan isitilah “buruh” diganti dengan “pekerja” dan, isitilah “serikat buruh” yang diganti dengan “serikat pekerja”. Menurutnya adalah “buruh” berkonotasi “penindasan”. Akibatnya buruh cenderung merespon secara fisik dari setiap apa yang terjadi dengan pengusaha maupun pemerintah.37 Penjelasan di atas menerangkan istilah organisasi pekerja dan buruh, dua istilah yang berbeda secara makna dan berbeda secara organisasi. Pada
35
M. Hum, Peradilan Hubungan Industrial, 22. M. Hum, Peradilan Hubungan Industrial, 22. 37 Andito Suwignyo, Buruh Bergerak Membangun Kesadaran Kelas (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2012), 75. 36
83
penyelesaian masalah yang dihadapi anggota pekerja/buruh KSPSI dan K.KASBI berbeda, KSPSI lebih bersifat soft dan persuasif, dengan menggunakan cara atau pola-pola intelektual seperti aksi-aksi yang terkemas lebih halus dan tidak anarkis, aksi intelektual dengan cara diskusi, seminar-seminar, dialog, diplomasi yang meliputi semua elemen buruh dengan melibatkan pemerintah dan pengusaha sehingga harapan dari pekerja dapat disalurkan dengan baik.38 Sedangkan gerakan buruh yang dilakukan K.KASBI lebih agresif dalam memprotes sistem-sistem perburuhan yang mereka anggap merugikan dan menyengsarakan kehidupan buruh. Seperti masalah outsourcing, dua organisasi ini memandang bahwa sistem outsourcing atau alih daya adalah sistem perbudakan modern yang dilakukan oleh pengusaha kapitalis. Pekerja dirundung ketidakpastian dalam upah, jaminan sosial, jaminan kesehatan. Dalam penyelesaiannya kedua organisasi pekerja/buruh di atas belumlah berhasil dalam menuntut pemerintah agar sistem outsourcing dihapuskan dari dunia pekerjaan/perburuhan di Indonesia. Semua itu dikarenakan sistem outsourcing telah menjelma sebagai senjata ampuh bagi perusahaan dalam meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian peran pemerintah yang selaku pembuat kebijakan tidaklah berpihak kepada pekerja/buruh. Harusnya pemerintah selaku pembuat kebijakan membuat tim untuk mengawasi sistem tersebut, agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan 38
Beritasatu, “Ketua Kspsi Imbau Buruh Tak Demo Saat Mayday”, tersedia di http://m.beritasatu.com/megapolitan/45306-ketua-kspsi-imbau-buruh-tak-demo-saat-mayday.html; internet; diunduh pada 28 Februari 2013.
84
perusahaan kepada pekerja/buruh, agar pekerja/buruh tidak lagi mendapatkan upah yang kecil, agar pekerja/buruh tidak lagi merasa ketakutan karena tidak mendapatkan jaminan sosial, kesehatan, kelangsungan hidup layak bagi dirinya dan keluarganya, agar perusahaan juga tidak lagi mempekerjakan pekerja/buruh secara outsourcing. Selanjutnya masalah UMP DKI Jakarta 2013, KSPSI dan K.KASBI telah berupaya keras agar UMP DKI Jakarta 2013 dapat naik tinggi. Semua itu dilakukan dengan cara dan strategi masing-masing dari kedua organisasi tersebut. Jika membandingkan efektifitas gerakan dalam mempengaruhi sebuah kebijakan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh yang dalam hal ini terkait UMP DKI Jakarta 2013 maka K.KASBI adalah organisasi yang cukup dapat mempengaruhi pemerintah atas kebijakannya dengan menggunakan cara, pola dan strategi gerakannya. Semua itu dapat diukur dari perjuangan pekerja/buruh dari zaman Kolonial Belanda hingga saat ini gerakan aksi massa dengan cara aksi demonstrasi menjadi cara yang dapat dikatakan efektif untuk dapat merubah kebijakan yang dianggap pekerja/buruh tidak berpihak kepadanya.39 Gerakan serikat pekerja/serikat buruh haruslah independen dan tidak berpihak kepada kepentingan politik. Karena jika gerakan serikat pekerja/serikat buruh terlibat dalam kepentingan politik maka gerakan yang dilakukan tidak akan
39
Wawancara dengan Andito Suwignyo (Pengamat Buruh) Jakarta, 15 September 2013.
85
stabil dari kepentingan pekerja/buruh itu sendiri, cenderung akan berantakan karena terlalu banyak kepentingan di dalamnya.40 Seperti yang dilakukan K.KASBI juga tidak semua dapat dikatakan berhasil atau benar. Serikat pekerja/serikat buruh haruslah mengutamakan diskusi terlebih dahulu dengan elemen yang bersangkutan (pemerintah, pengusaha, pekerja). Maka bila tidak dapat menghasilkan sebuah jawaban atau solusi barulah kekuatan massa dapat dilakukan. Maka yang paling penting untuk menyelesaikan masalah pekerja/buruh adalah serikat pekerja/serikat buruh haruslah memahami kondisi anggotanya di perusahaan-perusahaan. Ketidaktahuan serikat pekerja/serikat buruh pada permasalahan pekerja/buruh yang dialami di perusahaan adalah membuat deretan panjang penderitaan pekerja/buruh. Selanjutnya, penting untuk dilakukan serikat pekerja/serikat buruh adalah mendidik anggotanya dari pengetahuan-pengetahuan dunia perburuhan. Semua itu dilakukan karena dengan pengetahuan pekerja/buruh mempunyai ideologi yang jelas, sehingga ketika menghadapi masalah-masalah mereka tidak lagi harus dikorbankan perusahaan tempat merka bekerja.
40
Wawancara dengan Andito Suwignyo (Pengamat Buruh) Jakarta, 15 September 2013.
86
Tabel. I Perbandingan gerakan KSPSI dan K.KASBI dalam memperjuangkan penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013 No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KSPSI
K.KASBI Pola awal yang dilakukan KSPSI menempuh dengan K.KASBI dalam jalur-jalur yang sifatnya ilmiah, memperjuangkan kasus buruh seperti mengadakan forum adalah diplomasi atau seminar, diplomasi, diskusi menawarkan konsep kepada tripartit (pemerintah, pemerintah dan aksi demosntrasi pengusaha, pekerja). massa. Melakukan diplomasi kepada Melakukan diplomasi atau pengusaha terkait masalah menawarkan konsep kepada penghapusan sistem pengusaha terkait penghapusan outsourcing. sistem outsourcing. Mengadakan pertemuan dalam bentuk seminar dan dialog Melakukan aksi demonstrasi dengan pemerintah dan massa menuntut pemerintah agak pengusaha terkait penghapusan menghapus sistem outrsourcing sistem outsourcing Mengawal dan mengawasi Mengawal dan mengawasi praktek kecurangan di praktek kecurangan di perusahaan. perusahaan. Melakukan diplomasi kepada Melakukan aksi demonstrasi pemerintah terkait kenaikan massa di tiap-tiap wilayah agar UMP DKI Jakarta 2013. upah minimum dapat dinaikan. Melakukan aksi demonstrasi Melakukan diplomasi kepada massa terkait kenaikan UMP DKI pengusaha agar upah minimum Jakarta 2013 dengan memblokir dapat dinaikan jalan tol jakarta- cikampek.
87
BAB V PENUTUP A.
Kesimpulan Gerakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terjadi itu timbul karena
adanya sebuah kebijakan yang dianggap merugikan bagi pekerja/buruh, dan kenyataan
ekonomi
politik
yang
tidak
berpihak
dengan
kepentingan
pekerja/buruh. Kondisi ini akan terus menimbulkan perlawanan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh hingga tuntutan dari pekerja/buruh dapat dipenuhi. Gerakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia tidak hanya sebatas menghendaki terjadinya perubahan antara pekerja/buruh dengan pengusaha semata, melainkan perubahan pada sistem ekonomi politik yang berpihak pada pekerja/buruh. Sulitnya posisi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam memperjuangkan kepentingan kesejahteraannya tidak hanya disebabkan pada faktor internal sebuah perusahaan saja, akan tetapi adanya sistem yang menyebabkan kondisi penindasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seperti yang dialami pekerja/buruh saat ini terkait sebuah sistem yang mengizinkan perusahaan menyerahkan proses produksi kepada sebuah jasa yang menyalurkan tenaga kerja, sistem ini dikenal dengan sistem outsourcing (alih daya). Tidak hanya itu, upah juga menjadi masalah sakral yang tidak pernah ada habisnya untuk dibahas. Pemerintah, pengusaha, pekerja/buruh tidak pernah seirama dalam membicarakan upah. Dua kasusu ini yang sampai saat ini menjadi PR bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
88
Dewasa ini organisasi pekerja/buruh yang muncul merupakan indikator sebuah perubahan yang sangat besar dalam gerakan buruh. Gerakan pekerja/buruh semakin berkembang saat ini dan semakin bersikap reaktif dalam melakukan perlawanan memperjuangkan kesejahteraan mereka walaupun hasil yang didapat belum tentu memberikan perubahan yang signifikan bagi pekerja/buruh secara keseluruhan. Dalam hal ini KSPSI dan K.KASBI adalah salah satu organisasi pekerja/buruh yang selalu berusaha untuk membangun gerkan pekerja/buruh yang mandiri, kuat, dan berkarakter demi terciptanya kesejahteraan bagi pekerja/buruh secara keseluruhan. Adapun catatan penting dalam sejarah perjalanan peran KSPSI dan K.KASBI dalam menuntut penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013 dapat dilihat melalui: KSPSI mempunyai peran dalam menuntut agar sistem outsourcing dapat dihapuskan dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013 melalui cara-cara yang sifatnya ilmiah seperti, meliputi diskusi, seminar, diplomasi terhadap pemerintah dan pengusaha agar tuntutan dari KSPSI dapat direalisasikan, pengawasan terhadap perusahaan terkait sistem outsourcing dan upah pekerja, tunjangan kemahalan atas kenaikan BBM. Diskusi, seminar, dan diplomasi adalah langkah yang dilakukan KSPSI dalam memperjuangkan tuntutan pekerja agar mendapatkan kesejahteraannya. Cara-cara ini diharapkan agar hubungan tripartit dapat dijalin dengan situasi kondusif sehingga tuntutan pekerja dapat didengarkan dan direalisasikan.
89
Salah satu yang dihasilkan KSPSI melalui diplomasi diplomasi dengan tripartit adalah terkait solusi menghadapi harga bahan pokok yang naik sehingga menghasilkan solusi dengan diberikannya konpensasi dari kenaikan bahan bakar minyak sebesar Rp. 2000-3000-per harinya, itu semua dilakukan dengan duduk bareng, berdiskusi, mendengarkan keluh kesah bersama dengan memcahkan masalah pekerja dengan pengusaha. Pengawasan terhadap perusahaan agar tidak melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah adalah bentuk konkrit yang dilakukan KSPSI terkait sistem outsourcing dan upah pekerja. Mengingat pengawasan adalah hal penting dalam menjalankan perjuangan Serikat Pekerja. Sementara yang dilakukan K.KASBI dalam menuntut agar sistem outsourcing segera dihapuskan dan UMP DKI Jakarta 2013 dinaikan dapat dilihat sebagai berikut, mengagas konsep dan aksi demonstrasi Langkah awal yang dilakukan K.KASBI dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan buruh adalah dengan menggagas konsep untuk kemudian diberikan kepada pemerintah, diantara gagasan atau konsep yang dilakukan K.KASBI adalah: hapus sistem kerja outsourcing, upah layak bagi kaum buruh, jaminan sosial buka asuransi sosial, subsidi untuk rakyat, STOP Privatisasi dan Nasionalisasi semua aset-aset strategis, STOP Union Busting dan kriminalisasi aktivis buruh, turunkan harga BBM dan sembako, bangun Industri Nasional yang kuat untuk mensejahterakan rakyat, tanah untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan gratis dan berkualitas untuk seluruh rakyat.
90
Itulah konsep yang digagas K.KASBI kepada pemerintah agar pemerintah sadar bahwa saat ini kondisi buruh mengalami ketidakadilan dalam bekerja. Apabila konsep tidak didengarkan maka aksi demonstrasi merupakan langkah yang dilakukan K.KASBI. KSPSI dan K.KASBI merupakan organisasi pekerja/buruh yang sama-sama memperjuangkan kepentingan dari pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh dapat hidup sejahtera. Pada pejuangan menuntut penghapusan sistem outsourcing dan keniakan UMP DKI Jakarta 2013 mempunyai peranan perjuangan yang berbeda. Ini disebabkan karena garis besar haluan organisasi yang berbeda dan strategi geraknya berbeda. B.
Saran Permasalahan yang dihadapi pekerja/buruh haruslah dikawal dengan jeli dan
konsisten. Maka kiranya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengutus tim khusus untuk memantau keadaan disebuah perusahaan. Penting kiranya, pengawasan dari Kemenakertrans ditaip-tiap wilayah agar perusahaan tidak melanggar peraturan yang telah dibuat pemerintah sehingga pekerja/buruh dapat dilindungi, agar perusahaan tidak melakukan praktik outsourcing di luar kriterianya, juga agar perusahaan tidak menggaji pekerja/buruh di bawah UMP. Demi terwujudnya gerakan pekerja/buruh yang kuat dan mandiri dan mendapatkan hasil yang begitu berarti bagi pekerja/buruh tidak cukup hanya dengan memanfaatkan kondisi politik tertentu. Tetapi pekerja/buruh harus mempunyai ideologi, mengetahui kondisi pekerja/buruh, berjuang dengan cara dan pola, strategi yang lebih kuat dan terarah.
91
Perjuangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh hendaklah tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dari sebagian golongan. Gerakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus timbul dari kesadaran akan posisi, kondisi dari pekerja/buruh itu sendiri. Tidak kalah pentinganya dari gerakan Seriakat Pekerja/Serikat Buruh yang turun ke jalan dengan melakukan aksi demonstrasi, bahwa gerakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus menguatkan strategi politik gerakannya melalui proses legitimasi pemerintah, agar Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai posisi tawar tinggi. Ketika kedua peranan ini dimiliki oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh maka akan mudah mempengaruhi proses kebijakan yang akan di keluarkan pemerintah. Dengan cara ini gerakan pekerja/buruh dapat maksimal dalam melawan dan menentang kebijakan neoliberalisme. Gerakan pekerja/buruh harus mampu mempengaruhi proses dari dibentuknya sebuah kebijakan, karena dalam semua ruang kebijakan ini berhadapan dengan kekuatan liberalisme yang menginginkan kebebasan pasar dan menginginkan suasana kondusif sehingga pekerja/buruh bekerja hanya sebagai alat produksi.
92
DAFTAR PUSTAKA Buku Adisu, Edytus. Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung: Gaji Pokok Pajak Atas Gaji Iuran Pensiun, Pesangon, Iuran Jamsostek, Dana Sehat. Jakarta: Forum Sehat, 2008. Agustino, Leo. Perihal Ilmu Politik:Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007. Arikunto, Suharsini. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006. Axford, et al, Barrie. An Introduction Second Edition: Politics. New York: Routledge, 2002. Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008. Hadiz R Vedi. Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005. Handelman Howard, dan Marcus Ethridge. Politics in a Changing Society: A Comparative Introduction to Political Science, dalam Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. Hardiman, F.Budi. Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius, 2009. Hidajat, M.S. Seabad Gerakan Buruh Indonesia. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012. Jamaludin, Yasmine MS Soraya, dan, Surya Tjandra. Advokasi Pengupahan Di DaerahStrategi Serikat Buruh Di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Turch, 2007. MacAndrews Colin, Mohtar Mas’oed. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000. Mather, Celia. Menjinakan Sang Kuda Troya: Perjuangan Serikat Buruh Menghadang Sistem Kontrak Outsourcing. Jakarta: Turc dan Fsp Kep, 2008. M. Hum, dan Zaeni Asyhadie, S.H. Peradilan Hubungan Industrial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009. Priambada, Komang. Outsourcing Versus Serikat Pekeja. Jakarta: Alih Daya Publishing, 2008. Sandra. Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia. Jakarta: Turc, cetakan pertama, 2007. Simanjuntak, Payaman J. Undang-Undang yang baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Jakarta: Work In Freedom, 2002. Sudjana, Eggi. Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering. Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, cetakan pertama, 2000. Suhadmadi, Rina Herawati, dan Indrasari Tjandraningsih. Diskriminatif & Eksploitatif Prektek Kerja Kontrak Dan Outsourcing Buruh Di Sektor Industri Metal Di Indonesia. Jakarta, Jakarta, Bandung: Akatiga, Fspmi, Fes, 2010.
93
Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia, 1999. Suwignyo, Andito. Buruh Bergerak Membangun Kesadaran Kelas. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2012. S, Syahputra, Ganda. Peranan Serikat Buruh dalam Memperjuangkan Hak Upah dan Politik. Study Kasus: Serikat Buruh Medan Independen. Medan: FISIP Universitas Sumatera Utara, 2009. Tedjasukmana, Iskandar. Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia. Jakrtata: Turc,2008. UIN Jakarta, FISIP. Panduan Penyusunan Proposal dan Penulisan Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2012. Yasar, Iftida. Sukses Implementasi. Jakarta: PPM Manajemen. cet 1, 2008. Jurnal Priyono, Edy. “Situasi Ketenagakerjaan Indonesia dan Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Upah Minimum.” Jurnal Ananlisis Sosial: Upah Minimum dan Kesejahteraan Buruh: Peluang dan Tantangan Bagi Serikat Buruh 01 (Februari 2002): 49. Wawancara dan Dokumen Wawancara dengan MuhammadAdlan, Ketua Bidang Humas KSPSI. Jakarta, 18 September 2013. Wawancara dengan Nining Elitos, Ketua Umum K.KASBI. Jakarta, 22 Oktober 2013. Wawancara dengan Simon SH, Departemen Hubungan Internasional K.KASBI. Jakarta, 27 September 2013. Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Edisi 1 Juli 2013. Bintang Buruh Gejolak Perlawanan Kaum Buruh KASBI Melawan Penjajahan Gaya Baru. Jakarta: Pengurus Pusat Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Edisi 3 September 2013. Bintang Buruh Upah Layak Harus Direbut Bukan Kebaikan Majikan. Jakarta: Pengurus Pusat Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Undang-Undang Keputusan Presiden Nomer: 83 Tahun 1998 Tanggal 5 Juni Tentang Pengesahan Convention Concerning Freedom Of Association Of The Right To Organise (Konvensi Nomer 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi). Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomer 189 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak No. 17 Tahun 2005.
94
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Organisasi Serikat Buruh Nomor: per-05/MEN/1998. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada Bab IX Hubungan Kerja. Pasal. 64. Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Internet Beritasatu. “Ketua Kspsi Imbau Buruh Tak Demo Saat Mayday.” tersedia di http://m.beritasatu.com/megapolitan/45306-ketua-kspsi-imbau-buruhtak-demo-saat-mayday.html; internet; diunduh pada 28 Februari 2013. Depnakertrans. “Daftar Serikat Pekerja Di Indonesia (sudah mendaftar sesuai dengan Peraturan Menteri Tenagakerja no. 5/MEN/1998).” tersedia di http://depnakertrans.go.id/news.html,809,naker; internet; diunduh pada 17 Desember 2013. Depnakertrans. “Menakertrans: Cabut Ijin Outsourcing yang Menyengsarakan Pekerja.” tersedia di http://m.depnakertrans.go.id/?show=news&news_id=917; intrnet; diunduh pada 13 Maret 2013. Detik. “Kadin: Kalau Dibiarkan UMP di Jakarta Bisa Capai Rp 10 Juta.” tersedia di http://finance.detik.com/read/2012/11/21/185723/2097472/1036/kadin -kalau-dibiarkan-ump-di-jakarta-bisa-capai-rp-10-jutaasnya; internet; diunduh pada 28 Februari 2013. FES. 2011. “Jurnal Sosial Demokrasi Buruh dan Politik Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Indonesia Pacareformasi eds. 2011.” Diunduh pada 30 November 2013 (http//www.library.fes.depdffilesbuerosindonesien070032011-10.pdf). Indoprogres. “Serikat Buruh Serikat Pekerja.” tersedia di http://indoprogress.blogspot.com/2007/08/serikat-buruhserikatpekerja-di.html; internet; diunduh pada 15 Januari 2013. Jurnal Hukum. “Outsourcing dan tenagakerja.” tersedia di http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/outsourcing-dan-tenagakerja.html; internet; diunduh pada 21 Februari 2013. KASBI Indonesia. “Profile Kasbi.” tersedia di http://kasbiindonesia.multiply.com/journal/item/1; internet; diunduh pada 29 Juli 2013. KSPSI. “Federasi.” tersedia di http://kspsi.com/federasi; internet; diunduh pada 4 Juni 2013. KSPSI. “Jadi Ketua KSPSI, Yorrys Raweyai Janji Hapus Outsourcing.” tersedia di http://kspsi.com/berita/jadi-ketua-kspsi-yorrys-raweyai-janji-hapusoutsourcing/; internet; diunduh pada 28 Juli 2013.
95
KSPSI. “Sejarah Singkat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sejak 1973 Hingga 2012.” tersedia di http://kspsi.com/tentang-kspsi-3/; internet; diunduh pada 28 Januari 2013. KSPSI. “Tentang Kspsi.” tersedia di http://kspsi.com/tentang-kspsi/; internet; diunduh pada 04 Juni 2013. KSPSI. “Visi-Misi.” tersedia di http://kspsi.com/tentang-kspsi-3/visi-dan-misi/; internet; diunduh pada 28 Juli 2013. Pusat Humas Kemenakertrans. “Menakertrans Ajak Konfederasi SPSI Jadi Pelopor PengawasanBipartit.” tersedia di http://www.depnakertrans.go.id/news.html,600,naker; internet; diunduh pada 15 Juli 2013. The President Post The Spirit Of Indonesia. “UMP Naik, Pengusaha Cemas Industri Manufaktur Indonesia Hancur eidisi Edisi November 2012 Minggu ke-4 No. 12.” tersedia di www.thepresidentpostindonesia.com; internet: diunduh pada 23 Maret 2013. Wikipedia. “Jurgen Habermas.” tersedia di internet; http://id.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas; diunduh pada 23 Mart 2013.
96
Transkip Wawancara Narasumber Hari/Tanggal Pkl
: Muhammad Adlan (Ketua Bidang Humas KSPSI) : Rabu, 18 September 2013 : 12. 29 s/d Selsai
Judul : Buruh dan Politik (Study Kasus Perjuangan KSPSI dan K.KASBI Dalam Memperjuangkan Penghapusan Outsourcing dan UMP di Jakarta 2013) 1.
Bagaimana peran KSPSI dalam memperjuangkan penghapusan sistem Outsourcing dan kenaikan UMP di Jakarta 2013? Jawaban:
Pada akhir tahun 2012 memasuki tahun baru 2013 eskalasi demonstrasi pekerja semakin meningkat. Ini dipicu karena persoalan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan sistem kerja Outsourcing dan tidak terlepas dari penghujung tahun selalu ada demonstrasi untuk kenaikan upah disetiap daerah khusunya di Jakarta. Dua kasus di atas adalah sebagian kecil dari kasus-kasus perburuhan yang terjadi di Indonesia. KSPSI selalu menyikapi dalam setiap kasus yang terjadi pada buruh. Mengenai sistem kerja Outsourcing, KSPSI tentu bersikap tegas berusaha untuk menghapus sitem kerja Outsourcing dengan cara aksi-aksi intelektual yang dihadiri dari golongan pekerja, pemerintah, dan pengusaha agar menemukan titik terang dari kasus perburuhan seperti Outsourcing dan UMP Jakarta 2013, karena menurut KSPSI sistem Outsourcing tersebut sangatlah merugikan pekerja. Dimana pekerja mengalami guncangan sikologis yang besar karena tidak tentu bekerja sampai kapan dan hak upah mereka terpaksa dipotong oleh jasa penyedia pekerjaan. Belum lagi ditambah kenakalan perusahaan yang melegalkan apa saja bentuk pekerjaan untuk di- Outsourcingkan. Sementara, pekerjaan yang dapat di – Outsourcing-kan adalah sebagai berikut 1. 2. 3. 4. 5.
Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service). Usaha penyediaan makanan (catering). Usaha tenaga pengaman (scurity). Usaha penunjang di pertambangan dan perminyakan. Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.
KSPSI menolak sistem kerja Outsourcing karena menurutnya sistem kerja tersebut tidak ubahnya seperti perbudakan terhadap pekerja. Dimana pekerja dirundung ketidak pastiaan dalam bekerja, ketidak pastian dalam menerima upah, ketidak pastian dalam jaminan kehidupannya. Sementara kondisi objektif pekerja
saat ini serba kekurangan karena setiap tahun semua kebutuhan selalu melonjak tinggi harganya. Kondisisi ini diperparah ketika upah pekerja tidak mencukupi kebutuhan pekerja. Mereka belum memikirkan bayar sewa rumah, mereka belum memikirkan biaya makan, mereka harus membayar tagihan listrik yang kian tahun naik, mereka juga harus memikirkan kelangsungan hidup anak istrinya. 2.
Apa saja yang telah dilakukan KSPSI dalam memperjuangkan penghapusan sistem Outsourcing dan kenaikan UMP di Jakarta 2013? Jawaban:
KSPSI mencoba dengan segala bentuk cara agar sistem Outsourcing dapat dihapuskan atau dicabut dari undang-undang ketenagakerjaan. Jalur regulasi adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan KSPSI dimana, KSPSI dapat memberikan infut kepada pemerintah terkait dengan regulasi undang-undang ketenagakerjaan. Maka dari itu KSPSI menempuh dengan jalur-jalur yang sifatnya ilmiah seperti mengadakan forum seminar, diplomasi, diskusi tripartit (pemerintah, pengusaha, pekerja) supaya dapat mengawal peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pekerja. Kalaupun KSPSI tidak setuju dengan undang-undang kementerian tenaga kerja terkait sistem kerja Outsourcing maka langkah awal yang ditempuh KSPSI adalah mengkaji terlebih dahulu undang-undang atau peraturan tersebut. Apakah undang-undang atau peraturan perlu di revisi atau tidak, atau bahkan harus dihapus. Selain itu, KSPSI juga telah melakukan perjuangan untuk mendorong pemerintah dan pengusaha agar gaji pekerja dinaikan sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Namun ketetapan gaji pekerja saat ini juga belum mencapai kebutuhan hidup layak pekerja. Selama ini KSPSI memperjuangkan kenaikan upah di Jakarta selalu menempuh dengan cara jalur-jalur diplomasi di lingkaran tripartit (pekerja, pengusaha, pemerintah) dan ini semua harus dijalankan dengan benar. Filosofinya, pekerja itu harus disejajarkan dengan pengusaha dan pemerintah. Ketika pekerja sudah sejajar dengan pengusaha dan pemerintah dalam hubungan industrial tripartit apapun keinginan pekerja, pengusaha dan pemerintah selalu didiskusikan dan diselesaikan dengan kepala dingin. Harapannya adalah agar semua pihak tidak ada yang dirugikan dan semuanya serba transparan. Tidak bisa misalnya hanya keniginan pekerja yang harus direalisasikan sementara pengusaha tidak mampu untuk membayar gaji mereka dengan nominal yang tinnggi sehingga dampaknya apabila pengusaha tidak mampu membayar gaji pekerja yang terlalu tinggi maka pengusaha banyak yang gulung tikar atau bangkrut. Ketika pengusaha gulung tikar atau bangkrut usahanya maka banyak
pula pekerja yang harus kehilangan pekerjaannya. Maka dari itu, inilah pentinganya diplomasi. 3.
Apa yang melatarbelakangi KSPSI untuk memperjuangkan penghapusan sistem Outsourcing dan kenaikan UMP di Jakarta 2013? Jawaban:
Bicara kebijakan pemerintah dalam hal ini Outsourcing maka KSPSI melihat masalah ini adalah masalah yang cukup serius yang harus disikapi. Dimana pekerja mengalami ketidak pastian dalam bekerja, ketidak pastian dalam menerima upah, ketidak pastian dalam jaminan sosial kehidupannya. Ketidak pastian bekerja, karena pekerja Outsourcing tidak lagi memiliki kepastian dalam bekerja. Kapan mereka masih bekerja, kapan pula mereka harus berhenti bekerja. Karena pekerja Outsourcing tidak ada jaminan yang utuh untuk pekerjaan. Ketidak pastian upah, pekerja Outsourcing setiap kali menerima upah selalu saja dipotong oleh jasa penyalur kerja. Sementara upah yang mereka dapat belum tentu dapat mencukupi untuk kebutuhan hidup yang dapat dikatagorikan rakyat. Mereka harus menerima upahnya kurang dari rata-rata pekerja tetap. Selajutnya, ketidak pastian dalam jaminan sosial, pekerja Outsourcing tidak pernah ada kepastian dalam jaminan sosialnya, ketika mereka menghadapi masalah dalam kehidupannya perusahaan dan penyedia jasa berusaha tutup mata dan telinga. seolah-olah mereka tidak mau tahu apa yang dialami pekerja. Misalnya soal kesehatan, pekerja Outsourcing ketika mereka sakit apakah perusahaan dan penyedia jasa menanggung biaya berobat pekerja? Tidak, pekerja yang harus memikirkan bagaimana mencari uang untuk mereka berobat kedokter. Bahkan terkadang mereka menahan sakitnya supaya uang mereka tidak keluar untuk periksa karena masih banyak keperluan yang lebih penting. Kondisi pekerja semakin terpuruk ketika hasil upah mereka selama sebulan harus dibagi dengan jasa penyalur kerja. Sementara upah pekerja Outsourcing jauh dari upah rata-rata pekerja tetap. 4.
Metode apa yang di gunakan KSPSI dalam memperjuangkan setiap kasus buruh terutama penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP di Jakarta 2013? Jawaban:
KSPSI selalu berusaha untuk dapat mengkonsolidasikan setiap persoalanpersoalan yang berkaitan dengan pekerja yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pekerja. Semua itu dilakukan dengan jalur yang sifatnya ilmiah seperti
diskusi, seminar, diplomasi kepada pengusaha dan pekerja. Harapannya dengan jalur ilmiah ini adalah: Pertama, agar mencerdaskan pengetahuan pekerja lewat jalur diskusi sehingga mereka mampu mengendalikan diri terlebih dahulu. Karena kalau pekerjanya tidak kuat dalam tataran pengetahuan isu mereka akan mudah diombang-ambing oleh isu dan kepentingan, yang belum tentu itu kepentingan pekerja. Jika sudah seperti ini maka pekerja memandang setiap pesoalannya secara objektif dari persepektif pengusaha, pemerintah dan tindak hanya dari persepktif pekerja. Kedua, pemerintah telah mebuka pitu lebar-lebar untuk melakukan diplomasi dari setiap masalah pekerja yang ada. Ini harus dimanfaatkan dengan baik agar kepentingan pekerja dapat didengarkan dan direalisasikan oleh pemerintah. Selain itu juga pemerintah dan pengusaha mampu memetakan argumentasi kalangan pekerja terkait kelemahan-kelemahan yang masih terkandung dalam undang-undang kementerian tenaga kerja. 5.
Mengapa KSPSI cenderung menggunakan jalur diplomasi dalam menuntut hak buruh (Outsourcing, kenaikan upah)? apa alasan utamanya? bukankah sejarah perjuangan kaum buruh selalu dilakukan dengan aksi massa? Jawaban:
Ketika semua elemen yang berkaitan dengan pekerja yakni pengusaha dan pemerintah bertemu dengan kepala dingin maka hasilnya akan lebih maksimal. Karena dapat dipastikan ketika pekerja turun kejalan mendesak pemerintah dan pengusaha agar dapat mendengarkan aspirasinya seringkali tidak berasal dari aspirasi pekerja itu sendiri. Selain karena pola yang dilakukan demonstratif, kalangan pekerja juga tidak lebih mendahulukan aspek dialog yang telah dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah pengusaha. Jika aspek dialog didahulukan maka tutuntuan tersebut lebih terorganisir dan sistematis. Paling tidak, pemerintah, pengusaha dapat memetakan argumentasi kalangan pekerja terkait tuntutan-tuntuan yang masih terkandung dalam undang-undang kementerian tenaga kerja sehingga dengan cara diplomasi yang terus mendesak mudah tercapai solusi yang pekerja harapkan. Perlu dicatat dalam setiap perjuangan apapun, baik perjuangan petani, mahasiswa, buruh itu tidak semuanya diselsaikan lewat jalur turun kejalan dengan aksi demonstrasi. Cara yang paling efekif ketika menghadapi persoalan apapun yakni mengatasinya dengan kepala dingin, dengan duduk bersama untuk mencarikan sebuah solusi dari masalah yang ada. Belum lagi ketika cara ekstrim yang dilakukan pekerja dengan aksi demonstrasi turun ke jalan banyak dampaknya, ketika aksi massa dengan kekerasan apakah tidak merugikan kaum pekerja ketika pengusaha gulung tikar? Ini sangat merugikan pekerja, pekerja
lebih tidak punya kepastian untuk bertahan kerja karena tidak mempunyai pekerjaan. Jadi tidak selamanya masalah dapat diselesaikan dengan tutun kejalan dan anarkis. 6.
Sejauh mana KSPSI dalam menekan pemerintah atau pengusaha dengan jalur diplomasinya dapat dikategorikan berhasil atau mencapai target? lantas apakah kenaikan UMP di Jakarta 2013 murni karena jalur diplomatis? Jawaban:
Selama ini KSPSI setiap ada kasus yang bersangkutan terhadap pekerja selalu menyelesaikan persoalan pekerja dengan cara diplomasi ke kementerian tenaga kerja. Segala bentuk isu yang terjadi KSPSI berusaha penuh agar masalah yang bersangkutan dengan pekerja diselesaikan dengan cara diplomasi dan tidak turun kejalan. Contohnya, pada saat bahan bakar minya dinakian pemerintah yang kemudian imbasnya menyeluruh ke semua kalangan masyarakat termasuk pekerja, KSPSI berdiplomasi dan mengusulkan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti konsep dan gagasan yang KSPSI tawarkan seperti tunjangan kemahalan pada saat mendekati hari raya idul fitri. Konsep dan gagasan itu kemudian direspon oleh pemerintah dengan diberikan konpensasi dari kenaikan itu sebesar Rp. 2000/3000 per hari selama bekerja. Ini semua dilakukan hingga berhasil dengan cara duduk bersama, mendengarkan keluh kesah bersama, memecahkan masalah pekerja dan pengusaha. Artinya tanpa harus turun kejalan kita dapat menyelesaikan persoalan pekerja. 7.
Mengapa KSPSI mempunyai perjuangan yang berbeda denagn K.KASBI dalam memperjuangkan Penghapusan Outsourcing dan kenaikan UMP di Jakarta 2013? Jawaban:
Setiap organisasi pekerja/buruh mempunyai garis perjuangnnya sendirisendiri, mempunyai car, pola untuk menyelesaikan masalah sendiri-sendiri. Jadi jika disandarkan antar KSPSI dengan K.KASBI jelas berbeda. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa KSPSI dalam menghadapi masalah pekerja/buruh berusaha semaksimal mungkin menghadapinya dengan fikiran kepala yang dingin, tidak disertai dengan emosi semata yang akhirnya merugikan kaum pekerja/buruh itu sendiri. Aksi intelektual adalah aksi yang dilakukan KSPSI dalam menghadapi permasalahan, seperti seminar, diskusi, dialaog, diplomasi dengan lembagalembaga yang terkait dengan tripartit (pemerintah, pengusaha, pekerja/buruh). Jika aspek dialog didahulukan maka tutuntuan tersebut lebih terorganisir dan sistematis. Paling tidak, pemerintah, pengusaha dapat memetakan
argumentasi kalangan pekerja terkait tuntutan-tuntuan yang masih terkandung dalam undang-undang kementerian tenaga kerja sehingga dengan cara diplomasi yang terus mendesak mudah tercapai solusi yang pekerja harapkan. Cara yang paling efekif ketika menghadapi persoalan apapun yakni mengatasinya dengan kepala dingin, dengan duduk bersama untuk mencarikan sebuah solusi dari masalah yang ada. Belum lagi ketika cara ekstrim yang dilakukan pekerja dengan aksi demonstrasi turun ke jalan banyak dampaknya, ketika aksi massa dengan kekerasan apakah tidak merugikan kaum pekerja ketika pengusaha gulung tikar? Ini sangat merugikan pekerja, pekerja lebih tidak punya kepastian untuk bertahan kerja karena tidak mempunyai pekerjaan, PHK besarbesar-besaran sehingga terdapat banyaknya pengangguran di Indonesia. Jadi tidak selamanya masalah dapat diselesaikan dengan tutun kejalan dan anarkis. 8.
Sejak kapan KSPSI bersuara menuntut penghapusan sistem kerja Outsourcing? apakah ada korelasinya dengan zaman Orde Baru yang tidak mengenal sistem outsourcing, sehingga KSPSI turut bersuara? Jawaban:
Sejak dikeluarkannya sistem kerja Outsourcing KSPSI langsung merespon kebijakan pemerintah yang dianggap undang-undang ini tidak berpihak pada pekerja. Tidak hanya persoalan Outsourcing yang KSPSI sikapi dengan teliti, tetapi setiap kebijakan pemerintah yang KSPSI anggap selalu kita sikapi dan selsaikna dengan cara dan usaha KSPSI sendiri. Kalau bicara korelasi KSPSI saat ini yang sedang menangani sistem Outsourcing untuk dihapus dengan masa Orde Baru itu tidak ada korelasinya. Bahwa pada saat orde baru tidak ada sistem Outsourcing bukan berarti KSPSI bersuara karena ada sangkut pautnya dengan masa orde baru. KSPSI murni melihat sitem Outsourcing ini adalah sitem perbudakan bagi kaum pekerja. 9.
UMP di Jakarta 2013 sudah dinaikan, lantas jalur diplomasi seperti apa yang digunakan KSPSI untuk menekan pemerintah dan pengusaha setempat? Jawaban:
Segala cara KSPSI lakukan untuk mempertahankan kepentingan pekerja secara menyeluruh. Hubungan antara pekerja, pengusa, pemerintah masih tetap kita jalin dengan baik untuk kepentingan pekerja. Untuk menjinakan hewan buas seperti macan itu bukan dengan cara memukul mundur dan memusuhi hewan itu, tetapi ada cara dimana dapat membuat jinak hewan itu dengan cara halus. Tidak hanya berhenti disitu, tentunya ketika upah pekerja dinaikan lebih tinggi dari sebelumnya seperti pada tahun 2012 ke tahun 2013 KSPSI mengawasi
betul disetiap perusahaan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan dengan pekerjanya itu sendiri. 10.
Apabila mekanisme seminar dan lain-lain adalah bagian dari aksi untuk perjuangan buruh (menghapus sistem kerja Outsourcing), maka seberapa besar forum seminar dapat memberikan pencerahan pada pengusaha, atau penyadaran terhadap buruh terkait hak mereka yang harus diperjuangkan (sebagai pegawai tetap bukan alih daya) ? Jawaban: Pengaruh yang terjadi dari sebuah metode ilmiah sangat besar pengaruhnya, setiap KSPSI mengadakan diskusi, seminar antara pekerja, pengusaha dan pemerintah selalu mengasilkan solusi. Karena pengusaha, pemerintah lebih senang dengan cara-cara yang halus bukan dengan cara yang kasar atau anarkis. Ketika sudah menemukan solusi dari setiap peraturan yang berkaitan dengan pekerja, maka langkah selanjutnya tinggal merealisasikan solusi yang dihasilkan lewat forum diskusi, seminar. Disamping itu, pekerja juga menyadari bahwa tidak ada tingkat derajat yang membedakan pekerja dengan pengusaha. Semua mempunyai peran penting dalam memajukan bangsa. 11.
Dalam menjalankan program organisasi, membutuhkan dana yang besar. Berasal dari manakah dana tersebut? Jawaban:
Dalam menjalankan setiap program organisasi tentu tidak bisa dipisahkan dengan keuangan. KSPSI menjalankan sebuah program yang pada dasarnya menjadi agenda organisasi dan menjadi kepentigan bersama mengupayakan agar program dapat berjalan dengan harapan. Sumber dana yang didapat oleh KSPSI didapatkan dari pemerintah, pengurus pimpinan pusat KSPSI, dan iuran anggota. Dana dari pemerintah, didapat apabila KSPSI mengadakan sebuah program (seminar) yang berkaitan dengan tripartit, dan dalam seminar tersebut mengharuskan pemerintah dan organisasi KSPSI bekerja sama untuk mengatasi persoalan terkait pekerja dengan aspek dialog. Dana dari pengurus pimpinan pusat KSPSI, hingga saat ini pengurus pimpinan pusat KSPSI telah tersebar luas dan sukses dalam urusan keuangan dan usahanya. Maka dalam menjalankan program KSPSI, pengurus pimpinan pusat turut membantu dalam berjalannya program-program organisasi. Dana dari iuran anggota, iuran anggota merupakan kemandirian organisasi KSPSI dalam menjalankan sebuah program dari organisasi.
12.
Adakah donator-donatur yang membantu berjalannya kegiatan/program KSPSI? Jawaban:
Sejauh ini yang membantu berjalannya program KSPSI adalah pemerintah yang berkaitan dengan pekerja/buruh, pengurus pimpinan pusat, iuran anggota. Adapun nanti, jika ada donatur-donatur yang ingin membantu berjalannya sebuah program/kegiatan KSPSI tidak menjadikan ini sebagai masalah. Artinya selagi tidak melanggar ketentuan-ketentuan garis besar haluan organisasi. 13.
Jika ada, siapakah donatur tersebut? Jika tidak ada, bagaimanakah KSPSI mengatasi masalah tersebut (menjalankan program)? Jawaban:
Tidak ada, KSPSI akan menggunakan kemampuan dengan segala cara yang tetap menjunjung tinggi harkat, martabat KSPSI. Artinya KSPSI tidak akan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan organisasi. 14.
Adakah partai yang pernah mengajak kerja sama dengan KSPSI? Jawaban:
Tidak ada, selama ini KSPSI berusaha tetap menjadi organisasi yang menjadi kepentingan pekerja secara menyeluruh tanpa ada campur tangan penguasa, itu semua dibuktikan dengan tidak terlibatnya KSPSI dengan partaipartai politik di Indonesia. Menurut KSPSI ketika sebuah organisasi pekerja terlibat dengan sebuah partai, maka kepentingan organisasi pekerja yang mewadahi pekerja tidak dapat tercapai secara maksimal. Karena terdapat banyak kepentingan, baik itu dari organisasi pekerja sendiri dan juga dari partai. Selama ini KSPSI belum pernah bekerja sama dengan salah satu partai yang ada di Indonesia. Walaupun di dalam kepengurusan pusat yang saat ini berada diberbagai partai politik, seperti Golkar, Hanura, PKPI, Demokrat, dll. Tetapi itu semua tidak mempengaruhi organisasi untuk bekerja sama dengan partai. Karena jika bekerja sama dengan partai yang di dalamnya terdapat pengurus pusat KSPSI akan menimbulkan arah yang tidak setabil bagi KSPSI, karena terlalu banyak kepentingan di dalamnya. Sehingga menimbulkan kekacauan didalam tubuh KSPSI sendiri, ini kenapa kemudian KSPSI tidak menerima kerja sama dengan partai politik.
Narasumber Hari/Tanggal Pkl 1.
Transkip Wawancara : Nining Elitos (Ketua Umum K.KASBI) : Jum`at, 20 September 2013 : 15.06 s/d Selsai
Bagaimana peran K.KASBI dalam memperjuangkan penghapusan sistem Outsourcing dan kenaikan UMP di Jakarta 2013? Jawaban:
Berbicara Outsourcing atau alih daya tentu kaitanya dengan bicara tentang kemanusiaan. Dimana dalam konstitusi negara kita dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini semua adalah sepesifikasi dalam persoalan ketenaga kerjaan, dimana ada sebuah kebijakan yang melegalkan adanya pekerja kontrak atau Outsourcing (alih daya). Kalau bicara itu, tentu ada hak yang sangat mendasar dan melekat pada manusia yang dihilangkan atau bahkan dipaksa dihilangkan akibat adanya kebijakan Outsourcing. Menurut K.KASBI ada dua poin yang sangat mendasar ketika orang-orang menjadi buruh kontrak: Pertama, orang tidak lagi memiliki kepastian kerja. Kedua, orang tidak lagi berhak mendapatkan pendapatan yang layak. Ketika kebijakan ini dilahirkan oleh pemerintah lewat kebijakan UU Ketenaga kerjaan dan disahkan, tentu bertentangan dengan sifat kemanusiaan dan rakyat. Menurut K.KASBI kalau ini dibiarkan, maka pemerintah melakukan diskriminasi terhadap buruh. Sebagian boleh didagangkan, boleh dijual tenaga buruh, manusia atas manusia. Ini adalah bentuk perbudakan modern yang dilakukan negara, pemerintah terhadap buruh. Inilah kenapa sebabnya secara organisasi K.KASBI mendorong penghapusan sistem kerja Outsourcing. Mengenai UMP di Jakarta 2013, K.KASBI tentu melihat dari problem rakyat secara keseluruhan, baik dari segi ekonomi, politik, budaya tentu ada kaitannya dengan masalah buruh keseluruhan, K. KASBI tidak hanya berbicara upah di DKI Jakarta. Tetapi telah mendorong perjuangan upah layak nasional agar ada pembicaraan upah layak merata tingkat nasional baik di kota maupun desa. Kebijakan ekonomi, politik pemerintah kita dari zaman orde baru sampai saat ini buruh hanya dijadikan komoditi yang diibaratkan sapi perah yang tenaga mereka digunakan, tetapi mereka diberikan upah hanya sekedar bisa makan. Kalau kita lihat realita hidup buruh sampai hari ini setiap habis gajian (2 hari setelah gajian) akan habis karena harus membayar sewa kontrakan, beli beras, persediaan masak, transport anak sekolah, transport buruh pribadi. Itu semua belum termasuk dalam hidup layak buruh. Adanya upah layak kepada buruh adalah dengan terukurnya kualitas hidup meningkat lebih baik dari
sebelumnya yang terjadi peningkatan pada buruh. Menurut K.KASBI upah layak harus memenuhi enam syarat yang sangat mendasar yakni bagaimana sandangnya dapat terpenuhi, bagaimana pangannya dapat terpenuhi, bagaimana papannya dapat terpenuhi, penidikannya dapat terpenuhi, kesehatannya dapat terpenuhi, sosialnya dapat terpenuhi. Adanya upah layak kepada buruh adalah dengan terukurnya kualitas hidup yang terjadi peningkatan pada buruh. 2.
Apa saja yang telah dilakukan K.KASBI dalam memperjuangkan penghapusan sistem Outsourcing dan kenaikan UMP di Jakarta 2013? Jawaban:
Segala cara telah K.KASBI lakukan dalam merespon setiap kebijakan pemerintah yang cenderung merugikan buruh agar kebijakan tersebut dapat direvisi atau bahkan dihapus. Namun K.KASBI sadar betul bahwa negara ini negara hukum. Tentu tidak serta merta K.KASBI melakukan cara yang diluar aturan-aturan hukum. K.KASBI selalu mempunyai tahapan-tahapan dalam merespon kebijakan apapun yang cenderung menindas buruh terutama (kasus Outsourcing dan UMP) yakni melalui konsep, apabila konsep kita tidak pernah di respon, didengarkan maka mau tidak mau buruh turun kejalan. Karena memang pemerintah kupingnya sudah tuli, matanya sudah buta, hatinya sudah tertutup untuk kepentingan kesejahteraan buruh. Kalau keadilannya tidak pernah didapatkan, kesejahteraanya tidak pernah dimiliki, dan penegakan hukumnya tidak pernah berjalan tentu buruh punya batas kesabaran ketika suara-suara mereka tidak pernah didengarkan. 3.
Apa yang melatarbelakangi K.KASBI untuk memperjuangkan penghapusan sistem Outsourcing dan kenaikan UMP di Jakarta 2013? Jawaban:
Ketika buruh tidak lagi memiliki kepastian pekerjaan dan pendapatan layak yang dampaknya meluas, apakah K.KASBI tidak melaukan apa-pa yang dapat membantu sesama pekerja itu adalah kesalahan besar K.KASBI sebagai wadah dari buruh. Kalau hal ini saja dibiarkan, maka pemerintah melakukan diskriminasi terhadap buruh. Sebagian boleh didagangkan, boleh dijual tenaga buruh, manusia atas manusia. Ini adalah bentuk perbudakan modern yang dilakukan negara, pemerintah terhadap buruh. Inilah kenapa sebabnya secara organisasi K. KASBI mendorong penghapusan sistem kerja Outsourcing. Jika pengusaha dan pemerintah kupingnya sudah tuli, matanya sudah buta, hatinya sudah tertutup untuk kepentingan kesejahteraan buruh. Kalau keadilannya tidak pernah didapatkan, kesejahteraanya tidak pernah dimiliki, dan penegakan
hukumnya tidak pernah berjalan tentu buruh punya batas kesabaran ketika suarasuara mereka tidak pernah didengarkan. Ini semua tidak bisa dibiarkan, harus ada tindakan yang maksimal dari serikat pekerja yang menaungi buruh. Agar setiap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada buruh dapat kita respon dan menemukan solusi dan hasil. 4.
Metode apa yang di gunakan K.KASBI dalam memperjuangkan setiap kasus buruh terutama penghapusan sistem Outsourcing dan kenaikan UMP di Jakarta 2013? Jawaban:
Pola awal yang dilakukan K.KASBI dalam memperjuangkan kasus buruh adalah diplomasi atau menawarkan konsep kepada pemerintah dan pengusaha terutama pada kasus sistem Outsourcing dan kenaikan upah di Jakarta. Akan tetapi segala bentuk konsep yang kita tawarkan kepada pemerintah dan pengusaha tidak pernah didengar, kita tidak diajak duduk bersama, kita tidak dicarikan solusi dalam kasus-kasus perburuhan maka mau tidak mau kekuatan buruh harus digunakan. Nampaknya wajar ketika buruh turun ke jalan menyuarakan aspirasinya. Karena memang realita persoalan bangsa, persoalan rakyat, persoalan buruh ini tidak lagi mendasarkan rakyat secara keseluruhan. Kalau sudah seperti ini maka sangat wajar ketika buruh menggunakan kekuatan yang memang paling ampuh yakni dengan cara turun kejalan dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyuarakan kepentingan buruh secara keseluruhan. 5.
Soal penghapusan sistem kerja Outsourcing, K.KASBI dikenal cukup konsisten dalam memperjuangkan hal ini. Tetapi sejauh mana hal tersebut dapat terus konsisten apabila dihadapkan dengan kondisi buruh saat ini?, dan bagaimana pola K.KASBI dalam memberikan penyadaran pada kaum buruh? Jawaban:
Bicara mencerdaskan anak bangsa (termasuk buruh) ini menjadi tugasnya negara, pemerintah agar supaya rakyatnya cerdas dalam menyikapi setiap apapun yang berkaitan dengan negara. Tetapi pada kenyataannya berbeda, ketika mereka (anak bangsa) telah menyelesaikan penidikan SMA ada hegemoni yang ditanamkan dikepala merka untuk bekerja, walaupun itu diluar kemampuannya untuk bekerja. Ketika mereka bekerja banyak pelanggaran-pelanggaran hak yang sangat mendasar pun itu terjadi karena memang mereka tidak tahu. Ada sebagian kecil buruh yang tau mana haknya mereka. Tetapi banyak pelanggaran yang terjadi
pada buruh dan pemerintah kita seolah tutup mata. Semestinya dilakukan pengawasan langsung dengan sadar hatinya sendiri untuk memaksa para pengusaha tunduk dari aturan hukum, banyak mendapat laporan dari buruh saja itu tidak pernah ada tindakan. Kondisi inilah yang seringkali membuat buruh marah dan bersikap agresife kepada pemerintah dan pengusaha. Bagaimana tidak, buruh datang kerumahnya (tempat kerja) sendiri jendelanya ditutup, pintunya dikunci. Kalau sudah seperti ini bagaimana kita mau bicara tentang mereka mau bekerja untuk kepentingan rakyat. Inilah yang sangat perihatin, yang seharusnya pemerintah adalah pelaksana dari kebijakan. Karena ketika ada undang-undang atau keputusan menteri ketenagakerjaan pelaksana dan pengawas dari kebijakan itu pemerintah sendiri. Ironisnya di Indonesia, pengawasan tidak berfungsi dan tidak berjalan, kebijakannya salah, ini yang menjadi kewajiban serika buruh untuk mencerdaskan anggotanya agar mereka tidak buta dengan persoalan hukum, tidak buta dengan persoalan ekonomi, tidak buta dengan persoalan sosial, tidak buta denga persoalan politik, dan tidak buta dengan persoalan budaya. semua dilakukan agar perjuangan buruh tetap konsisten dalam garis perlawanan dan agar buruh dapat memahami persoalan yang meanda dirinya. 6.
Sejauh mana K.KASBI dalam menekan pemerintah atau pengusaha dengan jalur aksi massa yang agresife dapat dikategorikan berhasil atau mencapai target? lantas apakah kenaikan UMP DKI murni karena jalur diplomatis? Jawaban:
K.KASBI berperan dalam perjuangan baik dalam secara lisan, tertulis, bahkan aksi massa itu dilakukan. Perlu diingat bahwa untuk merubah kebijakan secara nasional itu banyak kepentingan, pemodal atau pengusaha menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan rakyat menginginkan hidupnya sejahtera. Persoalannya pemerintah kita meletakan posisi mereka dimana? Seharusnya mereka memberikan kesejahteraan terhadap kelangsungan hidup buruh, bukan malah berpihak kepada tuan modal. Kalau kita melihat pemerintah kita saat ini tentu kita tidak mempunyai harapan besar terhadap cara diplomasi. Artinya ketika diplomasi ini dimanfaatkan hanya untuk kepentingan tertentu, ketika diplomasi ini tidak transparan serta tidak melibatkan partisipasi aktif buruh secara keseluruhan tentu ini akan banyak mendapat respon pertentangan dari serikat buruh itu sendiri. Terlebih ketika pemerintah melahirkan kebijakan biasanya tidak mengikutsertakan partisipasi aktif buruh. Ketika ini terjadi, maka pemerintah jangan berharap bisa bermimpi bahwa lewat diplomasi akan melahirkan kebijakan yang memang dapat diterima oleh kaum buruh secara keseluruhan. Karena kalau
melihat manfaat diplomsai itu semua mempunyai kedudukan yang sama antara pemerintah, pengusaha, pekerja/buruh. Seperti saat penentuan upah, seringkali terjadi ketidak transparan, tidak melibatkan partisipasi aktif serikat buruh, dan tidak bertanggung jawab. Selama ini kita bisa melihat ketika peraturan upah dikeluarkan oleh pemerintah, survei yang dilakukan untuk penetapan upah tidak jujur dan tranparan. Contohnya, ketika survei apakah buruh berbelanja selamanya di pasar induk semua? Tidak, buruh berbelanja diwilayah warung-warung sekitar dimana tempat mereka tinggal. Sedangkan survei untuk menentukan harga-haraga belanja itu di pasar induk. Ini semua tidak akan melahirkan keadilan ketika transparansi tidak ada, tidak melibatkan partisipasi buruh aktif, dan tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan layak buruh. Survei ini sangat jomplang yang dilakukan dewan pengupahan buruh dengan yang dilakukan buruh. 7.
Mengapa K.KASBI mempunyai perjuangan yang berbeda denagn KSPSI dalam memperjuangkan Penghapusan Outsourcing dan kenaikan UMP di Jakarta 2013? Jawaban:
Jelas berbeda dalam segala hal, garis besar haluan organisasi, visi misi, berbeda dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan buruh baik itu anggota K.KASBI ataupun anggota lain K.KASBI. Pola awal yang dilakukan K.KASBI dalam memperjuangkan kasus buruh adalah diplomasi atau menawarkan konsep kepada pemerintah dan pengusaha terutama pada kasus sistem Outsourcing dan kenaikan upah di Jakarta. Akan tetapi segala bentuk konsep yang kita tawarkan kepada pemerintah dan pengusaha tidak pernah didengar, kita tidak diajak duduk bersama, kita tidak dicarikan solusi dalam kasus-kasus perburuhan maka mau tidak mau kekuatan buruh harus digunakan. Jangan pernah berharap dengan diplomasi semua tuntutan buruh dapat didengarkan oleh pemerintah dan pengusaha. Tidak ada aka didengarkan, mereka sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Mereka sibuk memperkaya dirinya masing-masing. Jadi, mustahil dengan pola diplomasi segala tuntutan buruh yang diinginkan dapat didengarkan bahkan direalisasikan. Tanpa perjuangan buruh turun kejalan mustahil upah buruh dinaikan. Jangan pernah berharap dengan jalur diplomasi pemerintah dapat mendengarkan dan menaikan upah buruh, dan jangan pernah berharap kepada pengusaha karena sudah untung besar kemudian memperhatikan upah buruh. Itu semua tidak akan
terjadi, peteni, nelayan, buruh, mahasiswa tidak akan didengarkan tuntutannya kalu bukan dengan perjuangan turun ke jalan. 8.
UMP di Jakarta 2013 telah naik, K.KASBI tercatat beberapa kali menggelar aksi massa sebelum UMP dinaikan. Lantas, apakah aksi massa tersebut menjadi faktor penentu kenaikan UMP DKI? Jawaban:
Dapat dilihat contoh pada tahun 2012 ke tahun 2013 ketika upah naik. Suara-suara diplomasi itu tidak pernah didengarkan dan tidak ada satupun upah itu berdasarkan hidup layak. Jika bicara real kebutuhan hidup layak di tahun 2012 ke 2013 itu 2.8 juta per-bulannya. Tetapi kenapa dicarikan jalan tengahnya yaitu 2,2 juta per-bulannya, sementara survei yang dilakukan pemerintah adalah dibawah 2 juta. Artinya disini ada kebijakan yang salah, jika itu salah apakah harus tetap dipertahankan terus-menerus? Sampai kapanpun tidak akan melahirkan kebutuhan hidup layak. Upah di Jakarta naik dari 2012 ke 2013 itu perjuangannya di tahun 2012. Ini dapat naik besar karena perjuangan kaum buruh di parlemen jalan. Tanpa perjuangan buruh turun kejalan mustahil upah buruh dinaikan. Jangan pernah berharap dengan jalur diplomasi pemerintah dapat mendengarkan dan menaikan upah buruh, dan jangan pernah berharap kepada pengusaha karena sudah untung besar kemudian memperhatikan upah buruh. Itu semua tidak akan terjadi, peteni, nelayan, buruh, mahasiswa tidak akan didengarkan tuntutannya kalu bukan dengan perjuangan turun ke jalan. 9.
Ketika K.KASBI melakukan aksi massa yang cukup agresife dalam menuntut kenaikan UMP Jakarta, apakah hal tersebut tidak akan membuat panik para pengusaha?, sehingga akan berdampak buruk bagi para buruh? Jawaban:
Berawal dari kesejahteraan, bahwa kesejahteraan itu harusnya tanpa diminta jika para pengusaha mau tunduk dengan aturan hukum, kegelisahan para pengusaha itu diakibatkan oleh ulahnya sendiri karena mereka tidak patuh dengan aturan hukum. Akibat mereka tidak pernah menganggap bahwa buruh adalah aset dari sebuah perusahaan. Namun yang dilakukan oleh para pengusaha adalah buruh disuruh bekerja dari pagi sampai malam yang penting mereka hanya bisa sekedar makan ibarat sapi perah. Dapat dilihat dalam satu hari buruh apakah ada dalam 1 hari 3 kali makan dan makanannya itu bergizi? Tidak, kalau perilaku pengusaha masih tetap seperti itu yang dengan sadar menelantarkan kesejahteraan buruh tidak perlu dicemaskan. Tetapi problemnya selama ini pemerintah dengan pengusaha bersatu untuk menjadikan buruh sebagai komoditi.
Tidak ada sejarahnya ketika pengusaha hengkang dari Indonesia kemudian rakyat, buruh tidak bisa bertahan hidup dan berkembang biak untuk menghasilkan uang. Contohnya, ketika Indonesia di embargo oleh belanda pada zaman penjajahan apakah kita tidak mampu mengelola sumber daya alam kita sendiri? Mampu! Terbukti sampai saat ini kita masih mengelola sumber daya alam kita walaupun kenyataannya ada beberapa sumber daya alam kita yang dengan kepetingkang politik diserahkan kepada negara lain untuk mengelola. Itu semua karena kesalahan penguasa yang terlalu banyak kepentingan sehingga tidak lagi memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Walaupun demikian saat ini fakta membuktikan pada saat kenaikan upah dari 2012 ke 2013 tidak ada satupun pengusaha melakukan penutupan usahanya. BKPM juga tidak mengeluarkan data perusahaan yang kabur dari Indonesia. Jelas bahwa jika situasinya seperti ini ada pengusaha-pengusaha yang nakal untuk menakuti bahwa akan terjadi pemecatan masal karena perusahaannya tutup. Kalaupun perusahaan itu tutup bukan karena kenaikan gaji buruh, karena gaji buruh di Indonesia masih dalam urutan terendah di tingkat Asia. 10.
Mengapa K.KASBI tidak pernah menggunakan jalur diplomasi dalam memperjuangkan hak buruh (kenaikan UMP di Jakarta 2013, penghapusan sistem kerja Outsourcing)? Apabila K.KASBI pernah melakukan hal itu, maka sejauh mana hasil yang dicapai apabila dibandingkan dengan aksi massa? Jawaban:
K.KASBI pernah melakukan diplomasi kepada menteri tenaga kerja memberikan masukan-masukan agar dalam penyelesaian persoalan buruh K.KASBI dapat diikutsertakan untuk menyelesaikan masalah buruh. Tidak hanya itu, K.KASBI juga mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono tentang bagaimana membuat kebijakan dengan memaparkan 10 point tuntutan K.KASBI dan menjadi tuntutan rakyat secara menyeluruh diantaranya, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Hapus sistem kerja Outsourcing. Upah layak bagi kaum buruh. Jaminan sosial bukan asuransi social. Subsidi untuk rakyat. STOP Privatisasi dan Nasionalisasi semua aset-aset strategis. STOP Union Busting dan kriminalisasi aktifis buruh. Turunkan harga BBM dan sembako. Bangun Industri Nasional yang kuat untuk mensejahterakan rakyat. Tanah untuk kesejahteraan rakyat. Pendidikan gratis dan berkualitas untuk seluruh rakyat.
Inilah yang biasa kita sampaikan mulai dari tingkat RI I sampai ke legislatif, ekskutif apakah ini pernah didengarkan? Masukan dan sara kita tidak pernah
didengarkan, kalaupun K.Kasbi datang dan duduk bersama tetapi kalau hanya diterima kemudian 5 tahun kemudian tidak ada perubahan, apakah itu yang dinamakann diplomasi? Diplomasi itu ketika orang duduk bersama ada jalan keluar dari persoalan rakyat. Kalau dibandingkan dengan aksi massa tentu jauh berbeda hasil yang didapatkan buruh. Jika diplomasi hanya sebatas didengarkan dan tamoung tetapi tidak pernah ditindak lanjuti maka aksi massa adalah sebuah jawaban yang konkrit untuk menyelsaikan masalh perburuhan yang ada di Indoneisia. 11.
Dalam menjalankan program organisasi, membutuhkan dana yang besar. Berasal dari manakah dana tersebut? Jawaban:
Bagi K.KASBI adalah berdiri di atas kakinya sendiri itu harus dilakukan di dalam internal K.KASBI, baik anggota tingkat federasi maupun secara nasional. K.KASBI menyatakan bahwa berdiri di atas kaki sendiri. Artinya K.KASBI adalah organisasi yang mandiri, kuat, independen. Terlebih pada masalah pendanaan, setiap kali K.KASBI mengadakan agenda/program organisasi tentu tidak dapat dihilangkan kebutuhan dana sebagai penunjang. Iuran adalah sumber dana yang selalu K.KASBI gunakan untuk membantu berjalannya sebuah agenda/program. Seperti aksi dan yang lainnya, harus dibiayai atas dasar kesadaran anggota K.KASBI sendiri, sehingga apa yang diperjuangkan kaum buruh tidak menjadi terkontaminasi dengan partai politik atau elit politik, atau kaum kapitalis yang ingin merusak kekuatan kaum buruh. Hal-hal seperti itu berangkat dari kesadaran kaum buruh, dengan dasar bahwa perjuangan itu memang butuh pengorbanan, pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, materi dan yang lainnya. Jadi baik secara finasial maupun lain-lain kami berdiri di atas kaki kami sendiri, kami tidak tergantung dengan bendera manapun, kelompok manapun, lembaga apapun. 12.
Adakah donator-donatur yang membantu berjalannya kegiatan/program K.KASBI? Jawaban:
Kalau dalam sejarahnya sampai hari ini, kami masih menjaga prinsip kemandirian kami, kemudian kemandirian kami ini adalah kemandirian dalam segala hal, baik dalam perjuangan ekonomi politiknya, sosial budayanya itu harus berangkat dari kebutuhan dari kaum buruh itu sendiri atas kesadaran kaum buruh itu sendiri.
13.
Jika ada, siapakah donatur tersebut? Jika tidak ada, bagaimana K.KASBI mengatasi masalah tersebut (menjalankan program)? Jawaban:
Tidak ada, dalam mengatasi masalah keuangan yang menunjang sebuah program dari organisasi pekerja K.KASBI mengatasinya melalui kemampuan kemandiriannya. K.KASBI mengatasinya dengan menggunakan iuran anggota K.KASBI itu sendiri, karena sampai saat ini K.KASBI masih mempertahankan kemandirian dan independensinya. 14.
Adakah partai yang pernah mengajak kerja sama dengan K.KASBI? Jawaban:
Setiap organisasi buruh pasti banyak yang melirik dari bermacam-macam bendera partai politik. Tetapi K.KASBI mempunyai sikap yang tegas, baik itu tentang pemilu, tentang politik, tentang sosial, karna kami melihat hari ini adalah rakyat hanya dijadikan sebagai objek untuk memilih. Tetapi rakyat pula yang harus menjadi korban, ketika rakyat memilih salah satu calon presiden dan kemudian terpihih, tidak ada jaminan yang konkrit presiden dapat menjamin kesejahteraan rakyatnya secara utuh. Maka dari itu K.KASBI tidak akan pernah mau terlibat dalam sebuah kepentingan partai politik di Indonesia ataupun di luar negeri. K.KASBI terlepas dari partai politik, K.KASBI tidak mau terlibat dalam kepentingan partai politik yang akhirnya mengorbankan kepentingan yang lebih banyak.
Narasumber Hari/Tanggal Pkl 1.
Transkip Wawancara : Andito Suwignto (Pengamat Perburuhan) : Minggu, 15 September 2013 : 14.06 s/d Selsai
Apa yang anda ketahui tentang KSPSI dan K.KASBI? Jawaban:
Sejak lahirnya FBSI (sekarang KSPSI) sampai saat ini organisasi KSPSI cenderung dipandang sebagai organisasi yang tidak akan bisa lepas dari pemerintah. Hal ini ditandai pada awal dibentuknya FBSI yang dibentuk oleh Soeharto dalam rangka penyederhanaan organisasi. Organisasi ini memiliki usia yang tidak bisa dibilang muda, KSPSI sudah memiliki usia yang cukup matang dalam dunia perburuhan. Kematangan usia membuatnya telah banyak mengalami pengalaman menyelesaian permasalahan pekerja/buruh. Saat ini, KSPSI dikenal dengan gaya intelektualnya dalam menyelesaikan kasus pekerja/buruh, memperjuangkan kesejahteraan pekerja/buruh, membela pekerja/buruh. Setiap ada masalah yang berkaitan dengan pekerja/buruh, KSPSI enggan turun ke jalan menyuarakan pendapat, melakukan tekanan terhadap pemerintah. Diskusi, seminar, dialog, diplomasi adalah cara KSPSI untuk menyadarkan pengetahuan pekerja/buruh akan kondisinya. Cara itu juga merupakan cara di mana penyelesaian masalah dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan tidak anarkis. Dengan cara-cara tersebut KSPSI merasa bahwa setiap masalah yang dialami KSPSI yang dalam hal ini permasalahan perburuhan membuat kondisi yang kondusif antara pekerja, pengusaha, pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Berbeda dengan K.KASBI, di dunia perburuhan Indonesia berpendapat bahwa K.KASBI organisasi pekerja satu-satunya jalan dalam mengatasi masalah perburuhan dengan aksi turun ke jalan, menurunkan massa, membuat tekanan kepada pemerintah dengan aksinya. Organisasi ini kiri, merah, cenderung komunis yang berani. K.KASBI mempunya garis yang jelas dalam perlawannya, setiap ada masalah perburuhan yang dihadapi anggotanya, atau bahkan menyeluruh K.KASBI mengatasinya dengan melakukan tekanan kepada pemerintah dengan aksi massa turun ke jalan.
Bagi organisasi yang behaluan kiri menganggap pola diplomasi adalah kekalah dalam bertarung, karena dalam kesempatan diplomasi terdapat kemungkinan deal-deal politik antara Pemerintah, Pengusaha, dan Ketua Serikat Pekerja. Hal ini yang dianggap K.KASBI adalah sebagai harga damai kepada penguasa akan masalah yang dihadapinya. Kondisi seperti itu dianggap K.KASBI adalah kekalahan sebelum bertarung. 2.
Apa persamaan dan perbedaan dari KSPSI dan K.KASBI? Jawaban:
Persamaan dari dua organisasi pekerja/buruh yakni KSPSI dan K.KASBI adalah organisasi yang tingkatannya Konfederasi. Artinya, dua organisasi ini adalah organisasi besar yang membawahi Federasi, Serikat pekerja/buruh, sampai anggota-anggotanya. Perbedaannya lebih kepada cara mengeksprsikan sebuah kepentingan dari masing-masing konfederasi. Jika KSPSI menempuh cara dengan diplomasi untuk mengekspresika kepentingan dari pekerja/buruh, maka K.KASBI lebih memilih jalan demonstrasi sebagai alat untuk menekan pemerintah agar kepentingannya dapat didengarkan oleh pemerintah. 3.
Menurut anda cara seperti apa yang ideal untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja/buruh, yang dalam hal ini mengatasi persoalanpersoalan pekerja/buruh? Jawaban:
Perjuangan pekerja/buruh tidak otomatis hitam dan putih, tidak otomatis harus menang dan kalah, tidak kalau pekerja melawan pemerintah itu menjadi musuh. Karena yang namanya hubungan industrial itu kompleks. Artinya banyak farian di dalamnya, misalkan sebuah perusahaan mempekerjakan seseorang sebagai pekerja/buruh tidak hanya selesai dengan dibayar gajinya, perusahaan harus melihat kelangsungan perusahaan tersebut, keuntungan, kerugian dari perusahaan. Namun tidak juga hanya memikirkan itu, perusahaan juga harus memikirkan gaji pekerja/buruhnya, harus memikirkan kelangsungan hidup pekerja/buruhnya, harus memikirkan kesehatan pekerja/buruhnya, harus memikirkan jaminan sosialnya. Untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja/buruh itu harus diawali dengan kesadaran ideologi. Hubungan pekerja/buruh dengan ideologinya akan tampak pada bagaimana keterikatan dari pekerja/buruh terhadap majikan (pengusaha). Pekerja/buruh yang tidak sadar akan kelasnya hanya mejadikan ototnya sebagai alat gadai saja untuk menerima upah. Pekerja/buruh yang tidak paham pentinganya kedudukan mereka dalam industri hanya berpandangan sempit dan sedehana, bahwa ia bekerja hanya sekedar mendapatkna uang makan dan bisa
hidup. Jika ia dihadapkan pada pilihan buruh seperti kecelakaan kerja, maka hubungan dengan alat produksi yang menjadi satu-satunya yang dihargai perusahaan tidak lagi bermanfaat bagi dirinya. Maka di sinilah peran organisasi pekerja/buruh dibutuhkan, angota-anggota nya haruslah sadar akan posisi dan kondisnya di dalam perusahaan kerjanya. Sehingga mereka tahu permasalahannya, dan dapat menyelesaikannya dengan baik. Ini semua merupakan cara yang efektif bagi serikat pekerja, organisasi pekerja/buruh dimana kesadaran ideologi membuat pekerja/buruh tidak mudah diombang-ambingkan masalah, setelah itu pekerja/buruh dan organisasinya dapat mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerja/buruh, kalau tidak selesai juga dengan diskusi maka aksi turun ke jalan merupakan cara yang terakhir dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pekerja/buruh. 4.
Dari keduanya, manakah organisasi pekerja/buruh yang lebih efektif gerakannya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dan memperjuangkan masalah-masalah yang dihadapi pekerja/buruh? Jawaban:
KSPSI dan K.KASBI adalah organisasi pekerja/buruh yang besar dan mempunyai anggota ribuan di Indonesia. Keduanya mempunyai kedudukan yang kuat di tingkat perburuhan Indonesia, masing-masing organisasi mempunya cara dan pola untuk memperjuangkan kepentingannya. KSPSI adalah organisasi pekerja yang mengatasi masalah dan kepentingannya melalui cara-cara ilmiah yakni diskusi, dialog, diplomasi dengan elemen-elemen yang berkaitan dengan dunia perburuhan yakni pemerintah, pengusaha, pekerja agar tuntutan kepentingannya dapat didengarkan oleh pemerintah dan pengusaha sehingga merubah kebijakan menjadi berpihak kepada kepentingan KSPSI. Semntara K.KASBI adalah organisasi yang cenderung mengatasi setiap masalah yang dihadapinya dengan cara aksi demonstrasi ke jalan dengan kekuatan massa. Harapannya dengan aksi demonstrasi turun ke jalan pemerintah dapat merubah kebijakan yang berpihak dengan kepentingannya. Jika membandingkan efektifitas gerakan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dan memperjuangkan masalah-masalah yang dihadapi pekerja/buruh maka K.KASBI adalah organisasi yang cukup dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah yang menjadi masalah pekerja/buruh dibandingkan KSPSI. Perjuangan buruh dari era kolonial belanda sampai saat ini gerakan aksi massa turun kejalan dengan demonstrasi masih menjadi cara yang efektif untuk merubah kebijakan yang dianggap pekerja/buruh tidak berpihak kepadanya. Gerakan massa turun ke jalan dengan demonstrasi juga merupakan cara yang efektif untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan pekerja/buruh.
Walaupun demikian pola yang dilakukan K.KASBI tidak semuanya dapat dibenarkan. Seperti tidak mengedepankan diskusi kepada para pelaku kebijakan perburuha. Sementara cara yang paling muktahir adalah dengan dilakukannya diskusi kepada pemerintah, pengusaha terlebih dahulu. Jika tidak mendapatkan hasil dan solusi dari diskusi tersebut maka barulah kekuatan pekerja/buruh dapat digunakan sebagai alat kekuatan pekerja/buruh untuk merubah sebuah kebijakan yang lebih berpihak kepada kepantingan dari pekerja/buruh. 5.
Terkait UMP DKI Jakarta 2013, bagaimanakah pandangan anda atas kenaikan upah pekerja/buruh 2013? Jawaban:
Pemerintah memang menaikan upah minimum tiap tahunnya. Seperti kenaikan upah minimum DKI Jakarta 2013, perjuangan ini dimulai dari akhir tahun 2012. Kenaikan upah sebesar 40%, yang awalnya 1.500.0000. menjadi 2.200.000. itu semua tidak serta merta naik begitu saja, berkat perjuangan pekerja/buruh yang senantiasa setia dalam mengawal kenaikan upah minimum di tiap tahunnya. Kenaikan upah minimum di tahun 2013 tidak membuat pekerja/buruh merasakan kenaikan upah minimum ini sebagai sebuah peningkatan kesejahteraan, karena harga kebutuhan pokok pasti naik tiap tahunnya. Berapapun besaran nominal yang ditetapkan pemerintah tidak akan mampu menaikan posisi pekerja/buruh satu derajatpun. Meskipun angka upah minimum mengikuti kebutuhan hidup layak (KHL), tetap saja kesejahteraan pekerja/buruh tidak otomatis tercapai. Penghitungan KHL berdasarkan pada rata-rata kebutuhan hidup pekerja/buruh lajang, tidak mempertimbangkan pekerja/buruh yang telah berkeluarga, dan tidak memprediksi inflasi pada tahun berikutnya. Seperti UMP DKI Jakarta 2013, kenaikan upah minimum 2013 diukur melalui KHL, sementara KHL yang dipakai adalah KHL tahun 2012, bukan tahun 2013. 6.
Selain masalah upah, masalah sistem Outsourcing juga tidak luput dari masalah pekerja/buruh. apa yang anda ketahui tentang sistem Outsourcing? Jawaban:
Pada awalnya sistem Outsourcing timbul karena situasi bisnis yang saling berkompetisi. Sehingga perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan kerja kepada perusahaan lain atau penyedia jasa. Sistem ini dikenal dengan sistem alih daya, di mana sebuah perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaa pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.
Aturan dari sistem ini adalah memperbolehkan pekerjaan yang dapat dioutsourcingkan hanya dalam pekerjaan yang tidak bersentuhan langsung dengan proses inti produksi. Diantaranya adalah Security,Cleaning Service,Driver, Catering, dan jasa penunjang pertambangan dan tidak boleh untuk proses inti produksi atau kegiatan utama perusahaan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memperkecil biaya sebuah perusahaan dengan strategi menyerahkan pekerjaan kepada jasa penyalur kerja untuk disalurkan kepada pekrja yang ahli. Maksudnya adalah agar dalam pekerjaan itu dapat efisien, sehingga seuah perusahaan dapat memfokuskan kinerjanya. Sistem ini membuat pekerja dirundung ketidak pastian dalam bekerja, baik dari masa kerja yang tidak tahu waktu tentu sampai kapan, tidak mendapatkan jaminan sosial, tidak mendapatkan jaminan kesehatan, terjadinya pemotongan gaji, dll. Seharusnya pekerja/buruh Outsourcing kualitas kehidupannya harus melebihi atau di atas pekerja/buruh yang tetap. Karena pekerja/buruh Outsourcing umur pekerjaannya tidak ada yang pasti. Seperti gaji, harusnya pemotongan gaji pekerja/buruh Outsourcing hanya dilakukan sekali saja pada bulan pertama oleh penyedia jasa kerja. Bukan selama pekerja/buruh itu bekerja. Kalau seperti itu, yang diuntungkan penyedia jasa kerja dengan perusahaan penerima pekerja. Mereka membagi hasil pemotongan gaji dari sekian ratus pekerja/buruh Outsourcing yang ada di Perusahaan. Hal demikian menyalahi aturan undang-undang Ketenagakerjaan No. 13. Tahun 2003 tetang Tentang Ketenagakerjaan. Seharusnya pemotongan gaji hanya berlaku sekali saja, bukan tiap bulan selama pekerja/buruh Outsourcing itu masih bekerja. Kenyataannya pada perkembangan sistem ini banyak yang menolak, sistem ini dianggap hanya merugikan pekerja/buruh, yang diuntungkan hanyalah perusahaan dan pengusahanya saja. Semua ini disebabkan karena sitem Outsourcing membuat
sebuah perusahaan lebih memilih mengangkat pekerja secara Outsourcing dari pada menjadikan pekerja tetap. 7.
Bagaimana cara penyelesaian masalah pekerja/buruh yang dalam hal ini mengenai upah minimum dan sistem Outsourcing? Jawaban:
Isu ketenagakerjaan memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Selalu menarik ketika mengupas masalah perburuhan di Indonesia, antara pemerintah yang membuatkan kebijakan, perusahaan yang memberi pekerjaan dan pekerja yang bekerja di perusahaan.
Pemerintah membuat kebijakan terkait upah minimum dan sistem Outsorcing berharap bahwa dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut dapat membuat baik dan teratur pada tataran ekonomi negara. Perusahaan memperkerjakan pekerja berharap usahanya dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan yang besar. Sementara pekerja/buruh berharap dengan pekerjaan yang digeluti dapat membawa kehidupannya sejahtera. Semuanya mempunyai kepentingan masing-masing yang terus diperjuangkan. Pada masalah upah minimum, seharusnya pemerintah jeli melihat keadaan para pekerja/buruh yang hidupnya rata-rata kekurangan. Seperti dalam penentuan upah minimum yang dilakukan pemerintah, uaph minimum ditetapkan karena menyocokan hasil survei yang dilakukan pemerintah terkait Kebutuhan Hiudp Layak (KHL). Pada tiap tahun upah minimum di tiap Provinsi memang mengalami kenaikan, tetapi kenaikan upah pekerja/buruh tidak membawa dampak perubahan ke arah yang lebih baik. Itu semua karena KHL yang ditentukan pemerintah mengambil harga pada tahun sebelumnya, bukan tahun di mana upah pekerja/buruh dinaikkan. Seperti upah minimum DKI Jakarta 2013, survei KHL dilakukan pemerintah di tahun 2012 untuk mengukur harga-harga kebutuhan hidup pekerja/buruh di tahun 2013. Sementara ditiap tahunnya semua kebutuhan selalu saja naik harganya, ini tidak menjadikan pekerja/buruh hidup dalam kelayakan. Peraturan KHL yang diatur pemerintah juga dirasa kurang memperhatikan hidup pekerja/buruh yang telah berkeluarga. KHL yang ada hanya dikhususkan bagi pekerja/buruh lajang yang bekerja kurang dari satu tahun. Selanjutnya masalah sistem Outsourcing, sistem ini dianggap pekerja/buruh sebagai musuh bersama yang harus diperjuangkan. Pekerja/buruh beranggapan bahwa sistem ini tidak lain sebagai sistem perbudakan terhadap pekerja/buruh. Sistem ini mengharuskan pekerja/buruh bekerja di perusahaan tetapi tidak mendapatkan hak-hak dan jaminan atas kehidupannya. Kondisi ini diperparah dengan dipekerjakannya pekerja/buruh yang bukan pekerjaan yang dapat di-outsourcingkan. Artinya perusahaan memanfaatkan sistem ini sebagai ladang untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya agar perusahaannya mendapatkan keuntungan yang besar dengan melegalkan segala bentuk pekerjaan untuk dapat di- outsourcingkan. Cara penyelesaian dari kasus perburuhan di Indonesia dapat diselesaikan dengan adanya pengawasan dari pihak pemerintah (ketenagakerjaan) di tiap wilayah untuk dapat mengawasi perusahaan-perusahaan yang tidak mau melaksanakan undang-undang ketenagakerjaan secara murni dan konsekuen. Jangan hanya ketika masalah ketenagakerjaan telah ramai berkembang, tereksposkan ke media, setelah pekerja/buruh protes dengan aksi-aksi massa. Paddahal, surat pengajuan yang ditujukan kepada Disnakertrans dan kewajiban
mereka untuk melaporkan pengwasan secara berkala, seharusnya sudah cukup menjadi signnal agar lembaga-lembaga ini proaktif dalam menjalankan kewajiban tugasnya. Selanjutnya masalah ini dapat diselesaikan dengan Serikat Pekerja yang kuat, kuat ideologi, kuat massa, kuat pengetahuan, kuat ekonomi. Itu semua agar anggota-anggota Serikat Pekerja tahu permasalahan yang dihadapinya, tahu langkah apa yang harus dipakainya, tahu bahwa hubungan industrial bukanlah sekedar aktivitas, bukan sekedar memperoleh upah dalam bentuk materi saja. Tugas Serikat Pekerja menyadarkan bahwa ada sistem yang congkak dan individualistik yang mencengkram pekerja/buruh dengan segala cara. Itulah pentingnya menguatkan Serikat Pekerja dan anggotanya untuk menghadapi masalah perburuhan. Dengan itu pekerja dapat melaporkan sebuah kasus di perusahaan kepada Serikat Pekerjanya, sehingga Serikat Pekerja mampu menanganinya dengan melaporkan kasus tersebut ke pemerintahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di wilayahnya masing-masing.
PENGURUS PUSAT KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI) PERIODE 2012-2017 NAMA PENGURUS YORRYS RAWEYAI Prof DR MATHIAS TAMBING SH.MSi Hj. DHIANA ANWAR SH MUSTAKIM ISHAK ALBOIN SIDABUTAR SH H.MUHYIR HASIBUAN DR. AZIZ SYAMSUDIN, SH. LLM Drs. LATIEF NASUTION SH MUHAMMAD ADLAN H. SUJANA, SH HARDJONO,SH KARMEN SIREGAR .SH H. RUDY PRAYITNO. SE SUTRISNO L. PAULUS MOKODASER RELLUS SIAGIAN ILYAS ISKANDAR MOCH ADLAN NAWAWI H. NURACHMAT JOKO ISTIYONO,SH. MH EDISON HUTASOIT Ir ARIANI VEBRINIA SIREGAR Drs. PERMADI SYUKUR ACHMAD FEBRIE CHARLIE CRAMER ATUM BURHANUDIN, SH DIKI ROSMA NASUTION
JABATAN Ketua Umum Wakil Ketua Umum Wakil Ketua Umum Ketua Bidang OKK Ketua Bidang KESRA Ketua Bidang DIKLAT Ketua Bidang Pembelaan & Hukum Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Ketua Bidang HUMAS Ketua Bidang LITBANG Ketua Bidang Antar lembaga Ketua Bidang IPTEK Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Sekretaris Bidang OKK Sekretaris Bidang DIKLAT Sekretaris Bidang IPTEK Sekretaris Bidang Pembelaan & Hukum Sekretaris Bidang Hubungan luar negeri Sekretaris Bidang HUMAS Sekretaris Bidang LITBANG Sekretaris Bidang KESRA Bendahara Umum Bendahara Bendahara
PENGURUS MPO KSPSI NAMA PENGURUS H. IBRAHIM GAUS, SH H. HANAFI RUSTANDI Drs. F. A. SUNARYO RONGGO, SH.MM 1. H. HANIF ACHMADH. ACENG ENNO 2. NADJAMUDIN SANAP GUMAI.SH 3. SYAMSUL BAHRI ( DKI ) 4. BASTOMY,SE 5. Ir.IDRUS 6. ADIN RESTIADI 7. RUSLI HARAHAP 8. Drs. NANO HARYONO 9. BUNYAMIN BIVER 10. SUGIANTO SITUMEANG, SH 11. Drs. RENDRA KHRISNA, SH, MH. MM 12. M. ADNAN KADIR, SH
JABATAN Ketua Wakil Ketua Sekretaris
Anggota Mewakili Wilayah Barat Mewakili Wilayah Tengah Mewakili Wilayah Timur
PENGURUS PUSAT KONFEDERASI KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA (K.KASBI) PERIODE 2005-2008
KETUA UMUM
: ANWAR ‘SASTRO ‘MA’ARUF
SEKRETARIS JENDRAL
: BENO WIDODO
KESEKRETARIATAN
: EKA PANGULIMARA H
PENDIDIKAN & PROPAGANDA
: SUMARTO
HUBUNGAN INTERNASIOANAL
: RAYMOND JK
PENGEMBANGAN ORGANISASI
: MUSRIYANTO
STAFF
: SUNARNO
DEPARTEMEN KEUANGAN
: TRIYANTI W
DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI
: AGUS WIYONO
PENGURUS PUSAT KONFEDERASI KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA (K.KASBI) PERIODE 2008-2011
KETUA UMUM
: NINING ELITOS
SEKRETARIS JENDRAL
: KHAMID ISTAKHORI
PENDIDIKAN & PROPAGANDA
: SUMARTO
HUBUNGAN INTERNASIOANAL
: SIMON
PENGEMBANGAN HUKUM & ADVOKASI
: MUSRIANTO
PENGEMBANGAN ORGANISASI
: SUNARNO
DEPARTEMEN KEUANGAN
: EKA PANGULIMARA H
BIRO BURUH MIGRAN
: DARTO
KEPUTUSAN KONGRES III KONFEDERASI KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA
NOMOR : 013-KONGRES III KASBI-I-2011
TENTANG : SUSUNAN DAN NAMA PERSONALIA PENGURUS PUSAT KONFEDERASI KASBI PERIODE TAHUN 2011-2015
Menimbang
: a. Bahwa kongres konfederasi KASBI adalah mekanisme pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksankan setiap 5 (lima) tahun sebagai wujud kedaulatan anggota dalam menentukan arah perjalanan organisasi. b. Bahwa kongres III konfederasi KASBI yang dilakukan di Bnadung Jawa Barat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai dengan konstitusi organisasi. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b, perlu diterbitkan keputusan-keputusan Kongres III KASBI.
Mengingat
: a. Anggaran Dasar Konfederasi KASBI bab III pasal 7 tentang Kongres Konfederasi KASBI b. Anggaran Runah Tangga Konfederasi KASBI Bab I pasal 1-10 tentang Kongres Konfederasi KASBI
c. Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Pengurus Pusat KASBI – KASBI Wilayah – SBA KASBI trtkait dengan keputusan pelaksanaan Kongres III Konfederasi KASBI d. SK PP KASBI Nomor 07/Kpts/PP-KASBI/VII/2010 tertanggal 8 Juli 2010 tentang Susunan Panitia Kongres III Konfederasi KASBI
Memperhatikan
: a. Arahan Panitia Pengarah Kongres III Konfederasi KASBI tentang Pelaksanaan Kongres III konfederasi KASBI b. Hasil rapat-rapat Panitia Kongres III Konfederasi KASBI c. Masukan, usulan dan perdebatan yang terjadi di dalam Kongres III Konfedrasi KASBI
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: SUSUNAN DAN NAMA PERSONALIA PENGURUS PUSAT KONFEDERASI KASBI PERIODE TAHUN 2011- 2015
Pertama
: Mengesahkan Susunan Dan Nama Personalia Pengurus Pusat Konfederasi KASBI Periode Tahun 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai satu
kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua
: Mewajibkan seluruh anggota Konfederasi KASBI untuk mengamankan dan melaksanakan keputusan ini.
Ketiga
: Keputusan ini berlaku sejak diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki di kemudian hari.
Ditetapkan di
: Bandung
Pada Tanggal
: 23 Januari 2011
MAJELIS PIMPINAN SIDANG KONGRES III KONFEDERASI KASBI
William Marthom
Jajat Darojat
Agus Wiyono
PENGURUS PUSAT KONFEDERASI KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA (K.KASBI) PERIODE 2011-2015 KETUA UMUM
: NINING ELITOS
SEKERTARIS JENDRAL
: ABDULRAHCMAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
: SUMARTO
DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL: SIMON SH DEPARTEMEN ORGANISASI
: BENO WIDODO
DEPARTEMEN BURUH MIGRAN
: DARTO
DEPARTEMEN LITBANG
: YAHYA
DEPARTEMEN KEUANGAN
: EKA PANGULIMARA H
DEPARTEMEN HUKUM & ADVOKASI
: MURSIANTO
DEPARTEMEN PROPAGANDA dan TERBITAN : AGUSTINUS DEPARTEMEN KESEKRETARIATAN
: SUNARNO
ANGGARAN DASAR KONFEDERASI KASBI BAB I NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN, MARSDAN LAMBANG Pasal 1. NAMA Organisasi ini bernama Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia selanjutnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
ini
disingkat dengan nama Konfederasi KASBI Pasal 2. WAKTU DAN KEDUDUKAN 1. Organisasi ini dibentuk berdasarkan Kongres I yang berlangsung di Bogor pada tanggal 4-6 Febuari 2005 untuk batas waktu yang tidak ditentukan, sebagai kelanjutan dari Komite Aksi Serikat Buruh Independent (KASBI) yang dideklarasikan pada tanggal (2003, tanggal tepat) di Semarang 2. Sekretariat Pengurus Pusat dan Dewan Buruh Nasional Konfederasi KASBI berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia. Pasal 3. LAMBANG DAN MARS Ketentuan mengenai lambang dan mars, bentuk dan arti dijelaskan dalam anggaran rumah tangga sebagai bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini BAB II ASAS, SIFAT DAN BENTUK Pasal 4. ASAS
Konfederasi KASBI adalah organisasi buruh yang berasaskan independen, demokratik, serta kerakyatan. Pasal 5. SIFAT 1. Konfederasi KASBI berprinsip pada demokrasi, independensi, kesetaraan, yang berbentuk persatuan dari serikat-serikat buruh anggota sebagai perwujudan solidaritas, dan persaudaraan sejati. 2. Konfederasi KASBI mandiri dan bebas dari campur tangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai-partai politik, organisasi pengusaha, pemilik modal, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Pasal 6 BENTUK Konfederasi KASBI berbentuk Konfederasi Nasional Serikat Buruh multi sektor berdasarkan pada teritori. BAB III KEDAULATAN DAN AFILIASI Pasal 7. KEDAULATAN KONFEDERASI KASBI Kedaulatan tertinggi Konfederasi KASBI berada ditangan Anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui Kongres Konfederasi KASBI. Pasal 8 AFILIASI Konfederasi KASBI dapat berafiliasi pada organisasi lebih tinggi di tingkat internasional berdasarkan keputusan Kongres Konfederasi KASBI atau keputusan bersama Pengurus Pusat Konfederasi KASBI dengan Dewan Buruh nasional dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres BAB IV
TUJUAN DAN POKOK-POKOK PERJUANGAN Pasal 9 TUJUAN KONFEDERASI KASBI Tujuan Konfederasi KASBI adalah : 1.
Mempersatukan dan memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politik kaum buruh Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan melawan semua bentuk penindasan.
2.
Memperjuangkan kesejahteraan buruh beserta keluarganya.
3.
Melindungi
kepentingan kaum
buruh
dari
sistem kapitalisme
dan
imperialisme. 4.
Melawan sistem kapitalisme dan imperialisme Pasal 10. POKOK-POKOK PERJUANGAN KONFEDERASI KASBI
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Konfederasi KASBI memiliki Pokokpokok perjuangan sebagai berikut : 1. Terlibat aktif dalam perjuangan kaum buruh melawan kekuatan anti buruh dan anti demokrasi. 2. Membangun serikat-serikat buruh yang sesuai dengan asas dan sifat organisasi. 3. Aktif dalam kerja-kerja solidaritas nasional / internasional untuk perubahan nasib kaum buruh. 4. Memperjuangkan hak-hak ekonomi politik dan sosial budaya kaum buruh. 5. Mengkampanyekan dan memperjuangkan sistem kerja yang adil, bermartabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. 6. Mengkampanyekan dan memperjuangkan serta melindungi hak-hak buruh perempuan. 7. Memperjuangkan penghapusan buruh anak
8. Memperbesar, memperluas, dan mengembangkan Konfederasi KASBI secara terus menerus. 9. Memperjuangkan dan melindungi hak-hak buruh migran beserta keluarganya. BAB V STRUKTUR DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 11 STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi terdiri dari : 1. Dewan Buruh Nasional 2. Pengurus Pusat 3. Pengurus Wilayah 4. Pengurus SBA Pasal 12 PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pengambilan Keputusan dan kerja-kerja organisasi Konfederasi KASBI dijalankan melalui : 1. Kongres 2. Dewan Buruh Nasional 3. Pengurus Pusat 4. Rapat Koordinasi Nasional 5. Rapat Kerja Nasional 6. Konferensi Wilayah 7. Pengurus Wilayah 8. Rapat Koordinasi Wilayah 9. Rapat Kerja Wilayah 10. Pengambilan keputusan tertinggi organisasi SBA
BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 13 Anggota Konfederasi KASBI adalah : 1. Federasi Serikat buruh, 2. Serikat Buruh tingkat Kabupaten/Kota, 3. Serikat Buruh tingkat basis yang di daerahnya belum terbentuk serikat buruh
setingkat Federasi yang berafiliasi dengan Konfederasi KASBI, 4. Forum/kelompok buruh yang di daerahnya belum terbentuk serikat buruh
setingkat federasi yang berafiliasi dengan Konfederasi KASBI dan beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang yang mempunyai konstitusi dan program. Pasal 14 HAK ANGGOTA Setiap Serikat buruh anggota memiliki otoritas dalam menjalankan kerja-kerja organisasi selama tidak bertentangan dengan hasil Keputusan Kongres Pasal 15 KEWAJIBAN SERIKAT BURUH ANGGOTA 1. Menjunjung tinggi dan menjalankan AD/ART dan prinsip-prinsip organisasi. 2. Mematuhi keputusan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. 3. Mencantumkan nama Konfederasi KASBI di belakang nama Serikat buruh Anggota. 4. Membayar iuran keanggotaan secara teratur sesuai kewajibannya. 5. Memberitahukan kepada Pengurus Pusat Konfederasi KASBI mengenai pemilihan dan perubahan susunan kepengurusan serta keanggotaan paling lambat pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya.
6. Memenuhi segala kebutuhan Pengurus Pusat Konfederasi KASBI
akan
informasi yang diperlukan sebaik mungkin. 7. Memuat
informasi yang dikirim Pengurus Pusat Konfederasi KASBI ke
dalam terbitan yang dibuatnya. 8. Mengirimkan satu eksemplar media / terbitan yang dibuatnya ke Pengurus Pusat Konfederasi KASBI. 9. Mengirimkan laporan rutin kepada Pengurus Pusat Konfederasi KASBI setiap 1 (satu) tahun sekali. 10. Apabila di daerah tersebut terdapat Konfederasi KASBI Wilayah, maka kewajiban seperti yang dimaksud dalam ayat 5, 6, 7, 8, 9 dilakukan melalui mekanisme Konfederasi KASBI Wilayah. 11. Bagi SBA yang terdapat di beberapa wilayah maka kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 6, 7, 8, 9 dilakukan dengan melalui pengurus Konfederasi KASBI Wilayah yang dapat dipilih salah satu diantaranya dengan menembuskan kepada wilayah lainnya dimana SBA tersebut berada. BAB VII KEUANGAN ORGANISASI Pasal 16 Biaya untuk menjalankan operasional organisasi diperoleh : 1. Iuran anggota 2. Bantuan, sumbangan dan hibah dari pihak lain yang tidak bertentantangan dengan prinsip organisasi 3. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip organisasi BAB VIII SANKSI-SANKSI ORGANISASI Pasal 17 SANKSI ORGANISASI :
1. Sanksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan oleh organisasi terhadap Serikat Buruh Anggota atau lembaga-lembaga dalam Konfederasi KASBI sesuai dengan struktur pengambilan keputusan organisasi. 2. Sebelum
sanksi
dijatuhkan,
pihak-pihak
yang
dianggap
melakukan
pelanggaran diberi hak untuk melakukan pembelaan.
BAB IX ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN PERALIHAN Pasal 18 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Pasal 19 Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan di dalam kongres. BAB X ATURAN PENUTUP Pasal 20 Jika terjadi beda penafsiran terhadap anggaran dasar/anggaran rumah tangga ini, versi resmi adalah naskah dan dokumen ketika anggaran dasar/anggaran rumah tangga ini disahkan yang di tandatangani oleh majelis pimpinan sidang. Ditetapkan di
: Bandung
Pada Tanggal
: 22 Januari 2011
Pukul
: 11.00. WIB
MAJELIS PIMPINAN SIDANG KONGRES III KONFEDERASI KASBI
William Marthom
Jajat Darojat
Agus Wiyono
ANGGARAN RUMAH TANGGA KONFEDERASI KASBI BAB I KONGRES Pasal 1. Kongres diselenggarakan setiap 4
tahun sekali dan merupakan pengambil
keputusan tertinggi Konfederasi KASBI Pasal 2. Tempat dan waktu penyelenggaraan Kongres ditetapkan bersama pengurus pusat dan DBN. Pasal 3 Tempat dan waktu penyelenggaraan kongres diberitahukan kapada setiap Anggota selambat-lambatnya 6 bulan sebelum acara tersebut direncanakan untuk diselenggarakan Pasal 4 Semua resolusi yang diusulkan menjadi agenda kongres sudah harus dikirimkan kepada Pengurus Pusat melalui panitia Kongres selambat-lambatnya 2 bulan sebelum kongres diselenggarakan. Bersama dokumen-dokumen kongres lainnya, semua resolusi tersebut akan dikirimkan kepada setiap Serikat buruh Anggota. Resolusi yang diterima setelah batas waktu tersebut memerlukan persetujuan Pengurus Pusat melalui panitia Kongres sebagai agenda kongres Pasal 5 PESERTA KONGRES
1. Kongres dihadiri oleh delegasi dari
anggota Dewan Buruh Nasional,
Pengurus Pusat, Pengurus Konfederasi KASBI wilayah dan Serikat Buruh Anggota 2. Setiap Dewan Buruh Nasional dan Pengurus Pusat mempunyai hak suara dan bicara, mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. 3. Peserta peninjau hanya mempunyai hak bicara. 4. Serikat buruh anggota mendapatkan hak mengirimkan delegasinya dalam kongres 5. Penyelenggara kongres : a. SC sebagai pengarah penyelenggaraan kongres memiliki hak bicara, hak suara sejumlah 5 suara, hak memilih dan hak dipilih. b. SC sebagai pelaksana penyelenggaraan kongres memiliki hak bicara, hak suara sejumlah 3 suara, hak memilih dan hak dipilih. Pasal 6. SYARAT SAHNYA KONGRES Kongres dinyatakan Quorum (sah) oleh pimpinan sidang, apabila jumlah delegasi yang hadir minimal 2/3 dari jumlah seluruh delegasi yang berhak mengikuti kongres atau apabila jumlah delegasi yang hadir minimal ¾ dari jumlah seluruh delegasi yang memiliki hak suara. Pasal 7 a. Pengambilan keputusan dalam kongres dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. b. Apabila musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan maka atas permintaan delegasi, kongres dapat memutuskan pengambilan keputusan ini dengan mekanisme pemungutan suara. c. Dalam hal pengambilan keputusan diambil dengan cara pemungutan suara, tiap utusan delegasi berhak atas satu suara. d. Pengambilan keputusan dalam kongres melalui pemungutan suara dilakukan secara terbuka kecuali ditetapkan lain oleh pimpinan sidang
Pasal 8 1. Tiap delegasi haruslah merupakan pengurus atau anggota dari serikat buruh anggota yang diwakilinya berdasarkan rapat Anggota. 2. Setiap serikat buruh anggota diharapkan memenuhi menyertakan anggota buruh perempuan didalam pengiriman delegasinya. 3. tiap utusan delegasi harus dinyatakan secara tertulis yang ditandatangai oleh Ketua dan Sekretaris Serikat buruh anggota Pasal 9 Biaya Kongres ditanggung oleh Anggota Konfederasi KASBI Pasal 10. Agenda dan wewenang kongres meliputi : 1. Mengesahkan tata tertib kongres 2. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat, Dewan Buruh Nasional dan badan-badan khusus Konfederasi KASBI 3. Membahas dan menganalisis situasi nasional dan internasional 4. Membuat garis besar program perjuangan. 5. Menetapkan strategi dan taktik perjuangan 6. Memutuskan resolusi yang diajukan Anggota dan badan-badan khusus Konfederasi KASBI 7. Mengubah Anggaran dasar /Anggaran Rumah Tangga jika diperlukan 8. Dapat memberhentikan Anggota 9. Menetapkan Dewan Buruh Nasional 10. Memilih dan menetapkan Pengurus Pusat 11. Membuat dan mengesahkan keputusan-keputusan lain sebagai bagian tak terpisahkan dari anggaran dasar/anggaran rumah tangga BAB II KONGRES LUAR BIASA Pasal 11
1. Atas permintaan 50 % + 1 dari jumlah seluruh Serikat buruh anggota, kongres luar biasa dapat diselenggarakan. 2. Dalam kondisi dan situasi tertentu, Pengurus Pusat bersama Dewan Buruh Nasional juga berwenang menyelenggarakan kongres luar biasa atas persetujuan 50 % + 1 dari jumlah seluruh serikat buruh anggota. Pasal 12 Kongres luar biasa dengan alasan-alasan diantaranya adalah 1. Perubahan struktur menyeluruh dari susunan Pengurus Pusat ; 2. Perubahan Anggaran dasar / Anggaran Rumah Tangga 3. Pemberhentian atau pembebastugasan ketua umum atau Sekretaris jenderal Pasal 13 1. Serikat Buruh Anggota yang meminta kongres luar biasa harus mengajukan alasan penyelenggaraan, waktu dan tempat sesegera mungkin. 2. Jika diadakan atas permintaan Serikat Buruh Anggota, kongres luar biasa harus diselenggarakan dalam waktu 3 bulan sejak permintaan tersebut diterima oleh Pengurus Pusat dan Dewan Buruh Nasional. Pasal 14 Kongres luar biasa diselengarakan oleh Pengurus Pusat dan atau bersama Dewan Buruh Nasional. Pasal 15 Ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam kongres luar biasa sama dengan ketentuan penyelenggaraan kongres. BAB III DEWAN BURUH NASIONAL Pasal 16
Kedaulatan tertinggi Konfederasi KASBI di bawah kongres adalah Dewan Buruh Nasional. Pasal 17 1. Struktur dewan buruh nasional a). Ketua dan sekretaris dewan buruh nasional terdiri dari ketua dan sekretaris b). Ketua dan sekretaris dewan buruh nasional, dipilih dalam siding pertama dewan buruh nasional. 2. Dewan Buruh Nasional beranggotakan perwakilan yang dipilih dari Serikat buruh
Anggota.
Keanggotaan
Dewan
Buruh
Nasional
berdasarkan
rekomendasi serikat anggota 3. Setiap Serikat buruh anggota wajib menempatkan 1 (satu) orang wakilnya sebagai anggota Dewan Buruh Nasional 4. Serikat buruh anggota KASBI yang baru bergabung setelah Kongres, wajib mengusulkan perwakilannya sebagai anggota Dewan Buruh Nasional 5. Serikat Buruh Anggota mempunyai hak untuk mengganti perwakilanya didewan buruh nasional dengan surat rekomendasi dari SBA yang bersangkutan. Pasal 18 SIDANG DEWAN BURUH NASIONAL 1. Dewan Buruh Nasional menyelenggarakan sidang setidaknya sekali dalam 1 tahun 2. Dalam sidang Dewan Buruh Nasional, seluruh anggota diwajibkan hadir, dengan Quorum dihadiri oleh 50 % + 1 anggota Dewan Buruh nasional 3. Sidang Dewan Buruh Nasional diselenggarakan oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Buruh Nasional, harus difasilitasi oleh Pengurus Pusat Konfederasi KASBI 4. Sidang Dewan Buruh Nasional dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Buruh Nasional.
5. Mekanisme dan tata tertib dewan buruh nasional dibuat dan ditetapkan oleh dewan buruh nasional Pasal 19 KEWENANGAN DEWAN BURUH NASIONAL Melalui sidangnya, Dewan Buruh Nasional membahas dan menetapkan : a. Menentukan sikap KASBI terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, strategi modal dan situasi internasonal maupun nasional, yang berdampak sangat penting terhadap KASBI dan Anggotanya b. Membuat keputusan tentang masalah-masalah besar termasuk aksi-aksi penting KASBI c. Membuat keputusan mengenai perubahan keanggotaan dan badan-badan pengurus pusat KASBI. d. Memberikan pertimbangan, penerimaan atau penolakan atas pengunduran diri ketua umum, Sekretaris Jenderal atau koordinator departemen dalam struktur PP KASBI e. Menyusun dan menetapkan mekanisme kerja, komunikasi dan koordinasi antara Dewan Buruh Nasional dengan lembaga-lembaga dalam KASBI
BAB IV PENGURUS PUSAT Pasal 20 1. Rutinitas kerja harian organisasi Konfederasi KASBI dipimpin oleh Pengurus Pusat
sebagai pemegang mandat Anggota melalui Kongres Konfederasi
KASBI. 2. Untuk dan atas nama Konfederasi KASBI, Pengurus Pusat melaksanakan tugas-tugas organisasi Pasal 21
1. Pengurus Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Kongres untuk masa jabatan 4 tahun. 2. Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara. 3. Pengurus Pusat merupakan badan pimpinan tertinggi di bawah Dewan Buruh Nasional. 4. Pengurus Pusat sebagai pimpinan tertinggi yang membuat keputusan harian organisasi. 5. Pengurus pusat mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam Kongres. 6. Wewenang dan tanggung jawabnya: a. Melaksanakan keputusan Kongres dan Dewan Buruh Nasional. b. Memberikan arahan teknis kepada organ-organ di bawahnya. c. Menyelenggarakan rapat pleno reguler Pengurus Pusat sekurangkurangnya sebulan sekali. d. Membuat laporan hasil kerjanya kepada Dewan Buruh Nasional dan Kongres. e. Membantu (asistensi) penyelesaian persoalan Serikat Buruh Anggota. f. Pada saat yang mendesak Pengurus Pusat memiliki kewenangan mengundang anggota Dewan Buruh Nasional. g. Untuk membantu memperlancar kerja dan tugas-tugasnya, Pengurus Pusat dapat mengangkat staff sesuai dengan kebutuhan Pasal 22 STRUKTUR PENGURUS PUSAT Struktur Pengurus Pusat setidak-tidaknya terdiri dari : 1. Seorang Ketua Umum 2. Seorang Sekretaris Jenderal : -
Biro kesekretariatan
3. Koordinator Departemen dan staf meliputi :
Departemen Pengembangan Organisasi : -
Biro buruh migran
Departemen keuangan dan penggalangan dana dan usaha
Departemen propaganda dan terbitan
Departemen Perjuangan buruh perempuan
Departemen pendidikan
Departemen Penelitian dan Pengembangan
Departemen hukum dan pembelaan
Departemen Hubungan Internasional Pasal 23 WEWENANG PENGURUS PUSAT
1. KETUA UMUM. a. b.
Ketua umum dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres. Wewenang dan tanggung jawabnya:
Bersama Sekretaris Jenderal bertanggungjawab dalam Mengkoordinir kerja pengurus pusat.
Bersama Sekretaris jenderal Mewakili organisasi dalam kerja-kerja eksternal.
Mempersiapkan dan melaksanakan keputusan Kongres, Dewan Buruh Nasional dan rapat Pengurus Pusat.
Membuat laporan rutin kepada Dewan Buruh Nasional
2. SEKRETARIS JENDERAL. a.
Sektertaris Jenderal dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres.
b.
Wewenang dan tanggung jawabnya:
Bersama ketua umum mengkoordinasi kerja-kerja organisasi dengan dibantu oleh jajaran departemen.
Bersama Ketua Umum
Mewakili organisasi dalam kerja-kerja
eksternal.
Mengumpulkan laporan-laporan anggota Konfederasi KASBI dari organ terendah sampai dengan pengurus pusat
Menyiapkan dan menyelenggarakan secara sistematis rapat reguler Pengurus Pusat.
Untuk
memperlancar
kerja-kerjanya
dapat
dibantu
biro
kesekretariatan
Membuat laporan bulanan kepada Ketua Umum
3. DEPARTEMEN ORGANISASI a.
Departemen Organisasi dipimpin oleh koordinator departemen yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres.
b.
Wewenang dan tanggung jawabnya:
Mengkoordinir program pengembangan organisasi.
Menyiapkan proses pembentukan organisasi di wilayah yang belum terdapat anggota Konfederasi KASBI.
Mengadakan kunjungan rutin ke Anggota.
Bertanggungjawab mengkoordinasi, memobilisasi dan memimpin aksi-aksi massa secara nasional.
Bertindak sebagai penghubung organ-organ pergerakan rakyat progresif dengan Pengurus Pusat.
Membuat laporan bulanan kepada Sekretaris Jenderal.
4. DEPARTEMEN PERJUANGAN BURUH PEREMPUAN a.
Departemen Perjuangan Buruh Perempuan dipimpin oleh koordinator departemen yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres.
b.
Wewenang dan tanggung jawabnya:
Menyusun rencana strategis perjuangan dan penguatan buruh perempuan
Melakukan upaya, mendorong perangkat buruh perempuan dalam kegiatan serikat buruh.
Membuat laporan bulanan kepada koordinator sekertaris jendral
5. DEPARTEMEN PENDIDIKAN a. Departemen Pendidikan dipimpin oleh koordinator departemen yang dipilih, diangkat dan diberhentikan Kongres. b. Wewenang dan tanggung jawabnya:
Melaksanakan pendidikan ,kursus, dan training bagi anggota di tingkat nasional.
Bersama Departemen pengembangan Organisasi membuat kurikulum pendidikan untuk wilayah atau sektor pengembangan yang baru.
Mengawasi pelaksanaan program pendidikan di wilayah.
Membuat laporan bulanan kepada Sekretaris Jenderal.
menyusun panduan kurikulum dan menyiapkan seluruh materi pendidikan bagi anggota.
6. DEPARTEMEN PROPAGANDA DAN PENERBITAN : a.Departemen Propaganda dan Penerbitan dipimpin oleh koordinator departemen yang dipilih, diangkat dan diberhentikan Kongres. b.Wewenang dan tanggung jawabnya:
Menerbitkan media umum nasional secara reguler untuk propaganda keluar dan ke dalam.
Mempublikasikan dan menyebarluaskan bahan-bahan pendidikan dan propaganda kepada anggota dan kelompok-kelompok pergerakan.
Membuat laporan bulanan kepada Sekretaris Jenderal.
7. DEPARTEMEN KEUANGAN a.
Departemen Keuangan dipimpin oleh koordinator departemen yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres.
b.
Wewenang dan tanggungjawabnya: Mengumpulkan iuran dan sumbangan anggota.
Mengawasi dan mengatur alokasi dana serta manajemen keuangan.
Mengkoordinasikan kerja-kerja penggalangan dana.
Membuat laporan bulanan kepada Sekretaris Jenderal.
8.
DEPARTEMEN HUKUM DAN PEMBELAAN a.
Departemen
Hukum
dan
Pembelaan
dipimpin
oleh
koordinator
departemen yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres. b.
Wewenang dan tanggungjawabnya:
Mengkoordinasikan kerja-kerja pembelaan Anggota di tingkat pusat.
Mengkoordinir pelaksanaan pembelaan kebijakan perburuhan.
Membantu penyelesaian kasus perburuhan anggota pada tingkat pusat.
Membuat laporan bulanan kepada Sekretaris Jenderal
9. DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL a.
Departemen
Hubungan
Internasional
dipimpin
oleh
koordinator
departemen yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres. b.
Wewenang dan tanggungjawabnya:
Menjalin kerjasama dengan Serikat Buruh Internasional
Mendukung dan mengkoordinir kampanye masif KASBI kepada serikat-serikat buruh di luar negeri
Membuat laporan bulanan kepada Sekretaris Jenderal.
10. DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN a.
Departemen penelitian dan pengembangan dipimpin oleh koordinator departemen yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres.
b.
Wewenang dan tanggungjawabnya:
Melakukan penelitian berkaitan dengan kebutuhan organisasi
Menyusun rencana strategis pengembangan organisasi
Memastikan data yang di butuhkan semua departemen dalam KASBI
Membuat laporan bulanan kepada Sekretaris Jenderal Pasal 24
Pengurus Pusat
berkewajiban memberikan laporan kerjanya dan laporan
keuangan tertulis secara berkala kepada Anggota minimal (6) enam bulan sekali. Pasal 25
1. Anggota berhak mengajukan keberatan terhadap kepemimpinan Pengurus Pusat. 2. Keberatan Anggota atas kepemimpinan Pengurus Pusat harus diberikan secara tertulis disertai alasan-alasan kepada Pengurus Pusat dan Dewan Buruh Nasional. 3. Atas keberatan anggota tersebut pengurus Pusat harus memberikan tanggapan secara tertulis kepada Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 bulan setelah diterima dan ditembuskan kepada Dewan Buruh Nasional Pasal 26. RAPAT PENGURUS PUSAT 1. Rapat Pleno adalah mekanisme rapat Pengurus Pusat untuk mengambil keputusan, laporan dan arahan kepada Anggota dengan diselenggarakan minimal sebulan sekali. 2. Rapat Koordinasi adalah mekanisme untuk mengkoordinasi
kerja-kerja
Pengurus Pusat dengan dijalankan minimal setiap 2 minggu. 3. Rapat Pleno Pengurus Pusat dianggap kuorum (sah) apabila dihadiri minimal 50 % + 1 dari jumlah kepengurusan Pengurus Pusat. 4. Rapat-Rapat diselenggarakan dan dipimpin oleh ketua umum dan difasilitasi oleh Sekretaris Jendral. 5. Diluar rapat-rapat yang ditetapkan bisa diselenggarakan rapat oleh Pengurus Pusat untuk pembahasan hal tertentu selagi tidak melanggar AD/ART dengan dihadiri oleh minimal ¾ Pengurus Pusat. Pasal 27 RAPAT KOORDINASI NASIONAL 1. Rapat Koordinasi Nasional adalah mekanisme pengambilan keputusan antara pengurus Pusat, pengurus Wilayah dan pengurus SBA Konfederasi KASBI 2. Rapat Koordinasi Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Konfederasi KASBI.
3. Rapat Koordinasi Nasional diselenggarakan setidaknya sekali dalam satu tahun. 4. Dalam hal rapat Koordinasi Nasional dimaksudkan untuk mengambil keputusan penting organisasi maka Rapat Koordinasi Nasional dilaksanakan dengan melibatkan Anggota Dewan Buruh Nasional Pasal 28 RAPAT KERJA NASIONAL 1. Rapat kerja Nasional adalah mekanisme penyusunan program kerja dan rencana anggaran organisasi antara pengurus Pusat, pengurus Wilayah dan pengurus SBA KASBI. 2. Rapat koordinasi Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat KASBI 3. Rapat kerja Nasional diselenggarakan setidaknya sekali dalam satu tahun
BAB V WILAYAH Pasal 29 KONFERENSI WILAYAH 1. Konferensi Wilayah diselenggarakan setiap 3 tahun dan merupakan pengambilan keputusan tertinggi Konfederasi KASBI Wilayah. 2. Konferensi Wilayah dapat dilaksanakan dengan syarat minimal terdapat 2 (dua) serikat buruh yang telah diterima menjadi anggota Konfederasi KASBI. 3. Persyaratan penyelenggaraan Konferensi Wilayah dilaksanakan dengan mengacu pada persyaratan persyaratan kongres Konfederasi KASBI 4. Dalam kondisi tertentu, dapat dilaksanakan Konferensi Luasa Biasa yang persyaratan dan penyelenggaraannya mengacu pada persyaratan-persyaratan dalam Kongres Luar Biasa Pasal 30 PENGURUS WILAYAH
1. KASBI Wilayah adalah badan organisasi setingkat Provinsi. 2. KASBI wilayah dipimpin oleh Pengurus Wilayah sebagai pemegang mandat dari Anggota melalui konferensi Wilayah Konfederasi KASBI yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. 3. KASBI Wilayah hanya dapat dibentuk apabila terdapat minimal 2 (dua) Anggota dalam wilayah tersebut 4. Untuk dan atas nama KASBI Wilayah, Pengurus Wilayah melaksanakan tugas-tugas KASBI di suatu wilayah Pasal 31 1. Pengurus Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh Konfrensi Wilayah untuk masa jabatan 4 tahun. 2. Pengurus Wilayah berkedudukan di salah satu kota atau kabupaten yang ada dalam wilayah tersebut. 3. Pengurus Wilayah sebagai pimpinan wilayah dan membuat keputusan harian organisasi. 4. Pengurus
Wilayah
mempertanggungjawabkan
kepengurusanya
dalam
Konferensi Wilayah Pasal 32 STRUKTUR PENGURUS WILAYAH Struktur Pengurus Wilayah setidak-tidaknya terdiri dari : 1. Seorang Koordinator Wilayah 2. Seorang Sekretaris Wilayah. 3. Koordinator Biro atau Divisi dan staf meliputi : a.
Pendidikan dan Propaganda.
b.
Organisasi
c.
Keuangan
d.
Hukum dan Advokasi Pasal 33
WEWENANG DAN MEKANISME KERJA PENGURUS WILAYAH
1. Wewenang Pengurus Wilayah mengacu pada wewenang Pengurus Pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah tersebut. 2. Pengurus Wilayah Dalam Menjalankan kerjanya, melalui mekanisme Pleno dan Rapat Koordinasi 3. Pleno dan rapat koordinasi pengurus wilayah
dijalankan minimal setiap
sebulan (1) satu kali dengan dihadiri minimal ¾ pengurus wilayah. 4. Menerima dan membekukan keanggotaan
BAB VI
SERIKAT BURUH ANGGOTA
Pasal 34 Anggota Konfederasi KASBI adalah semua Serikat Buruh/Forum Buruh dan Kelompok Buruh yang telah mengajukan permohonan tertulis dan telah disahkan menjadi anggota Konfederasi KASBI oleh pengurus Pusat, Pengurus Wilyah dan tunduk dengan ketentuan-ketentuan Konfederasi KASBI. Pasal 35 1. Setiap Anggota memiliki otoritas penuh di dalam organisasinya masingmasing selama tidak bertentangan dengan prinsip dan kepentingan KASBI. 2. Otoritas Anggota mengacu kepada keputusan kongres Konfederasi KASBI, Konferensi wilayah dan Program-program konfederasi KASBI Pasal 36 MEKANISME ORGANISASI SERIKAT BURUH ANGGOTA Kekuasan tertinggi, mekanisme, struktur kepengurusan, kegiatan dan keputusan organisasi Serikat buruh Anggota ditetapkan melalui Konstitusi Serikat Buruh Anggota sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Konfederasi KASBI
BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 37 Hak-Hak Anggota 1. Memperoleh pendidikan perburuhan, organisasi dan politik. 2. Terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan organisasi, memberikan kritikan dan usulan kepada organisasi. 3. Memperoleh advokasi atau pembelaan dari organisasi apabila terdapat kasus yang terkait dengan kerja organisasi. 4. Memiliki hak dipilih dan memilih dalam kepengurusan organisasi di segala tingkatan. 5. Mendapatkan dokumen resmi organisasi. 6. Melakukan pembelaan diri saat dijatuhi sanksi organisasi Pasal 38 Berakhirnya Keanggotaan : 1. Mengundurkan diri. 2. Dikeluarkan dari keanggotaan. 3. Menjadi Anggota Serikat buruh lain. BAB VIII SANKSI-SANKSI ORGANISASI Pasal 39 Tindakan-tindakan yang mendapatkan Sanksi organisasi : 1. Melanggar AD/ART dan prinsip-prinsip perjuangan Buruh. 2. Dengan sengaja (melanggar) tidak menyetorkan iuran dari anggota basis. 3. Tidak menjalankan program yang diputuskan dalam kongres tanpa alasan atau
argumentasi yang jelas.
Pasal 40 PEMBERIAN DAN JENIS SANKSI 1. Sanksi diberikan kepada: a. Anggota Dewan Buruh Nasional. b. Pengurus Pusat. c. Pengurus Wilayah d. Serikat Buruh Anggota. 2. Khusus sanksi yang diberikan kepada Anggota Dewan Buruh Nasional melalui mekanisme rapat pleno Dewan Buruh Nasional 3. Sanksi diberikan oleh organ yang lebih tinggi,
melalui mekanisme rapat
pleno. 4. Sanksi yang diberikan kepada setiap Anggota apabila terjadi tindakan indisipliner berupa: a. Teguran lisan. b. Teguran tertulis. c. Skorsing. BAB IX KEUANGAN Pasal 41 IURAN ANGGOTA 1. Sumber keuangan yang utama sebagai pembiayaan organisasi adalah iuran anggota 2. Setiap SBA konfederasi KASBI yang tercatat wajib membayarkan iuran anggota berdasarkan persentasi dari iuran yang ditarik dari SBA dan disetorkan langsung melalui rekening PP Konfederasi KASBI 3. Iuran yang harus dibayarkan sebesar 10 % dari total pendapatan iuran Serikat Buruh Anggota Perhitungan persentasenya sebagai berikut :
a. Untuk Pengurus Pusat 50 % dari 10 % persen b. Untuk Pengurus Wilayah 50 % dari 10 % persen c. Untuk Serikat Buruh Anggota yang belum terbentuk pengurus wilayah harus menyetor iurannya ke pengurus pusat sebesar 10%. 4. Atas iuran anggota dari SBA yang diserahkan, PP Konfederasi KASBI wajib menerbitkan bukti penerimaan / kwitansi. BAB X LAMBANG, MARS, BENDERA DAN ATRIBUT ORGANISASI Pasal 42 LAMBANG DAN BENDERA KASBI 1. Lambang dan Bendera KASBI berbentuk persegi panjang, dengan tulisan KASBI berwarna Hitam di dalamnya. Di antara huruf K dan S terdapat gambar bintang warna kuning dengan huruf A menyatu. Pada bagian bawah tulisan KASBI terdapat tulisan KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA warna kuning ditulis dengan huruf kapital. Pada bagian kanan atas tulisan KASBI terdapat tulisan KONFEDERASI warna kuning dengan huruf kapital di atas huruf SBI.
2. Pemaknaan dari Lambang tersebut adalah : a. Merah adalah simbol keberanian dan Keyakinan pada nilai-nilai perjuangan
b. Bintang Kuning adalah Simbol Cita-cita dan Kehendak Mulia sebagai pemersatu Kaum Buruh dalam gerak perjuangannya c. Tulisan hitam adalah simbol keteguhan menjalankan prinsip perjuangan dalam menuju cita-cita bersama pembebasan kaum buruh dari ketertindasan. Pasal 43 MARS KASBI Mars KASBI adalah : Kaum buruh Indonesia Bersiaplah segera Tekad bulat satukan jiwa Nyatakan sikap sedia Pejuang kaum buruh bangkitlah Wujudkan dalam satu tindakan Berjuang dari masa yang suram Yakinlah fajar terang kan datang Kapitalisme, imperialisme Musuh rakyat bersama Kepalkan tangan, hancurkan lawan Dunia baru kan datang Bersama Konfederasi KASBI, Kita buruh bersatu Bersama Konfederasi KASBI,
Kita buruh melawan Bersama Konfederasi KASBI, Kita buruh sejahtera Bersama Konfederasi KASBI, Muda, Berani, Militan! BAB XI TAMBAHAN DAN PERALIHAN Pasal 44 1. Anggota berkewajiban meratifikasi AD / ART KASBI dalam Konstitusi Anggota paling lama sampai dengan kongres Anggota 2. Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART akan diatur dalam rapat Dewan Buruh Nasional dan atau Pengurus Pusat
Ditetapkan di Bandung, 22 Januari 2011
Ditetapkan di
: Bandung
Pada Tanggal
: 22 Januari 2011
Pukul
: 11.00. WIB MAJELIS PIMPINAN SIDANG KONGRES III KONFEDERASI KASBI
William Marthom
Jajat Darojat
Agus Wiyono
DAFTAR SERIKAT PEKERJA DI INDONESIA (sudah mendaftar sesuai dengan Peraturan Menteri Tenagakerja no. 5/MEN/1998) N Nama o. 1. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia = KSPSI (hasil Munas)
Susunan Pengurus Ketua Umum: Syukur Sarto
Alamat
Telpon
Jl. Raya 021Pasar 7974359 Minggu 021Km. 17, 7988212 no. 9, Jakarta Selatan 12740 2. Federasi Ketua: Jl. Elang 021Serikat H. Mas I, 7817276 Pekerja Muhamma C5/17, Seluruh d Rodja Perumahan Indonesia Tanjung Reformasi Emas, = FSPSI Tanjung Reformasi Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12530 3. Federasi Ketua: Jl. Raya 021Serikat Buruh Abdoel Kebon 5438615 Demokrasi Azis Jeruk no. 4, Seluruh Riambo RT 002 Indonesia RW 13, = FSBDSI Kel. Palmerah, Rawabelon g, Jakarta Barat 11480 4. Serikat Buruh Ketua: Ds. 021Sejahtera Muchtar Jeungging 5993047 Indonesia Pakpahan Kecamatan 021= SBSI Cisoka, 5993048 Kabupaten Tangerang, Banten 5. Sarekat Buruh Ketua: Jl. H. Soleh 021Muslimin H. Sutanto II no. 22A, 53670238 Indonesia Martopraso Kel. = no Sukabumi SARBUMUSI Selatan, Kebon
Fax
E-mail
021-7974361
[email protected]
021-7817276
021-5438615
021-599 3053
[email protected]
02153671692
Jeruk, Jakarta Barat 11560 6. Persaudaraan Ketua: Jl. Tebet Pekerja Eggi Dalam IV i Muslimin Sudjana no. 33, Indonesia Tebet, = PPMI Jakarta 12810 7. Gabungan Ketua: Jl. Budi no. Serikat Moh. 3A, Pekerja Jumhur Cawang Merdeka Hidayat III, Indonesia Dewi = Sartika, GASPERMIN Jakarta DO Timur 8. Federasi Ketua: Jl. Tebet Organisasi Kodjari Dalam IV Pekerja Darmo no. 5, RT Keuangan dan 019 RW Perbankan 01, Tebet, Indonesia Jakarta = FOKUBA Selatan 12810 9. Kesatuan Ketua: Jl. Buruh Manganar Percetakan Marhaenis Pasaribu Negara = KBM XI/131 B, Jakarta Pusat 10 Kesatuan Ketua: Jl. Buncit . Pekerja Haryono Raya Nasional Ujung Indonesia no. 1-A, = KPNI Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 11 Kesatuan Ketua: Rungkut . Buruh M. Ali Harapan Kebangsaan Blok E-8, Indonesia Surabaya = KBKI 60293 Jawa
021021-8353316
[email protected] 8353315
021021-8091128 8091128
021021-8355363
[email protected] 8355363
02102142878672 42878672
0210217807647 78832290
031031-8715446 8706475
12 Asosiasi . Karyawan Pendidikan Swasta Indonesia = ASOKADIKT A 13 Gabungan . Serikat Buruh Industri Indoensia = GASBIINDO
Ketua: H. Dedi Hamid
Ketua: H. Agus Sudono
Timur Jl. Pinang 021021-8416005 Ranti no. 8416004 68 TMII, Jakarta Timur 13560
Jl. Tebet Barat Dalam Raya no. 15, Jakarta Selatan 12810 14 Asosiasi Ketua: Jl.Tebet . Serikat Jenal Dalam Pekerja Kaludin III/29, Indonesia Jakarta = ASPEK Selatan Indonesia 12810 15 Serikat Ketua: Jl. Mesdjid . Pekerja Eddy Zanur no. 11, Keadilan Kebon = SPK Baru, Kampung Melayu, Jakarta Timur 16 Gabungan Ketua: Jl. Pulo . Serikat Buruh Asmani Asem Independen Utara = GSBI III/20, Kel. Jati Rawamang un, Jakarta Timur 13220 17 Serikat Ketua: Jl. Raya . Pekerja Metal Thamrin Pondok Indonesia Mosi Gede no. 5, - SPMI Kramat Jati, Jakarta Timur
021021-8290289
[email protected] 8353631 om 0218353632
021021-8308310
[email protected] 8303040 Situs: 021http://www.aspek.org/ 8308309 8305132 021021-8314656 83791670
021021-4897959
[email protected] 4700625
021021-8710851 80885358
18 Dewan . Pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia = KORPRI 19 Federasi . Serikat Pekerja BUMN = FSP BUMN
20 .
21 .
22 .
23 .
13550 Ketua: Gedung H.M. Faisal Pola, Tamim Jl. Proklamasi Jakarta Pusat Ketua: H. Bambang S. Syukur
021021-3149779 3909570 0213909573
Gedung 021Garuda, 2311801 lantai 17 ext. 1701 Jl. Medan Merdeka Selatan no. 13, Jakarta Pusat Serikat Buruh Ketua: Jl. Timbul 021Merdeka Saut H. Jaya no. 5441619 "Setiakawan" Aritonang 19, = SBM Cengkaren g, Jakarta Barat 11750 Serikat Ketua: Jl. Dr. 021Pekerja H. Makruf Sahardjo 8303983 Nasional Amri no. 29B, Indonesia Jakarta = SPNI Selatan 12850 Serikat Ketua: Gedung 021Pekerja Rustam Fortuna, 7990289 Tekstil, Aksam lantai 4, Sandang dan Jl. Kulit Mampang = SPTSK Prapatan Raya no. 96, Jakarta Selatan 12790 Gabungan Ketua: Jl. Prof. Dr. 021Organisasi Yaya Latumente 5659790 Buruh Seluruh Yahya n Barat Indonesia no. 16, = GOBSI Grogol, Jakarta
021-2311831
[email protected]
021-5441619
021-8353055
021-7990289
021-5659790
Barat Ketua: Jl. Parakan 022022-7304560 Soegandha Elok no. 9, 7513434 Priyatna Bandung 40266 Jawa Barat
24 Asosiasi . Karyawan Pendidikan Nasional = ASOKADIK NA 25 Federasi SP Ketua: Jl. . Penegak Andry WM Lapangan Keadilan Tembak Kesejahteraan Ruko/Blok dan Persatuan A no. 13, = SPKP Cibubur Indah, Jakarta Timur 26 Federasi SP Ketua: Jl. KH. . Rakyat Ruslan Hasyim Indonesia Effendy Azhari = SPRI Km. 3, Cipondoh Kodya Tangerang 15141 27 Federasi Ketua: Jl. Tebet . Kimia, Syaiful DP Dalam IIIEnergi, C no. 15, Pertambangan Tebet = F. KEP Barat, Jakarta Selatan 12810 28 Solidaritas Ketua: Jl. Tongkol . Buruh Tohap no. 4 A2, Maritim dan Simanungk Tanjung Nelayan alit Priok, Indonesia Jakarta = SBMNI Utara 29 Front Ketua: Jl. . Nasional Dita Indah Rawajati Perjuangan Sari Timur II/8, Buruh RT 02/02, Indonesia Kalibata, = FNPBI Jakarta Selatan 12750 30 Federasi SP Ketua: Jl. Karang
021021-8719671 8719671
021021-5548413 5548403
021021-7990320 8294735
02102143911684 43912073
021021-7995917
[email protected] 7995917
021-
021-
[email protected]
. Indonesia = SPI
Siraj El Munir Bustami
Tengah no. 34, RT 006/03 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 31 Federasi Ketua: Jl. Sindang . Gabungan Amran Raya Serikat Simanjunta no. 16, Pekerja k Jakarta Mandiri Timur = GSBM 13220 32 Federasi Ketua: Jl. Kebon . Perserikatan Yudhie S. Sayur I/12, Buruh Hidayat Otista Independen Raya, = PFBI Jakarta Timur 13330 33 Federasi Ketua: Jl. Daan . Serikat Buruh H.M. Mogot, Perjuangan Syahrin Km 14, = FSBP Jakarta Barat 34 Federasi Ketua: Jl. LAN I . Aliansi Didik no. 12 A, Jurnalis Supriyanto Pejompong Independent an, Jakarta = AJI Pusat 10210 35 Federasi Ketua: Jl. . Gabungan Widodo Denpasar Serikat Rahardjo Raya Pekerja PT KAV. D Rajawali III, Nusantara Kuningan, Indonesia Jakarta = GSPRNI 36 Federasi Ketua: Jl. . FARKES Djufnie Pramuka (Farmasi dan Ashary Raya No. Kesehatan) 404A, Reformasi Jakarta Pusat 37 Federasi SPM Ketua: Jl. Budisari . (hotel, Isep Saepul I no. 15,
75818711 75818711 siraj.bustami@sumitom 02152515 021-5201285 ocorp.com.jp 50
0210214890366 47866714
021819006
021-819006
021021-5407944 5407944 0215447309 021021-5711063 5711044
021021-5202864 2523820 ext. 602
021-
022022-2035715 2035715
[email protected] wa.com
[email protected]
restoran, plaza, apartemen, katering dan pariwisata) = F-SPM 38 Gabungan . Serikat Pekerja Merdeka Indonesia Baru = GASPERMIN DO BARU 39 Gabungan Serikat Buruh Indonesia 2000 = GSBI 2000
Mubarah
Setiabudi, Bandung, Jawa Barat
Ketua: Miyadi Suryadi
Jl. Sunter 021021-5919989 Mitra Blok 65303645 D no. 3A, Sunter Jaya, Jakarta Utara 14350
Komplek Pacuan Kuda, Blok I/16, Pulomas, Jakarta Timur 13210 40 Federasi SP Ketua: Jl. Tebet KAHUTIND Hj. Sofiati Timur III O Mukadi J/1B, Tebet, Jakarta Selatan 41 Federasi Ketua: Jl. Raya Serikat Djoko Pasar Pekerja Daulat Minggu, Pariwisata Km. 17 no. = F SP-PAR 9, Jakarta Selatan 12740 42 Federasi Ketua: Jl. Raya Serikat Isprapto Pasar Pekerja Minggu, Percetakan, Km. 17 no. Penerbitan 9, Jakarta dan Media Selatan Informasi 12740 43 Federasi Ketua: Jl. Raya Serikat Hartono Pasar Pekerja Minggu, Pertanian dan Km. 17 no. Perkebunan 9, Jakarta
02102183790348 83790348
021-797 4359
021-797 4361
= F SP-PP 44
45
46
47
48
49
Selatan 12740 Federasi Ketua: Jl. Raya Serikat Sjukur Pasar Pekerja Sarto, MS Minggu, Bangunan dan Km. 17 no. Pekerjaan 9, Jakarta Umum Selatan = F SP-BPU 12740 Federasi Ketua: Jl. Raya Serikat H. Asmar Pasar Pekerja Niaga, Padman Minggu, Bank, Km. 17 no. Asuransi, Jasa 9, Jakarta dan Profesi Selatan 12740 Federasi Ketua: Jl. Raya Serikat Alexander Pasar Pekerja Sinaga Minggu, Farmasi dan Km. 17 no. Kesehatan 9, Jakarta Selatan 12740 Federasi Ketua: Jl. Raya Serikat H. Sofjan Pasar Pekerja Soedjaja, Minggu, Angkutan MA Km. 17 no. Darat, Danau, 9, Jakarta Feri, Sungai Selatan dan 12740 Telekomunika si Indonesia = F SPADFES Federasi Ketua: Jl. Raya Serikat Hikayat Pasar Pekerja A.K. Minggu, Logam, Km. 17 no. Elektronik 9, Jakarta dan Mesin Selatan = F SP-LEM 12740 Federasi Ketua: Jl. Raya Serikat Pasar Pekerja Minggu, Rokok, Km. 17 no. Tembakau, 9, Jakarta Makanan dan Selatan Minuman 12740
021-797 4359 021-798 8212
021-797 4361
021-797 021-797 4361 4359 ext. 127 02179191665
021-797 4359 021-798 8212
021-797 4359
021-797 4359
021-797 4361
50 Federasi Serikat Pekerja Kependidikan Seluruh Indonesia = F SP SPKSI 51 Federasi Serikat Pekerja TSKSPSI
Ketua: Firman Hadi
Jl. Raya Pasar Minggu, Km. 17 no. 9, Jakarta Selatan 12740 Ketua: Jl. Raya A. Pasar Sidabutar Minggu, Km. 17 no. 9, Jakarta Selatan 12740 Ketua: Jl. Raya A. Silalahi Pasar Minggu, Km. 17 no. 9, Jakarta Selatan 12740
021-797 4359
Jl. Raya Pasar Minggu, Km. 17 no. 9, Jakarta Selatan 12740 54 Federasi Ketua: Jl. Raya Serikat Jacob Pasar Pekerja Nuwa Wea Minggu, Kimia, Energi Km. 17 no. dan 9, Jakarta Pertambangan Selatan = F SP-KEP 12740 55 Federasi Ketua: Jl. Raya Serikat Maspendi Pasar Pekerja Minggu, Kewartawana Km. 17 no. n Indonesia 9, Jakarta = F SPSelatan PEWARTA 12740 56 Federasi Ketua: Jl. Raya Serikat Oesodo Pasar Pekerja H.D.S Minggu, Maritim Km. 17 no. Indonesia 9, Jakarta
52 Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan = F SP KAHUT-SPSI 53 Federasi Ketua: Serikat M. CH Pekerja David Transport Indonesia = F SP-TI
021-797 4359 021-798 8212
021-797 4361
021-797 4359 021-798 8212
021-797 4361
021-797 4359 021-798 8212
021-797 4361
021-797 4359 021-798 8212
021-797 4361
021-797 4359 021-798 8212
021-797 4361
021-797 4359 021-798 8212
021-797 4361
= F SP-MI 57 Kesatuan Pelaut Indonesia = KPI
Ketua: Hanafi Rustandi
58 Federasi Serikat Pekerja Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri = F SP TKI LN) 59 Federasi Serikat Buruh Karya Utama = F SBKU
Ketua: Azwar Nadlar
60 Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara = F SP BUN 61 DPP Gerakan Buruh Marhaen
Ketua: HM S. Ginting
62 Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia = F SP ISI
Ketua: Muchtar Junaedi
Ketua: Dwi Agustin
Ketua: A. Takumansa ng
Selatan 12740 Kompleks Sentral Cikini Jl. Cikini Raya No. 58AA/BB, Jakarta 10330 Jl. Raya Pasar Minggu, Km. 17 no. 9, Jakarta Selatan 12740
021-314 1495 021-336 040
021-314 1491
[email protected]
021-797 4359 021-798 8212
021-797 4361
Jl. 021-551 Kalimantan 7764 Blok B No. 78 Perum Cimone Mas Permai I, Tangerang Jl. K.H. 021-391 Fachrudin 9392 no. 14, Jakarta Pusat Jl. M.T. Haryono, Cikoko Timur I no. 7 Jakarta Selatan 12770 Graha Irama Lantai XI, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan,
021-791 82314
021-526 1174 021-526 1175
021-526 1176
63 Serikat Ketua: Pekerja Islam H. Alie = SERPI Ermas
Jakarta Selatan Jl. Kincir 021-475 IV no. 3, 2480 Rawamang un, Jakarta Timur 13220
021-475 2480
