2016 tanggal 24 Mei 2016 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILAIAN AWAL KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Lampiran Surat No. 332/EQ.S/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILAIAN AWAL KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710 Telp. : +62251 7550722 Fax. : +62251 7550724 Email : [email protected] Website : http://www.equalityindonesia.com Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Awal Kinerja PHPL Terhadap: II. Nama Pemegang Izin : PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH Dasar Hak Pengelolaan : PP No. 72/2010 Luas : 635.746,79 Hektar Lokasi : Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 15-17 Semarang 50243 Telp : (024) 8413631 (hunting); Fax : (024) 8443142 III. Waktu Pelaksanaan : 4 s.d. 27 April 2016 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT PHPL. Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 24 Mei 2016 PT EQUALITY INDONESIA

Hermansyah Putra, S.Hut General Manager Divisi SHPK

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 220/EQI-KEP.Cert/V/2016 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN HAK PENGELOLAAN PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR PP NOMOR : 72/2010 TANGGAL 22 OKTOBER 2010 DENGAN LUAS 635.746,79 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang: a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 13 Mei 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor : 048/EQI-F037 tanggal 13 Mei 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor : 198/EQI-F039 tanggal 18 Mei 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut : 217 tanggal 18 Mei 2016 menunjukkan total nilai kinerja akhir 20 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 2 indikator bernilai SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI; d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Mengingat: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16; Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window; Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012) : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa. Halaman 1 dari 5


8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16.

17. 18.

19.

20. 21. 22. 23. 24.

ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MenhutII/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHPLIPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/PHPLIPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 66/M-DAG/PER/8/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya; DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang Halaman 2 dari 5


25.

26.

27.

28.

diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan: 1.

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/SP/DIR/2016 tanggal 11 Maret 2016. MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN HAK PENGELOLAAN PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR PP NOMOR : 72/2010 TANGGAL 22 OKTOBER 2010 DENGAN LUAS 635.746,79 HEKTAR PERTAMA

KEDUA

KETIGA

: PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH (Pemegang Sertifikat) dinyatakan “LULUS” karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 dan berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) Nomor 040/EQC-PHPL/V/2016. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 17 Mei 2021 selama PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Perdirjen BUK P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 dan perubahannya. : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. Halaman 3 dari 5


KEEMPAT

: PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila: a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Bogor Pada Tanggal: 18 Mei 2016 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Halaman 4 dari 5


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Direksi Perum Perhutani di Jakarta; 2. Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah; 3. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 5 dari 5

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1)

Identitas LPPHPL : a. b. c. d.

Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor Nomor Telepon : 0251-7550722 Nomor Fax : 0251-7550324 E-mail : [email protected] e. Direktur : Agustri Warsono f. Tim Audit : 1. Pajri Nurpajri (Auditor Prasyarat) 2. Setiaji (Auditor Prasyarat) 3. Priyo Handoko (Auditor Produksi) 4. E. Gangga Permana (Auditor Produksi) 5. Hermansyah Putra (Lead Auditor/Auditor Ekologi) 6. Aantono (Auditor Ekologi) 7. Hastanto Bowo (Auditor Sosial) 8. Slamet Mulyadi (Lead Auditor/Auditor Sosial) 9. Hari Seno Aji (Auditor VLK) 10. Rifan Sudiyono (Auditor VLK/Auditor Magang Produksi) 11. Teguh Pribowo (Auditor Magang Prasyarat) g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan/PK Bidang Produksi, Prasyarat, dan VLK) 2. Heri Binawan/Ir. Muchlis Hidayat (Anggota/PK Bidang Ekologi) 3. Wiyono,S.Hut.,M.Si (Anggota/PK Bidang Sosial) (2)

Identitas Auditee : 

Nama Pemegang Hak Pengelolaan : Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah



Dasar Hukum Pengelolaan

: PP Nomor 72 Tahun 2010



Tanggal

: 22 Oktober 2010



Luas Areal

: 635.746,79 Hektar



Lokasi Areal

: Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur



Alamat

:

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 1 dari 76

-

Kantor Divisi Regional

: Jl. Pahlawan No. 15-17 Semarang 50243. Phone :024-8413631; Fax : 024-8443142

-

Kantor Pusat

: Gd. Manggala Wanabakti, Blok VII Lt. 8-11. Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan.

Susunan Pengurus : 

Ketua Dewan Pengawas : Dr. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A.



Dewan Pengawas

: Yusra Iwata Alsa Adiari Nurcahyo Upik Rosalina Wasrin Akhmad Sukardi Wawan Siswantono Mayjen TNI Inf S.Widjonarko

(3)



Direktur Utama

: Mustoha Iskandar



Direktur SDM& Umum

: Morgan Syarif LB



Direktur PPB

: Teguh Hadi Siswanto



Direktur Keuangan

: Mohamad Soebagja



Direktur PSDH

: Heru Siswanto



Direktur Kom. Non Kayu : Agus Setyaprastawa

Ringkasan Tahapan: Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

4 April 2016

 Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Misbahul Munir Kasi PHL dan Slamet Rohadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.  Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana kegiatan penilaian awal kinerja PHPL di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini, khususnya di 5 (lima) KPH contoh, yaitu : KPH Pemalang, KPH Banyumas Barat, KPH Kedu Utara, KPH Pati dan KPH Purwodadi.

Pertemuan Pembukaan

4 April 2016

 Pertemuan dilaksanakan di Kantor Perum

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 2 dari 76

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Nomor : 15-17 Semarang, Provinsi Jawa Tengah.  Perkenalan anggota Tim Auditor, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP

Konsultasi Publik

5 April 2016

 Dilakukan di Gedung Rimba Graha Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Nomor : 15-17 Semarang, Provinsi Jawa Tengah.  Kegiatan dilaksanakan dalam rangka menghimpun informasi dari para pihak seperti: masyarakat desa hutan, ketua dan pengurus LMDH, LSM, dan instansi Pemerintah Daerah (POLRI, TNI, Dinas Kehutanan, BLH dan BKSDA) dari masing-masing KPH Contoh.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

6 - 26 April 2016

 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.4 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.  Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.4 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.  Verifikasi dan observasi lapangan dilaksanakan di 5 KPH contoh, yaitu KPH Pemalang, KPH Banyumas Barat, KPH Kedu Utara, KPH Pati dan KPH Purwodadi.

Pertemuan Penutupan

27 April 2016

 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.  Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.  Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian.  Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian (jika ada).  Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

18 Mei 2016

Rapat pengambil keputusan untuk meninjau dokumen penilaianyang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

(4)

Resume Hasil Penilaian Unit Contoh/KPH:

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 3 dari 76

1. KPH PEMALANG Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan

BAIK (100%)

1.2. Komitmen Pemegang Hak Pengelolaan

BAIK (100%)

 Auditee memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tatabatas yang telah dilaksanakan, dokumen tersebut yaitu : PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, SK No.2889/ KPTS/I/2013 tentang Luas Kawa-san Hutan Masing-masing KPH di Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, BATB yang sudah menda-pat pengesahan sejakTahun 1903 – 1940, dan Lampiran Peta Kerja. Baik (3)  Auditee memiliki dokumen Berita Acara Tata Batas (BATB) yang sudah mendapat pengesahansejak masa pendudukan Belanda (Tahun 1903 – 1940), dan setiap 10 tahun sekali dilakukan rekonstruksi batas, secara rutin setiap 3 bulan dilakukan pemeriksaan batas yang dituangkan dalam laporan triwulan. Hasil dari kegiatan tersebut diketahui bahwa realisasi tatabatas telah 100% (tata batas telah temu gelang). Baik (3)  Auditee telah mendapatkan pengakuan dari para pihak atas eksistensinya dengan bukti adanya Berita Acara Tata Batas (BATB) Partisipatif Terhadap Pemeriksaan Pal Batas Kawasan Hutan dengan melibatkan masyarakat, yang didukung dengan dokumen laporan tenurial yang menjelaskan adanya penyelesaian konflik, PK-SMPHT.04-009 tentang Penyelesaian Konflik Lahan dan Konflik Tenurial, Laporan Bidang Agraria Penanganan dan Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Kawasan, dan Konflik yang telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Baik (3)  KPH Pemalang tidak mengalami perubahan fungsi kawasan sesuai dengan Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit Jawa Tengah nomor: 2889/KPTS/I/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Luas Kawasan Hutan Masing-masing Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Berdasarkan SK tersebut luas KPH Pemalang 24.392,67 yang terdiri dari 19.913,98 Ha (HP) dan 4.478,69 Ha (HPT). NA  Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dan ada buktiupaya KPH Pemalang untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luarsektor kehutanan kepada Instansi terkait. Baik (3)  Terdapat penyempurnaan Visi dan Misi Pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 3180/Kpts/Dir/ 2014 tanggal 27 November 2014 Tentang Visi dan Misi Perum Perhutani. Dokumen visi Misi sesuai dengan kerangka PHL. Baik (3)  Auditee telah melaksanakan sosialisasi Visi Misi pada tingkat KPH, BKPH, RPH dan masyarakat yang dibuktikan dengan adanya:Undangan sosialisasi,

A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 4 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi Resume Sosialisasi Visi Misi, Dokumentasi kegiatan, dan daftar hadir pelaksanaan sosialisasi. Baik (3)  Auditee telah mengimplementasi-kan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) seluruhnya sesuai dengan Visi Misi Perum Perhutani, yang sesuai dengan Aspek :Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK. Baik (3)

1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan, implementasi, penelitian, pendidikan dan latihan.

BAIK (93,33%)

 Keberadaan tenaga professional bidang kehutanan KPH

Pemalang di lapangan belum memenuhi bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI/ SET/2009 dan Perdirjen PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015, dimana untuk Ganis PHPL Pengukuran dan Perpetaan (KURPET) belum tersedia. Namun berdasar-kan SE Dirjen BUK Nomor : S.545/VIBIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 pemenuhan GANIS PHPL dapat dipertimbangkan sampai dengan 1 Januari 2016, dan untuk pemenuhan kekurangan Ganis PHPL dipenuhi dengan Sarjana Kehutanan. Sedang (2)

 Realisasi peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana atau sebesar (93,4%) sesuai kebutuhan. Baik (3)

 KPH Pemalang secara administrasi telah memiliki kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, yang terdiri dari : Data Tenaga Kerja, Laporan Ketenagakerjaan, Data Peserta BPJS, Serikat Pekerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Aturan/Prosedur Kerja terkait ketenagakerjaan. Baik (3)

1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (Kegiatan) Pemegang Hak Pengelolaan.

BAIK (100%)

1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

BAIK (100%)

EQI-F102.1.0/20120126

 KPH Pemalang mempunyai struktur organisasi dan job description melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 007/KPTS/DIR/2014 tanggal 13 Januari 2014 dan telah sesuai dengan kerangka PHPL. Baik (3)  KPH Pemalang memiliki perangkat SIM dan terdapat pelaksana SIM sesuai dengan Surat Keputusan Administratur Perum Perhutani /KKPH Pemalang Nomor : 02/ KPTS/PML/DVREJATENGI/2015, tgl 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Operator Telepon Komputer dan Petugas Kearsipan. Baik (3)  Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor di Kantor Direksi Jakarta dan Kantor Divisi regional Jawa Tengah sebagai perwakilan dan fungsi-fungsi berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Baik (3)  Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi melalui laporan hasil evaluasi yang diberikan oleh SPI/Audit Internal. Baik (3)  Kegiatan RTT telah diketahui oleh masyarakat (LMDH) yang dibuktikan dengan adanya berita acara sosialisasi rencana tebangan dan tanaman. Baik (3)  Terdapat proses persetujuan tatabatas yang dituangkan dalam BATB KPH Pemalang. Baik (3)  Terdapat persetujuandalam proses danpelaksanaan program CSR/CD dari para pihak dengan tersedianya perencanaan dan bukti pelaksa-naan kegiatan PHBM dan CSR/CD. Baik (3)  Dalam memperoleh persetujuan atau pemberitahuan penetapan kawasanlindung, KPH Pemalang telah mendapat pengakuankawa-san

Halaman 5 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi lindung dari masyarakat sekitar areal kerja yang dibuktikan dengan adanya berita acara dan daftar hadir pelaksanaan sosialiasi pengakuan kawasan lindung. Baik (3)

2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari.

BAIK (93,3%)

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem.

BAIK (100%)

2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

BAIK (100%)

 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Pemalang telah memiliki dokumen-dokumen penting khususnya yang berkaitan dengan dokumen perencanaan sebagai berikut : 1. RencanaJangkaPanjang (Management Plan) berupaDokumenRencanaPengaturanKelestarian Hutan (RPKH) KP JatiPeriode 1Januari 2010 s.d 31 Desember 2019. 2. RevisiRencanaPengaturanKelestarianHutan (RPKH) KP JatiPeriode 1Januari 2012 s.d 31 Desember 2019. 3. RevisiKeduaRencanaPengaturanKelestarianHuta n(RPKH) KP JatiPeriode 1Januari 2016 s.d 31 Desember 2019. Baik (3)  Luasan tebangan A2 dan tanaman rutin pada RTT 2011 - 2015 telah mengacu kepada RPKH (100%), sedangkan pada kegiatan tebangan B1 dan tanaman pembangunan RTT 2011 - 2015 terjadi penambahan luasan. Baik (3)  Berdasarkan hasil uji petik di lapangan sebanyak 11 pal petak, terdapat 1 pal petak dengan informasi pal petak yang kurang jelas (petak 113/104/103). dapat dikatakan bahwa seluruh tanda batas petak dapat dikenali di lapangan seluruhnya. Sedang (2)  Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Pemalang) telah memiliki data potensi tegakan pada areal kerjanya sesuai tipe ekosistem yang ada yang merupakan hasil risalah hutan yang dilaksanakan 10 tahun sekali sebagai dasar penyusunan RPKH. Baik (3)  Dalammelaksanakanperhitunganetatdenganmengg unakan SISDH-PDE sedangkanuntukpenghitungan volume tebangan dengan menggunakan tabel WVW namun agar mendekati kondisiriil ditetapkanlah angka factor koreksi. Perhitungan dan penetapan angka factor koreksi dilaksanakan dengan cara membandingkan volume table dengan realisasi tebangan 5 tahun terakhir pada setiap bentuk tebangan. Baik (3)  Terdapat rencana pengaturan tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat yang digunakan dalam penyusunan RTT. Baik (3)  SOP seluruh tahapan kegiatan system silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik (3)  Secara keseluruhan, implementasi tahapan THPB untuk RTT 2011-2015 sudah dilakukan oleh KPH Pemalang(100%) sesuai dengan tata waktunya. Baik (3)  Berdasarkan hasil rekapitulasi klem tebangan A2 tahun 2011-2015 tersebut diketahui untuk tingkat

2. Produksi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 6 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai



2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan.

BAIK (100%)

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya.

BAIK (100%)



  

 



2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

BAIK (90,48%)







 

EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang KPH Pemalang yaitu 94,86 m3/ha. Baik (3) Berdasarkan hasil evaluasi tanaman tahun III tahun 2011-2015 bahwa rata-rata persentase tumbuh tanaman pokok adalah 89,4% dan tanaman pengisi 89,23%. Baik (3) Tersedia SOP pemanfaatan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Baik (3) Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil. Baik (3) Factor eksploitasi > 70 %. Baik (3) Tersedia dokumen RTT tebanghabis (A), tebangan pembangunan (B) dan tebanganpenjarangan (E) tahun 2011 s/d 2015 lengkapdenganrevisi (suplisi) nya, yang disusun berdasarkan RPKH yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Baik (3) Peta RTT sesuai dengan peta lampiran RPKH. Baik (3) Terdapat tanda lingkaran merah pada pohon terluar, dan tanda markir blok berupa tanda lingkaran hitam pada pohon yang berbatasan dengan KPS dan lokasi tersebut telah sesuai dengan peta tebangan. Baik (3) Realisasi persentase tebangan A, B dan E tahun 2011-2015 adalah 84,2 %, 99%, 86,6%, 100,2% dan 106,5% dan lokasi panen sesuai dengan RTT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Baik (3) Opini akuntan public untuk laporan keuangan teraudit tahun 2014 menyatakan wajar dalam semua hal yang material ; sedangkan berdasarkan indicator kondisi kesehatan financial pada tingkat Divre Jateng untuk tahun 2014, nilai liquiditas sebesar 90,84% (< 100%), nilai Solvabilitas sebesar 353,92% (> 150%), dan nilai Rentabilitas 10,78% (positif). NA Persentase realisasi biaya pengusahaan hutan khusus untuk kayu tebangan (Hasil Hutan Ekstraktif) Perum Perhutani Divre Jateng tahun 2014 terealisasi antara 85% hingga 138%, dengan rata-rata 99%, atau dari total biaya terealisasi 103% dari rencananya. Baik (3) Pada tahun 2011-2015 persentase rata-rata realisasikebutuhandanauntukkelolahutanterbesary aitu sebesar 126,54 % pada kegiatan produksi Kayu Tebang Lainnya dan terkecil pada kegiatan penanaman sebesar 86,66 %. Dengan demikian perbedaan persentase realisasi pendanaanya itu sebesar 39,88% dari rencana yang disusun dan target volume kegiatan. Sedang (2) Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. Baik (3) terdapat komitmen yang kuat dalam menanamkan kembali modalnya ke dalam hutan untuk kegiatan

Halaman 7 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi kelola hutan dari tahun 2011 – 2015 dengan realisasi 83,5 %, 112,8%, 94,6%, 86,38% dan 89,7% sehingga Realisasi pada tahun 2009 sebesar 493,3 %, tahun 2010 sebesar 217,6 % realisasi rata-rata modal yang ditanamkan ke hutan sebesar 93,40%. Baik (3)  Realisasi pelaksanaan kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan yaitu penanaman tanaman pokok dan tanaman pengisi pada tahun 2011 - 2015 yaitu sebesar 99,9 % dari target yang direncanakan.. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan, luas dan kualitas hasil pembinaan hutan yang baik lebih besar dari 70 % dari yang direncanakan. Baik (3)

Indikator 3.1 Keberadaan, Kemantapan Dan Kondisi Kawasan Lindung Pada Setiap Tipe Hutan.

BAIK (83,33%)

Indikator 3.2 Perlindungan Dan Pengamanan Hutan.

BAIK (92%)

Indikator 3.3 Pengelolaan Dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah Dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan.

BAIK (84,80%)

 Luas kawasan lindung (perlindungan) sesuai dengan dokumen DPPL dan mengalami peningkatan luas dalam dokumen RPKH dan seluru kawasan perlindungan dilapangan sesuai dengan biofisik dan fungsinya. Baik (3)  Seluruh kawasan Lindung telah dilakukan penataan batas dengan tanda batas yang jelas dilapangan. Baik (3)  75 % luas kawasan lindung berhutan. Sedang (2).  Jumlah LMDH yang memiliki dan perdekatan dengan kawasan perlindungan sejumlah 45 LMDH dan yang telah dilakukan sosialisasi rata-rata dari tahun 2011 samapai 2015 sebesar 46%. Sedang (2)  Semua kawasan lindung telah dikelola, namun belum semua jenis pengelolaan dilakukan terhadap seluruh kawasan lindung. Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung. Sedang (2)  KPH Pemalang telah mengembangkan prosedur Kerja Perlindungan Hutan yang mencakup semua jenis gangguan yang ada. Baik (3)  Jumlah dan jenis sarana prasarana sebagian sudah sesuai ketentuan namun sebagian belum sesuai namun berfungsi dengan baik Sedang (2)  Tersedia personil perlindungan hutan (polter dan polmob) dengan jumlah tersedia disetiap BKPH dan RPH dan kualifikasi personil yang mendapatakan pelatihan secara internal Baik (3)  Kegitan perlindungan diimplentasi melalui tindakan preemptif, preventif dan represif terhadap jenis gangguan yang ada Baik (3)  Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat kegiatan hak pengelolaan hutan Baik (3)  Tersedia sarana prasaran pengelolaan dan pemantuan di setiap BKPH yang berfungsi dengan baik dan sarana prasarana telah sesuai dengan dokumen DPPL (rkl dan rpl) Baik (3)  Tersedia personil yang mencukupi namun belum memiliki kompetensi sesuai ketentuan Sedang (2)  Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan

3. Ekologi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 8 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai





Indikator 3.4 Identifikasi Spesies Flora Dan Fauna Yang Dilindungi Dan/Atau Langka, Jarang, Terancam Punah, Dan Endemik.

BAIK (100%)

Indikator 3.5 Pengelolaan Flora Untuk: a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

NA

Indikator 3.6 Pengelolaan Fauna Untuk: -

Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

-

Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.





Ringkasan Justifikasi dampak tanah dan air berupa dokumen DPPL/RKL dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan Baik (3) Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air seperti dokumen DPPL/RPL tetapi masih terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan Sedang (2) Terjadi indikasi dampak yang besar terhadap tanah dan air namun ada upaya untuk menangani permasalahan tersebut Sedang (2) Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan Baik (3) Auditee telah melakukan identifikasi untuk selurh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dengan jenis kegiatan survey biodiversity dan identifikasi HCVF Baik (3)

 Not Applicabel

SEDANG (80%)

 Terdapat prosedur pengelolaan fauna dilindungi yang mencakup seluruh jenis fauna dilindungi Baik (3)  Terdapat pengelolaan fauna dilindungi, namun belum mencakup seluruh jenis dan seluruh tahapan pengelolaan. Sedang (2)  Terdapat gangguan fauna dilindungi, namun ada upaya menanganinya Sedang (2)

BAIK (92,59%)

 Auditee telah memiliki laporan tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap. Nilai: Baik (3)  Auditee memiliki mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang disetujui para pihak.Nilai: Baik (3)  Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas.

4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 9 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai

4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

BAIK (91,87%)

4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak

BAIK (100%)

4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

BAIK (95,24%)

EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi Nilai: Baik (3)  Terdapat bukti bukti tentang luas dan batas kawasan areal kerja Auditee dengan semua masyarakat hukum adat/ setempat. Nilai: Baik (3)  Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih ada konflik.Nilai: Sedang (2)  Auditee telah memilki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial pemegang hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku. Nilai: Baik (3)  Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat. Nilai: Baik (3)  Auditee telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap Nilai: Sedang (2)  Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Nilai: Baik (3)  Auditee telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi. Nilai: Baik (3)  Auditee telah memiliki data dan informasi tentang keberadaan masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH lengkap dan jelas.Nilai: Baik (3)  Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas.Nilai: Baik (3)  Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. Nilai: Baik (3)  Terdapat bukti implementasi sebagian besar(≥50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang hak pengelolaan. Nilai: Baik (3)  Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak cukup lengkap dan jelas.Niali: Baik (3)  Auditee telah memiiki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.Nilai: Baik (3)  Auditee telah memiliki Peta Klaim Areal yang lengkap dan jelas. Nilai: Baik (3)  Auditee telah memiliki kelembagaan resolusi konflik dan didukung dengan pendanaan yang cukup. Nilai: Baik (3)  Auditee telah memiliki dokumen/ laporan penanganan konflik, namun ada yang belum lengkap dan belum jelas. Nilai: Sedang (2)

Halaman 10 dari 76

Kriteria/Indikator 4.5. pengembangan peningkatan tenaga kerja

Perlindungan, dan kesejahteraan

Nilai


BAIK (91,67%)

 Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Nilai: Baik (3)  Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan. Nilai: Sedang (2)  Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan sudah seluruhnya diimplementasikan kepada karyawan. Nilai: Baik (3)  Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan. Nilai: Baik (3)

B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi  Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 Tanggal 1.1.1. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI 22 Oktober 2010 Tentang Perusahaan Umum Pengelolaan mampu (Perum) Kehutanan Negara. Dokumen ini telah di menunjukkan keabsahan Izin tetapkan di Jakarta yang ditandatangani oleh Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Presiden Republik Indonesia dan telah di Kayu (IUPHHK) undangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kesesuaian kawasan yang dikelola oleh auditee mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 359/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 435/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dilampiri dengan peta skala 1:250.000.  Not applicable  Terdapat laporan hasil identifikasi penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan adalah berupa penggunaan kawasan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mulya di BKPH Slarang RPH Paduraksa Petak 141, Kabupaten Pemalang, luas 0,2 hektar. 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang  Auditee telah memiliki dokumen RPKH beserta 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan MEMENUHI revisinya untuk kelas perusahaan jati periode 2010 Rencana Kerja Tahunan s/d 2019 yang disusun dan disahkan oleh pejabat (RKT/Bagan Kerja/RTT) yang berwenang dan disusun mengacu pertauran disahkan oleh yang berwenang yang berlaku. Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun 2015 dan 2016 beserta suplisinya yang disusun oleh petugas yang berwenang. Dokumen RPKH dan RTT dilengkapi dengan peta dengan skala 1:100.000.  Auditee telah memiliki peta RTT yang menggambarkan lokasi kegiatan baik tanaman dan tebangan dan menggambarkan lokasi kawasan perlindungan. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa lokasi KPS yang benar adanya dan telah dikelola dengan baik.  Peta blok tebangan adalah merupakan lampiran SPK tebangan yang dimiliki oleh mandor tebang.

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 11 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi Posisi blok/petak tebangan posisinya benar dan terbukti di lapangan. Penandaan patok batas petak mengacu pada PK yang dikembangkan oleh auditee.

2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah  Auditee telah memiliki dokumen RPKH jangka perusahaan 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2019 dengan luas kawasan 24.392,67 Ha yang disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang Terakhir dokumen RPKH Kelas Perusahaan Jati KPH Pemalang Luas 24.392,67 Ha jangka perusahaan 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2019 untuk periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2019 direvisi. Dokumen revisi RPKH disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dokumen tersebut mendapat persetujuan dari a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dr. Ir. Ida Bagus Putera Parthama, M.Sc) pada tanggal 31 Desember 2015.  Not applicabel 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Auditee telah memiliki dokumen LP-KHP dan buku 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang MEMENUHI ukur yang dibuat berdasarkan buku taksasi DK 316. ditebang/dipanen atau yang LP-KHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang dipanen/dimanfaatkan telah di– berwenang dari Instansi kehutanan. Hasil uji petik LHP-kan menunjukkan kesesuaian antara LP-KHP, buku ukur, fiisk kayu dan tunggak di lapangan. Auditee menyertai kayunya dari petak tebangan (TPn) 3.1.2. Seluruh kayu yang MEMENUHI untuk tujuan TPK dengan menggunakan dokumen diangkut keluar areal izin DKB/DK 304 yang diterbitkan oleh mandor tebang. dilindungi dengan surat Selanjutnya dari TPK untuk tujuan industry kayu keterangan sahnya hasil hutan disertai dengan dokumen FAKB/SKSHHK. Hasil pemeriksaan dokumen antara dokumen LMKB dengan FAKB/SKSHHK menunjukkan kesesuaian  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan 3.1.3. Pembuktian asal usul MEMENUHI atau Not Applicable, karena Auditee adalah kayu bulat (KB) dari IUPHHKHA pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA. Auditee telah menerapkan penandaan pada bontos ujung dan tunggak kayu mengacu kepada SK Direksi Perum Perhutani No. 3169/Kpts/Dir/2014 tanggal 24 November 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDHProd/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015 sehingga kayu dapat dilacak balak sampai ke petak tebangan.  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA. Tanda-tanda PUHH yang diterapkan oleh Auditee telah dilaksanakan secara konsisten dan telah diatur dalam SK Direksi Nomor 3169 tahun 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDH- Prod/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

Halaman 12 dari 76

Kriteria/Indikator

Ringkasan Justifikasi Auditee dapat menunjukkan dokumen FAKB dan 3.1.4. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI SKSHHK yang diterbitkan oleh pejabat yang Pengelolaan mampu berwenang (yang berkualifikasi sebagai Ganis PKB). membuktikan adanya catatan Dalam penerbitan FAKB juga dilengkapi dengan BAP angkutan kayu ke luar TPK penerbitan FAKB. Dan BAP penerbitan SKSKB tidak tersedia karena auditee tidak melakukan pemakaian dokumen SKSKB. 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu  Auditee telah memiliki dokumen SPP PSDH yang 3.2.1. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI dietrbitkan oleh instansi kehutanan. Hasil verifikasi Pengelolaan menunjukkan bukti dokumen menunjukkan bahwa tagihan yang tertera pelunasan Dana Reboisasi (DR) dalam dokumen SPP PSDH telah sesuai dengan dan/atau Provisi Sumberdaya jumlah produksi dan mengacu pada tariff yang Hutan (PSDH) berlaku. Jumlah tagihan pada SPP adalah sebesar Rp. 1.841.442.286,- dengan total produksi sebanyak 17.026,232 M3. Tagihan PSDH telah dibayarkan secara lunas.  Pembayaran PSDH telah sesuai dengan SPP PSDH dan terdapat tanda bukti setor PSDH yang telah divalidasi oleh petugas Bank sebagai bukti pembayaran PSDH secara lunas.  Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan 3.3.1. Pemegang Izin/Hak NOT Pengelolaan yang mengirim APPLICABLE (Not Applicable), karena Auditee tidak menjual kayu antar pulau sehingga Auditee tidak memiliki dokumen kayu bulat antar pulau memiliki Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat NOT yang menggunakan kapal harus APPLICABLE (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan Kapal Laut, kapal yang berbendera dimana semua kayu yang diproduksi dijual ke pembeli Indonesia dan memiliki izin yang menggunakan transportasi darat (kendaraan truk). sah Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal 3.4.1 Tanda V-legal yang MEMENUHI sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan dibubuhkan pada dokumen DKHP dan dokumen SKSHHK. 4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Auditee telah memiliki Dokumen DPPL yang telah 4.1.1. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI disetujui berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jawa Pengelolaan telah memiliki Tengah Nomor 660.1/21/2011 tanggal 21 Juni 2011 dokumen AMDAL/DPPL/UKLtentang Persetujuan Dokumen Pengelolaan Dan UPL meliputi ANDAL, RKL dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan RPL yang telah disahkan sesuai Hutan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan peraturan yang berlaku meliputi Hutan Pemalang Di Kabupaten Pemalang dan seluruh areal kerjanya Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan DPPL mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007  Dokumen RKl dan RPL adalah merupakan satu 4.1.2. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI

EQI-F102.1.0/20120126

Nilai

Halaman 13 dari 76

Kriteria/Indikator Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

Nilai

Ringkasan Justifikasi kesatuan dengan dokumen DPPL telah disetui berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/21/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Persetujuan Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan Hutan Perum Perhutani KPH Pemalang.  Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Hasil kegiatan juga dilaporkan kepada BLH kabupaten dan Dinas kehutanan setempat. 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  Auditee telah memiliki dokumen prosedur atau 5.1.1. Prosedur dan MEMENUHI pedoman tentang K3 dalam bentuk Petunjuk Kerja Implementasi K3 (PK) Direksi. Auditee juga memiliki pengurus P2K3 serta ahli K3 sebagai penanggung jawab dalam implemntasi K3 di KPH Pemalang.  Auditee telah memiliki daftar APD per bulan Maret 2016. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa APD tersedia di masingmasing BKPH dan dapat berfungsi dengan baik.  Auditee telah memiliki dokumen catatan kerja yang dibuat oleh Ahli K3 yang merupakan pengurus dari P2K3. Auditee juga telah menunjukkan upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja. 5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Terdapat SP2P di KPH Pemalang ditetapkan 5.2.1. Kebebasan berserikat MEMENUHI berdasarkan SK Dewan Pengurus Daerah Jawa bagi pekerja Tengah SP2P Nomor: 16/Kpts/DPDSP2P/Jateng/2015 Tanggal 12 Mei 2015 Tentang Penetapan Dewan Pengurus Cabang KPH Pemalang Untuk Masa Bakti 2015 - 2018. Serikat pekerja ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pengurus Wilayah Serikat Karyawan Perum Perhutani Jawa Tengah Nomor: 01/DPD SEKAR/KPHPml/I/2015 tanggal 17 Juni 2015 Periode Kepengurusan Tahun 2015 – 2018. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat serikat pekerja dan hak-hak karyawan telah terpenuhi. Auditee telah mempunyai dokumen PKB Periode 5.2.2. Adanya Kesepakatan MEMENUHI 2015 – 2017 tanggal 3 Juli 2015 dan telah Kerja Bersama (KKB) atau didaftarkan melalui SK Direktur Jenderal pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) Hubungan industrial dan jaminan tenaga kerja Nomor: Kep.138/PHIJSK.PKKAG/ PKB/IX/2015 tanggal 4 September 2015. Tidak terdapat karyawan dibawah umur yang beekerja 5.2.3. Perusahaan tidak MEMENUHI di KPH Pemalang. Jumlah karyawan yang bekerja di mempekerjakan anak di bawah KPH Pemalang berjumlah 598 orang. umur Berdasarkan uraian tersebut diatas, Nilai Kinerja PHPL KPH Pemalang pada saat Penilaian Awal Tahun 2016 sebesar 98,41%, masuk dalam kelas nilai 80 - 100% dengan predikat kinerja “BAIK”. 2. KPH BANYUMAS BARAT

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 14 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai


1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan

BAIK (94,44%)


BAIK (100%)

 Auditee memiliki dokumen legal dan administrasi tatabatas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tatabatas yang telah dilaksanakan, dokumen tersebut yaitu : PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, SK No.2889/KPTS/I/2013 tentang Luas Kawa-san Hutan Masing-masing KPH di Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, BATB yang sudahmenda-pat pengesahan sejakTahun 1922 – 1941, dan Lampiran Peta Kerja. Baik (3)  Auditee memiliki dokumen BeritaAcara Tata Batas (BATB) yang sudah mendapatpengesahansejak masa pendudukan Belanda (Tahun 1920 – 1940), dansetiap 10 tahun sekali dilakukan rekonstruksi batas, secara rutin setiap 3 bulan dilakukan pemeriksaan batas yang dituangkandalam laporan triwulan. Hasildarikegiatantersebutdiketahuibahwarealisasitat abatastelah 100% (tatabatastelahtemugelang). Baik (3)  Auditee telah mendapatkanpengakuandari para pihak atas eksistensinya denganbuktiadanya BeritaAcara Tata Batas (BATB) Partisipatif Terhadap Pemeriksaan Pal Batas Kawasan Hutan dengan melibatkan masyarakat, yang didukung dengan dokumen laporan tenurial yang menjelaskan adanya penyelesaian konflik, PK-SMPHT.04-009 tentang PenyelesaianKonflikLahandanKonflikTenurial, Laporan Bidang Agraria Penanganan dan Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Kawasan, dan Konflik yang telah mengalami penurunan daritahun sebelumnya, tetapi masih harus dilakukan terus menerus sampai tuntas. Sedang (2)  KPH Banyumas Barat tidakmengalamiperubahan fungsikawasansesuaidenganKeputusanKepala Perum Perhutani Unit Jawa Tengah nomor: 2889/KPTS/I/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentangLuas KawasanHutanMasing-masing KesatuanPemangkuanHutan (KPH) Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Berdasarkan SK tersebut luas KPH Banyumas Barat55.562,98 yang terdiri dari HutanLindung (HL) 114,1 Ha, HutanProduksi(HP) 27.837,99 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 26.380,79 Ha dan Alur 1.230,10 Ha. NA  Terdapat penggunaan kawasan di luarsektor kehutanan danadabuktiupaya KPH Banyumas Barat untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sector kehutanan kepada Instansi terkait. Baik (3)  Terdapat penyempurnaan Visi dan Misi Pengelolaan Hutan

A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat

EQI-F102.1.0/20120126

yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 3180/ Kpts/Dir/ 2014 tanggal 27 November 2014 Tentang Visi dan Misi Perum Perhutani. Dokumen visi Misi sesuai dengan kerangka PHL. Baik (3)  Auditee telah melaksanakan sosialisasi Visi Misi pada tingkat KPH, BKPH, RPH danmasyarakat yang dibuktikan

Halaman 15 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (93.33%)


BAIK (100%)


BAIK (100%)

Ringkasan Justifikasi dengan adanya : Undangansosialisasi, Resume Sosialisasi Visi Misi, Dokumentasi kegiatan, dan daftar hadir pelaksanaan sosialisasi. Baik (3)  Auditeetelahmengimplementasi-kanPengelolaanHutan Lestari (PHL) seluruhnya sesuai denganVisi Misi Perum Perhutani, yang sesuaidenganAspek :Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosialdan VLK. Baik (3)  Keberadaan tenaga professional bidang kehutanan KPH Pemalang di lapangan belum memenuhi bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI/ SET/2009 dan Perdirjen PHPL Nomor : P.16/PHPLIPHH/2015, dimana untukGanis PHPL PengukurandanPerpetaan (KURPET) belumtersedia. Namun berdasar-kan Surat Edaran Dirjen BUK Nomor : S.545/VIBIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 pemenuhan GANISPHPL dapatdipertimbangkansampaidengan 1 Januari 2016, danuntukpemenuhankekuranganGanis PHPL dipenuhi dengan Sarjana Kehutanan. Sedang (2)  Realisasi peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana atau sebesar (96 %) sesuaikebutuhan. Baik (3)  KPH Banyumas Barat secara administrasi telah memiliki kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, yang terdiridari : Data TenagaKerja, Laporan Ketenagakerjaan, Data Peserta BPJS, SerikatPekerja, PerjanjianKerjaBersama (PKB), Aturan/Prosedur Kerja terkait ketenagakerjaan. Baik (3)  KPH BanyumasBarat mempunyaistrukturorganisasidan job description melaluiKeputusanDireksiPerumPerhutani No. 007/KPTS/DIR/2014 tanggal 13 Januari 2014 dantelahsesuaidengankerangka PHPL. Baik (3)  KPH Banyumas Barat memilikiperangkat SIM danterdapatpelaksana SIM sesuaidenganSuratKeputusanAdministraturPerumPerhuta ni /KKPH Banyumas Barat Nomor : 04/KPTS/ BYB/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentangPenunjukanPetugas Operator Data Entry Komputer, Telepon, Perpajak-an, Tata KearsipansertaPemberianEkstraFooding. Baik (3)  TerdapatOrganisasi SPI/Internal Auditor di Kantor Direksi Jakarta dan Kantor Divisi regional Jawa Tengah sebagaiperwakilandanfungsifungsiberjalandenganefektifuntukmengontrolseluruhtaha pankegiatan. Baik (3)  Terdapatketerlaksanaanseluruhtindakkoreksidanpencega hanmanajemenberbasishasil monitoring danevaluasimelaluilaporanhasilevaluasi yang diberikanoleh SPI/Audit Internal. Baik (3)  Kegiatan RTT telahdiketahuiolehmasyarakat (LMDH) yang dibuktikandenganadanyaberitaacarasosialisasirencanateb angandantanaman. Baik (3)  Terdapat proses persetujuantatabatas yang dituangkan dalam BATB KPH Banyumas Barat. Baik (3)  Terdapat persetujuan dalam proses danpelaksanaan program CSR/CD dari para pihak dengan tersedianya perencanaandanbuktipelaksa-naankegiatan PHBM dan CSR/CD. Baik (3)  Dalammemperolehpersetujuanataupemeberitahuanpenet apankawasanlindung, KPH Banyumas Barat telah mendapat pengakuan kawasanlindung darimasyarakat sekitar areal kerja yang dibuktikan dengan adanya berita acara dan daftarhadirpelaksanaansosialiasi pengakuan kawasan lindung. Baik (3)

2. Produksi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 16 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (93,33%)


BAIK (100%)

EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi  Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Banyumas Barat telah memiliki dokumen-dokumen penting khususnya yang berkaitan dengan dokumen perencanaan sebagai berikut : 1. Dokumen Rencana Jangka Panjang (Management Plan) berupa Dokumen Revisi Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan KP Pinus KPH Banyumas Barat Luas 39.466,30 1 Januari 2002 – 31 Desember 2011. 2. Revisi Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan KP Pinus KPH Banyumas Barat Luas 39.483,09 1 Januari 2012 – 31 Desember 2021. 3. Revisi RPKH KP Pinus KPH Banyumas Barat Luas 39.483,09 ha 1 Januari 2012 – 31 Desember 2021 untuk periode 1 Januari 2015 – 31 Desember 2021 4. Dokumen Rencana Jangka Panjang (Management Plan) berupa Dokumen Revisi Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan KP Mangrove KPH Banyumas Barat Luas 16.079,89 1 Januari 2012 – 31 Desember 2021. Baik (3)  Luasan tebangan A2 dan tanaman rutin pada RTT 2011 – 2014 tidak mencapai 100 % terhadap RPKH dikarenakan adanya hasil evaluasi potensi sehingga adanya perubahan kelas hutan dan adanya perubahan umur daur pada KP Pinus dari 25 tahun menjadi 50 tahun. Baik (3)  Berdasarkan hasil uji petik di lapangan sebanyak 11 pal petak, terdapat 1 pal petak dengan informasi pal petak yang kurang jelas (petak 9/10/11). Dapat dikatakan bahwa seluruh tanda batas petak dapat dikenali di lapangan seluruhnya. Sedang (2)  Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Banyumas Barat telah memiliki data potensi tegakan pada areal kerjanya sesuai tipe ekosistem yang ada yang merupakan hasil risalah hutan yang dilaksanakan 10 tahun sekali sebagai dasar penyusunan RPKH. Berdasarkan Laporan Risalah Hutan, rekapitulasi data potensi tegakan jati di KPH Banyumas Barat. Baik (3)  Pengujian jangka waktu penebangan (cutting time test) adalah bentuk pengujian terhadap kelestarian terhadap produksi selama daur berdasarkan luas tegakan produktif yang ada serta berdasarkan potensi produksi masing-masing petak/anak petak. Apabila etat dikoreksi pada cutting time test berikutnya masih terdapat perbedaan lebih dari 2 tahun, etat tersebut dikoreksi kembali berturutturut smpai perbedaan lebih dari dari 2 tahun. Baik (3)  KPH Banyumas Barat telah memiliki rencana pengaturan tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat namun tidak digunakan dalam penyusunan RTT. Hasil klem digunakan sebagai dasar untuk perhitungan jatah tebangan setiap tahunnya dalam RTT. Etat pada RPKH digunakan sebagai batas maksimal kegiatan penebangan

Halaman 17 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (91,67%)










BAIK (100%)



 

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya.

BAIK (100%)



 




EQI-F102.1.0/20120126

BAIK (94,4%)





Ringkasan Justifikasi yang boleh dilakukan. Baik (3) Pedoman kerja seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun untuk pedoman kerja pemeliharaan tanaman tahun ke IV dan V masih bersifat umum, tidak ada pemisahaan pedoman kerja pemeliharaan tanamana jati dan rimba. Sedang (2) Secara keseluruhan, implementasi tahapan THPB untuk RTT 2011-2015 sudah dilakukan oleh KPH Banyumas Barat (100%) sesuai dengan tata waktunya.. Baik (3) Berdasarkan hasil rekapitulasi klem tebangan A2 tahun 2011-2015 tersebut diketahui untuk tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang KPH Banyumas Barat yaitu 189,37 m3/ha. Baik (3) Berdasarkan hasil evaluasi tanaman tahun III tahun 2011-2015 bahwa rata-rata persentase tumbuh tanaman pokok adalah 87,21% dan tanaman pengisi 86,7%. Baik (3) Tersedia SOP pemanfaatan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Baik (3) Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil. (3) Faktor Eksploitasi (FE) KPH Banyumas Barat ≥ 0,70. Baik (3) Tersedia dokumen RTT tebang habis (A), tebangan pembangunan (B) dan tebangan penjarangan (E) tahun 2011 s/d 2015 lengkap dengan revisi (suplisi) nya, yang disusun berdasarkan RPKH yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Baik (3) Peta RTT sesuai dengan peta lampiran RPKH. Baik (3) Penandaan blok tebangan berupa lingkaran warna putih di pohon terluar pada blok tebangan dan lokasi tersebut telah sesuai dengan peta tebangan namun pada peta RO tebangan. Baik (3) Realisasi persentase tebangan A, B dan E tahun 2011-2015 adalah 100,5 %, 94,7%, 71,4%, 89,8% dan 61,4%. Realisasi sadapan getah pinus tahun 2011 – 2015 adalah 104%, 108%, 104%, 101%, dan110% serta lokasi panen sesuai dengan RTT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Baik (2) Opini akuntan publik untuk laporan keuangan teraudit tahun 2014 menyatakan wajar dalam semua hal yang material ; sedangkan berdasarkan indikator kondisi kesehatan finansial pada tingkat Divre Jateng untuk tahun 2014, nilai liquiditas sebesar 90,84% (< 100%), nilai Solvabilitas sebesar 353,92% (> 150%), dan nilai Rentabilitas 10,78% (positif). NA Persentase realisasi biaya pengusahaan hutan

Halaman 18 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai



 



Ringkasan Justifikasi khusus untuk kayu tebangan (Hasil Hutan Ekstraktif) Perum Perhutani Divre Jateng tahun 2014 terealisasi antara 85% hingga 138%, dengan rata-rata 99%, atau dari total biaya terealisasi 103% dari rencananya. Baik (3) Pada tahun 2011-2015 persentase rata-rata realisasi kebutuhan dana untuk kelola hutan terbesar yaitu sebesar 133,2 % pada kegiatan Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara, Sosial dan Lingkungan dan terkecil pada kegiatan penanaman sebesar 101,4 %. Dengan demikian perbedaan persentase realisasi pendanaan yaitu sebesar 31,8% dari rencana yang disusun dan target volume kegiatan. Sedang (2) Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. Baik (3) Terdapat komitmen yang kuat dalam menanamkan kembali modalnya ke dalam hutan untuk kegiatan kelola hutan dari tahun 2011 – 2015 dengan realisasi 83%, 126%, 88%, 95% dan 133% sehingga realisasi rata-rata modal yang ditanamkan ke hutan sebesar 105%. Baik (3) Realisasi pelaksanaan kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan yaitu penanaman tanaman rutin dan tanaman pembangunan pada tahun 2011 - 2015 yaitu sebesar 98,7% dan 95,98 dari target yang direncanakan. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan, luas dan kualitas hasil pembinaan hutan yang baik lebih besar dari 70 % dari yang direncanakan. Baik (3)

3. Ekologi Indikator 3.1 Keberadaan, Kemantapan Dan Kondisi Kawasan Lindung Pada Setiap Tipe Hutan.

BAIK (95,83%)


BAIK

EQI-F102.1.0/20120126

(91,67%)

 Luas kawasan lindung (perlindungan) sesuai dengan dokumen DPPL dan mengalami peningkatan luas dalam dokumen RPKH dan seluruh kawasan perlindungan dilapangan sesuai dengan biofisik dan fungsinya. Baik (3)  Seluruh kawasan lindung telah dilakukan penataan batas.Baik (3)  70,16 % kondisi penutupan lahan dikawasan lindung berupa hutan, dengan demikianmasih dibawah 80 % areal kawasan lindung yang berupa hutan Sedang (2)  Sosialisasi keberadaan kawasan lindung terhadap para pihak baru mencapai 25 % dari yang seharusnya Sedang (2)  Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung terhadap sebagian kawasan lindung. Dan hanya sebagian kawasan lindung yang dilakukan kegiatan pengelolaan Sedang (2)  KPH Banyumas barat telah memiliki Prosedur Kerja untuk mengatasi gangguan keamanan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada meliputi gangguan terhadap pencurian, kebakaran, perlindungan flora dan fauna, perambahan hutan dan bencana alam. Baik (3)  Terdapat sarana dan prasarana yang sesuai jenis Halaman 19 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai






SEDANG



(78,78%) 



  


EQI-F102.1.0/20120126

BAIK



(100%) 

Ringkasan Justifikasi serta jumlahnya, namun terdapat pula sarana dan prasarana yg tidak sesuai namun berfungsi dengan baik. Sedang (2) Tersedia personil yang menangani keperlindungan hutan dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang cukup karena mendapatkan pelatihan secara internal dan eksternal. Baik (3) Kegitan perlindungan diimplentasi melalui tindakan preemptif, preventif dan represif terhadap jenis gangguan yang ada. Baik (3) Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat kegiatan hak pengelolaan hutan. Baik (3) Jumlah sarana pengelolaan belum semua sesuai dengan ketentuan (TPS B3 tidak ada) sedangkan sarana pemantuan sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (DPPL). Sedang (2) Tersedia personil yg menangani persoalanlingkungan dengan kompetensi yang cukup karena mendapatkan pelatihan secara internal dan eksternal pada bidang pengelolaan lingkungan. Baik (3) Dokumen rencana pengelolaan lingkungan tersedia namun implementasi belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Sedang (2) Dokumen rencana pemantauan lingkungan tersedia namun implementasi belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Sedang (2) Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar terhadap tanah dan air, namun ada upaya untuk mengatasi permaslahan tersebut. Baik secara vegetative maupun secara teknik sipil. Sedang (2) Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan. Baik (3) Auditee telah melakukan identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic dengan jenis kegiatan survey biodiversity dan identifikasi HCVF. Baik (3)

Halaman 20 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai



SEDANG (77,78%)

 Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi, jarang/langka, endemic yang terdapat di areal KPH Banyumas Barat. Baik (3)  Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi sebelum seluruh jenis pengelolaan diimplemtasi terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan hutan. Sedang (2)  Terdapat gangguan terhadap spesies flora dilindungi. Sedang (2)

Indikator 3.6 Pengelolaan Fauna Untuk:

SEDANG (80%)

 Tersedia prosedur pengelolaan Fauna dilindungi yang menyangkut seluruh jenis fauna dilindungi. Baik (3)  Terdapat pengelolaan terhadap fauna dilindungi namun belum mencakup semua jenis fauna yang dilindungi. Sedang (2)  Terdapat gangguan atas satwa dilindungi diareal KPH banyumas Barat namun terdapat upaya pengelolaannya. Sedang (2)

4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

BAIK (92,59%)


BAIK (91,67%)

Verifier 4.1.1. Auditee telah memiliki laporan yang lengkap tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Nilai: Baik (3) Verifier 4.1.2. Auditee memiliki mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang disetujui para pihak. Nilai: Baik (3) Verifier 4.1.3. Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hakhak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. Nilai: Baik (3) Verifier 4.1.4. Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hakhak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. Nilai : Baik (3) Verifier 4.1.5. Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak mengenai luas dan batas areal kerjanya, dan masih ada konflik. Nilai: Sedang (2) Verifier 4.2.1. Auditee telah memilki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial pemegang hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku. Nilai: Baik (3) Verifier 4.2.2. Auditee telah memilki dokumen yang lengkap

-


-


4. Sosial

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 21 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (100%)


BAIK (95,24%)

4.5.

Perlindungan,

EQI-F102.1.0/20120126

BAIK

Ringkasan Justifikasi menyangkut tanggungjawab sosial pemegang hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku Nilai: Baik (3) Verifier 4.2.3. Auditee telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap Nilai: Sedang (2) Verifier 4.2.4. Auditee telah memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Nilai: Baik (3) Verifier 4.2.5. Auditee telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi. Niali: Baik (3) Verifier 4.3.1. Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang keberadaan masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Nilai: Baik (3) Verifier 4.3.2. Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. Nilai: Baik (3) Verifier 4.3.3. Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. Nilai: Baik (3) Verifier 4.3.4. Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian besar (≥50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang hak pengelolaan. Nilai: Baik (3) Verifier 4.3.5. Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak cukup lengkap dan jelas. Nilai; Baik (3) Verifier 4.4.1. Auditee telah memiiki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Nilai: Baik (3) Verifier 4.4.2. Auditee telah memiliki Peta Klaim Areal yang lengkap dan jelas. Nilai: Baik (3) Verifier 4.4.3. Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Nilai: Baik (3) Verifier 4.4.4. Auditee telah memiliki dokumen/ laporan penanganan konflik, namun tidak lengkap dan kurang jelas. Nilai: Sedang (2) Verifier 4.5.1.

Halaman 22 dari 76

Kriteria/Indikator pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

Nilai (91,67%)

Ringkasan Justifikasi Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.Nilai: Baik (3) Verifier 4.5.2. Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. Nilai: Sedang (2) Verifier 4.5.3. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. Nilai: Baik (3) Verifier 4.5.4. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.. Nilai: Baik (3)

B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi  Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 Tanggal 1.1.1. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI 22 Oktober 2010 Tentang Perusahaan Umum Pengelolaan mampu (Perum) Kehutanan Negara. Dokumen ini telah di menunjukkan keabsahan Izin tetapkan di Jakarta yang ditandatangani oleh Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Presiden Republik Indonesia dan telah di Kayu (IUPHHK) undangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  Kesesuaian kawasan yang dikelola oleh auditee mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 359/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 435/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dilampiri dengan peta skala 1:250.000  NA  Terdapat laporan hasil identifikasi penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan adalah berupa penggunaan kawasan oleh kegiatan Eksplorasi Batu Gamping atas nama PT. Sinar Tambang Artha Lestari dengan ijin Keputusan Menhut No.SK.253/Menhut-II/2013 tanggal 17 April 2013, tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di BKPH Lumbir. 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang  Auditee telah memiliki dokumen RPKH beserta 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan MEMENUHI revisinya untuk KP Pinus dan KP Mangrove periode Rencana Kerja Tahunan 2012 s/d 2021 yang disusun dan disahkan oleh (RKT/Bagan Kerja/RTT) pejabat yang berwenang dan disusun mengacu disahkan oleh yang berwenang pertauran yang berlaku. Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun 2015 dan 2016 beserta suplisinya yang disusun oleh petugas yang berwenang. Dokumen RPKH dan RTT dilengkapi dengan peta dengan skala 1:100.000  Auditee telah memiliki peta RTT yang menggambarkan lokasi kegiatan baik tanaman dan tebangan dan menggambarkan lokasi kawasan perlindungan. Hasil pemeriksaan di lapangan

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 23 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi menunjukkan bahwa lokasi KPS yang benar adanya dan telah dikelola dengan baik  Peta blok tebangan adalah merupakan lampiran SPK tebangan yang dimiliki oleh mandor tebang. Posisi blok/petak tebangan posisinya benar dan terbukti di lapangan. Penandaan patok batas petak mengacu pada PK yang dikembangkan oleh auditee.

2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah  Auditee memiliki 2 dokumen RPKH : - RPKH KP Pinus jangka perusahaan 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2021 dengan luas kawasan 39.483,09 Ha. - RPKH KP Manrove jangka perusahaan 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2021 dengan luas kawasan 16.079,89Ha yang disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.  Terakhir dokumen RPKH Kelas Perusahaan Pinus KPH Banyumas Barat Luas 39.483,09 Ha jangka perusahaan 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2021 untuk periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2021 direvisi. Dokumen revisi RPKH disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dokumen tersebut mendapat persetujuan dari a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Ir. Bambang Hendroyono, MM/ NIP.19640903 198903 1 001) dengan Nomor SK.7816/Menhut-VI/BUHT/2014 pada tanggal 31 Desember 2014.  NA 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Auditee telah memiliki dokumen LP-KHP dan buku 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang MEMENUHI ukur yang dibuat berdasarkan buku taksasi DK 316. ditebang/dipanen atau yang LP-KHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang dipanen/dimanfaatkan telah di– berwenang dari Instansi kehutanan. Hasil uji petik LHP-kan menunjukkan kesesuaian antara LP-KHP, buku ukur, fiisk kayu dan tunggak di lapangan Auditee menyertai kayunya dari petak tebangan (TPn) 3.1.2. Seluruh kayu yang MEMENUHI untuk tujuan TPK dengan menggunakan dokumen diangkut keluar areal izin DKB/DK 304 yang diterbitkan oleh mandor tebang. dilindungi dengan surat Selanjutnya dari TPK untuk tujuan industry kayu keterangan sahnya hasil hutan disertai dengan dokumen FAKB/SKSHHK. Hasil pemeriksaan dokumen antara dokumen LMKB dengan FAKB/SKSHHK menunjukkan kesesuaian.  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan 3.1.3. Pembuktian asal usul MEMENUHI atau Not Applicable, karena Auditee adalah kayu bulat (KB) dari IUPHHKHA pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA.Auditee telah menerapkan penandaan pada bontos ujung dan tunggak kayu mengacu kepada SK Direksi Perum Perhutani No. 3169/Kpts/Dir/2014 tanggal 24 November 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDHProd/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015.  Namun demikian auditee tetap menerapkan 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

Halaman 24 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi kegiatan system penandaan pada bontos dan tunggak kayu, sehingga dengan system tersebut kayu dapat dilacak balak sampai ke petak tebangan  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA.  Tanda-tanda PUHH yang diterapkan oleh Auditee telah dilaksanakan secara konsisten dan telah diatur dalam SK Direksi Nomor 3169 tahun 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDHProd/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015. Auditee dapat menunjukkan dokumen FAKB dan 3.1.4. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI SKSHHK yang diterbitkan oleh pejabat yang Pengelolaan mampu berwenang (yang berkualifikasi sebagai Ganis PKB). membuktikan adanya catatan Dalam penerbitan FAKB juga dilengkapi dengan BAP angkutan kayu ke luar TPK penerbitan FAKB. Dan BAP penerbitan SKSKB tidak tersedia karena auditee tidak melakukan pemakaian dokumen SKSKB. 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Auditee telah memiliki dokumen SPP PSDH yang 3.2.1. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI dietrbitkan oleh instansi kehutanan. Hasil verifikasi Pengelolaan menunjukkan bukti dokumen menunjukkan bahwa tagihan yang tertera pelunasan Dana Reboisasi (DR) dalam dokumen SPP PSDH telah sesuai dengan dan/atau Provisi Sumberdaya jumlah produksi dan mengacu pada tariff yang Hutan (PSDH) berlaku. Jumlah tagihan pada SPP adalah sebesar Rp. 207.404.652,- dengan total produksi sebanyak 8.576,459 M3. Tagihan PSDH telah dibayarkan secara lunas. Pembayaran PSDH telah sesuai dengan SPP PSDH dan terdapat tanda bukti setor PSDH yang telah divalidasi oleh petugas Bank sebagai bukti pembayaran PSDH secara lunas. Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Not (Not Applicable), karena Auditee tidak menjual kayu Pengelolaan yang mengirim Applicable antar pulau sehingga Auditee tidak memiliki dokumen kayu bulat antar pulau memiliki Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat Not (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan yang menggunakan kapal harus Applicable pengangkutan kayu dengan menggunakan Kapal Laut, kapal yang berbendera dimana semua kayu yang diproduksi dijual ke pembeli Indonesia dan memiliki izin yang menggunakan transportasi darat (kendaraan truk). sah Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen DKHP dan dokumen SKSHHK. 4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan 3.4.1 Implementasi Tanda VLegal

EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

Halaman 25 dari 76

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Auditee telah memiliki Dokumen DPPL yang telah 4.1.1. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI disetujui berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jawa Pengelolaan telah memiliki Tengah Nomor 660.1/20/2011 tanggal 21 Juni 2011 dokumen AMDAL/DPPL/UKLtentang Persetujuan Dokumen Pengelolaan Dan UPL meliputi ANDAL, RKL dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan RPL yang telah disahkan sesuai Hutan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan peraturan yang berlaku meliputi Hutan Banyumas Barat Di Kabupaten Banyumas dan seluruh areal kerjanya Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan DPPL mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007. Dokumen RKL dan RPL adalah merupakan satu 4.1.2. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI kesatuan dengan dokumen DPPL telah disetui Pengelolaan memiliki laporan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jawa Tengah pelaksanaan RKL dan RPL yang Nomor 660.1/20/2011 tanggal 21 Juni 2011 menunjukkan penerapan tentang Persetujuan Dokumen Pengelolaan Dan tindakan untuk mengatasi Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan dampak lingkungan dan Hutan Perum Perhutani KPH Banyumas Barat. menyediakan manfaat sosial Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Hasil kegiatan juga dilaporkan kepada BLH kabupaten dan Dinas kehutanan setempat 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Auditee telah memiliki dokumen prosedur atau 5.1.1. Prosedur dan MEMENUHI pedoman tentang K3 dalam bentuk Petunjuk Kerja implementasi K3 (PK) Direksi. Auditee juga memiliki pengurus P2K3 serta ahli K3 sebagai penanggung jawab dalam implemntasi K3 di KPH Banyumas Barat. Auditee telah memiliki daftar APD per bulan Maret 2016. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa APD tersedia di masing-masing BKPH dan dapat berfungsi dengan baik. Auditee telah memiliki dokumen catatan kerja yang dibuat oleh Ahli K3 yang merupakan pengurus dari P2K3. Auditee juga telah menunjukkan upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja. 5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Terdapat SP2P di KPH Banyumas Barat ditetapkan 5.2.1. Kebebasan berserikat MEMENUHI berdasarkan SK Dewan Pengurus Daerah Jawa bagi pekerja Tengah SP2P Nomor: 10/DPC.SP2P/Byb/VII/2013 Tanggal 28 Juni 2013 Tentang Penetapan Dewan Pengurus Cabang KPH Banyumas Barat Untuk Masa Bakti 2013 - 2015. Serikat pekerja ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pengurus Wilayah Serikat Karyawan Perum Perhutani Jawa Tengah Nomor: 09/KPTS/DPW/JTG/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 Periode Kepengurusan Tahun 2015 – 2018. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat serikat pekerja dan hak-hak karyawan telah terpenuhi. Auditee telah mempunyai dokumen PKB Periode 5.2.2. Adanya Kesepakatan MEMENUHI 2015 – 2017 tanggal 3 Juli 2015 dan telah Kerja Bersama (KKB) atau didaftarkan melalui SK Direktur Jenderal pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) Hubungan industrial dan jaminan tenaga kerja Nomor: Kep.138/PHIJSK.PKKAG/ PKB/IX/2015 EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 26 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi tanggal 4 September 2015. Tidak terdapat karyawan dibawah umur yang beekerja di KPH Banyumas Barat. Jumlah karyawan yang bekerja di KPH Banyumas Barat berjumlah 13.125 orang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Nilai Kinerja PHPL untuk KPH Banyumas Barat pada saat Penilaian Awal sebesar 95,45%, masukdalam kelas nilai >80 - 100%dengan predikat kinerja “BAIK”. 3. KPH KEDU UTARA Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (100%)

 Auditee memiliki dokumen legal dan administrasi tatabataslengkapsesuaidengantingkatrealisasipelak sanaantatabatas yang telah dilaksanakan, dokumen tersebut yaitu :PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, SK No.2889/KPTS/I/2013 tentang Luas Kawa-san Hutan Masing-masing KPH di Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, BATB yang sudahmenda-pat pengesahansejakTahun 1903 – 1940, dan Lampiran Peta Kerja. Baik (3)  Auditee memiliki dokumen Berita Acara Tata Batas (BATB) yang sudahmendapatpengesahansejak masa pendudukanBelanda (Tahun 1903 – 1940), dan setiap 10 tahun sekali dilakukanrekonstruksibatas, secara rutinsetiap 3 bulan dilakukan pemeriksaan batas yang dituangkandalamlaporantriwulan. Hasil darikegiatantersebutdiketahuibahwarealisasitatabat astelah 100% (tatabatastelahtemugelang). Baik (3)  Auditee telah mendapatkanpengakuan dari para pihak atas eksistensinya dengan bukti adanya Berita Acara Tata Batas (BATB) Partisipati Terhadap Pemeriksaan Pal Batas Kawasan Hutan dengan melibatkan masyarakat, yang didukung dengan dokumen laporan tenurial yang menjelaskan adanya penyelesaiankonflik, PK-SMPHT.04-009 tentang Penyelesaian Konflik Lahan dan KonflikTenurial, LaporanBidangAgrariaPenanganandanPenyelesaian KonflikTenurialdalamKawasan, danKonflik yang telah mengalamipenurunandaritahun sebelumnya. Baik (3)  Berdasarkan KeputusanKepalaPerumPerhutani Unit I Jawa Tengah nomor: 2889/KPTS /I/2013 tanggal 21 Oktober 2013, KPH Kedu Utaramemiliki areal seluas 36.343,39 yang terdiri dari HutanLindung (HL) 12.602,53 Ha, HutanProduksi(HP) 12.781,64 Ha danHutanProduksiTerbatas (HPT) 10.959,22 Ha. HasilEvaluasiPotensi (Evapot) tahun 2013 diketahuiadanyaperubahanluasan di kelashutan yang mengakibatkan adanya perubahan fungsi kawasan yaitu di HL, HAS, TBP, KawasanProduksi, KawasanuntukPenggunaan Lain, makapadatahun 2015 auditee melakukanrevisiterhadap RPKH

A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 27 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi periode 2012 – 2017 khususnyauntukKelas Perusahaan Pinus untuk RPKH periode 2016 – 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perum Perhutani tanggal 30 November 2015, dandisetujuiolehDirekturJenderalPengelolaanHutanP roduksi Lestari tanggal 31 Desember 2015. Baik (3)  Di KPH Kedu Utara terdapat penggunaan kawasan diluarsektor kehutanan y a ng b e rl o k a s i di 4 BKPH yaitu Ambarawa, Candiroto, MagelangdanWonosobo, denganjenispenggunaanuntukkepenting-an : Jalan Umum, InstalasiPem-bangkitListrik, JaringanInstalasi Air dan Jaringan Telekomunikasi, yang diajukan oleh Pemerintah, BUMN dan Perusahaan Daerah, denganjumlahluasan 95,9055 Ha. Auditee telah melakukanupayauntukmendatadanmelaporkanpeng -gunaankawasandi luar sector kehutanan kepada Instansi terkait. Baik (3)


BAIK (100%)


BAIK (93,33%)

 TerdapatpenyempurnaanVisidanMisiPengelolaanHut an yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 3180/Kpts/Dir/ 2014 tanggal 27 November 2014 Tentang Visidan MisiPerum Perhutani. Dokumen visiMisisesuaidengankerangka PHL. Baik (3)  AuditeetelahmelaksanakansosialisasiVisiMisipadatin gkat KPH, BKPH, RPH danmasyarakat yang dibuktikan denganadanya :Undangan sosialisasi, Resume SosialisasiVisiMisi, Dokumen-tasikegiatan, dandaftarhadirpelaksanaansosialisasi. Baik (3)  Auditeetelahmengimplementasi-kan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) seluruhnya sesuai dengan VisiMisiPerumPerhutani, yang sesuaidenganAspek :Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosialdan VLK. Baik (3)  Keberadaantenagaprofesionalbidangkehutanan KPH Kedu Utara di lapangan sudah memenuhi bidang kegiatanpengelolaanhutansesuaiPeraturanDirjen BPK No. P.8/VI/SET/2009 denganluasan areal< 50.000 Ha, tetapiberdasar-kanPerdirjen PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 belummemenuhi, dimanauntukGanis PHPL PengukurandanPerpetaan (KURPET) belumtersedia. Namunberdasarkan SE Dirjen BUK Nomor : S.545/VI-BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 pemenuhan GANISPHPL dapatdipertimbangkansampaidengan 1 Januari 2016, danuntuk pemenuhannya dengan SarjanaKehutanan.  Realisasipeningkatankompetensi SDM >70% dari rencanaatausebesar (100%) sesuaikebutuhan. Baik (3)  KPH Kedu Utara secaraadministrasi telahmemiliki kelengkapandokumenketenagakerjaan, yang terdiridari : Data TenagaKerja, LaporanKetenagakerjaan, Data Peserta BPJS, SerikatPekerja, PerjanjianKerjaBersama (PKB), Aturan/ProsedurKerjaterkaitketenagakerjaan. Baik (3)

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 28 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (100%)


BAIK (100%)

Ringkasan Justifikasi  KPH Kedu Utara mempunyaistrukturorganisasidan job description melaluiKeputusanDireksiPerumPerhutani No. 007/KPTS/DIR/2014 tanggal 13 Januari2014 dantelah sesuaidengankerangka PHPL Baik (3)  KPH Kedu Utara memilikiperangkat SIM dan terdapat pelaksana SIM sesuai dengan Surat Keputusan Administratur PerumPerhutani /KKPH Kedu Utara Nomor : 200/Kpts/KDU /I/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentangPenunjukanPetugas Operator Komputerdan VHF atauTelepon. Baik (3)  TerdapatOrganisasi SPI/Internal Auditor di Kantor Direksi Jakarta dan Kantor Divisi regional Jawa Tengah sebagaiperwakilandanfungsi-fungsi berjalan denganefektifuntukmengontrolseluruhtahapankegia tan. Baik (3)  Terdapat keterlaksanaan seluruhtindak koreksidan pencegahanmanajemenberbasishasil monitoring dan evaluasimelaluilaporanhasilevaluasi yang diberikanoleh SPI/Audit Internal. Baik (3)  Kegiatan RTT telahdiketahuiolehmasyarakat (LMDH) yang dibuktikandenganadanyaberitaacarasosialisasirencanateb angandantanaman. Baik (3)

 Terdapat proses persetujuantatabatas yang dituangkan dalam BATB KPH Kedu Utara. Baik (3)

 Terdapatpersetujuandalam

proses danpelaksanaan program CSR/CD dari para pihak dengan tersedianya perencanaandanbuktipelaksanaankegiatan PHBM dan CSR/CD. Baik (3)

 Dalammemperolehpersetujuanataupemeberitahuanpenet apankawasanlindung, KPH Kedu Utara telah mendapat pengakuankawasanlindungdarimasyarakatsekitar areal kerja yang dibuktikan dengan adanya beritaacara dandaftarhadirpelaksanaansosialiasipengakuankawasanli ndung.. baik (3)

2. Produksi 2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari.

EQI-F102.1.0/20120126

BAIK (87%)

 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu Utara telah memiliki dokumen-dokumen penting khususnya yang berkaitan dengan dokumen perencanaan sebagai berikut : 1. Dokumen Rencana Jangka Panjang (Management Plan) berupa Dokumen Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan KP Pinus KPH Kedu Utara Luas 25.078,80 ha, 1 Januari 2008 – 31 Desember 2017. 2. Revisi RPKH KP Pinus KPH Kedu Utara Luas 25.069.00 untuk periode 1 Januari 2012 – 31 Desember 2017. 3. Rencana Jangka Panjang (Management Plan) berupa Dokumen Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan KP Mahoni KPH Kedu Utara Luas 11.274,39 ha, 1 Januari 2008 – 31 Desember 2017. 4. Revisi RPKH KP Mahoni KPH Kedu Utara Luas 11.274,39 untuk periode 1 Januari 2012 – 31 Desember 2017 tanggal 26 November 2012. Baik (3)

Halaman 29 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (100%)


BAIK (90,5%)


BAIK (100%)

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada

BAIK (100%)

EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi  Penataan areal kerja (blok RTT dan compartment/petak) hanya sebagian (≥50%) yang sesuai dengan RPKH. Sedang (2)  Hasil uji petik di lapangan sebanyak 15 petak dan 7 pal, Seluruh tanda batas petak dapat dikenal di lapangan. Seluruh tanda batas petak dapat dikenal di lapangan. Dapat dikatakan bahwa seluruh tanda batas petak dapat dikenali di lapangan seluruhnya. Baik (3)  Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu Utara telah memiliki data potensi tegakan pada areal kerjanya sesuai tipe ekosistem yang ada yang merupakan hasil risalah hutan yang dilaksanakan 10 tahun sekali sebagai dasar penyusunan RPKH. Baik (3)  Terdapat perhitungan etat berdasarkan tabel volume tegakan yang berlaku. Baik (3)  Terdapat rencana pengaturan tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat yang digunakan dalam penyusunan RTT. Baik (3)  Pedoman kerja seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun untuk pedoman kerja pemeliharaan tanaman tahun ke IV dan V masih bersifat umum, tidak ada pemisahaan pedoman kerja pemeliharaan tanamana jati dan rimba. Sedang (2)  Secara keseluruhan, implementasi tahapan THPB untuk RTT 2011-2015 sudah dilakukan oleh KPH Kedu Utara (100%) sesuai dengan tata waktunya. Baik (3)  Berdasarkan hasil rekapitulasi klem tebangan A2 tahun 2011-2015 untuk KP Mahoni tersebut diketahui untuk tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang KPH Kedu Utara yaitu 195,96m3/ha. Untuk hasil rekapitulasi klem tebangan A2 tahun 2011-2015 untuk KP Pinus tidak ada dikarenakan di dalam RPKH tidak ada kegiatan tebangan A2. Baik (3)  Hasil evaluasi tanaman tahun III tahun 2011-2015 bahwa rata-rata persentase tumbuh tanaman pokok adalah 86,08% dan tanaman pengisi 79,11%, untuk evaluasi tanaman tahun III tahun 2014 tidak ada kegiatan. Baik (3)  Tersedia SOP pemanfaatan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Baik (3)  Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil. Baik (3)  Faktor Eksploitasi (FE) KPH Kedu Utara ≥ 0,70. Baik (3)  Tersedia dokumen RTT tebang habis (A), tebangan pembangunan (B) dan tebangan penjarangan (E) tahun 2011 s/d 2015 lengkap dengan revisi (suplisi) nya, yang disusun berdasarkan RPKH yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Baik

Halaman 30 dari 76

Kriteria/Indikator areal kerjanya.


EQI-F102.1.0/20120126

Nilai


BAIK (90,48%)

(3)  Lampiran peta berupa peta tebangan, peta tanaman, peta sadapan yang dibuat dengan skala 1:100.000 dan skala 1: 50.000 yang memuat informasi dalam lingkup Bagian Hutan. Pada peta ini jelas terlihat informasi mengenai lokasi kegiatan (tebangan/tanaman) yang direncanakan. Selain itu dalam peta ini tergambarkan areal-areal kawasan lindung dan kawasan penggunaan lain. Baik (3)  Terdapat tanda lingkaran putih pada pohon terluar, dan lokasi tersebut telah sesuai dengan peta tebangan. Untuk tanda batas petak/ anak petak sadapan Damar/Agathis dengan memberi tanda berupa lingkaran pada batang damar setinggi dada selebar 20 cm dengan cat warna merah pada setiap jarak 25 m. Untuk sadapan Pinus dengan memberi tanda berupa lingkaran dengan cat warna putih. Baik (3)  Realisasi persentase tebangan B dan E tahun 2011-2015 KP Pinus adalah 55,96%, 99,09%, 138,62% dan 68,65%. Realisasi persentase tebangan A, B dan E tahun 2011-2015 KP Mahoni adalah 79,42%, 112,68%, 80%, 76,51% dan 48,51%. Realisasi sadapan getah pinus tahun 2011 – 2015 adalah 91,8%, 106,5%, 99,2%, 99,2%, dan117,5% serta lokasi panen sesuai dengan RTT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Baik (3)  Opini akuntan publik untuk laporan keuangan teraudit tahun 2014 menyatakan wajar dalam semua hal yang material ; sedangkan berdasarkan indikator kondisi kesehatan finansial pada tingkat Divre Jateng untuk tahun 2014, nilai liquiditas sebesar 90,84% (< 100%), nilai Solvabilitas sebesar 353,92% (> 150%), dan nilai Rentabilitas 10,78% (positif). NA  Persentase realisasi biaya pengusahaan hutan khusus untuk kayu tebangan (Hasil Hutan Ekstraktif) Perum Perhutani Divre Jateng tahun 2014 terealisasi antara 85% hingga 138%, dengan rata-rata 99%, atau dari total biaya terealisasi 103% dari rencananya. Baik (3)  Pada tahun 2011-2015 persentase rata-rata realisasi kebutuhan dana untuk kelola hutan terbesar yaitu sebesar 135 % pada kegiatan Pemeliharaan dan terkecil pada kegiatan produksi 74 %. Dengan demikian perbedaan persentase realisasi pendanaan yaitu sebesar 61% dari rencana yang disusun dan target volume kegiatan. Buruk (1)  Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. Baik (3)  Komitmen yang kuat dalam menanamkan kembali modalnya ke dalam hutan untuk kegiatan kelola hutan dari tahun 2011 – 2015 dengan realisasi 78,1%, 121,3%, 98,7%, 99% dan 119,1% sehingga realisasi rata-rata modal yang ditanamkan ke hutan

Halaman 31 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi sebesar 103,24%. Baik (3)  Realisasi pelaksanaan kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan yaitu penanaman tanaman rutin dan tanaman pembangunan pada tahun 2011 - 2015 yaitu rata-rata sebesar 98,7% dan 95 dari target yang direncanakan. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan, luas dan kualitas hasil pembinaan hutan yang baik lebih besar dari 70 % dari yang direncanakan. Baik (3)


BAIK (87,50%)


BAIK (91,6%)


SEDANG (75,7%)

 Luas kawasan lindung (perlindungan) sesuai dengan dokumen DPPL dan mengalami peningkatan luas dalam dokumen RPKH dan seluru kawasan perlindungan dilapangan sesuai dengan biofisik dan fungsinya. Baik (3)  Seluruh kawasan lindung telah dilakukan penataan batas dan tanda batas dilapangan terlihat jelas. Baik (3)  89,48 % luas areal kawasan lindung berhutan Baik (3)  Jumlah LMDH yang memiliki dan perdekatan dengan kawasan perlindungan sejumlah 69 LMDH dan yang telah dilakukan sosialisasi rata-rata dari tahun 2011 sampai 2015 sebesar 30,72,3%. Sedang (2)  Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung, sebagian kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah dilakukan oleh KPH Kedu Utara. Sedang (2)  KPH Kedu Utara telah mengembangkan Prosedur Kerja berkaitan dengan gangguan Keamanan hutan secara lengkap yang meliputi kegiatan penangananan pencurian, kebakaran, penggembalaan, perlindungan satwa, bencana alam, kejadian khusus, perambahan dan pengembalaan. Baik (3)  Sebagian Jenis dan sarana prasarana perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan dan berfungsi baik. Sedang (2)  Tersedia personil perlindungan hutan dalam jumlah yang cukup serta kualifikasi yang memadai, terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM. Baik (3)  Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan melalui serangkaian tindakan preemtif, preventif dan represif dengan memperhatikan jenis gangguan yang ada. Baik (3)  Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat kegiatan hak pengelolaan hutan. Baik (3)  Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan telah sesuai dengan ketentuan, namun sebagian belum berfungsi dengan baik ( TPS B3 belum sesuai dan berfungsi ). Sedang (2)  Tersedia personil pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam jumlah yg cukup, terdapat upaya

3. Ekologi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 32 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (100%)

Indikator 3.5 Pengelolaan Flora Untuk: a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak b. Perlindungan terhadap species flora dan/fauna jarang, langka & terancam punah & endemic.

NOT APPLICABLE

EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi peningkatan kompetensi namun belum sesuai dengan ketentuan. Sedang (2)  Dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan tersedia dan di implementasikan sebagian. Sedang (2)  Dokumen perencanaan pemantauan lingkungan tersedia dan di implementasikan sebagian. Sedang (2)  Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar terhadap kegiatan pengelolaan hutan. Baik (3)  Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan. Baik (3)  Kegiatan identifikasi telah dilakukan terhadap seluruh jenis yang dilindungi melalui kegiatan survey diversity dan Identifikasi HCVF. Baik (3) NOT APPLICABLE

Halaman 33 dari 76

SEDANG (80%)

 Terdapat prosedur pengelolaan terhadap seluruh jenis satwa dilindungi, langka dan terancam punah yang terdapat diareal KPH Kedu Selatan. Baik (3)  Kegiatan pengelolaan Fauna dilindungi telah dilakukan terhadap sebagian jenis satwa dilindungi. Belum mencakup seluruh jenis satwa dilindungi yang terdapat diareal kerja KPH Kedu Utara. Sedang (2)  Terdapat gangguan atas satwa dilindungi namun terdapat upaya penanganannya. Sedang (2)

4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

BAIK (92,59%)


BAIK (91,67%)

Verifier 4.1.1 Auditee telah memiliki laporan yang lengkap tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang hak pengelolaan. Nilai: Baik (3) Verifier 4.1.2 Auditee memiliki mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang disetujui para pihak. Nilai: Baik (3) Verifier 4.1.3 Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hakhak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. Nilai: Baik (3) Verifier 4.1.4 Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang hak pengelolaan dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ setempat. Nilai: Baik (3) Verifier 4.1.5 Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih ada konflik. Nilai: Sedang (2) Verifier 4.2.1 Auditee telah memilki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial pemegang hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku. Nilai: Baik (3) Verifier 4.2.2 Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat. Nilai: Baik (3) Verifier 4.2.3 Auditee telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap Nilai: Sedang (2) Verifier 4.2.4 Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Nilai: Baik (3) Verifier 4.2.5 Auditee telah memiliki dokumen/ laporan yang

Indikator 3.6 Pengelolaan Fauna Untuk: - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak -


4. Sosial

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 34 dari 76


BAIK (100%)


BAIK (95,24%)

4.5. pengembangan peningkatan tenaga kerja

BAIK (91,67%)


lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi. Nilai: Baik (3) Verifier 4.3.1 Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang keberadaan masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Nilai: Baik (3) Verifier 4.3.2 Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Baik (3) Verifier 4.3.3 Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang hak pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. Nilai: Baik (3) Verifier 4.3.4 Terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh pemegang hak pengelolaan. Nilai: Baik (3) Verifier 4.3.5 Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Nilai: Baik (3) Verifier 4.4.1 Auditee telah memiiki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Nilai: Baik (3) Verifier 4.4.2 Terdapat konflik dan Auditee telah memiliki peta konflik yang lengkap dan jelas. Nilai: Baik (3) Verifier 4.4.3 Auditee telah memiliki organisasi, sumber daya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Nilai: Baik (3) Verifier 4.4.4 Auditee telah memiliki dokumen/ laporan penanganan konflik, namun tidak lengkap dan kurang jelas. Nilai: Sedang (2) Verifier 4.5.1 Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Nilai: Baik (3) Verifier 4.5.2 Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan. Nilai: Sedang (2) Verifier 4.5.3 Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. Nilai: Baik (3) Verifier 4.5.4 Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya. Nilai: Baik (3)

B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 35 dari 76

1. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Dokumen ini telah di tetapkan di Jakarta yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dan telah di undangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2. Kesesuaian kawasan yang dikelola oleh auditee mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 359/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 435/KptsII/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dilampiri dengan peta skala 1:250.000 3. Terdapat laporan hasil identifikasi penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan adalah berupa penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan terdapat di 4 BKPH yaitu Ambarawa, Candiroto, Magelang dan Wonosobo, dengan jenis penggunaan untuk kepentingan : Jalan Umum, Instalasi Pembangkit Listrik, Jaringan Instalasi Air dan Jaringan Telekomunikasi, yang diajukan oleh Pemerintah, BUMN dan Perusahaan Daerah, dengan jumlah luasan 95,9055 Ha. 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 1. Auditee telah memiliki dokumen RPKH beserta 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan MEMENUHI revisinya untuk KP Pinus dan KP Mahoni periode Rencana Kerja Tahunan 2008 s/d 2017 yang disusun dan disahkan oleh (RKT/Bagan Kerja/RTT) pejabat yang berwenang dan disusun mengacu disahkan oleh yang berwenang pertauran yang berlaku. 2. Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun 2015 dan 2016 beserta suplisinya yang disusun oleh petugas yang berwenang. 3. Dokumen RPKH dan RTT dilengkapi dengan peta dengan skala 1:100.000. 4. Auditee telah memiliki peta RTT yang menggambarkan lokasi kegiatan baik tanaman dan tebangan dan menggambarkan lokasi kawasan perlindungan. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa lokasi KPS yang benar adanya dan telah dikelola dengan baik. 5. Peta blok tebangan adalah merupakan lampiran SPK tebangan yang dimiliki oleh mandor tebang. Posisi blok/petak tebangan posisinya benar dan terbukti di lapangan. Penandaan patok batas petak mengacu pada PK yang dikembangkan oleh auditee. 2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah Auditee memiliki 2 dokumen RPKH : 2.2.1. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI 1. RPKH KP Pinus jangka perusahaan 1 Januari 2008 Pengelolaan mempunyai s/d 31 Desember 2017 dengan luas kawasan rencana kerja yang sah sesuai 25.069,00 Ha. dengan peraturan yang berlaku 2. RPKH KP Mahoni jangka perusahaan 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2017 dengan luas kawasan 11.274,39 Ha.yang disusun dan disahkan 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

Halaman 36 dari 76

oleh pejabat yang berwenang. Terakhir dokumen RPKH Kelas Perusahaan Pinus KPH Kedu Utara Luas 25.069,00 Ha jangka perusahaan 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2017 untuk periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017 direvisi. Dokumen revisi RPKH disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dokumen tersebut mendapat persetujuan dari a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan pada tanggal 31 Desember 2015. 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 1. Auditee telah memiliki dokumen LP-KHP dan buku 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang MEMENUHI ukur yang dibuat berdasarkan buku taksasi DK ditebang/dipanen atau yang 316. dipanen/dimanfaatkan telah di– 2. LP-KHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang LHP-kan berwenang dari Instansi kehutanan. 3. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara LPKHP, buku ukur, fiisk kayu dan tunggak di lapangan. Auditee menyertai kayunya dari petak tebangan (TPn) 3.1.2. Seluruh kayu yang MEMENUHI untuk tujuan TPK dengan menggunakan dokumen diangkut keluar areal izin DKB/DK 304 yang diterbitkan oleh mandor tebang. dilindungi dengan surat Selanjutnya dari TPK untuk tujuan industry kayu keterangan sahnya hasil hutan disertai dengan dokumen FAKB/SKSHHK. Hasil pemeriksaan dokumen antara dokumen LMKB dengan FAKB/SKSHHK menunjukkan kesesuaian.  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan 3.1.3. Pembuktian asal usul NOT atau Not Applicable, karena Auditee adalah kayu bulat (KB) dari IUPHHK-HA APPLICABLE pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA. Auditee telah menerapkan penandaan pada bontos ujung dan tunggak kayu mengacu kepada SK Direksi Perum Perhutani No. 3169/Kpts/Dir/2014 tanggal 24 November 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDHProd/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015 sehingga kayu dapat dilacak balak sampai ke petak tebangan.  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA. Tanda-tanda PUHH yang diterapkan oleh Auditee telah dilaksanakan secara konsisten dan telah diatur dalam SK Direksi Nomor 3169 tahun 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDH- Prod/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015. Auditee dapat menunjukkan dokumen FAKB dan 3.1.4. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI SKSHHK yang diterbitkan oleh pejabat yang Pengelolaan mampu berwenang (yang berkualifikasi sebagai Ganis PKB). membuktikan adanya catatan Dalam penerbitan FAKB juga dilengkapi dengan BAP angkutan kayu ke luar TPK penerbitan FAKB. Dan BAP penerbitan SKSKB tidak tersedia karena auditee tidak melakukan pemakaian dokumen SKSKB. 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Auditee telah memiliki dokumen SPP PSDH yang 3.2.1. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI dietrbitkan oleh instansi kehutanan. Hasil verifikasi Pengelolaan menunjukkan bukti

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 37 dari 76

pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

dokumen menunjukkan bahwa tagihan yang tertera dalam dokumen SPP PSDH telah sesuai dengan jumlah produksi dan mengacu pada tariff yang berlaku. Jumlah tagihan pada SPP adalah sebesar Rp. 110.746.161,- dengan total produksi sebanyak 8.518,65 M3. Tagihan PSDH telah dibayarkan secara lunas. SPP PSDH dan terdapat tanda bukti setor PSDH yang telah divalidasi oleh petugas Bank sebagai bukti pembayaran PSDH secara lunas. Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff.

3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NOT APPLICABLE

Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak menjual kayu antar pulau sehingga Auditee tidak memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NOT APPLICABLE

Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan Kapal Laut, dimana semua kayu yang diproduksi dijual ke pembeli menggunakan transportasi darat (kendaraan truk).

Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen DKHP dan dokumen SKSHHK. 4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Auditee telah memiliki Dokumen DPPL yang telah 4.1.1. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI disetujui berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jawa Pengelolaan telah memiliki Tengah Nomor 660.1/25/2011 tanggal 21 Juni 2011 dokumen AMDAL/DPPL/UKLtentang Persetujuan Dokumen Pengelolaan Dan UPL meliputi ANDAL, RKL dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan RPL yang telah disahkan sesuai Hutan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan peraturan yang berlaku meliputi Hutan Kedu Utara Di Kabupaten Kendal, Magelang, seluruh areal kerjanya Semarang, Temanggung dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan DPPL mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007. Dokumen RKL dan RPL adalah merupakan satu 4.1.2. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI kesatuan dengan dokumen DPPL telah disetujuii Pengelolaan memiliki laporan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jawa Tengah pelaksanaan RKL dan RPL yang Nomor 660.1/25/2011 tanggal 21 Juni 2011 menunjukkan penerapan tentang Persetujuan Dokumen Pengelolaan Dan tindakan untuk mengatasi Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan dampak lingkungan dan Hutan Perum Perhutani KPH Kedu Utara. menyediakan manfaat sosial Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Hasil kegiatan juga dilaporkan kepada BLH kabupaten dan Dinas kehutanan setempat 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Auditee telah memiliki dokumen prosedur atau 5.1.1. Prosedur dan MEMENUHI pedoman tentang K3 dalam bentuk Petunjuk Kerja Implementasi K3 3.4.1 Implementasi Tanda VLegal

EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

Halaman 38 dari 76

(PK) Direksi. Auditee juga memiliki pengurus P2K3 serta ahli K3 sebagai penanggung jawab dalam implmentasi K3 di KPH Kedu Utara. Auditee telah memiliki daftar APD per bulan Maret 2016. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa APD tersedia di masing-masing BKPH dan dapat berfungsi dengan baik Auditee telah memiliki dokumen catatan kerja yang dibuat oleh Ahli K3 yang merupakan pengurus dari P2K3. Auditee juga telah menunjukkan upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja. 5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan bagi pekerja

berserikat

MEMENUHI

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

MEMENUHI


MEMENUHI

Terdapat SP2P di KPH Kedu Utara ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pengurus Daerah Jawa Tengah SP2P Nomor: 18/Kpts/DPD SP2P/Jateng/2014 Tentang Penetapan Dewan Pengurus Cabang KPH Kedu Utara Untuk Masa Bakti 2014 - 2016. Serikat pekerja ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pengurus Wilayah Serikat Karyawan Perum Perhutani Jawa Tengah Nomor: 06/KPTS/DPW/JTG/2015 tanggal 05 Agustus 2015 Periode Kepengurusan Tahun 2015 – 2018. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat serikat pekerja dan hak-hak karyawan telah terpenuhi. Auditee telah mempunyai dokumen PKB Periode 2015 – 2017 tanggal 3 Juli 2015 dan telah didaftarkan melalui SK Direktur Jenderal pembinaan Hubungan industrial dan jaminan tenaga kerja Nomor: Kep.138/PHIJSK.PKKAG/ PKB/IX/2015 tanggal 4 September 2015. Tidak terdapat karyawan dibawah umur yang beekerja di KPH Kedu Utara. Jumlah karyawan yang bekerja di KPH Kedu Utara berjumlah 257 orang.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, Nilai Kinerja PHPL KPH Kedu Utara pada saat Penilaian Awal sebesar 96,83% masukdalam kelas nilai 80 - 100%dengan predikat kinerja “BAIK”.

4. KPH PATI Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (100%)

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usahanya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan

Status areal Hutan Negara yang berada di Provinsi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 39 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten ditetapkan sejak jaman Pemerintah Indonesia belum lahir. Pemerintah melanjutkan hak pengelolaannya kepada Perum Perhutani sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010. Baik (3) Dokumen-dokumen yang ada, menunjukkan bahwa telah dilakukan penatan batas pada seluruh Bagian Hutan di KPH Pati, sehingga sudah temu gelang.Kegiatan penataan ulang KPH Pati telah dilaksanakan pada tahun 2007-2008 dalam rangka penyusunan RPKH Jangka 2009-2018. Oleh karena itu pal batas yang ada, sekira 42% yang bermasalah. Perum Perhutani tidak melakukan pemeliharaan Pal Batas dalam arti mengganti, mengecat ulang, dan menegakkan pal kembali selama periode 10 tahun diantara kegiatan rekonstruksi batas. Pemantauan kondisi batas dilakukan oleh Perum Perhutani tiap triwulan yang dituangkan dalam Laporan Triwulan Pal Batas selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Perum Perhutani melakukan kegiatan pengecekan, dan pencatatan terhadap permasalah pal batas, tetapi tidak melakukan tindakan fisik seperti mengganti, mengecat ulang, dan menegakkan pal kembali selama periode 10 tahun diantara kegiatan rekontruksi batas. Sehingga hampir sekira 42% pal batas nya bermasalah. Dari hasil laporan tahun 2014 bagian hugra terangkum hasil Identifikasi Konflik Tenurial; Berdasarkan laporan tenurial triwulan IV 2015 terdapat lahan konflik tenurial tipe C seluas 6,83 ha (4 lokasi) dan tipe D seluas 128,95 (10 lokasi). Baik (3) Pada dokumen ini dijelaskan jenis permasalahan yang terjadi, katagori permaslahan, serta data kawasan hutan yang teridentifikasi konflik (Petak/anak petak, kelas hutan, luas baku, luas tenurial dan kondisi petak). Juga dijelaskan data konflik tenurial yang terjadi mulai awal terjadi konflik, pihak yang terlibat serta status penyelesaian yang dilakukan. Data Identifikasi Konflik tenurial ini terperinci berdasarkan lokasi kejadian seperti titik lahan dan lokasi RPH dan BKPH yang menjadi lingkup kerjanya. Pada Lembar Rencana Kegiatan (Activity Plan); dijelaskan rencana kegiatan dalam penanganan dan penyelesaian konflik yang terjadi sesuai tujuan dan target yang akan dicapainya, juga penanggung jawab pelaksanaan kegiatan serta tata waktu pencapaian kegiatan tersebut yang dirinci pada tiap minggu per kalender kerja. Baik (3) Di dalam SK Kepala Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah Nomor 2524/KPTS/I/2009 tersebut, disebutkan luas KPH Pati adalah 39.033,20 Ha dengan perincianLuas HP (hutan Produksi) 26.176,80 Ha, Luas HPT 6.065,60 Ha, Luas HL 6.790,80 Ha. Berdasrkan SK Kepala Perum Perhutani Unit 1 Jawa

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 40 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi Tengah Nomor 2524/KPTS/I/2009 tersebut, disebutkan luas KPH Pati adalah 39.033,20 Ha dengan perincianLuas HP (hutan Produksi) 26.176,80 Ha, Luas HPT 6.065,60 Ha, Luas HL 6.790,80 Ha. Dengan demikian adanya perubahan fungsi kawasan di wilayah KPH Pati sudah diakomodir dalam perubahan perencanaan yaitu dalam bentuk Revisi RPKH tahun 2013. Revisi RPKH KPH Pati tahun 2013 tersebut, disahkan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6947/Menhut-VI/BUHT/2013 tentang Persetujuan Revisi Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2009-2018 atas nama KPH Pati Kelas Perusahaan (KP Jati) Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Desember 2013. Baik (3) Terdapat 19 izin pinjam pakai tanpa kompensasi seluas 20,211 Ha, dan terdapat 13 izin pinjam pakai dengan kompensasi seluas 43, 6196 Ha. Dalam persoalan izin pinjam pakai atau penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, sebagaimana dalam Surat nomor 2/9/044.3/Hukmas/I tanggal 14 Juli 2008 dari Kepala PLH Unit I Jawa Tengah kepada Bupati Jepara perihal Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan non Kehutanan, Perum Perhutani mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara untuk mentaati aturan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non Kehutanan. Bupati diminta untuk mengajukan izin kepada Kementerian Kehutanan untuk penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. Upaya ini termasuk upaya Perum Perhutani untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan tanpa izin. Baik (3)


EQI-F102.1.0/20120126

BAIK (88,89%)

Terdapat penyempurnaan Visi dan Misi Pengelolaan Hutan KPH Pati yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Utama KPH PeDireksi Perum Perhutani No. 3180/Kpts/Dir/ 2014 tentang Visi dan Misi Perum Perhutani. Kesesuaian Visi Perum Perhutani dengan PHL jelas tergambarkan dalam visi “menjadi Perusahaan Unggul dalam pengelolaan Hutan Lestari”. Sedangkan kesesuaian misi Perum Perhutani dengan PHL dapat diuraikan a)Mengelola sumberdaya hutan secara Lestari (Planet). berarti adanya keinginan Perum Perhutani dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari, b)Meningkatkan Manfaat Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bagi Seluruh Pemangku Kepentingan (People), hal ini merupakan gambaran keinginan Perum Perhutani dalam memperluas manfaat pengelolaan seluas-luasnya bagai banyak pihak, c) Menyelenggarakan Bisnis Kehutanan dengan Prinsip Good Corporate Governance (Profit), maknanya disamping orientasi pengelolaan hutan lestari dan kemanfaatan bagi banyak pihak, Perum Perhutani menginginkan pengelolaan sumber daya hutan

Halaman 41 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai


SEDANG (80%)

EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi menghasilkan profit bagi perusahaanTerdapat penyempurnaan Visi dan Misi Pengelolaan Hutan KPH Pati yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Utama KPH PeDireksi Perum Perhutani No. 3180/Kpts/Dir/ 2014 tentang Visi dan Misi Perum Perhutani. Baik (3) Kesesuaian Visi Perum Perhutani dengan PHL jelas tergambarkan dalam visi “menjadi Perusahaan Unggul dalam pengelolaan Hutan Lestari”. Sedangkan kesesuaian misi Perum Perhutani dengan PHL dapat diuraikan a)Mengelola sumberdaya hutan secara Lestari (Planet) berarti adanya keinginan Perum Perhutani dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari, b)Meningkatkan Manfaat Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bagi Seluruh Pemangku Kepentingan (People), hal ini merupakan gambaran keinginan Perum Perhutani dalam memperluas manfaat pengelolaan seluas-luasnya bagai banyak pihak, c)Menyelenggarakan Bisnis Kehutanan dengan Prinsip Good Corporate Governance (Profit), maknanya disamping orientasi pengelolaan hutan lestari dan kemanfaatan bagi banyak pihak, Perum Perhutani menginginkan pengelolaan sumber daya hutan menghasilkan profit bagi perusahaan. Baik (3) auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan, dimana pada tahun 2015 baru dilakukan perubahan visi-misi perusahaan dan baru sekali dilakukan kegiatan sosialisasi kepada Pengurus LMDH di wilayah KPH Pati, yaitu pada tanggal 11 April 2015 di Kantor KPH Pati yang dihadiri oleh 100 peserta sosialisasi. Laporan sosialisasi ini berisi surat undangan, notulen sosialisasi, materi sosialisasi, daftar hadir sosialisasi dan foto kegiatan sosialisasi. Akan tetapi sosialisasi visi misi perusahaan pada tahun 2011 sampai 2014, belum dilakukan oleh pihak auditee dan tidak tersedia laporannya. Baik (3) Uji petik sampel untuk mengetahui tingkat kefahaman karyawan Perum Perhutani kepada visi dan misi serta kefahaman untuk menggapainya, didapatkan hasil bahwa hampir semua karyawan telah memahami dengan baik visi dan misi Perum Perhutani. Akan tetapi masih ada sebagian kecil yang tidak memahami korelasi antara pekerjaannya dengan visi dan misi perum perhutani. Implementasi PHL sebagian besar sesuaidengan visi dan misiPHL. Sedang (2)  Jumlah sarjana kehutanan yang dimiliki oleh Perum Perhutani KPH Pati sudah mencukupi ketentuan, sedangkan jumlah GANIS PHPL sudah tersedia semua pada bidang, tetapi terdapat kekurangan 2 orang GANIS PHPL yaitu masing-masing 1 orang untuk GANIS CANHUT, dan 1 orang GANIS PHPL NENHUT. Sedang (2)  pencapaian realisasi pelatihan pada Perum Perhutani Tahun 2011 sd 2015 adalah sebesar 98,67%.Akan tetapi banyak bukti-bukti berupa sertifikat atau dokumentasi pelatihan atau SK pelatihan yang tidak ada. Sedang (2)

Halaman 42 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai 


BAIK (100%)













EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi Dokumen-dokumen yang dimiliki Perum Perhutani KPH Pati sudah masuk dalam kategori :Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan dengan Karyawannya; Dokumen Standar Operasional Presedure; Dokumen Serikat Pekerja; Dokumen Keselamatan Kerja; Dokumen Jaminan Kesehatan; dan Laporan Ketenagakerjaan. Pemenuhan seluruh kategori tersebut, berarti dokumen-dokumen ketenagakerjaan KPH Pati sudah lengkap. Baik (3) Dalam Struktur Organisasi KPH Pati, struktur Kasi PSDHL mencerminkan struktur yang berorientasi pada PHL, karena pada struktur PSDHL yang diberi tugas mensupport kegiatan teknis Kehutanan di lapangan.Sedangkan implementasi dan penguasaan teritorialnya dipimpin oleh Wakil Adm, yang membawahi langsung KBKPH/Asper, dimana Asper ini membawahi langsung para KRPH/Mantri Hutan. Perum Perhutani sudah mempunyai alur SIM sebagaimana tertuang dalam dokumen Mekanisme Alir Data dan Pelaporan, Bagian Data dan Pelaporan. Sistem Informasi Manajemen pada Perum Perhutani KPH Pati, dimulai dari pelaporan realisasi data kegiatan fisik/berhubungan dengan keuangan. Kegiatan ini dilakukan pada bagian masing-masing wilayah. Masing-masing Kepala urusan pada masing-masing bidang melakukan pengumpulan data primer untuk pelaporan, kemudian melaksanakan transkrip data dari register ke dalam lembar pelaporan. Baik (3) Di dalam Struktur Organisasi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Pati, keberadaan sistem informasi manajemen (SIM) berada di bawah KSS Perencanaan dan Tanaman yang dipimpim oleh Kepala Urusan (Kaur) SIM. Di KPH Pati, Kaur SIM dijabat oleh Dyar Rusyuwono, dan dibantu oleh staff pelaksana SIM yaitu Istiarti dan Irawan Hermanto sebagai staf Pelaksana Data Pelaporan dan IT. Dalam setiap bagian struktur di KPH Pati, tersedia Petugas Sentral Arsip dan Operator. Baik (3) Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 007/KPTS/DIR/ 2014 tgl 13 Januari 2014 tentang Struktur Organisasi, SPI merupakan struktur organisasi tersendiri yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama. SPI dipimpin oleh Kepala yang membawahi Biro Pengawasan Keuangan dan Biro Pengawasan Operasional. Dari dokumen Memori Hasil Pemeriksaan, kegiatan SPI/Auditor Internal menggambarkana)Mencakup semua bidang yang ada; dan b)Mencakup seluruh tahapan dalam setiap bidang. Baik (3) Tahapan yang dilakukan oleh Auditee dalam mengupayakan pelaksanaan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan sudah meliputi : a)Identifikasi masalah, b)Membuat catatan, c)Investigasi persoalan, d) Mengambil tindakan dan

Halaman 43 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai 


BAIK (80,95%)









EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi merekan tindakan, dan e) Memberi solusi efektif Menurut publikasi Manajemen Perusahaan (Konsultan ISO 9001), jika tindakan-tindakan diatas dilakukan olen Manajemen, maka hal tersebut esensi dari keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Hal tersebut karena bisa mencegah potensi masalah di kemudian hari. Baik (3) masyarakat setempat (LMDH) sangat berkepentingan terhadap informasi awal setiap RTT yang akan dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada RTT tahun tersebut. Jadi setiap kegiatan RTT yang akan berjalan dan akan mempengeruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat pasti telah mendapat persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Baik (3) Dalam rangka menjamin kejelasan batas kawasan Perum Perhutani KPH Pati dengan kawasan kegiatan masyarakat, maka pihak Perum Perhutani KPH Pati melakukan pengukuran Batas areal konsesi, dimana dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan penandatanganan Berita Acara Tata Batas sebagai persetujuan antara pihak Auditee dengan wakil masyarakat di lokasi yang bersangkutan dan dikuatkan oleh beberapa orang saksi baik dari pihak Auditee maupun pejabat pemerintah wilayah setempat, sehingga hasil pekerjaan tersebut berkekuatan hukum tetap. Auditee berkomitmen untuk melakukan proses tata batas areal kerja, dan telah terlaksana di seluruh wilayah auditee melalui kegiatan rekonstruksi tata batas yang dilaporkan secara berkala setiap sepuluh tahun sekali. Rekontruksi tata batas yang sudah dilaksanakan ini memiliki bukti Berita Acara Tata Batas (BATB) Partisipatif terhadap Pemeliharaan PAL Batas Kawasan Hutan dengan melibatkan masyarakat. Pembuatan BATB Partisipatif dari 10 BKPH yang ada di KPH Pati baru terealisasi 6 BKPH atau 60%. Sosialisasi Tata Batas partisipatif bersama masyarakat telah dilakukan pada tanggal 18 Mei 2015 di ruang serba guna KPH Pati. Laporan sosialisasi ini masih ada yang belum lengkap, yaitu laporan tidak dilengkapi dengan daftar hadir peserta, materi sosialisasi dan foto kegiatan sosialisasi. Baik (3) Menurut dokumen Regester Perjanjian Kerjasama Pengelolaan SDH dengan masyarakat dan Regester Akte Pendirian Lembaga Masyarakat Desa Hutan Perum Perhutani KPH Pati, Luas wilayah KPH Pati adalah 39.033,20 Ha, terbagi dalam 802 petak pangkuan LMDH yang berada di wilayah administratif 5 kabupaten, yaitu kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan. KPH Pati pada tahun 2002-2008 membentuk LMDH sebanyak 134 LMDH dan telah

Halaman 44 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi diaktenotariskan sebanyak 133 LMDH. 1 desa belum terbentuk LMDH, yaitu desa Colo. Perum Perhutani KPH Pati dan LMDH membuat perjanjian dalam pengelolaan hutan. 133 LMDH sudah melakukan kerjasama pengelolaan hutan dengan Perhutani.  Menurut dokumen Rencana Setrategis PHBM tahun 2015-2024, Perhutani dan LMDH membuat rencana strategis PHBM, yang berisi kegiatan tentang Pengelolaan Hutan baik di dalam kawasan maupun diluar kawasan. LMDH juga menyusun Renstra LMDH.. Perum Perhutani menyusun RTT Kelola Sosial, dan membuat lebih terperinci dalam bentuk Rencana Operasional.  sosialisasi telah dilakukan oleh KPH Pati, misalnya: sosialisasi KPS tangal 17 Desember 2014 di BKPH Regaloh, undangan segenap Asper dan LMDH Pasucen, Regaloh, Tlogowungu, Semirejo, Guwo, Banyuurip, Kajar, dan Bumirejo (Notulen surat No: 19/031.2/PSDH/Divregjateng/2014). Sosialiasi tentang pelaranagn penggarapan di lokasi kawasan perlindungan (KPS) dan penggunaan B3 dilakukan juga di petak 125 RPH Pakel tanggal 9 Januari 2015. Notuen, daftar hadir, dan juga dokumentasi lengkap disajikan. Sosialisasi dilakukan juga pihak keamanan sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap kawasan perlindungan. Baik (3)  Dari verifikasi di daerah sampel, yaitu di BKPH Barisan, BKPH Lunggoh, BKPH Kuwawur dan BKPH Regaloh, sosialisasi Kawasan dan areal yang dilindungi telah dilakukan oleh auditee pada tahun 2011 - 2015, terutama di Kawasan Perlindungan Sungai (KPS). Sedang (2)

BAIK (93,33%)

KPH Pati telah memiliki dokumen rencana jangka panjang sbb : - RPKH Kelas Perusahaan Jati KPH Pati luas 39.033,04 Ha Jangka Perusahaan 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2018, yang disetujui oleh Kepala Unit I Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah tanggal 20 Januari 2009. - Revisi RPKH Kelas Perusahaan Jati KPH Pati luas 39.033,04 Ha Jangka Perusahaan 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2018, yang disahkan oleh Direktur Utama Perum Perhutani tanggal 24 Oktober 2013. Baik (3) Terdapat kesesuaian antara penataan areal kerja di lapangan (RTT) dengan dokumen rencana jangka panjangnya untuk selama periode tahun 2011 s/d 2015, khususnya untuk kegiatan tebangan A dan tanaman rutin. Baik (3) Berdasarkan hasil laporan pal batas triwulan tahun 2011 s/d 2015, serta hasil uji petik kondisi pal petak di lapangan, terdapat tanda batas petak (pal petak) yang hilang, sehingga tidak dapat dikenali di lapangan seluruhnya. Baik (3)

2. Produksi 2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari.

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 45 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (100%)










BAIK (90,48%)

 






BAIK (86,7%)





 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya.

BAIK (100%)





EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi KPH Pati memiliki data potensi tegakan untuk setiap kelas hutan yang tersaji dalam dokumen RPKH-PDE-2 dan RPKH-PDE-10 (Lampiran RPKH Jangka Perusahaan 2014 – 2018). Baik (3) Informasi perhitungan etat selama periode penilaian tahun 2011 – 2015, baik pada dokumen RPKH jangka perusahaan 2009 – 2018, dokumen revisi RPKH jangka perusahaan 2014 – 2018, tercantum dalam naskah RPKH maupun pada dokumen PDE-6, PDE-7, dan PDE-8. Perhitungan etat tersebut dihitung berdasarkan hasil risalah hutan dan dengan menggunakan alat bantu berupa Tabel Volume “Wolf van Wolving / W v W”. Baik (3) KPH Pati telah memiliki rencana pengaturan tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat yang digunakan sebagai batas maksimal kegiatan penebangan yang diperbolehkan pada RPKH jangka perusahaan, yang tertuang dalam dokumen RPKH-PDE-9 dan RPKH-PDE-10. Baik (3) KPH Pati telah memiliki dokumen Prosedur Kerja secara lengkap untuk setiap tahapan kegiatan sistem silvikultur yang diterapkan. Sedang (2) Bukti penerapan (implementasi) Prosedur Kerja pada setiap kegiatan tahapan sistem silvikultur diantaranya dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Kerja (SPK) untuk setiap pelaksanaan kegiatan, serta adanya Berita Acara Pemeriksaan setiap hasil kegiatan sebagai alat kontrol kesesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan prosedur yang ditetapkan. Baik (3) Sebelum Masak Tebang Untuk Rencana Tebangan A Jenis Jati Tahun 2011 s/d 2015 Berdasarkan Hasil Herklemrata-rata sebesar 170,68 m3/Ha. Baik (3) Rata-rata persentase tumbuh tanaman tingkat permudaan (tanaman tahun ke III) untuk tanaman pokok dan tanaman pengisi adalah sebesar 88,1%. Baik (3) KPH Pati memiliki Prosedur Kerja yang menjelaskan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan, yaitu pada PK-SMPHT.05-007 (Tebang Habis Jati). Baik (3) Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahap pra penebangan, proses penebangan, dan pasca penebangan, namun belum sempurna, dan sebagian baru dilaksanakan untuk rencana tebangan tahun 2016. Sedang (2) Faktor Eksploitasi (FE) KPH Purwodadi > 0,7. Baik (3) Tersedia dokumenRTT tebanghabis(A), tebangan pembangunan(B) dantebangan penjarangan(E) tahun 2011 s/d 2015 lengkap dengan revisi (suplisi) nya, yang disusun berdasarkanRPKH yang telah disahkan olehpejabatyang berwenang. Baik (3) Peta lokasi tebangan A dan lokasi penanaman tanaman rutin terdapat kesesuaian antara peta RTT

Halaman 46 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai








BAIK (88,89%)









EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi tahun 2011 s/d 2015 dengan peta RPKH jangka perusahaan 2009 - 2018 dan revisi RPKH jangka perusahaan 2014 – 2018. Baik (3) Penandaan batas rencana areal tebangan dan pembagian blok tebangan dilakukan bersamaan pada saat kegiatan teresan dilakukan, yakni 2 tahun sebelum penebangan (T-2). Penadaan tersebut dilaksanakan berdasarkan SPK Teresan yang dikeluarkan oleh Administratur KPH yang dilampiri dengan peta kerja skala 1 : 10.000. Baik (3) Pemeriksaan batas-batas rencana areal tebangan dan batas pembagian blok tebangan, serta persiapan-persiapan lainnya dilakukan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan tebangan dilakukan, dan dilaksanakan berdasarkan SPK Persiapan Tebang Habis yang dikeluarkan oleh Administratur KPH yang dilampiri dengan peta kerja skala 1 : 10.000. Baik (3) Persentase realisasi tebangan A, B, E tahun 2011 berturut-turut adalah sebesar 98,35%, 70,35%, dan 99,65%. Tahun 2012 tebangan A, B, dan E berturut-turut adalah sebesar 95,75%, 99,24%, dan 70,02%. Tahun 2013 tebangan A, B, E berturut-turut adalah sebesar 104,5%, 98,02%, dan 91,78%. Tahun 2014 tebangan A, B, E berturut-turut adalah sebesar 113,25%, 101,60%, dan 102,5%. Tahun 2015 tebangan A, B, E berturut-turut adalah sebesar 106,36%, 70,34%, dan 4,92%. Dan rata-rata keseluruhan (Tahun 2011 s/d 2015) tebangan A, B, E berturut-turut adalah sebesar 103,08%, 87,28%, dan 72,88%. Lokasi panen sesuai dengan RTT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Baik (3) Opini akuntan publik untuk laporan keuangan teraudit tahun 2014 menyatakan wajar dalam semua hal yang material ; sedangkan berdasarkan indikator kondisi kesehatan finansial pada tingkat Divre Jateng untuk tahun 2014, nilai liquiditas sebesar 90,84% (< 100%), nilai Solvabilitas sebesar 353,92% (> 150%), dan nilai Rentabilitas 10,78% (positif). NA Persentase realisasi biaya pengusahaan hutan khusus untuk kayu tebangan (Hasil Hutan Ekstraktif) Perum Perhutani Divre Jateng tahun 2014 terealisasi antara 85% hingga 138%, dengan rata-rata 99%, atau dari total biaya terealisasi 103% dari rencananya. Baik (3) Terdapat perbedaan sebesar 61% untuk persentase realisasi biaya terkecil yakni kegiatan “pemeliharaan dan pembinaan hutan” (80,2%) dengan persentase realisasi biaya terbesar yakni kegiatan Pengendalian kebakaran & pengamanan hutan (141,2%). Buruk (1) Telah terealisasi pendanaan untuk kegiatan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan

Halaman 47 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi pembinaan hutan, pemanenan tebang habis jati, serta pengendalian kebakaran & pengamanan hutan di tingkat KPH dengan rata-rata persentase realisasi biaya diatas 81,5%. Baik (3)  Sedangkan berdasarkan tata waktunya, pelaksanaan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan, serta pemanenan tebang habis jati, direalisasikan sesuai dengan Prosedur Kerja (PK) masing-masing kegiatan. Baik (3)  Terealisasi biaya penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan hutan tahun 2011 s/d 2015 dengan rata-rata > 80%. Baik (3)  Realisasi penanaman untuk tanaman rutin, tanaman pembangunan dan tanaman crash program, di KPH Pati rata-rata untuk tanaman rutin terealisasi 100%, tanaman pembangunan 94%, dan tanaman crash program 100%. Baik (3)


BAIK (91,67%)


BAIK (91,67%)


BAIK (96,9%)

 Luas kawasan lindung di areal KPH Pati meliputi : Hutan Lindung seluas 5.115,27 Ha dan kawasan perlindungan lain seluas 3.452,80 Ha dan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya. Baik (3)  Realisasi penataan kawasan Lindung KPH Pati telah mencapai 100% dan tanda batas terlihat jelas di lapangan. Baik (3)  96 % Kondisi kawasan Lindung dengan penutupan lahan berhutan. Baik (3)  Sosialisasi mengenai keberadaan kawasan lindung di areal kerja KPH Pati bersama LMDH baru mencapai 39 %. Sedang (2)  Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung berupa pemasangan tanda batas, sosialisasi yang tercantum dalam Laporan Realisasi RKL tahun 2011 – 2015. Baik (3)  KPH Pati telah mengembangkan Prosedur Perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. Baik (3)  Jenis dan jumlah sarana perlindungan hutan belum sesuai dengan ketentuan namun berfungsi dengan baik. Sedang (2)  Ketersediaan SDM perlindungan hutan Perum Perhutani KPH PATI dengan jumlah dan kualifikasi personil yang telah memadai. Baik (3)  Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/ represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Baik (3)  KPH Pati telah mengembangkan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Pengelolaan dampak terhadap tanah dan air menjadi satu kesatuan dalam SOP Penanaman. Sedang SOP pemantauan dibuat tersendiri. Baik (3)  Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan

3. Ekologi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 48 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai  






SEDANG (66,67%)


NA



-


 

Ringkasan Justifikasi Lingkungan. Baik (3) SDM yang bertugas menangani pengelolaan dan pemantauan lingkungan cukup tersedia dan memiliki kompetensi yang cukup. Baik (3) Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa laporan pengamatan dan uji laboratorium. Perum Perhutani KPH PATI telah mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan DPPL. Baik (3) KPH Pati telah memiliki dokumen RPL yang memuat perencanaan Pemantuan dampak terhadap tanah dan air dan telah mengimplementasikan. Baik (3) Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar namun terdapat upaya pengelolaan dampak. Sedang (2) Tersedia prosedur Identifikasi jenis dilindungi namun belum mencakup seluruh jenis. Sedang (2) Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi. Sedang (2)

Not Applicabel

SEDANG (66,67%)

 Tersedia prosedur pengelolaan fauna dilindungi, namun belum mencakup seluruh jenis fauna dilindungi yang terdapat diareal kerja KPH Pati. Sedang (2)  Terdapat implementasi pengelolaan fauna dilindungi yang mencakup seluruh jenis namun belum dilakukan upaya pengayaan habitat. Sedang (2)  Terdapat gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik namun terdapat upaya penanggulangannya seperti pemasangan sign board dan sosialisasi. Sedang (2)

BAIK (100%)

 Auditee telah memiliki laporan tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap. Baik (3)  Auditee memiliki mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang didisepakati para pihak. Baik (3)  Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum

4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 49 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai

  4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

BAIK (83,33%)







 


BAIK (88,89%)



 






BAIK (90,48%)

   

4.5.

Perlindungan,

EQI-F102.1.0/20120126

BAIK



Ringkasan Justifikasi adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. Baik (3) Terdapat bukti bukti tentang luas dan batas kawasan areal kerja Auditee dengan semua masyarakat hukum adat/ setempat. Baik (3) Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik. Baik (3) Auditee telah memilki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial pemegang hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku. Baik (3) Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat. Baik (3) Auditee telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap. Sedang (2) Terdapat sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Sedang (2) Auditee telah memiliki dokumen/ laporan terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi, namun masih belum lengkap. Sedang (2) Auditee telah memiliki data dan informasi tentang keberadaan masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH lengkap dan jelas. Baik (3) Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. Baik (3) Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. Baik (3) Terdapat bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh Auditee yang tepat sasaran. Sedang (2) Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas. Sedang (2) Auditee telah memiiki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Baik (3) Auditee telah memiliki Peta Klaim Areal yang lengkap dan jelas. Baik (3) Auditee telah memiliki kelembagaan resolusi konflik namun masih kurang memadai untuk mengelola konflik. Sedang (2) Auditee telah memiliki dokumen/ laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas. Baik (3) Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan

Halaman 50 dari 76

Kriteria/Indikator pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

Nilai (91,67%)

Ringkasan Justifikasi industrial dengan seluruh karyawan. Baik (3)  Auditee telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan. Baik (3)  Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan sudah seluruhnya diimplementasikan kepada karyawan. Baik (3)  Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan kepada karyawan. Sedang (2)

B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 Tanggal 22 1.1.1. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI Oktober 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengelolaan mampu Kehutanan Negara. Dokumen ini telah di tetapkan di menunjukkan keabsahan Izin Jakarta yang ditandatangani oleh Presiden Republik Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Indonesia dan telah di undangkan pada tanggal 22 Kayu (IUPHHK) Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kesesuaian kawasan yang dikelola oleh auditee mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 359/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 435/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dilampiri dengan peta skala 1:250.000 Terdapat laporan hasil identifikasi penggunaan kawasan diluar sector kehutanan yang dibuat oleh bagian Hugra. Kegiatan diluar sector kehutanan adalah berupa penggunaan sebagai jalan desa, untuk pembangunan irigasi dan pembangunan jaringan listrik PLN. 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang Auditee telah memiliki dokumen RPKH beserta 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan MEMENUHI revisinya untuk kelas perusahaan jati periode 2009 Rencana Kerja Tahunan s/d 2018 yang disusun dan disahkan olehpejabat (RKT/Bagan Kerja/RTT) yang berwenang dan disusun mengacu pertauran disahkan oleh yang berwenang yang berlaku. Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun 2015 dan 2016 beserta suplisinya yang disusun oleh petugas yang berwenang. Dokumen RPKH dan RTT dilengkapi dengan peta dengan skala 1:100.000. Auditee telah memiliki peta RTT yang menggambarkan lokasi kegiatan baik tanaman dan tebangan dan menggambarkan lokasi kawasan perlindungan. Hasil pemeriksaan di lapanganmenunjukkan bahwa lokasi KPS yang berbatasan dengan petak tebangan 117 benar adanya dan telah dikelola dengan baik. Peta blok tebangan adalah merupakan lampiran SPK tebangan yang dimiliki oleh mandor tebang. Posisi blok/petak tebangan posisinya benar dan terbukti di lapangan. Penandaan patok batas petak mengacu pada SOP yang dikembangkan oleh auditee. 2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 51 dari 76

Kriteria/Indikator

Ringkasan Justifikasi Auditee telah memiliki dokumen RPKH jangka 2.2.1. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI perusahaan 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2018 Pengelolaan mempunyai dengan luas kawasan 39.104,50 ha yang disusun rencana kerja yang sah sesuai dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. dengan peraturan yang berlaku Pada tahun 2013 dokumen RPKH KP Jati Jangka Perusahaan 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2018 tersebut, telah direvisi menjadi dokumen Revisi RPKH Kelas Perusahaan Jati KPH Pati Luas 39.033,04 Ha jangka perusahaan 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2018 untuk periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2018. Dokumen revisi RPKH disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dokumen tersebut mendapat persetujuan dari a.n. Menteri Kehutanan Dirjen Bina Usaha Kehutanan (Ir. Bambang Hendroyono, MM) tanggal 27 Oktober 2013 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Auditee telah memiliki dokumen LP-KHP dan buku 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang MEMENUHI ukur yang dibuat berdasarkan buku taksasi DK 316. ditebang/dipanen atau yang LP-KHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang dipanen/dimanfaatkan telah di– berwenang dari Instansi kehutanan. LHP-kan Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara LPKHP, buku ukur, fiisk kayu dan tunggak di lapangan. Auditee menyertai kayunya dari petak tebangan (TPn) 3.1.2. Seluruh kayu yang MEMENUHI untuk tujuan TPK dengan menggunakan dokumen diangkut keluar areal izin DKB/DK 304 yang diterbitkan oleh mandor tebang. dilindungi dengan surat Selanjutnya dari TPK untuk tujuan industry kayu keterangan sahnya hasil hutan disertai dengan dokumen FAKB/SKSHHK. Hasil pemeriksaan dokumen antara dokumen LMKB dengan FAKB/SKSHHK menunjukkan kesesuaian.  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat 3.1.3. Pembuktian asal usul NOT diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee kayu bulat (KB) dari IUPHHKHA APPLICABLE adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA.Auditee telah menerapkan penandaan pada bontos ujung dan tunggak kayu mengacu kepada SK Direksi Perum Perhutani No. 3169/Kpts/Dir/2014 tanggal 24 November 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDHProd/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015.  Namun demikian auditee tetap menerapkan kegiatan system penandaan pada bontos dan tunggak kayu, sehingga dengan system tersebut kayu dapat dilacak balak sampai ke petak tebangan  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA.  Tanda-tanda PUHH yang diterapkan oleh Auditee telah dilaksanakan secara konsisten dan telah diatur dalam SK Direksi Nomor 3169 tahun 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDHProd/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015. Auditee dapat menunjukkan dokumen FAKB dan 3.1.4. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI SKSHHK yang diterbitkan oleh pejabat yang Pengelolaan mampu berwenang (yang berkualifikasi sebagai Ganis PKB). membuktikan adanya catatan

EQI-F102.1.0/20120126

Nilai

Halaman 52 dari 76

Kriteria/Indikator angkutan kayu ke luar TPK

Ringkasan Justifikasi Dalam penerbitan FAKB juga dilengkapi dengan BAP penerbitan FAKB. Dan BAP penerbitan SKSKB tidak tersedia karena auditee tidak melakukan pemakaian dokumen SKSKB. 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Auditee telah memiliki dokumen SPP PSDH yang 3.2.1. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI dietrbitkan oleh instansi kehutanan. Hasil verifikasi Pengelolaan menunjukkan bukti dokumen menunjukkan bahwa tagihan yang tertera pelunasan Dana Reboisasi (DR) dalam dokumen SPP PSDH telah sesuai dengan dan/atau Provisi Sumberdaya jumlah produksi dan mengacu pada tariff yang Hutan (PSDH) berlaku. Jumlah tagihan pada SPP adalah sebesar Rp. 967.758.075,- dengan total produksi sebanyak 19.173,282 M3. Tagihan PSDH telah dibayarkan secara lunas. Pembayaran PSDH telah sesuai dengan SPP PSDH dan terdapat tanda bukti setor PSDH yang telah divalidasi oleh petugas Bank sebagai bukti pembayaran PSDH secara lunas. Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff. 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan 3.3.1. Pemegang Izin/Hak NOT Pengelolaan yang mengirim APPLICABLE (Not Applicable), karena Auditee tidak menjual kayu antar pulau sehingga Auditee tidak memiliki dokumen kayu bulat antar pulau memiliki Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat NOT yang menggunakan kapal harus APPLICABLE (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan Kapal Laut, kapal yang berbendera dimana semua kayu yang diproduksi dijual ke pembeli Indonesia dan memiliki izin yang menggunakan transportasi darat (kendaraan truk). sah Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal 3.4.1 Implementasi Tanda VMEMENUHI sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal Legal dibubuhkan pada dokumen DKHP dan dokumen SKSHHK. 4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Auditee telah memiliki Dokumen DPPL yang telah 4.1.1. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI disetujui berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jawa Pengelolaan telah memiliki Tengah Nomor 660.1/16/2011 tanggal 21 Juni 2011 dokumen AMDAL/DPPL/UKLtentang Persetujuan Dokumen Pengelolaan Dan UPL meliputi ANDAL, RKL dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan RPL yang telah disahkan sesuai Hutan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan peraturan yang berlaku meliputi Hutan Pati Di Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, seluruh areal kerjanya Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus Dan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan DPPL mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 Dokumen RKl dan RPL adalah merupakan satu 4.1.2. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI kesatuan dengan dokumen DPPL telah disetui Pengelolaan memiliki laporan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jawa Tengah pelaksanaan RKL dan RPL yang

EQI-F102.1.0/20120126

Nilai

Halaman 53 dari 76

Kriteria/Indikator menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

Nilai

Ringkasan Justifikasi Nomor 660.1/16/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Persetujuan Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan Hutan Perum Perhutani KPH Pati. Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Hasil kegiatan juga dilaporkan kepada BLH kabupaten dan Dinas kehutanan setempat. 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Auditee telah memiliki dokumen prosedur atau 5.1.1. Prosedur dan MEMENUHI pedoman tentang K3 dalam bentuk Petunjuk Kerja Implementasi K3 (PK) Direksi. Auditee juga memiliki pengurus P2K3 serta ahli K3 sebagai penanggung jawab dalam implemntasi K3 di KPH Pati. Auditee telah memiliki daftar APD per bulan Maret 2016. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa APD tersedia di masing-masing BKPH dan dapat berfungsi dengan baik. Auditee telah memiliki dokumen catatan kerja yang dibuat oleh Ahli K3 yang merupakan pengurus dari P2K3. Auditee juga telah menunjukkan upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja. 5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Terdapat SP2P di KPH Pati ditetapkan berdasarkan 5.2.1. Kebebasan berserikat MEMENUHI SK Dewan Pengurus Daerah Jawa Tengah SP2P bagi pekerja Nomor: 14/Kpts/DPD SP2P/Jateng/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 Tentang Penetapan Dewan Pengurus Cabang KPH Pati Untuk Masa Bakti 2014-2016. Serikat pekerja ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pengurus Wilayah Serikat Karyawan Perum Perhutani Jawa Tengah Nomor: 04/Kpts/DPW/JTG/2015 Tanggal 30 Mei 2015 Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pengurus Daerah Serikat Pekerja Perhutani KPH Pati. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat serikat pekerja dan hak-hak karyawan telah terpenuhi. Auditee telah mempunyai dokumen PKB Periode 5.2.2. Adanya Kesepakatan MEMENUHI 2015 – 2017 ditetapkan di Surabaya tanggal 3 Juli Kerja Bersama (KKB) atau 2015 dan telah didaftarkan melalui SK Direktur Peraturan Perusahaan (PP) Jenderal pembinaan Hubungan industrial dan jaminan tenaga kerja Nomor: Kep.138/PHIJSK.PKKAG/PKB/IX/2015 tanggal 4 September 2015 ditetapkan di Jakarta mas berlaku sejak 3 Juni 2015 s/d 2 Juni 2017. Tidak terdapat karyawan dibawah umur yang 5.2.3. Perusahaan tidak MEMENUHI beekerja di KPH Pati. Jumlah karyawan yang bekerja mempekerjakan anak di bawah di KPH Pati berjumlah 333 orang.. umur Berdasarkan uraian tersebut diatas, Nilai Kinerja PHPL KPH Pati pada saat Penilaian Awal sebesar 96,82%, masukdalam kelas nilai 80 - 100%dengan predikat kinerja “BAIK”.

5. KPH PURWODADI Kriteria/Indikator

Nilai


A. Penilaian Kinerja PHPL

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 54 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (100%)

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usahanya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Status areal Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten ditetapkan sejak jaman Pemerintah Indonesia belum lahir. Pemerintah melanjutkan hak pengelolaannya kepada Perum Perhutani sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010. Baik (3) Dokumen-dokumen yang ada, menunjukkan bahwa telah dilakukan penatan batas pada seluruh Bagian Hutan di KPH Purwodadi, sehingga sudah temu gelang.Kegiatan penataan ulang KPH Purwodadi telah dilaksanakan pada tahun 2013-2014 dalam rangka penyusunan RPKH Jangka 2015-2024. Oleh karena itu pal batas yang ada, hanya sekira 12% yang bermasalah. Perum Perhutani tidak melakukan pemeliharaan Pal Batas dalam arti mengganti, mengecat ulang, dan menegakkan pal kembali selama periode 10 tahun diantara kegiatan rekonstruksi batas. Pemantauan kondisi batas dilakukan oleh Perum Perhutani tiap triwulan yang dituangkan dalam Laporan Triwulan Pal Batas selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Perum Perhutani melakukan kegiatan pengecekan, dan pencatatan terhadap permasalah pal batas, tetapi tidak melakukan tindakan fisik seperti mengganti, mengecat ulang, dan menegakkan pal kembali selama periode 10 tahun diantara kegiatan rekontruksi batas. Tahun 2013 sd 2014, bibirikan juga terjadi di kawasan hutan KPH Purwodadi. Perum Perhutani senantiasa memantau kegiatan bibrikan ini dalam Laporan Konflik dan Penyelesaian Tenurial KPH Purwodadi. KPH Purwodadi mempunyai laporan konflik dan Penyelesaian Tenurial mulai tahu 2011 sd 2015. Untuk menyelesaikan permasalahan tenurial secara umum, Perum Perhutani memiliki acuan PKSMPHT.04-009 tentang PK Penyelesaian Konflik Lahan dan Konflik Tenurial. Untuk bibrikan, Biro Perencanaan berupaya untuk menanganinya dengan membuat Berita Acara Pengukuran dan Peta Lokasi Bibrikan Kawasan Hutan, disertai dengan peta. Baik (3) Dengan keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 359/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 435/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Perum Perhutani baru

1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 55 dari 76

Kriteria/Indikator

EQI-F102.1.0/20120126

Nilai

Ringkasan Justifikasi merespon SK Menteri tersebut, dengan diterbitkan Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Nomor 2524/KPTS/I/2009 tentang Luas Kawasan Hutan Masing-masing KPH Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, ditetapkan di Semarang, tanggal 31 Desember 2009. Di dalam SK Kepala Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah Nomor 2524/KPTS/I/2009 tersebut, disebutkan luas KPH Purwodadi adalah 19.636,50 Ha dengan Luas HP (hutan Produksi) = 18.757,30 Ha; Luas HPT= 879,20 Ha Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Nomor 2889/KPTS/I/2013 tentang Luas Kawasan Hutan Masing-masing KPH Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, ditetapkan di Semarang, tanggal 21 Oktober 2013 merupakan hasil revisi terhadap Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Nomor 2524/KPTS/I/2009 tentang Luas Kawasan Hutan Masing-masing KPH Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, ditetapkan di Semarang, tanggal 31 Desember 2009. Berdasarkan SK Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Nomor 2889/Kpts/I/2013 tentang kawasan hutan masingmasing KPH perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, didalamnya menetapkan kawasan hutan KPH Purwodadi seluas 19.636,50 Ha terdiri dari Luas HP (hutan Produksi)= 18.925,39 Ha, Luas HPT=711,11 Ha. Baik (3) Dengan demikian adanya perubahan fungsi kawasan di wilayah KPH Purwodadi sudah diakomodir dalam perubahan perencanaan yaitu dalam bentuk RPKH tahun 2015-2024. RPKH KPH Purwodadi tahun 20152024 tersebut, disahkan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7807/Menhut-VI/BUHT/2014 tentang Persetujuan Revisi Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2015-2024 atas nama KPH Purwodadi Kelas Perusahaan (KP Jati) Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Desember 2014. Terdapat 20 lokasi pinjam pakai sejak tahun 2011, dengan luasan sekitar 45,8466 Ha di KPH Purwodadi. Perum Perhutani senantiasa melakukan pendataan terhadap pnjam pakai kawasan milik perum perhutani untuk penggunaan di luar sektor kehutanan, seperti : Instansi/lembaga yang memohon, Nomor surat, keperluan/penggunaan, Tahapan proses (permohonan/ijin prinsip/ijin pinjam pakai/perjanjian/BATB/Penunjukkan, Petak yang terkena, lokasi RPH/BKPH, Desa/Kecamatan/Kabupaten, Luasan total, Luas per kabupaten, dan Perizinan menteri Kehutanan Jika ada perizinan pinjam pakai yang sudah mendekati akhir waktu dari perizinan, biasanya Biro Perencanaan SDH dan Perusahaan Divisi Regional Jateng, akan mengingatkan instansi/lembaga yang bersangkutan dengan mengirim surat peringatan. Baik (3)

Halaman 56 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (88,89%)


SEDANG (80%)

EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi Terdapat penyempurnaan Visi dan Misi Pengelolaan Hutan KPH Purwodadi yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani No. 3180/Kpts/Dir/ 2014 tentang Visi dan Misi Perum Perhutani. Kesesuaian Visi Perum Perhutani dengan PHL jelas tergambarkan dalam visi “menjadi Perusahaan Unggul dalam pengelolaan Hutan Lestari”. Sedangkan kesesuaian misi Perum Perhutani dengan PHL dapat diuraikan a)Mengelola sumberdaya hutan secara Lestari (Planet) berarti adanya keinginan Perum Perhutani dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari, b)Meningkatkan Manfaat Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bagi Seluruh Pemangku Kepentingan (People), hal ini merupakan gambaran keinginan Perum Perhutani dalam memperluas manfaat pengelolaan seluas-luasnya bagai banyak pihak, c) Menyelenggarakan Bisnis Kehutanan dengan Prinsip Good Corporate Governance (Profit), maknanya disamping orientasi pengelolaan hutan lestari dan kemanfaatan bagi banyak pihak, Perum Perhutani menginginkan pengelolaan sumber daya hutan menghasilkan profit bagi perusahaan. Baik (3) Auditee telah melakukan sosialisasi visi misi Perum Perhutani pada tanggal 3 Juli 2012, yang diikuti oleh seluruh karyawan Perum Perhutani KPH Purwodadi. Telah terjadi pergantian visi dan misi Perum Perhutani pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Direktur Utama KPH PeDireksi Perum Perhutani No. 3180/Kpts/Dir/ 2014 Tetang n Visi dan Misi Perum Perhutani, tanggal 27 November 2014, Auditee melakukan sosialisasi kembali Visi dan Misi Perum Perhutani yang terbaru pada tanggal 25-26 Maret 2015. Peserta sosialisasi Visi dan Misi Perum Perhutani yang terbaru tersebut diikuti oleh seluruh karyawan Perum Perhutani KPH Purwodadi, tenaga lokal dan LMDH (masyarakat sekitar hutan). Baik (3) Pemahaman karyawan Perum Perhutani KPH Purwodadi terhadap visi dan misi Perusahaan tergolong baik. Akan tetapi masih ada sebagian kecil yang kurang memahami korelasi antara pekerjaannya dengan visi dan misi perum perhutani. Implementasi PHL sebagian besar sesuaidengan visi dan misiPHL. Sedang (2)  Jumlah sarjana kehutanan yang dimiliki oleh Perum Perhutani KPH Purwodadi sudah mencukupi ketentuan, Jumlah GANIS PHPL sudah tersedia semua pada bidang, tetapi masih kurang 3 orang GANIS BINHUT PHPL. Sedang (2)  pencapaian realisasi pelatihan pada Perum Perhutani KPH Purwodadi Tahun 2011 sd 2015 adalah sebesar 67 %. Sedang (2)  Dokumen-dokumen yang dimiliki Perum Perhutani KPH Purwodadi sudah masuk dalam kategori :Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan dengan Karyawannya; Dokumen

Halaman 57 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (100%)















EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi Standar Operasional Presedure; Dokumen Serikat Pekerja; Dokumen Keselamatan Kerja; Dokumen Jaminan Kesehatan; dan Laporan Ketenagakerjaan. Pemenuhan seluruh kategori tersebut, berarti dokumen-dokumen ketenagakerjaan KPH Purwodadi sudah lengkap. Baik (3) Dalam Struktur Organisasi KPH Purwodadi, Struktur Kasi PSDHL mencerminkan struktur yang berorientasi pada PHL, karena pada struktur PSDHL yang diberi tugas mensupport kegiatan teknis Kehutanan di lapangan.Sedangkan implementasi dan penguasaan teritorialnya dipimpin oleh Wakil Adm, yang membawahi langsung KBKPH/Asper, dimana Asper ini membawahi langsung para KRPH/Mantri Hutan. Baik (3) Perum Perhutani sudah mempunyai alur SIM sebagaimana tertuang dalam dokumen Mekanisme Alir Data dan Pelaporan, Bagian Data dan Pelaporan. Sistem Informasi Manajemen pada Perum Perhutani KPH Purwodai, dimulai dari pelaporan realisasi data kegiatan fisik/berhubungan dengan keuangan. Kegiatan ini dilakukan pada bagian masing-masing wilayah. Masing-masing Kepala urusan pada masing-masing bidang melakukan pengumpulan data primer untuk pelaporan, kemudian melaksanakan transkrip data dari register ke dalam lembar pelaporan. Baik (3) Di dalam Struktur Organisasi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Purwodadi, keberadaan sistem informasi manajemen (SIM) berada di bawah KSS Perencanaan dan Tanaman yang dipimpim oleh Kepala Urusan (Kaur) SIM yang dijabat oleh Supriyanto, S.Pd, dan dibantu oleh staff pelaksana SIM yaitu Ndaru Agustyani yang sudah memiliki Sertifikat nomor 035/Unit I/DKP/Pusdiklat SDM/2008 yaitu sertifikat Pelatihan Operator dan Penyaji Data DKP Access Revisi Program. Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 007/KPTS/DIR/ 2014 tgl 13 Januari 2014 tentang Struktur Organisasi, SPI merupakan struktur organisasi tersendiri yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama. SPI dipimpin oleh Kepala yang membawahi Biro Pengawasan Keuangan dan Biro Pengawasan Operasional. Baik (3) Dari dokumen Memori Hasil Pemeriksaan, kegiatan SPI/Auditor Internal menggambarkana)Mencakup semua bidang yang ada; dan b)Mencakup seluruh tahapan dalam setiap bidang. Tahapan yang dilakukan oleh Auditee dalam mengupayakan pelaksanaan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan sudah meliputi : a)Identifikasi masalah, b)Membuat catatan, c)Investigasi persoalan, d) Mengambil tindakan dan merekan tindakan, dan e) Memberi solusi efektif. Baik (3) Menurut publikasi Manajemen Perusahaan (Konsultan ISO 9001), jika tindakan-tindakan diatas

Halaman 58 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (80,95%)











EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi dilakukan olen Manajemen, maka hal tersebut esensi dari keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Hal tersebut karena bisa mencegah potensi masalah di kemudian hari. Baik (3) masyarakat setempat (LMDH) sangat berkepentingan terhadap informasi awal setiap RTT yang akan dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada RTT tahun tersebut. Jadi setiap kegiatan RTT yang akan berjalan dan akan mempengeruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat pasti telah mendapat persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Baik (3) Dalam rangka menjamin kejelasan batas kawasan Perum Perhutani KPH Purwodadi dengan kawasan kegiatan masyarakat, maka pihak Perum Perhutani KPH Purwodadi melakukan pengukuran Batas areal konsesi, dimana dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan penandatanganan Berita Acara Tata Batas sebagai persetujuan antara pihak Auditee dengan wakil masyarakat di lokasi yang bersangkutan dan dikuatkan oleh beberapa orang saksi baik dari pihak Auditee maupun pejabat pemerintah wilayah setempat, sehingga hasil pekerjaan tersebut berkekuatan hukum tetap. Auditee berkomitmen untuk melakukan proses tata batas areal kerja, dan telah terlaksana di seluruh wilayah auditee melalui kegiatan rekonstruksi tata batas yang dilaporkan secara berkala setiap sepuluh tahun sekali. Rekontruksi tata batas yang sudah dilaksanakan ini memiliki bukti Berita Acara Tata Batas (BATB) Partisipatif terhadap Pemeliharaan PAL Batas Kawasan Hutan dengan melibatkan masyarakat. Baik (3) KPH Purwodadi mempunyai dokumen-dokumen BATB partisipatif di semua BKPH, akan tetapi belum mencakup seluruh tata batas yang ada. Sedang (2) Berdasarkan SK Dewan Pengawas Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang PHBM. Pada tahun 2002, KPH Purwodadi bersama-sama dengan masyarakat desa sekitar hutan membentuk sebuah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebanyak 41 LMDH berakta Notaris, dengan rincian 2 LMDH masuk pembinaan KPH Pati, dan 39 LMDH masuk pembinaan KPH Purwodadi. Perum Perhutani KPH Purwodadi bersama-sama dengan LMDH membuat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan SDH di bidang Persemaian, tanaman, pemeliharaan, produksi dan Perlindungan. Dalam Perjanjian tersebut berisi tentang Tujuan, Obyek Perjanjian, Hak dan Kewajiban, sharing Produksi, Jangka Waktu Perjanjian dll. Baik (3) Luasan Kawasan perlindungan di KPH Purwodadi

Halaman 59 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi seluas 2.415,90 Ha tercantum dalam dokumen resmi RPKH. Adapun luas secara terperinci, yaitu KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) seluas 883,40 Ha, HAS (Hutan Alam Sekunder) seluas 1.511,30, TBP (Tak Baik Untuk Produksi) seluas 18,00 Ha dan KPKh (Kawasan Perlindungan Khusus) seluas 3,20 Ha. Baik (3)  sosialisasi Kawasan dan areal yang dilindungi telah dilakukan oleh auditee pada tahun 2015 dan tahun 2016 kepada LMDH pada 10 April 2015 dan 4 April 2016. Pada tahun 2015 materi sosialisasi adalah: Bahaya B3, Kawasan Perlindungan dan Larangan Perburuan dan SOP Lingkungan. Sedangkan pada tahun 2016 sosialisasi dengan materi Visi dan Misi perum Perhutani, RTT dan Kawasan Perlindungan. Sedang (2)


BAIK (100%)

KPH Purwodadi telah memiliki dokumen rencana jangka panjang sbb : - RPKH Kelas Perusahaan Jati KPH Purwodadiluas 19.636,50 Ha Jangka Perusahaan 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2014, yang disahkanolehKepalaPerumPerhutani Unit I Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2004. - Revisi RPKH Kelas Perusahaan Jati KPH Purwodadiluas 19.636,50 Ha Jangka Perusahaan 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2014, yang disahkanolehKepalaPerumPerhutani Unit I Jawa Tengah tanggal 9 Oktober 2012. - RPKH Kelas Perusahaan Jati KPH Purwodadiluas 19.636,50 Ha Jangka Perusahaan 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2024, yang disahkanolehKementerianLingkunganHidupdanKeh utananberdasarkansurat No. SK 7807/MenhutVI/BUHT/2014 tanggal 31 Desember 2014. Baik (3) Terdapat kesesuaianantarapenataan areal kerja di lapangan (RTT) dengan dokumen rencana jangka panjangnya untuk selama periode tahun 2011 s/d 2015, khususnya untuk kegiatan tebangan A dan tanaman rutin. Baik (3) Berdasarkan hasil laporan pal batas triwulan s/d triwulan I tahun 2016, yang menunjukkan kondisi terkini pal petak, serta hasilujipetikkondisi pal petak di lapangan, dapat dikatakan bahwa seluruh tanda batas petak dapat dikenali di lapangan seluruhnya. Baik (3)


BAIK (100%)

 KPH Purwodadi memiliki data potensi tegakanuntuksetiapkelashutan (Produktifdalam KP, Produktifbukandalam KP, Tidakproduktifdalam KP, Tidakproduktifbukandalam KP) yang tersaji dalam dokumen PDE-2 (Lampiran RPKH Jangka Perusahaan 2015 – 2024). Baik (3)  Informasi perhitungan etat selama periode penilaian tahun 2011 – 2015, baik pada dokumen RPKH jangka perusahaan 2005 – 2014, dokumen

2. Produksi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 60 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai






BAIK (90,48%)





 


BAIK (86,7%)





 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya.

BAIK (100%)







EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi revisi RPKH jangka perusahaan 2012 – 2014, maupun dokumen RPKH jangka perusahaan 2015 – 2024, tercantum dalam naskah RPKH maupun pada dokumen PDE-6, PDE-7, dan PDE-8. Perhitunganetattersebutdihitungberdasarkanhasilri salahhutandandenganmenggunakanalat bantu berupaTabel Volume “Wolf van Wolving / W v W”. Baik (3) KPH Purwodadi telah memiliki rencana pengaturan tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat yang digunakansebagaibatasmaksimalkegiatanpeneban gan yang diperbolehkanpada RPKH jangkaperusahaan. Baik (3) KPH Purwodadi telah memiliki dokumen Prosedur Kerja secara lengkap untuk setiap tahapan kegiatan system silvikultur yang diterapkan. Baik (3) Bukti penerapan (implementasi) Prosedur Kerja padasetiapkegiatantahapansistemsilvikulturdiantar anyadibuktikandenganadanyaSuratPerintahKerja (SPK) untuk setiap pelaksanaan kegiatan, serta adanyaBeritaAcaraPemeriksaansetiaphasilkegiatan sebagaialatkontrolkesesuaianpelaksanaankegiatan di lapangandenganprosedur yang ditetapkan. Baik (3) Rata-rata Potensi Tegakan Berdasarkan Rencana Tebangan A Terkoreksi di KPH Purwodadi adalah sebesar 66,17 m3/Ha. Sedang (2) Rata-rata persentase umbuh tanaman tingkat permudaan (tanaman tahun ke III) untuk tanaman pokok dan tanaman pengisi adalah sebesar 95,8%. Baik (3) KPH Purwodadi memiliki ProsedurKerja yang menjelaskan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan, yaitu pada PK-SMPHT.05-007 (Tebang Habis Jati). Baik (3) Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahap prapenebangan, proses penebangan, dan pasca penebangan, namun belum sempurna, dan sebagian baru dilaksanakan untuk rencana tebangan tahun 2016. Sedang (2) Faktor Eksploitasi (FE) KPH Purwodadi = 0,97 (> 0,7). Baik (3) Tersedia dokumen RTT tebanghabis(A), tebangan pembangunan (B) dan tebangan penjarangan (E) tahun 2011 s/d 2015 lengkap dengan revisi (suplisi) nya, yang disusun berdasarkan RPKH yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Baik (3) Peta lokasi tebangan A dan lokasi penanaman tanamanrutin terdapatkesesuaianantarapeta RTT tahun 2011 s/d 2015 denganpeta RPKH jangkaperusahaan 2005-2014 dan RPKH jangkaperusahaan 2015 – 2024. Baik (3) Penandaan batas rencana areal tebangan dan pembagianbloktebangandilakukanbersamaanpada saatkegiatanteresandilakukan, yakni 2

Halaman 61 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai






BAIK (94,4%)













EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi tahunsebelumpenebangan (T-2). Penadaan tersebut dilaksanakan berdasarkan SPK Teresan yang dikeluarkanolehAdministratur KPH yang dilampiridenganpetakerjaskala1 : 10.000. Baik (3) Pemeriksaanbatas-batasrencana areal tebangan dan batas pembagian blok tebangan, serta persiapan-persiapan lainnya dilakukan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan tebangan dilakukan, dan dilaksanakan berdasarkan SPK PersiapanTebangHabis yang dikeluarkanolehAdministratur KPH yang dilampiridenganpetakerjaskala 1 : 10.000. Baik (3) Berdasarkantabel di atas, realisasitebangan A, B, E tahun 2011 berturut-turutadalahsebesar 71,2%, 94,1%, dan 92,3%. Tahun 2012 tebangan A dan E berturut-turutadalahsebesar 103,5% dan 114,0%. Tahun 2013 tebangan A, B, E berturutturutadalahsebesar 100,3%, 101,5%, dan 106,0%. Tahun 2014 tebangan A, B, E berturutturutadalahsebesar 95,5%, 106,2%, dan 106,4%. Tahun 2015 tebangan A, B, E berturutturutadalahsebesar108,9%, 106,7%, dan 104,5%. Dan rata-rata keseluruhan (Tahun 2011 s/d 2015) tebangan A, B, E berturut-turutadalahsebesar 90,5%, 102,0%, dan 101,8%. Lokasi panensesuaidengan RTT yang disahkan serta tidak elebihiluas yang direncanakan. Baik (3) Opiniakuntanpublikuntuklaporankeuanganterauditt ahun 2014 menyatakan wajar dalamsemuahal yang material ; sedangkan berdasarkan indicator kondisi kesehatan financial pada tingkat Divre Jateng untuk tahun 2014, nilai liquiditas sebesar 90,84% (< 100%), nilai Solvabilitas sebesar 353,92% (> 150%), dan nilai Rentabilitas 10,78% (positif). Buruk (1) Persentaserealisasibiayapengusahaanhutankhusus untukkayutebangan (HasilHutanEkstraktif) PerumPerhutaniDivreJatengtahun 2014 terealisasiantara 85% hingga 138%, dengan ratarata 99%, ataudari total biayaterealisasi 103% darirencananya. Baik (3) Terdapatperbedaansebesar 43,9% untukpersentaserealisasibiayaterkecilyaknikegiatan “perencanaan” (81,5%) dengan persentase realisasi biayaterbesaryaknikegiatanpenanaman (125,4%). Sedang (2) Telahterealisasipendanaanuntukkegiatankegiatanp enanaman, pemeliharaandanpembinaanhutan, pemanenantebanghabisjati, serta pengendalian kebakaran & pengamananhutan di tingkat KPH dengan rata-rata persentaserealisasibiayadiatas 81,5%. Baik (3) Sedangkan berdasarkan tatawaktunya, pelaksanaan kegiatanpenanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan, serta pemanenan tebang habis jati, direalisasikan sesuai dengan Prosedur Kerja (PK) masing-masing kegiatan. Baik (3) Terealisasibiayapenanaman, pemeliharaan,

Halaman 62 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi danperlindunganhutantahun 2011 s/d 2015 dengan rata-rata 103,8%. Baik (3)  Realisasi penanaman untuk tanaman rutin, tanaman pembangunan dan tanaman crash program, di KPH Purwodadi rata-rata untuk tanaman rutin terealisasi 100%, tanaman pembangunan 94%, dan tanaman crash program 100%. Baik (3)


BAIK (87,5%)


BAIK (91,67%)

Indikator 3.3 Pengelolaan Dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah Dan Air Akibat

BAIK (90,91%)

 Luas kawasan lindung KPH Purwodadi seluas 2.415,9 Ha telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan sesuai kondisi Biofisiknya. Baik (3)  Penataan kawasan Lindung di wilayah KPH Purwodadi telah mencapai 100 % dengan tanda batas terlihat jelas di lapangan. Baik (3)  Kondisi kawasan lindung yang masih berhutan mencapai 94,1 % dari total luas kawasan lindung. Baik (3)  Pelaksanaan sosialisasi keberadaan kawasan lindung hanya dilakukan pada tahun 2015 dan 2016, pada tahun 2011 – 2014 belum dilakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung shg realisasi kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung terhadap para pihak dinawah 50 % dari yang seharusnya. Sedang (2)  terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Landscaping/sesuaiRKL/RPL serta belum maksimalnya kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung pada tahun 2011 – 2014 ( bahkan sosialisasi baru dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2016). Sedang (2)  Perum Perhutani KPH Purwodadi telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. SOP perlindungan hutan telah mengacu peraturan No 45 Tahun 2004. Baik (3)  Kondisi Sarana prasarana tersedia di KPH Purwodadi dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik. Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan belum sesuai dengan peraturan No 45 tahun 2004 dan peraturan Menhut No : P.12/Menhut-II/2009. Sedang (2)  Ketersediaan SDM perlindungan hutan Perum Perhutani KPH Purwodadi dengan jumlah dan kualifikasi personil yang telah memadai. Semua personil telah melakukan pelatihan profesi pengamanan hutan. Baik (3)  Kegiatan perlindungan hutan diimplementasi melalui serangkaian tindakan secara preventif/ preemtif/represif dengan mempertimbangkan jenis gangguan yang ada. Baik (3)  Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara lengkap.  Jenis dan jumlah sarana prasarana pengelolaan

3. Ekologi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 63 dari 76

Kriteria/Indikator Pemanfaatan Hutan.

Nilai


SEDANG (66,67%)

Indikator 3.5 Pengelolaan Flora Untuk: c. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak d. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

NA



-


Ringkasan Justifikasi dan pemantauan dampak sesuai dengan ketentuan dan berfungsi secara baik. Baik (3)  Personil pelaksanan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersedia cukup namun belum dapat menunjukkan kompetensi sesuai ketentuan. Sedang (2)  terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (DPPL/RKL ) yang dioprasionalkan dalam dokumen Rencana Operasional Tahunan Lingkungan, diimplementasi dalam kegiatan yang hasilnya dilaporkan dalam dokumen Realisasi Pelaksanaan RKL/RPL setiap semester. Baik (3)  terdapat dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (DPPL/RKL ) yang dioprasionalkan dalam dokumen Rencana Operasional Tahunan Lingkungan, diimplementasi dalam kegiatan yang hasilnya dilaporkan dalam dokumen Realisasi Pelaksanaan RKL/RPL setiap semester. Baik (3)  Terdapat indikasi dampak yang besar dan penting namun ada upaya menyelesaikan dampak. Sedang (2)  Tersedia prosedur kerja monitoring biodiversity, tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Sedang (2)  Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Sedang (2) Not Applicabel

SEDANG (66,67%)

 Tersedia prosedur pengelolaan satwa tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Sedang (2)  Terdapat pengelolaan fauna dilindungi namun belum mencakup seluruh jenis dan belum mencakup semua tahapan pengelolaan. Pengelolaan hanya sebatas monitoring. Sedang (2)  Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi, namun ada upaya untuk menanganinya. Sedang (2)

BAIK

 Auditee telah memiliki laporan tentang pola penguasaan

4. Sosial 4.1.

Kejelasan

EQI-F102.1.0/20120126

deliniasi

Halaman 64 dari 76

Kriteria/Indikator kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Nilai (100%)

Ringkasan Justifikasi dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap. Baik (3)

 Auditee memiliki mekanisme

penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang didisepakati para pihak.

Baik (3)

 Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak

dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. Baik (3)

 Terdapat bukti bukti tentang luas dan batas kawasan areal kerja Auditee dengan semua masyarakat hukum adat/ setempat. Baik (3)


BAIK (83,33%)


BAIK (88,89%)

EQI-F102.1.0/20120126

 Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik. Baik (3)  Auditee telah memilki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial pemegang hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku. Baik (3)  Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat. Baik (3)  Auditee telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap. Sedang (2)  Terdapat sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Sedang (2)  Auditee telah memiliki dokumen/ laporan terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi, namun masih belum lengkap. Sedang (2)  Auditee telah memiliki data dan informasi tentang keberadaan masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH lengkap dan jelas. Baik (3)  Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. Baik (3)  Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. Baik (3)  Terdapat bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh Auditee yang tepat sasaran. Sedang (2)  Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas. Sedang (2)

Halaman 65 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (100%)

   

4.5. pengembangan peningkatan tenaga kerja


BAIK (91,67%)

   

Ringkasan Justifikasi Auditee telah memiiki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Baik (3) Auditee telah memiliki Peta Klaim Areal yang lengkap dan jelas. Baik (3) Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Baik (3) Auditee telah memiliki dokumen/ laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas. Baik (3) Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Baik (3) Auditee telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan. Baik (3) Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan sudah seluruhnya diimplementasikan kepada karyawan. Baik (3) Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan kepada karyawan. Sedang (2)

B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 Tanggal 22 1.1.1. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI Oktober 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengelolaan mampu Kehutanan Negara. Dokumen ini telah di tetapkan di menunjukkan keabsahan Izin Jakarta yang ditandatangani oleh Presiden Republik Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Indonesia dan telah di undangkan pada tanggal 22 Kayu (IUPHHK) Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kesesuaian kawasan yang dikelola oleh auditee mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 359/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 435/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dilampiri dengan peta skala 1:250.000. Terdapat laporan hasil identifikasi penggunaan kawasan diluar sector kehutanan yang dibuat oleh bagian Hugra. Kegiatan diluar sector kehutanan adalah berupa penggunaan sebagai jalan desa, untuk pembangunan irigasi dan pembangunan jaringan listrik PLN 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang Auditee telah memiliki dokumen RPKH beserta 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan MEMENUHI revisinya untuk kelas perusahaan jati periode 2015 Rencana Kerja Tahunan s/d 2024 yang disusun dan disahkan oleh pejabat (RKT/Bagan Kerja/RTT) yang berwenang dan disusun mengacu peraturan disahkan oleh yang berwenang yang berlaku. Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun 2015 dan 2016 beserta suplisinya yang disusun oleh petugas yang berwenang. Dokumen RPKH dan RTT dilengkapi dengan peta dengan skala 1:100.000 dan petalampiran SPK setiap kegiatan dengan skala 1:10.000.

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 66 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi Auditee telah memiliki peta RTT yang menggambarkan lokasi kegiatan baik tanaman dan tebangan dan menggambarkan lokasi kawasan perlindungan. Hasil pemeriksaan di lapanganmenunjukkan bahwa lokasi KPS dan KPKH yang berbatasan dengan petak tebangan 53c dan 109b2 benar adanya dan telah dikelola dengan baik. Peta blok tebangan adalah merupakan lampiran SPK tebangan yang dimiliki oleh mandor tebang. Posisi blok/petak tebangan posisinya benar dan terbukti di lapangan. Penandaan patok batas petak mengacu pada SOP yang dikembangkan oleh auditee.

2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah Auditee telah mempunyai dokumen RPKH Kelas Perusahaan Jati KPH Purwodadi seluas 19.636,50 Ha Jangka Perusahaan 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2024 disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat No. SK 7807/Menhut-VI/BUHT/2014 tanggal 31 Desember 2014, tentang Persetujuan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2015-2024 atas nama KPH Purwodadi Kelas Perusahaan Jati (KP Jati) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Auditee telah memiliki dokumen LP-KHP dan buku 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang MEMENUHI ukur yang dibuat berdasarkan buku taksasi DK 316. ditebang/dipanen atau yang LP-KHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang dipanen/dimanfaatkan telah di– berwenang dari Instansi kehutanan. LHP-kan Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara LPKHP, buku ukur, fiisk kayu dan tunggak di lapangan. Auditee menyertai kayunya dari petak tebangan (TPn) 3.1.2. Seluruh kayu yang MEMENUHI untuk tujuan TPK dengan menggunakan dokumen diangkut keluar areal izin DKB/DK 304 yang diterbitkan oleh mandor tebang. dilindungi dengan surat Selanjutnya dari TPK untuk tujuan industry kayu keterangan sahnya hasil hutan disertai dengan dokumen FAKB/SKSHHK. Hasil pemeriksaan dokumen antara dokumen LMKB dengan FAKB/SKSHHK menunjukkan kesesuaian.  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat 3.1.3. Pembuktian asal usul NOT diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee kayu bulat (KB) dari IUPHHKHA APPLICABLE adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA.Auditee telah menerapkan penandaan pada bontos ujung dan tunggak kayu mengacu kepada SK Direksi Perum Perhutani No. 3169/Kpts/Dir/2014 tanggal 24 November 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDHProd/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015.  Namun demikian auditee tetap menerapkan kegiatan system penandaan pada bontos dan tunggak kayu, sehingga dengan system tersebut kayu dapat dilacak balak sampai ke petak tebangan  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

Halaman 67 dari 76

Kriteria/Indikator

Ringkasan Justifikasi Pemegang IUPHHK-HA.  Tanda-tanda PUHH yang diterapkan oleh Auditee telah dilaksanakan secara konsisten dan telah diatur dalam SK Direksi Nomor 3169 tahun 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDHProd/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015. Auditee dapat menunjukkan dokumen FAKB dan 3.1.4. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI SKSHHK yang diterbitkan oleh pejabat yang Pengelolaan mampu berwenang (yang berkualifikasi sebagai Ganis PKB). membuktikan adanya catatan Dalam penerbitan FAKB juga dilengkapi dengan BAP angkutan kayu ke luar TPK penerbitan FAKB. Dan BAP penerbitan SKSKB tidak tersedia karena auditee tidak melakukan pemakaian dokumen SKSKB. 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Auditee telah memiliki dokumen SPP PSDH yang 3.2.1. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI dietrbitkan oleh instansi kehutanan. Hasil verifikasi Pengelolaan menunjukkan bukti dokumen menunjukkan bahwa tagihan yang tertera pelunasan Dana Reboisasi (DR) dalam dokumen SPP PSDH telah sesuai dengan dan/atau Provisi Sumberdaya jumlah produksi dan mengacu pada tariff yang Hutan (PSDH) berlaku. Jumlah tagihan pada SPP adalah Rp. 565.869.944,- atas jumlah produksi sebanyak 7.378,708 M3 jenis kayu pertukangan dan 387,14 M3 jenis kayu bakar. Tagihan PSDH telah dibayarkan secara lunas. Pembayaran PSDH telah sesuai dengan SPP PSDH dan terdapat tanda bukti setor PSDH yang telah divalidasi oleh petugas Bank sebagai bukti pembayaran PSDH secara lunas. Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff. 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan 3.3.1. Pemegang Izin/Hak NOT (Not Applicable), karena Auditee tidak menjual kayu Pengelolaan yang mengirim APPLICABLE antar pulau sehingga Auditee tidak memiliki kayu bulat antar pulau memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar pengakuan sebagai Pedagang (PKAPT). Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat NOT (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan yang menggunakan kapal harus APPLICABLE pengangkutan kayu dengan menggunakan Kapal kapal yang berbendera Laut, dimana semua kayu yang diproduksi dijual ke Indonesia dan memiliki izin yang pembeli menggunakan transportasi darat sah (kendaraan truk). Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal 3.4.1 Implementasi Tanda VMEMENUHI sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal Legal dibubuhkan pada dokumen DKHP dan dokumen SKSHHK. 4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 4.1.1. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI Hidup (DPPL) dan telah mendapatkan Pengesahan Pengelolaan telah memiliki berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah dokumen AMDAL/DPPL/UKLNomor : 660.1/24/2011 tanggal 21 Juni 2011 UPL meliputi ANDAL, RKL dan Tentang Persetujuan Dokumen Pengelolaan dan EQI-F102.1.0/20120126

Nilai

Halaman 68 dari 76

Kriteria/Indikator RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Ringkasan Justifikasi Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan Hutan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwodadi di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup 4.1.2. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI (RKL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan memiliki laporan (RPL) yang disusun mengacu kepada Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL yang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup menunjukkan penerapan (DPPL) yang telah mendapat persetujuan tindakan untuk mengatasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah dampak lingkungan dan Nomor: 660.1/24/2011 tanggal 21 Juni 2011 menyediakan manfaat sosial tentang Persetujuan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan Hutan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwodadi di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Hasil kegiatan juga dilaporkan kepada BLH kabupaten dan Dinas kehutanan setempat. 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Auditee telah memiliki dokumen prosedur atau 5.1.1. Prosedur dan MEMENUHI pedoman tentang K3 dalam bentuk Petunjuk Kerja Implementasi K3 (PK) Direksi. Auditee juga memiliki pengurus P2K3 serta ahli K3 sebagai penanggung jawab dalam implemntasi K3 di KPH Purwodadi. Auditee telah memiliki daftar APD per bulan Maret 2016. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa APD tersedia di masing-masing BKPH dan dapat berfungsi dengan baik. Auditee telah memiliki dokumen catatan kerja yang dibuat oleh Ahli K3 yang merupakan pengurus dari P2K3. Auditee juga telah menunjukkan upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja. 5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Terdapat SK Dewan Pengurus Daerah Jawa Tengah 5.2.1. Kebebasan berserikat MEMENUHI Serikat Pekerja dan Pegawai Perum Perhutani (SP2P) bagi pekerja No. 04/Kpts/DPDSP2P/Jateng/2012 tentang Penetapan Dewan Pengurus Cabang LPH Purwodadi. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 16 Februari 2012. Terdapat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Serikat Karyawan Perum Perhutani Nomor : 10/KPTS/DPW/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Susunan Dewan Pengurus Daerah Serikat Karyawan Perum Perhutani DPD Serikat karyawan KPH Purwodadi Periode 2013 – 2015 ditetapkan di Semarang Auditee telah mempunyai dokumen PKB Periode 5.2.2. Adanya Kesepakatan MEMENUHI 2015 – 2017 ditetapkan di Surabaya tanggal 3 Juli Kerja Bersama (KKB) atau 2015 dan telah didaftarkan melalui SK Direktur Peraturan Perusahaan (PP) Jenderal pembinaan Hubungan industrial dan jaminan tenaga kerja Nomor: Kep.138/PHIJSK.PKKAG/PKB/IX/2015 tanggal 4 September 2015 ditetapkan di Jakarta mas berlaku

EQI-F102.1.0/20120126

Nilai

Halaman 69 dari 76

Kriteria/Indikator

Nilai


MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi sejak 3 Juni 2015 s/d 2 Juni 2017. Tidak terdapat karyawan dibawah umur yang beekerja di KPH Purwodadi. Jumlah karyawan yang bekerja di KPH Pati berjumlah 241 orang..

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Nilai Kinerja PHPL KPH Purwodadi pada saat Penilaian Awal sebesar 96,83%, masukdalam kelas nilai 80 - 100%dengan predikat kinerja “BAIK”.

6. Perhitungan Nilai Kematangan/Bobot Indikator KPH Contoh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Proses penentuan nilai akhir kinerja PHPL untuk Divisi Regional dilakukan setelah penghitungan nilai akhir di setiap KPH Contoh. Nilai Kematangan Indikator Divisi Regional merupakan penjumlahan Nilai Kinerja Indikator setiap KPH Contoh dibagi dengan penjumlahan Nilai Maksimal Indikator setiap KPH Contoh, sebagaimana tabel berikut:

Kriteria

Nilai Aktual Indikator

Nilai Maksimal Indikator

KPH PEMALANG

3

3

KPH BANYUMAS BARAT

3

3

KPH KEDU UTARA

3

3

KPH PATI

3

3

KPH PURWODADI

3

3

15

15

KPH PEMALANG

3

3

KPH BANYUMAS BARAT

3

3

KPH KEDU UTARA

3

3

KPH PATI

3

3

KPH PURWODADI

3

3

15

15

KPH PEMALANG

3

3

KPH BANYUMAS BARAT

3

3

KPH KEDU UTARA

3

3

KPH PATI

2

3

Indikator

1,1

Unit Contoh

Jumlah

Prasyarat

1,2

Jumlah 1,3

EQI-F102.1.0/20120126

Nilai Kemantangan Indikator

Nilai Kinerja Indikator

Nilai Kematangan/ Bobot Indikator

100,00%

BAIK

3

100,00%

BAIK

3

Halaman 70 dari 76

KPH PURWODADI

2

3

13

15

KPH PEMALANG

3

3

KPH BANYUMAS BARAT

3

3

KPH KEDU UTARA

3

3

KPH PATI

3

3

KPH PURWODADI

3

3

15

15

KPH PEMALANG

3

3

KPH BANYUMAS BARAT

3

3

KPH KEDU UTARA

3

3

KPH PATI

3

3

KPH PURWODADI

3

3

15

15

KPH PEMALANG

3

3

KPH BANYUMAS BARAT

3

3

KPH KEDU UTARA

3

3

KPH PATI

3

3

KPH PURWODADI

3

3

15

15

KPH PEMALANG

3

3

KPH BANYUMAS BARAT

3

3

KPH KEDU UTARA

3

3

KPH PATI

3

3

KPH PURWODADI

3

3

15

15

KPH PEMALANG

3

3

KPH BANYUMAS BARAT

3

3

KPH KEDU UTARA

3

3

KPH PATI

3

3

KPH PURWODADI

3

3

Jumlah 1,4

Jumlah 1,5

Jumlah 2,1

Jumlah

Produksi

2,2

Jumlah 2,3

EQI-F102.1.0/20120126

86,67%

BAIK

3

100,00%

BAIK

3

100,00%

BAIK

3

100,00%

BAIK

3

100,00%

BAIK

3

Halaman 71 dari 76

Jumlah 2,4

15

15

KPH PEMALANG

3

3

KPH BANYUMAS BARAT

3

3

KPH KEDU UTARA

3

3

KPH PATI

3

3

KPH PURWODADI

3

3

15

15

KPH PEMALANG

3

3

KPH BANYUMAS BARAT

3

3

KPH KEDU UTARA

3

3

KPH PATI

3

3

KPH PURWODADI

3

3

15

15

KPH PEMALANG

3

3

KPH BANYUMAS BARAT

3

3

KPH KEDU UTARA

3

3

KPH PATI

3

3

KPH PURWODADI

3

3

15

15

KPH PEMALANG

3

3

KPH BANYUMAS BARAT

3

3

KPH KEDU UTARA

3

3

KPH PATI

3

3

KPH PURWODADI

3

3

15

15

KPH PEMALANG

3

3

KPH BANYUMAS BARAT

3

3

KPH KEDU UTARA

3

3

KPH PATI

3

3

KPH PURWODADI

3

3

15

15

Jumlah 2,5

Jumlah 2,6

Jumlah

Ekologi

3,1

Jumlah 3,2

Jumlah

EQI-F102.1.0/20120126

100,00%

BAIK

3

100,00%

BAIK

3

100,00%

BAIK

3

100,00%

BAIK

3

100,00%

BAIK

3

100,00%

BAIK

3

Halaman 72 dari 76

3,3

KPH PEMALANG

3

3

KPH BANYUMAS BARAT

2

3

KPH KEDU UTARA

2

3

KPH PATI

3

3

KPH PURWODADI

3

3

13

15

KPH PEMALANG

3

3

KPH BANYUMAS BARAT

3

3

KPH KEDU UTARA

3

3

KPH PATI

3

3

KPH PURWODADI

3

3

15

15

NA

NA

2

3

KPH KEDU UTARA

NA

NA

KPH PATI

NA

NA

KPH PURWODADI

NA

NA

2

3

KPH PEMALANG

2

3

KPH BANYUMAS BARAT

2

3

KPH KEDU UTARA

2

3

KPH PATI

2

3

KPH PURWODADI

2

3

10

15

KPH PEMALANG

3

3

KPH BANYUMAS BARAT

3

3

KPH KEDU UTARA

3

3

KPH PATI

3

3

KPH PURWODADI

3

3

15

15

3

3

Jumlah 3,4

Jumlah 3,5

KPH PEMALANG KPH BANYUMAS BARAT

Jumlah 3,6

Jumlah

Sosial

4,1

Jumlah 4,2

KPH PEMALANG

EQI-F102.1.0/20120126

86,67%

BAIK

3

100%

BAIK

3

66,67%

SEDANG

2

66,67%

SEDANG

2

100,00%

BAIK

3

Halaman 73 dari 76

KPH BANYUMAS BARAT

3

3

KPH KEDU UTARA

3

3

KPH PATI

3

3

KPH PURWODADI

3

3

15

15

KPH PEMALANG

3

3

KPH BANYUMAS BARAT

3

3

KPH KEDU UTARA

3

3

KPH PATI

3

3

KPH PURWODADI

3

3

15

15

KPH PEMALANG

3

3

KPH BANYUMAS BARAT

3

3

KPH KEDU UTARA

3

3

KPH PATI

3

3

KPH PURWODADI

3

3

15

15

KPH PEMALANG

3

3

KPH BANYUMAS BARAT

3

3

KPH KEDU UTARA

3

3

KPH PATI

3

3

KPH PURWODADI

3

3

Jumlah 4,3

Jumlah 4,4

Jumlah 4,5

Jumlah

15

15

100,00%

BAIK

3

100,00%

BAIK

3

100,00%

BAIK

3

100,00%

BAIK

3

7. Nilai Kinerja Seluruh Indikator PHPL di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Berdasarkan data pada tabel diatas selanjutnya dilakukan perhitungan Nilai Kinerja seluruh Indikator PHPL Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang disajikan pada tabel di bawah ini.:

Indikator

1.1

Kepastian Kawasan Pemegang Hak Pengelolaan

EQI-F102.1.0/20120126

Nilai Kinerja Indikator BAIK

Nilai Kematangan Indikator 3

Nilai Kinerja Maksimal Indikator 3

Halaman 74 dari 76

Indikator


Nilai Kematangan Indikator

Nilai Kinerja Maksimal Indikator

1.2

Komitmen Pemegang Hak Pengelolaan

BAIK

3

3

1.3

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

BAIK

3

3

1.4

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) Pemegang Hak Pengelolaan

BAIK

3

3

1.5

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

BAIK

3

3

2.1

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

BAIK

3

3

2.2

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem*)

BAIK

3

3

2.3

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

BAIK

3

3

2.4

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan

BAIK

3

3

2.5

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya *)

BAIK

3

3

2.6

Kesehatan financial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan emmenuhi kebutuhan dalam peneglolaan hutan, adiminstrasi, penelitian, dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

BAIK

3

3

3.1

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

BAIK

3

3

3.2

Perlindungan dan pengamanan hutan

BAIK

3

3

3.3

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

BAIK

3

3

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 75 dari 76


Indikator

Nilai Kematangan Indikator

Nilai Kinerja Maksimal Indikator

3.4

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.

BAIK

3

3

3.5

Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

SEDANG

2

3

3.6

Pengelolaan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

SEDANG

2

3

4.1

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang hak pengelolaan dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

BAIK

3

3

4.2

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAIK

3

3

4.3

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

BAIK

3

3

4.4

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

BAIK

3

3

4.5

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

BAIK

3

3

64

66

Jumlah Prosentase

96,97%

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai Kinerja PHPLPerum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah mencapai angka 96,97% masuk dalam kelas nilai 80% - 100% dengan predikat kinerja “BAIK”. Hal ini menunjukan bahwa dalam pengelolaan hutannya Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah telah menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

----o0o----

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 76 dari 76

2016 tanggal 24 Mei 2016 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILAIAN AWAL KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Recommend Documents