PUTUSAN Nomor 114/Pdt.G/2010/PTA Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh : Hasnawati binti H Nuse, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Pebari Blok DI No.10 Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut termohon / pembanding melawan Adnan Syam bin Syamsuddin Chairan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Lurah Macege, bertempat tinggal di Jalan Manurunge No.34 Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon / terbanding Pengadilan Tinggi Agama tersebut : Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding. TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone, Nomor 547/Pdt.G/2009/PA Wtp, Tanggal 20 Juli 2010 M. bertepatan tanggal 8 Syakban 1431 H. yang amarnya berbunyi : 1. Mengabulkan permohonan pemohon ; 2. Menetapkan memberi izin pemohon Adnan Syam bin Syamsuddin Chairan untuk mengikrarkan talak satu raj’i kepada termohon Hasnawati binti H. Nuse dihadapan sidang Pengadilan Agama Watampone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ; 3. Menghukum pemohon memberikan nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp. 3.000.000,00,- ( tiga juta rupiah ). 4. Menghukum pemohon memberikan mut’ah kepada termohon sebesar Rp. 2.500.000,00,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
2
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 291.000,00,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ). Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone yang menyatakan bahwa pada hari ini, Senin tanggal 2 Agustus 2010 pihak termohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya. Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, termohon / pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2010 sedangkan pemohon / terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Oktober 2010. Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding, termohon / pembanding tidak datang, sedangkan pemohon / terbanding datang memeriksa berkas perkara dimaksud. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh termohon / pembanding dalam tenggang waktu dan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima. Menimbang, bahwa pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Pengadilan Agama Watampone luput memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan / kenyataan terjadinya pertengkaran yang bermuara ketidak harmonisan akibat hadirnya perempuan lain bernama Hj. Yusminar yang belakangan diketahui telah kawin siri dengan pemohon / terbanding, fakta ini terungkap dipersidangan dengan terbukti sesuai keterangan pemohon / terbanding. 2. Pertimbangan Pengadilan Agama Watampone hanya semata-mata melihat pada tindakan-tindakan termohon / pembanding yang melaporkan ke Polisi akibat kejahatan / kekerasan yang dilakukan pemohon / terbanding terhadap isteri dan anak, dan karena kawin lagi, pada hal semuanya dilakukan agar pemohon / terbanding sadar atas perbuatannya selama ini, sehingga tidak adil kalau
3
kesalahan itu hanya ditujukan kepada termohon / pembanding, dan tidak melihat kesalahan pemohon / terbanding. 3. Pengadilan Agama Watampone salah menerapkan hukum karena telah menjadi Yurispredensi tetap bahwa karena kesalahan pemohon / penggugat sehingga rumah
tangga
terjadi
keretakan
mengakibatkan
tidak
dikabulkannya
permohonan / gugatan dimaksud di Pengadilan, dan ini semua fakta bahwa karena kesalahan pemohon / terbanding yaitu : Nikah secara sirri, melakukan kekerasan, semuanya menjadi bukti karena kesalahannya, dan jika terjadi perceraian penderitaan anak-anak akan semakin panjang. 4. Bahwa termohon / pembanding tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga meskipun dalam kondisi bagaimana keadaannya bukan menjadi halangan untuk melaksanakan kewajiban sebagai ibu dari 3 ( tiga ) anak termasuk menjaga diri dan kehormatan serta nama baik keluarga / suami meski tidak lagi serumah dengan pemohon / terbanding. 5. Bahwa Pengadilan Agama Watampone tidak melihat dalam mengambil keputusan bahwa termohon / pembanding sebagai korban yang tidak manusiawi yang dilakukan pemohon / terbanding, yang mestinya mendapatkan perlindungan dengan cara tidak mengabulkan permohonanya. 6. Bahwa setelah Putusan dijatuhkan Pengadilan Agama Watampone, telah pernah melakukan hubungan suami istri tersebut dapat ditafsir telah terjadi perdamaian sehingga dasar mengadili perkara ini menjadi gugur. Bahwa oleh karena majelis hakim Pengadilan Agama Watampone telah salah menerapkan hukum dengan luput memberi pertimbangan yang cukup, maka mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat memberi putusan sebagai berikut : 1. Menolak setidak-tidaknya menyatakan permohonan cerai talak yang diajukan pemohon / terbanding tidak dapat diterima. 2. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, oleh pemohon / terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding tertanggal 5 Oktober 2010, yang pada pokoknya mengemukakan :
4
1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Watampone telah benar dan tepat menurut hukum, karena memang rumah tangga pemohon / terbanding dengan termohon / pembanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan yang selama ini terjadi cekcok terus menerus sehingga tidak ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga yang kini sudah 4 tahun pisah tempat tinggal, dan untuk mengakhiri penderitaan jalan terbaik adalah perceraian, dan pemohon / terbanding kawin siri karena termohon / pembanding sendiri yang meninggalkan pemohon / terbanding. 2. Bahwa tindakan termohon / pembanding melaporkan ke kepolisian / memenjarakan pemohon / terbanding menunjukan bahwa diantara kami suami istri sudah tidak ada rasa kasih sayang, dengan demikian pertimbangan hakim sudah tepat. 3. Bahwa rumah tangga sudah tidak pantas dipertahankan karena sudah sedemikian rapuh hingga bila tetap dipertahankan sama saja dengan memelihara penderitaan di antara pemohon / terbanding dengan termohon / pembanding dan Yurispredensi yang dikemukakan hendaknya dikesampingkan karena tidak jelas nomor dan tahun keluarnya. 4. Pemohon / terbanding merasa sudah tak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan termohon / pembanding sebagai suami isteri, namun tetap akan memperhatikan dan akan bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak-anak sesuai kemampuan pemohon / terbanding. 5. Pertimbangan majelis hakim sudah tepat karena harapan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai ajaran Islam tidak dapat terwujud, dan juga tidak ada manfaatnya dipertahankan karena keadaan sudah rapuh / pecah dan juga agar kekerasan rumah tangga yang pernah terjadi tidak terulang lagi. 6. Bahwa tidak benar pernah terjadi hubungan suami isteri setelah maupun sebelum perkara cerai talak diputus Pengadilan, itu hanya akal-akalan termohon / pembanding untuk menghindari perceraian, karena dianggap dan yang ditafsirkan telah berdamai, pada hal itu hanya pernyataan secara sepihak yang tidak didukung bukti-bukti, dan karena itu patut dan beralasan hukum untuk di kesampingkan, demikian pula putusan sela tidak diperlukan dalam perkara ini. Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh termohon / pembanding dalam memori bandingnya pada poin 1 s/d 3, tidak dapat dibenarkan oleh
5
Pengadilan Tinggi Agama Makassar, karena dalam hal perkara perceraian sesuai Yurispredensi M.A. No 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa majelis hakim bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah diantara suami istri dalam saat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan pada adanya kenyataan apa benar suatu rumah tangga tersebut telah pecah, in casu telah nyata bahwa antara pemohon / terbanding dan termohon / pembanding sudah tidak ada keharmonisan dan kasih sayang, terbukti telah pisah tempat tinggal, saling menyakiti karena satu pihak suami melakukan kekerasan dan penganiayaan / perlakuan yang tidak manusiawi sesuai pengakuan termohon / pembanding dan dipihak lain ( istri ) melaporkan suaminya ke Polisi yang mengakibatkan disel / dipenjara selama kurang lebih 4 (empat ) bulan lamanya sesuai bukti ( P8 ) berupa surat bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian keberatan tersebut, harus dikesampingkan. Menimbang, bahwa keberatan termohon / pembanding pada poin 4 dan 5 juga tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa suatu rumah tangga bukan sekedar adanya ikatan melalui akad nikah, tetapi tujuan luhur perkawinan yang ingin dicapai yaitu : membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan lagi pula suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, rumah tangga yang seperti tersebut antara termohon / pembanding dengan pemohon / terbanding ternyata sudah tidak terpenuhi, oleh sebab itu keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Menimbang, bahwa keberatan termohon / pembanding pada poin 6 yaitu telah pernah berhubungan suami istri setelah putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone sehingga ditafsirkan telah berdamai, dan oleh karena dibantah oleh pemohon / terbanding dalam kontra memorinya tanggal 5 Oktober 2010 dan bahkan tetap bertekat ingin bercerai dengan termohon / pembanding, maka dapat dipahami perdamaian tidak pernah terjadi, sehingga dengan demikian keberatan patut pula di kesampingkan. Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama Putusan Pengadilan tingkat pertama, berita acara persidangan, alat-alat bukti serta semua
6
surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, termasuk memori dan kontra memori banding dan memperhatikan pula tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Watampone yang berkenaan dengan perceraian dan nafkah iddah sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar namun perlu menambahkan pertimbangan tersendiri yang berkenaan dengan mut’ah sebagai berikut. Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib “ memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qablahul dhul “ dan oleh karena bekas istri nyata telah punya anak ( ba’da dhuhul ) serta sangat berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dalam kondisi apapun demi anak-anak mereka, disisi lain pemohon / terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai, maka dengan talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon / terbanding sangat patut diimbangi dengan kewajiban mut’ah yang layak, dan menurut majelis hakim banding memandang layak dan tidak memberatkan pemohon / terbanding sebagai seorang PNS / Kepala Kelurahan adalah memberikan mut’ah kepada termohon / pembanding berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00,- ( lima juta rupiah ), sehingga dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Watampone poin 4 (empat) perlu ada perubahan. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka secara exoficio Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan perceraian ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon / terbanding dan termohon / pembanding guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan dengan memperhatikan pula Surat Edaran M.A.R.I Nomor 28/TUADA/Ag/2002, tanggal 22 Oktober 2002, oleh karena itu majelis hakim banding memandang perlu manambah amar sebagaimana dalam putusan ini. Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama sebagai pertimbangannya sendiri, dan oleh karenanya putusan hakim tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.
7
Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tetang perubahan kedua atas UndangUndang No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada pemohon / terbanding sedangkan biaya di tingkat banding dibebankan kepada termohon / pembanding. Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI -
Menyatakan permohonan banding termohon / pembanding dapat diterima.
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 547/Pdt.G/2009/ PA Wtp, tanggal 20 Juli 2010 M, bertepatan tanggal 8 Syakban 1431 H. dengan perbaikan amar sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan pemohon ; 2. Memberi izin kepada pemohon / terbanding ( Adnan Syam bin Syamsuddin ) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon / pembanding
( Hasnawati binti H. Nuse ) didepan sidang Pengadilan
Agama Watampone. 3. Menghukum pemohon / terbanding memberikan nafkah iddah kepada termohon / pembanding sebesar Rp. 3.000.000,00,- ( tiga juta rupiah ) 4. Menghukum pemohon / terbanding memberikan mut’ah kepada termohon / pembanding sebesar Rp. 5.000.000,00,- ( lima juta rupiah ). 5. Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Agama
Watampone
untuk
mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon / terbanding dan termohon / pembanding dan tepat pernikahan pemohon / terbanding termohon / pembanding dahulu dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. 6. Membebankan kepada pemohon / terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp. 291.000,00,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ). 7. Membebankan kepada termohon / pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).
8
Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 M, bertepatan tanggal 17 Zulqaidah 1431 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj Zainab,S.H. ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Hj Aisyah Ismail,S.H.,M.H. dan Drs. H Samparaja,S.H.,M.H. hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 15 September 2010 dibantu oleh Staramin, S Ag panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.
Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
ttd
ttd
Dra. Hj Aisyah Ismail,S.H.,M.H.
Dra. Hj Zainab,S.H.
ttd Drs. H Samparaja,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,
ttd Staramin, S Ag
Perincian biaya : - Meterai
Rp
6.000,00,-
- Redaksi
Rp.
5.000,00,-
- Proses penyelesaian perkara
Rp. 139.000,00,-
Jumlah
Rp. 150.000,00,-
Untuk Salinan, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.
