PUTUSAN
SALINAN
Nomor : 53/Pdt.G/2012/PTA. Bdg. BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: Pembanding,
umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta
,
bertempat kediaman di Kabupaten Bandung , yang memberikan kuasa kepada Eddy S. Soeprapto, SH. Advokat berkantor di Jl. Sukabumi Dalam I No. 11 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2011, semula Tergugat sekarang Pembanding; MELAWAN Terbanding, Sipil ,
umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri
bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Bandung , yang memberikan
kuasa kepada Ariyana S. Ajisakha, S. Ag., SH. Advokat/ PengacaraPenasehat Hukum pada Kantor Hukum Ariyana S. Ajisakha., S. Ag. & Rekan yang beralamat di Jl. Lebakwangi Cijaringao No. 09 Banjaran, Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2011, semula Penggugat sekarang Terbanding; PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2097/Pdt.G/2011/PA. Cmi. tanggal 7 Desember
2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram
1433 Hijriyyah yang amarnya berbunyi: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
Hal. 1 dari 6 hal. Put.No.53/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.
3. Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Agama
Cimahi
untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah); Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi
Nomor 2097/Pdt.G/2011/PA. Cmi. tanggal 04
Januari 2012 yang menyatakan Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya pada tanggal 10-01-2012 ; Bahwa, dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding
tanggal 25 Januari 2011
yang diterima oleh
Iskandar, S.Ag. Petugas Meja III pada Pengadilan Agama Cimahi
dan
diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 06-2-2012; Bahwa, sehubungan dengan memori banding Pembanding, Terbanding tidak menyampaikan Kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 2097/Pdt.G/2011/PA. Cmi. ; Bahwa, kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 2097/Pdt.G/2011/PA-Cmi
yang menerangkan bahwa
Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara, sedangkan
Pembanding
telah
memeriksa
berkas
perkara
(
inzage)
sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 16 Januari 2012 Nomor: 2097/Pdt.G/2011/PA-Cmi.;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, sehingga permohonan banding Pembanding formal dinyatakan dapat diterima;
Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan berita acara pemeriksaan di persidangan serta surat-surat lainnya, dapat disimpulkan bahwa kronologi jalannya pemeriksaan perkara tersebut sebagai berikut:
-
Bahwa
pada sidang pertama tanggal 13 Juli 2011 , pihak
Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya tidak hadir; -
Bahwa pada sidang kedua tanggal 27 Juli 2011, Penggugat hadir dipersidangan,
sedangkan pihak Tergugat yang hadir adalah
kuasanya; -
Bahwa pada sidang
ketiga tanggal 26 Oktober 2011 Penggugat
prinsipalnya tidak hadir , yang hadir kuasanya, sedangkan pihak Tergugat kuasanya tidak hadir; -
Bahwa pada sidang keempat tanggal 7 Desember 2011 Kuasa Penggugat hadir sedangkan kuasa Tergugat tidak hadir, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, dengan membacakan surat gugatan, pemeriksaan pembuktian, kesimpulan kuasa Penggugat, lalu musyawarah Majelis Hakim dilanjutkan dengan menjatuhkan putusan;
Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya antara lain menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena tidak mengikuti prosedur penyelesaian mediasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008; Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat
Hal. 3 dari 6 hal. Put.No.53/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.
Banding berpendapat , bahwa dari uraian kronologi pemeriksaan sebagaimana berita acara persidangan perkara aquo diatas, kedua belah pihak berperkara tidak pernah bersamaan hadir di dalam persidangan. Adapun di dalam putusan dinyatakan bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir dipersidangan, adalah suatu kekeliruan dan kesalahan Hakim tersebut, karena bertentangan dengan berita acara persidangan, yang benar menurut berita acara persidangan adalah Penggugat pernah hadir dalam sidang dan Tergugat prinsipal tidak
pernah hadir dalam sidang,
dan kedua belah pihak
tidak
pernah bersamaan hadir di dalam persidangan pada hari yang sama; Menimbang, bahwa dari kronologi pemeriksaan tersebut diatas, ternyata pada hari sidang yang telah ditentukan tidak pernah dihadiri oleh kedua belah pihak pada hari yang sama, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, bahkan
telah
diperintahkan
kepada
Kuasa
Hukum
Tergugat
untuk
menghadirkan prinsipalnya karena akan dilakukan mediasi sebagaimana berita acara persidangan tanggal 26 Oktober 2011, akan tetapi Tergugat prinsipal tidak pernah hadir dipersidangan; Menimbang, bahwa oleh karena itu mediasi tidak pernah dapat dilaksanakan, sedangkan mediasi itu wajib dilaksanakan apabila pada hari sidang yang telah ditentukan dihadiri oleh kedua belah pihak, apabila sebaliknya maka
mediasi
tidak wajib dilaksanakan , karena salah satu
pihaknya tidak hadir dipersidangan, hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan, pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan pembuktian dan selanjutnya dijatuhkan putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat langkah yang ditempuh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menangani dan memeriksa perkara aquo adalah sudah benar dan tepat, sesuai dengan fakta hukum dan peraturan yang berlaku, dengan demikian keberatan Pembanding tersebut diatas tidak beralasan hukum, sehingga karenanya harus ditolak;
Menimbang, bahwa keberatan lainnya dari Pembanding terhadap putusan perkara aquo adalah masalah surat izin melakukan perceraian dan tentang apa yang diuraikan dalam putusan yang menyangkut pokok perkara. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan benar dan tepat sesuai dengan fakta hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dan keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan, karenanya harus ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis
Hakim Tingkat Banding sepatutnyalah akan memutus dengan
menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama i.c Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2097/Pdt.G/2011/PA.Cmi tanggal 7 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H. tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara untuk Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan untuk Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
-
Menyatakan
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -
Menguatkan
putusan
2097/Pdt.G/2011/PA.Cmi
Pengadilan tanggal
7
Agama
Cimahi
Desember
2011
Nomor: Masehi
bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 Hijriyyah yang dimohonkan banding; -
Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus
Hal. 5 dari 6 hal. Put.No.53/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.
lima puluh ribu rupiah );
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 16 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24
Jumadil Awwal 1433 H. oleh kami H. DIDIN FATHUDDIN, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, DRS.H. BARHAKIM S., S.H. dan DRS.H. UCE SUPRIADI, M.H. Hakim-hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MUNYATI SALEH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.-
KETUA MAJELIS Ttd H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH.
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,
Ttd
Ttd
DRS.H. BARHAKIM S., SH.
DRS.H. UCE SUPRIADI, MH.
PANITERA PENGGANTI, Ttd HJ. MUNYATI SHALEH.
Perincian biaya proses: 1. ATK, pemberkasan dll.
Rp 139.000,00
2. Meterai
Rp
6.000,00
3. Redaksi
Rp
5.000,00 +
Jumlah
Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung Panitera,
H. Tri Haryono, S.H.
Hal. 7 dari 6 hal. Put.No.53/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.
