P U T U S A N Nomor 90/Pdt.G/2014/PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara : PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat/Pembanding ; melawan TERBANDING umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Bantu, tempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat/Terbanding ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 254/Pdt.G/2014/PA Sgm., tanggal 3 Juni 2014 M., bertepatan tanggal 5 Syakban 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan penggugat ; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughraa tergugat, terhadap penggugat, ; 3. Memerintahkan Panitera
Pengadilan
Agama
Sungguminasa untuk
menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat ; 4. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara, sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; Membaca Akta Permohonan Banding
Nomor 254/Pdt.G/2014/PA
Sgm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, tanggal 24 Juni 2014, yang menyatakan bahwa tergugat/pembanding telah
Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2014/PTA Mks.
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sungguminasa
tersebut,
dan
permohonan
banding
tersebut
telah
diberitahukan kepada penggugat/terbanding pada tanggal 1 Juli 2014 ; Bahwa
Penggugat/Terbanding
dan
Tergugat/Pembanding
telah
diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage), sesuai surat pemberitahuan masing-masing tanggal 7 Juli 2014 dan 14 Juli 2014, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera, masing-masing tanggal 8 Juli 2014 dan tanggal 24 Juli 2014, penggugat/terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) tersebut, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (inzage). dan hingga pada saat perkara ini dalam proses pemeriksaan dan diputus di tingkat banding, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding ; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 254/Pdt.G/2014/PA Sgm., tanggal 3 Juni 2014 M., bertepatan tanggal 5 Syakban 1435 H., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam perkara a quo penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah rukun sebagai layaknya suami istri, namun sejak tahun 2011 atau setelah kurang lebih 6 (enam) tahun hidup bersama timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering berkata kasar bahkan seringkali memukul penggugat dengan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) walaupun karena persoalanHal. 2 dari 10 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2014/PTA Mks.
persoalan
kecil,
tergugat
sering
pergi
bersama
dan
berhubungan
cinta/selingkuh dengan perempuan lain, serta tergugat tidak lagi menghargai dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat selaku istri, kemudian mencapai puncaknya pada tanggal 4 April 2014 ketika penggugat mendapati tergugat bersama dengan perempuan lain, lalu penggugat mengusir tergugat dari kediaman bersama karena penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat, dan sejak itu tergugat meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali menemui penggugat dan tidak terpenuhi lagi kewajiban sebagai suami istri ; Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 13 Mei 2014, dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 1 s.d. 3 diakui oleh tergugat sebagaimana tersebut dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan di depan sidang, maka pengakuan tergugat tersebut adalah alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dan pula dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan para saksi penggugat di depan sidang, maka diperoleh keterangan yang sejalan dengan dalil-dalil gugatan a quo, dengan demikian dalil-dalil penggugat a quo harus dianggap terbukti kebenarannya dan secara yuridis harus dipandang sebagai fakta yang benar ; Menimbang, bahwa terkait posita gugatan penggugat pada angka 4.a yang mendalilkan bahwa tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, dan posita gugatan pada angka 5 yang mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terjadi pada tanggal 4 April 2014 ketika penggugat mendapati tergugat bersama dengan perempuan lain, lalu penggugat mengusir tergugat dari kediaman bersama karena penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat, dan sejak itu tergugat meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali menemui penggugat dan tidak terpenuhi lagi kewajiban sebagai suami istri, ternyata tergugat didalam jawabannya tidak membantah kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut dan atau bagianbagian tertentu dari gugatan penggugat tidak dijawab oleh tergugat, berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan Pasal 1927 KUH Perdata, bahwa bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2014/PTA Mks.
persidangan dengan cara tegas (expressis verbis), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan atau mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai gugatan penggugat a quo diakui kebenarannya secara diam-diam oleh Tergugat ; Menimbang,
bahwa
terhadap
dalil-dalil
gugatan
Penggugat
sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 4.b, 4.c dan 4.d yang mendalilkan
bahwa
tergugat
seringkali
memukul
penggugat
dengan
melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) walaupun karena persoalan-persoalan kecil, serta Tergugat sering pergi bersama dan berhubungan cinta/selingkuh dengan perempuan lain, serta Tergugat tidak lagi menghargai dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat selaku istri, pada pokoknya telah dibantah secara tegas oleh Tergugat di depan persidangan serta pengakuan berkualifikasi terhadap posita angka 4.a dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa benar Tergugat memukul Penggugat tapi tidak keras dan hanya mendorong muka Tergugat ; Menimbang, bahwa terkait dengan dalil bantahan dan pengakuan berkualifikasi
tersebut
Pengadilan
Agama
telah
memberikan
beban
pembuktian kepada para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak, dengan memberi kesempatan kebenaran
terlebih dalil-dalil
dahulu
kepada
gugatannya,
penggugat
kemudian
untuk
kepada
membuktikan
tergugat
untuk
membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Sungguminasa sebagaimana terurai dalam putusannya terkait alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sudah tepat dan benar, dengan mendengar keterangan saksi keluarga dan atau orang-orang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (vide Pasal 172 ayat (2) RBg.), khususnya dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2014/PTA Mks.
9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, sebagai pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi‐saksi Penggugat di depan sidang, ternyata saksi‐saksi
tersebut
menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak berdiam dalam satu rumah lagi dalam kurun waktu selama 2 (dua) bulan lebih, yaitu sejak tanggal 4 April 2014 hingga perkara a quo diputus di pengadilan tingkat pertama pada tanggal 3 Juni 2014, dan meskipun para saksi tersebut tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara keduanya sejak rumah tangga keduanya tidak harmonis hingga mencapai puncaknya pada pertengahan 4 April 2014, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh saksi adalah merupakan fakta dimana penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan a quo, dan pula ternyata tergugat tidak pernah lagi hadir di depan sidang untuk pembuktian pada tanggal 20 Mei 2014 dan tanggal 3 Juni 2014 meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban dan atau dalil-dalil bantahannya yang diajukan di depan sidang tanpa alasan dan dasar hukum ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta‐fakta hukum di atas, maka terlepas dari apa yang melatarbelakangi perpisahan rumah tersebut,
Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2014/PTA Mks.
Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah sehingga rumah tangga keduanya telah sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri,, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah
Nomor
9
Tahun
1975
tentang
Pelaksanaan
Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 1974” ; Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 point 2 dan Pasal 5 UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga,disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekeraan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga ; Menimbang, bahwa dengan berdasrkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas , dihubungkan dan dikaitkan dengan Pasal 1 point 2 dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa
tergugat telah melakukan tindak
kekerasan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik dan psikologis bagi penggugat; Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator telah gagal, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2014/PTA Mks.
agar hidup rukun kembali sebagai suami istri , maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan terutama pihak penggugat, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah :
Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”; Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat pada angka 1 dan 2, Pengadilan Agama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai sudah tepat dan benar, oleh karena selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama, sudah sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 189 RBg. tidak harus diterapkan secara mutlak atas pertimbangan, hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan sengketa, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.499 K/Sip/1970 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, bahwa “mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materil atau posita”, maka terhadap diktum angka 3 dari amar putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut dapat dibenarkan karena sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 476 K/AG/2006 tanggal 30 Mei 2007), namun oleh karena amar putusan a quo masih bersifat abstrak yang seharusnya bersifat konkret dengan menyebutkan Pegawai Pencatat Nikah dimaksud, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2014/PTA Mks.
Opu,
Kabupaten
Gowa,
maka
amar
putusan
itu
harus
diperbaiki
sebagaimana tersebut pada amar putusan ini ; Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 254/Pdt.G/2014/PA Sgm., tanggal 3 Juni 2014 M., bertepatan tanggal 5 Syakban 1435 H., dapat dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar putusan dimaksud yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada pembanding, Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI -
Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembanding dapat diterima ;
-
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Sungguminasa
Nomor
254/Pdt.G/2014/PA Sgm., tanggal 3 Juni 2014 M., bertepatan tanggal 5 Syakban 1435 H. yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan penggugat ; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughraa tergugat, terhadap penggugat, ; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2014/PTA Mks.
- Membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya perkarai pada tingkat banding, sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 4 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal
9 Zulkaidah 1435 H., yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.
H.
Abd.
Muin
Thalib,
S.H.,
M.H.,
sebagai
Ketua
Majelis,
Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H., dan Drs. Masrur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 90/Pdt.G/2014/PTA Mks., tanggal 11 Agustus 2014, dibantu oleh Amiruddin, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;
Hakim Anggota,
Ketua Majelis
ttd.
ttd.
Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.
Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H.
ttd.
ttd.
Drs. Masrur, S.H., M.H. Panitera Pengganti, ttd.
Amiruddin, S.H. Perincian biaya : 1. Redaksi
:
Rp
5.000,00
Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2014/PTA Mks.
2. Materai
:
Rp
3. Proses penyelesaian perkara
:
Rp 139.000,00
:
Rp 150.000,00
Jumlah
6.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk Salinan : Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Drs.Abd.Razak
Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2014/PTA Mks.
