PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Bersama ini disampaikan hasil Penilikan III Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sebagai berikut : I. Nama LP-PHPL

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Alamat

: Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor

Telpon/Fax

: 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232

Email

: [email protected]

Website

: http://www.sic.sarbi.co.id

Telah selesai melaksanakan Penilikan III Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), terhadap : II. Nama IUPHHK-HA

:

PT. Bina Ovivipari Semesta

SK IUPHHK-HA

:

SK. No.68/Menhut-II/2006, tanggal 27 Maret 2006

Luas

:

10.100 Ha

Lokasi

:

Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

Alamat Kantor Pusat

:

Jalan Arteri Supadio Komple Villa Ceria Lestari No. 1 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Alamat Kantor Cabang

:

-

III. Waktu Pelaksanaan

:

Tanggal 22 s/d 28 Oktober 2015

IV. Hasil Penilaian

: Nilai Akhir Penilikan III Kinerja PHPL PT. Bina Ovivipari Semesta dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 89%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat yang diperoleh No.17.r2-SIC-04.01 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi No.17.r3-SIC-04.01

Bogor, 26 November 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

TMPL-SIC-018

28 Februari 2015

Halaman 1 dari 1

RESUME HASIL PENILIKAN III KINERJA PHPL DAN VLK IUPHHK-HA PT. BINA OVIVIPARI SEMESTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1)

Identitas LP-VI

:

(a) Nama Lembaga

:

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi LPPHPL :

LPPHPL-004-IDN

(c) Nomor Akreditasi LVLK

:

LVLK-007-IDN

(d) Alamat

:

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt 2 Ciomas-Bogor

(e) Nomor telepon/faks/E-mail :

Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected]

(f) Direktur Utama

:

(g) Standar

: Permenhut P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

(h) Tim Audit

:

NO

(i) 2)

Ir. Iin Indasah

NAMA PERSONIL

PENUGASAN (JABATAN)

1.

Dr. Ichsan Suwandhi, S.Hut, MP

Lead Auditor merangkap Auditor Produksi

2.

Mashari, S.Hut

Auditor Prasyarat

3.

Dr. Yoyo Suhaya, S.Hut

Auditor Ekologi

4.

Ardi Kusatrianto, S.Sos

Auditor Sosial

5.

Ir. Uteng Sopiandi

Auditor VLK

Pengambil Keputusan

:

Ir. Gusdaji

(a) Nama IUPHHK-HA

:

PT. Bina Ovivipari Semesta

(b) Nomor & Tanggal SK

:

SK. No.68/Menhut-II/2006, tanggal 27 Maret 2006

Identitas Auditee

:

Halaman 1 dari 22

(c) Luas dan Lokasi

:

± 10.100 Ha, Provinsi Provinsi Kalimantan Barat

(d) Alamat: 



Kantor Pusat

: Jalan Arteri Supadio Komple Villa Ceria Lestari No. 1 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Kantor Cabang



3)

Telp. (0561) 581416-581419



Fax (0561) 581417

: Jalan Raya Rawa Domba No. 5 Duren Sawit, Jakarta Timur

(e) Pengurus 





Telp. (021) 29065143



Fax. -

:

Dewan Komisaris

:

-

Komisaris Utama

:

Raflis

-

Komisaris

:

Mochammad Tabi’i Suwandi

Direksi

:

-

Direktur Utama

: Djaya Iskandar

-

Direktur Produksi

: Ir. Fairuz Mulia

Ringkasan Tahapan: Tahapan

Perencanaan

Tempat dan Waktu Bogor, tanggal 17 s/d 19 Oktober 2015

Ringkasan Catatan

o Melakukan

verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o Menetapkan metodologi penilikan o Membuat

perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan penilikan III

o Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan III Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Kantor BP2HP X Wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak tanggal 22 Oktober 2015

o Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan III PHPL di PT. Bina Ovivipari Semesta, Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 2 dari 22

Tahapan

Pertemuan Pembukaan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, tanggal 23 Oktober 2015

o Menyampaikan rencana dan mohon

Base Camp Gunung Bongkok, tanggal 23 Oktober 2015

o Sambutan PT. Bina Ovivipari Semesta

masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan III PHPL di PT. Bina Ovivipari Semesta, Provinsi Kalimantan Barat kepada tim auditor PT SIC

o Penyampaian

Gambaran Umum PT. Bina Ovivipari Semesta, Provinsi Kalimantan Barat

o Perkenalan Tim Auditor PT. SIC o Penjelasan

Proses Penilikan PT. Bina Ovivipari Semesta (Latar belakang, Acuan, dan Rencana Kerja Penilikan, Observasi dan Verifikasi Lapangan.

o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan, Observasi dan Verifikasi lapangan.

o Penentuan

pendamping masing Kriteria

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Base Camp dan areal kerja PT. Bina Ovivipari Semesta, tanggal 24 s/d 26 Oktober 2015

masing-

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee, melakukan cross check di lapangan serta melakukan analisis sesuai ketentuan berkenaan dengan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial serta verifikasi legalitas kayu.

o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat Pertemuan Pembukaan

Halaman 3 dari 22

Tahapan

Tempat dan Waktu

Pertemuan Penutupan

Ruang Rapat Kantor Cabang PT. Bina Ovivipari Semesta, tanggal 26 Oktober

Ringkasan Catatan

o Tim

Auditor menjelaskan verifikasi dan temuan lapangan.

hasil

o Penyampaian

terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o Auditor

menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknikteknik yang diterapkan Auditor.

o Penandatanganan tally sheets Hasil Observasi dan Verifikasi lapangan

o Penandatanganan BA Penutupan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kubu Raya di Kubu Raya, tanggal 27 Oktober 2015

o Tim

auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan di PT. Bina Ovivipari Semesta telah berakhir

o Tim

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.

o Tim

auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang

Penyusunan (Konsinyasi)

Laporan

Tanggal 28 Oktober s/d 9 November 2015

o Masing-masing

Auditor

menyusun

laporan penilikan

o Panel hasil penilikan dan pembahasan transaksional antar indikator antar kriteria

verifier

dan

o Finalisasi laporan Penilikan Pengambilan Keputusan

Ruang Rapat Direktur Sertifikasi PT. SIC Bogor, Tanggal 10 November 2015

o Nilai Akhir Penilikan III Kinerja PHPL PT. Bina Ovivipari Semesta dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 89%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat Nomor : 17.r2-SIC-04.01 yang diperoleh dapat dilanjutkan dan direvisi Menjadi No.17.r3-SIC-04.01

Halaman 4 dari 22

4)

Resume Hasil Penilikan Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

75% (Sedang)

 Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT. BiOS belum lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen Laporan Hasil Tata Batas areal kerja PT BiOS belum tersedia.

Kriteria Prasyarat 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

 Realisasi kegiatan penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT BiOS mencapai 91,76 % atau sepanjang 77,9 km dari panjang batas keseluruhan 84,9 km.  Terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK-HA PT BIOS. Sampai dengan saat ini tidak terjadi konflik batas dengan pihak lain terkait dengan eksistensi areal IUPHHK-HA PT. BiOS.  Berdasarkan hasil overlay Peta Dasar Areal Kerja IUPHHK-HA PT. BiOS dengan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013, diketahui bahwa tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja IUPHHK-HA PT. BiOS. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable / NA).  Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan verifikasi di lapangan diketahui bahwa di dalam areal kerja PT. BiOS tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable / NA)

1.2 Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

89% (Baik)

 Dokumen visi dan misi perusahaan PT. BiOS tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari.  Sosialisasi visi misi perusahaan PT. BiOS kepada karyawan telah dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2015 di Basecamp Gn. Bongkok. Sosialisasi kepada masyarakat telah dilaksanakan di Desa Tanjung Harapan pada tanggal 6 Maret 2013 dan pada tanggal 9 September 2015.  Implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT BiOS sebagian sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi misi perusahaan diantaranya adalah terkait dengan kepastian kawasan (penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT BiOS), pencapaian target produksi, dan pemenuhan tenaga teknis PHPL.

1.3 Jumlah dan Kecukup an Tenaga Profesional Bidang

87% (Baik)

 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan sarjana kehutanan PT BiOS sudah terpenuhi, sedangkan tenaga teknis kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sampai dengan bulan Oktober 2015 masih belum tersedia yaitu Ganis Timber Cruising, Ganis Pembukaan Wilayah Hutan, dan Ganis Pemanenan Hasil Hutan.

Halaman 5 dari 22

Indikator

Nilai

 Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT BIOS baik pelatihan Ganis PHPL yang diselenggarakan oleh BP2HP (external trainning) maupun pelatihan Non Ganis PHPL yang diselenggarakan oleh perusahaan sendiri (inhouse trainning) sampai dengan bulan Oktober 2015 seluruhnya sebanyak 173% atau 26 peserta dari 15 peserta yang direncanakan.

Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan. 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

1.5 Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)


 Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PT BiOS tersedia lengkap. 75% (Sedang)

 Tersedia struktur organisasi dan job description yang disusun oleh Manager Camp atas instruksi Direksi (Surat Keputusan Direksi PT. BiOS No. 27/BiOS-A;3/IV/2012 tanggal 20 April 2012) dan telah direvisi ketiga pada tanggal 4 Desember 2014. Berdasarkan pencermatan pada struktur organisasi PT. BiOS masih terdapat perangkapan jabatan pada tingkat jabatan strategis.  Keberadaan perangkat SIM PT BiOS dan tenaga pelaksananya tersedia. PT BiOS telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan didukung dengan perangkat SIM dan tenaga pelaksananya yang cukup memadai.  Organisasi SPI/internal auditor PT BiOS telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BiOS Nomor 05/Bios-A.1/1/2014 tanggal 8 Januari 2014, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.  Berdasarkan hasil telaah dokumen, observasi lapangan dan wawancara dengan pihak manajemen PT BiOS, diketahui bahwa keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baru sebagian dapat terrealisasikan.

90% (Baik)

 Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan sosialisasi RKT kepada masyarakat dan dibuat kesepakatan antara manajemen PT BIOS dengan masyarakat Desa setempat atas produksi kayu. Pada tahun 2015 ini sosialisasi kegiatan RKT 2015 telah dilaksanakan oleh PT BiOS kepada masyarakat Desa Tanjung Harapan.  Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal kerja IUPHHKHA PT. BiOS dari para pihak. Terdapat persetujuan dari para pihak terkait dengan Trayek Batas Kawasan Hutan yang berbatasan dengan areal kerja IUPHHK-HA PT. BiOS.  Dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT. BiOS telah mendapat persetujuan dari para pihak. Tahun 2015 ini program CSR/CD PT BiOS yang sudah direalisasikan kepada masyarakat Desa Tanjung Harapan.

Halaman 6 dari 22

Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Proses penetapan kawasan lindung telah mendapat persetujuan dari para pihak, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Terkait dengan persetujuan dengan masyarakat atas keberadaan kawasan lindung di dalam areal kerjanya, manajemen PT. BiOS telah melakukan sosialisasi keberadaan kawasan lindungnya kepada masyarakat dan telah mendapat persetujuan.

Kriteria Produksi 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

100% (Baik)

 Terdapat dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK berbasisi IHMB periode tahun 2012 s/d 2021 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yang telah mengalokasikan zonasi areal yang dapat dimanfaatkan dan areal yang tidak boleh dimanfaatkan secara realistis dan terbukti di lapangan  Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan yaitu pada blok dan petak di tahun 2015 dan 2016 diketahui bahwa implementasi penataan areal kerja berupa peletakan dan penandaan batas-batas sesuai dengan RKUPHHK-HA yang disusun  PT. BiOS telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan tanda-tanda batas blok dan petak. Tanda-tanda batas blok dan petak terlihat jelas di lapangan dan terpelihara dengan baik

2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan non kayu pada setiap tipe ekosistem

2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

92% (Baik)

 PT. BiOS telah memiliki data potensi dari kegiatan IHMB, ITSP dan kegiatan inventarisasi tahunan telah dilaksanakan di usulan blok RKT dan dapat diverifikasi tentang keberadaan jalur surveinya  PT. Bios telah memiliki data pengukuran riap yang secara konsisten dilakukan setiap tahun dan sudah dianalisis. Dari hasil pengecekan juga menunjukkan bahwa PUP selalu dipelihara secara rutin terutama terhadap label-label pada pohon dan batas-batas PUP  PT. BiOS telah melakukan analisis data hasil pengukuran di petak PUP yang dilaksanakan sebanyak 5 kali, tetapi sampai saat ini hasil pengukuran tersebut belum dapat digunakan untuk penentuan jatah tebangan tahunan

95% (Baik)

 Auditee secara konsisten memiliki SOP seluruh kegiatan sistem silvikultur Pohon Induk yang dilaksanakan di dalam pengelolaan hutan alam mangrove dan isi SOP tersebut telah sesuai dengan petunjuk teknis yang terdapat dalam Ketentuan SK Dirjen Kehutanan No. 60/Kpts/DJ/I/1978  PT.BiOS telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan silvikultur berdasarkan SOP tahapan Sistem Silvikultur Pohon Induk  Berdasarkan hasil inventarisasi tegakan di blok 2013 dan 2014 yaitu jenis-jenis yang ada seperti bakau dengan potensi yang cukup dan sistem silvikultur pohon induk dengan menginggalkan pohon induk 40 pohon/hektar dan sesuai dengan kondisi bekas tebangannya maka

Halaman 7 dari 22

Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi potensi masak tebang untuk rotasi berikutnya (rotasi ke 3) akan tercukupi potensinya  Areal bekas tebangan tahun 2012 sampai 2014, berdasarkan hasil inventarisasi yaitu jumlah pohon induk setelah dilakukan penebangan rata-rata mencapai 40 btg/ha dan jumlah permudaan tingkat semai secara umum hanya mencapai rata-rata 1900 btg/ha, Berdasarkan kondisi saat ini maka potensi permudaan kurang dapat menjamin kelestarian pada rotasi berikutnya (rotasi ke 3)

2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu.

81% (Baik)

 Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. BiOS telah memiliki prosedur pemanenan ramah lingkungan yang dituangkan pada dokumen SOP Reduce Impact Logging (RIL) nomor BiOS-PRO-2.4A-ED.02, dokumen dimaksud juga sudah direvisi sesuai arahan rekomendasi penilikan sebelumnya  PT. BiOS telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan pemanenan ramah lingkungan, beberapa indicator peningkatan kualitas kegiatan penebangan terlihat dari kemampuan dan keterampilan operator penebangan dalam menentukan arah rebah, implementasi jalan ongkak yang teratur, juga penggunaan bahan pelicin jalan ongkak yang minimal. Meskipun PT. BiOS telah berhatihati dalam aktivitas pemanenan, masih dijumpai adanya bentuk kerusakan jalur lindung dan jarak antar TPn yang masih < 50 m  kerusakan tegakan permudaan yang terjadi di areal bekas tebangan rata-rata sebesar 20 %, hal ini sesuai pula dengan hasil kegiatan Survey Areal Bekas Tebangan menunjukkan permudaan tingkat semai < 2500 btg/ha (lihat verifier 2.3.4)  Berdasrakan hasil perhitungan faktor eksploitasi secara langsung di lapangan diperoleh nilai FE sebesar 79 – 87%.

2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

90% (Baik)

 PT. BiOS telah memiliki dokumen RKT tahun 2015 yang disahkan secara Self Approval (pengesahan sendiri) dan telah mengacu pada dokumen RKUPHH Periode tahun 2012 s/d 2021  Terdapat peta kerja RKT tahun 2015 dan 2016 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang berupa Blok dan petak tebang, kawasan lindung berupa Jalur lindung/jalur hijau dan Sempadan pantai serta Buffer zone hutan lindung. Peta areal kerja tahun 2014 dan 2015 tersebiut telah sesuai dengan peta RKUPHHK Periode tahun 2012 s/d 2021  Hasil verifikasi menunjukkan bahwa peta kerja RKT 2015 telah diimplementasikan berupa penandaan batas-batas blok tebangan dan areal-areal yang tidak boleh seperti kawasan lindung, jalur hijau dan kawasan konservasi insitu (KKI)  Realisasi produksi perjenis selama 2 tahun terakhir hanya sebesar 18,1% dan lokasi blok tebnag telah sesuai dengan rencana kerja

Halaman 8 dari 22

Indikator 2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Nilai


83% (Baik)

 norma kematangan verifier 2.6.1 tidak dapat digunakan untuk menilai kinerja finansial perusahaan  Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tahun 2014 telah mencapai ratarata 99% dari yang direncanakan  Realisasi alokasi dana untuk masing-masing kegiatan kelola hutan memiliki perbedaan yang tinggi dengan tingkat perbedaan > 50 %, sehingga tidak proporsional untuk seluruh kegiatan.  Berdasarkan hasil verifikasi lapangan terdapat kegiatan yang tidak tepat waktu seperti penebangan Carry Over di Blok 2014. Belum tercapainya produksi sesuai target yang direncanakan setiap tahunnya sejak tahun 2013 berdampak pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan survey bekas areal tebangan atau menjadi tidak sesuai dengan tata waktunya. Secara umum diketahui bahwa realisasi penadanaan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu  PT. BiOS memiliki kemampuan untuk mengembalikan modal ke dalam hutan (re-investasi) Kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan pada satu tahun terakhir direalisasikan dengan rata-rata ketercapaian 100%.  PT. BiOS telah secara konsisten merealisasikan secara fisik kegiatan selama dua tahun terakhir dengan ketercapaian 100% untuk areal penanaman seluas 18 Ha menggunakan sekitar 70.000 bibit

Kriteria Ekologi 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

79% (Sedang)

 Luas kawasan lindung berbeda antara SK Direksi PT. BiOS No. 158.A/Bios-A.1/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Areal Kerja PT. Bina Ovivipari Semesta dengan dokumen Perencanaan RKUPHHK. Terdapat penambahan alokasi luas kawasan lindung berupa sempadan pantai seluas 52,50 ha. Kondisi biofisik kawasan lindung berdasarkan telaah pada Dokumen Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit (Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Ditjen Planologi Kehutanan No. S.335/IPSDH-2/2014 tanggal 07 Nopember 2014, beserta lampiran peta) terdapat areal dengan penutupan menyerupai perkebunan dengan luas sebesar 497 Ha, dan berdasarkan overlay dengan peta kawasan lindung sebagian besar areal tersebut berada di dalam kawasan lindung yaitu bufferzone HL dan kawasan lindung KKI/ KPPN.  IUPHHK PT. BIOS telah melakukan penataan batas pada seluruh kawasan lindung (kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sebesar 100% dari yang seharusnya), kegiatan penataan batas yang dilakukan adalah berupa pemasangan tanda batas berupa tanda cat merah pada pohon papan informasi sebagai kawasan lindung.

Halaman 9 dari 22

Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Sumber data masih mengacu pada dokumen sebelumnya, tidak banyak perubahan yang terjadi pada penutupan areal pada kawasan lindung. Terdapat rencana penanaman di wilayah IUPHHK-HA PT. Bina Ovivipari Semesta seluas 18 ha berupa penanaman pengayaan dan penanaman bekas TPn/ jalan ongkak, dan sudah terealisasi juga seluas 18 ha atau 100% yang dilaksanakan pada Blok eks RKT Tahun 2013. Ada tanaman tambahan untuk kegiatan penanaman eks RKT 2014 petak 28 dan 29 dengan realisasi seluas 0,6 ha jumlah bibit 1500 berupa penanaman bekas TPn dan bekas jalan ongkak.  PT. BiOS telah melakukan sosialisasi kawasan lindung yang tertuang dalam dokumen Pemetaan Partisipatif di Dusun Karya Jaya (Bunbun), Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya (Nopember 2014). Kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya indikasi penebangan oleh masyarakat pada jalur lindung/ sempadan sungai, hal ini memperlihatkan belum adanya pengakuan yang menyeluruh dari seluruh masyarakat yang ada di sekitar IUPHHK PT. BiOS.  Berdasarkan laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung, IUPHHK PT. BIOS telah melakukan pengelolaan terhadap kawasan lindung yang dialokasikan, namun belum mencakup seluruh kawasan lindung yang ada dan telah ditetapkan. Laporan pengelolaan baru untuk sebagian kawasan lindung yang ditunjuk.

3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan

67% (Sedang)

 Berdasarkan hasil penilikan III, IUPHHK PT. BIOS telah memiliki prosedur penanganan gangguan hutan, tetapi tidak/ belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada  IUPHHK PT. BIOS telah memiliki beberapa sarana prasarana perlindungan gangguan hutan. Namun demikian, jumlah, jenis, serta fungsi sarana dan prasarana belum sesuai dengan seluruh potensi gangguan hutan yang ada di areal kerja PT. BiOS.  PT.BIOS memiliki struktur organisasi bagian perlindungan hutan dibawah Asisten Bidang Pembinaan Hutan. Tersedia SDM perlindungan hutan satpamhut tetapi dengan kualifikasi personil baru sebagian yang sesuai dengan ketentuan (memiliki sertifikat).  Kegiatan perlindungan di IUPHHK PT. BIOS telah diimplementasikan melalui tindakan preemptif/preventif/represif berupa sosialisasi dan pemetaan partisiatif dan melakukan patroli, tetapi belum mempertimbangkan semua jenis gangguan yang ada.

3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak

87% (Baik)

 IUPHHK PT. BIOS telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan  IUPHHK PT. BIOS telah memiliki beberapa sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPL). Sarana prasarana

Halaman 10 dari 22

Indikator

Nilai

terhadap tanah dan air akibat pemanfaat an hutan

Ringkasan Justifikasi pengelolaan dan pemantauan telah sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan kelola lingkungan, namun keberadaan alat utama pemantauan lingkungan (pH meter dan salt meter) masih saling tarik menarik dengan IUPHHK lain dalam 1 group.  Telah tersedia SDM yang cukup untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT. BiOS. Jumlah dan kualifikasinya memadai sesuai ketentuan  IUPHHK PT. BIOS telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa penanaman bekas TPn dan bekas jalan ongkak. Pelaksanaan penanaman sampai dengan akhir tahun 2014 telah teralisasi 100%  IUPHHK PT. BIOS telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan. Berdasarkan SOP pemantauan dampak dijadwalkan pada setiap sebelum dan sesudah penebangan. Berdasarkan laporan yang tersedia, pada tahun 2014 pemantauan dampak terhadap tanah dan air hanya dilakukan satu kali yaitu hanya setelah penebangan  Berdasarkan data pada Laporan Monitoring Dampak Pemanfaatan Hutan Berbasis Plot Permanen IHMB di PT. BIOS tahun 2014. Pengamatan kondisi lapangan tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air

3.4

100%

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.

(Baik)

3.5 Pengelolaan flora untuk : 1.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian

 IUPHHK PT. BIOS telah memiliki prosedur dalam melakukan identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.  IUPHHK PT. BIOS telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam arealnya.

86% (Baik)

 Dalam pengelolaan flora dilindungi IUPHHK PT. BIOS sudah memiliki prosedur pengelolaan masing-masing jenis atau kelompok jenis flora yang dilindungi, baik dilindungi karena fungsi maupun karena keberadaannya di dalam kawasan lindung.  IUPHHK PT. BIOS telah melakukan implementasi pengelolaan flora untuk jenis-jenis yang dilindungi yang terdapat di areal nya. Melakukan penataan dan penandaan kawasan lindung, penandaan pohon induk, pamasangan papan informasi dan larangan menebang

Halaman 11 dari 22

Indikator

Nilai

yang tidak rusak.

atau membakar hutan  Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi di areal IUPHHK HA PT. BiOS berupa gangguan terhadap tegakan pohon/mangrove di kawasan lindung (jalur lindung sempadan sungai) yang diakibatkan oleh proses penyaradan dan pengangkutan

2.Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 3.6 Pengelolaan fauna untuk:


86% (Baik)

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

 Terdapat dokumen prosedur yang terkait dengan pengelolan fauna dilindungi dan RTE. Prosedur tersebut berkaitan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan keberadaan NKT yang didalamnya termasuk pengelolaan fauna yang mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin  Pengelolaaan fauna secara khusus dan spesifik terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah dan endemik sesuai arahan pada dokumen Laporan Identifikasi dan Analisis Keberadaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di Areal PT. BiOS, dan SOP-SOP yang dimiliki belum seluruhnya dilaksanakan

2.Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

 Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

Kriteria Sosial 4.1 Kejelasan deliniasikawasa n operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat

90% (Baik)

 Belum tersedia laporan terbaru mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SD/SDH setempat.  Terdapat mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan Mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak dan telah memenuhi aspek legalitas dengan disahkan oleh manajemen PT. BiOS.  Terdapat mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH pada saat Penilikan III tahun 2015 masih menjadi acuan yang sesuai dan telah memenuhi aspek legalitas dengan disahkan oleh manajemen PT. BiOS.  Kegiatan Pemetaan Partisipatif telah dilakukan dengan Dusun Karya Jaya (Bunbun) Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar

Halaman 12 dari 22

Indikator

Nilai

setempat

Ringkasan Justifikasi bersama-sama dengan masyarakat yang mengisyaratkan adanya kesepahaman terkait batas yang memisahkan antara kawasan/areal kerja PT. BiOS dengan kawasan kehidupan masyarakat. Terdapat tanda batas dilapangan yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.  Keberadaan batas areal kerja PT BiOS telah mendapatkan pengakuan para pihak. Berdasarkan dokumen Berita Acara Pembahasan Trayek Batas Kawasan Hutan di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 16 Januari 2012

4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

80 % (Sedang)

 PT. BiOS memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan, namun tidak semua rencana dapat terealisasikan.  SOP PT BiOS telah disusun berdasarkan kondisi sosial masyarakat dan secara legal telah disahkan oleh manajemen PT BiOS.  PT. BiOS memiliki bukti-bukti dokumentasi berupa Berita Acara, Notulen Rapat, daftar hadir dan foto kegiatan sosialisasi oleh PT. BiOS terkait tentang kegiatan kelola sosial yang akan dijalankan kepada masyarakat di Desa Tanjung Harapan tanggal 09 September 2015.  Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKTUPHHK PT. BiOS Tahun 2015, belum semua rencana terealisasi, terutama pada poin pendirian Koperasi. Berdasarkan wawancara dan uji petik di Dusun Selat Sekh Desa Tanjung Harapan diketahui bahwa realisasi kegiatan kelola sosial masih fokus pada bantuan langsung.  Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. BiOS berupa laporan untuk Kelola Sosial belum tersedia dengan lengkap, terkait dengan tidak adanya dokumen mengenai pendirian Koperasi yang bekerjasama dengan desa binaan PT. BiOS.

4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

76 % (Sedang)

 Data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan PT. BiOS, masih mengacu pada dokumen GFTN-WWF Indonesia tahun 2012. Namun, dalam dokumen tersebut tidak secara rinci menyebutkan seberapa banyak jumlah masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pengelolaan hutan oleh PT. BiOS.  Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dan secara legal telah disahkan oleh manajemen PT BiOS.  Terdapat Dokumen rencana PT. BiOS, namun dalam penetapan sasaran kegiatan kelola sosial belum disesuaikan pada kebutuhan dasar masyarakat.

Halaman 13 dari 22

Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Terdapat bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat dengan dua poin kegiatan pada pembelian hasil tangkapan nelayan dan penyerapan tenaga kerja lokal.  Terdapat bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum mencakup semua kegiatan dari upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat tepat sasaran.

4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

77 % (Sedang)

 SOP PT BiOS masih menjadi acuan sebagai mekanisme resolusi konflik. Mekanisme telah disusun berdasarkan kondisi sosial masyarakat dan secara legal telah disahkan oleh manajemen PT BiOS, namun dalam struktur yang bertanggungjawab dalam penyelesaian konflik belum memasukan pihak kehutanan sebagai pemangku kepentingan dalam bidang kehutanan.  PT. BiOS telah melakukan pembaruan Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik disertai dengan uraian identifikasi peta konflik yang lengkap.  PT. BiOS memiliki organisasi dan sumberdaya manusia, namun dalam struktur yang bertanggungjawab dalam penyelesaian konflik belum memasukan pihak kehutanan sebagai pemangku kepentingan dalam bidang kehutanan. Selain itu PT. BiOS juga memiliki pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.  PT. BiOS memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.

4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

83% (Baik)

 PT. BiOS telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan dan memberikan kebebasan berserikat untuk karyawannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinsosnakertrans Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Surat Keputusan Nomor: KEP/1289/PHI/XI/2014 tanggal 20 November 2014.  Berdasarkan Rekaman Rencana dan Realisasi Pelatihan Periode Tahun 2014 s/d 2015, terdapat 9 (sembilan) jenis pelatihan yang diikuti oleh PT. BiOS. Berdasarkan hasil verifikasi pada penilikan III untuk Training dan pelatihan karyawan di tahun 2015 ini terealisasikan sebanyak 26 orang untuk mengikuti pelatihan dari 15 orang yang direncanakan dengan persentase 173 %.  Berdasarkan hasil verifikasi dokumen evaluasi kinerja karyawan sebagai basis dari penjenjangan karir karyawan baru sebagian diimplementasikan pada tiap bagian. Dari data evaluasi pelatihan, karyawan yang diikutsertakan dalam pelatihan masih berorientasi pada orang yang sama pada beberapa pelatihan, sehingga kesempatan untuk mengikuti pelatihan belum merata untuk semua karyawan.

Halaman 14 dari 22

Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Belum semuan tunjangan kesejahteraan karyawan PT. BiOS diimplementasikan, terutama pada evaluasi kinerja karyawan dan standar jenjang karir yang belum merata pada tiap bagian.

PRINSIP / KRITERIA /INDIKATOR / VERIFIER

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 1.1.1.

Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi

 Hasil telaah peta areal kerja menunjukkan bahwa Kelengkapan dan Keabsahan Legalitas PT. BiOS dalam pemanfaatan hutan produksi melalui skema pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dibuktikan dengan SK Bupati Pontianak Nomor 122 Tahun 2001 Tanggal 2 Juli 2001 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi Alam (Mangrove) seluas ± 9.950 ha dan diperbaharui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 68/Menhut-II/2006 Tanggal 27 Maret 2006 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi kepada PT. BiOS atas areal seluas 10.100 ha yang berada di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat beserta lampirannya.terdapat kesesuaian Peta Areal Kerja dan PDAK dengan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1:500.000 (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 259/Kpts-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000) dan Peta Perubahan Fungsi sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Pada Areal IUPHHK-HA PT. BiOS (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.674/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009), dimana fungsi areal kerja telah sesuai sebagai fungsi produksi dalam hal ini hutan

Halaman 15 dari 22




produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT). Hasil analisis terhadap seluruh kelengkapan dapat dinyatakan bahwa kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK-HA PT. BiOS dipenuhi seluruhnya. Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA PT. BiOS) b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

Memenuhi

 Berdasarkan Bukti Aplikasi Setoran Pembayaran IIUPHHK Bank Mandiri, PT. BiOS telah membayar dan/atau melunasi IIUPHHKHA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (SPP IIUPHHK-HA) Nomor : S.291/VI-BIKPHH/2006 Tanggal 17 April 2006 yang disetorkan ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 102.0004203870 sebesar Rp. 505.000.000,- (Lima Ratus Lima Juta Rupiah).

Not Applicable

 Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Tahun 20122021 beserta Lampirannya dan RKTUPHHK-HA Tahun 2013 dan Tahun 2014 beserta Lampirannya serta wawancara dengan Unit Manajemen tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA PT. BiOS

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1.

Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1

RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH &

Memenuhi

RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Tahun 2012-2021 disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/BUHA-2/2012 Tanggal 10 Pebruari 2012 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2012 – 2021.

Halaman 16 dari 22



lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising


Sedangkan RKTUPHHK-HA Tahun 2015 beserta Lampirannya disusun secara mandiri dan ditandatangani atau disetujui oleh Direksi Pemegang IUPHHK-HA (self-approval).

2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang tidak boleh

Memenuhi

 PT. BiOS telah melakukan penataan areal kerjanya berdasarkan pembagian dan/atau penandaan pada kawasan yang dilindungi dan/atau tidak boleh ditebang pada Peta Kerja RKTUPHHK-HA Tahun 2013 dan Tahun 2014 yang mengacu pada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 dan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, maka dijumpai adanya penebangan di dalam jalur lindung pada Blok RKT 2013 maupun Blok RKT 2014 terutama di kanan-kiri alur sungai

Memenuhi

 Penandaan blok tebangan pada Peta Kerja RKTUPPHHK-HA Tahun 2014 dan Tahun 2015 dengan dibubuhi stempel PT. Bina Ovivipari Semesta, berdasarkan hasil uji petik di lapangan menunjukkan bahwa posisi petak tebangan telah sesuai dan terdapat penandaan di lapangan.

ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

c. Penandaan lokasi blok

tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Halaman 17 dari 22




K2.2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

Memenuhi

 PT. BiOS telah memiliki RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Tahun 2012-2021 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/BUHA-2/2012 Tanggal 10 Pebruari 2012 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2012 – 2021

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Not Verified

Sesuai dengan hasil verifikasi dokumen SK Bupati dan SK Pembaharuan IUPHHK, PT. BiOS merupakan Pemegang Ijin UPHHK-HA, wawancara dengan unit managemen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT. BiOS tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan dari hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHPkan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi

 Dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang; LHP yang dibuat dan disahkan sesuai dengan fisik kayu; serta nomor tumpukan/Stapel di LHP masih dapat ditemukan di lapangan. Adapun untuk lacak balak nomor batang di LHP tidak dapat dilakukan karena kayu tidak dilakukan penomoran (N.A.)

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara,

Memenuhi

 Seluruh kayu hasil produksi Oktober 2014 s/d September 2015 yang diangkut keluar dari areal konsesi PT. BiOS dilengkapi dengan dokumen FA-KB dan SKSKB.

Halaman 18 dari 22




- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.

Memenuhi

Terdapat kesesuaian antara tanda-tanda pada tumpukan kayu dengan dokumen LHP serta dokumen FA-KB sehingga dapat dilakukan penelusuran asal usul kayu.

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi

Ada sistem penatausahaan kayu yang tersistem dan diterapkan secara konsisten sehingga memungkinkan untuk dapat menelusuri identitas asal-usul kayu sampai ke petak tebangan.

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi

Dokumen SKSKB dan FA-KB beserta lampirannya tersedia seluruhnya dan seluruhnya dibuat oleh petugas penerbit FA-KB yang sah

K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

Terdapat kesesuaian antara jumlah produksi dalam Dokumen SPP PSDH & DR dengan jumlah produksi dalam dokumen LHP yang disahkan dan dengan tarif PSDH & DR yang harus dibayarkan.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi

PSDH & DR telah dibayarkan lunas sesuai dengan dokumen SPP dan dibuktikan dengan Bukti Setoran PSDH & DR dari Bank Mandiri

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil

Memenuhi

Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam peraturan

Halaman 19 dari 22



kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman K3.3.


perundangan yang berlaku

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT

Not Applicable

Sesuai dengan Dokumen FAKB Pengangkutan dan pengiriman kayu bulat kecil dari lokasi TPn dan/atau Logpond (Loading Point) ke Industri (Pasar) tidak memerlukan Dokumen PKAPT karena berada dalam satu pulau, yaitu Pulau Padang Tikar dan dibawah satu Adiministrator Pelabuhan, yaitu Administrator Pelabuhan Teluk Air. Tetapi, terhadap pergerakan kayu bulat kecil tersebut, Kepala Administrator Pelabuhan Teluk Air menerbitkan Surat Izin Bergerak yang memuat Legalitas Kapal dan Muatannya.

3.3.2 . Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

3.4.1

Not Applicable

PT. BIOS menggunakan kapal pengangkut kayu berbendera Indonesia yang dibuktikan dari Dokumen Surat Izin Bergerak yang diterbitkan oleh Kepala Administrator Pelabuhan Teluk Air akan tetapi pelayarannya tidak dilakukan antar pulau yang sama yaitu Pulau Padang Tikar

Implementasi Tanda V-Legal.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

PT BIOS telah mengimplementasikan pengunaan tanda/logo V-Legal berupa Cap/Stampel pada dokumen FA-KB dan SKSKB

Halaman 20 dari 22




P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

Memenuhi

PT. BiOS telah memiliki Dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Kabupaten Pontianak No. 660.1/57/KPDL-B tanggal 8 April 2003.

4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi

PT. BiOS telah memiliki Dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Kabupaten Pontianak No. 660.1/57/KPDL-B tanggal 8 April 2003

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi

PT. BiOS telah melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan yang disusun dalam bentuk Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL serta telah dilaporkan ke dinas yang terkait

P5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1 . Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi

Implementasi Prosedur K3 sudah dapat dipenuhi dengan standar minimal, dan secara umum sudah tercakup di dalam masing - masing standar operasi prosedur (SOP) tahapan kegiatan TPTI dilapangan dan telah disosialisasikan

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

PT. BiOS memiliki peralatan K3 dengan standar minimal dan masih berfungsi dengan baik

Halaman 21 dari 22


c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified Memenuhi


PT. BiOS memiliki catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan ada upaya untuk menekan dan mencegah terulangnya kecelakaan kerja

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi

PT. BiOS memberikan kebebasan setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja (SP)/serikat buruh (SB)

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi

Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya No : KEP/1289/PHI/2015 Tanggal 20 N0vember 2014 dan Karyawan/Tenaga Kerja menandatangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

PT. BiOS tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Pengambil Keputusan

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman 22 dari 22

¥KAN

-

KOMITE AKREOITASI NASIONAL

Mil

n i Internationa IW

PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LP.PHPL-004-IDN

WMii

J L . RAY A PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR

17.r3-SIC-04.01 Tanggal Berakhir : 03-08-2017

Tanggal Terbit : 04-08-2012 Tanggal Terbit Sertifikat Revisi r3 : 10-11-2015

PT, SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PR0DUKSI LESTARI (PHPL) kepada :

PT. BINA OVIVIPARI S E M E S T A SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM SK Menhut No.SK. 68/MENHUT-II/2006 Tanggal 27 Maret 2006 Luas Areal + 10.100 Hektar di

Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

Predikat BAIK lr. UN I N D A S A H Direktur Utama

lr.

GUSPAJI*

Direktur Sertifikasi

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-!l/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 14/VI-BPPHH/2014 jo Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 1/VI-BPPHH/2015; Lampiran 1,1, Lampiran 2.1 & Lampiran 3.1

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Recommend Documents