PUTUSAN Nomor: 0487/Pdt.G/2011/PA.Bn. BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara permohonan talak sebagai berikut dalam perkaranya : Pemohon, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal DI KOTA BENGKULU, sebagai "Pemohon"; MELAWAN NURHABIBA Binti RAHIM, Umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumh Tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, sebagai "Termohon" ; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat-surat perkara; Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memperhatikan bukti dipersidangan;-
TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A dengan Nomor: 0487/Pdt.G/2011/PA.Bn tanggal 26 Oktober 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -
Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu selatan, sebagaimana
ternyata
dari
Duplikat
Kutipan
Akta
KK.07.06.02/PW.01/123/2011 tanggal 19 Oktober 2011;
Nikah
Nomor:
-
Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah kepunyaan sendiri di Perumnas Betungan;-
-
Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikeruniai keturunan berjumlah 1 orang yang bernama ANAK, umur 11 tahun; Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;-
-
Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi sejak tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;-
Tidak
adanya
keseimbangan
tanggung
jawab
antara
anak-anak
Pemohon dan anak-anak Termohon dalam rumah tangga; -
Tidak adanya transparan tentang penggunaan uang dalam rumah tangga antara Termohon kepada Pemohon;-
-
Termohon pernah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
-
Termohon pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain meskipun jarak jauh;
-
Termohon pernah mengadukan Pemohon ke Kepolisian dalam perkara KDRT;-
-
Bahwa, pada hari Minggu tanggal 4 September 2010 telah terjadi puncak perselisihan
dan
pertengkaran
yang
disebabkan
pertengkaran
dan
pengerusakan mobil oleh Termohon. Akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan/komunikasi lagi;2
-
Bahwa, perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil; -
-
Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
-
Bahwa, Pemohon sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari Surat Izin Perceraian Nomor: SK.474.2-1455 tanggal 08 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Walikota Bengkulu;Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan
diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut: PRIMAIR : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A; 3. Menbebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan; Bahwa Majelis telah mengupayakan agar pihak Pemohon dan Termohon rukun/ damai dalam rumah tangga, namun tidak berhasil begitu juga mediator
3
(Drs. AHMAD SAHIL) telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan penjelasan olehnya sendiri dimuka persidangan yang maksud selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan; Bahwa dimuka persidangan Termohon telah memberikan jawaban tertulis dan juga penambahan secara lisan dipersidangan yang pada intinya adalah : -
bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang dan sekarang ikut Termohon;
-
bahwa Termohon mengakui rumah tangganya bersama Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon mengakui semua alasan yang diajukan Termohon akan tetapi Termohon melakukan hal tersebut karena dipicu oleh perbuatan Pemohon pada awalnya;-
-
bahwa Termohon mengajukan gugatan balik berupa : -
Nafkah madliyah sejak 1 Agustus 2009 sampai sekaran, sebesar Rp.50.000,- perhari (untuk 2 orang) jumlahnya Rp.36.000.000,-;-
-
Nafkah iddah sebesar Rp.70.000.-perhari yang kemudian dirubah oleh Termohon dalam dupliknya menjadi sebesar Rp.50.000,- selama 3 bulan = Rp.4.500.000,-; -
-
Hadhanah untuk satu orang anak nama ANAK sebesar Rp.1.000.000,perbulan hingga anak dewasa;
-
Harta gono-gini yang diperuntukan untuk anak nama ANAK, berupa;-
1 unit Motor Smash;
-
1 unit rumah Perumnas type 36 dengan ukuran 8 M x 13 M yang terletak di Perumnas Betungan;-
-
1 bidang kebun karet sejumlah 400 batang yang terletak di desa Sekumbang, Kabupaten Seluma;4
1 unit mobil angkot putih nomor seri 051, Nopol BD.1363 AN;
-
Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik
secara
lisan
di
persidangan,
serta
tanggapan
atas
tuntutan
Termohon,sebagai berikut:-
Tidak sanggup atas tuntutan nafkah madliyah;
-
Nafkah iddah sebesar Rp.50.000,-perhari x 3 bulan = Rp.450.000,-;
-
Tidak bisa menentukan berapa hadhanah yang bisa diberikan;
-
Tidak setuju memberikan harta gono-gini kepada anak nama ANAK; Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan
Duplik lisan dan tanggapan yang pada intinya Termohon tetap pada jawaban dan tuntutannya, yang selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan;Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut: -I. Surat : 1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/84/10/1003/Pem, yang dikeluarkan oleh Lurah kelurahan Betungan Kota Bengkulu tanggal 26 Oktober 2011, bukti (P.1);2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.07.06.02/PW.01/123/2011 yang
dikeluarkan
oleh
Kantor
Urusan
Agama
Kecamatan
Seluma
Kabupaten Seluma tanggal 19 Oktober 2011, bukti (P.2) ;3. Fotokopi Surat Izin Perceraian Nomor: SK.474.2-1455 yang dikeluarkan oleh Walikota Bengkulu tanggal 08 Oktober 2011, bukti (P.3);II. Saksi : 1. SAKSI I, bersumpah: -
Bahwa saksi adalah keponakan/orang dekat Pemohon; -
-
Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun terakhir di Perumnas Betungan Bengkulu;
5
-
Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah lebih 2 tahun; -
-
Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga;
-
Bahwa, saksi telah menyarankan kepada Pemohon agar Pemohon dan Termohon rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, bersumpah; -
Bahwa saksi adalah orang dekat Pemohon; -
-
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
-
Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah lebih 2 tahun; -
-
Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga;
-
Bahwa, saksi telah menyarankan kepada Pemohon agar Pemohon dan Termohon rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil; Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon
membenarkan;Bahwa, Termohon juga telah mengajukan saksi keluarga dan atau orang dekatnya, yaitu: 1. SAKSI III, bersumpah: -
Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
-
Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun terakhir di Perumnas Betungan Bengkulu dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh Termohon;-
-
Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah lebih 2 tahun; -
6
-
Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga;
-
Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI IV, bersumpah; -
Bahwa saksi adalah tetangga/orang dekat Termohon yang jarak rumahnya hanya sebatas dinding dengan rumah Pemohon dan Termohon;
-
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
-
Bahwa selama bertetangga, saksi pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sebabnya saksi tidak tahu;
-
Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah lebih 2 tahun; -
-
Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga;
-
Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil; Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Termohon dan Pemohon
membenarkan;Bahwa pihak Pemohon dan Termohon mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada intinya masing-masing pihak tetap pada dalil-dalilnya, serta mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; TENTANG HUKUMNYA
7
Dalam Konvensi: Menimbang,
bahwa
maksud
dan
tujuan
permohonan
Pemohon
sebagaimana terurai diatas; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta bukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu, sehingga berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan Pemohon formil dinyatakan diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat oleh bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon. Sehingga oleh karenanya, Pemohon dan Termohon berkwalitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin atasan sebagaimana ternyata dari bukti P.3 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht), oleh karenanya perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;
Menimbang, bahwa Majelis dan mediator telah mengupayakan agar Pemohon rukun/damai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir 8
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan juga telah memenuhi Perma No.1 tahun 2008; Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah
bahwa
rumah
tangga
Pemohon
dan
Termohon
telah
tidak
harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2006 yang lalu, dimana puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 4 September 2010 yang lalu, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersatu sebagai suami istri; Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada dasarnya mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut. Dengan demikian, berdasar pasal 311 RBg dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti, namun mengenai alasan yang didalilkan Pemohon, Termohon menyatakan bahwa hal tersebut merupakan sebab akibat (causalitas) dari perbuatan Pemohon sebelumnya, hal mana yang ternyata tidak bibantah oleh Pemohon;Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat pihak Pemohon (AMIRWAN dan ASLAN) dan pihak Termohon (ALAMSYAH dan SAMSU RIZAL), keterangan saksi mana disampaikan dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada intinya adalah antara Pemohon dengan Termohon memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah, serta para saksi telah mendamaikan dan menyarankan agar pihak berperkara rukun dan damai kembali namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya 9
disampaikan dimuka persidangan, sedangkan hubungan saksi dengan para pihak merupakan lex specialis derogat lex generalis (vide, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, pasal 308 dan 309 RBg), sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan yang dapat meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa menurut Majelis dari jawab menjawab dalam persidangan dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (veermodend) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun/damai dan tidak pernah terjadi perselisihan/pertengkaran tentu antara Pemohon dan Termohon tidak akan terjadi hidup berpisah rumah; Menimbang, bahwa begitu juga tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilalukan mediator sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008 dan upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh Majelis dan para saksi dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa pertengkaran atau perselisihan Pemohon dan Termohon sedemikian kuatnya sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mau berdamai/rukun kembali; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis, serta keterangan keluarga Pemohon dan Termohon semuanya saling bersesuaian, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
10
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 September 2010 hingga sekarang;Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.266/K/Ag/1993 tanggal 23 Juni 1994 dan No 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu piihak meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak; Menimbang,
bahwa
atas
dasar
fakta
hukum
tersebut,
Majelis
berpendapat bahwa hati dan rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Qur’an surat Ar-Rum ayat (21) dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
uraian
tersebut
diatas
Majelis
berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50
tahun
2009,
maka
permohonan
Pemohon
sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;
11
DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti terurai dalam jawaban dan Duplik Penggugat; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat tersebut diformulasikan dengan sederhana. Sungguhpun demikian, demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 57 ayat (3) dan 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat tersebut dapat difahami sebagai gugatan rekonpensi; Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf (a dan b) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya"; Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat (isteri) atas nafkah dari Tergugat (suami) tergantung dari ada tidaknya prilaku nusyuz dari Penggugat (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya prilaku nusyuz dari Penggugat (isteri); Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz, jika
ia tidak mau
melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam"; Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan
bahwa
Penggugat
nusyuz,
sebab
sebagaimana
telah 12
dipertimbangkan diatas (Konvensi) bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat yang dipicu oleh Tergugat sendiri. Dengan demikian, menurut hukum Tergugat tetap berkewajiban memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi (vide, pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam); Menimbang,
bahwa
sebagaimana
dalil
Tergugat
yang
ternyata
dibenarkan oleh Penggugat bahwa selama terikat perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, fakta tersebut menunjukkan telah terjadi hubungan suami isteri (dhukhul) antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat (suami) terhadap Penggugat (isteri) adalah talak ba’da dhukhul; Menimbang,
bahwa
oleh
karena
permohonan
Tergugat
untuk
mengikrarkan talak dikabulkan dan ternyata dipersidangan Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka tuntutan nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah anak dan gugatan harta, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap nafkah pisah selama 2 tahun 7 bulan, hal tersebut diakui Tergugat bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2009 benar Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Sesuai dengan pasal 80 ayat (2) kompilasi hukum islam suami berkewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat patut untuk membebankan kepada Tergugat membayar nafkah madliyah tersebut, namun karena Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang besarnya tuntutan dan kemampuan Tergugat untuk membayar maka Majelis Hakim menentukan sendiri sesuai dengan kepatutan dan kewajaran dan akan mencantumkannya dalam amar putusan;Menimbang, bahwa dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh 13
suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah bagi isteri yang ditalak suaminya ba’da dhukhul menurut pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah sekurang-kurangnya 90 hari; Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah selama 3 bulan sesuai dengan pasal 149 huruf (f) dan pasal 152 KHI bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, namun besarnya tuntutan
dan
kesanggupan
Tergugat
untuk
membayar
tidak
terdapat
kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan sendiri besarnya nafkah iddah tersebut sesuai dengan kepatutan dan kewajaran bagi seorang PNS dan akan mencantumkannya dalam amar putusan; Menimbang,
bahwa
Penggugat
selaku
istri
telah
memberikan
pengabdiannya kepada Tergugat, disamping itu Penggugat tidak meminta mut’ah yang seharusnya diwajibkan kepada suami yang akan mentalak istrinya ba’da dukhul, oleh karena itu Majelis Hakim secara ex officio berpendapat Tergugat wajib memberikan mut’ah kepada Penggugat yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan akan dicantumkan dalam amar putusan (vide: pasal 149 dan 160 Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah dan biaya pemeliharaan anak atau hadhanah anak nama : ANAK, Umur 12 tahun sesuai pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu biaya perawatan, pengobatan dan pendidikan bagi anak apabila terjadi perceraian menjadi tanggung jawab suami dan apabila suami tidak mampu maka istri mempunyai kewajiban yang sama dengan suami;Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru di SMP N 16 Bengkulu, sehingga Tergugat memiliki pengahsilan tetap, namun atas tuntutan hadhanah Penggugat atas anak nama ANAK Tergugat menyatakan tidak dapat menetukan berapa besarnya biaya hadhanah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri sesuai kepatutan dan 14
kewajiban bagi seorang anak yang belum dewasa dan besarnya kewajiban Tergugat tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan;Menimbang,
bahwa
selanjutnya
akan
dipertimbangkan
mengenai
gugatan harta yang diperuntukan bagi anak Penggugat dan Tergugat nama ANAK berupa : -
1 unit Motor Smash;-
-
1 unit rumah Perumnas type 36 dengan ukuran 8 M x 13 M yang terletak di Perumnas Betungan;
-
1 bidang kebun karet sejumlah 400 batang yang terletak di desa Sekumbang, Kabupaten Seluma;-
-
1 unit mobil angkot putih nomor seri 051, Nopol BD.1363 AN;Menimbang, atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan
keberatannya dan tidak setuju harta tersebut diperuntukan bagi anak nama ANAK;Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat menunjukan alat bukti atas semua harta sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, selain itu harta-harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, maka dengan demikian harta-harta sebagaimana tersebut diatas tersebut dapat dikategorikan harta bersama, maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bersama yang diperuntukan bagi anak Penggugat dan Tergugat nama ANAK tidak dapat diterima (NO);-
15
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;Mengingat dan memperhatikan segala peraturan peraturan perudangundangan yang berlaku serta hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (ZAILAN, B Bin BASRI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA;
DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian; 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;2.1 Nafkah madliyah selama 2 tahun 7 bulan sebesar Rp.9.300.000,(Sembilan juta tiga ratus ribbu rupiah); 2.2 Nafkah iddah selama 3 bulan atau 90 hari sebesar Rp.4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah);2.3 Mut’ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak (Hadhonah) minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat, sampai anak dewasa atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan; 4. Menolak selain dan selebihnya; 16
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami oleh kami Drs. H. SALIM MUSLIM sebagai Hakim Ketua, NURMADI RASYID, SH., MH dan ROZALI, BA., SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SALIM MUSLIM sebagai Hakim Ketua, NURMADI RASYID, SH., MH dan ROZALI, BA., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ZUHRI IMANSYAH, S.HI sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -
Ketua Majelis, Ttd Drs. H. SALIM MUSLIM Hakim Anggota, Ttd NURMADI RASYID, SH., MH
Hakim Anggota, Ttd ROZALI, BA., SH
17
Panitera Pengganti, Ttd ZUHRI IMANSYAH, S.HI Rincian biaya perkara : 1. Biaya pendaftaran
Rp. 30.000,-
2. Biaya proses
Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon
Rp.240.000,-
4. Biaya panggilan Termohon
Rp. 60.000.-
5. Biaya redaksi
Rp.
5.000,-
6. Biaya materai
Rp.
6.000,- +
Jumlah
Rp.391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
18
