P U T U S A N Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (urusan rumah tangga), tempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten
Pinrang,
tergugat
I/pembanding I. PEMBANDING II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Pinrang, tergugat II/ pembanding II. PEMBANDING III, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Pinrang, tergugat III/ pembanding III. PEMBANDING IV, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (urusan rumah tangga), tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten
Pinrang,
tergugat
IV/pembanding IV. PEMBANDING V, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (urusan rumah tangga), tempat tinggal di Jalan Andi Cambo RK.
3,
Kelurahan
Duampanua,
Pekkabata,
Kabupaten
Pinrang,
Kecamatan tergugat
V/pembanding V. PEMBANDING VI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (urusan rumah tangga), tempat tinggal di, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan, Kabupaten Pinrang, tergugat VI/pembanding VI. Dalam hal ini tergugat II/pembanding II s.d. tergugat VI /pembanding VI memberi kuasa insidentil kepada Hj. Rusmi binti Summase, tergugat I/pembanding 1, yang bertindak untuk diri sendiri dan juga bertidak untuk dan atas nama tergugat II s.d. tergugat VI/
Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.126/Pdt.G/2013/PTA Mks.
pembanding II s.d. pembanding VI, sebagai para tergugat/para pembanding. melawan TERBANDING I, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (urusan rumah
tangga),
Kecamatan,
tempat
Kabupaten
tinggal
di,
Pinrang,
Kelurahan, penggugat
I/terbanding I. TERBANDING II, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (urusan rumah
tangga),
Kecamatan,
tempat
Kabupaten
tinggal
di,
Pinrang,
Kelurahan, penggugat
II/terbanding II. TERBANDING III, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (urusan rumah
tangga),
Kecamatan,
tempat
Kabupaten
tinggal
di,
Pinrang,
Kelurahan, penggugat
III/terbanding III. TERBANDING IV, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (urusan rumah
tangga),
Kecamatan,
tempat
Kabupaten
tinggal
di,
Pinrang,
Kelurahan, penggugat
IV/terbanding IV. Dalam hal ini penggugat I s.d. penggugat IV/ terbanding I s.d. terbanding IV memberi kuasa kepada Saharuddin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ir. Juanda Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2012 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register Nomor 60/PA/Prg//2012, tanggal 3 Desember 2012, sebagai para penggugat/para terbanding. TURUT TERBANDING, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten Pinrang, turut tergugat/turut terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARANYA
Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.126/Pdt.G/2013/PTA Mks.
Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang
Nomor 763/Pdt.G/2012/PA Prg., tanggal 26
Agustus 2013 M., bertepatan tanggal 19 Syawal 1434 H., yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian 2. Menolak sita yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut. 3. Menyatakan Mallawa bin Mendong telah meninggal dunia pada tahun 1973, dan selanjutnya dua orang istrinya, yaitu Mariama meninggal pada tahun 2007 dan I Wali meninggal pada tahun 2001. 4. Menyatakan ahli waris almarhum Mallawa bin Mendong dan almarhumah Mariama serta I Wali, sebagai berikut : 4.1.
Saniasa binti Mallawa (Penggugat)
4.2.
Summase bin Mallawa (meninggal)
4.3.
Hj. Kana binti Mallawa (Penggugat)
4.4.
Hj. Tari binti Mallawa (Penggugat)
4.5.
Hj. Suara binti Mallawa (Penggugat)
5. Summase bin Mallawa telah meninggal dunia pada tahun 1997 dengan meninggalkan ahli waris masing-masing, sebagai berikut : 5.1.
Hj. Rusni binti Summase (Tergugat)
5.2.
Rasimi bin Summase (Tergugat)
5.3.
Amri bin Summase (Tergugat)
5.4.
Rusnah binti Summase (Tergugat)
5.5.
Masyrurah binti Summase (Tergugat)
5.6.
Herni binti Summase (Tergugat)
6. Menyatakan bahwa harta-harta yang tersebut dalam posita angka (5.1, 5.4, 5.5 dan 5.6 adalah harta warisan
dari almarhum Mallawa dan
almarhumah Mariama seluruhnya seluas 11.928 m2. 7. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris dari almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama terhadap harta-harta dimaksud, sebagai berikut : 7.1.
Saniasa (pr) mendapat
1/6 x 11.928 = 1.988 m2
7.2.
Hj. Kana (pr) mendapat
1/6 x 11.928 = 1.988 m2
7.3.
Hj. Tari (pr) mendapat
1/6 x 11.928 = 1.988 m2
7.4.
Summase (lk) mendapat 2/6 x 11.928 = 3.976 m2
7.5.
Hj. Suara (pr) mendapat 1/6 x 11.928 = 1.988 m2
Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.126/Pdt.G/2013/PTA Mks.
8. Menyatakan bahagian almarhum Summase sebesar 2/6 atau seluas 3.876 m2 jatuh kepada ahli warisnya masing-masing sebagai berikut : 8.1.
Hj. Rusni (pr) mendapat
1/8 x 3.976 = 497 m2
8.2.
Rasimi (lk) mendapat
2/8 x 3.976 = 994 m2
8.3.
Amri (lk) mendapat
2/8 x 3.976 = 994 m2
8.4.
Rusnah (pr) mendapat
1/8 x 3.976 = 497 m2
8.5.
Masrusrah (pr) mendapat 1/8 x 3.976 = 497 m2
8.6.
Herni (pr) mendapat
1/8 x 3.976 = 497 m2
9. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk membagi harta warisan (boedel) tersebut kepada ahli waris yang berhak, dan jikalau tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang yang hasil/harganya akan dibagi sesuai bahagiannya masing-masing. 10. Menghukum pula tergugat untuk membayar setengah biaya pemeriksaan setempat tersebut, sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penggugat. 11. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya. 12. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp 5.441.000.000,- (lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 763/Pdt.G/2012/PA Prg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, tanggal 6 September 2013, yang menyatakan bahwa para tergugat/para pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama
Pinrang
tersebut,
dan
permohonan
banding
tersebut
telah
diberitahukan kepada para penggugat/para terbanding melalui kuasa hukumnya dan kepada turut tergugat/turut terbanding, masing-masing pada tanggal 10 September 2013. Bahwa para tergugat/para pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 12 September 2013, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 19 September 2013 dan telah disampaikan kepada para penggugat/para terbanding melalui kuasa hukumnya dan kepada turut tergugat/turut terbanding, masing-masing pada tanggal 23 September 2013, dan sementara itu para penggugat/para terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori
Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.126/Pdt.G/2013/PTA Mks.
banding bertanggal 7 Oktober 2013, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 10 Oktober 2013, yang telah disampaikan pula kepada para tergugat/para pembanding melalui kuasanya dan kepada turut tergugat/turut terbanding, masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2013. Bahwa terhadap kedua pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage), sesuai surat pemberitahuan tanggal 19 September 2013, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor
763/Pdt.G/2012/PA
Prg.,
tanggal
25
Oktober
2013,
para
tergugat/para pembanding atau kuasanya, para penggugat/para terbanding atau kuasanya, maupun turut tergugat/turut terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (inzage). PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat dinyatakan diterima. Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat/para terbanding dan saksi-saksi yang diajukan oleh para tergugat/para pembanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pinrang
Nomor 763/Pdt.G/2012/PA Prg., tanggal 26
Agustus 2013 M., bertepatan tanggal 19 Syawal 1434 H., dan setelah pula memperhatikan
pertimbangan
hukum
hakim
tingkat
pertama,
serta
mempelajari memori banding dari para pembanding dan kontra memori banding dari para terbanding, maka hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa surat gugatan para penggugat/para terbanding bertanggal
25
November
2013,
terdaftar
dengan
register
Nomor
763/Pdt.G/2012/PA Prg., tanggal 3 Desember 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saharuddin, S.H., selaku kuasa hukum para penggugat/para terbanding, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2012, sebagaimana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan
Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.126/Pdt.G/2013/PTA Mks.
register Nomor 60/PA/Prg/2012, tanggal 3 Desember 2012, dan sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 27 Desember 2012 dan 17 Januari 2013, yang dihadiri oleh para tergugat/para terbanding in person, sedangkan para penggugat/para terbanding diwakili oleh kuasa hukumnya, Saharuddin, S.H., dan telah dilakukan pembacaan surat gugatan para penggugat/para terbanding dengan perbaikan gugatannya yang diajukan dan ditanda tangani oleh kuasa hukum para penggugat/para terbanding tersebut. Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) RBg., menyatakan gugatangugatan perdata
harus dimasukkan kepada Pengadilan sesuai dengan
kompetensi, dibuat dalam bentuk surat permintaan dan ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya, dengan demikian ketentuan tersebut memberi hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat dan menanda tangani, mengajukan atau menyampaikan surat gugatan ke pengadilan,
dan
ternyata
hakim
Pengadilan
Agama
Pinrang
tidak
mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan surat kuasa khusus
para
penggugat/para
terbanding
kepada
kuasa
hukumnya,
Saharuddin, S.H. di dalam pengajuan perkara ini. Menimbang, bahwa surat kuasa khusus boleh berbentuk akta notaris atau akta yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif, atau berbentuk akta di bawah tangan dengan cap jempol, asal dilegalisir dan didaftarkan menurut Ordonansi St.1916 No.46, sesuai penegasan tentang legalisasi atas cap jempol dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.3332 K/Pdt/1991 tanggal 10 Maret 1993, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para pihak buta huruf, sehingga yang dibubuhkan oleh pemberi dan penerima kuasa dalam surat kuasa adalah cap jempol, harus dilegalisir oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Menimbang, bahwa surat kuasa khusus para penggugat/para terbanding kepada kuasa hukumnya, Saharuddin, S.H. di dalam pengajuan perkara ini dibuat dengan memakai cap jempol dari para penggugat/para terbanding, maka surat kuasa tersebut harus disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 272 K/Pdt/1983, tanggal 20 Agustus 1984, yang mengandung abstrak hukum, bahwa “agar surat kuasa khusus yang dibubuhi cap jempol sah, harus dilegalisir serta didaftar menurut Ordonansi St.1916 No.46” (vide Putusan MA No.3332 K/Pdt/1991 tanggal 10 Maret 1993).
Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.126/Pdt.G/2013/PTA Mks.
Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa khusus tersebut tidak disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu, dan selama pemeriksaan perkara ini hingga diputus pada tanggal 26 Agustus 2013, kuasa hukum para penggugat/para terbanding tidak pernah menyampaikan permohonan dan atau atas perintah majelis pemeriksa perkara a quo untuk dilakukan perbaikan surat kuasa khusus yang dibubuhi cap jempol dimaksud (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 769 K/Sip/1975, tanggal 24 Agustus 1978), maka hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Saharuddin, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tersebut tidak mempunyai legal standing untuk mewakili para penggugat/para terbanding dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara ini, karena surat kuasa khusus tanggal 21 November 2012, sebagaimana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register Nomor 60/PA/Prg/2012, tanggal 3 Desember 2012 adalah cacat hukum. Menimbang, bahwa oleh karena pemberian Surat Kuasa Khusus itu cacat menurut hukum, dan ternyata surat gugatan para penggugat dengan register Nomor 763 /Pdt.G/2012/PA Prg., tanggal 3 Desember 2012, ditanda tangani oleh Saharuddin, S.H., Advokat, selaku kuasa hukum para penggugat/para
terbanding,
maka
hakim
Pengadilan
Tinggi
Agama
berpendapat bahwa surat gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil karena ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak dan atau tidak berwenang menanda tangani surat gugatan a quo sebagaimana ditentukan Pasal 142 ayat (1) RBg., maka gugatan para penggugat/para terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979, yang mengandung abstrak hukum, bahwa : “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal” ;. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka seluruh pemeriksaan dan penilaian hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap gugatan itu sendiri, proses jawab menjawab serta bukti-bukti para pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama maupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh para tergugat/para pembanding dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari para penggugat/para terbanding dalam pemeriksaan tingkat banding, oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak perlu lagi dipertimbangkan.
Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.126/Pdt.G/2013/PTA Mks.
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 763/Pdt.G/2012/PA Prg., tanggal 26 Agustus 2013 M., bertepatan tanggal 19 Syawal 1434 H., tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya hakim Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini. Menimbang, bahwa para penggugat/para terbanding adalah pihak yang kalah dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka beradasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding harus dibebankan kepada para penggugat/ para terbanding. Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI Menyatakan permohonan banding yang diajukan para tergugat/para pembanding dapat diterima. -
Membatalkan
putusan
Pengadilan
763/Pdt.G/2012/PA Prg., Tanggal
Agama
Pinrang
Nomor
26 Agustus 2013 M., bertepatan
tanggal 19 Syawal 1434 H., yang dimohonkan banding, dengan mengadili sendiri : 1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sejumlah Rp 5.441.000,- (lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). -
Menghukum para penggugat/para terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim
Pengadilan
Tinggi
Agama
Makassar
pada
hari
Senin,
tanggal
9
Desember 2013 M., bertepatan tanggal 5 Safar 1435 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wakhidun A.R., S.H.,
Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.126/Pdt.G/2013/PTA Mks.
M.Hum. dan Drs. Masrur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 8 Nopember 2013, didampingi oleh Dra. Hj. Murni Muin, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara; Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
ttd.
ttd.
Drs. H. Wakhidun A.R., S.H.,M.Hum.
Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.
ttd. Drs. Masrur, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, ttd. Dra. Hj. Murni Muin.
Perincian biaya : - Materai
: Rp
6.000,00,-
- Redaksi
: Rp
5.000,00,-
- Proses penyelesaian perkara
: Rp 139.000,00,-
Jumlah
: Rp 150.000,00,Untuk Salinan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,
Drs. Abd. Razak.
Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.126/Pdt.G/2013/PTA Mks.
