PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (RE-SERTIFIKASI)

Lampiran Surat No.: 256/EQ.S/XI/2013 tanggal 01 November 2013 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (RE-SERTIFIKASI) Bersama ini disampaikan hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Re-Sertifikasi), sebagai berikut : I.

Nama LP-PHPL Alamat Telp. Fax. Email Website

: PT EQUALITY INDONESIA : Jl.Raya Sukaraja No. 72, Bogor - 16710 : +62251 7550722 : +62251 7550724 : [email protected] : equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (ReSertifikasi) terhadap IUPHHK – HT : II.

Nama IUPHHK : PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG No.SK : SK.102/MENHUT-II/2006 Tanggal 11 April 2006 Luas : ± 11.830 Ha Lokasi : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Alamat Kantor : 1. Jl. Teuku Umar No 51 Pekanbaru, Provinsi Riau 2. Plaza BII Tower II Lantai 32 Jalan Thamrin Kav. 51 Jakarta III. Waktu : 07 sampai dengan 14 Oktober 2013 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL MENDAPAT PREDIKAT BAIK SEHINGGA PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT PHPL Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 01 November 2013 PT EQUALITY INDONESIA

Faisal Husnul Fuad, S.Hut Kepala Divisi Sertifikasi SM dan SDA

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

LPPHPL – 013 – IDN

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI NOMOR : 001.2/EQC-PHPL/X/2013 DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK - HT

PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG SK IUPHHK TANGGAL LUAS LOKASI A. KABUPATEN B. PROVINSI ALAMAT PERUSAHAAN :

: SK.102/Menhut-II/2006 : 11 April 2006 : ± 11.830 Hektar : PELALAWAN : RIAU

Jalan Teuku Umar 51, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru, Provinsi Riau

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

PT EQUALITY INDONESIA DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 1

DENGAN PREDIKAT :

BAIK DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 25 OKTOBER 2013 PT EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja Nomor 72 Bogor 16710 Telp : (0251) 77550722; Fax : (0251) 7550724 Website : http://www.equalityindonesia.com Email : [email protected]

EQI-F084.3.1/20120126

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 24 OKTOBER 2018

Ir. AGUSTRI WARSONO Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1)

(2)

Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor Telepon Nomor Fax E-mail e. Direktur f. Tim Audit

: : : : : : : :

PT EQUALITY INDONESIA LPPHPL- 013-IDN Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 0251-7550722 0251-7550324 [email protected] Agustri Warsono Yun Afyatun (Auditor Pra Syarat) M. Tri Cahyo (Auditor Produksi) Heri Binawan (Lead Auditor/Auditor Ekologi) Sofiatin (Auditor Sosial) Agung Tofani (Auditor VLK)

g. Tim Pengambil Keputusan : : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK Bidang Produksi) Ir.Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi) Wiyono,S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG b. Nomor & Tanggal SK : SK.102/MENHUT-II/2006 11 April 2006 c. Luas dan Lokasi : ± 11.830 Ha di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau d. Alamat kantor : 1. Jl. Teuku Umar No 51 Pekanbaru, Provinsi Riau 2. Plaza BII Tower II Lantai 32 Jalan Thamrin Kav. 51 Jakarta e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail f. Pengurus

: (0761) 23332, 32509, (021) 39834473 : (0761) 24071, (021) 39834707 : :

Dewan Komisaris :  Komisaris Utama  Komisaris

EQI-F102.1.0/20120126

: Wisly Dwi Putra : Stanley Najoan

Halaman 1 dari 15

Dewan Direktur :  Direktur Utama  Direktur  Direktur (3)

: Didi Harsa : Ir. Subardjo : Agus Wahyudi Supardi

Ringkasan Tahapan: Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Audit Tahap I

29-30 September 2013 di Kantor PT Equality Indonesia, Bogor

 Tinjauan dokumen Auditee  Membuat rencana kerja penilaian tahap 2 untuk masing-masing auditor  Membuat trip schedule/jadwal perjalanan tim audit  Membuat laporan penilaian tahap 1

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

7 Oktober 2013

 Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Provinsi Riau yang diwakili oleh Kasubag Umum  Koordinasi BP2HP Wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh KSBTU  Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana penilaian kinerja PHPL di PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini

Pertemuan Pembukaan

7 Oktober 2013

 Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp PT SPA Unit Serapung.  Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, menyampaikan ketidaksesuaian pada penilaian tahap 1, serta mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP

Konsultasi Publik

8 Oktober 2013

 Konsultasi publik dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kuala Kampar  Konsultasi publik dihadiri oleh, aparat desa dan pemerintah (Sekretaris Desa Serapung, Sekretaris Desa Labuan Bilik, Kepala UPTD Kecamatan Kuala Kampar, Lurah Desa Teluk Meranti, Perwakilan Kecamatan Kuala Kampar dan Sekretaris PSPT, guru SD Labuan Bilik dan tokoh masyarakat desa sekitar areal kerja Auditee  Konsultasi publik bertujuan untuk meminta masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja dari Auditee

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

9-11 Oktober 2013

 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Bina

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 2 dari 15

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.  Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VIBPPHH/2012.

Pertemuan Penutupan

12 Oktober 2013

 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.  Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.  Memberitahukan temuan ketidaksesuaian.  Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian.  Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

25 Oktober 2013

Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

(4)

Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

BAIK (100%)

 PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung (SPS, Audtee) telah

A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

memiliki kelengkapan dokumen legal dan administrasi tata batas yang tersedia berupa Akta pendirian perusahaan s/d

    1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

EQI-F102.1.0/20120126

BAIK (86,67 %)

Akta perubahan terakhir, SK IUPHHK-HT dari Menteri Kehutanan, Laporan Tata Batas, Pedoman Tata Batas, BA Tata Batas, Peta Hasil Tata Batas, SK Menhut penetapan batas areal kerja.Realisasi tata batas areal kerja belum dilakukan, tetapi proses penataan batas sudah sampai Pedoman Tata Batas. Realisasi tata batas areal kerja Auditee 100% (Tata Batas sudah temu gelang). Auditee memiliki dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian. Selama tahun 2009 - 2013 ini, tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di dalam areal kerja Auditee Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja Auditee

 Auditee telah memiliki dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan sesuai dengan kerangka PHL.  Auditee telah melaksanakan sosialisasi visi-misi-tujuan perusahaan baik di level internal, kepada mitra kerja, maupun kepada masyarakat setempat, dibuktikan dengan adanya Berita Acara.  Auditee telah berupaya mengimplementasikan PHL namun baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi.

Halaman 3 dari 15

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan

SEDANG (66,67 %)

 Tenaga profesional Auditee terdapat pada bidang kehutanan di lapangan setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku.  Auditee telah mencapai angka realisasi peningkatan kompetensi SDM 50 - 70% dari rencana.  Auditee telah memiliki dokumen ketenagakerjaan tetapi tidak lengkap.

1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

BAIK (100%)

 Auditee telah mengembangkan struktur organisasi dan dilengkapi uraian tugas (job description) yang sesuai dengan kerangka PHPL.  Auditee telah mengembangkan perangkat SIM dalam operasinya yang telah dilengkapi dengan tenaga pelaksana.  Auditee telah memiliki organisasi SPI/internal auditor, dan telah berjalan dengan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan.  Auditee telah mengembangkan pola tindak koreksi manajemen secara menyeluruh berbasis hasil monitoring dan evaluasi.

1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap

BAIK (81,48 %)

 Auditee telah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat atas dasar informasi awal yang memadai.  Auditee telah memperoleh persetujuan dalam proses pembuatan AMDAL dari seluruh pihak.  Auditee telah memperoleh persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak.  Auditee telah memperoleh persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian kecil para pihak.  Auditee telah memperoleh persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian kecil para pihak.

SEDANG (75,00%)

 Auditee telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HT yang disusun dengan mempertimbangkan dokumen Deliniasi Mikro dan IHMB. Dokumen Revisi RKUPHHK HT sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang melaluiKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.52/VI-BUHT/2011, tanggal 19 April 2011.  Penataan areal kerja dalam RKT sebagian telah mengacu pada dokumen Revisi RKUPHHK HT tahun 2011. Beberapa bukti yang menunjukkan perubahan dan/atau pergeseran adalah kegiatan PAK, yang merupakan luncuran dari RKT sebelumnya. Dengan adanya kegiatan luncuran, maka realisasi dan rencana menjadi tidak sama persis dengan dokumen perencanaan. Kegiatan PAK luncuran terjadi pada pada RKT 2010, 2012 dan 2013. Dalam hal ini, auditee telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (blok RKT), namun hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK.  Penandaan batas petak dan batas blok berupa patok

2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 4 dari 15

Kriteria/Indikator

Nilai

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

BAIK (83,33 %)

 Auditee memiliki data potensi tegakan dari hasil kegiatan Pre Harvesting Inventory (PHI) selama 3 tahun terakhir yaitu RKT 2011, 2012 dan 2013. PHI ini telah dilengkapi dengan peta pendukungnya (peta jalur survey).  Auditee telah melakukan pengukuran PSP di areal yang mewakili ekosistem hutan tanaman pada 7 lokasi, 6 diantaranya telah dilakukan pengukuran 2 kali dan telah melakukan analisis riap MAI (volume). Berdasarkan hasil analisis riap diperoleh rata-rata MAI sebesar 34,2 m3/Ha/th. Namun Auditee belum membuat PSP pada areal tanaman unggulan yang mewakili ekosistem hutan alam.  PT SPA Unit Serapung dalam perhitungan JTT belum memanfaatkan data dan analisis MAI dari hasil pengukuran PSP.

2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

BAIK (80,00 %)

 Auditee telah memiliki prosedur tahapan kegiatan THPB. Terdapat beberapa SOP yang belum lengkap dan atau belum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku  Auditee telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan sistem silvikultur THPB yang meliputi: Penataan Areal Kerja (PAK), Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan dan Pemanenan. Namun implementasi kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada SOP yang ditetapkan, dan untuk pengelolaan tanaman unggulan belum dilakukan secara menyeluruh.  Auditee mengembangkan sistem silvikultur THPB dengan jenis tanaman pokok “Acacia crasicarpa” daur tanam 5 tahun. Data potensi tegakan menggunakanPre Harvesting Inventory (PHI) selama 5 tahun terakhir. Rata-rata potensi tegakan untuk tanaman pokok sebesar 167.5 m3/ha. Peta PHI menggunakan skala 1:20.000 yang berisi informasi lokasi plot-plot PHI.  Berdasarkan hasil monitoring tanaman umur 12 bulan (PAT 12 bulan) selama periode tahun 2010-2013, diperoleh rata-rata prosentase tumbuh sebesar 89.33%. Sehingga potensi permudaan ini mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (75-89% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang digunakan).

2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan

BAIK (100 %)

 Auditee telah mengembangkan Standar Operasional Prosedur pemafaatan hutan ramah lingkungan yang terangkum dalam SOP Harvesting HTI Wet-Land (SOPSPA-P-05) yang telah mengadopsi prosedur

EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi beton yang berisi informasi petak atau blok RKT. Tanda batas petak atau blok dapat dikenali dengan jelas di lapangan. Disamping itu, petak dan blok RKT di batasi oleh kanal primer, kanal sekunder maupun parit collector. Pemeliharaan batas petak/blok RKT berupa kegiatan pemeliharaan kanal dan atau tanda batas (pal). Tanda batas hanya sebagian yang terlihat jelas di lapangan.

Halaman 5 dari 15

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) dalam kegiatan pemanenan. Kegiatan pemanenan terdiri dari beberapa tahapan, yakni Microplanning, PreHarvesting, Penebangan (Felling), Pre Bunching &Cut, Extraction dan Stacking. SOP ini telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat yaitu daerah Gambut.  Hasil observasi lapangan menunjukan bahwa auditee telah menerapkan teknologi ramah lingkungan (RIL) dalam melaksanakan kegiatan pembuatan Microplanning, Pre-Harvesting, Penebangan (Felling), Pre Bunching &Cut, Extraction dan Stacking. Penerapan RIL pada kegiatan pemanenan telah dilakukan lebih dari 3 tahapan kegiatan pemanenan.  Sistem silvikultur yang diterapkan auditee adalah sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tidak terdapat tegakan tinggal di petak tebangan. Verifier 2.4.3 tidak dapat diterapkan(NA).  Auditee mengembangan tanaman pokok jenis Acacia casicarpa dengan daur 5 tahun. Auditee melakukan kajian terhadap kegiatan harvesting dalam rangka mengetahui faktor eksploitasi (fe) dan diperoleh fe sebesar 0.76. Hasil verifikasi/cross check data PHI dan produksi pada RKT 2013 terhadap 6 blok yang sudah dilakukan penebangan (UIK A, UIK B, UKI C, UIK D, UIK E dan UIK F) dan telah dilakukan havex (harvesting excellent) diperoleh nilai fe sebesar 0.71.

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

BAIK (77,78 % )

 Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen Revisi RKUPHHK HT (2011) dan RKT (2009 -2013) pada kegiatan Penataan Areal Kerja, Inventarisasi, PWH, Pengadaan Bibit, Penanaman, Pemeliharaan dan Pemanenan menunjukan bahwa rencana jangka pendek (RKT) hanya sebagian yang sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK HT. Dokumen RKT 20092010 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, sedangkan RKT 2011-2013 self approval.  Terdapat peta kerja yang sudah disahkan yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi tetapi belum seluruhnya mengacu pada peta RKUPHHK HT. Dalam hal ini terdapat luncuran kegiatan RKT sebelumnya, yakni Blok RKT yang mengalami pergeseran/perubahan luas dan lokasi.  Berdasarkan observasi lapangan, Auditee telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.  Realisasi volume tebangan dalam 5 tahun rata-rata mencapai 51,49 % (50 -70 %) dari rencana produksi tebangan tahunan dan lokasi tebangan telah sesuai dengan RKT yang disahkan.

2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan

BAIK (77.78%)

 Anggaran pembangunan hutan tanaman tahun 2010 – 2013 mencapai Rp 148.770.000.000 dengan realisasi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 6 dari 15

Kriteria/Indikator memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

Nilai









Ringkasan Justifikasi Rp129.921.000.000 atau 82,04%, artinya bahwa alokasi anggaran dalam 3 tahun terakhir mencukupi untuk menunjang seluruh pembiayaan pembangunan hutan tanaman atau realisasi alokasi anggaran pembangunan hutan tanaman dalam 3 tahun terakhir mencapai >80% dari kebutuhan pembangunan hutan yang seharusnya. Alokasi anggaran untuk seluruh kegiatan rata-rata mencapai 82,04%. Perbedaan porsi alokasi anggaran dari rata-rata realisasi anggaran sebesar 7,51% 36,23%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Alokasi anggaran untuk seluruh bidang kegiatan pembagunan hutan tanaman kurang proporsional karena terdapat perbedaan alokasi anggaran sebesar 36,23% (perbedaan 20-50%). Dari analisis laporan keuangan yang telah di audit menunjukan bahwa auditee mampu menyelesaikan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjangnya. Nilai rata-rata realisasi pendanaan seluruh bidang kegiatan mencapai 82,04%. Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukan oleh adanya luncuran kegiatan dari RKT sebelumnya, yakni RKT 2010, 2012 dan 2013. Dalam 5 tahun terakhir auditee telah merealisaikan kegiatan penanaman seluas 7.961 Ha dari rencana kegiatan penanaman seluas 7.819 Ha atau 81%. Untuk TU belum dilakukan pembinaan. Auditee telah merealisasikan kegiatan penanaman tanaman pokok >80 % dari yang direncanakan, tapi belum seluruhnya Auditee telah menanan tanaman pokok seluas 7.251 Ha atau 91%. Tanaman Kehidupan telah direalisasikan seluas 710 Ha atau mencapai 100 % dari rencana. Sementara itu untuk penanaman Tanaman Unggulan belum dilakukan pembinaan. Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman unggulan dan tanaman kehidupan mencapai 81 % dari yang seharusnya.

3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

EQI-F102.1.0/20120126

BAIK (86,67 %)

 Auditee telah secara konsisten mengalokasikan kawasan lindung sesuai dengan ketentuan yang berlaku . Luasan kawasan lindung yang telah dialokasikan adalah seluas 1.538 Ha dari total luas 11.830 Ha yang artinya sebesar 13,00 % ( Minimal 10 % dari total Luas ). Berdasarkan verifikasi lapangan, diketahui bahwa kawasan lindung yang ditetapkan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.  Panjang batas kawasan dilindungi yang telah ditata di lapangan 92,45 % dari yang seharusnya.  Total kawasan Lindung seluas 1.538 Ha, 102 Ha telah berubah menjadi kebun masyarakat artinya bahwa 1.436 Ha kawasan Lindung masih berupa butan sekunder dengan kondisi yang baik, artinya bahwa 93, 36 % kawasan lindung masih berupa hutan dengan penutupan lahan yang masih berhutan.

Halaman 7 dari 15

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Para pihak yang mengakui keberadaan kawasan lindung adalah Pihak Perusahaan dan Pihak Desa labuhan bilik serta desa serapung. Dipihak lain terdapat 30 KK keluarga warga desa serapung mengakui Kawasan DPSL atas sebagai lahan kebun mereka dan telah dikerjakan oleh masyarakat sebelum pihak perusahaan melakukan kegiatan di wilayah Desa Serapung.  Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang, namum belum mencakup seluruh kegiatan pengelolaan secara lengkap

dan

BAIK (100%)

 Terhadap potensi jenis gangguan hutan yang ada, yaitu : kebakaran lahan dan hutan, perambahan hutan dan gangguan hama dan penyakit, Auditee membuat prosedur pananganan dan pencegahannya.  Terdapat sarana dan prasarana perlindungan hutan dan berfungsi secara baik.  Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan  Auditee telah melakukan implementasi kegiatan perlindungan hutan melalui kegiatan preventif, kegiatan yang telah dilakukan adalah :  Kegiatan perlindungan terhadap kebakaran (preventif)  Perlindungan terhadap hama dan Penyakit dan  Tindakan terhadap penyelesaian kasus perambahan kawasan hutan

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

BAIK (100%)

 Tersedia Prosedur yang meliputi seluruh dampak terhadap tanah dan air.  Tersedia sarana dan prasarana yang sesuai dengan peraturan perundangan dan berfungsi dengan baik  Auditee telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air,dengan jumlah dan/atau kualifikasinya memadai..  Auditee telah memiliki dokumen perencanaan Kelola Lingkungan yang meliputi : dokomen RKL- RO Pengelolaan Lingkungan tahun 2010 - 2013 yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL per semester tahun 2010 s/d 2013.  Auditee telah memiliki dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan dan secara operasional disusun dokumen Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan tahun 2010 – 2013 yang memuat perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL persemester tahun 2010 – 2013.  Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.

3.4. Identifikasi spesies flora

BAIK

 Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang

3.2. Perlindungan pengamanan hutan

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 8 dari 15

Kriteria/Indikator dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

Nilai (100%)

Ringkasan Justifikasi dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin  Auditee telah mengimplementasikan identifikasi flora dan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.

3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic

BAIK (77,78%)

 Auditee telah mengembangkan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi namun belum spesifik mengatur pengelolaan pada masing-masing jenis secara lengkap.  Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan flora meskipun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.  Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee.

3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

BAIK (77,78%)

 Auditee telah mengembangkan prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.  Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.  Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee.

4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

SEDANG (73,33%)

 Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.  Auditee telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas, namun tidak terdapat bukti mekanisme dari kedua SOP tersebut di atas disepakati para pihak.  Auditee memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, lengkap namun kurang jelas  Terdapat bukti tentang luas dan batas antara areal kerja pemegang izin dengan sebagian wilayah kehidupan masyarakat adat/ setempat.  . Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih ada konflik.

4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang

SEDANG (73,33%)

 Auditee telah memilki ketersediaan dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Sosial

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 9 dari 15

Kriteria/Indikator

Nilai

berlaku

 

 

Ringkasan Justifikasi Auditee memiliki sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial perusahaan dan tanggungjawabnya terhadap masyarakat Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian. Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap seluruh masyarakat Auditee telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi, namun tidak lengkap

4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak

BAIK (86,67%)

 Auditee telah memiliki data dan informasi tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH tersedia dalam beberapa dokumen, yang lengkap dan jelas.  Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran dan aktivitas ekonomi masyarakat  Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas.  Terdapat bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau setempat oleh pemegang izin.  Auditee telah memiliki dokumen/laporan realisasi distribusi manfaat kepada masyarakat, karyawan dan pemerintah/negara secara lengkap dan jelas.

4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

BAIK (91,67%)

 Auditee telah memiiki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.  Terdapat konflik dan Auditee telah memiliki Peta Konflik yang lengkap dan jelas.  Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan namun kurang memadai dalam mengelola konflik  Terdapat dokumen/ laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.

4.5. pengembangan peningkatan tenaga kerja

BAIK (83,33%)

 Auditee telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan  Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan  Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya.  Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya

Memenuhi

PT Satria Perkasa Agung unit Serapung (SPS, Auditee)

Perlindungan, dan kesejahteraan

B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1.

Pemegang

EQI-F102.1.0/20120126

Izin/Hak

Halaman 10 dari 15

Kriteria/Indikator Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

2.1.

Pemegang

EQI-F102.1.0/20120126

Nilai

Ringkasan Justifikasi mengelola areal konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) mengacu pada :  Bupati Pelalawan memberikan Surat Keputusan IUPHHK-HT Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003 /013 tanggal 29 Januari 2003, tentang IUPHHK-HT Seluas ± 12.000 Ha di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Atas Nama PT Satria Perkasa Agung yang berlaku selama 41 tahun.  IUPHHK-HT Auditee diperbaharui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.102/MENHUT-II/2006 tanggal 11 April 2006, tentang Pembaharuan IUPHHK pada Hutan Tanaman PT Satria Perkasa Agung atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 11.830 Hektar di Provinsi Riau. SK IUPHHKHT PT Satria Perkasa Agung dari Menteri Kehutanan ini berlaku untuk jangka waktu 41 tahun, yang berlaku sejak tanggal 29 Januari 2003 s/d 28 Januari 2044.  SK IUPHHK-HT Auditee Nomor: SK.102/MENHUTII/2006 tanggal 11 April 2006, ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (H.M.S. Kaban) dengan salinan sesuai aslinya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Suparno, SH./NIP. 080023934),  SK IUPHHK-HT Auditee telah dilengkapi dengan Lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK-HT PT Satria Perkasa Agung skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangan oleh Menteri Kehutanan RI dan telah diberi stempel Menteri Kehutanan RI. Pengesahan Peta Lampiran SK Nomor: SK.102/MENHUT-II/2006 tanggal 11 April 2006.  Berdasarkan pemeriksaan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Riau Skala 1:500.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986), areal konsesi IUPHHK-HT PT Satria Perkasa Agung termasuk ke dalam Hutan Produk Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Hasil verifikasi menunjukan bahwa PT Satria Perkasa Agung (Distrik Serapung) dapat menunjukan SPP IIUPHHK dan bukti setor :  Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) Nomor : 522.1/PR/l/2003/012 dikeluarkan di Pelalawan Tanggal 26 Januari 2003 dan ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Ir. H. Tengku Zuhelmi NIP. 420 009 090,  Auditee telah melakukan pembayaran atau setoran IUPHHK sesuai dengan SPP yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/l/2003/012, Tanggal 26 Januari 2003 melalui Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening: 508.000.014 Atas Nama Bendaharawan Umum Negara Rekening Iuran HPH dan IHH pada tanggal 03 Juli 2003 sebesar Rp 31.200.000,00.

Izin/Hak

Halaman 11 dari 15

Kriteria/Indikator Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

Nilai

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

Memenuhi

Ringkasan Justifikasi











 

Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT Auditee beserta lampirannya memenuhi seluruhnya Terdapat Peta Rencana Penataan Areal yang Tidak Boleh Ditebang (Kawasan Lindung/Buffer Zone) yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut dan Tanda-tanda Batasnya dapat dilihat cukup jelas di lapangan. Peta lampiran RKTUPHHK-HT Tahun 2012 Auditee Skala 1 : 50.000 ditandatangani oleh Direktur Auditee Didi Harsa, mengetahui Komisaris Stanley Najoan Peta lampiran RKTUPHHK-HT Tahun 2013 Auditee Skala 1 : 50.000 ditandatangani oleh Direktur Auditee Soebrdjo, mengetahui Komisaris Stanley Najoan Hasil pemeriksaan di lapangan batas blok berupa Kanal dan Patok. Batas Petak berupa patok, Parit kolektor dan Kanal Tersier. Pemeriksaan terhadap posisi batas batas blok/ petak tebangan dengan menggunakan GPS. Batas Blok RKTUPHHK 2012 berupa Papan Nama dan Patok Permanen yang terletak pada posisi koordinat 000 29’ 40,7” N, 1030 01’ 40,1” E. Setelah dilakukan pengukuran dengan peta, semua hasil pengukuran dengan GPS di lapangan hasilnya posisi titik koordinat tersebut benar dan sesuai.

2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Memenuhi

 Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HT Auditee Periode 2009 - 2018 dipenuhi seluruhnya  Auditee pada RKTUPHHK-HTI 2012 dan RKTUPHHK-HTI 2013 tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam, maka verifier 2.2.1.b tidak diterapkan

2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan

Memenuhi

Auditee mempunyai rencana izin penggunaan peralatan yang sesuai mengacu pada :  Surat Keputusan Direktur Auditee Nomor: SK.01/SPA-SRP/IV/2012, Tentang Pengesahan Rencan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun 2012 Atas Nama. PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Dengan Luas Penataan Areal 1.835,61 Ha Ditetapkan di Pekanbaru Tanggal 20 April 2012, berlaku 12 (Dua belas) Bulan sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani Direktur Auditee : Didi Harsa.  Surat Keputusan Direktur Auditee Nomor: SK.01/SPA-SRP/IV/2013, Tentang Pengesahan Rencan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTI) Tahun 2013 Atas Nama. PT Satria Perkasa

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 12 dari 15

Kriteria/Indikator

Nilai



Ringkasan Justifikasi Agung Unit Serapung di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Dengan Luas Penataan Areal 1.009,79 Ha Ditetapkan di Pekanbaru Tanggal 19 April 2013, berlaku 12 (Dua belas) Bulan sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani Direktur PT Satria Perkasa Agung Soebardjo. Auditee telah membuat dan menyampaikan Laporan Semesteran Penggunaan Peralatan kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Cq. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Kementerian Kehutanan Jakarta berdasarkan : a. Surat Direktur Utama Auditee No. 029/SPA/II/2013, Perihal Penyampaian Laporan Peralatan Ekploitasi Semester II Tahun 2012. b. Surat Direktur Utama Auditee No. 126/SPA/VII/2013, Perihal Penyampaian Laporan Peralatan Ekploitasi Semester I Tahun 2013.

3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan

Memenuhi

Seluruh kayu bulat yang diproduksi oleh Auditee telah diLHP-kan oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan dan telah disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, LHP sesuai dengan buku ukur dan fisik kayu.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Memenuhi

Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu dengan menggunakan dokumen FAKB.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHKHT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi







EQI-F102.1.0/20120126

Penandaan yang diterapkan oleh Auditee pada Kayu Bulat Kecil (KBK) yang pengukurannya menggunakan ukuran stapel meter, identitas yang diterapkan berupa nomor tumpukan dan data hasil pengukuran. Penandaan yang diterapkan oleh Auditee pada Kayu Bulat Kecil (KBK) yang pengukurannya menggunakan ukuran stapel meter, identitas yang diterapkan berupa nomor petak, nomor tumpukan, panjang tumpukan, tinggi tumpukan dan lebar tumpukan (data hasil pengukuran). Hasil pemeriksaan lapangan, stock kayu di TPK yang berasal dari petak 266. Hasil uji petik di TPK pada petak 266 dari tumpukan no. 496, 500, 497 dan 499 dengan volume 451,65 M3, berdasarkan dokumen pada 4 tumpukan dengan volume 449,80 M3. Selisih dari hasil pemeriksaan dengan dokumen sebesar 0,39 %.

Halaman 13 dari 15

Kriteria/Indikator

Nilai

3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Memenuhi

Ringkasan Justifikasi Auditee mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu bulat dari TPK Hutan ke Industri yang dituju dengan menggunakan dokumen FAKB

Memenuhi



3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)





3.3. Pengangkutan perdagangan antar pulau

Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) PSDH Auditee telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih SPP Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Kuala Kampar Atas Nama Tri Rahayu Widodo NIP. 19650821 198603 1 004 Auditee telah melakukan pembayaran lunas PSDH melalui Bank Mandiri sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan bukti setor sah karena telah divalidasi oleh petugas Bank Mandiri Auditee telah melakukan pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang diacu

dan

3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Memenuhi

Tidak diterapkan dikarenakan semua kayu yang diproduksi Auditee hanya dikirim atau dijual ke Industri yang terletak didalam satu Provinsi, yaitu kepada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 68/MPP/Kep/2/2003 Bab I Pasal 1.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

Memenuhi





Pengangkutan kayu langsung dari TPK Hutan Auditee menuju Industri PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk melalui Jalur air dengan menggunakan ponton. Hasil verifikasi dokumen, kapal pengangkutan kayu dari Auditee adalah berbendera Indonesia.

4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Memenuhi

 Tersedia dokumen AMDAL Auditee telah mendapat persetujuan dari Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor : 660/Bapedalda/I/2003/09 Ditetapkan di Pangkalan Kerinci Tanggal 20 Januari, ditandatangi oleh Bupati Pelalawan T. Azmun Ja’faar, lembar pengesahan di bubuhi tanda tangan dan stempel.

4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan

Memenuhi

 Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 14 dari 15

Kriteria/Indikator pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

Nilai

Ringkasan Justifikasi pada dokumen AMDAL yang telah disahkan  Auditee telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL/RPL untuk periode II Tahun 2012 (Bulan Juli - Desember 2012) dan periode I Tahun 2013 (Bulan Januari - Juni 2013) disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan Surat Nomor 022/SPA/I/2013 dan Surat Nomor 150/SPA/VIII/2013 ditanda tangani oleh Direktur Utama Didi Harsa. Laporan juga disampaikan kepada instansi lain yang berkepentingan.  Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan

5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur Implementasi K3

dan

Memenuhi

 Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan  Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik  Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3

5..2. Pemenuhan tenaga kerja

hak-hak

5.2.1. Kebebasan bagi pekerja

berserikat

Memenuhi

 Auditee mempunyai Serikat Pekerja. Serikat Pekerja PT Satria Perkasa Agung yang berafiliasi dengan PT Arara Abadi periode 2011 - 2013. Wawancara dengan karyawan mereka merasa perlu membentuk perserikatan pekerja.  Auditee memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan melalui Surat Penyataan dari Direktur Utama dengan nomor 11/SPA/I/2013 yang ditanda tangani oleh Didi Harsa,

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Memenuhi

 Auditee mempunyai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berafiliasi dengan PT Arara Abad periode 2011 2013.  Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor Kpts.486/Xl/2011, Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Arara Abadi dengan Serikat Pekerja Arara Abadi, Tanggal 23 November 2011 yang ditanda tangani oleh H.R. Lukman Mat, S.Sos (Pembina Utama Muda NIP 19530201 197902 1 001)..

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Memenuhi

 Dari laporan bulanan daftar tenaga kerja dan wawancara dengan karyawan Auditee tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 15 dari 15