P U T U S A N Nomor 105/Pdt.G/2014/PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan waris antara : 1. PEMBANDING, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal
di
Kabupaten
Bulukumba,
penggugat
I/
pembanding I ; 2. PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat
tinggal
di
Kota
Makassar,
penggugat
II/pembanding II ; 3. PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal
di
Kabupaten
Sinjai,
penggugat
III/
pembanding III ; 4. PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (ibu rumah tangga), tempat tinggal di Kabupaten Gowa, penggugat IV/pembanding IV ; 5. PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal
di
Kabupaten
Bulukumba,
penggugat
V/
pembanding V ; 6. PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal
di
Kabupaten
Bulukumba,
penggugat
VI/
penggugat
VI/
pembanding VI ; Dalam
hal
ini
penggugat
I
s.d.
pembanding I s.d. pembanding VI
memberi kuasa
kepada Dahlang, S.Ag., S.H., M.H.,
Adovokat pada
Kantor Advokat Dahlan dan Rekan, beralamat di Perumahan BTN Nusa Indah Blok D 2 No. 4, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa,
Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 105/Pdt.G/2014/PTA Mks.
berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 4 Juni 2014, telah
dilegalisir
oleh
Notaris, Muhammad
Mansur
Hanise, S.H., M.Kn., tanggal 4 Juni 2014, dan telah terdaftar
di
kepaniteraan
Pengadilan
Agama
Sungguminasa, register Nomor 24/SK/2014/PA Sgm., tanggal
9
Juni
2014,
selanjutnya
disebut
para
penggugat/para pembanding ; melawan TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Gowa ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Ruslan Ali, S.H. dan Abdul Razak, S.H.,
Adovokat/Konsultan
Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Muh. Ruslan Ali dan Rekan, beralamat di Jalan Hertasning Baru, Anging Mammiri Residence, Blok D 1 No. 8, Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 14 Juli 2014, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sunguminasa, register Nomor 55/SK/VII/2014/PA Sgm., tanggal
21
Juli
2014,
selanjutnya
disebut
tergugat/terbanding ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARA Mengutip
segala
uraian
sebagaimana
termuat
dalam
putusan
Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 425/Pdt.G/2014/PA Sgm., tanggal 4 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1435 H., yang amarnya sebagai berikut : 1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;
Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 105/Pdt.G/2014/PTA Mks.
2. Membebankan
biaya
perkara
kepada
para
penggugat,
sejumlah
Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah). Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 425/Pdt.G/2014/PA Sgm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, tanggal 18 Agustus 2014, yang menyatakan bahwa Dahlang, S.Ag., S.H., M.H., selaku kuasa hukum para penggugat/para pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut, dan permohonan
banding
dimaksud
telah
diberitahukan
kepada
tergugat/terbanding, pada tanggal 25 Agustus 2014; Bahwa para penggugat/para pembanding telah mengajukan memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa hukumnya bertanggal 18
Agustus
Sungguminasa
2014,
yang
sesuai
diterima Tanda
oleh Terima
Panitera Memori
Pengadilan
Agama
Banding
Nomor
425/Pdt.G/2014/PA Sgm., tanggal 18 Agustus 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
tergugat/terbanding pada tanggal
27 Agustus 2014, sedangkan tergugat/terbanding mengajukan kontra memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya bertanggal 8 Oktober 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor 425/Pdt.G/2014/PA Sgm. pada tanggal 14 Oktober 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum para penggugat/para pembanding pada tanggal 16 Oktober 2014 ; Bahwa terhadap para pihak melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk
memeriksa
berkas
(inzage),
yaitu
kepada
kuasa
hukum
para
penggugat/para pembanding sesuai surat relaas pemberitahuan tanggal 27 Agustus 2014, dan kepada kuasa hukum tergugat/terbanding, pada tanggal 29 Agustus 2014, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera, tanggal 5 September 2014, kuasa hukum para penggugat/para pembanding telah datang memeriksa berkas, sedangkan kuasa hukum tergugat/terbanding tidak
Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 105/Pdt.G/2014/PTA Mks.
datang memeriksa berkas dimaksud, sesuai Surat Keterangan Panitera tanggal 18 September 2014 ; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat dinyatakan diterima ; Menimbang,
bahwa
pembanding
telah
mengajukan
keberatan-
keberatannya sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya, dan selanjutnya para penggugat/para pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama agar menerima dan mengabulkan permohonan banding para pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut, dan apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, para penggugat/para pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang,
bahwa
tergugat/terbanding
dalam
kontra
memori
bandingnya menyatakan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding para pembanding karena alasan-alasan memori banding dari angka 1 s.d. 8 tersebut dalam memori banding telah keliru menanggapi putusan Pengadilan
Agama
Sungguminasa
dan
selanjutnya
tergugat/terbanding
memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama agar menolak permohonan
banding para pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama tersebut ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 105/Pdt.G/2014/PTA Mks.
pengadilan tingkat pertama dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 425/Pdt.G/2014/PA Sgm., tanggal
4 Agustus 2014 M., bertepatan
tanggal 8 Syawal 1435 H., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dan mempelajari memori banding dari para pembanding
dan
kontra
memori
banding
dari
terbanding
selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama memberi pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa para penggugat/para pembanding mengajukan gugatan waris terhadap tergugat/terbanding atas objek sengketa yang tersebut pada posita angka 5 yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan almarhum Abd. Khalik bin Hajji (pewaris) dengan Nadira binti Ambo Tang (tergugat) selama hidup berumah tangga sebagai suami istri, dan mendalilkan bahwa objek sengketa a quo adalah harta peninggalan almarhum Abd. Khalik bin Hajji selaku pewaris yang belum dibagi waris menurut ketentuan hukum waris Islam kepada para ahli waris yang berhak sebagaimana tersebut pada posita angka 3 sesuai bagiannya masing-masing; Menimbang,
bahwa
terhadap
gugatan
para
penggugat/para
pembanding a quo, Pengadilan Agama menyatakan bahwa untuk menegakkan asas beracara di Pengadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (vide Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), maka Pengadilan Agama memberikan pertimbangannya sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.9 alinea ketiga s.d. hlm. 10 alinea kedua), sebagai berikut : 1. bahwa gugatan para penggugat mendalilkan, Abd. Khalik bin Hajji telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa ahli waris sebagaimana poin 3 gugatan, selain itu pula almarhum Abd. Khalik bin Hajji meninggalkan beberapa harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 5 gugatan (vide 5.1 s.d. 5.8), dengan demikian harta warisan yang dimaksudkan dalam gugatan tersebut, itu pula harta bersama almarhum Abd. Khalik bin Hajji dengan tergugat sebagaimana poin 6 gugatan ; Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 105/Pdt.G/2014/PTA Mks.
2. bahwa harta warisan dengan harta bersama adalah dua hal yang berbeda; Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama atau harta peninggalan pewaris berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (vide Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam) dan ahli warisnya berhak mendapatkannya (yang berhak/tidak terhalang) sesuai bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum faraid Islam ; 3. bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor
1
Tahun
1974
tentang
Perkawinan,
dan
pembagiannya
sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup lama”, dengan demikian harta warisan atau harta peninggalan almarhum Abd. Khalik bin Hajji yang dimaksudkan para penggugat adalah harta yang masih bercampur harta bersama, hal mana yang separoh menjadi milik atau hak tergugat (vide Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam) ; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan Agama dalam pertimbangannya (hlm. 10 alinea kedua dan ketiga) menyatakan ditemukan fakta bahwa harta warisan almarhum Abd. Khalik bin Hajji yang dimaksudkan dalam gugatan para penggugat adalah harta bersama almarhum Abd. Khalik bin Hajji dengan tergugat sehingga gugatan para penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel), dengan demikian gugatan tersebut tidak dapat diterima ; Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 4 Agustus 2014 yang dihadiri oleh kuasa para penggugat dan kuasa tergugat (vide Berita Acara Sidang tanggal 4 Agustus 2014), ditemukan fakta bahwa setelah pembacaan surat gugatan a quo dan para penggugat yang diwakili kuasanya menyatakan tidak ada perubahan gugatan atau tetap mempertahankan isi gugatannya, kemudian setelah majelis hakim bermusyawarah, ternyata Pengadilan Agama Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 105/Pdt.G/2014/PTA Mks.
menjatuhkan putusan perkara tersebut yang dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada kuasa tergugat untuk menyampaikan tanggapan dan atau jawaban atas gugatan para penggugat tersebut,
hal
ini
secara
jelas
mengabaikan
hak-hak
tergugat
dalam
pemeriksaan perkara a quo sehingga melanggar ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ; Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tersebut ditegaskan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”, menurut pakar hukum, M. Yahya Harahap, (dalam bukunya Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet. V, 2009, hlm. 82 dan 86), yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama, bahwa asas legalitas yang terdapat di dalamnya sekaligus berbarengan dengan penegasan hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat yang meliputi hak perlindungan hukum dan hak persamaan hukum bagi setiap orang yang berperkara di muka sidang pengadilan sejak mulai hingga akhir proses pemeriksaan, maka sikap hakim dalam praktek peradilan harus mengacu pada 3 patokan yang paling fundamentum, yaitu persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan (equal before the law), hak perlindungan yang sama oleh hukum (equal protection on the law), dan hak perlakuan yang sama di bawah hukum (equal justice under law), sehingga dapat dihasilkan putusan yang berintikan hukum, kebenaran dan keadilan ; Menimbang, bahwa dalam suatu sengketa waris dimungkinkan adanya harta bersama, dan jika demikian halnya maka sebelum dilakukan penentuan dan pembagian harta warisan dimaksud, lebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan mengenai rincian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi kemudian dibagi harta bersama itu Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 105/Pdt.G/2014/PTA Mks.
berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 32 K/AG/2002, tanggal 20 April 2005 (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004), yang menegaskan bahwa “Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak, dan di dalam harta bersama itu harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan)”; Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 10 alinea ketiga), yang menyatakan bahwa percampuran harta warisan dengan harta bersama itu menyebabkan gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum a quo adalah tidak tepat dan tidak benar, oleh karena Pengadilan Agama telah keliru dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara tersebut, dan pula permasalahan dimaksud sudah terkait dengan pokok perkara, dan selain itu ternyata Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara a quo tanpa mendengar terlebih dahulu dari pihak tergugat sehingga dalam pemeriksaan perkara a quo tidak memenuhi asas “audi et alteram partem”, maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka keberatan para penggugat/para pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada angka 1 dan 4 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa didasarkan pada penilaian pokok perkara, bukan pada syarat formal sebuah gugatan dan juga telah keliru dalam memahami penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan beserta alasan-alasannya dapat dibenarkan, sedangkan mengenai keberatanHal. 8 dari 11 hal. Put. No. 105/Pdt.G/2014/PTA Mks.
keberatan
lainnya
maupun
keberatan-keberatan
yang
diajukan
oleh
tergugat/terbanding berikut alasan-alasannya sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya, tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 425/Pdt.G/2014/PA Sgm., tanggal 4 Agustus 2014 M. bertepatan tanggal 8 Syawal 1435 H. harus dibatalkan ; Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara a quo belum memasuki pokok perkara, dan berdasarkan asas “peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu memerintahkan Pengadilan Agama Sungguminasa untuk melakukan pemeriksaan ulang dan memutus pokok perkaranya, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 453 K/Sip/1973 tanggal 27 April 1976
yang menegaskan bahwa “keputusan
Pengadilan Tinggi Menado harus dibatalkan, akan tetapi oleh karena Pengadilan Tinggi belum memeriksa pokok perkaranya maka kepadanya harus diperintahkan untuk memeriksa dan memutus pokok perkaranya di tingkat banding” (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 583 K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 346 K/Sip/1982, tanggal 26 April1983) ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg., seharusnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun dalam perkara a quo sepantasnya dibebankan kepada tergugat/terbanding (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 453 K/Sip/1973 tanggal 27 April 1976), dan oleh karena itu kepada tergugat/terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ; Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ; Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 105/Pdt.G/2014/PTA Mks.
MENGADILI 1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para pembanding dapat diterima ; 2. Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Sungguminasa
Nomor
425/Pdt.G/2014/PA Sgm., tanggal 4 Agustus 2014 M., bertepatan tanggal 8 Syawal 1435 H.; 3. Memerintahkan Pengadilan Agama Sungguminasa untuk melakukan pemeriksaan ulang perkara ini dan memutus pokok perkaranya ; 4. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal
20 Oktober
2014 M., bertepatan tanggal 25 Zulhijah 1435 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Thahir R, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.
H. Wakhidun A.R., S.H., M.Hum., dan
Drs. Masrur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 105/Pdt.G/2014/PTA Mks., tanggal 23 September 2014, dibantu oleh Drs. Abd. Razak, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;
Hakim Anggota, ttd. Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M.Hum
Ketua Majelis ttd. Drs. H. M. Thahir R, S.H., M.H.
ttd. Drs. Masrur, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 105/Pdt.G/2014/PTA Mks.
ttd.
Drs. Abd. Razak Perincian biaya : 1. Redaksi
:
Rp
5.000,00
2. Materai
:
Rp
6.000,00
3. Proses penyelesaian perkara
:
Rp 139.000,00
:
Rp 150.000,00
Jumlah
(Seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk Salinan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,
Drs. Abd. R a z a k
Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 105/Pdt.G/2014/PTA Mks.
