PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Bersama ini disampaikan hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sebagai berikut : I. Nama LP-PHPL

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Alamat

: Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor

Telpon/Fax

: 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232

Email

: [email protected]

Website

: http://sic.sarbigroups.com

Telah selesai melaksanakan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), terhadap : II. Nama IUPHHK-HA

:

PT. Akhates Plywood

SK IUPHHK-HA

:

SK Menhut No.SK. 68/Menhut-II/2008, tanggal 1 April 2008

Luas

:

94.380 Ha

Lokasi

:

Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat Kantor Pusat

:

Jalan Pegangsaan Barat No. 18 Cikini, Jakarta Pusat

Alamat Kantor Cabang

:

Jalan Pasar Baru No 7/37 No. Banjarmasin, Kalimantan Selatan

III. Waktu Pelaksanaan

:

Tanggal 08 s/d 21 Maret 2015

IV.Hasil Penilaian

: Nilai Akhir Penilaian Kinerja PHPL PT. Akhates Plywood dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 77 %, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Sedang” dan berhak diberikan Sertifikat dengan No.38-SIC-04.01

Bogor, 20 April 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

TMPL-SIC-018

22 Februari 2015

Halaman 1 dari 1

KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 40/PHPL/DIRSERTF/IV/2015 Tentang

PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT. AKHATES PLYWOOD, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SK Menhut No. 68/Menhut-II/2008 tanggal 1 April 2008 Luas ± 94.380 Ha

Menimbang

:

1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 2. Keputusan dari Pengambil Keputusan

Mengingat

:

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 6067/MenhutVI/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI). 2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

TMPL-SIC-022

28 Februari 2015

Halaman 1 dari 2 2

6. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VIBPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 7. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Persh/PHPL/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014

:

23/SIC/SPK-

Memutuskan Menetapkan :

1. Dengan memperoleh hasil total nila kinerja seluruh indikator sebesar 77%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu “MEMENUHI” dengan predikat “SEDANG” Maka Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Akhates Plywood di Provinsi Kalimantan Tengah berhak memperoleh “Sertifikat PHPL” dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun 2. Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 1 (Satu tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 12 Dua belas bulan) sejak terbitnya Sertifikat oleh LP-PHPL PT. Sarbi International Certification. 3. Nilai Hasil PHPL PT. Akathes Plywood di Provinsi Kalimantan Tengah pada masing-masing indikator PHPL, seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 2 April 2015 Mengetahui

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

TMPL-SIC-022

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

28 Februari 2015

Halaman 2 dari 2 2

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK IUPHHK-HA PT AKHATES PLYWOOD, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1)

Identitas LP-PHPL dan LVLK : (a) Nama Lembaga

:

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi

:

- LPPHPL-004-IDN - LVLK-007-IDN

(c) Alamat

:

(d) Nomor telepon/faks/E-mail :

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected]

(e) Direktur Utama

:

Ir. Iin Indasah

(f) Standar

:

- Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK No. P.95/Menhut-II/2014 Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

(g) Tim Audit

:

1.

Mashari S.Hut

Lead Auditor merangkap Auditor Prasyarat

2.

Ir. Amin Kadeni

Auditor Produksi

3.

Ir. Marthen Edy

Auditor Ekologi

4.

Noro S. Doro, SP

Auditor Sosial

5.

Amin Pujiyanto, S.Hut

Auditor VLK

(h) Pengambil Keputusan 1. 2)

:

Ir. Gusdaji

Identitas Auditee

:

(a) Nama Pemegang Izin

:

(b) Nomor & Tanggal SK

:



PT AKHATES PLYWOOD

SK Menteri Kehutanan Nomor SK.68/Menhut-II/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT Akhates Plywood Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 94.380 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman - 1

(c) Luas dan Lokasi 

:

± 94.380 Ha di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

(d) Alamat kantor 

:

Kantor Pusat

:

Jl. Pegangsaan Barat No 18, Jakarta Pusat Telp. (021) 31904752 – 53



Kantor Cabang

:

Jl. Pasar Baru No 7/37 Banjarmasin, Kalimantan Selatan Telp.0511 4368286

(e) Pengurus 



3)

:

Dewan Komisaris : (1)

Komisaris Utama

:

Andri Wijono Sutiono

(2)

Komisaris

:

Sandra Soemarko

(3)

Komisaris

:

George Toisutta

Dewan Direksi : (1)

Direktur Utama

:

Ir. Tandiono

(2)

Direktur

:

Kellyono Kosasih

(3)

Direktur

:

Ali Santoso

(4)

Direktur

:

Freddy Hartono

Ringkasan Tahapan : Tempat

Bogor

Waktu 2 s/d 6 Maret

Tahapan Audit Tahap I

Ringkasan Catatan  Melakukan verifikasi awal dokumen-dokumen Auditee,  Menetapkan metodologi penilaian kinerja PHPL PT. Akhates Plywood  Membuat rencana kegiatan penilaian kinerja PHPL (Audit Tahap II)  Berdasarkan pemenuhan standar dokumen dalam Audit Tahap I, disimpulkan Auditee telah memenuhi minimal jenis dokumen yang harus dimiliki IUPHHK-HA untuk dilakukan penilaian kinerja PHPL (Audit Tahap II)

Audit Tahap II Palangka Raya :  Kantor BP2HP Wilayah XII Palangka Raya

9 Maret 2015

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi

 Menyampaikan rencana kegiatan audit PHPL dan VLK di PT Akhates Plywood (Auditee).

Halaman - 2

Tempat

Waktu

Tahapan

 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Puruk Cahu :  Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Murung Raya

10 Maret 2015

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Kabupaten Murung Raya

Puruk Cahu :  Ruang Pertemuan Dinas Kehutanan Kabupaten Murung Raya.

11 Maret 2015

Konsultasi Publik

Puruk Cahu

12 Maret 2015

Ringkasan Catatan  Konsultasi dan menggali informasi dari BP2HP dan Dinas Kehutanan terkait Auditee di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.  Menyampaikan rencana kegiatan audit PHPL dan VLK di PT Akhates Plywood.  Konsultasi dan menggali informasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten terkait Auditee.  Menyampaikan rencana kegiatan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK di PT Akhates Plywood.  Menggali informasi, menampung saran dan masukan dari para pihak peserta konsultasi publik terkait dengan Auditee.





Perjalanan Puruk Cahu- Logpon Bras Belangi Lewat Sungai Barito Perjalanan Logpond Bras Belangi- Camp PT. Akhates

Kantor Basecamp PT Akhates Plywood.

13 Maret 2015

Pertemuan Pembukaan

Kantor Basecamp dan lapangan areal kerja PT Akhates Plywood.

13 s/d 17 Maret 2015

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

-

 Perkenalan Tim Auditor dan menyampaikan maksud tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilaian.  Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini Auditee.  Menyepakati jadwal rencana verifikasi lapangan.  Verifikasi dokumen kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK.  Wawancara manajemen masyarakat.

dengan pihak Auditee dan

 Verifikasi lapangan, uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pemeriksaan pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis serta kajian terhadap peraturan.

Halaman - 3

Tempat Kantor Basecamp PT Akhates Plywood.

Waktu 17 Maret 2015

Tahapan Pertemuan Penutupan

Ringkasan Catatan  Auditor setiap kriteria mempresentasikan hasil temuan pada penilaian penilikan kinerja PHPL dan VLK.  Auditee menyampaikan umpan balik atau klarifikasi hasil penilaian penilikan kinerja PHPL yang disampaikan oleh auditor.  Penandatanganan Tallysheet hasil penilaian kinerja PHPL setiap kriteria.

Lapor (Exit Meeting) dengan Instansi Kehutanan Kabupaten.

 Klarifikasi akhir terkait temuan hasil penilaian kinerja PHPL dan VLK.

Palangka Raya : 20 Maret 2015  Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Lapor (Exit Meeting) dengan BP2HP Wilayah XII Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

 Klarifikasi akhir terkait temuan hasil penilaian kinerja PHPL dan VLK.

Bogor  Kantor LVLK PT. SIC

Penyusunan laporan Audit Tahap II dan

 Tim Audit menyusun laporan PHPL dan VLK

Puruk Cahu :  Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Murung Raya

19 Maret 2015

21 s/d 31 Maret 2015

 Penandatanganan kegiatan penilaian PHPL dan VLK.

 Penandatanganan kegiatan penilaian PHPL dan VLK.

 Pembahasan tim tentang pemenuhan verifier

visum kinerja

visum kinerja

audit setiap

 Finalisasi draft 1 laporan Audit Tahap II PT. Akhates Plywood  Bogor Kantor LVLK PT. SIC

2 April 2015

Pengambilan Keputusan.

Total Nilai Akhir Penilaian Kinerja PHPL dan VLK PT. Akhates Plywood, seluruh indikator adalah 77%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah “Memenuhi”, maka Nilai Akhir Kinerja PHPL dan VLK pada PT Akhates Plywood adalah “SEDANG”. Dan dapat diberikan sertifikat dengan Nomor 38-SIC04.01

Halaman - 4

4)

Ringkasan Hasil :

Hasil Penilaian Kinerja PHPL PT AKHATES PLYWOOD Kriteria / Indikator

Nilai

Justifikasi

80% (Sedang)

 Dokumen legal (SK Ijin, Akte Notaris, SIUP, TDP, NPWP) tersedia lengkap dan Auditee telah melaksanakan penataan batas areal kerjanya sebanyak 75,99 % dan dokumen tata batas pada realisasi sejumlah tersebut tersedia yaitu dokumen TBT 451/91, TBT 457/91, TBT 653/92, TBT 850/93 dan 1076/96.

Prasyarat 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

 Realisasi kegiatan tata batas di areal kerja PT. Akhates Plywood baru mencapai 75,99% atau sepanjang 172,80 Km dari 227,40 Km panjang batas seluruhnya. Upaya untuk merealisasikan tata batas hingga temu gelang telah dilakukan, dimana pada saat penilaian PHPL ini rencana penataan batas areal kerja PT Akhatas Plywood telah disetujui oleh Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Badan Planologi Kehutanan.  Terdapat konflik dengan perusahaan tambang PT Maruawai Bara Abadi dan terdapat upaya penyelesaian konflik melalui pelaporan kepada Kepolisian setempat dan Kementerian Kehutanan sebagaimana surat Direktur Utama PT Akhates Plywood Nomor 29/AP-JKT/Presdir/IX/2014 tanggal 15 September 2014. Namun belum memiliki dokumen rencana penanganan konfilk  Tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja IUPHHK-HA PT Akhates Plywood.  Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal PT Akhates Plywood. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak PT Akhates Plywood adalah mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin. 1.2 Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

78% (Sedang)

 Dokumen visi dan misi perusahaan PT Akhates Plywood telah tersedia sesuai yang tertuang dalam Corporate Statement PT Akhates Plywood tahun 2011 dan dipertegas dalam Surat Pernyataan Komitmen IUPHHK-HA PT Akhates Plywood yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Akhates Plywood tanggal 12 Pebruari 2015, dan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari.  Visi dan misi perusahaan PT. Akhates Plywood telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal sampai ke tingkat staf karyawan di lapangan, tetapi belum disosialisasikan kepada masyarakat di sekitarnya.  Implementasi pengelolaan hutan lestari baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Implementasi PHL masih

Halaman - 5

Kriteria / Indikator

Nilai

Justifikasi sebagian yang sesuai dengan visi dan misi, diantaranya realisasi tata batas areal kerja PT Akhates Plywood belum temu gelang, perencanaan pemanfaatan hutan jangka pendek masih belum sesuai dengan tata waktu RKT, realisasi produksi yang belum mencapai target yang ditetapkan.

1.3 Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan.

80% (Sedang)

 PT Akhates Plywood masih memiliki kekurangan Tenaga Teknis PHPL sebanyak 11 orang secara keseluruhan, sedangkan bidang kegiatan pengelolaan hutan yang masih kosong yaitu Ganis PHPL Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), dan Pemanenan Hasil Hutan (Nenhut). Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor S.545/VI-BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 pada poin 4 yang bahwa sambil menunggu pemenuhan Ganis PHPL tersebut, perusahaan dapat mempekerjakan tenaga/ karyawannya yang dianggap mampu (Sarjana Kehutanan dan atau karyawan yang berpengalaman sesuai kompetensi yang dimilikinya), sehingga PT Akhates Plywood menunjuk staf/tenaga teknisnya yaitu Sdr. Dean Lorenzo Raven untuk menangani kegiatan PWH dan Sdr. Joni Adha, SHut untuk menangani pemanenan hutan.  PT Akhates Plywood telah mengikutsertakan karyawannya dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan dari tahun 2011 s/d 2014. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Akhates Plywood adalah 70% atau 28 orang dari 40 orang karyawan yang direncanakan.  PT Akhates Plywood telah memiliki dokumen ketenaga-kerjaan secara lengkap.

1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

75% (Sedang)

 Struktur organisasi dan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab unsur organisasi (job description) PT Akhates Plywood telah tersedia dan telah disahkan oleh Direksi. Berdasarkan verifikasi keberadaan personel dalam struktur organisasi pada tingkat lapangan, diketahui terdapat kekosongan/perangkapan jabatan.  PT Akhates Plywood telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) telah diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan serta menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan Penatausahaan (SI-PUHH) Online dengan tenaga pelaksananya. Perangkat keras maupun perangkat lunak untuk menunjang SIM serta perangkat komunikasi tersedia baik di Kantor Base Camp, Camp Binhut, TPK Antara, Logpond maupun terpasang pada kendaraan operasional.  Terdapat struktur organisasi SPI PT Akhates Plywood yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Akhates Plywood Nomor 05/SK/AP-JKT/DIR/IV/2013 tanggal 21 April 2013 dan prosuder operasional SPI yang diatur dalam SOP pengawasan internal. Namun demikan, tidak ditemukan adanya agenda rencana kegiatan SPI. Dokumen hasil monitoring dan

Halaman - 6

Kriteria / Indikator

Nilai

Justifikasi pengawasan SPI tersedia di kantor cabang Banjarmasin dan kantor pusat Jakarta, sedangkan di kantor basecamp tidak ditemukan, Dokumen hasil monitoring dan pengawasan keuangan sampai dengan kegiatan penilaian PHPL ini tidak ditemukan, sehingga tidak dapat dilakukan penelahaan terkait dengan efektifitas pengawasan kegiatan di lapangan.  Terdapat sebagian keterlaksanaan tindak koreksi terhadap rekomendasi dari hasil monitoring dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Tim SPI.

1.5 Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

86% (Baik)

 Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat belum seluruh kegiatan tahunannya disosialisasikan kepada masyarakat desa di sekitarnya.  Auditee telah melaksanakan penataan batas sebanyak 75,99% yang dilaksanakan pada tahun 1991 s/d 1996. Aturan pelaksanaan tata batas pada tahun tersebut melibatkan para pihak kecuali persetujuan dari masyarakat sekitar. Masyarakat dilibatkan sebagai tenaga kerja bukan sebagai pengambil keputusan atas sebuah persetujuan pelaksanaanya. Pelaksanaan tata batas yang sudah berjalan didokumentasikan dalam bentuk laporan yaitu : No. 451 tahun 1991, No. 457 tahun 1991, No. 653 tahun 1992, No. 850 tahun 1993, dan Nomor 1076 tahun 1996. Laporan-laporan tersebut ssudah mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang terkait seperti : Pengawas/Koordinator Lapangan dari Ditjen Intag, Pembimbing Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Pembimbing Teknis dari Sub BIPHUT Muara Teweh, Wakil dari perusahaan yang bersekutuan dan Pelaksana. Laporan sudah mendapat pengesahan dari : Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Biphut, Dirjen Intag Departemen Kehutanan. Pelaksanaan tata batas yang sudah terealisasi (75,99%), sudah mendapat persetujuan dari para pihak. Sementara rencana pelaksanaan tata batas selebihnya (14,01%) sedang dalam proses sebagaimana telah dijelaskan pada verifier 1.1.2.  Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan pihak PT Akhates Plywood dan masyarakat di sekitar areal kerjanya diketahui bahwa terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak.  Berdasarkan hasil telaah dokumen terkait dengan proses penetapan kawasan lindung di areal IUPHHK-HA PT Akhates Plywood diketahui telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan para pihak

Halaman - 7

Kriteria / Indikator

Nilai

Justifikasi

Produksi 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

89% (Baik)

 PT Akhates Plywood telah memiliki kecukupan dokumen RKUPHHK-HA yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB, serta telah dituangkan dalam bentuk penataan areal produksi efektif yang realistis/benar dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.  Berdasarkan hasil telaah dokumen dan pengecekan di lapangan, diketahui bahwa pada RKT tahun 2011 dan RKT tahun 2013 PT Akhates Plywood tidak ada pengajuan usulan RKT dan lokasi blok RKT 2012 dan 2014 disahkan pada lokasi blok yang sama dimana blok tersebut pada dokumen RKU direncanakan untuk blok RKT 2011 sehingga dapat dinyatakan bahwa PT Akhates Plywood sebagian besar ( ≥ 50%) penataan areal kerja di lapangan tidak sesuai dengan RKUPHHK-HA yang disusun, akan tetapi mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.9/VIBUHA/2014) disebutkan bahwa dalam hal diperlukan revisi RKTUPHHK terhadap blok tebangan dalam RKUPHHK 10 (sepuluh) tahunan yang telah disetujui, maka tidak diperlukan revisi RKUPHHK 10 (sepuluh) tahunan yang telah disahkan, perusahaan wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur. Selain itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE.8/Menhut-VI/2009 apad angka 2.3 disebutkan bahwa sepanjang masih dalam blok RKU, penentuan urutan blok tebangan sepenuhnya menjadi kewenangan Camp Manager berkualifikasi Ganis Canhut atau dengan pendidikan Sarjana Kehutanan, dan pada angka 2.4 disebutkan bahwa penentuan waktu blok tebangan sebagaimana dimaksud pada angka 2.3. tanpa harus merevisi RKU yang telah disahkan.

67% (Sedang)

 Berdasarkan hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa pemeliharaan batas blok dan batas petak dilakukan PT Akhates Plywood, hasil uji petik seluruh tanda batas blok dan petak terlihat dengan jelas di lapangan.  PT Akhates Plywood telah memiliki data potensi tegakan baik hasil IHMB maupun ITSP dan dilengkapi dengan peta-peta pendukungnya (jalur survey, peta pohon, peta topografi).  Ekosistem yang terdapat di areal ini adalah tipe ekosistem hutan tanah kering (satu tipe ekosistem), sehingga pengukuran riap yang ada sudah mewakili seluruh tipe ekosistem, namun belum dilakukan analisis terhadap datanya  PT Akhates Plywood belum membuat dokumen Risalah Seri PUP dan Laporan Pengukuran/Observasi Ulang PUP, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat bukti upaya melakukan analisi data potensi dan riap tegakan.

Halaman - 8

Kriteria / Indikator 2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

Nilai

Justifikasi

76% (Sedang)

 Standar Operasinal Prosedur terkait tahapan kegiatan silvikultur untuk pengelolaan hutan tanah kering telah tersedia, tetapi belum lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.  PT Akhates Plywood telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan kegiatan silvikultur TPTI. Kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman pada areal eks blok tebangan RKT belum direncanakan.  Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuh-an tegakan setempat) dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2, yaitu sebesar 32 batang per ha.  Tingkat kecukupan permudaan pada areal kerja PT Akhates Plywood rata-rata 76 batang tiang/ha dan 306 batang pancang/ha.

2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu.

81% (Baik)

 SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan telah tersedia, isinya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.  Berdasarkan pemeriksaan di lapangan diketahui bahwa terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.  Berdasarkan hasil telaahan dokumen dan pemeriksaan lapangan, tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkat permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar 29%.  Berdasarkan hasil penghitungan Faktor eksploitasi diperoleh nilai 0.89, hal ini menunjukkan penebangan berlangsung secara efisien (≥ 0,7).

2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

76% (Sedang)

 PT Akhates Plywood memiliki 3 (tiga) dukumen RKTUPHHK-HA yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah.  RKT 2014 tidak terdapat kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan KPSL, sehingga tidak terikat kewajibannya untuk menggambarkan di dalam Peta RKT-nya, sementara untuk areal ditebang dan tidak boleh ditebang pada RKT lainnya tergambar dengan jelas  Berdasarkan hasil telaah dokumen dan verifikasi di lapangan secara interaksional antar indikator terkait dapat dinyatakan bahwa terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan sebesar 62,19% batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.  Realisasi volume tebangan total per jenis mencapai 14,41% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan.

Halaman - 9

Kriteria / Indikator 2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Nilai

Justifikasi

67% (Sedang)

 Penilaian Verifier 2.6.1 dilakukan terhadap empat (4) parameter yaitu likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan catatan kantor akuntan publik terhadap Laporan Keuangan Auditee. Likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas sudah tertera dari hasil hitungan, sedangkan catatan kantor akuntan publik terhadap Laporan Keuangan adalah pendapat akuntan publik terhadap laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan dari suatu pemeriksaan terhadap laporan keuangan beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dengan demikian Catatan kantor akuntan publik berpengaruh terhadap parameter yaitu likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas serta tidak berlaku sebaliknya dalam arti seolah-olah bersifat linier. Rataan laporan keuangan auditee tahun (2009 – 2013) adalah : Likuiditas (1.130% / >100%), Solvabilitas (92 / <100%) dan Rentabilitas (- 4,59% /negatif) dan Catatan kantor akuntan publik (Wajar). Dengan demikian tidak ada Norma/Nilai Kematangan Verifier 2.6.1 yang dapat menampung nilai parameter keuangan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan catatan kantor akuntan publik, sehingga Verifier 2.6.1 terkatagori Tidak Diterapkan (N/A).  Berdasarkan telaah dokumen realisasi pembiayaan dari tahun 2009 s/d 2014 menunjukkan alokasi pendanaan untuk kegiatan kelola hutan sebesar 82% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya namun besarnya alokasi dana belum mencerminkan baiknya pengelolaan hutan karena dengan rendahnya produksi selama lima tahun terakhir berdampak pada rencana kegiatan kelola hutan menjadi lebih rendah dari yang direncanakan pada dokomen Jangka Panjang.  Hasil telaah dokumen terhadap alokasi dana untuk kegiatan kelola hutan berkisar antara 0 % s/d 47 %.  Pendanaan untuk kegiatan-kegiatan teknis kehutanan telah terealisasi cukup lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu yang dibutuhkan.  Terdapat re-investasi untuk kegiatan pembinaan hutan, Penanaman, Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kelola Sosial, Kelola Lingkungan dan Penelitian diatas 80%, namun rencana tersebut tidak sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang, karena rendahnya realisasi produksi.  Realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman (luas dan kualitas tegakan) mencapai 97% dari yang direncanakan namun rencana penanaman yang direncanakan tidak sesuai dengan rencana penanaman dokumen jangka panjang.

Halaman - 10

Kriteria / Indikator

Nilai

Justifikasi

83% (Sedang)

 PT. Akhates Plywood telah mengalokasikan seluas 10.891 ha sebagai kawasan lindung yang terdiri dari 5 jenis kawasan lindung yaitu buffer zone HL dan HSA (HL Tasak Butung, HL Tumbang Lunmu, dan HSA Sapat Hawung) seluas 5.416 ha, sempadan sungai seluas 3.575 ha, areal konservasi insitu seluas 1.200 ha, KPPN seluas 400 ha, dan KPPS/kantong satwa seluas 300 ha. Jenis dan Luas kawasan lindung telah sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen AMDAL dan RKU dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.

Ekologi 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

 Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sebesar 62,19% dari yang seharusnya.  Kondisi penutupan vegetasi kawasan lindung yang ada di areal pemegang izin yang berhutan masih lebih besar dari 80% dari luas total sebesar 10.891 ha.  Terdapat pengakuan dari pihak-pihak terkait pengelolaan hutan yaitu Kementerian Kehutanan - termasuk BP2HP (melalui persetujuan RKU, IIUPHHK-HA, SPP DR & PSDH), Dinas Kehutanan melalui persetujuan RKT, masyarakat (sesuai perkembangan RKT) melalui BA sosialisasi kasawasan lindung (sebagaimana telah dijelaskan pada verifier 1.5.4).  Pemegang izin telah memiliki laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU. 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan

67% (Sedang)

 Pemegang izin telah memiliki prosedur perlindungan hutan tetapi belum mencakup seluruh jenis gangguan ang ada (seperti peladang berpindah).  Pemegang izin telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan dengan Jenis dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan (minimal 50%).  Pemegang izin telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi kualifikasi personil tidak memadai.  Pemegang izin telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan tetapi baru sebatas tindakan preventif/ pencegahan, antara lain dengan melakukan kegiatan patroli dan/atau penyuluhan/sosialisasi tentang bahaya kebakaran hutan atau sosialisasi terhadap peladang liar yang ditemukan dalam areal.

Halaman - 11

Kriteria / Indikator 3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaat an hutan

Nilai

Justifikasi

73% (Sedang)

 Pemegang izin telah memiliki prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.  Pemegang izin telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi tidak semuanya sesuai dengan dokumen perencanaan (antara lain, salah satunya tidak terdapat alat SPAS), tetapi berfungsi dengan baik.  Pemegang izin telah memiliki personil pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifiaksinya belum memadai.  Pemegang izin telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan ada implementasi sebagian (>50% dari rencana dalam dokumen perencanaan).  Pemegang izin telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan sudah diimplementasikan (>50% dari rencana yang ada dalam dokumen Amdal atau RKU).  Terdapat indikasi telah terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, dan ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan yang telah diimplementasikan oleh pemegang izin.

67% (Sedang)

 Pemegang izin telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, tetapi belum bersifat teknis operasional yang berisi metode identifikasi dan SOP yang ada belum menyajikan secara rinci proses dan langkah pada setiap tahap kegiatan yang diperlukan dalam rangka identifikasi flora atau fauna dilindungi yang ada di areal pemegang izin.  Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

3.5 67% (Sedang) Pengelolaan flora untuk : 1.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2.Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

 Pemegang izin telah memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (SOP belum berbasis flora dilindungi dan masih bersifat umum).  Pemegang izin telah melakukan implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.  Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.

Halaman - 12

Kriteria / Indikator

Nilai

Justifikasi

3.6 67% (Sedang) Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2.Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik Sosial

 Pemegang izin telah memiliki prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (SOP belum berbasis fauna dilindungi dan masih bersifat umum).  Pemegang izin telah memiliki prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.  Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.

4.1 Kejelasan deliniasikawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

 PT. Akhates Plywood telah memiliki dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat serta rencana pemanfaatan SDA/SDH untuk masyarakat sekitar, tetapi belum lengkap.  PT. Akhates Plywood telah memiliki mekanisme penataan batas areal kerja dengan wilayah masyarakat. Seluruh areal kerja PT. Akhates Plywood berada pada kawasan hutan (HPT), dan tidak terdapat wilayah permukiman masyarakat di dalam areal kerjanya. Belum pernah terjadi konflik batas areal kerja PT. Akhates Plywood dengan wilayah masyarakat.  Dokumen terkait mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat dalam perencanaan pemanfataan SDH yang dimiliki PT. Akhates Plywood masih terbatas pada Dokumen IK-0807 Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan. Dalam prakteknya, PT. Akhates Plywood telah mengakomodir bentukbentuk kegiatan masyarakat yang terkait dengan hak-hak dasar masyarakat dalam pemanfataan SDH.  Terdapat bukti mengenai luas dan batas areal kerja PT. Akhates Plywood dengan wilayah kegiatan lain. Tidak terdapat wilayah permukiman masyarakat dan tidak tedapat klaim wilayah masyarakat pada areal kerja PT. Akhates Plywood.  Auditee telah melakukan penataan batas sebanyak 75,99% sesuai dokumen tata batas no. TBT 451/91, TBT 457/91, TBT 653/92, TBT 850/93 dan 1076/96. Dokumen tersebut merupakan dokumen resmi kegiatan penataan batas yang juga diakui oleh masyarakat (dan tidak secara langsung mengetahui wilayah kerja). Kehadiran kegiatan ijin tambang (PT Maruwai bara Abadi & PT Muraya Prima Coal) di dalam IUPHHK-HA PT Akhates Plywood, merupakan tambang resmi yang sudah mendapatkan ijin dari Pemerintah (c.q. Ijin Gubernur/Menteri Kehutanan). Upaya penyelesaian konflik yang terjadi dengan adanya ijin tambang sudah dilaporkan oleh auditee kepada Kepolisian setempat dan Kementerian Kehutanan sebagaimana surat Direktur Utama PT Akhates Plywood Nomor 29/AP-JKT/Presdir/IX/2014 tanggal 15 September 2014

81% (Baik)

Halaman - 13

Kriteria / Indikator 4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Nilai

Justifikasi

80% (Sedang)

 PT Akhates Plywood merealisasikan tanggung jawab sosial melalui kegiatan PMDH. Laporan PMDH tidak berbentuk dokumen utuh per tahun kegiatan. Sebagian realisasi tanggung jawab sosial yang sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.  PT Akhates Plywood memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang dituangkan dalam dokumen IK0806 Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Tidak terdapat bukti legalitas dari direksi mengenai struktur kelembagaan PMDH dan uraian tugas anggota pelaksana kegiatan PMDH.  PT Akhates Plywood telah melaksanakan kegiatan sosialisasi, baik melalui sosialisasi langsung maupun sosialisasi tidak langsung. Bukti dokumen sosialisasi belum lengkap atau belum terbundel utuh dalam satu laporan per tahun kegiatan.  Pemenuhan tanggung jawab sosial PT Akhates Plywood digulirkan melalui kegiatan PMDH. PT Akhates Plywood memiliki bukti realisasi kegiatan PMDH yang lengkap.  PT Akhates Plywood memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi/sewa menyewa.

4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

81% (Baik)

 PT Akhates Plywood memiliki data mengenai masyarakat desa sekitar yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan SDH (data asal tenaga kerja), tetapi belum memiliki data yang lengkap mengenai masyarakat desa sekitar yang tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan pengelolaan SDH.  PT Akhates Plywood tidak memiliki mekanisme khusus terkait upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. PT Akhates Plywood memiliki IK terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yaitu IK-0807 Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan. Isi dokumen pada IK tersebut belum lengkap (upaya yang akan dilakukan hanya untuk meningkatkan akses pemanfaatan SDH dan membeli sebagian hasil usaha masyarakat dari pemanfaatan SDH).  PT Akhates Plywood memiliki dokumen terkait renana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas (Dokumen RKUPHHK-HA dan RO PMDH).  Terdapat 8 rencana kegiatan pada 2 desa, dan sudah terealisasi 4 kegiatan. Artinya realisasi kegiatan adalah sebesar 4/8 x 100% = 50% (≥ 50%)  Kegiatan PT Akhates Plywood memiliki bukti dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap. Keberadaan dokumen tersebut terdokumentasi di Base Camp dan Kantor PT Akhates Plywood di Banjarmasin.

4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

83% (Baik)

 PT Akhates Plywood telah memiliki dokumen SOP Bidang Sosial IK-0805 Mekanisme Penyelesaian Konflik, tetapi belum lengkap, isi dokumen hanya membahas resolusi potensi konflik tenurial dengan masyarakat dan pihak lain, tidak membahas konflik terkait ketenagakerjaan dan konflik pemanfaatan jalan koridor.  Terdapat potensi konflik antara PT Akhates Plywood dengan masyarakat sekitar dan perusahaan tambang, yang berbentuk potensi konflik: pemanfaatan lahan, ketenagakerjaan, tumpang Halaman - 14

Kriteria / Indikator

Nilai

Justifikasi tindih areal dan pemanfaatan jalan koridor perusahaan tambang. Peta potensi konflik yang dimiliki PT Akhates plywood belum lengkap.  Auditee telah membuat, memiliki dan menyimpan dokumen/laporan penanganan konflik baik di kantor Pusat Jakarta, Kantor Cabang maupun di kantor Base Camp. Di dalam dokumen tersebut tertuang bentuk dan sumber konflik serta proses penyelesaiananya.  PT Akhates Plywood memiliki bukti-bukti dokumen penanganan konflik, yang tersimpan di Kantor Banjarmasin, Kantor Jakarta dan Kantor Base Camp Barito II. Di dalam dokumen tersebut tertuang bentuk dan sumber konflik serta proses penyelesaiannya.

4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

67% (Sedang)

 Auditee telah melaksanakan : a) Hak dan kewajiban pengusaha; b) Hak dan kewajiban pekerja atau buruh; c) Syarat kerja; d) Tata tertib perusahaan; dan e) Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.  PT Akhates Plywood telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi tenaga kerja pada tahun 2012 s/d 2014 sebanyak 70% atau 28 orang dari 40 orang karyawan yang direncanakan.  PT. Akhates Plywood memiliki Dokumen Standar Jenjang Karir Karyawan. Auditee terbukti telah mengimplementasikan peningkatan karir berdasarkan kompetensi tenaga kerja (prestasi kerja, eksposure), kesetiaan organisasional dan sponsor. Peningkatan jenjang karir dan/atau jabatan karyawan terbukti diikuti dengan peningkatan nilai upah pokok karyawan dan peningkatan insentif kerja.

Hasil VLK PT AKHATES PLYWOOD Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier P1.

Nilai

Justifikasi

Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator 1.1.1. Pemegangizin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. Verifier a. :

Memenuhi

PT Akhates Plywood memiliki perijinan yang sah berupa SK IUPHHK-HA dan Peta Areal Kerja skala 1:100.000 sebagai lampirannya

Memenuhi

Iuran ijin UPHHK PT. Akhates Plywood telah dibayarkan sesuai SPP

Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA) Verifier b. : Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).

Halaman - 15

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier c. :

Nilai

Justifikasi

Memenuhi

Terdapat data dan informasi mengenai Pemegang Izin Usaha Pertambangan yaitu PT. Muraya Prima Coal seluas 5.850 Ha dan PT. Maruwai Bara Abadi seluas 9.729 Ha.

Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). P2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Indikator 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. Memenuhi

IUPHHK-HA PT. Akhates Plywood telah memiliki RKUPHHK-HA berbasis IHMB dan RKT yang sah dan lengkap dengan peta lampirannya.

Verifier b. : Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.

Memenuhi

IUPHHK-HA PT. Akhates Plywood telah mengalokasikan kawasan kawasan yang tidak boleh ditebang, PUP, Buffer Zone, KPPN dll sesuai ketentuan dan keberadaannya dapat dibuktikan di lapangan.

Verifier c. : Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.

Memenuhi

Batas Blok dan Petak Tebang RKT 2014 terlihat jelas di dalam Peta dan dapat ditemukan di lapangan.

Verifier a. : Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH dan lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

K2.2 Adanya rencana kerja yang sah Indikator 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya.

Memenuhi

RKUPHHK IUPHHK PT Akhates Plywood telah berbasis IHMB dan disahkan pejabat yang berwenang serta dilengkapi Lampiran Peta sesuai ketentuan

Halaman - 16

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier b. : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. P3.

Nilai Tidak Diverifikasi (Not verified)

Justifikasi Di IUPHHK PT Akhates Plywood tdak ada kegiatan penyiapan lahan untuk HTI

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan. Verifier : Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi

Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang yaitu Eddy Haryadi (No. Reg. 0119912/PKB-R/XVIII/2014) dan disahkan oleh petugas yang berwenang yaitu Adi Purnomo S,Hut. (No. Reg. 00581-12/WAS-PKB-R/XVIII/2013), terdapat kesesuiaian antara dokumen dan fisik kayu serta kayu dengan nomor batang di LHP dapat ditemukan tonggaknya di lapangan.

Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier : Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.

Memenuhi

Pengangkutan kayu dari TPK Hutan Simpang Malu ke TPK Antara Km 60 disertai SKSKB. Selama periode audit telah terbit 26 set SKSKB yaitu Seri DG 2129478 sampai DG 2129486 yang dilengkapi dengan DKB.

Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. Verifier a. : Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

Memenuhi

Tanda-tanda PUHH terlihat pada saat kayu akan ditebang (label merah ITSP), setelah pembagian batang (potongan label merah), setelah LHP disahkan (Barcode) yang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Verifier b. : Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi

Sistem TUK yang diterapkan pada PT. Akhates Plywood konsisten dijalankan secara rutin pada tiap pelaksanaan RKT.

Halaman - 17

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Justifikasi

Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier : Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi

SKSKB IUPHHK PT. Akhates Plywood diterbitkan oleh P2SKSKB yaitu Fajar Syahbana secara self assessment dengan masa kewenangan sampai dengan 4 Februari 2017. Penerbit FK-KB adalah M. Farkhan yang berlaku sampai dengan 6 Oktober 2016. Berkas SKSKB dan FAKB yang diperiksa dilengkapi DHH atau DKB-FA dan telah dimatikan oleh P3KB (terdapat “cap” dimatikan dan tanda tangan serta nomor register)

K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Indikator 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Verifier a. : Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

Memenuhi

SPP PSDH dan DR yang diterbitkan oleh pejabat penagih PSDH dan DR telah sesuai dengan LHP yang disahkan.

Verifier b. : Bukti Setor DR dan/atau PSDH.

Memenuhi

Berdasarkan verifikasi terhadap bukti setor PSDH dan DR telah terdapat kesesuaian yang dibayarkan dengan jumlah yang ditagihkan pada SPP PSDH dan SPP DR.

Verifier c. : Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.

Memenuhi

IUPHHK PT. Akhates Plywood telah membayar PSDH dan DR dengan mengacu pada beberapa peraturan dan ketentuan mengenai tariff PSDH dan DR untuk kayu hutan alam yang dimanfaatkan.

K 3.3.

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Verifier: Dokumen PKAPT

Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)

Selama 12 bulan terakhir (periode penilaian Maret 2014 - Februari 2015) PT. Akhates Plywood tidak melakukan perdagangan/pemindahan kayu bulat ke luar (antar pelabuhan/ antar pulau) dengan demikian Verifier ini tidak dapat diterapkan

Halaman - 18

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Justifikasi

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Verifier: Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

K 3.4.

Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA))

Selama 12 bulan terakhir (periode penilaian Maret 2014 - Februari 2015) PT. Akhates Plywood tidak melakukan perdagangan/pemindahan kayu bulat ke luar (antar pelabuhan/ antar pulau) dengan demikian Verifier ini tidak dapat diterapkan

Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal. Verifier: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)

PT Akhates Plywood belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu sehingga belum mengimplementasikan Tanda V-Legal, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan.

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan Penebangan K4.1

Pengelola izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) & melaksanakan kewajiban Yang dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL.

Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingku- ngan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb. Verifier : Dokumen AMDAL/ DPPL/UKLUPL/RKL-RPL.

Memenuhi

Dokumen AMDAL IUPHHK PT. Akhates Plywood lengkap dan telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Dephut dengan Nomor Persetujuan 28/DJVI/AMDAL/96 tanggal 6 Maret 1996.

Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Verifier a. : Dokumen RKL dan RPL.

Memenuhi

Dokumen RKL dan RPL yang di buat oleh IUPHHK PT. Akhates Plywood sudah mengacu pada dokumen AMDAL yang sah.

Verifier b. : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.

Memenuhi

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan IUPHHK PT. Akhates Plywood telah berusaha mengacu kepada AMDAL dan RKL serta RPL sesuai dampak penting yang terjadi di lapangan, khususnya pada areal eks tebangan.

P5. K 5.1.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3. Verifier a. : Implementasi prosedur K3.

Memenuhi

IUPHHK PT. Akhates Plywood telah memiliki prosedur dalam rangka Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Halaman - 19

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Justifikasi

Verifier b. : Ketersediaan peralatan K3.

Memenuhi

Peralatan K3 yang tersedia sudah sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik.

Verifier c. : Catatan kecelakaan kerja.

Memenuhi

PT Akhates Plywood telah mendata terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2014 sebanyak 1 kali.

K 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja. Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

PT. Akhates Plywood belum memi liki Serikat Pekerja, tetaapi ter-dapat Surat Pernyataan Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi para karyawan di lingkungan perusahaan.

Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier :

Memenuhi

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Terdapat Peraturan Perusahaan PT. Akhates Plywood dimana pada saat ini sedang dalam proses pengesahan dari Instansi terkait.

Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.

Memenuhi

PT. Akhates Plywood tidak mempekerjakan anak dibawah umur (kurang 18 tahun)

Pengambil Keputusan

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman - 20

KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

LP.PHPL-004-IDN

( 1

V_

~

| B

U\

H l l

•

38-SIC-04.01

Tanggal terbit: 02-04-2015

•»

International!^!.)UNMJMil

Hl^SS^SSS Tanggal berakhir : 01-04-2020

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada :

PT. A K H A T E S P L Y W O O D SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM SK.Menhut No. 68/Menhut - II/2008 Tanggal 1 April 2008 Luas Areal ± 94.380 Hektar di

Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Predikat S E D A N G Ir. IIN INDASAH Direktur Utama

Ir. GUSDAJ Direktur Sertifikasi

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 14/VI-BPPHH/2014 jo Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 1/VI-BPPHH/2015; Lampiran 1.1, Lampiran 2.1 & Lampiran 3.1