PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN RESERTIFIKASI KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN RESERTIFIKASI KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Bersama ini disampaikan hasil Resertifikasi Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sebagai berikut : I. Nama LP-PHPL

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Alamat

: Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor

Telpon/Fax

: 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232

Email

: [email protected]

Website

: http://www.sic.sarbi.co.id

Telah selesai melaksanakan Resertifikasi Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), terhadap : II. Nama IUPHHK-HTI

:

PT. ITCI Hutani Manunggal

SK IUPHHK-HTI

:

SK. No. 184/Kpts-II/1996, tanggal 23 April 1996

Luas

:

161.127 Ha

Lokasi

:

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Kantor Pusat

:

Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Kantor Cabang

:

-

III. Waktu Pelaksanaan

:

Tanggal 19 s/d 30 Oktober 2015

IV. Hasil Penilaian

: Nilai Akhir Resertifikasi Kinerja PHPLPT. ITCI Hutani Manunggal dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 94%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat Nomor : 02.r2-SIC-04.01 yang diperoleh dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 02-SIC-04.01.Re.1

Bogor, 10 Desember 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

TMPL-SIC-018

28 Februari 2015

Halaman 1 dari 1

KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 42/PHPL/DIRSERTF/XI/2015 Tentang PENGUMUMAN HASIL RESERTIFIKASI KINERJA PHPL PADA PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI) PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 184/Kpts-II/1996 Tanggal 23 April 1996 Luas ± 161.127 Ha

Menimbang

:

1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Mengingat

:

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 6067/MenhutVI/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI). 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

TMPL-SIC-022

28 Februari 2015

Halaman 1 dari 2 2

6. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VIBPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 7. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Persh/PHPL/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015

:

009/SIC/SPK-

Memutuskan Menetapkan :

1. Dengan memperoleh hasil total nilai kinerja seluruh indikator sebesar 94%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu “MEMENUHI” dengan predikat “BAIK” Maka Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industr (IUPHHK-HTI) PT. ITCI Hutani Manunggal di Provinsi Kalimantan Timur berhak memperoleh “Sertifikat PHPL Resertifikasi” dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan 7 Desember 2020 2. Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 1 (Satu tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas bulan) sejak terbitnya Sertifikat oleh LP-PHPL PT. Sarbi International Certification. 3. Nilai Hasil PHPL dan VLK PT. ITCI Hutani Manunggal di Kalimantan Timur pada masing-masing indikator PHPL dan VLK, seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 13 November 2015

Mengetahui

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

TMPL-SIC-022

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

28 Februari 2015

Halaman 2 dari 2 2

RESUME HASIL RESERTIFIKASI KINERJA PHPL DAN VLK IUPHHK-HTI PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1)

Identitas LP-VI

:

(a) Nama Lembaga

:

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi LPPHPL :

LPPHPL-004-IDN

(c) Nomor Akreditasi LVLK

:

LVLK-007-IDN

(d) Alamat

:

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt 2 Ciomas-Bogor

(e) Nomor telepon/faks/E-mail :

Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected]

(f) Direktur Utama

:

(g) Standar

: Permenhut P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015

(h) Tim Audit

:

NO

(i)

Ir. Iin Indasah

NAMA PERSONIL

PENUGASAN (JABATAN)

1.

Diah Mitarini, S.Hut, M.Si

Lead Auditor merangkap Auditor Prasyarat

2.

Ir. Djoko Sutrisno

Auditor Produksi

3.

Wisnu Groho, A.Md

Auditor Ekologi

4.

Ir. Tatik Harmaningsih

Auditor magang Ekologi

5.

Noro Soesetyo Doro, SP

Auditor Sosial

6.

Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut

Auditor VLK

Pengambil Keputusan

:

Ir. Gusdaji

Halaman 1 dari 29

2)

Identitas Auditee

:

(a) Nama IUPHHK-HTI

:

PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL

(b) Nomor & Tanggal SK

:

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 184/KptsII/1996 tanggal 23 April 1996

(c) Luas dan Lokasi

:

161.127 Ha, Provinsi Kalimantan Timur

(d) Alamat: 

Kantor

: Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur

(e) Pengurus 



3)



Telp. (0542) 840248,



Fax. (0542) 840216

:

Dewan Komisaris

:

-

Komisaris Utama

: Ir. Mujihanto Soemarmo, MM

-

Komisaris

: Drs. Mathius Salempang

-

Komisaris

: Supriyanto, S.Hut

Dewan Direksi

:

-

Direktur Utama

: Guntur

-

Direktur Produksi

: Ir. Yustinus Sarono

-

Direktur SDM & Keuangan

: Arliah

-

Direktur Pengemb. Masyarakat : Ir. Yuli Aristianto, MM

Ringkasan Tahapan : Tahapan Audit Tahap I

Tempat dan Waktu Bogor, tanggal 14 s/d 17 Oktober 2015

Ringkasan Catatan

o Melakukan

verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o Menetapkan metodologi Resertifikasi o Membuat

perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan Resertifikasi

o Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Resertifikasi

Halaman 2 dari 29

Tahapan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan

Verifikasi dan Observasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Pertemuan Pembukaan

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, tanggal 19 Oktober 2015

o Menyampaikan rencana dan mohon

Kantor BP2HP XIII Wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, di Samarinda, tanggal 19 Oktober 2015


Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong, tanggal 20 Oktober 2015


Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam, tanggal 20 Oktober 2015


Ruang Rapat Main Office, tanggal 21 Oktober 2015 2015

o Sambutan PT. ITCI Hutani Manunggal

masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Resertifikasi PHPL di PT. ITCI Hutani Manunggal, Provinsi Kalimantan Timur masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Resertifikasi PHPL di PT. ITCI Hutani Manunggal, Provinsi Kalimantan Timur

masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Resertifikasi PHPL di PT. ITCI Hutani Manunggal, Provinsi Kalimantan Timur masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Resertifikasi PHPL di PT. ITCI Hutani Manunggal, Provinsi Kalimantan Timur kepada tim auditor PT SIC

o Penyampaian Gambaran Umum PT. ITCI Hutani Manunggal Kalimantan Timur

Provinsi

o Perkenalan Tim Auditor PT. SIC o Penjelasan Proses Resertifikasi PT. ITCI Hutani Manunggal (Latar belakang, Acuan, dan Rencana Kerja Penilikan, Observasi dan Verifikasi Lapangan.

o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan Resertifikasi, Observasi dan Verifikasi lapangan.

o Penentuan

pendamping masingmasing Kriteria (Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK)

Halaman 3 dari 29

Tahapan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tempat dan Waktu Kantor dan areal kerja PT. ITCI Hutani Manunggal, tanggal 21 s/d 28 Oktober 2015

Ringkasan Catatan

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee, melakukan cross check di lapangan serta melakukan analisis sesuai ketentuan berkenaan dengan verifier dan indikator pada kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial serta verifikasi legalitas kayu.

o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat Pertemuan Pembukaan Pertemuan Penutupan

Ruang Rapat Main Office, tanggal 29 Oktober 2015

o Tim

Auditor menjelaskan verifikasi dan temuan lapangan.

hasil

o Penyampaian

terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o Auditor

menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknikteknik yang diterapkan Auditor.

o Penandatanganan tally sheets Hasil Observasi dan Verifikasi lapangan

o Penandatanganan BA Penutupan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, tanggal 30 Oktober 2015

o Tim

auditor melaporkan bahwa kegiatan Resertifikasi di PT. ITCI Hutani Manunggal telah berakhir

o Tim

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.

o Tim

Kantor BP2HP XIII Wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Samarinda, tanggal 30 Oktober 2015

auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang o Tim auditor melaporkan bahwa kegiatan Resertifikasi di PT. ITCI Hutani Manunggal telah berakhir

o Tim

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.

Halaman 4 dari 29

Tahapan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan

o Tim

auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang

Penyusunan (Konsinyasi)

Laporan

Pengambilan Keputusan

4)

o Masing-masing

Bogor, tanggal 13 November 2015

o Nilai Akhir Resertifikasi Kinerja PHPL

Auditor

menyusun

laporan penilikan

o Panel

hasil Resertifikasi dan pembahasan transaksional antar verifier dan indikator antar kriteria (Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK) PT. ITCI Hutani Manunggal dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 94%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat Nomor : 02.r2-SIC-04.01 yang diperoleh dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 02-SIC-04.01.Re.1

Resume Hasil Resertifikasi KRITERIA/ INDIKATOR

I.

Bogor, tanggal 31 Oktober s/d 12 November 2015

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

KRITERIA PRASYARAT

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

94 % (Baik)

 Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan,  Penataan batas sudah mencapai 100% (temu gelang)  Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus.  Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal IUPHHK-HTI PT. IHM dan telah dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh Tahun) Periode Tahun 2008 s/d 2017, yang telah disetujui melalui Keputusan Menhut No : S.405/BUHT3/2014 tanggal 29 September 2014.  Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa perkebunan kelapa sawit PT. Agro Indomas di Kabupaten Penajam Paser Utara dan eksploitasi tambang batu bara milik PT. Gunung Baya Pratamacoal

Halaman 5 dari 29

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI dan PT. Multi Harapan Utama di Kabupaten Kutai Kartanegara serta tedapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.

1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

83% (Baik)

 Tersedia dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan PT. IHM yang diberlakukan berdasarkan SK Direksi PT. IHM Nomor : SK.063/IHM/0104/2014 tanggal 1 April 2014. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan PT. IHM telah memuat tiga pilar PHPL yaitu kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial,  Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, terdapat bukti pelaksanaan (Berita Acara dan Daftar Hadir).  Telah terdapat implementasi pengelolaan hutan lestari yang sesuai dengan visi dan misi. Namun demikian juga terdapat implementasi PHPL yang belum sesuai dengan visi dan misi, yaitu : implementasi tanaman kehidupan yang belum sesuai dengan rencana.

1.3. Jumlah dan kecukupan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

80 % (Sedang)

 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku yang mengacu pada jumlah pemenuhan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.8/VI-SET/2009 tanggal 12 Agustus 2009.  Pencapaian realisasi pelatihan PT IHM berdasarkan jenis pelatihan tahun 2014 dan 2015 di bawah 50 % yaitu berturut-turut sebesar 35,17% dan 39,39% atau rata-rata sebesar 37,28%, sedangkan berdasarkan peserta pelatihan pada tahun 2014 dan 2015 berturut-turut sebesar 80,93% dan 63,99% atau rata—rata sebesar 72,46%.  IUPHHK-HTI PT. IHM telah ketenagakerjaan secara lengkap.

1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan

100 % (Baik)

memiliki

dokumen

 PT IHM memiliki Struktur organisasi yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/030/IHM/3012/2013 tentang Perubahan Susunan Struktur Organisasi PT. ITCI Hutani Manunggal, ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2013 yang

Halaman 6 dari 29

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI


periodik, evaluasi

dilengkapi dengan job description yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL mencakup bidang produksi, bidang ekologi dan bidang sosial, serta terdapat organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI).

dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI

 PT. IHM telah memiliki Sistim Informasi Manajemen (SIM) yang disebut dengan istilah Plantation Information Management System (PIMS) dengan tenaga pelaksana setiap perangkat SIM sebagai pemegang role yang memiliki otoritas tertentu sesuai dengan job descriptionnya.  PT. IHM telah memiliki organisasi SPI, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.  PT IHM telah melaksanan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi melalui rekomendasi laporan hasil Internal audit , laporan akuntan publik maupun review kegiatan yang rutin dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi baik di sektor maupun main office.

1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

89 % (Baik)



PT IHM telah melaksanakan konsultasi/persetujuan RKT tahun 2015 yang akan mempengaruhi kepentingan hakhak masyarakat setempat, namun dokumen rencana yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat berupa tanaman kehidupan kurang lengkap.



IUPHHK-HTI PT IHM telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas secara partisipatif & penyelesaian konflik. Berdasarkan verifier 1.1.2. pelaksanaan penataan batas telah terlaksana sebanyak 99,9% sampai dengan tahun 1998, aturan pelaksanaan tersebut belum mengkaitkan dengan partisipasi masyarakat (persetujuan). Penataan batas selebihnya (1,1%) yang dilaksanakan pada tahun 2012 sudah mengacu pada aturan dimana masyarakat dimintai persetujuan dan sudah menandatangani BA pelaksanaannya. Desa binaan IUPHHK-HTI PT IHM adalah sebanyak 27 desa (15 desa termasuk Ring I atau berada di dalam areal dan 12 Desa termasuk Ring II atau berbatasan dengan areal). Yang berhubungan langsung dengan batas areal adalah 12 Desa (Ring II) dan ke-12 desa ini merupakan desa yang dilakukan penataan batas rekonstruksi sebagaimana pada verifier 1.1.2. Dan pada

Halaman 7 dari 29

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI verifier 4.1.5 disebutkan bahwa pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa sebagai wakil masyarakat telah menunjukan persetujuaannya. Meskipun masih terdapat beberapa klaim lahan, namun telah dilakukan upaya penyelesaiannya 

PT IHM memiliki laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial antara lain laporan CSR/CD di bagian SSL dan laporan penyerapan tenaga kerja lokal dibagian HRD, Realisasi CSR/ CD pada tahun 2011 s/d 2015 terealisasi sebesar 108 % (Rp. 3,636 milyar) dari rencana Rp. 3,35 milyar sebesar Rp. 1.033.153.224 dan penyerapan tenaga kerja lokal rata-rata sebanyak 1.119 orang/tahun.



II.

Desa binaan IUPHHK-HTI PT IHM adalah sebanyak 27 desa, sosialisasi terpadu telah dilaksanakan pada 22 desa atau 81,50%

KRITERIA PRODUKSI

2.1. Penataan Areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

80% (Sedang)

 PT. IHM pada saat Resertifikasi tahun 2015 menunjukan bahwa terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun tidak mempertimbangan deliniasi mikro tetapi disusun berdasarkan hasil penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT), perubahan deliniasi, dan/atau pengembangan sarana prasarana. Hal ini disebabkan karena Delmik berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No P.3/Menhut-II/2008 Pasal 2 ayat (1) Pemegang izin harus melaksanakan deliniasi secara makro untuk seluruh areal kerja dan deliniasi mikro terhadap bagian areal kerja yang masih berupa hutan alam bekas tebangan (logged over area), IUPHHK-HTI PT IHM memiliki ijin pengelolaannya sebelum terbit aturan tersebut (Keputusan Menteri Kehutanan No. 184/Kpts-II/1996 tanggal 23 April 1996 ) dan saat ini sudah memasuki daur ke-3 dalam kegiatan pembangunan hutan tanamannya dan tidak terdapat areal LOA yang dijadikan hutan tanaman karena seluruh arealnya sudah berupa hutan tanaman, kecuali pada areal yang dijadikan kawasan lindung  PT. IHM pada saat Resertifikasi tahun 2015 menunjukan bahwa penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan compartment/petak), hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK, dengan realisasi PAK mencapai 80.24 %

Halaman 8 dari 29

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  PT. IHM pada saat Resertifikasi tahun 2015 menunjukan bahwa tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan karena kegiatan penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan compartment/petak) hanya mencapai 80.24 % (verifier 2.1.2) artinya tidak semua blok RKT terdapat batas blok dan petak kerja

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuksetiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

92 %. (Baik.)

 PT. IHM pada saat Resertifikasi tahun 2015 meiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survey potensi /risalah /hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya,  PT. IHM pada saat Resertifikasi bulan Oktober tahun 2015 memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP/ untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis  PT. IHM pada saat Resertifikasi bulan Oktober tahun 2015 sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan Tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri serta sudah melaporkan hasil penghitungan riap dan JTT kepada Badan Litbang Dipterocarpaceae Samarinda

2.3. Pelaksanaan penerapan tahapansistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

90 % (Baik)

 PT. IHM pada saat Resertifikasi bulan Oktober tahun 2015 diketahui bahwa SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku  PT. IHM pada saat Resertifikasi bulan Oktober tahun 2015 menunjukan bahwa terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur (minimal 50%). SOP Penanaman belum seluruhnya diimplementasikan terbukti dengan adanya realisasi kegiatan fisik pembuatan tanaman/pembinaan untuk penanaman tanaman pokok, realisasinya adalah 67 %, tanaman unggulan adalah 0 % dan realisasi penanaman tanaman kehidupan adalah 46 %. SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan belum seluruhnya diimplementasikan terbukti dengan terjadinya kebakaran hutan dan dikenakannya sanksi administratif dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan kebakaran lahannya, yaitu sanksi berupa paksaan pemerintah yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. IHM atas kebakaran hutan yang terjadi pada lahan konsesinya  PT. IHM pada saat Resertifikasi tahun 2015 diketahui terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang

Halaman 9 dari 29

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil sebanyak 133,2 m3/Ha ( ≥ 120 m3/Ha)  PT. IHM pada saat Resertifikasi tahun 2015 diketahui terdapat 90 % permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan

2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfatan hasil hutan kayu

87 % (Baik)

 PT. IHM pada saat Resertifikasi tahun 2015 diketahui bahwa SOP Pemanfaatan hutan ramah lingkungan telah tersedia, isinya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan karakteristik setempat  PT. IHM pada saat Resertifikasi tahun 2015 diketahui telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil, tetapi penanganan pasca pemanenan yaitu pada lokasi penanaman masih kurang terbukti dengan terjadinya kebakaran hutan dan dikenakannya sanksi administratif dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan kebakaran lahannya, yaitu sanksi berupa paksaan pemerintah yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. IHM atas kebakaran hutan yang terjadi pada lahan konsesinya  PT. IHM pada saat Resertifikasi tahun 2015 diketahui bahwa pemanfaatan kayu sangat maksimal (FE lebih besar dari 0,70)

2..5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ permanenan pemanfaatan pada areal kerjanya

81 %. (Baik)

 PT. IHM pada saat Resertifikasi tahun 2015 diketahui terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. RKT 2011 s/d 2012 disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan RKT 2013 s/d 2015 disahkan secara self approval (pasca sertifikasi). RKT tersebut seluruhnya sudah mengacu pada pada dokumen RKUPHHK 2008 2017 dan Revisi RKUPHHK 2008 – 2017 yang telah disahkan  PT. IHM pada saat Resertifikasi tahun 2015 diketahui terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen /dimanfaatkan /ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung

Halaman 10 dari 29

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  PT. IHM pada saat Resertifikasi tahun 2015 diketahui bahwa terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (lebih dari 50 %) batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung  PT. IHM pada saat Resertifikasi tahun 2015 menunjukan bahwa terdapat realisasi tebangan atas luasan sebesar 65 % dan realisasi volume sebesar 61 % pada lokasi yang sesuai dengan RKT

2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia

72 %. (Sedang)

 PT. IHM pada saat Resertifikasi tahun 2015 menunjukan bahwa pada laporan keuangan IUPHHK-HTI PT IHM tanggal Tahun 2013 nilai parameter Likuiditas (33,52 / <100%), Solvabilitas (101,59 / >100%) dan Rentabilitas (7,04%/negatif) dan Catatan kantor akuntan publik Wajar. Dengan demikian tidak ada Norma/Nilai Kematangan Verifier 2.6.1 yang dapat menampung nilai parameter keuangan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan catatan kantor akuntan publik, sehingga norma yang terdapat pada Verifier 2.6.1 tidak dapat diterapkan (N/A)  PT. IHM pada saat Resertifikasi tahun 2015 menunjukan bahwa realisasi alokasi pendanaan bagi kegiatan pengelolaan hutan tanaman pada tahun 2013 adalah sebesar 92.85 % dan tahun 2014 sebesar 88.01 % dari yang direncanakan  PT. IHM pada saat Resertifikasi tahun 2015 menunjukan bahwa proporsi dana terkecil terhadap biaya total yang dialokasikan pada tahun 2014 adalah kewajiban kepada lingkungan dan sosial sebesar 0.04 % dan proporsi terbesar terjadi pada alokasi pembuatan tanaman yaitu 48,45 %. Alokasi biaya antara proporsi realisasi biaya terkecil terhadap proporsi realisasi biaya terbesar tahun 2014 maka selisih proporsinya sebesar 48.37 % (48.41 % - 0.04 %)  PT. IHM pada saat Resertifikasi tahun 2015 menunjukan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu tetapi realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok hanya terealisasi 67 %, tanaman unggulan 0 % dan tanaman kehidupan sampai dengan bulan Oktober 2015 terealisasi 46 %  PT. IHM pada saat Resertifikasi tahun 2015 menunjukan bahwa realisasi biaya penanaman tanaman pokok melebihi 80 % tetapi penanaman tanaman kehidupan

Halaman 11 dari 29

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI baru mencapai 28.30 % sedangkan tanaman unggulan belum dilaksanakan  PT. IHM pada saat Resertifikasi tahun 2015 menunjukan bahwa realisasi kegiatan fisik pembuatan tanaman/pembinaan untuk penanaman tanaman pokok, realisasinya adalah 67 %, tanaman unggulan adalah 0 % dan realisasi penanaman tanaman kehidupan adalah 46 %

III.

KRITERIA EKOLOGI

3.1. Keberadaan, Kemantapan Dan Kondisi Kawasan Lindung Pada Setiap Tipe Hutan

94% (Baik)

 Berdasarkan alokasi dan penataan kawasan lindung dilapangan, seluruh kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, yaitu RKUPHHK-HTI periode 2008-2017 yang disahkan melalui SK Menteri Kehutanan No: SK.53/VI-BUHT/2014; tanggal 26 September 2014. Kawasan lindung tersebut juga sesuai dengan kondisi biofisiknya  Kawasan lindung yang ditetapkan oleh PT. IHM telah dilakukan penataan batas di lapangan dengan pencapai realisasi 96 % dari seluruh panjang kawasan lindung, pada uji petik lapangan untuk kawasan lindung yang berada di sektor Senoni, Terunen dan Sepaku terdapat tanda tanda penandaan batas. Penandaan berupa patok dengan cat berwarna merah dan rintisan dengan penandaan cat merah di batas kawasan lindung. Selain itu terdapat plang atau papan nama untuk masing-masing kawasan lindung  Berdasarkan perhitungan manajemen PT. IHM kondisi tutupan lahan berhutan untuk seluruh sektor berdasarkan penafsiran citra lansad tahun 2013 untuk kawasan lindung mencapai 91 %, dengan penutupan lahan berupa belukar muda/semak, belukar tua, dan tanaman akasia lama (alami). Hasil pengamatan okuler ketika uji petik lapangan dilakukan menunjukan kondisi tutupan lahan umumnya berupa belukar muda sampai tua, kondisi tutupan lahan berupa hutan sekunder.  Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi terdiri dari pihak pemerintah yaitu dengan telah disahkannya dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT. IHM Periode Tahun 2008 – 2017 dan dokumen RKT IUPHHK-HTI PT. IHM serta perusahaan dan masyarakat, PT. IHM telah melakukan kegiatan sosialisasi kawasan lindung terhadap karyawan PT. IHM dan masyarakat, terdapat bukti Berita

Halaman 12 dari 29

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Acara Sosialisasi dalam proses penetapan Kawasan Lindung dengan pihak masyarakat desa Bumi Harapan, desa Karang Jinawi, desa Bukit Raya, kelurahan Sepaku, kelurahan Pemaluan, desa Senoni, desa Kedang Ipil, desa Lebak Cilong, desa Jonggon Desa, desa Long Anai dan desa Long Anai. Terdapat 19 desa yang belum dilakukan kegiatan sosialisasi kawasan lindung  terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping yang terangkum dalam laporan persemester pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. IHM

3..2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

100 % (Baik)

 PT. IHM telah memiliki SOP mencakup seluruh jenis gangguan yang ada seperti kebakaran, perambahan dan klaim lahan  PT. IHM telah menyediakan sarana dan prasarana perlindungan dan gangguan hutan pada setiap sektor dengan kondisi dan berfungsi baik  PT. IHM telah menyediakan SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan, terdapat departemen EHS yang menangani perlindungan gangguan kebakaran hutan. Dalam perlindungan dan pengamanan hutan ditangani oleh provider sekuriti PT. SSW  PT. IHM telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preventif dan preemtif sesuai dengan prosedur dengan mempertimbangkan gangguan yang ada seperti perambahan, pembalakan dan kebakaran hutan

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

92 % (Baik)

 PT. IHM telah menyediakan prosedur kerja pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, Prosedur tersebut terintegrasi dalam prosedur planning, harvesting, dan environment, pada saat penilaian Resertifikasi dilakukan tidak terdapat revisi atau penambahan SOP dan SOP yang ada telah mempertimbangkan dokumen RKL-RPL PT. IHM  Tersedia sarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan ketentuan dan berfungsi baik  Telah tersedia SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT. IHM yang berada dibawah pengawasan dan

Halaman 13 dari 29

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI tanggung jawab Departemen EHS & Certification dalam jumlah dan kualifikasi memadai sesuai dengan ketentuan  PT. IHM telah menyusun dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air seperti yang ada di dalam dokumen RKL-RPL, Revisi RKU PT. IHM tahun 2014 dan RKT PT. IHM tahun 2015 dan diimplementasikan sesuai dengan dokumen RKL  PT. IHM telah menyusun dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air seperti yang ada di dalam dokumen RKL-RPL, Revisi RKU PT. IHM tahun 2014 dan RKT PT. IHM tahun 2015 dan diimplementasikan sesuai dengan dokumen RPL  Berdasarkan parameter-parameter uji sesuai dengan RKL-RPL PT. IHM pada evaluasi besaran erosi periode tahun 2012 sampai dengan semester 1 tahun 2015 menunjukan bahwa perkembangan besaran erosi masih berada diatas baku mutu hal tersebut mengindikasikan masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air namun terdapat upaya pengelolaan dampak sesuai dengan ketentuan

3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

3.5. Pengelolaan Flora Untuk  Luasan Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Bagian Yang Tidak Rusak;  Perlindungan Terhadap Species Flora Dilindungi Dan/Atau Jarang,

100 % (Baik)

 PT. IHM telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin mengacu pada PP No. 7/1999; Kepmentan No. 54/1972; Kepmenhut No. 261/1990; APPENDIX CITES dan IUCN Red List  Terdapat implementasi identifikasi mencakup jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat pada areal IUPHHK HTI PT. IHM

67% (Sedang)

 Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin masih bersifat umum, tetapi untuk SOP/WI Jenis Kantong Semar, Gaharu, Ulin dan bangris tidak tersedia.  PT. IHM telah mengimplementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izi, tetapi PT. IHM belum melakukan pengelolaan bibit bangris, Ulin, Gaharu dan meranti.

Halaman 14 dari 29

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

Langka, Dan Terancam Punah Serta Endemik.

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Berdasarkan penelusuran dokumen laporan hasil patroli yang dilakukan PT, Security setya wana (SSW) terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin terhadap jenis flora dilindungi seperti (Bangris Ulin dan Gaharu), sedangkan kondisi flora yang terinformasikan yaitu Jenis tanaman Meranti, Kapur dan Durian kawasan KPPN tetap terjaga.

3.6. Pengelolaan Fauna 67 % Untuk (Sedang)  Luas Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Bagian Yang Tidak Rusak;  Perlindungan Terhadap Species Fauna Dilindungi Dan Atau Jarang, Langka, Dan Terancam Punah Serta Endemik

 Auditee telah mempunyai SOP pengelolaan fauna, namun SOP tersebut belum mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka jarang, terancam punah dan endemik yang teridentifikasi di areal pemegang izin  Berdasarkan rekaman dokumen dan uji petik lapangan menunjukan bahwa terdapat implementasi pengelolaan fauna dilindungi antara lain pemantauan satwa, penanaman/pengkayaan jenis pakan satwa dan pengelolaan kawasan lindung yang dapat difungsikan sebagai pelarian satwa liar. Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin  Berdasarkan verifikasi dokumen Laporan Security Operational Report PT. SSW Upt. IHM dan laporan kejadian kebakaran PT. IHM terdapat gangguan terhadap sebagian fauna dilindungi tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh PT. IHM

IV. KRITERIA SOSIAL 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

89% (Baik)

 Auditee telah memiliki dokumen: a) Laporan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi, PT IHM Tahun 2013, b) Laporan Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2008 s/d 2017 PT IHM Tahun 2014 dan c) Laporan Community Development Tahun 2011 s/d Tahun 2014, yang didalamnya terdapat data-data yang lengkap mengenai: Pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat pada areal kerja, hak-hak dasar masyarakat dalam pemanfaatan SDA/SDH dan rencana pengelolaan SDH untuk masyarakat oleh PT IHM  Auditee memiliki Dokumen ID No. : IHM-SSL-7001BSOP, Revisi 13 Desember 2012 mengenai SOP

Halaman 15 dari 29

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan bantuan dan Pembalakan Liar, yang menjadi acuan penataan batas partisipatif. Pada Bulan Oktober 2015, PT IHM telah melaksanakan rekonstruksi batas 100 %. Masyarakat mengetahui batas areal kerja PT IHM. Pada Bulan Oktober 2015, masih terdapat kasus penolakan pemasangan tanda batas di wilayah permukiman masyarakat Kelurahan Sepaku  Auditee memiliki Dokumen ID No : IHM-SSL-7003B-SOP, Tanggal 13 Desember 2012 mengenai Standar Operating Procedure : Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum adat dan masyarakat setempat dan memiliki perencanaan pengakomodasian hak-hak dasar masyarakat dalam pengelolaan SDA/SDH  Auditee telah melakukan rekonstruksi tata batas areal 100 % dan terbukti melakukan pemeliharaan tanda batas areal kerja dengan seluruh wilayah masyarakat. Auditee belum memiliki data mengenai luas dan/atau panjang batas areal kerjanya dengan wilayah masyarakat. Auditee juga belum memiliki dokumen yang membukti telah dilakukan enclave terhadap wilayah desa yang terdapat di dalam areal kerja  Auditee memiliki bukti pengakuan legalitas luas dan batas areal kerja dari pemerintah dan masyarakat. Masih terdapat pertentangan batas areal kerja PT IHM dengan masyarakat dan pihak lain, yaitu klaim tenurial seluas 3.863,70 Ha dan overlapping area dengan unit manajemen lain seluas 3.628,30 Ha. Auditee memiliki bukti-bukti penyelesaian konflik tenurial serta proses penyelesaian konflik tenurial dan tumpng tindih kawasan

4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

81% (Baik)

 Auditee memiliki dokumen lengkap menyangkut tanggung jawab sosial, yaitu dokumen: Laporan Ketegakerjaan Tahun 2011 s/d Tahun 2015, Laporan Rencana dan Realisasi Penanaman Tanamam Kehidupan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 dan Laporan Rencana dan Realisasi Community Development Tahun 2011 s/d Tahun 2015, yang dilengkapi dengan perencanaan biaya dan realisasi biaya kegiatan  Auditee belum memiliki SOP/ID mekanisme pemenuhan kewajiban sosial secara lengkap. Pada SOP/ID terkait terkait mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terdapat uraian tahap-tahap pelaksanaan kegiatan yang mudah

Halaman 16 dari 29

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI dipahami oleh penanggung jawab dan pelaksana kegiatan. Terdapat bukti tanggal, bulan dan tahun pengesahan SOP/ID dan/atau mulai diberlakukan SOP/ID terkait oleh Direktor Utama PT IHM  Auditee telah melakukan kegiatan sosialisasi terpadu. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi terpadu belum dilakukan pada seluruh wilayah Desa Ring I dan Desa Ring II. Terdapat bukti-bukti hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi, yang meliputi: Undangan sosialisasi rencana kegiatan, tempat dan waktu serta materi sosialisasi (visi dan misi perusahaan, kawasan lindung, penanaman tanaman kehidupan dan rencana community development), daftar hadir peserta, dokumentasi dan berita acara kegiatan sosialisasi  Auditee terbukti telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial melalui kegiatan penanaman tanaman kehidupan dan Community Development. Terdapat bukti-bukti yang lengkap mengenai realisasi pemenuhan kewajiban sosial. Kegiatan penanaman tanaman kehidupan dan Community Development diprioritaskan pada Desa Ring I (Wilayah desa di dalam areal kerja) Auditee belum merealisasikan pemenuhan tanggung sosial kepada seluruh masyarakat Desa Ring I  Terdapat bukti-bukti yang lengkap mengenai realisasi pemenuhan kewajiban sosial Auditee kepada masyarakat sekitar, termasuk ganti rugi, yaitu: Laporan Tenaga Kerja, Laporan Commuity Development, Laporan Penanaman Kehidupan dan Laporan Penyelesaian Klaim Tenurial. Sesuai dengan bukti-bukti tersebut

4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.

88% (Baik)

 Auditee memiliki data masyarakat yang terlibat dalam pengengelolaan SDH. Auditee belum memiliki data lengkap mengenai masyarakat yang kehidupannya tergantung pada SDH (Belum memiliki data masyarakat yang melakukan kegiatan: pemungutan HHBK, berburu, memancing, dan lain-lain). Auditee belum memiliki data masyarakat terkena dampak kegiatan pengelolaan SDH (Peningkatan peluang berusaha, peningkatan mobilitas, penurunan kualitas udara dan penurunan kualitas air permukaan)  Auditee belum memiliki dokumen khusus mengenai mekanisme prioritas penerimaan tenaga kerja lokal, namun telah memberikan arahan kepada para kontraktor

Halaman 17 dari 29

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI untuk memperioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal. Auditee telah memiliki mekanisme penanaman tanaman kehidupan yang tertuang pada Dokumen ID No. : IHMSSL-7004B-SOP : Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat. Auditee belum memiliki dokumen khusus mengenai Mekanisme Pelaksanaan Community Development, namun telah memiliki beberapa dokumen terkait mekanisme pelaksanaan kegiatan Community Development  Auditee memiliki Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008 s/d Tahun 2017, PT IHM Tahun 2014 yang didalamnya terdapat uraian rencana penerimaan tenaga kerja yang diprioritaskan dari masyarakat lokal. Auditee memiliki Dokumen Perencanaan Penanaman Tanaman Kehidupan Tahun 2012 s/d Tahun 2017. Auditee memiliki Dokumen Rencana Community Development Tahun 2011 s/d Tahun 2015  Terdapat bukti implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat oleh PT IHM melalui kegiatan: prioritas penerimaan tenaga kerja lokal, penanaman tanaman kehidupan dan Community Development.  Auditee memiliki Laporan Penamanan Tanaman Kehidupan Tahun 2012 s/d Tahun 2015, Laporan Community Development Tahun 2011 s/d Tahun 2015, Laporan Keuangan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 dan Laporan Pembangunan Pertanian Terpadu Tahun 2014. Selain memiliki dokumen tersebut, Auditee juga memiliki bukti-bukti: dokumentasi, berita acara pelaksanaan kegiatan dan bukti pembiayaan kegiatan (nota dan kuitansi)

4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik

94% (Baik)

 Auditee memiliki Dokumen ID No. IHM-SSL-7001B-SOP Tanggal Revisi 13 Desember 2012, SOP : Penanganan Tuntutan, keluhan, Permohonan bantuan dan Pembalakan liar yang menjadi acuan penanganan potensi konflik tenurial. Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik terkait penurunan kualitas udara, peningkatan erosi, penurunan kualitas air, kebakaran lahan, penurunan satwa liar. Auditee telah mengarahkan para kontraktor untuk memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal. Untuk mencegah potensi konflik ketenagakerjaan, Auditee menerapkan hubungan industrial melalui PKB dan Lembaga Bipartit

Halaman 18 dari 29

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Auditee memiliki Peta Klaim Tenurial dan Peta Rawan Kebakaran Lahan. Auditee belum memiliki Peta Rawan Penurunan Kualitas Udara, Peta Rawan Erosi, Peta Rawan Banjir, Peta Penurunan Kualitas Air dan Peta Rawan Potensi Konflik Ketenagakerjaan. Masih terdapat potensi konflik tenurial akibat klaim tenurial dan overlapping area Auditee dengan areal unit manajemen lain  Auditee memiliki lembaga resolusi konflik. Terdapat struktur pengurus lembaga, peraturan lembaga sebagai dasar untuk menjalankan peran dan fungsi lembaga dan terdapat dukungan pembiayaan untuk mengoperasikan lembaga  Auditee memiliki bukti-bukti proses penyelesaian potensi konflik akibat adanya klaim tenurial oleh masyarakat dan overlapping area antara areal kerja Auditee dengan areal uit manajemen lain

4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

83% (Baik)

 Auditee merealisasikan hubungan industrial melalui sarana PKB dan Lembaga Bipartit. Terdapat bukti-bukti: Auditee merealisasikan hubungan kemitraan dengan para pekerja melalui pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit; merealisasikan pengembangan usaha produktif melaui pembentukan Kantin Karwan; memperluas lapangan kerja melalui diperbolehkannya anggota keluarga tenaga kerja membentuk unit usaha mitra kerja perusahaan (kontraktor) dan merealisasikan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, melalui pemberian upah kerja > nilai UMSK, mengikutkan seluruh karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan serta membangun fasilitas kesejahteraan  Auditee memiliki Dokumen Perencanaan dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja. Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi tenaga kerja (> 60%). Pada karyawan tingkat manajer, asisten kepala, asisten admin dan mandor sebagian besar telah mengikuti pelatihan kerja dan/atau memiliki sertifikat kerja sesuai dengan bidangnya  Auditee SK Direksi PT ITCI HUTANI MANUNGGAL Nomor: SK/020/IHM/0407/2007 tentang Penetapan Golongan (Grading) di PT. IHM (Perseroan). Auditee memiliki Dokumen Tenaga Kerja berdasarkan pangkat/golongan dan jabatan pekerja yang diatur sesuai dengan tingkat pendidikan, masa kerja, kompetensi kerja

Halaman 19 dari 29

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI dan penilaian khusus. Perbedaan pangkat/ golongan tenaga kerja membedakan nilai upah pokok dan tunjangan kerja tenaga kerja. Masih terdapat keluhan beberapa tenaga kerja mengenai masa kerja, dimana pemberian upah pokok dan tunjangan kerja dirasakan tidak sesuai dengan masa kerja tenaga kerja dan keluhan mengenai peningkatan jabatan tanpa disertai peningkatan tunjangan jabatan.  Auditee telah meberikan upah kerja > UMSK Kabupaten Penajam Paser Utara dan telah membangun fasilitas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Terdapat Bukti Auditee telah menggulirkan tunjangan kesejahteraan (tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap) kepada seluruh tenaga kerja tetap (tenaga kerja bulanan)

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER P1.

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified


Kepastian areal IUPHHK-HTI

K1.1.

Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1

Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)

Memenuhi

IUPHHK-HTI PT ITCI Hutani Manunggal telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 184/KptsII/1996, tanggal 23 April 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas + 161.127 Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT. ITCI Hutani Manunggal untuk jangka waktu 44 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 22 Mei 1992. Perkembangan terakhir berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.718/Menhut-II/2014, tanggal 29 Agustus 2014, kemudian dioverlay dengan Peta Areal Kerja PT.IHM menunjukkan bahwa areal kerja PT. ITCI Hutani Manunggal terletak pada fungsi kawasan Hutan

Halaman 20 dari 29

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER



Produksi Tetap (HP) (APL). b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).

Memenuhi

dan Areal Penggunaan Lain

Iuran IUPHHK-HTI PT ITCI Hutani Manunggal telah dibayarkan sesuai SPP IHPH Nomor 724/IV/TPHH/1992 Tanggal 21 April 1992 sejumlah Rp 1.230.075.000 dan telah dibuktikan dengan Aplikasi Transfer dari Bank Artha Graha Tanggal 26 Juni 1992 yang ditujukan kepada Bendharawan Umum Negara Sub Rekening Iuran Hak Pengusahaan Hutan Dan Iuran Hasil Hutan A/C 508.014. Jumlah SPP IHPH PT ITCI dan bukti setor sejumlah Rp 1.230.075.000 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) atas areal hutan yang telah diperpanjang untuk periode 3 Januari 1990 s/d 2 Januari 2010 seluas 470.000 Hektar di Propinsi DATI I Kalimantan Timur merupakan gabungan dari IHPHA PT ITCI Kartika Utama dan IHPHTI PT ITCI Hutani Manunggal

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

Memenuhi

Areal PT ITCI Hutani Manunggal terdapat data dan informasi Penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK untuk eksploitasi batubara PT. Gunungbaya Pratamacoal yang di legalkan melalui Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.226/MENHUTVII/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan PT. Multi Harapan Utama melalui Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.247/Menhut-VII/2011 tanggal 24 Mei 2011

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1.

Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. a. Dokumen Memenuhi Revisi RKUPHHK-HTI PT ITCI Hutani Manunggal RKUPHHK/RPKH, Berbasis IHMB Tahun 2012 Periode Tahun 2008 RKT/Bagan 2017 beserta lampirannya telah disahkan melalui Surat Kerja/RTT beserta Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.55/VIlampirannya yang BUHT/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan di revisi telah disahkan kembali tahun 2014 melalui SK Kepmenhut nomor oleh pejabat yang SK.53/VI-BUHT/2014 tanggal 26 September 2014 berwenang, meliputi : RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 dan Revisi RKT UPHHK-

Halaman 21 dari 29



HA Tahun 2014 PT ITCI Hutani Manunggal disahkan secara mandiri (Self-approval) melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT ITCI Hutani Manunggal Nomor: SK. 024/IHM/1512/2013 tanggal 15 Desember 2013

1. Dokumen RKUPHHK/RPK H & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising

RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 PT ITCI Hutani Manunggal disahkan secara mandiri (Self-approval) melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT ITCI Hutani Manunggal Nomor: SK. 050/IHM/1512/2013 tanggal 15 Desember 2014 RKTUPHHK-HTI tahun 2014 beserta lampirannya disusun dengan mengacu pada RKUPHHK-HTI Tahun 2012 Periode Tahun 2008 - 2017, sedangkan Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 dan RKT Tahun 2015 mengacu pada RKUPHHK-HTI PT ITCI Hutani Manunggal Tahun 2014 Periode Tahun 2008 - 2017

2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval

Laporan Hasil Cruising (LHC) URKT Tahun 2015 PT ITCI Hutani Manunggal disusun oleh GANISPHPL Timber Cruising (TC) PT ITCI Hutani Manunggal a.n Ismanuddin No. Register 00486-13/TC/XX/2011 masa berlaku sampai dengan 15 Agustus 2017 Peta Rencana Penataan Areal Kerja (PAK) dan penyusunan RKT Tahun 2015 PT ITCI Hutani Manggal dibuat oleh GANIS-PHPL Canhut a.n. Wihelmus Suli, SHut Register 00817-13/CANHUT/XX/2012 masa berlaku sampai dengan 19 Agustus 2018

3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang

tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan


Memenuhi

Dalam penataan areal kerja PT ITCI Hutani Manunggal terdapat areal yang tidak boleh ditebang yang dituangkan dalam Peta RKT 2014 dan 2015 terdiri dari Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, dan Areal Curam Kelerengan > 40% (Lereng E) seluas 16,335 Ha atau 10,14 % dari total luasan areal kerja yang mengacu pada Peta Lampiran Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2008 - 2017 dan berdasarkan hasil uji petik telah terbukti keberadaannya di lapangan

Halaman 22 dari 29

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER c. Penandaan

lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified Memenuhi


Penataan blok tebangan pada RKTUPHHK-HTII tahun 2014-2015 telah dipetakan dengan jelas yang tertuang dalam Peta Lampiran RKTUPHHK-HTII skala 1:50.000 dan disahkan secara mandiri (Self Approval) melalui SK Direktur Utama PT. ITCI Hutani Manunggal. Berdasarkan hasil uji petik Blok RKT dan Batas compartemen di lapangan telah sesuai dengan Peta Lampiran RKTUPHHK-HTII Tahun 2014 - 2015 skala 1:50.000 dengan penandaan batas di lapangan berupa pemberian papan nama Blok RKT serta patok kayu diberi cat warna kuning untuk batas compartemen.

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

Memenuhi

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Not Verified

IUPHHK-HTI PT ITCI Hutani Manunggal telah memiliki RKUPHHK Sepuluh Tahunan yang berbasis IHMB beserta lampirannya yang telah disahkan oleh SK Menhut nomor SK.55/VI-BUHT/2012 tanggal 14 Agustus 2012. Sesuai dengan Permenhut No. 30/Menhut-II/2014 tanggal 16 Mei 2014 Tentang IHMB dan RKUPHHKHTI, PT ITCI Hutani Manunggal telah melakukan revisi RKUPHHK-HTI beserta lampirannya yang disahkan melalui SK Menhut nomor SK.53/VI-BUHT/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2008 - 2017 atas nama PT. ITCI Hutani Manunggal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012. PT. IHM periode RKT 2014 dan RKT 2015 tidak memanfaatkan kayu hutan alam dalam penyiapan lahannya, penyiapan lahan untuk penanaman dilakukan dari pemanenan hutan tanaman akasia, sengon dan gmelina yang telah berumur 6 tahun (masak daur)

Halaman 23 dari 29




P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1 . Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi

PT ITCI Hutani Manunggal telah menunjukkan seluruh dokumen LHP periode Bulan Oktober 2014 September 2015 yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP). Berdasarkan hasil uji petik di lapangan terdapat kesesuaian antara dokumen LHP dengan fisik kayu (tumpukan kayu) di lapangan serta antara dokumen LHP dengan Buku Ukur.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya :

Memenuhi

- TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

Seluruh kayu hasil produksi yang diangkut keluar dari areal konsesi PT ITCI Hutani Manunggal dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan industri PT Kutai Chip Mill (PT KCM) di lindungi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai jumlah yang dilaporkan dalam dokumen LMKB selama periode Bulan Oktober 2014 - September 2015. Berdasarkan hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB telah sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

Memenuhi

Tanda tanda PUHH pada Hasil Kayu Penebangan Hutan Tanaman terdapat pada Tumpukan Kayu Hasil Penebangan berupa Pita Orange (No.Tumpukan, Tinggi tumpukan, panjang tumpukan) yang dicatat di buku ukur (No.Tumpukan, Jenis, Tinggi tumpukan, panjang tumpukan), selanjutnya tercantum di LHP

Halaman 24 dari 29




(No.Tumpukan, Kel.jenis, Panjang,Lebar, Tinggi, volume (SM dan M3), selanjutnya FAKB yang dilampiri DKBK (daftar kayu bulat kecil) informasi di FAKB No.Tanggal LHP (terkoneksi dengan no.tumpukan di buku ukur dan LHP) dan FAKB lanjutan yang dilampiri Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP) yang berisi informasi No. FAKB Truck dari Petak tebangan, kelompok jenis, ukuran tumpukan (lebar, tinggi,panjang) dan Volume (SM dan M3) b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi

Terdapat sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/penandaan pada Tumpukan Kayu Hasil Pemanenan Hutan Tanaman mulai dari pencatatan di buku ukur sampai pada dokumen FAKB/FAKB Lanjutan ke TPK Industri PT.KCM dan PT.RAPP diterapkan secara konsisten

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi

PT ITCI Hutani Manunggal tersedia Dokumen FA-KB beserta Daftar Kayu Bulay Kecil (DKBK) untuk Log Truck dari TPN ke TPK Antara dan untuk FA-KB lanjutan lampirannya Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP) untuk Ponton dari TPK Antara Ke TPT Industri sebagai lampirannya yang lengkap dan sah di buat oleh petugas yang berwenang yang pengangkatannya melalui Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Samarinda pada RKT 2014 dan melalui keputusan Direktur Utama PT ITCI Hutani Manunggal pada RKT 2015

K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

Terdapat kesesuaian antara jumlah produksi dan kelompok jenis dalam Dokumen SPP PSDH dengan jumlah produksi dan kelompok jenis dalam dokumen LHP yang disahkan dan dengan tarif PSDH yang harus dibayarkan.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi

PSDH PT ITCI Hutani Manunggal periode Bulan Oktober 2014 - September 2015 telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP

Halaman 25 dari 29

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman K3.3.

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified Memenuhi .


Pembayaran PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT

Memenuhi

PT.IHM telah mempunyai Dokumen PKAPT No.71/UPP/PKAPT/08/2015, tanggal 5 Agustus 2015, berlaku sampai 5 Agustus 2020

3.3.2 . Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

3.4

Memenuhi

Pengangkutan hasil kayu pemanenan PT.IHM yang dikirimkan ke Industri PT.KCM dan PT.RAPP dilakukan menggunakan kapal Tugboat/Tongkang Rian Utama 03/Dian Utama 2701 , TB Harlina 69/BG Soekawati 326, TB Harlina 35/TK Soekawati 2709, dengan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) yang berisi informasi Bendera Kebangsaan Indonesia, (identitas kapal adalah berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah)

Pemenuhan Tanda V-Legal

3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal Pemenuhan Tanda VLegal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan.

Memenuhi

PT.IHM telah mencantumkan tanda V Indonesia Legal Wood No.02r2.SIC-04-01-LPPHPL-004-IDN pada Dokumen FAKB untuk Tujuan TPK Industri IUIPHHK PT.Kutai Chip Mill – Balikpapan dan ke PTK Industri PT.RAPP – Kab.Siak -Riau

Halaman 26 dari 29




P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.4.1.

Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL& melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen.

4.1.1.

Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

Memenuhi

Dokumen AMDAL PT. ITCI Hutani Manunggal telah lengkap dan sesuai dengan cakupan luasan wilayah studi berdasarkan SK Menhut tahun 1992 serta telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan

a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi

PT ITCI Hutani Manunggal telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Bukti pelaksanaan pengelolaandanpe mantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial

Memenuhi

Pengelolaan dan pemantauan dampak penting telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan telah diimplementasikan berdasarkan wilayah terkena dampak. Beberapa Bentuk laporan hasil kegiatan dan pembangunan sarana fisik di lapang telah dibuktikan dan/atau diimplementasikan.

P5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1 . Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi

PT ITCI Hutani Manunggal tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya).

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

PT ITCI Hutani Manunggal memiliki peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

PT. ITCI Hutani Manunggal memiliki catatan setiap kejadian kecelakaan secara lengkap dengan periode pelaporan per bulan. Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja berupa safety induction (informasi jalur evakuasi, titik kumpul, penggunaan APD, terkait

Halaman 27 dari 29




dengan K3 bagi karyawan, kontraktor dan tamu yang akan beraktifitas di lingkunan PT.IHM), pemasangan rambu rambu/papan peringatan, , penggunaan APD, training atau pelatihan internal P3K oleh Dokter dan Tim EHS dan upaya tindak lanjut untuk menekan/mengurangi kejadian kecelakaan kerja dari setiap kejadian kecelakaan kerja. K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi .

Terdapat Serikat Pekerja PUK SP KAHUTINDO PT. ITCI Hutani Manunggal yang disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.560/2093/ B.PHI&JSTK/DTKT, dan terbentuknya kerjasama antara pihak pekerja dengan perusahaan berdasarkan SK Direksi PT. ITCI Hutani Manunggal Nomor: SK/046/IHM/0112/2014. tanggal 1 Desember 2014, tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT.IHM dengan PUK SP Kahutindo PT.IHM, Periode 20142016

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi

PT ITCI Hutani Manunggal tersedia Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hakhak pekerja berdasarkan Surat Keputusan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) No. SK/046/IHM/0112/2014, tanggal 1 Desember 2014, tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT.IHM dengan PUK SP Kahutindo PT.IHM, Periode 2014-2016, PKB tersebut mulai berlaku tanggal 1 September 2014 sampai 30 Agustus 2016 dan telah didaftarkan pada Disnakertrans Provinsi Kaltim dengan Pendaftaran No.042/PSKP/B.PHI&JSTK/2014,

Halaman 28 dari 29




5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

PT ITCI Hutani Manunggal tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

Pengambil Keputusan

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman 29 dari 29

VKAN KOMITE AKRED1TASI NASIONAL

PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

LP.PHPL-004-IDN

If

Sj>rbi

1

\ 11

1

J L . RAYA P A G E L A R A N NO. 2 CIOMAS BOGOR

02-SIC-04.01-Re.1 Tanggal Terbit : 08-12-2015

Tanggal Berakhir : 07-12-2020

Tanggal Terbit Sertifikat Revisi :

Tanggal Awal Terbit : 08-12-2010

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada :

PT. ITCI HUTAN I MANUNGGAL SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI

SK Menhut 184/Kpts-il/1996 Tanggal 23 April 1996 Luas Areal + 161.127 Hektar di

<3

Ir.Direktur UN INDASAH Utama

Kab. Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara Provinsl Kalimantan Timur

Predikat B A I K Direktur Sertifika

Perusabaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/Vi-BPPHH/2014 jo Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI-BPPHH/2015; Lampiran 1.2, Lampiran 2.1 & Lampiran 3.1

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN RESERTIFIKASI KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Recommend Documents