PUTUSAN Nomor 114/Pdt.G/2014/PTA.Mks BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING
umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat / Pembanding. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Iwan Kurniawan, S.H., 2. Rusman Medjang, S.H., 3. Abd. Rahman ACM, S.H., M.H. dan 4. Nasrum, S.H., Kesemuanya adalah Advokat /Kuasa Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum MKRN yang beralamat di Jalan Damar Nomor 30 Panakukkang
V,
Kelurahan
Paroppo,
Kecamatan
Panakukkang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor : 441/SK/VIII/2013/PA.Mks tanggal 29 Agustus 2013; melawan 1. TERBANDING, sebagai Tergugat I/Terbanding I; 2. TERBANDING, sebagai Tergugat II/Terbanding II; 3. TERBANDING, sebagai Tergugat III/Terbanding III; Kesemuanya selanjutnya
bertempat disebut
tinggal
sebagai
di
Para
Kota Tergugat
Makassar, /Para
Terbanding. Dalam hal ini Para Tergugat/Para Terbanding memberikan kuasa kepada 1. Supardi, S.H., 2. Tarsis Muktar N, S.H., dan 3. Sri Cahyanti Dewi Ratih Djafar, S.H., M.H. Kesemuanya
Hal 1 dari 7 Hal. Put.No.114/Pdt.G/2014/PTA.Mks
adalah Advokat dari kantor Advokat-Konsultan Hukum “Tarsis Muktar, S.H., M.H.& Associates” Jalan Topaz Raya, Komplek Ruko Zamrud Blok F No 19 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2013 yang terdaftar
dalam
Register
Surat
Kuasa
Nomor
:
548/SK/X/2013/PA.Mks tanggal 31 Oktober 2013; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1361/Pdt.G/2013/PA.Mks.tanggal 21Agustus 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: M E N G A D I L I -
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
-
Menghukum
Penggugat,untuk
membayar
biaya
perkara
sebesar
Rp 2.761.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah). Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui
Pengadilan
Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding
Nomor 1361/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 3 September 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 18 September 2014; Bahwa,
Penggugat/Pembanding
telah
melengkapi
permohonan
bandingnya dengan memori banding tertanggal 22 September 2014 yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 23 September. selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding pada tanggal 24 September 2014;
Hal 2 dari 7 Hal. Put.No.114/Pdt.G/2014/PTA.Mks
Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 30 September 2014 Penggugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding tersebut sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas
Perkara
Banding
Nomor
1361/Pdt.G/2014/PA.Mks.
tanggal
15 September 2014; Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 07 Oktober 2014 Para Tergugat/Para Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk
memeriksa
Pemberitahuan
berkas Memeriksa
banding
tersebut
Berkas
sesuai
Perkara
dengan
Relaas
Banding
Nomor
1361/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 22 September 2014; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,
bahwa
Penggugat/Pembanding cara
yang
ditentukan
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut dalam undang-undang, maka permohonan banding
tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1361/Pdt.G/2013/PA.Mks., tanggal 21 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama halaman 26 alinea ke dua, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan pembuktian atau dengan kata lain telah menyangkut pokok perkara. Dengan pertimbangan yang demikian seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan pula bahwa eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;
Hal 3 dari 7 Hal. Put.No.114/Pdt.G/2014/PTA.Mks
Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama halaman 26 alinea ke enam sampai dengan halaman 27, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan telah menemukan beberapa posita dan petitum yang tidak jelas yaitu : -
Dalam posita point 6 dan 9 gugatan Penggugat, menyebutkan bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami Penggugat sebagian besar harta bersama, namun tidak menyebutkan dengan rinci harta bersama yang mana yang diperoleh dengan Penggugat (isteri ke dua) dan harta bersama yang mana yang diperoleh dengan Hapipah alias A. Kasnawati (isteri pertama);
-
Posita point 15 menyebutkan harta warisan almarhum A. Jamaluddin bin Pallemai ada 4 (empat) tanah kavling, adalah posita yang tidak jelas, karena tidak dirinci mana harta yang diperoleh bersama dengan isteri pertama dan mana yang diperoleh dengan isteri kedua;
-
Petitum point 3 dan point 5 tidak jelas harta-harta peninggalan almarhum Jamaluddin bin Pallemai yang dimaksudkan Penggugat; Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama telah
menemukan adanya ketidak jelasan posita maupun petitum yang diajukan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karenanya pula maka tidak perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti maupun pemeriksaan lokasi obyek gugatan; Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama halaman 28 alinea ke lima, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran yang dinyatakan sebagai haknya dalam surat gugatan. Dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan tidak diterima; Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai koreksi atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan sendiri mengenai formalitas
Hal 4 dari 7 Hal. Put.No.114/Pdt.G/2014/PTA.Mks
diajukannya surat gugatan Penggugat oleh kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2013 yang didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar tanggal 29 Agustus 2013 Nomor : 441/SK/VIII/2013/PA.Mks; Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak menyebutkan obyek-obyek apa saja yang hendak digugat oleh Penggugat dan tidak menyebutkan pula siapa saja pihak yang akan digugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus dan karenanya pula maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57 K/Pdt/1984 tanggal 1 Mei 1985 yang menyatakan bahwa surat kuasa yang diberikan penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undangundang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima. Dan sesuai pula dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang menyatakan
bahwa surat kuasa yang tidak
menyebut subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa yang seperti itu, dianggap masih bersifat kuasa umum, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka tidak perlu dipertimbangkan lagi jawaban tergugat yang meliputi eksepsi, jawaban pokok perkara maupun gugatan rekonvensi. Hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang menyatakan bahwa
karena surat kuasa khusus gugatan konvensi
tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, formalitas pengajuan gugatan menjadi tidak dipenuhi. Secara accesor hal itu meliputi gugatan rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan
Hal 5 dari 7 Hal. Put.No.114/Pdt.G/2014/PTA.Mks
lagi; Menimbang, bahwa dengan koreksi dan dengan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1361/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 21 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dapat dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat/Pembanding; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI - Menyatakan,
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Penggugat/Pembanding dapat diterima; - Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Makassar
Nomor
1361/Pdt.G/2013/PA.Mks tanggal 21 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H. yang dimohonkan banding; - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis
tanggal
06 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 H., oleh Drs. Sukiman BP., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H. M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 14 Oktober 2014 dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh pihak - pihak
Hal 6 dari 7 Hal. Put.No.114/Pdt.G/2014/PTA.Mks
yang berperkara ;
Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H. M.H.
Drs. Sukiman BP, S.H., M.H.
Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H.,MH.
Panitera Pengganti,
Drs. M. Akmal
Perincian Biaya : - Redaksi
: Rp
5.000,00
- Meterai
: Rp
6.000,00
- Proses Penyelesaian Perkara
: Rp 139.000,00
Jumlah
: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal 7 dari 7 Hal. Put.No.114/Pdt.G/2014/PTA.Mks
