PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 137 /Pdt.G/2012/PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu

pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, tergugat / pembanding; m e l a w a n 1. TERBANDING I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA 6 Tahun, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, penggugat I / terbanding I: 2. TERBANDING II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan wiraswasta (usaha warnet), tempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, penggugat II / terbanding II ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, Kasmiati, S.H., Advokat / Pengacara pada Law Offices Kasmiati & Partners, beralamat di Jalan Abubakar Lambogo, Kompleks AD, Blok K/15 di Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2012, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register No.02/SK/P/2012/PA Btg., tanggal 16 Februari 2012,sebagai para penggugat / para terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut , Telah membaca

dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang

berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 38/Pdt.G/2012/PA Btg., tanggal 8 Agustus 2012 M., bertepatan tanggal 19 Ramadan 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut; 1. Mengabulkan gugatan penggugat; 2. Menyatakan bahwa tanah seluas kurang lebih 15.100 m2, terletak di Kampung Sasayya, RT.001, RW.005,Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, merupakan mahar (mas kawin) penggugat dari suaminya dan

Hal. 1 dari 16 hal Put.No.137/Pdt.G/2012/PTA.Mks

merupakan hak mutlak penggugat yang wajib penggugat miliki; 3. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang terbit sebagai dasar hak di atas tanah milik penggugat adalah tidak mengikat; 4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah mahar seluas 15.100 m2, yang terletak di Kampung Sasaya, RT,001, RW.005, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Pata Alae, Jln. Lingkar Terminal Baru, Bantaeng, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Sohra, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Aisya,Hj. Saera, Dr. Rosmawar dan jalan poros, Sebelah Barat berbatasan dengansungai kecil, tanah H. Sohra dan Bpk. Madani,kepada penggugat I ; 5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini, yang hingga kinidiperhitungkan, sebesar Rp 1.511.000,00 (satu juta lima ratus sebelas riburupiah) ; Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 38/Pdt.G/2012/PA Btg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, tanggal 15 Agustus 2012, yang menyatakan bahwa tergugat/pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantaeng tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 20 September 2012 ; Bahwa tergugat/pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 7 September 2012 yang diterima oleh Panietera Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 11 September 2012, dan telah disampaikan kepada para penggugat/para terbanding melalui kuasanya pada tanggal 26 September 2012, kemudian terhadap memori banding tersebut para penggugat/para terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 22 Oktober 2012 dan telah disampaikan pula kepada tergugat/pembanding pada tanggal 5 November 2012; Bahwa terhadap kedua pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage),

sesuai

surat

pemberitahuan

tanggal

20

September

2012

kepada

tergugat/pembanding, dan pada tanggal 26 September 2012 kepada kuasa para penggugat/para terbanding ; Bahwa pihak para penggugat/para terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 38/Pdt.G/2012/PA Btg., tanggal 17 Oktober 2012.


PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa keberatan tergugat/pembanding atas putusan pengadilan tingkat pertama pada pokoknya adalah: 1. Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama ( judex factie ) dalam putusannya pada halaman 16 alinea kedua dan halaman 17 alinea ketiga dan keempat adalah pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena mahar yang tersebut dalam buku nikah sangat jelas adalah sepetak kebun kelapa dihutang (bukan tunai), dan tidak seperti apa yang dikemukakan dalam gugatan seluas kurang lebih 15.100 m2 yang terletak Kampung Sasaya Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, tanpa memperhatikan buku nikah yang menyebutkan tanah mahar dimaksud adalah sepetak kebun kelapa dihutang (bukan tunai), merupakan suatu formalitas saja dalam suatu perkawinan pada masa itu. Lagi pula mahar yang dimaksud adalah tanah milik Kolonel Ridwan Wahab (orang tua penggugat II, ayah kandung tergugat, Saniah Wahab, Satriah Wahab) yang secara otomatis mempunyai hak atas tanah tersebut, dan berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No.07/PPAT/BSP/I/1995, yang dikeluarkan oleh Camat Bissapu selaku PPAT, tanggal 20 Januari 1995 (halaman 3) disebutkan bahwa mereka para penghadap, adalah Saniah Wahab, Kolonel H. Ridwan Wahab dan Suparman Wahab, berkehendak dan telah sepakat untuk menghentikan/mengakhiri pemilikan bersama atas obyek pemisahan dan pembagian tersebut, dengan membagikan kepada Kolonel H. Ridwan Wahab (penghadap nomor 2), ada pun luas tanah yang dibagikan dengan akta ini adalah 15.100 m2 dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sinai, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sinai, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Samadi, dan sebelah Barat berbatasan dengan sungai; 2. Bahwa gugatan penggugat menyangkut sengketa milik, dengan sendirinya masuk dalam kewenangan/kompetensi Peradilan Umum, yakni Pengadilan Negeri Bantaeng, dan pula obyek sengketa telah bersertifikat maka seharusnya gugatan ditujukan pula terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng dan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian pula pertimbangan hakim Pengadilan Agamadalam putusannya (halaman 20 alinea keempat), yang menyatakan bahwa tanah a quo dalam penguasaan tergugat sangat-sangat keliru,


oleh karena obyek yang dimaksud telah diserobot dan dikuasai sebahagian oleh penggugat II beserta orang-orangnya, dan sebagian lainnya dikuasai oleh pihak ketiga yang telah melakukan perikatan jual beli di notaris, sehingga pihak-pihak tersebut haruslah dilibatkan pula sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO); 3. Bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama di atas, dapat dikatakan sebagai pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan, karena pada dasarnya dan seharusnya majelis hakim Pengadilan Agama tidak perlu mempermasalahkan kepemilikan tergugat karena telah berdasar pada Sertifikat Hak Milik No.00451 dan Surat Ukur No.97/Bt.Sunggu/2005, tanggal 10 Maret 2005, atas nama Pembanding, yang diterbitkan berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No.07/PPAT/BSP/I/1995, tanggal 20 Januari 1995; Menimbang, bahwa kontra memori banding terbanding pada pokoknya berisi tanggapan atas permohonan banding yang diajukan pembanding, dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama sudah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, kemudian para penggugat/para terbanding memohonagar permohonan banding tersebut ditolak dan menguatkan putusan a quo ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama, maupun memori banding pembanding dan kontra memori para terbanding,maka Pengadilan Tinggi Agamaakan memberikan tanggapan terlebih dahulu atas keberatan pembanding tersebut sebagai berikut ; Menimbang, bahwa keberatan pembanding pada angka 1 sebagaimana terurai di atas,

pada

dasarnya

hanyalah

merupakan

pengulangan

atas

jawaban

yang

disampaikannya pada waktu pemeriksaan perkara, dan telahdipertimbangkan dengan cermat oleh hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh hakim tingkat banding, dengan demikian keberatan pembanding a quo tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak; Menimbang, bahwa keberatan tergugat/pembanding pada angka 2 dan 3 sebagaimana terurai di atas berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut, dengan alasan bahwa gugatan penggugat menyangkut sengketa milik, dengan sendirinya masuk dalam kewenangan/kompetensi Peradilan Umum, yakni Pengadilan Negeri Bantaeng, dan pula


obyek sengketa telah bersertifikat maka seharusnya gugatan ditujukan pula terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng dan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana tidak disampaikan oleh tergugat/pembanding pada waktu pemeriksaan perkaraa quo hingga diputus pada tingkat pertama, serta eksepsi gugatan kurang pihak dalam perkara a quo gugatan penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO), dengan alasan bahwa sebagian lainnya (dari obyek sengketa) dikuasai oleh pihak ketiga yang telah melakukan perikatan jual beli di notaris, sehingga pihakpihak tersebut haruslah dilibatkan pula sebagai pihak dalam perkara ini, dalam hal ini hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa berkaitan dengan legal standing dalam pengajuan perkara ini telahdipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, yang menegaskan bahwa terbukti penggugat I dan penggugat II telah terikat dalam pernikahan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu oleh hakim tingkat pertama menilai penggugat I dan penggugat II mempunyai legal standing dan berhak mengajukan gugatan mahar dalam perkara ini; Bahwa pengajuan eksepsi kewenangan absolut diatur dalam dan Pasal 160 RBg. yang menegaskan : “Dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan”, maka berdasarkan ketentuan ini, eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama, dengan kata lain tergugat berhak mengajukannya sejak proses dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan, dan bahkan dapat diajukan pada tingkat banding dan kasasi, dan hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara ex-officio meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi dimaksud ; Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditegaskan bahwa : ”Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana


dimaksud dalam Pasal 49”, kemudian pada penjelasan ayat (2), ditegaskan bahwa : “ Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orangorang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama”, maka berdasarkan ketentuan ini, sengketa kepemilikan dimaksud termasuk pokok perkara yang harus dibuktikan dalam perkara a quo ; Menimbang, bahwa mahar adalah pemberian wajib seorang calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang penyerahannya harus tunai dan langsung diberikan kepada calon mempelai wanita dan sejak itu harus menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dengan kata lain bahwa kewajiban seorang mempelai pria terhadap mahar adalah kewajiban berupa menyerahkan mahar tersebut kepada mempelai wanita (vide Pasal 30 – 34 Kompilasi HukumIslam) dan gugatan mahar tersebut termasuk bagian dari sengketa perkawinan, maka perkara a quo adalah kompetensi absolut peradilan agamaberdasarkan Pasal 160 RBg. jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian keberatan pembanding a quo tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak; Menimbang, bahwa keberatan tergugat/pembanding mengenai kurang pihak dengan alasan bahwa sebagian lainnya (dari obyek sengketa) dikuasai oleh pihak ketiga yang telah melakukan perikatan jual beli di notaris, sehingga pihak-pihak tersebut haruslah dilibatkan pula sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO), majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta mengenai tanah seluas 1,533 ha. sengketa adalah obyek sengketa perkara ini, dengan lokasi dan batas-batas tanah (mahar) sesuai dengan yang tersebut dalam surat gugatan, dan sementara itu tergugat/pembanding

dalam jawaban dan

memori bandingnya tidak menyebutkan secara jelas pihak-pihak dimaksud yang telah melakukan perikatan jual beli obyek sengketa, maka keberatan pembanding a quo tidak tepat dan tidak beralasan oleh karenanya harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa para penggugat/terbanding pada pokoknya mengajukan gugatan mahar, karena sampai pada saat diajukannya perkara ini di pengadilan, obyek


sengketa dimaksud masih dikuasai oleh tergugat/pembanding dan tidak diserahkan kepada para penggugat I selaku pemilik obyek sengketa, hal mana telah dibantah secara tegas oleh tergugat/pembanding dengan alasan bahwa obyek sengketa tersebut adalah hak milik tergugat/pembanding, yang diperoleh dari warisan ayah kandung tergugat/pembanding, dan telah dilakukan pengurusan surat-surat untuk permohonan sertifikat hak milik atas nama tergugat/pembandingkepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng ; Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para penggugat/para terbanding mengenai obyek sengketa tersebut dibantah oleh tergugat/pembanding, hakim tingkat pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada para penggugat/terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudan kepada tergugat/pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalam bantahannya, hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktiantersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 RBg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggl 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya(vide Putusan Mahkamah Agung RI ,tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI,tanggal 15 April 1972,No. 1121 K/Sip/1971); Menimbang, bahwa para penggugat/terbanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai obyek sengketa a quo telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.8 serta 3 (tiga) orang saksi, sedang tergugat/pembanding dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan pula bukti surat T dan tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara a quo, hal mana telah dipertimbangkan di dalam putusan hakim tingkat pertama, sebagai berikut ; Bahwa dalil gugatan para penggugat/terbanding mengenai obyek sengketa yang dikuatkan dengan bukti surat a quo dan 3 orang saksi, hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menilai P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.8mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang menguatkan gugatan para penggugat/terbanding, dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi penggugat/terbanding dalam perkara ini apabila disertai alat bukti lain yang sah menurut hukum, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan secara materiil telah bersesuaian satu dengan lainnya, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan para penggugat/terbanding, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi


para penggugat/terbanding dalam perkara ini; Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dan putusannya berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpahnya, terbukti menurut hukum bahwa penggugat I telah menikah dengan penggugat II pada tanggal 28 Mei 1973 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan mahar satu petak kebun kelapa yang terletak di Beloparang, sekarang Kampung Sasaya dan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2012, ditemukan fakta bahwa tanah yang disengketakan adalah obyek sengketa dalam perkra a quo, seluas 1,533 ha. yang lokasi dan batas-batasnya sesuai dengan surat gugatan, oleh karena itu hakim tingkat pertama menilai para penggugat/para terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatanya ; Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan bukti-bukti surat para penggugat/ para terbanding berupa fotokopi yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (vide Pasal 301 ayat (2) jo. Pasal 1888 KUH Perdata), demikian pula dalam pemeriksaan saksi-saksi penggugat/terbanding yang telah memberikan keterangan di depan sidang secara satu demi satu setelah bersumpah menurut agamanya (vide Pasal 165-167 RBg.dan Pasal 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, hakim tingkat banding menilai pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar serta dapat menyetujui yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan bandingnamun demikian Pengadilan Tinggi Agama juga akan menambah pertimbangan hukum sebagaimana terurai sebagai berikut ; Bahwa berdasarkanPasal 1902 KUH Perdata jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 71 K/Pdt/1984 tanggal 1 Mei 1984, yang menegaskan bahwa suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan hanya berkualitas sebagai alat bukti permulaan, maka penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi atau alat bukti lainnya, dan ternyata dalam bukti P.1 tidak disebutkan secara jelas mengenai obyek sengketa a quo sehingga bukti P.1 tersebut yang hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan sehingga penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi atau alat bukti lainnya untuk mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara a quo; Bahwa berdasarkanPutusan Mahkamah Agung RI. No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Pebruari 1990jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.3901.K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988, surat bukti yang hanya merupakan suatu “Pernyataan“ tidaklah


mengikat dan atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka Pengadilan, oleh karena itu surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), maka bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.8 berupa keteranganketerangan yang diberikan tidak di bawah sumpah hanya dinilai sebagai petunjuk untuk menambah keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah lainnya (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.90 K/Sip/1973, tanggal 29 Mei 1975) ; Bahwa berdasarkanPutusan Mahkamah Agung RI. No. 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960, ditegaskan bahwa surat “petuk” pajak bumi bukan merupakan bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam pajak bumi tersebut, maka bukti P.6 berupa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (obyek sengketa) tahun 2012 atas nama Suparman bin Wahab, hanya dapat dinilai sebagai petunjuk, sedangkan bukti P.7 berupa Sertifikat Tanah Hak Milik No.161, tanggal 20 November 1978, atas nama Suparman Wahab (penggugat II/terbanding), atas seluas 288 m2, yang terletak di Desa Mallilingi, Lingkungan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tidak berhubungan dengan kejadian materiil dan atau tidak menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karenanya bukti P.7 tersebut harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, hakim tingkat banding menilai surat bukti P.1 sebagai bukti permulaan, dihubungkan dengan bukti P,2, P.3, P.4, P.5 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi penggugat/terbanding di depan persidangan, maka alat-alat bukti penggugat/pembanding a quo dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah mencapai batas minimal pembuktian dalam sengkata perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 1874 dan 1875 KUH Perdata jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3394 K/Sip/1983 tanggal 16 Februari 1985, maka dapat disimpulkan bahwa para penggugat/terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu hakim tingkat banding menilai pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya (hal. 20 alinea ketiga) telah dilakukan secara tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan ; Menimbang, bahwa dalil bantahan berkaitan obyek sengketa a quo, tergugat/pembanding mengajukan bukti T dan tidak mengajukan saksi dalam pemeriksaan perkara ini, hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya berkesimpulan bahwa tergugat/pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena bukti T tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga hakim tingkat pertama


menilai tergugat/pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dalam hal ini hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan tersebut, oleh karena bukti T tersebut harus pula dipertimbangkan mengenai syarat formil dan materiilserta kekuatan hukumnya sebagai alat bukti akta otentik untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sendiri, sebagai berikut ; Menimbang, bahwa sesuai Pasal 165 HIR jo 1868 KUH Perdata jo Putusan MA RI No.630 K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985, akta otentik merupakan alat bukti yang sempuna dan mengikat bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya, namun dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan atau alat bukti lainnya, sehingga kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan juga tidak memaksa, maka terhadap bukti T tersebut oleh hakim tingkat banding akan dipertimbangkan lebih lanjut : Bahwa sesuai jawaban maupun memori bandingnya, tergugat/pembanding mendalilkan

dan

membenarkan

bahwa

tergugat/pembanding

telah

melakukan

pengurusan surat-surat untuk pembuatan/penerbitan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 07/PPAT/BSP/I/1995, tanggal 20 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Bissapu, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, ditemukan data bahwa dalam proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa karena pewarisan, tergugat/pembanding telah mengurus dan menyiapkan surat-surat yang diperlukan, diantaranya Surat Keterangan Kewarisan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saniah Wahab, Kol. Ridwan Wahab dan Suparman Wahab, tanggal 14 Oktober 1994 yang diketahui/dikuatkan oleh Lurah Bonto Sunggu dan Camat Bissapu, Kabupaten Bantaeng,

hingga diterbitkannya akta pemisahan dan pembagian tersebut yang

menerangkan bahwa para penghadap (Saniah Wahab, Kol. Ridwan Wahab dan Suparman Wahab) sepakat membagikannya (obyek sengketa dalam perkara ini kepada Kolonel H. Ridwan Wahab (ayah kandung tergugat/pembanding) ; Bahwa sesuai jawaban maupun memori bandingnya, tergugat/pembanding mendalilkandan membenarkan bahwa tergugat/pembanding telah melakukan pengurusan surat-surat untuk permohonan sertifikat hak milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng karena obyek sengketa adalah tanah warisan dari almarhum ayah tergugat/pembanding (Ridwan bin Wahab), ditemukan data bahwa dalam proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa menjadi hak milik tergugat/pembanding (vide bukti T ), tergugat/pembanding telah menyiapkan akta pemisahan dan pembagian tersebut serta mengurus dan menyiapkan pula surat-surat lainya yang diperlukan,


diantaranya Surat Keterangan Warisan, tanpa tanggal, dibuat dan ditandatangani oleh Saenab, Indrayani Ridwan dan Indrayati Ridwan (tergugat/pembanding), yang diketahui/dikuatkan oleh Lurah Tappanjeng dan Camat Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Surat Pernyataan Ahli Waris, tanpa tanggal, dibuat dan ditandatangani Sri Indra Rida Sari dan Sri Indra Rina Tresna Sari, yang diketahui oleh Kepala Desa Karyamukti dan Camat Lemahabang, Kabupaten Karawang, hingga diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.00451, Surat Ukur No.97/Bt.Sunggu/2005, tanggal 10 Maret 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, tanggal 28 Desember 2005 dengan alas hak pemberian (pemberian hak) atas nama Pembanding; Bahwa sesuai dalil dalam jawaban dan memori bandingnya tersebut di atas, tergugat/pembanding mendalilkan obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Kolonel Ridwan bin Wahab (orang tua penggugat II/ayah kandung tergugat/pembanding), berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No.07/PPAT/BSP/I/1995, tanggal 20 Januari 1995, kemudian menjadi tanah milik tergugat/pembanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.00451 da Surat Ukur No.97/Bt. Sunggu/2005, tanggal 10 Maret 2005, atas nama Indrayati binti Ridwan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, tanggal 28 Desember 2005; Menimbang, bahwa mengenai kedudukan surat keterangan waris, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 204 K/Sip/1973 tanggal 11 Juni 1973 ditegaskan bahwa : “ suatu surat bukti yang berisi keterangan warisan yang dibuat secara sepihak oleh seorang waris yaitu orang yang mempunyai kepentingan, dan menjadi salah satu pihak dalam perkara haruslah dikesampingkan”, maka surat keterangan waris yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saniah Wahab, Kol. Ridwan Wahab dan Suparman Wahab, tanggal 14 Oktober 1994, maupun Surat Keterangan Warisan, tanpa tanggal, dibuat dan ditandatangani oleh Saenab, Indrayani Ridwan dan Indrayati Ridwan (tergugat/pembanding), dan Surat Pernyataan Ahli Waris, tanpa tanggal, dibuat dan ditandatangani Sri Indra Rida Sari dan Sri Indra Rina Tresna Sari, harus dikesampingkan sehingga tidak dapat menjadi dasar dan alas hak yang sah untuk penerbitan Akta Pemisahan dan Pembagian No.07/PPAT/BSP/I/1995, yang dikeluarkan oleh Camat Bissapu selaku PPAT, tanggal 20 Januari 1995dan atau pendaftaran dan peralihan hak untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik No.00451, Surat Ukur No.97/Bt. Sunggu/2005, tanggal 10 Maret 2005, atas nama Indrayati binti Ridwan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, tanggal 28 Desember 2005 ; Menimbang, bahwaternyata Surat Keterangan Kewarisanyang dibuat dan ditanda tangani oleh Saniah Wahab, Kol. Ridwan Wahab dan Suparman Wahab, tanggal 14


Oktober 1994 tersebut menjadi dasar dan alas hakpembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian No.07/PPAT/BSP/I/1995, tanggal 20 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Camat Bissapu selaku PPAT, hal mana telah dibantah pula oleh para penggugat/para terbanding dalam kontra memori bandingnya, karena pada tahun 1995para penggugat/para terbanding berada dan menetap di Jakarta dan penggugat II in casu sebagai ahli waris tidak ikut serta menghadap pada saat pembuatan akta a quo, makapatut diduga adanya penyalahgunaan formalitas yang didasarkan dengan keterangan yang tidak benar, dan Putusan Mahkamah Agung RI No.2510 K/Pdt/1991, tanggal 8 April 1993, ternyata tidak mengakui pembuktian materil yang terdapat pada akta otentik dengan alasan, pembuatan akta otentik dalam perkara itu mengandung penyalahgunaan formalitas, yakni dengan itikad buruk memberikan keterangan yang tidak benar kepada PPAT, sehingga akta tersebut mengandung isi kebohongan dan secara absurditas (tidak rasional dan tidak natural) diterima begitu saja oleh PPAT untuk dituangkan dalam akta yang dibuatnya, maka hakim tingkat banding menilaiAkta Pemisahan dan Pembagian No.07/PPAT/BSP/I/1995, yang dikeluarkan oleh Camat Bissapu selaku PPAT, tanggal 20 Januari 1995, adalah cacat hukumsehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ; Menimbang, bahwa dalam Sertifikat Hak Milik No.00451, Surat Ukur No.97/Bt. Sunggu/2005, tanggal 10 Maret 2005, atas nama Pembanding, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, tanggal 28 Desember 2005, ditemukan data yuridis bahwa peralihan hak atas tanah a quo atas dasar dan alas hak pemberian (pemberian hak in casu hibah) yang dibuktikan dengan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 07/PPAT/BSP/I/1995 tersebut, serta surat keterangan waris/surat pernyataan waris yang seharusnya dikesampingkan, dan pula di dalam perbuatan hukumhibah disyaratkan batas maksimal adalah1/3 dari keseluruhan harta kekayaan dan harta bendayang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (vide Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam), maka peralihan hak atas tanah obyek sengketa atas nama Indrayati Ridwan (tergugat/pembanding) tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (2) jo Pasal 39 ayat (1) huruf f dan g Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang dan oleh PPAT yang bersangkutan berkewajiban menolak pembuatan dimaksud jika obyek perbuatan hukum tersebut dalam sengketa dan atau tidak dipenuhi syarat lain atau melanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hakim tingkat banding menilaiSertifikat Hak Milik No.00451, Surat Ukur No.97/Bt.


Sunggu/2005, tanggal 10 Maret 2005, atas nama Pembanding, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, tanggal 28 Desember 2005, adalah cacat hukumsehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ; Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tergugat/pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu hakim tingkat banding menilai pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusana quo dapat dipertahankan ; Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta bukti-bukti yang ada, baik yang diajukan para penggugat/para terbanding maupun tergugat/pembanding, serta tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, selanjutnya hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangannya atas petitum gugatan para penggugat/para terbanding, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan amar putusan hakim tingkat pertama pada angka 4 putusan a quo, sebagai berikut ; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 189 RBg. tidak harus diterapkan secara mutlak atas pertimbangan, hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan sengketa, oleh karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.499 K/Sip/1970 jo Putusan MA RI No.556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materil atau posita, maka terhadap amar putusan a quo akan dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa dalam posita angka 5 dari gugatan a quo, para penggugat/para terbanding mendalilkan bahwa : “ …….. pada tahun 2010 penggugat I dan penggugat II menduduki dan menguasai kembali tanah milik penggugat I a quo”, hal mana diakui dan tidak dibantah oleh tergugat/pembanding sebagai terurai dalam memori bandingnya, maka ditemukan fakta bahwa pada saat perkara ini diputus oleh hakim tingkat pertama, obyek sengketa a quo berada dalam penguasaan para penggugat/para terbanding, dalam hal ini hakim tingkat bandingmenilai pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusan a quo (hal.20 alinea kelima) tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya pertimbangan dan amar putusan angka 4 dari putusan a quo tidak dapat dipertahankan ; Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 dan 2 dari gugutan a quo, para penggugat/para terbanding memohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya dan menyatakan obyek sengketa a quo adalah mahar (mas kawin) penggugat dari suaminya dan merupakan hak mutlak penggugat yang wajib penggugat miliki, hakim tingkat banding menilai beralasan hukum karena terbukti para penggugat/para terbanding


mempunyai legal standing dan berhak mengajukan perkara ini, serta telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap petitum angka 2 dari gugatan a quo dapat dikabulkan, oleh karena itu pula, amar putusan hakim tingkat pertama pada angka 2 pada putusan a quo dapat dipertahankan. Sedangkan petitum angka 1 akan dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 dari gugutan a quo, para penggugat/para terbanding memohon agar semua surat yang terbit sebagai dasar hak di atas tanah milik penggugat adalah tidakmengikat, hakim tingkat banding menilai beralasan hukum karena dalam pemeriksaan perkara ini terbukti bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian No.07/PPAT/BSP/I/1995, yang dikeluarkan oleh Camat Bissapu selaku PPAT, tanggal 20 Januari 1995 maupun Sertifikat Hak Milik No.00451 dan Surat Ukur No.97/Bt.Sunggu/2005, tanggal 10 Maret 2005, atas nama Pembanding,

yang

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, tanggal 28 Desember 2005, adalah cacat hukumsehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka terhadap petitum angka 3 dari gugutan a quo dapat dikabulkan, danoleh karena itu pula, amar putusan hakim tingkat pertama pada angka 3 putusan a quo dapat dipertahankan; Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 dari gugutan a quo, para penggugat/para terbanding memohon agar kepada tergugat/pembanding dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dala perkara ini, hakim tingkat banding menilai tidak berdasarkan hukum oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada para penggugat/para terbanding, dengan demikian terhadap petitum angka 4 dari gugutan a quo harus ditolak, dan oleh karena itu pula, amar putusan hakim tingkat pertama pada angka 5 putusan a quo dapat dipertahankan; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan a quo harus diputuskan dengan mengabulkan gugatan para penggugat/para terbanding untuk sebagian, dan terkait denganpetitum angka 4 yang telah dipertimbangkan, harus diputus dengan menolak gugatan para penggugat/para terbanding untuk selebihnya (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 797 K/Sip/1972, tanggal 8 Januari 1973); Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh hakim tingkat banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan hakim tingkat banding,


olehhakim tingkat banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri; Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas serta perbaikan amar yang secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ; Menimbang,bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para penggugat/para terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada tergugat/pembanding ; Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGA DILI -

Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor.38/Pdt.G/2012/PA Btg.,tanggal 8 Agustus 2012 M., bertepatan tanggal 19 Ramadan 1433 H., yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ; 2. Menetapkan

sebidang tanah seluas 15.100 m2, yang terletak di Kampung

Sasaya, RT,001, RW.005, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas, sebelah Utara,

berbatasan dengan

tanah milik H. Pata Alae, Jln. Lingkar Terminal Baru, Bantaeng, sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Hj. Sohra, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Aisya, Hj. Saera, dr. Rosmawar dan jalan poros, dan sebelah Barat berbatasan dengan sungai kecil, tanah H. Sohra dan Bpk. Madani, adalah mahar dan merupakan milik penggugat I ; 3. Menyatakan Akta Pemisahan dan Pembagian No.07/PPAT/BSP/I/1995, yang dikeluarkan oleh Camat Bissapu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 20 Januari 1995 dan Sertifikat Hak Milik No.00451, Surat Ukur No.97/Bt.Sunggu/ 2005, tanggal 10 Maret 2005, atas nama Pembanding, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, tanggal 28 Desember 2005, tidak


mempunyai kekuatan hukum ; 4. Menolak gugatan para penggugat/para terbanding untuk selebihnya ; 5. Membebankan kepadapara penggugat/para terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 1.511.000,00 (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah) ; 6. Membebankan kepadatergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 M, bertepatan tanggal 12 Safar 1433 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.Muh. Rasul Lily, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI., dan Drs. Masrur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Bungaliah, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara; Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI.

Drs. H.Muh. Rasul Lily, S.H., M.H.

ttd Drs. Masrur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, ttd Dra. Hj. Bungaliah.

Perincian biaya : 1. Materai

:

Rp. 6.000,00

2. Redaksi

:

Rp. 5.000,00

3. Proses penyelesaian perkara

: Rp 139.000,00

Jumlah

: Rp.150.000,00

Untuk Salinan, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H. Agus Zainal Mutaqien, S.H.


PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents