PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor 132/Pdt.G/2014/PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Kayu, tempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang; Dalam hal ini memberi

kuasa

hukum

kepada

Muh.

Sofyan,

S.H.,

Advokat/Konsultan Hukum Muh. Sofyan, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Poros Pare, BTN Permata Indah

No.

4,

Kelurahan

Majelling

Wattang,

Kecamatan

MaritengngaE, Kabupaten Sidrap, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal

27

September

2014,

telah

terdaftar

di

kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register No.53/SK/AD/IX/2014/PA Sidrap., tanggal 29 September 2014, sebagai tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding ; melawan TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang; Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Khoirul Anwar, S.H., M.Hum., A. Samad D Machmud, S.H. dan Sulhayat Takdir, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum ”Kasad” Law Office, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 6 (Poros Sidrap) Ruko Bukit Permai No. 6, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2014, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Agama

Sidenreng

Rappang

dengan

register

No.56/SK/AD/X/2014/PA Sidrap., tanggal 16 Oktober 2014, sebagai

penggugat

konvensi

/

tergugat

rekonvensi

/

terbanding ;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No.132/Pdt.G/2014/PTA Mks.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARA Mengutip

segala

uraian

sebagaimana

termuat

dalam

putusan

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 110/Pdt.G/2014/PA Sidrap., tanggal 18 September 2014 Masehi, bertepatan tanggal 23 Zulkaidah 1435 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut : Dalam Konvensi 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughraa tergugat, PEMBANDING terhadap penggugat, TERBANDING. 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menetapkan harta bersama antara penggugat dengan tergugat adalah : 2.1. 1 (satu) petak tanah perumahan 18,96 m x 20,54 m, di atasnya berdiri rumah panggung untuk penampungan kayu terletak di Jalan Poros Parepare

Kelurahan

Panreng,

Kecamatan

Baranti,

Kabupaten

Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara

: Kebun milik I Bunga ;

-

Sebelah Timur

: Jalan Palakka ;

-

Sebelah Selatan : Jalan Poros Parepare ;

-

Sebelah Barat

: Rumah milik H. Daru ;

2.2. 1 (satu) petak tanah perumahan ukuran 7,50 m x 40,40 m, terletak di Jalan Poros Parepare Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Jalan Poros Parepare, Panreng ;

- Sebelah Timur

: Tanah kebun milik Hj. Harni ;

- Sebelah Selatan : Tanah kebun milik H. Dullah ;


- Sebelah Barat

: Tanah kebun milik H. Dullah ;

2.3. 1 (satu) petak tanah perumahan ukuran 16,35 m x 56,35 m, terletak di Jalan Palakka, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Kebun milik H. Suwandi ;

- Sebelah Timur

: Tanah sawah milik Jamain Tembo ;

- Sebelah Selatan : Tanah kebun milik H. Ahmad ; - Sebelah Barat

: Jalan Palakka ;

2.4. 1 (satu) unit perumahan BTN Pepabri ukuran 10,20 m x 14,60 m, terletak di Jalan Pintu Blok E 2, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Rumah milik Baharuddin ;

- Sebelah Timur

: Rumah milik Pak Mansur ;

- Sebelah Selatan : Jalan Pintu II ; - Sebelah Barat

: Blok E 2 ;

2.5. 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi DD 8771 MA, Tahun 2004. 2.6. Uang dari jasa pembiayaan dengan jaminan berupa 1 (satu) unti mobil Honda Jazz, warna biru muda metalik, Nomor Polisi DD 1433 MZ senilai Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan sisa penjualan objek tersebut senilai Rp 11.360.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). 2.7. Harga penjualan 1 (satu) unit mobil HILLUX Pick Up warna merah, Nomor Polisi DD 8889 MA sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). 2.8. Perabot rumah tangga berupa : - 2 (dua) pasang kursi Jepara ; - 1 (satu) buah rosban Jepara ; - 1 (satu) buah lemari 4 pintu (lemari 2 badan) ; - 1 (satu) buah lemari bupet Jepara ; - 1 (satu) buah mesin cuci merek Nasional ; - 1 (satu) buah meja makan Jepara ; - 1 (satu) Kursi Keluarga dan 2 ( dua ) buah Kursi Tamu Jepara ;


3. Menetapkan bahagian penggugat adalah seperdua dari harta bersama tersebut pada point 2 dan seperdua menjadi bahagian tergugat ; 4. Menghukum penggugat dan tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membagi harta bersama tersebut pada point 2 dan menyerahkan sesuai dengan bagian penggugat dan tergugat dalam keadaan kosong dan sempurna, dan bila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang ditetapkan ; 5. Menyatakan hutang bersama antara penggugat dengan tergugat adalah : - Hutang di pembiayaan sejumlah Rp 120.000.000,00 plus denda dan telah berjalan selama 21 bulan, sisa 39 bulan dengan pinjaman pokok sejumlah Rp 71.613.640,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) ; - Hutang pada tukang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ; 6. Menghukum penggugat dengan tergugat membayar hutang bersama tersebut pada point 5 masing-masing seperdua untuk penggugat dan seperdua untuk tergugat ; 7. Menyatakan hutang pada Bank Danamon sejumlah Rp 212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah), atau sesuai dengan keadaan kredit terakhir dari bank, adalah hutang yang harus ditanggung oleh penggugat ; 8. Menghukum penggugat untuk membayar angsuran hutang tersebut pada point 7 sampai lunas dan bilamana penggugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah hutang yang ditentukan maka akan dibebankan kepada harta bersama yang merupakan bahagian penggugat; 9. Menyatakan

gugatan

penggugat ditolak dan tidak diterima untuk

selebihnya ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi -

Menghukum penggugat / tergugat rekonvensi dan tergugat / penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sejumlah

Rp 3.241.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu

rupiah) ;


Membaca Akta Permohonan Banding

Nomor 110/Pdt.G/2014/PA

Sidrap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, tanggal

29

September

2014,

yang

menyatakan

bahwa

tergugat

konvensi/penggugat rekonvensi / pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

penggugat konvensi/tergugat

rekonvensi/terbanding pada tanggal 6 Oktober 2014 ; Bahwa para tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 29 September 2014 melalui kuasa hukumnya, Muh. Sofyan, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2014, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register No.53/SK/AD/IX/2014/PA Sidrap., tanggal 29 September 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 6 Oktober 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding pada tanggal 6 Oktober 2014 ; Bahwa, terhadap memori banding tersebut, penggugat konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding telah mengajukan kontra memori banding, bertanggal

13 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa

hukumnya, Khoirul Anwar, S.H., M.Hum., A. Samad D Machmud, S.H. dan Sulhayat Takdir, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2014, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register No.56/SK/AD/X/2014/PA Sidrap., tanggal 16 Oktober 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 16 Oktober 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi/pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 21 Oktober 2014 ; Bahwa

terhadap

tergugat

konvensi

/

penggugat

rekonvensi

/

pembanding dan penggugat konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas ( inzage ), sesuai surat pemberitahuan masing-masing tanggal 21 Oktober 2014 dan 3 November 2014, dan berdasarkan Berita Acara Inzage, tanggal 22 Oktober 2014, kuasa tergugat


konvensi/penggugat rekonvensi/ pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) tersebut, sedangkan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding atau kuasanya tidak datang memeriksa berkas perkara banding (inzage), sesuai Surat Keterangan Panitera Nomor 110/Pdt.G/2014/PA Sidrap., tanggal 24 November 2014 ; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat dinyatakan diterima; Menimbang, bahwa tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya terhadap

pertimbangan-pertimbangan

hakim

Pengadilan

Agama

dalam

putusannya, dan atas memori banding tersebut, penggugat konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding telah mengajukan pula kontra memori berupa

tanggapan

dan

bantahan

atas

bandingnya

keberatan-keberatan

tergugat

konvensi/penggugat rekonvensi / pembanding, dan menilai pertimbanganpertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam putusannya sudah tepat; Dan ternyata memori banding maupun kontra memori banding tersebut mengenai gugat rekonvensi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi, sedangkan tuntutan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding yang disampaikan dalam kontra memori bandingnya mengenai ketentuan pembagian harta bersama ( vide Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ), agar supaya diatur secara proporsional dan adil sesuai dengan peran masing-masing pihak ( suami istri ) sehingga ketentuan pembagian setengah-setengah tersebut dapat dikesampingkan, akan dipertimbangkan dalam rekonvensi ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding dan tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding, salinan resmi putusan


Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 110/Pdt.G/2014/PA Sidrap., tanggal 18 September 2014 M., bertepatan tanggal 23 Zulkaidah 1435 H., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut : Dalam Konvensi Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 13 Maret 2014 dalam perkara a quo penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah rukun sebagai layaknya suami istri, selama pernikahan belum pernah bercerai dan tidak dikaruniai anak, namun sejak tahun 2012 atau setelah kurang lebih 15 tahun 4 bulan hidup bersama sebagai suami istri timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering keluar malam dan telah selingkuh dengan perempuan lain, bernama Hj. Sunarti bahkan telah dinikahinya sejak bulan November 2012, serta tergugat sering marah dan menganiaya penggugat ketika penggugat menanyakan hal itu kepada tergugat, kemudian mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2013 ketika tergugat meninggalkan penggugat sehingga telah pisah tempat tinggal 5 ( lima ) bulan lamanya yang hingga saat ini tidak pernah kembali menemui penggugat serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri ; Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 3 April 2014, dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 1 dan 2 serta posita angka 4, 5 dan 7 ternyata tergugat sebagaimana tersebut dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis di depan sidang, tergugat tidak membantah secara tegas atas kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut dan atau bagian-bagian tertentu dari gugatan penggugat tidak dijawab oleh tergugat, berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan Pasal 1927 KUH Perdata, bahwa bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas ( expressis verbis ), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan atau mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai gugatan penggugat a quo diakui secara diam-diam kebenarannya oleh tergugat ;


Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat sebagaimana terurai pada posita angka 3 yang mendalilkan bahwa sejak tahun 2012 timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering keluar malam dan telah selingkuh dengan perempuan lain, bernama Hj. Sunarti, seorang janda beranak tiga dan bercucu satu, yang telah dinikahinya sejak bulan November 2012, hal ini diketahui penggugat pada tahun 2013 ( sekitar 8 bulan setelah pernikahannya itu ), dan pada saat itulah tergugat sering marah dan menganiaya penggugat ketika penggugat menanyakan hal itu kepada tergugat ; Menimbang, bahwa dalil gugatan a quo telah dibantah dengan tegas oleh tergugat dan menilai alasan-alasan tersebut mengada-ada, oleh karena penggugat juga melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain pada tanggal 15 Juli 2013, dan pula tergugat pernah menemukan nomor handphone penggugat yang menghubungi laki-laki tersebut serta ditemukan SMS yang bertuliskan “Mama kapan kita menyatu”, hal mana dibantah pula secara tegas oleh penggugat, yang mendalilkan bahwa dalil-dalil bantahan itu rekayasa belaka dari tergugat, lagi pula justru sebelumnya, pada tahun 2009 tergugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama Wati, dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yusril, sesuai informasi dari teman kantor penggugat ; Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat sebagaimana terurai pada posita angka 5 yang mendalilkan bahwa penggugat sebagai PNS telah mendapatkan Surat Izin Melakukan Perceraian No. 780/19/Insp, tanggal 7 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Walikota Parepare, tergugat dalam surat jawabannya menyatakan bahwa sikap dan perilaku penggugat makin menjadijadi pada tanggal 5 September 2013 ketika penggugat mengajukan permohonan izin cerai ke Instansi Inspektorat atas permintaan laki-laki tersebut dan pada saat itulah tergugat diusir dari rumah dan mengharamkan tergugat menyentuhnya, hal mana dibantah pula oleh penggugat bahwa pengajuan permohonan izin cerai itu atas kemauan sendiri, tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun, dan mengenai pertemuannya dengan laki-laki itu alias Hab. terjadi secara kebetulan ketika penggugat sedang berada di ruang tunggu Bandara Hasanuddin untuk berangkat ke Surabaya mengikuti kegiatan Kongres


Arkeologi se Indosesia tanggal 1 - 3 November 2011, yang juga hendak mengikuti kegiatan tersebut, dan setelah itu tidak pernah lagi bertemu atau komunikasi dengan laki-laki tersebut hingga sekarang ; Menimbang, bahwa terkait dengan dalil bantahan atas posita angka 3 dan pengakuan berkualifikasi atas posita angka 5 tersebut, Pengadilan Agama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; Menimbang,

bahwa

pertimbangan

Pengadilan

Agama

Sidenreng

Rappang sebagaimana terurai dalam putusannya terkait alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat adalah sudah tepat dan benar, dengan mendengar keterangan saksi keluarga dan atau orang-orang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (vide Pasal 172 ayat (2) RBg.), khususnya dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, sebagai pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi‐saksi penggugat maupun saksi-saksi tergugat di depan sidang, ternyata saksi‐saksi tersebut menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak berdiam dalam satu rumah lagi dalam kurun waktu satu tahun lebih, yaitu sejak bulan Agustus 2013 hingga perkara a quo diputus di pengadilan tingkat pertama pada tanggal 18 September 2014, dan meskipun para saksi tersebut tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara keduanya sejak rumah tangga keduanya tidak harmonis sejak tahun


2012 hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2013, ketika tergugat meninggalkan kediaman bersama, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh saksi adalah merupakan fakta dimana penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum ( Rechts Bevolg )

mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil

pembuktian ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan a quo, dan sementara itu tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban dan atau dalil-dalil bantahannya yang diajukan di depan sidang tanpa alasan dan dasar hukum, maka ditemukan fakta bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah sehingga rumah tangga keduanya telah sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 1974” ; Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat ( 1 ) dan Pasal 5 Undangundang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap

seseorang

terutama

perempuan

yang

berakibat

timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam


rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekeraan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, dan dari fakta tersebut di atas maka

sesuai ketentuan Pasal 5 huruf

( b ) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( PKRDT ) yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ), Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga

sehingga

menimbulkan

kesengsaraan

dan

penderitaan

secara

psikologis dan penelantaran rumah tangga terhadap penggugat; Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan dengan Hakim Mediator ternyata tidak berhasil, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak penggugat, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah :

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”; Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat pada angka 1 dan 2, Pengadilan Agama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu ba’in shughra tergugat terhadap penggugat, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan, oleh karena dalil gugatan penggugat a quo beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf ( f )


Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Dan oleh karena selama pernikahan penggugat dengan tergugat belum pernah bercerai maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah talak satu ba’in shughra tergugat terhadap penggugat sesuai maksud Pasal 119 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam, namun pada diktum angka 2 perlu diperbaiki penulisan identitas nama penggugat dan tergugat secara benar dan lengkap sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini ; Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat pada angka 3, Pengadilan Agama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan penggugat a quo dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng

Rappang

untuk

mengirimkan

salinan

putusan

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

yang

telah

Kantor Urusan

Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun oleh karena amar putusan a quo belum lengkap yang seharusnya juga mencantumkan perintah mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat in casu tempat kediaman tergugat di Kecamatan Panca Rijang, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang.disediakan untuk itu, maka diktum angka 3 tersebut perlu diperbaiki sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini ; Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi

oleh

Pengadilan

Agama

dalam

pertimbangannya

dan

tidak

dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 110/Pdt.G/2014/PA Sidrap., tanggal

18 September 2014 M., bertepatan tanggal 23 Zulkaidah

1435 H., dapat dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar putusan dimaksud yang akan disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini ; Dalam Rekonvensi


Menimbang, bahwa gugat rekonvensi dalam perkara a quo diajukan oleh tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding pada saat menyampaikan jawabannya di depan sidang tanggal 3 April 2014, hal mana telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 39 alinea keempat) yang menyebutkan pula ketentuan Pasal 86 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai dasar untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut, yang sebenarnya ketentuan tersebut mengenai kumulasi gugatan cerai dengan harta bersama atau akibat perceraian lainnya, namun demikian dengan berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat ( 1 ) RBg. maka gugat rekonvensi dalam perkara a quo memenuhi syarat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, sebagai berikut : 1. Bahwa hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya ( putusan hlm. 46 alinea kedua ) sangat keliru dan tidak berdasar, karena objek sengketa poin 4.a adalah bukan harta warisan dari penggugat konvensi / tergugat rekonvensi

/

terbanding,

terbukti

dengan

adanya

Akta

Jual

Beli

No.784/JB/BRI/XI/2012 atas nama Hj. Kasse ( pihak pertama / penjual ) yang menjualnya kepada Hajja Nurlina Pare S.P., M.Si. ( pihak kedua / pembeli ), serta kurang pertimbangannya karena tidak mempertimbangkan pengakuan penggugat konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding bahwa bangunan rumah batu dua tingkat yang ada di atasnya dibangun pada tahun 2009/2010 dan merupakan harta bersama ; 2. Bahwa hakim Pengadilan Agama dengan pertimbangannya tersebut mengakibatkan tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding dibebani untuk membayar sendiri utang pada Bank Danamon, sebesar Rp 212.000.000,00 ( dua ratus dua belas juta rupiah ), yang seharusnya menurut hukum haruslah segala macam bentuk akibat hukum atas objek sengketa tersebut wajib ditanggung secara bersama-sama termasuk hutang tersebut, bukan semnata-mata dibebankan kepada tergugat konvensi /


penggugat rekonvensi / pembanding, tetapi juga harus menjadi beban dari penggugat konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding ; 3. Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam putusannya (hlm. 57 alinea kesatu) adalah pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, karena pinjaman kredit tersebut digunakan untuk penambahan modal usaha kayu ( sesuai bukti tambahan ), dan tidak benar

tergugat

konvensi

/

penggugat

rekonvensi

/

pembanding

menggunakannya secara pribadi ; 4. Bahwa terkait pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam putusannya ( hlm. 57 alinea ketiga dan hlm. 58 alinea ketiga ), tergugat konvensi / penggugat rekonvensi/pembanding sama sekali tidak mengerti tentang tata cara proses pembuktian di persidangan sehingga tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan tersebut, meskipun sesungguhnya ada bukti berupa saksi-saksi yang mengetahui benar tentang harta bawaan tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding tersebut, maka pada kesempatan banding ini dilampirkan keterangannya yang dibuat di depan Notaris dan memohon agar membuka persidangan kembali untuk memeriksa dan mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut demi untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya ; 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,

tergugat konvensi /

penggugat rekonvensi / pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama agar menerima permohonan banding pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut, kemudian mengadili sendiri dengan mengabulkan

gugatan

penggugat

rekonvensi

/

pembanding

untuk

seluruhnya dan menghukum penggugat konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding ; Menimbang, bahwa penggugat konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding, dalam kontra memori bandingnya telah menyampaikan tanggapan dan bantahannya atas keberatan - keberatan tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding dan menilai pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam putusannya sudah tepat, selanjutnya tergugat


konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi

Agama

agar

menolak

permohonan

banding

pembanding

dan

menguatkan putusan Pengadilan Agama tersebut, serta membebankan biaya perkara ini kepada tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang Pengadilan Agama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 110/Pdt.G/2014/PA Sidrap., tanggal 18 September 2014 M., bertepatan tanggal 23 Zulkaidah 1435 H., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan hakim Pengadilan Agama dalam rekonvensi, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 3 April 2014 dan 17 April 2014, penggugat rekonvensi / pembanding mengajukan gugat rekonvensi atas objek sengketa 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e dan 4.f sebagai harta bersama

yang

diperoleh

selama

pernikahan

penggugat

rekonvensi

/

pembanding dengan tergugat rekonvensi / terbanding, serta beberapa harta bawaan penggugat rekonvensi / pembanding dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp 191.070.000,00 ( seratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah ) sebagaimana tersebut pada posita angka 5 gugat rekonvensi, yang digunakan oleh penggugat rekonvensi / pembanding untuk memperoleh harta bersama tersebut, sehingga keseluruhan harta bersama harus dibagi secara proporsional untuk penggugat rekonvensi/pembanding dan tergugat rekonvensi / terbanding, namun untuk bagian tergugat rekonvensi / terbanding dikurangi senilai harta bawaan penggugat rekonvensi / pembanding ; Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 10 April 2014 dan 24 April 2014, tergugat rekonvensi / terbanding telah menyampaikan jawaban dan bantahannya atas gugat rekonvensi a quo, yaitu objek sengketa 4.a dibantah secara tegas sebagai harta bersama penggugat rekonvensi / pembanding dengan tergugat rekonvensi / terbanding, karena objek sengketa


a quo adalah harta milik tergugat rekonvensi / terbanding yang berasal dari harta warisan dari orang tua tergugat rekonvensi / terbanding yang diperolehnya sebelum menikah dengan penggugat rekonvensi / pembanding, dan juga membantah adanya harta bawaan dimaksud ( vide posita angka 5 ) yang didalilkan penggugat rekonvensi / pembanding telah digunakan dalam perolehan harta bersama tersebut. Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 4.b, 4.c, 4.d, 4.e dan 4.f serta objek sengketa 4.h s.d. 4.q tidak dibantah secara tegas sebagai harta bersama penggugat rekonvensi / pembanding dengan tergugat rekonvensi / terbanding, sedangkan objek sengketa 4.g diakui dengan kualifikasi sebagai harta bersama, karena objek sengketa a quo pernah dijadikan jaminan oleh penggugat rekonvensi/pembanding pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Parepare, dan oleh karena pembayaran angsurannya menunggak maka tergugat rekonvensi / terbanding melakukan penjaminan hutang untuk mendapatkan

fasilitas

pembiayaan

kepemilikan

objek

sengketa

pada

perusahaan tersebut, kemudian tergugat rekonvensi / terbanding menjualnya secara over kredit kepada Heriah Jamal pada bulan April 2014, sehingga sejak itu objek sengketa telah beralih kepemilikannya kepada orang lain ; Menimbang, bahwa selain objek sengketa tersebut di atas, masih ada objek sengketa lainnya yang didalilkan tergugat rekonvensi / terbanding sebagai

harta

bersama

dan

berada

dalam

penguasaan

penggugat

rekonvensi/pembanding serta sejumlah uang berupa hutang bersama dan piutang kepada orang lain yang harus diperhitungkan dalam gugat rekonvensi ini, yaitu : 1. Harta bersama dan berada dalam penguasaan penggugat rekonvensi / pembanding, berupa : a. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, warna silver, Nomor Polisi DD 1306 MA yang telah dijual oleh penggugat rekonvensi / pembanding, sebesar Rp 155.000.000,00 ( seratus lima puluh lima juta rupiah ) tanpa sepengetahuan tergugat rekonvensi / terbanding, kemudian dari hasil penjualan mobil itu masih tersisa Rp 55.000.000,00 ( lima puluh lima juta rupiah ) sedangkan yang Rp 100.000.000,00 ( sertus juta rupiah )


telah dibayarkan untuk DP pembelian 1 ( satu ) unit mobil HILUX Pick Up ( vide angka 1.b ), ; b. 1 ( satu ) unit mobil HILUX Pick Up, warna merah,

Nomor

Polisi

DD 8889 MA berada di Samarinda, saat ini cicilannya telah berjalan 1 tahun dan masih berlanjut sampai sekarang, dan mobil tersebut telah dikontrakkan

penggugat

rekonvensi

/

pembanding

untuk

setiap

bulannya, sebesar Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) ; c. 1 ( satu ) unit mobil Toyota Rush, warna putih tulang, Nomor Polisi DD 1393 EZ yang dibeli pada tahun 2012 dari P. Lemmu di Panreng dengan DP sebesar Rp 63.000.000,00 ( enam puluh tiga juta rupiah ), STNK atas nama A. Budiman di Kabupaten Pangkep ; d. Modal usaha jual beli kayu antara tahun 2009-2012 sebanyak kurang lebih Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) yang telah digunakan dan

dihabiskan

oleh

penggugat

rekonvensi/pembanding

untuk

mengurus tanah yang tidak jelas asal usulnya di Samarinda ; e. Modal usaha jual beli kayu sejak Juni 2012 hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp 650.000.000,00 ( enam ratus lima puluh juta rupiah ), dan hasilnya selama ini tidak pernah dinikmati oleh tergugat rekonvensi / terbanding ; 2. Sejumlah hutang bersama penggugat rekonvensi / pembanding dengan tergugat rekonvensi / terbanding, yaitu : a. hutang pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Unit Pasar Rappang, sejumlah Rp 212.000.000,00 ( dua ratus dua belas juta rupiah ) ; b. hutang pada Lembaga Pembiayaan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Parepare, sejumlah Rp 120.000.000,00

( seratus dua puluh

juta rupiah ) ditambah denda ; c. hutang

pada

Kantor

Pegadaian

UPC

Manisa,

sejumlah

Rp 40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah ), dan d. hutang

pada

tukang

batu

atas

nama

Bapak

Eda,

sejumlah

Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) ; Hutang-hutang yang tersebut di atas menjadi hutang bersama yang dibebankan kepada penggugat rekonvensi / pembanding dan tergugat


rekonvensi / terbanding, kecuali hutang yang tersebut pada angka 2.a harus dibebankan kepada penggugat rekonvensi / pembanding sendiri karena digunakan sendiri oleh penggugat rekonvensi / pembanding, dan saat itu usaha kayu tidak membutuhkan tambahan modal ; 3. Sejumlah piutang kepada orang lain, yaitu Nur Tanca di Pasang Kayu, La Nohong di Rappang, Abbas di Pangkajene, Titto di Kendari, dan Ronald di Pasang Kayu, seluruhnya berjumlah Rp 90.000.000,00 ( sembilan puluh juta rupiah ) ; Menimbang, bahwa

penggugat rekonvensi / pembanding dalam

repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalilnya dalam rekonvensi, dan terhadap objek sengketa selainnya ( vide angka 1.a s.d. 1.e di atas ) yang didalilkan tergugat rekonvensi / terbanding sebagai harta bersama, serta sejumlah hutang bersama maupun piutang kepada orang lain ( vide angka 2.a s.d 2.d dan angka 3 di atas ), penggugat rekonvensi / pembanding membantah objek sengketa angka 1.c tersebut sebagai harta bersama karena objek sengketa a quo adalah milik orang lain, dan penggugat rekonvensi/pembanding hanya sebagai perantara yang setelah dibayar pembelinya maka mobil tersebut akan diambil kembali pemiliknya dan uangnya diserahkan kepada penjual. Dan mengenai hutang pada angka 2.a harus dibebankan sebagai hutang bersama penggugat rekonvensi / pembanding dan tergugat rekonvensi / terbanding, karena digunakan untuk mengembangkan usaha bersama, sedangkan terhadap objek sengketa lainnya yang tersebut di atas pada angka 1.a, 1.b, 1.d dan 1.e serta sejumlah hutang bersama pada angka 2.b s.d 2.d dan sejumlah piutang kepada orang lain pada angka 3 tersebut di atas, penggugat rekonvensi / pembanding tidak menyampaikan tanggapan atau bantahannya secara tegas di depan sidang ; Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugat rekonvensi a quo maupun terhadap sebagian objek sengketa selainnya yang didalilkan tergugat rekonvensi / terbanding sebagai harta bersama dan berada dalam penguasaan penggugat rekonvensi / pembanding serta sejumlah uang berupa hutang bersama dan piutang kepada orang lain, ternyata dibantah secara tegas serta pengakuan berkualifikasi oleh para pihak di depan persidangan, hakim


Pengadilan Agama dalam pertimbangannya sebagai sebagaimana terurai dalam putusan ( hlm. 47 alinea kelima ) telah mempertimbangkan pokok sengketa ini dengan tepat dan benar, oleh karenanya dapat dipertahankan ; Menimbang, bahwa terkait pembebanan pembuktian kepada para pihak dalam perkara a quo, telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya ( hlm. 48 alinea

kesatu ) dengan

memberi kesempatan terlebih dahulu kepada penggugat rekonvensi / pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya, kemudian kepada tergugat rekonvensi / terbanding untuk membuktikan kebenaran dalildalam bantahannya, hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 R.Bg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggl 15 Maret 1972, yang mengandung abstraksi hukum bahwa “berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya” ( vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April 1972,No. 1121 K/Sip/1971); Menimbang, bahwa ternyata pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pembuktian, penggugat rekonvensi/pembanding menyatakan tidak mempunyai alat-alat bukti karena semua surat-surat dipegang oleh tergugat rekonvensi / terbanding, kemudian setelah diberi kesempatan pada sidangsidang berikutnya ternyata penggugat rekonvensi / pembanding tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di depan sidang, dan hingga perkara tersebut diputus di pengadilan tingkat pertama, penggugat rekonvensi / pembanding tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya atas objek sengketa a quo yang didalilkan penggugat rekonvensi / pembanding sebagai harta bersama antara penggugat rekonvensi / pembanding dengan tergugat rekonvensi / terbanding, kemudian persidangan perkara a quo dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti tergugat rekonvensi / terbanding ; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat-alat bukti tergugat rekonvensi / terbanding tersebut, hakim Pengadilan Tinggi Agama

akan


mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di depan Notaris, Lia Trizza Firgita Adhilia, S.H., di Pangkajene Sidenreng Rappang, tanggal 29 September 2014, dan diajukan sebagai kelengkapan dalam memori bandingnya, yaitu : 1. Fotokopi Akta Jual Beli No. 784/JB/BRT/XI/2012 yang diterbitkan oleh Lia Trizza Firgita Adhilia, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang menerangkan transaksi jual beli objek atas objek sengketa 4.a antara Hajja P Kasse alias Kasse bin Tollang sebagai penjual dengan Hajja Nurlina Pare S.P., M.Si. (tergugat rekenvensi/pembanding) sebagai pembeli, pada tanggal 27 November 2012 ; 2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Andi Tenrigau

dan

Lainring

pada

tanggal

27

September

2014,

yang

menerangkan bahwa keduanya mengenal dan menjadi orang kepercayaan penggugat rekonvensi / pembanding, yang sejak tahun 1998 ( sebelum penggugat rekonvensi / pembanding menikah dengan tergugat rekonvensi / terbanding ),penggugat rekonvensi / pembanding telah memiliki harta ( vide harta bawaan pada posita angka 5 gugat rekonvensi ); 3. Fotokopi bukti slip penyetoran BRI yang menerangkan pengiriman uang secara tunai dari penggugat rekonvensi / pembanding kepada Muhammad Alwi melalui BRI Soroako, tanggal 25 Januari 2013 dan kepada Hj. Nurjanna melalui BRI Unit Topoyo pada tanggal 23 Januari 2013 dan tanggal 18 Februari 2013 ; 4. Fotokopi Nota No. DD 9515 PA dari UD Sengkang ( Bahar ) Sidrap, tanggal 21 Januari 2013 ; Menimbang, bahwa sesuai Pasal 199 ayat ( 1 ) RBg. yang menyatakan: “Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan pemohonan untuk itu yang bila dipandangnya perlu disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu …….”, sebagaimana halnya yang diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang menyatakan : “kedua belah pihak boleh


memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu”, maka fotokopi bukti-bukti surat yang diajukan penggugat rekonvensi/pembanding

sebagai kelengkapan memori bandingnya akan

dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat tersebut di atas telah dilegalisasi oleh Notaris, Lia Trizza Firgita Adhilia, S.H., di Pangkajene Sidenreng Rappang, tanggal 29 September 2014 dan cocok dengan aslinya, sebagai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu sesuai Pasal 15 ayat (2) angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu “melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya”, namun ternyata fotokopi bukti surat a quo tidak memenuhi syarat formil lainnya yang harus dipenuhi dengan pelunasan bea meterai sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta ketentuan Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut yang menegaskan bahwa “dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar tidak dibenarkan untuk diterima, dipertimbangkan atau disimpan” (vide

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.589 K/Sip/1970,

tanggal 13 Maret 1971), dan pula dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan data mengenai turunan / fotokopi bukti-bukti surat dimaksud telah disampaikan kepada tergugat rekonvensi / terbanding, oleh karena itu fotokopi bukti-bukti surat a quo tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan ; Menimbang,

bahwa

tergugat

rekonvensi

/

terbanding

dalam

membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya mengenai objek sengketa a quo maupun terhadap objek sengketa selainnya yang didalilkan tergugat rekonvensi/terbanding sebagai harta bersama dan berada dalam penguasaan penggugat rekonvensi / pembanding serta sejumlah uang berupa hutang bersama dan piutang kepada orang lain, telah mengajukan bukti surat T.1.1, T.1.2 dan T.1.3 ( vide objek sengketa 4.a dan hutang bersama angka 2.a ), bukti surat T.2.1, T.2.2, T.2.3 dan T.2.4 (vide objek sengketa 4.g dan hutang


bersama angka 2.b), bukti surat T.3.1, T.3.2 dan T.3.3 (vide objek sengketa 4.e dan hutang bersama angka 2.d), bukti surat T.4.1, T.4.2, T.4.3, T.4 dan T.4.5 ( vide hutang bersama angka 2.c), bukti surat T.5 (vide hutang bersama angka 2.e ), bukti surat T.6.1, T.6.2 dan T.6.3 ( vide objek sengketa selainnya angka 1.a dan 1.b ) dan bukti surat T.7 ( vide objek sengketa selainnya angka 2.d ), dan telah diajukan pula dua orang saksi, yaitu saksi pertama ( Abd. Samad D bin Daming, umur 65 tahun, sepupu tiga kali dengan tergugat rekonvensi / pembanding ) dan saksi kedua ( Hj. Bau binti Lakki, umur 72 tahun, sepupu tiga kali dengan tergugat rekonvensi / pembanding ) ; Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian, serta kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agama Islam, dan oleh hakim Pengadilan Agama telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam putusannnya

( hlm. 53

alinea ketiga s.d. hlm.66 alinea keempat ), namun demikian hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadillan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya ( hlm. 51 alinea keenam ) yang menilai bukti-bukti surat tersebut ( kecuali bukti T.5 dan T.7 ) merupakan bukti akta otentik sehingga mempunyai kekuatan sebagai bukti yang sempurna ( volledig ) dan mengikat ( bindende ), namun tidak bersifat memaksa ( dwingend ) atau menentukan ( beslissend ) dan terhadapnya dapat diajukan bukti lawan sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata, dengan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menegaskan bahwa “suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat”, sedangkan bukti-bukti surat tersebut ( kecuali bukti T.5 dan T.7 ) adalah tulisan atau akta yang dibuat dan ditanda tangani di bawah tangan, tidak dibuat dan ditanda tangani di hadapan pejabat yang berwenang ( pejabat umum ), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ( dua pihak atau lebih ), maka bukti-bukti surat


tersebut merupakan akta di bawah tangan yang bersifat partai dan bersifat sepihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 286 ayat ( 1 ) RBg. jo. Pasal 1874 KUH Perdata ; Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan ( begin van bewijs ) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain; Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 4.a telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannnya ( hlm. 46 alinea kedua dan 52 alinea ketiga s.d. hlm.55 alinea kedua ), yang selanjutnya menyatakan bahwa meskipun pengakuan tergugat di depan sidang atas sebagian/tambahan bangunan yang ada di atas tanah objek sengjketa a quo sehingga terbukti sebagai harta bersama sesuai Pasal 311 RBg. jo. 1925 KUH Perdata, namun oleh karena tanah dan bangunan suatu kesatuan dan pula terikat sebagai barang jaminan di bank maka sepanjang kredit yang diambil oleh penggugat rekonvensi / pembanding belum lunas maka status objek sengketa a quo sebagai barang jaminan maka bangunan tersebut tetap melekat dengan tanah tempat mendirikan bangunan itu, dan tidak dapat diganggu gugat atau dibebani dengan segala jenis perbuatan hukum, oleh karenanya objek sengketa a quo harus dinyatakan sebagai barang jaminan pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Unit Pasar Rappang, dalam hal ini


hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dari bukti T.1, T.2 dan T.3 yang tidak dibantah secara tegas oleh penggugat rekonvensi / pembanding, ditemukan fakta bahwa objek sengketa 4.a tersebut telah dijadikan jaminan sebagai objek hak tanggungan oleh penggugat rekonvensi/pembanding atas sepengetahuan dan persetujuan tergugat rekonvensi / terbanding berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0000003/PK/03428/2200/1112, tanggal 2 November 2012 untuk pengambilan kredit pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

DSP Pasar

Sentral Sidrap, yang ditanda tangani oleh penggugat rekonvensi/ pembanding dan tergugat rekonvensi / terbanding serta dari pihak bank dengan jangka waktu selama 36 bulan, dimulai pada tanggal 26 Nopember 2012 dan akan berakhir tanggal 26 Nopember 2015, sehingga pada saat perkara ini diputus di tingkat banding, perjanjian kredit tersebut masih berjalan (utang belum lunas) dan objek sengketa a quo masih dalam status objek hak tanggungan pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. DSP Pasar Sentral Sidrap ; Menimbang, bahwa berdasarkan asas hak tanggungan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, yang menegaskan bahwa hak tanggungan membebani secara utuh objek hak tanggungan, dengan dilunasinya sebagian hutang tidak berarti terbebasnya sebagian objek hak tanggungan dari beban hak tanggungan melainkan tetap membebani seluruh objek hak tanggungan untuk sisa utang yang berlum lunas, maka hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan a quo bersifat premature, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.400 K/Ag/2014, tanggal 29 September 2014, yang mengandung abstrak hukum, bahwa “…… oleh karena bukti kepemilikan objek sengketa dijadikan agunan, sehingga status objek sengketa sudah tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, masih tergantung apakah hutang pada bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan Bukti Kepemilikan (SHM) telah diserahkan kembali oleh Bank kepada para pihak, dengan demikian objek sengketa tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (prematur)”;


Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat rekonvensi / pembanding atas objek sengketa 4.a. tersebut belum waktunya ( premature ), sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101 K/Sip/1974, yang mengandung abstrak hukum bahwa “gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena belum masanya”, maka hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa terhadap petitum angka 3 dari gugatan rekonvensi atas objek sengketa a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 4.b s.d. 4.q, tergugat rekonvensi / terbanding tidak membantah secara tegas atas kebenaran dalildalil gugatan tersebut, dan telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannnya ( hlm. 65 alinea kesatu dan hlm. 66

alinea kesatu ) yang manyatakan objek sengketa tersebut terbukti

sebagai harta bersama penggugat rekonvensi/pembanding dan tergugat rekonvensi / terbanding, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan Pasal 1927 KUH Perdata, bahwa bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas ( expressis verbis ), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan atau mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum, namun perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam kaitannya dengan hasil pemeriksaan setempat ( descente ) atas objek sengketa tersebut yang dilaksanakan di lokasi objek sengketa ; Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ( vide berita acara sidang tanggal 19 Agustus 2014 dan 2 September 2014), ditemukan data fisik objek sengketa yang berupa barang tetap ( in casu objek sengketa 4.b, 4.c, 4.d. dan 4.e ) yang berbeda dengan data fisik mengenai ukuran atau luas objek sengketa yang tersebut dalam gugat rekonvensi, sedangkan objek sengketa yang berupa barang bergerak ( in casu objek sengketa 4.f dan 4.h s.d. 4.p ) ditemukan di lokasi objek sengketa dalam keadaan masih utuh, kecuali objek sengketa 4.l dan 4.p yang sudah dalam kondisi rusak, serta objek sengketa 4.g tidak ditemukan di lokasi objek sengketa karena telah dijual oleh tergugat rekonvensi/terbanding dan beralih


kemilikannya kepada orang lain, hal mana diakui dan dibenarkan oleh penggugat rekonvensi / pembanding dan tergugat rekonvensi / terbanding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka penggugat rekonvensi / pembanding telah dapat membuktikan sebagian dalildalil gugatannya atas objek sengketa tersebut di atas sebagai harta bersama, yaitu objek sengketa 4.b, 4.c, 4.d. dan 4.e serta objek sengketa 4.h, 4.i, 4.j, 4.k,

4.m,

4.n,

dan

4.o,

yang

berada

dalam

penguasaan

tergugat

rekonvensi/terbanding, dan objek sengketa 4.f yang berada dalam penguasaan penggugat rekonvensi/ pembanding, hal mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya ( hlm.68 alinea ketiga s.d. hlm.70 ). Dengan demikian, terhadap petitum angka 1 dan 2 gugatan rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan selanjutnya menetapkan objek sengketa 4.b, 4.c, 4.d. dan 4.e dan 4.f serta objek sengketa 4.h, 4.i, 4.j, 4.k, 4.m, 4.n, dan 4.o adalah harta bersama penggugat rekonvensi/ pembanding dan tergugat rekonvensi/terbanding, maka pertimbangan hukum tersebut dan amar Putusan Pengadilan Agama pada angka 1 dan 2 sub angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.8 dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 4.g yang didalilkan penggugat

rekonvensi

sebagai

harta

bersama,

tergugat

rekonvensi

/

pembanding dalam jawabannya mengakui secara berkualifikasi, bahwa benar pada awalnya objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, namun pernah dijadikan jaminan oleh penggugat rekonvensi / pembanding untuk pengambilan kredit pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Parepare tanpa sepengetahuan tergugat rekonvensi / terbanding, dan ketika pembayaran angsurannya menunggak maka tergugat rekonvensi / terbanding melakukan penjaminan hutang untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepemilikan objek sengketa pada perusahaan tersebut, kemudian tergugat rekonvensi / terbanding menjualnya secara over kredit dan telah beralih kepemilikannya kepada Heriah Jamal pada bulan April 2014, sehingga objek sengketa tersebat 4.g tidak ditemukan lagi di lokasi objek sengketa. Dan oleh karenanya hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa penggugat rekonvensi /


terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atas objek sengketa 4.g sebagai harta bersama, maka terhadap petitum angka 4.g gugatan rekonvensi harus ditolak ; Menimbang, bahwa sementara itu, dari bukti T.2.1, T.2.2, T.2.3 dan T.2.4 yang diajukan oleh tergugat rekonvensi / terbanding untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya, hal mana tidak dibantah secara tegas oleh penggugat rekonvensi / pembanding, maka ditemukan fakta bahwa dari pengambilan kredit dan penjualan objek sengketa tersebut merupakan hasil dari harta bersama yang diperoieh selama perkawinan sehingga harus diperhitungkan sebagai harta bersama ( vide Pasal 35 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ), yaitu pengambilan kredit sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah ) yang dikuasai oleh penggugat rekonvensi / pembanding dan hasil penjualan objek sengketa sejumlah Rp 33.000.000,00 ( tiga puluh tiga juta ) dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh tergugat rekonvensi / terbanding sejumlah Rp 21.640.000,00 ( dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah ), sehingga tersisa sejumlah Rp 11.360.000,00 ( sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah ) yang dikuasai oleh tergugat rekonvensi / terbanding, adalah harta bersama penggugat rekonvensi / pembanding dan tergugat rekonvensi / terbanding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannnya ( hlm. 66 alinea kedua s.d. hlm.67 alinea ketiga ) sudah tepat dan benar, sehingga amar putusan Pengadilan pada angka 2.6 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar putusan sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini ; Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 4.q, tergugat rekonvensi / terbanding tidak membantah secara tegas atas kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut,

dan

telah

dipertimbangkan

sebagaimana terurai dalam putusannya

oleh

hakim

Pengadilan

Agama

( hlm. 68 alinea kedua ) yang

manyatakan objek sengketa tidak dirinci sehingga gugatan tidak jelas / kabur, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor


10 K/AG/1995 tanggal 15 Agustus 1995, yang mengandung abstrak hukum bahwa “gugatan rekonvensi ternyata tidak terperinci maka harus dinyatakan tidak dapat diterima”, oleh karena itu terhadap petitum gugatan rekonvensi pada angka 4.q harus dinyatakan tidak diterima ; Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa pada posita angka 5 gugatan rekonvensi yang didalilkan penggugat rekonvensi / pembanding sebagai harta bawaan yang nilainya sebesar Rp 90.000.000,00 ( Sembilan puluh juta rupiah )

yang telah digunakannya dan berperan juga untuk

memperoleh harta bersama yang tersebut pada posita angka 4, namun dibantah secara tegas oleh tergugat rekonvensi / terbanding dan sementara itu penggugat rekonvensi / pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan a quo, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana terurai dalam putusannya ( hlm. 57 alinea ketiga s.d. hlm. 58 alinea ketiga ), sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, yang mengandung abstrak hukum bahwa “Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak”, oleh karena itu terhadap petitum gugatan rekonvensi pada angka 5 tersebut harus ditolak, sehingga putusan Pengadilan Agama yang menolak gugatan penggugat a quo dapat dipertahankan ; Menimbang, bahwa selain objek sengketa pada posita gugatan angka 4 dan 5 sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, masih ada objek sengketa selainnya yang didalilkan tergugat rekonvensi / terbanding sebagai harta bersama dan berada dalam penguasaan penggugat rekonvensi / pembanding, yaitu objek sengketa selainnya pada angka 1.a, 1.b, 1.c ( dalam putusan Pengadilan Agama disebut objek sengketa poin 4.h, 4.i dan 4.j ), telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya ( hlm. 62 alinea kedua s.d. hlm. 64 alinea kelima ),dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut : Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa selainnya pada angka 1.a dan 1.b tersebut dihubungkan dengan bukti T.6.1, T.6.2 dan T.6.3 yang tidak dibantah dengan tegas oleh penggugat rekonvensi / pembanding, maka terbukti


bahwa pada mulanya objek sengketa 1.a adalah harta bersama yang telah dijual oleh penggugat rekonvensi / pembanding tanpa sepengetahuan tergugat rekonvensi / terbanding seharga Rp 155.000.000,00 ( seratus lima puluh lima juta rupiah ) kemudian dari hasil penjualan itu dibelikan objek sengketa 1.b secara kredit pada Lembaga Keuangan Astra Credit Companies Parepare dengan DP Rp 100.000.000,00 ( sertus juta rupiah ), dan sisanya sebesar Rp 55.000.000,00 ( lima puluh lima juta rupiah ) merupakan hasil perolehan dari penjualan harta bersama yang telah dikuasai oleh penggugat rekonvensi / pembanding maka ditemukan fakta bahwa sisa uang dari penjualan harta bersama tersebut, sebesar Rp 55.000.000,00 ( lima puluh lima juta rupiah ) adalah harta bersama, hal mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh hakim Pengadilan Agama dalam putusannya ( hlm. hlm.63 alinea ketiga dan keempat ), namun hal tersebut tidak ditetapkan dalam amar putusannya, maka hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu menetapkan uang sebesar Rp 55.000.000,00 ( lima puluh lima juta ) tersebut yang dikuasai oleh penggugat rekonvensi / pembanding adalah harta bersama penggugat rekonvensi / pembanding dan tergugat rekonvensi / terbanding; Menimbang, bahwa objek sengketa selainnya pada angka 1.b tersebut berada di Samarinda dan tidak dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa dan diakui oleh penggugat rekonvensi / pembanding bahwa objek sengketa telah dijualnya tanpa sepengetahuan tergugat rekonvensi/terbanding seharga Rp 85.000.000,00 ( delapan puluh lima juta rupiah ) dan dikuasai oleh penggugat rekonvensi / pembanding, hal mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh hakim Pengadilan Agama dalam putusannya ( hlm.64 alinea kedua ), maka amar putusan Pengadilan Agama pada angka 2.7 dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa selainnya pada angka 1.c tersebut ternyata dibantah secara tegas oleh penggugat rekonvensi / pembanding, dan sementara itu tergugat rekonvensi / terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya atas objek sengketa tersebut, hal mana telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama dengan tepat dan benar dalam putusannya ( hlm. 64 alinea ketiga, keempat dan kelima ), sejalan dengan


Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, yang mengandung abstrak hukum bahwa “Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak”, maka terhadap tuntutan tergugat rekonvensi / terbanding tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa selainnya pada angka 1.d dan 1.e tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya

( hlm. 59 alinea kesatu ) yang

manyatakan objek sengketa tidak dirinci sehingga gugatan tidak jelas/ kabur, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 10 Nopember 2004, yang mengandung abstrak hukum bahwa

“objek sengketa yang obscuur libel harus dinyatakan tidak dapat

diterima”, oleh karena itu tuntutan tergugat rekonvensi/terbanding tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; Menimbang, bahwa tentang penentuan dan pembagian harta bersama tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama dengan tepat dan benar dalam putusannya ( hlm. 71 alinea kedua, ketiga

dan

keempat ), maka amar putusan Pengadilan Agama pada angka 3 dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa pada saat perkara ini diputus di tingkat pertama, objek sengketa 4.b, 4.c, 4.d. dan 4.e serta objek sengketa 4.h, 4.i, 4.j, 4.k, 4.m, 4.n, dan 4.o, berada dalam penguasaan tergugat rekonvensi/terbanding, dan objek sengketa 4.f yang berada dalam penguasaan penggugat rekonvensi/ pembanding, sedangkan sebagian hasil perolehan dari objek sengketa 4.g dikuasai penggugat rekonvensi / pembanding dan sebagian lainnya dikuasai tergugat rekonvensi, demikian pula dengan hasil perolehan dari objek sengketa selainnya pada angka 1.a dan 1.b yang dikuasai oleh penggugat rekonvensi / pembanding, maka kepada penggugat rekonvensi / pembanding dan tergugat rekonvensi / terbanding diperintahkan untuk membagi harta bersama tersebut di atas sesuai bagian masing-masing, dan bila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan; Oleh karena itu, amar putusan


Pengadilan Agama pada angka 4 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan dimaksud sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa selainnya berupa hutang bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2.a s.d. 2.d tersebut di atas, yang didalilkan tergugat rekonvensi / terbanding bahwa hutang-hutang yang tersebut menjadi hutang bersama yang dibebankan

kepada penggugat

rekonvensi / pembanding dan tergugat rekonvensi / terbanding, kecuali hutang tersebut pada angka 2.a tersebut harus dibebankan kepada penggugat rekonvensi / pembanding sendiri karena digunakan sendiri

oleh penggugat

rekonvensi / pembanding, dan saat itu usaha kayu tidak membutuhkan tambahan modal, namun penggugat rekonvensi / pembanding mendalilkan bahwa semua hutang tersebut menjadi hutang bersama yang harus dibebankan kepada tergugat rekonvensi / terbanding dan penggugat rekonvensi / pembanding ; Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil para pihak tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama dengan tepat dan benar sebagaimana terurai dalam putusannya ( hlm. 60 kesatu s.d. hlm. 61 alinea ketiga ), maka tuntutan tergugat rekonvensi atas objek sengketa selainnya pada angka 2.a, 2.b dan 2.d tersebut dapat dikabulkan, sedangkan objek sengketa selainnya pada angka 2.c harus ditolak, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama pada angka 5, 6, 7, 8 dan 9 dapat dipertahakan dan dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar putusan pada amar putusan angka 9 sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam rekonvensi oleh Pengadilan Agama dalam pertimbangannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dan terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat rekonvensi / pembanding

sebagaimana

terurai

dalam

memori

bandingnya

harus

dikesampingkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini


maupun tanggapan-tanggapan tergugat rekonvensi/terbanding sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 110/Pdt.G/2014/PA Sidrap., tanggal

18 September 2014 M., bertepatan tanggal 23

Zulkaidah

1435 H., dapat dikuatkan dengan penambahan dan perbaikan redaksi amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara pada tingkat pertama, oleh hakim Pengadilan Agama telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam putusannya ( hlm. 76 alinea kesatu ), dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan tersebut kurang tepat, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama seharusnya dibebankan kepada penggugat konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding, akan tetapi dalam perkara tersebut diajukan gugat rekonvensi oleh tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding maka sepatutnya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama ; Menimbang, bahwa oleh karena itu biaya perkara pada tingkat pertama akan dibebankan kepada kedua belah pihak yang akan ditegaskan berapa bagian yang harus dibayar masing-masing pihak, maka amar putusan Pengadilan Agama mengenai biaya perkara pada tingkat pertama perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan yang tersebut di bawah ini, dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat ( 1 ) RBg. maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding; Mengingat

pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI


-

Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima ;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 110/Pdt.G/2014/PA Sidrap., tanggal 18 September 2014 Masehi, bertepatan tanggal 23 Zulkaidah 1435 Hijriah, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi : 1. Mengabulkan gugatan penggugat ; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughraa Tergugat, H. Hardiman bin H. Muhammad terhadap Penggugat, Hj. Nurlina Pare, S.P., M.Si. binti La Pare ; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat adalah: 2.1. 1 (satu) petak tanah perumahan 19,86 m x 20,54 m, di atasnya berdiri rumah panggung untuk penampungan kayu terletak di Jalan Poros Parepare

Kelurahan

Panreng,

Kecamatan

Baranti,

Kabupaten

Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Kebun milik I Bunga ;

- Sebelah Timur

: Jalan Palakka ;

- Sebelah Selatan : Jalan Poros Parepare ; - Sebelah Barat

: Rumah milik H. Daru ;

2.2. 1 (satu) petak tanah perumahan ukuran 7,50 m x 40,40 m, terletak di Jalan Poros Parepare Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Jalan Poros Parepare, Panreng ;


- Sebelah Timur

: Tanah kebun milik Hj. Harni ;

- Sebelah Selatan : Tanah kebun milik H. Dullah ; - Sebelah Barat

: Tanah kebun milik H. Dullah ;

2.3. 1 (satu) petak tanah perumahan ukuran 16,35 m x 56,35 m, terletak di Jalan Palakka, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Kebun milik H. Suwandi ;

- Sebelah Timur

: Tanah sawah milik Jamain Tembo ;

- Sebelah Selatan : Tanah kebun milik H. Ahmad ; - Sebelah Barat

: Jalan Palakka ;

2.4. 1 (satu) unit perumahan BTN Pepabri ukuran 10,20 m x 14,60 m, terletak di Jalan Pintu Blok E 2, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Rumah milik Baharuddin ;

- Sebelah Timur

: Rumah milik Pak Mansur ;

- Sebelah Selatan : Jalan Pintu II ; - Sebelah Barat

: Blok E 2 ;

2.5. 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi DD 8771 MA, Tahun 2004. 2.6. Hasil perolehan dari penjaminan dan penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, warna biru muda metalik, Nomor Polisi DD 1433 MZ, yang dikuasai tergugat sejumlah Rp 85.000.000,00 ( delapan puluh lima

juta

rupiah

)

dan

yang

dikuasai

penggugat

sejumlah

Rp 11.360.000,00 ( sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah ); 2.7. Hasil perolehan dari penjualan 1 ( satu ) unit mobil Toyota Rush, warna silver,Nomor Polisi DD 1306 MA, sejumlah Rp 55.000.000,00 ( lima puluh lima juta rupiah ), dan hasil perolehan dari penjualan 1 (satu) unit mobil HILUX Pick Up warna merah, Nomor Polisi DD 8889 MA sejumlah Rp 85.000.000,00 ( delapan puluh lima juta rupiah ) yang dikuasai tergugat ; 2.8. Perabot rumah tangga berupa : - 2 (dua) pasang kursi Jepara ;


- 1 (satu) buah rosban Jepara ; - 1 (satu) buah lemari 4 pintu (lemari 2 badan) ; - 1 (satu) buah lemari bupet Jepara ; - 1 (satu) buah mesin cuci merek Nasional ; - 1 (satu) buah meja makan Jepara ; - 1 (satu) buah meja makan Jepara ; 3. Menetapkan bagian penggugat adalah seperdua dari harta bersama pada diktum angka 2 di atas dan seperdua menjadi bagian tergugat ; 4. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 tersebut di atas sesuai bagian masing-masing pada diktum angka 3, dan bila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan; 5. Menyatakan hutang bersama antara penggugat dengan tergugat adalah : - Hutang di pembiayaan sejumlah Rp 120.000.000,00 ( seratus dua puluh juta rupiah ) plus denda dan telah berjalan selama 21 bulan, sisa 39 bulan dengan pinjaman pokok sejumlah Rp 71.613.640,00 ( tujuh puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh rupiah ) ; - Hutang pada tukang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 6. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut pada diktum angka 5 di atas, masing-masing seperdua kepada penggugat dan seperdua kepada tergugat ; 7. Menyatakan hutang pada Bank Danamon sejumlah

Rp 212.000.000,00

( dua ratus dua belas juta rupiah ), atau sesuai dengan akad kredit terakhir dari bank, adalah hutang yang harus ditanggung oleh penggugat ; 8. Menghukum penggugat untuk membayar angsuran hutang tersebut pada point 7 sampai lunas dan bilamana penggugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah hutang yang ditentukan maka akan dibebankan kepada harta bersama yang merupakan bagian penggugat; 9. Menolak gugatan penggugat dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya ;


Dalam Konvensi dan Rekonvensi -

Membebankan kepada penggugat konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.620.500,00 ( satu juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah ) dan kepada tergugat konvensi / penggugat rekonvensi, sejumlah Rp 1.620.500,00 ( satu juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah );

-

Membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sejumlah Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikian

diputuskan

dalam

sidang

musyawarah

majelis

hakim

Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 Miladiyah bertepatan tanggal 7 Rabiulawal 1436 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Thahir R, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.

H. Amiruddin Tjiama, S.H., dan

`Drs. Masrur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 132/Pdt.G/2014/PTA Mks., tanggal 2 September 2014, didampingi oleh Drs. H. Zainuddin Zain, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara; Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Drs. H. M. Thahir R, S.H., M.H.

Drs. Masrur, S.H., M.H. Panitera Pengganti,

Drs.H Zainuddin Zain,S.H.

Perincian Biaya : - Redaksi

Rp

5.000,00

- Materai

Rp

6.000,00


- Peroses penyelesaian perkara

Rp 139.000,00

Jumlah

Rp 150.000,00


PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents