PUTUSA N Nomor 23/Pdt.G/2008/PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding, dalam musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Pengurus Yayasan
Datuk Ribandang,
bertempat tinggal di Jl. Tinumbu, RK I, Lingkungan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. Abd Rahman S, S.H., Kaharuddin Abbas ,S.H., Muhammad Saleh, S.H., dan Amar,S.H., kesemuanya adalah advokat yang berkantor di Jl. Nikel I Blok A.No 22/25 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 10 Juli 2007, semula
penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi sekarang pembanding. Melawan 1.TERBANDING I, agama Islam, pekerjaan Pengurus Yayasan Datuk Ribandang, bertempat tinggal di Jl. Sinassara No.21, RT.01, RW.02, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan. 2. TERBANDING II, agama Islam, wakif, bertempat tinggal di Jl. Sinassara No.31/RT 03, RW.02 Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar keduanya diwakili kuasa hukumnya Hamzah Taba , S.H., advokat dan Konsultan Hukum bertempat tinggal di Perumahan BTP. Jl. Kesejahteraan Timur XII Blok B No. 402 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2007, semula
tergugat
konvensi/penggugat
rekonvensi,
sekarang
terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. TENTANG DUDUK PERKARANYA
2
Mengutip semua uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 493/Pdt.G/2007/PA Mks., tanggal 5 Desember 2007 M., bertepatan tanggal 25 Zulqaidah 1428 H., yang amarnya berbunyi : I. Dalam Konvensi. 1. Dalam Eksepsi. - Menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat diterima. 2. Dalam Pokok perkara. - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard). II. Dalam Rekonvensi. - Menyatakan gugatan rekonvensi penggugat-penggugat tidak dapat diterima. III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi. - Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar, melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta banding Nomor 493/Pdt.G/2007/PA Mks., tanggal 18 Desember 2007. Bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Januari 2008. Bahwa pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 14 Pebruari 2008, dan telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Pebruari 2008. Dan bahwa terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 25 Pebruari 2008 dan telah pula disampaikan kepada pihak pembanding pada tanggal 3 Maret 2008. Bahwa baik pembanding maupun terbanding oleh panitera Pengadilan Agama Makassar telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara banding seperti ternyata dalam Surat Pemberitahuan, Memberi Kesempatan Pihakpihak untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa (inzage) berkas perkara masingmasing pada tanggal 15 Pebruari 2008. TENTANG HUKUMNYA
3
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut
ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima; Dalam Konvensi. Dalam Eksepsi. Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca serta mempelajari secara saksama putusan hakim pertama, berita acara serta semua surat yang berhubungan dengan eksepsi, maka Pengadilan Tinggi Agama, berpendapat bahwa atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dalam putusannya dinilai telah benar dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim pertama menyangkut eksepsi dapat dikuatkan; Dalam Pokok Perkara. Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan mempelajari secara saksama putusan hakim pertama, berita acara serta semua surat yang berhubungan dengan pokok perkara, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dan akan membuat pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam hal gugatan wakaf di Pengadilan ada dua hal yang perlu dipahami, oleh karena ada dua instansi Pengadilan yang mempunyai kompetensi absolute didalamnya. I. Pengadilan Agama berkompetensi mengadili dalam hal sah atau tidak sahnya perbuatan mewakafkan sesuatu obyek wakaf, apakah hak milik sempurna, tidakkah tersangkut obyek tersebut dengan masalah baik di Pengadilan atau diagunkan di Bank dan sebagainya serta tatacara mewakafkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf dan harus diselesaikan berdasarkan syariat Islam. II. Pengadilan Negeri berkompetensi mengadili dalam hal tersangkutnya obyek wakaf
4
tersebut dengan masalah lain menyangkut perkara perdata dan pidana umpamanya obyek wakaf diserobot, obyek wakaf dijual, digadaikan dan sebagainya baik oleh pihak lain maupun oleh nadzir sendiri, dan diselesaikan melalui hukum acara di Pengadilan Negeri. Perhatikan pasal 12 dan penjelasannya.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara ini tidak ada sengketa mengenai sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan obyek tersebut sehingga Pengadilan Tinggi Agama tidak ada kewenangan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini. Menimbang, bahwa sengketa yang ada dalam perkara ini hanyalah sengketa antara mantan pengurus dengan pengurus yang ada sekarang, yang sebaiknya diselesaikan kedalam/interen bukan melalui pengadilan, apalagi dengan terbitnya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, yang berwenang memberhentikan dan mengganti nadzir adalah Badan Wakaf Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dan Perwakilan yang ada di Propinsi, namun harus wakaf tersebut telah terdaftar di Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia; Menimbang bahwa, dalam perkara wakaf ini Pengadilan Tinggi Agama menilai belum sempurna sistim administrasi dan pengelolaannya menurut peraturan perundang-undangan baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, terbukti dengan tidak terdaftar dan tidak terbitnya sertifikat tanah wakaf, karena apabila sertifikat tanah wakaf sudah ada, maka tidak perlu lagi dirisaukan asli surat akta Yayasan yang masih ada pada pihak penggugat pembanding sekarang; Menimbang bahwa pentingnya sertifikat tanah wakaf diadakan secepatnya karena sertifikat tersebut merupakan jaminan tidak akan dialihkan kepada pihak lain untuk selama-lamanya sekalipun kepada wakifnya sendiri atau ahli warisnya, jangan sampai terjadi lagi ada masjid, kuburan sekolah dan lain-lain yang digusur karena tidak memiliki sertifikat tanah wakaf yang wakifnya sendiri sudah meninggal dunia puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu kemudian digugat oleh ahli warisnya; Menimbang bahwa dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dijelaskan bahwa wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya undang-undang ini dinyatakan sah sebagai
5
wakaf menurut undang-undang ini. Dan wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama lima tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan; Menimbang bahwa Nadzir dalam perkara ini adalah organisasi yang berbentuk Yayasan sehingga pengurus Yayasanlah yang berkewajiban untuk melestarikan wakaf dengan memenuhi segala ketentuan yang diatur oleh pemerintah mengenai perwakafan tanah milik, Dan ketika tidak ada lagi orang yang peduli terhadap tanah yang sudah diwakafkan, maka Kepala Desalah yang wajib mendaftarkan tanah wakaf itu ke KUA, demi kelangsungan hidup/kelestarian tanah wakaf dan agar tidak disalah gunakan oleh orang lain,(pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ); Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar; Dalam Rekonvensi. Menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi tidak diterima maka menurut hukum gugatan rekonvensi juga harus tidak diterima, Dan apabila penggugat rekonvensi tetap ingin memperkarakan obyek gugatannya maka ia harus mengajukan tersendiri, oleh karena gugatan rekonvensi itu pada hakekatnya adalah sengketa tersendiri; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima; Dalam Konvensi dan Rekonvensi. Menimbang bahwa oleh karena penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/ pembanding kalah dalam perkara ini maka semua biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepadanya berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan; MENGADILI - Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima. - Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 493/Pdt.G/2007/PA Mks. Tanggal 5 Desember 2007 M. bertepatan tanggal 25 Zulqaidah 1428 H. dengan perbaikan amar, sehingga seluruh amar berbunyi sebagai berikut :
6
Dalam Konvensi Dalam Eksepsi -
Menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. - Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili sengketa dalam perkara ini Dalam Rekonvensi - Menyatakan gugatan rekonvensi para penggugat tidak dapat diterima Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan khusus pada tingkat banding saja sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah putusan ini 2008 M. bertepatan
dijatuhkan pada hari
ini Rabu, tanggal 7 Mei
tanggal 1 Jumadilawal 1429 H. dalam sidang musyawarah
majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Zubair , ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Hj Rahmah Umar dan Drs.H. Abuhuraerah, S.H. M.H. masingmasing hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 18 Maret 2008 dibantu oleh Drs. M. Akmal, Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hakim Anggota, ttd Dra. Hj. Rahmah Umar. ttd Drs. H. Abuhuraerah, SH.M.H.
Ketua Majelis, ttd Drs. H.M. Zubair.
7
Panitera Pengganti ttd Drs. M. Akmal Perincian Biaya - Meterai
Rp
- Pemberkasan
Rp 144.000,00
Jumlah
6.000.00
Rp 150.000.00
Untuk salinan, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Supardjiyanto,S.H.
8
Untuk Salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Supardjiyanto, S.H.
