PTA Mks

PUTUSAN Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA Mks ‫ﺑﺳﻡ ﺍﻟﻟﻪ ﺍﻟﺮﺣﻣﻥ ﺍﻟﺮﺣﻳﻡ‬ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang musyawarah majelis hakim tingkat banding sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara: PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal

di

Jalan

--------------------------------

Kabupaten Mamuju, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding; melawan TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan ---------------------------------------------------------------Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2014 memberikan kuasa kepada Julianto Asis, S.H., dan Rahmat, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Teuku Umar Nomor 23 Lt. 2, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA Mks., tanggal 22 Juni 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1436 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.56/Pdt.G/2015/PTA Mks.

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima; - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Mamuju untuk membuka persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud putusan sela ini. - Memerintahkan Pengadilan Agama Mamuju agar setelah selesai melaksanakan

pemeriksaan

tambahan dimaksud maka berkas

perkara yang

bersangkutan

segera dikirim

kembali kepada

Pengadilan Tinggi Agama Makassar. - Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada Putusan Akhir. Memperhatikan

Berita

Acara

Pemeriksaan

tambahan

yang

dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tingkat Banding.

PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa

di

dalam

Putusan

Sela

Nomor

56/Pdt.G/2015/PTA Mks tanggal 21 Juni 2015, majelis hakim tingkat banding telah mempertimbangkan bahwa obyek-obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat/Terbanding baik yang berupa rumah/ruko beserta tanahnya maupun yang berupa kendaraan bermotor pada lazimnya dilengkapi

dengan

surat-surat

yang

berkaitan

dengan

status

peruntukannya, namun majelis hakim tingkat pertama belum melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat yang berkaitan dengan obyek-obyek sengketa tersebut. Oleh karena itu maka majelis hakim tingkat banding telah memerintahkan kepada majelis hakim tingkat pertama untuk membuka kembali persidangan, dengan memanggil kedua belah pihak berperkara guna melengkapi pemeriksaan mengenai hal-hal yang dikemukakan di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.56/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Sidang tertanggal 29 Juli 2015 dan 12 Agustus 2015 yang pada pokoknya Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tambahan alat-alat bukti, sebaliknya Tergugat/Pembanding telah mengajukan tambahan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T8 sebagai berikut : -

Alat Bukti T.1 berupa fotokopian satu bundel nota pembelian dari beberapa toko di wilayah Makssar. Alat bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, karenanya secara formal tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

-

Alat Bukti T.2 berupa fotokopian kwitansi pembayaran Hak Pakai atas sepetak lods di Pasar Baru Mamuju, tertanggal 14 - 8 – 2013;

-

Alat Bukti T.3 berupa fotokopian kwitansi pembayaran panjar Hak Pakai atas sepetak lods di Pasar Baru Mamuju, tertanggal 20 – 6 – 2013;

-

Alat Bukti T.4 berupa fotokopian Surat Pernyataan Pelunasan atas pembayaran panjar Hak Pakai sepetak lods di Pasar Baru Mamuju, tertanggal 20 – 5 – 2013;

-

Alat Bukti T.5 berupa fotokopian BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) merk Yamaha, warna ungu,No. Pol. DC 3309 OA, Nomor Rangka NIK/VIN.MH31KP00CD1432560, Nomor Mesin 1KP.432985 atas nama Amiruddin;

-

Alat Bukti T.6 berupa fotokopian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 63/Binanga yang diterbitkan tanggal 26 Mei 1994, atas nama pemegang hak, PEMBANDING;

-

Alat Bukti T.7 berupa fotokopian Surat Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas serta Serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), rumah yang terletak di Jalan ----------------

-

Alat Bukti T.8 berupa fotokopian Surat Pengosongan Ruko Nomor 511/32/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Mamuju, tertanggal 17 November 2014. Alat bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, karenanya secara formal tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.56/Pdt.G/2015/PTA Mks.

-

Alat Bukti T.9 berupa fotokopian Sertifikat Hak Milik Nomor 1693/Kelurahan Binanga, atas nama pemegang hak PEMBANDING, yang diterbitkan tanggal 19 Maret 2001;

-

Alat Bukti T.10 berupa fotokopian Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kelurahan Karema, atas nama pemegang hak PEMBANDING, diterbitkan tanggal 03 April 2007.

Alat-alat bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.9 dan T.10 tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat

pertama,

surat-surat

bukti

dan

surat-surat

lainnya

yang

berhubungan dengan perkara ini, dan keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi

Putusan

Pengadilan

Agama

Mamuju

Nomor

215/Pdt.G/2014/PA.Mmj., tanggal 15 April 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1436 Hijriah, serta tambahan pemeriksaan oleh pengadilan tingkat pertama yang dimuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Jui 2015 dan tanggal 12 Agustus 2015, majlis hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana

akan diuraikan di

bawah ini; Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam surat jawabannya, oleh majelis hakim tingkat pertama secara keseluruhan telah dipertimbangkan dan majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga eksepsi tersebut harus dipertahankan, dan oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama atas eksepsi tersebut harus dikuatkan; Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara, baik yang berkaitan dengan penolakan permohonan sita dan penetapan Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.56/Pdt.G/2015/PTA Mks.

beberapa obyek sengketa sebagai harta bersama, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis hakim pengadilan tingkat banding, namun majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama terhadap

beberapa obyek gugatan selainnya

sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini; Menimbang,

bahwa

majelis

hakim

tingkat

banding

tidak

sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama terhadap obyek-obyek gugatan sebagai berikut : 1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Rush dengan Nomor Polisi DC 1063 CA, atas nama TERBANDING (Penggugat); 2.

Modal usaha berupa barang dagangan yang berupa pakaian jadi dewasa dan anak-anak yang ada pada lods nomor 39 dan nomor 40 dinilai sebesar kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan yang ada pada lods nomor 75 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. Hutang kepada pihak ketiga berupa sisa angsuran kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi DC 1063 CA

sebesar 39 bulan x

Rp5.853.000,00 = Rp228.267.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan yang berupa1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Rush dengan Nomor Polisi DC 1063 CA, atas nama Amiruddin, Penggugat mendalilkan bahwa mobil tersebut diperoleh secara kredit dengan angsuran perbulan sebesar Rp5.853.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) selama 60 bulan, dan telah terbayar angsurannya selama 21 bulan sebesar Rp122.913.000,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) dan sekarang mobil tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat. Atas dalildalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban, kemudian majelis hakim tingkat pertama dengan serta merta Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.56/Pdt.G/2015/PTA Mks.

menyatakan gugatan Penggugat dianggap telah terbukti, karena dianggap tidak ada bantahan dari Tergugat. Atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut : -

Penggugat menyatakan bahwa mobil yang menjadi obyek gugatan berada dalam kekuasaannya, tetapi pada saat pemeriksaan setempat (descente) Penggugat tidak dapat menunjukkan wujud barangnya, demikian juga di dalam persidangan tidak dapat menunjukkan suratsuratnya, meskipun telah diperintahkan untuk itu;

-

Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci spesifikasi mobil yang menjadi obyek gugatan, baik tahun pembuatannya, warnanya, maupun nomor kerangka dan mesinnya;

-

Penggugat menyatakan bahwa mobil tersebut diperoleh secara kredit selama 60 bulan, tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci kapan mobil tersebut diperoleh, bulan apa dan tahun berapa angsuran pertama dibayar, bulan apa dan tahun berapa angsuran berakhir, Penggugat tidak dapat pula menunjukkan akad kreditnya; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan

bahwa obyek gugatan yang berupa mobil berada dalam kekuasaannya, tetapi ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan wujud barangnya dan atau tidak pula menyebutkan secara rinci spesifikasinya, maka dapat dinyatakan bahwa obyek gugatan yang berupa mobil tersebut tidak jelas atau kabur dan karenanya pula maka gugatan Penggugat atas hal tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan yang berupa modal usaha berupa barang dagangan yang berupa pakaian jadi dewasa dan anak-anak yang ada pada lods nomor 39 dan nomor 40 dinilai sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang ada pada lods nomor 75 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat hanya menyebut secara global nilai barang dagangannya tanpa menyebutkan dasar penghitungannya, Penggugat tidak memerinci secara jelas apa saja jenis Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.56/Pdt.G/2015/PTA Mks.

barang dagangannya, berapa jumlahnya dan berapa harga satuannya serta bagaimana cara perolehannya, apakah dibayar secara tunai ataukah dibayar setelah laku terjual. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat atas hal tersebut adalah kabur dan karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan

berupa sisa

angsuran kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi DC 1063 CA sebesar 39 bulan x Rp5.853.000,00 = Rp228.267.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat atas obyek gugatan yang berupa sebuah mobil merk Toyota Rush Nomor Polisi DC 1063 CA, telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat atas hal tersebut dinyatakan pula tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa dengan demikian obyek-obyek gugatan yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan hutang bersama adalah sebagai berikut : 1. 1 (satu) unit rumah 2 lantai beserta tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah (sporadik) atas nama Hj. Basriany (Tergugat), dengan luas ukuran 4,5m x 15m yang terletak di Jalan Hastaning, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebelah Utara: tanah milik ------------------, sebelah Selatan: --------------------, sebelah Timur: -------------- dahulu milik --------------, sekarang ------------------, sebelah Barat: ----------- dan ---------------- milik -------------------2. Tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PEMBANDING, dengan luas ukuran lebar 17m x panjang30m, yang terletak di Jalan ----------------------- Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebelah Utara: tanah milik ------------------ sebelah Selatan: -----------------------, sebelah Timur: tanah milik -------------------------, sebelah Barat: ---------------------------------

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.56/Pdt.G/2015/PTA Mks.

3. Hak atas obyek 3 (tiga) petak lods yang terdiri dari 2 (dua) petak lods nomor 39 dan nomor 40 dengan luas ukuran lebar 2,5m x panjang 5m (posita angka 2.d.1) dan 1 (satu) petak lods nomor 75 yang terletak di Komplek Pasar Baru Mamuju, dengan luas ukuran lebar 2,5m x panjang 2,5m (posita angka 2.d.2), serta nilai modal atau isi barang jualan yang terdapat pada kedua obyek tersebut yaitu obyek angka 2.d.1 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan obyek angka 2.d.2 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); 4. Ruko 2 (dua) lantai beserta tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj. Basriany (Tergugat), ukuran lebar 5m x panjang 30m, yang terletak di Jalan ------------------------------, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebelah Utara: --------------------------), sebelah Selatan: ---------------------------------------, sebelah Timur: ------------------, sebelah Barat: -----------------------------5. 1 (satu) unit motor merek Yamaha tipe Soul GT dengan Nomor Polisi --------------------- atas nama PEMBANDING (Penggugat); 6. Hutang kepada pihak ketiga berupa sisa angsuran kredit 1 (satu) unit motor Yamaha Soul GT Nomor Polisi ---------------------- yang berjumlah Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Menimbang, bahwa mengenai obyek-obyek gugatan yang telah dipertimbangkan sebagai harta

oleh

majelis hakim tingkat pertama

dan ditetapkan

bersama sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim

tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini; Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut : “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-

isteri

selama

dalam

ikatan

perkawinan

berlangsung

dan

selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”; Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.9 telah ternyata harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas, adalah tanah Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.56/Pdt.G/2015/PTA Mks.

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1693 atas nama pemegang hak PEMBANDING. Oleh karena itu maka dalam diktum putusan yang berkaitan dengan harta tersebut perlu diperbaiki dengan menambahkan nomor sertifikat dan atas nama pemegang haknya; Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.10 telah ternyata harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) di atas, adalah tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 167 atas nama pemegang hak PEMBANDING. Oleh karena itu maka dalam diktum putusan yang berkaitan dengan harta tersebut perlu diperbaiki dengan menambahkan nomor sertifikat dan atas nama pemegang haknya; Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.5 telah ternyata harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima)

di atas, adalah

sebuah kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Polisi --------------------------, Warna Ungu, BPKB Nomor : K- ------------------ atas nama pemilik Amiruddin, Nomor Rangka/NIK/VIN : ---------------------------- dan Nomor Mesin : -------------------. Oleh karena itu maka dalam diktum putusan yang berkaitan dengan harta tersebut perlu diperbaiki dengan menambahkan spesifikasinya sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa alat-alat bukti tambahan untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sebagian tidak memenuhi syarat formal karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan sebagian lainnya sudah tidak ada relevansinya karena menyangkut dengan obyek gugatan yang sudah dibongkar/tidak ada wujudnya lagi; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat

bahwa

Putusan

Pengadilan

Agama

Mamuju

Nomor

215/Pdt.G/2014/PA Mmj. tanggal 15 April 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1436 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.56/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1)

Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

perkara

pada

tingkat

banding

dibebankan

kepada

Tergugat/Pembanding; Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI - Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Agama

Mamuju

Nomor

215/Pdt.G/2014/PA Mmj.,

tanggal 15 April 2015 Masehi yang

bertepatan dengan tanggal

25 Jumadil Akhir 1436 Hijriah dengan

perbaikan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkarai 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menetapkan obyek gugatan berupa: 2.1. 1 (satu) unit rumah 2 lantai beserta tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal

09

Maret

2005

atas

nama

PEMBANDING

(Tergugat), dengan luas ukuran 4,5m x 15m yang terletak di Jalan -------------------------------- Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebelah Utara: tanah milik alm. ---------------, sebelah Selatan: -----------------------, sebelah Timur: tanah --------------- dahulu milik --------------------, sekarang --------------------, sebelah Barat: -----------------------------------------------------2.2. Tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1693, atas nama PEMBANDING, dengan luas ukuran lebar 17m x panjang 30m, yang terletak di Jalan -----------------Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.56/Pdt.G/2015/PTA Mks.

,

------------------------------------, Kabupaten Mamuju dengan

batas-batas sebelah Utara: tanah milik ----------------------, sebelah Selatan: ------------------------ sebelah Timur: tanah milik -------------------------, sebelah Barat: Jalan ------------------------2.3. Hak atas obyek 3 (tiga) petak lods yang terdiri dari 2 (dua) petak lods nomor 39 dan nomor 40 dengan luas ukuran lebar 2,5m x panjang 5m (posita angka 2.d.1) dan 1 (satu) petak lods nomor 75 yang terletak di Komplek Pasar Baru Mamuju, dengan luas ukuran lebar 2,5m x panjang 2,5m (posita angka 2.d.2); 2.4. Ruko 2 (dua) lantai beserta tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 167 atas nama Hj. Basriany (Tergugat), ukuran lebar 5m x panjang 30m, yang terletak di Jalan --------------------------------------------------------------------, Kabupaten Mamuju, dengan batasbatas sebelah Utara: Penjual plastic (-------------------------------), sebelah Selatan: Kantor --------------------------, sebelah Timur: -----------------------------------------------------, sebelah Barat: --------------------------------------; 2.5. 1 (satu) unit sepeda motor

merek Yamaha, Tahun

Pembuatan 2013, Nomor Polisi DC 3309 OA, Warna Ungu, BPKB

Nomor

:

TERBANDING

K-

01966372

Nomor

atas

nama

pemilik

Rangka/NIK/VIN

:

MH31KP00CD1432560 dan Nomor Mesin : 1KP.432985; merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat; 3. Menetapkan

hutang kepada pihak ketiga berupa sisa angsuran

kredit 1 (satu) unit

sepeda motor Yamaha

Tahun Pembuatan

2013, Nomor Polisi ------------------------------, Warna Ungu, BPKB Nomor : K- 01966372 atas nama pemilik TERBANDING, Nomor Rangka /NIK/VIN : MH31KP00CD1432560 dan Nomor Mesin : 1KP.432985 yang berjumlah Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat; Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.56/Pdt.G/2015/PTA Mks.

4. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama dan hutang bersama tersebut pada diktum angka 2 dan 3 di atas menjadi hak dan kewajiban Penggugat dan 1/2 (seperdua) lagi menjadi hak dan kewajiban Tergugat; 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan serta menyelesaikan harta bersama dan hutang bersama pada diktum angka 2 dan 3 tersebut di atas 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya 1/2 (seperdua)

bagian

diserahkan

kepada

Penggugat

dan

1/2

(seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya; 6. Menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat; 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya. 8. Membebankan

biaya

perkara

kepada

Penggugat

sebesar

Rp1.901.000,00 (satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah); - Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 14 September 2015 Masehi, bertepatan tanggal 30 Zulkaidah 1436 Hijriah, oleh Drs. H. Sudirman, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.,

dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 29 Mei 2015, dibantu oleh Dra. Hj. Tawadjdjah Arfah S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.56/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Drs. H. Sudirman

Hakim Anggota,

ttd Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. Panitera Pengganti,

ttd Dra. Hj. Tawadjdjah Arfah, S.H

Perincian Biaya : 1. Materai

: Rp

6.000,00

2. Redaksi

: Rp

5.000,00

3. Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00 Jumlah

: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan, Panitera Pengadilan Tinggi Agama M a k a s s a r,

Drs. H. Ach. Jufri S.H.,M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.56/Pdt.G/2015/PTA Mks.