2016 tanggal 17 Mei 2016 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILAIAN AWAL KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Lampiran Surat No. 301/EQ.S/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILAIAN AWAL KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710 Telp. : +62251 7550722 Fax. : +62251 7550724 Email : [email protected] Website : http://www.equalityindonesia.com Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Awal Kinerja PHPL Terhadap: II. Nama Pemegang Izin : PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA BARAT DAN BANTEN Dasar Hak Pengelolaan : PP No. 72/2010 Luas : 675.598,81 Ha Lokasi : Provinsi Jawa Barat dan Banten Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 628 KM 14 Bandung 40292 Telp: (022) 7802971 (hunting); Fax: (022) 7802972 III. Waktu Pelaksanaan : 4 s.d. 20 April 2016 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA BARAT DAN BANTEN BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT PHPL. Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 17 Mei 2016 PT EQUALITY INDONESIA

Hermansyah Putra, S.Hut General Manager Divisi SHPK

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1)

Identitas LPPHPL : a. b. c. d.

Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor Nomor Telepon : 0251-7550722 Nomor Fax : 0251-7550324 E-mail : [email protected] e. Direktur : Agustri Warsono f. Tim Audit : 1. Amin Pujiyanto (Auditor Prasyarat) 2. Suwarto (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) 3. Amin Muchakim (Lead Auditor/Auditor Produksi) 4. Djoko Santoso (Auditor Produksi) 5. Stepanus Sudarkoco (Auditor Ekologi) 6. Muhammad Tri Cahyo (Auditor Ekologi) 7. Taryadi (Auditor Sosial) 8. Tatan Sukwika (Auditor Sosial) 9. Juni Adi Wiguna (Auditor VLK) 10. Irin Wedalia (Auditor VLK/Auditor Magang Ekologi) 11. Darmawi Bulkis (Auditor Magang Produksi) 12. Yudi Herdiana (Auditor Magang Produksi) g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan/PK Bidang Produksi, Prasyarat, dan VLK) 2. Ir.Muchlis Hidayat (Anggota/PK Bidang Ekologi) 3. Wiyono,S.Hut.,M.Si (Anggota/PK Bidang Sosial) (2)

Identitas Auditee : 

Nama Pemegang Hak Pengelolaan : Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten



Dasar Hukum Pengelolaan

: PP Nomor 72 Tahun 2010



Tanggal

: 22 Oktober 2010



Luas Areal

: 678.244,59 Hektar



Lokasi

: Provinsi Jawa Barat dan Banten

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 1 dari 54



Alamat

:

-

: Jl.Sukarno-Hatta No. 628, KM 14

Kantor Divisi Regional

Bandung 40292. Phone : 022 - 7802971; Fax : 022-7802972 -

Kantor Pusat

: Gd. Manggala Wanabakti, Blok VII Lt. 8-11. Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan.

Susunan Pengurus : 

Ketua Dewan Pengawas : Dr. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A.



Dewan Pengawas

: Yusra Iwata Alsa Adiari Nurcahyo Upik Rosalina Wasrin Akhmad Sukardi Wawan Siswantono Mayjen TNI Inf S. Widjonarko

(3)



Direktur Utama

: Mustoha Iskandar



Direktur SDM & Umum

: Morgan Syarif LB



Direktur PPB

: Teguh Hadi Siswanto



Direktur Keuangan

: Mohamad Soebagja



Direktur PSDH

: Heru Siswanto



Direktur Kom. Non Kayu : Agus Setyaprastawa

Ringkasan Tahapan: Tahapan

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

EQI-F102.1.0/20120126

Waktu dan Tempat 4 April 2016

Ringkasan Catatan  Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Ir. Suherman, M. Si. Kepala Bidang BPUK, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.  Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana kegiatan penilaian awal kinerja PHPL di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini, khususnya di 4 (empat) KPH contoh, yaitu : KPH Cianjur, KPH Sukabumi, KPH Bandung

Halaman 2 dari 54

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan Utara, dan KPH Bogor.

Pertemuan Pembukaan

4 April 2016

 Pertemuan dilaksanakan di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten di Jalan Soekarno Hatta, Nomor : 628. Bandung, Provinsi Jawa Barat.  Perkenalan anggota Tim Auditor, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP

Konsultasi Publik

5 April 2016

 Dilakukan di Ruang Rapat Utama Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Jalan Soekarno Hatta Nomor : 628, Bandung, Provinsi Jawa Barat.  Kegiatan dilaksanakan dalam rangka menghimpun informasi dari para pihak seperti: masyarakat desa hutan, ketua dan pengurus LMDH, LSM, dan instansi Pemerintah Daerah dari masing-masing KPH Contoh.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

6 - 18 April 2016

 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.4 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.  Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.4 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.  Verifikasi dan observasi lapangan dilaksanakan di 4 KPH contoh, yaitu KPH Cianjur, KPH Sukabumi, KPH Bandung Utara, dan KPH Bogor.

Pertemuan Penutupan

19 April 2016

 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.  Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.  Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian.  Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian (jika ada).  Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

11 Mei 2016

Rapat pengambil keputusan untuk meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 3 dari 54

(4)

Resume Hasil Penilaian Unit Contoh/KPH:

1. KPH CIANJUR Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan

BAIK (100%)

 Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (Baik, 3).  Realisasi tata batas telah mencapai 100 %. Kegiatan Pemeliharaan Tata Batas (Rekonstruksi Batas Hutan) dilakukan setiap 10 tahun sekali sebagai rangkaian dari penyusunan buku RPKH (Baik, 3).  Terdapat dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian. Ada penurunan tingkat konflik dari waktu ke waktu (Baik, 3).  Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada Perum Perhutani KPH Cianjur (NA)  Tedapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin (Baik, 3).

1.2. Komitmen Pemegang Hak Pengelolaan

BAIK (100%)

 Perum Perhutani KPH Cianjur telah mempunyai visi dan misi yang ditetapkan oleh direksi, dan telah memperhatikan kerangka pengelolaan hutan lestari (Baik, 3)  Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara) (Baik, 3).  Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) oleh KPH Cianjur telah sesuai dengan visi dan misi Perum Perhutani. Visi dan Misi telah diimplementasikan baik pada Aspek Prasyarat, Aspek Produksi, Aspek Ekologi maupun pada Aspek Sosial (Baik, 3).

1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan, implementasi, penelitian, pendidikan dan latihan.

BAIK (93,33%)

 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis yang telah memiliki sertifikat sesuai bidangnya) di lapangan yang dimiliki oleh Perum Perhutani KPH Cianjur tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku, dengan prosentase tingkat pemenuhan sebesar 66,67 % (Sedang, 2).  Realisasi peningkatan kompetensi SDM Perum Perhutani KPH Cianjur adalah sebesar 114,6 %. Rencana pemgembangan SDM yang telah disusun untuk tahun 2016 telah memperhatikan kondisi keberadaan GANIS PHPL yang belum sesuai ketentuan (Baik, 3).

A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 4 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Perum Perhutani KPH Cianjur tersedia lengkap (Baik, 3)

1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (Kegiatan) Pemegang Hak Pengelolaan.

BAIK (100%)

 Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi (Baik, 3).  Perum Perhutani KPH Cianjur telah memiliki perangkat SIM, dan telah memiliki tenaga pelaksananya (Baik, 3).  Organisasi SPI/internal auditor ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan (Baik, 3).  Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (Baik, 3).

1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

BAIK (100%)

 Kegiatan RKT Perum Perhutani KPH Cianjur sudah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar hutan, yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam wilayah hak pengelolaan, mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai (Baik, 3).  Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak, yaitu dari seluruh LMDH dan desa desa di sekitar, dengan bukti adanya kesepakatan Hutan Pangkuan Desa (Baik, 3).  Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak, yaitu seluruh LMDH yang berada di KPH Cianjur (Baik, 3).  Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak, yaitu : Seluruh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). yang berada di KPH Cianjur (Baik, 3).

BAIK (86,67%)

 KPH Cianjur memiliki 2 (dua) dokumen RPKH, yaitu: Revisi Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH-PDE) kelas perusahaan Pinus Luas 46.623.31 Ha Jangka Perusahaan 1 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2016 yang disahkan olehDirektur Utama Perum Perhutani tanggal 19 Desember 2011 dan RPKH kelas perusahaan Jati Luas 23.486.96 Ha Jangka Perusahaan 1 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2017 (periode 2015 – 2017), telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : 7821/Menhut-VI/BUHT/2014 tanggal 31 Desember 2014 dilampiri Peta Kerja dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU (Baik, 3).  Implementasi penataan areal di lapangan hanya sebagian yang sesuai dengan rencana jangka panjang (RPKH) yang telah disusun karena luas tebangan A dalam RTT setiap tahunnya tidak sama dengan luas tebangan menurut RPKH yang telah disusun. Batas-batas petak berupa batas alam seperti sungai, batas buatan berupa alur-alur (jalan) mencakup alur utama dan alur sekunder. Pada

2. Produksi 2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari.

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 5 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi sepanjang alur terdapat tanda berupa pal alur dan pal HM (Sedang, 2).  Seluruh tanda batas petak berupa pal batas dapat dikenal di lapangan (Baik, 3).

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem.

BAIK (100%)

 KPH Cianjur memiliki data potensi tegakan dalam kelas hutan jati dan rasamala yang menggambarkan kondisi lapangan berdasarkan risalah hutan dan hasil klem yang dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan RTT (Baik, 3).  KPH Cianjur memiliki perhitungan etat pada kelas perusahaan jati dan kelas perusahaan Pinus termasuk kluster Rasamala yang disusun berdasarkan tabel volume tegakan yang berlaku (Tabel WvW) (Baik, 3).  KPH Cianjur telah menyusun rencana pengaturan kelestarian hasil yang didasarkan pada hasil perhitungan etat sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPKH. Perubahan yang terjadi pada RPKH hasil revisi diimbangi pula dengan perhitungan ulang etat. Hasil perhitungan ulang etat ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RTT (Baik, 3).

2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

BAIK (90,48%)

 KPH Cianjur memiliki SOP pelaksanaan tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB (Tebang Habis dengan Permudaan Buatan) yang secara keseluruhan mencakup tiga komponen perlakuan dasar, yaitu : Regenerasi/permudaan, Pemeliharaan dan Pemanenan hasil hutan. Isi SOP sudah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku (Baik, 3).  KPH Cianjur telah melaksanakan SOP seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan sistem silvikultur yang meliputi kegiatan persemaian, penanaman, pemeliharaan dan penjarangan (Sedang, 2).  KPH Cianjur mempunyai mempunyai kecukupan potensi tegakan dalam bagan tebang (PDE-9) jangka pertama mencapai 98,33 M³, pada jangka ke dua kecukupan potensi tegakan sebesar 112,81 M³ dan pada jangka ke tiga kecukupan produksi tegakan sebesar 100,52 M³. Secara keseluruhan kecukupan produksi di KPH Cianjur sebesar 105,06 M³ (Baik, 3).  Prosentase tumbuh tanaman tahun ke III KPH Cianjur Tahun 2011 s.d. 2015 pada tanaman tahun 2009 s.d. 2013 rata-rata per tahunnya mencapai 92,75 %, sebagian besar tingkat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin kelestarian hasil hutan (Baik, 3).

2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan.

BAIK (100%)

 KPH Cianjur mempunyai Prosedur Kerja pemanfaatan ramah lingkungan untuk keseluruhan kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat yang diterbitkan oleh Direksi dan Prosedur Kerja Ramah Lingkungan Nomor Dokumen : 19/CIR/SOPPROD/PROD bulan Juni 2015, yang disiapkan oleh

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 6 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi Kaur Produksi, diperiksa oleh Wakil Adm/KSKPH Cianjur dan disetujui oleh Administratur/KKPH Cianjur (Baik, 3).  KPH Cianjur telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 (tiga) atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan mulai dari tahap perencanaan (logging plan), persiapan kerja, pelaksanaan penebangan dan penanganan pasca penebangan (Baik, 3)  Faktor eksploitasi kegiatan penebangan di KPH Cianjur selama periode tahun 2011 s.d. 2016 ratarata per tahun adalah sebesar 0,90 atau ≥ 0,70 (Baik, 3).

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya.

BAIK (90,48%)

 Perum Perhutani KPH Cianjur memiliki dokumen RTT dan Suplisi RTT tahun tebang habis (A), tebangan pembangunan (B) dan tebangan penjarangan (E) tahun 2011 s.d. 2015 berdasarkan RPKH yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. (Baik, 3).  Dengan adanya implementasi penataan areal di lapangan hanya sebagian yang sesuai dengan rencana jangka panjang (RPKH) yang telah disusun karena luas tebangan A dalam RTT setiap tahunnya tidak sama dengan luas tebangan menurut RPKH yang telah disahkan, maka ada sebagian kecil ( < 50 % ) peta RTT yang tidak sesuai dengan peta lampiran RPKH (Sedang, 2).  Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan sesuai dengan peta kerja RTT (Baik, 3).  Realisasi produksi kayu KPH Cianjur periode tahun 2011 s.d. 2015 untuk jenis jati sebesar 4,847.53 m3 atau 98.55 % (lebih dari 70%) dan jenis rimba sebesar 6,558,69 m3 atau 85.14 % (lebih dari 70%) dari rencana produksi tebangan tahunan dan lokasi panen telah sesuai dengan RTT yang disahkan serta tidak melebii lua yang direncanakan (Baik, 3).

2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

BAIK (90,48%)

 Kesehatan finansial Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 : nilai liquiditas sebesar 284% (> 150%), nilai Solvabilitas sebesar 100% (100-150%), dan nilai Rentabilitas “NEGATIF” atau mengalami “KERUGIAN”. Opini akuntan publik untuk laporan keuangan teraudit tahun 2014 adalah “menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material” (Sedang, 2).  Realisasi alokasi dana KPH Cianjur periode tahun 2011 s.d. 2015 berdasarkan Laporan Keuangan KPH Cianjur (belum diaudit oleh akuntan publik) sebesar 134,94 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya (Baik, 3).  Realisasi alokasi Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, prosentase alokasi dana terkecil terjadi pada kelola sosial sebesar 116,28 % sedangkan alokasi dana terbesar terjadi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 7 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi pada kelola umum dan administrasi sebesar 137,43 % sehingga terjadi tingkat perbedaan ratarata mencapai 21,15 % (perbedaan > 20 - 50%) (Sedang, 2).  Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu, dengan bukti realisasi alokasi dana KPH Cianjur periode tahun 2011 s.d. 2015 berdasarkan Laporan Keuangan KPH Cianjur (belum diaudit oleh akuntan publik) sebesar 134,94 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya (Baik, 3).  KPH Cianjur telah merealisasikan modal yang ditanamkan kembali ke hutan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembinaan hutan, khususnya penanaman dan pemeliharaan baik tanaman pokok dan tanaman pengisi serta pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan mencapai 104, 06 % dari biaya yang telah direncanakan (rencana Rp 46.340.929.700 dan realisasi Rp 48.218.314.634) (Baik, 3)

Indikator 3.1 Keberadaan, Kemantapan Dan Kondisi Kawasan Lindung Pada Setiap Tipe Hutan.

BAIK (100%)

 Luas kawasan lindung 36.730,83 Ha atau 40 % dari total area, sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada yaitu RKPH dan seiruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya (Baik, 3)  Seluruh kawasan lindung (100 %) telah ditata dilapangan (Baik, 3)  Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencapai 92 % dan terdapat pengkayaan sebanyak 330.365 batang (Baik, 3)  Sudah dilaksanakan sosialisasi tentang keberadaan akwsan lindung terhadap 62 % LMDH sekitar Hutan (Baik, 3)  Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seuruh kawasan lindung sesuai RKL (Baik, 3)

Indikator 3.2 Perlindungan Dan Pengamanan Hutan.

BAIK (100%)

 Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (Baik, 3)  Tersedia sarana prasarana dengan jenis, jumlah dan fungsi sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik (Baik, 3)  Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personal yang memadai sesuai dengan ketentuan (Baik, 3)  Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan melalui berbagai tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada (Baik, 3)

Indikator 3.3 Pengelolaan Dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah Dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan.

BAIK (90,91%)

 Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (Baik, 3)  Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan lingkungan serta

3. Ekologi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 8 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai  





Indikator 3.4 Identifikasi Spesies Flora Dan Fauna Yang Dilindungi Dan/Atau Langka, Jarang, Terancam Punah, Dan Endemik.

BAIK (83,33%)

Indikator 3.5 Pengelolaan Flora Untuk: a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

BAIK (88,89%)

Indikator 3.6 Pengelolaan Fauna Untuk:

BAIK (86,67%)

-

-

Ringkasan Justifikasi berfungsi dengan baik (Baik, 3) Tersedia jumlah dan kualifikasi personal yang memadai sesuai dengan ketentuan (Baik, 3) Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah & air & diimplementasikan sesuai dengan ketentuan (Baik, 3) Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan (Baik, 3) Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan (Sedang, 2)

 Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancampunah dan endemic yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan (Baik, 3)  Terdapat implementasi identifikasi untuk sebagian jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan (Sedang, 2)  Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja hak pengelolaan (Baik, 3)  Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja hak pengelolaan (Sedang, 2)  Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh spesies flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja hak pengelolaan (Baik, 3)

Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

 Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja hak pengelolaan (Baik, 3)  KPH Cianjur telah berupaya mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal hak pengelolaan (Sedang, 2).

Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

 Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh spesies flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja hak pengelolaan (Baik, 3)

4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat

EQI-F102.1.0/20120126

BAIK (85,19%)

 Auditee telah memiliki laporan tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin

Halaman 9 dari 54

Kriteria/Indikator hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Nilai 







Ringkasan Justifikasi dengan lengkap (Baik, 3. Auditee telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang disepakati para pihak. Auditie dapat menunjukkan data implementasi laporan pelaksanaan batas partisipatif kawasan masyarakat (Baik, 3). Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas (Baik, 3). Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat (Sedang, 2). Auditee telah memperoleh persetujuan dari sebagian para pihak atas luas dan batas areal kerja KPH Cianjur (Sedang, 2).

4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

BAIK (95,83%)

 Auditee memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan (Baik, 3).  Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat (Baik, 3)  KPH Cianjur memiliki dokumen kegiatan sosialisasi yang lengkap dan terdokumentasi secara baik di Kantor KPH Cianjur mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam pengelolaan SDH (Baik, 3)  Auditee memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat (Baik, 3).  Auditee telah memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi namun belum lengkap (Sedang, 2).

4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak

BAIK (100%)

 KPH Cianjur memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (Baik, 3).  Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (Baik, 3).  Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, yang lengkap dan jelas (Baik, 3).  Auditee memiliki bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (kelola sosial) oleh pemegang izin (Baik, 3).

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 10 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  KPH Cianjur memiliki dokumen realisasi distribusi manfaat kepada para pihak dan bukti-bukti distribusi manfaat pada para pihak terdokumentasi secara baik di Kantor KPH Cianjur (Baik, 3)

4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

BAIK (100%)

 Terdapat bukti-bukti KPH Cianjur memiliki mekanisme resolusi konflik berdasarkan tingkat permasalahan konflik yang lengkap dan jelas (Baik, 3).  Auditiee memiliki dokumen terkait dengan pemetaan konflik serta identifikasi potensi konflik yang berada di sekitar areal kerjanya lengkap dan jelas (Baik, 3).  KPH Cianjur memiliki SDM dan lembaga yang bertanggung dalam penyelesaian konflik sesuai tingkatan konflik. KPH Cianjur memiliki sumber pendanaan yang mencukupi untuk menyelesaikan konflik tenurial (Baik, 3).  Auditee memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap mencakup seluruh proses sebagaimana di atur dalam mekanisme resolusi konflik dengan masyarakat (Baik, 3).

4.5. pengembangan peningkatan tenaga kerja

BAIK (100%)

 Auditee merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan (Baik, 3).  Auditee telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi (Baik, 3).  Auditee telah dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya (Baik, 3).  Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya (Baik, 3).

Perlindungan, dan kesejahteraan

B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

 Kelengkapan dan keabsahan SK Pemegang Hak Pengelolaan Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. KPH Cianjur sebagai salah satu Unit Manajemen pengelolaan hutan di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kesatuan hamparan kawasan dengan Unit Manajemen lainnya.  Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee adalah merupakan pemegang hak pengelolaan dan bukan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sehingga tidak dibebani dengan pembayaran iuran IUPHHK.  Auditee telah memiliki data dan informasi adanya penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan Hak Pengelolaan yaitu berupa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Halaman 11 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai


2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

MEMENUHI

 Kelengkapan dan keabsahan dokumen RPKH dan RTT KPH Cianjur telah dipenuhi seluruhnya meliputi : Dokumen RPKH kelas perusahaan pinus periode tahun 2007 s.d. 2016, Revisi RPKH kelas perusahaan pinus periode tahun 2012 sd 2016, RPKH kelas perusahaan jati periode tahun 2008 sd 2017, Revisi RPKH kelas perusahaan jati periode tahun 2015 sd 2017 dan RTT tahun 2015 dan 2016.  Dokumen RPKH disusun mengacu kepada Risalah Hutan dan Dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) disusun mengacu kepada dokumen RPKH.  Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RTT tersedia lengkap dan sudah disahkan.  Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan perlindungan) dan hasil uji petik di lapangan menunjukkan keberadaan kawasan perlindungan di peta terbukti di lapangan.  Penandaan lokasi petak tebangan di peta RTT tahun 2015 dan 2016 berupa bloking dan peta pengesahan dicap. Hasil uji petik dilapangan menunjukkan bahwa Blok tebangan di peta RTT terbukti di lapangan.

2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

MEMENUHI

 Dokumen Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) KPH Cianjur baik kelas perusahaan pinus maupun jati beserta revisinya tersedia lengkap dan absah serta dilengkapi dengan peta rencana kerja.  Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri seperti tertuang dalam dokumen RKT IUPHHK-HT.

3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan

MEMENUHI

 Dokumen LPKHP KPH Cianjur periode bulan April 2015 sd Maret 2016 tersedia lengkap dan dibuat oleh Petugas Pembuat LPKHP, diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LPKHP (P2LPKHP).  Uji Petik antara LPKHP dengan Buku Ukur, LPKHP dengan fisik kayu di TPK dan nomor batang di LPKHP dengan tunggak di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

MEMENUHI

 Kayu yang diangkut dari petak tebangan ke TPK dan dari TPK ke industri dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa DKB (DK 304), FAKB dan SKSHHK. Hasil uji petik

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 12 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi menunjukkan kesesuaian antara dokumen FAKB dan SKSHHK dengan persediaan kayu di LMK.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHKHT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan

MEMENUHI

 Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA. Auditee telah menerapkan penandaan pada bontos ujung dan tunggak kayu mengacu kepada SK Direksi Perum Perhutani No. 3169/Kpts/Dir/2014 tanggal 24 November 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDHProd/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015 sehingga kayu dapat dilacak balak sampai ke petak tebangan.  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA. Tanda-tanda PUHH yang diterapkan oleh Auditee telah dilaksanakan secara konsisten dan telah diatur dalam SK Direksi Nomor 3169 tahun 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDH- Prod/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015.

3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

MEMENUHI

 Seluruh dokumen FAKB dan SKSHHK KPH Cianjur periode bulan April 2015 sd Maret 2016 tersedia lengkap, diterbitkan dan ditandatangani oleh Petugas yang berwenang.

3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

MEMENUHI

 Dokumen SPP PSDH telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih PSDH Kabupaten Purwakarta, Sukabumi dan Cianjur sebesar Rp. 1.155.520.500,00 untuk kayu yang telah diproduksi dan telah di-LPKHP-kan dengan volume 25.807,475 M3.  Auditee telah membayar lunas PSDH sesuai dengan SPP yang diterbitkan sebesar Rp. 1.155.520.500,00 dengan volume kayu sebesar 25.807,475 M3.  Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan.

3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NOT APPLICABLE

Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak menjual kayu antar pulau sehingga Auditee tidak memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NOT APPLICABLE

Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan Kapal Laut, dimana semua kayu yang diproduksi dijual ke pembeli menggunakan transportasi darat (kendaraan truk).

4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 13 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai


4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) dan telah mendapatkan persetujuan melalui surat dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor : 660.1/590/I/2011 tanggal 22 Februari 2011.

4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

MEMENUHI

 Tersedia Dokumen RKL dan RPL merupakan bagian dari Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) Perum Perhutani KPH Cianjur dan telah mendapatkan persetujuan melalui surat dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor : 660.1/590/I/2011 tanggal 22 Februari 2011.  Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.

5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur Implementasi K3

dan

MEMENUHI

 Auditee mempunyai dokumen Prosedur Kerja tentang K3 dan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).  Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam kondisi baik.  Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja dan telah dilakukan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.

5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan bagi pekerja

berserikat

MEMENUHI

Karyawan KPH Cianjur tergabung dengan Serikat Karyawan Perhutani (Sekar) yang berkedudukan di Jakarta didirikan tanggal 11 Januari 2005 dan telah disahkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintahan Kotamadya Jakarta Pusat Nomor : 342/I/N/II/2005 tanggal 25 Februari 2005.

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

MEMENUHI

Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perum Perhutani dengan Serikat Karyawan Perhutani dan Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani periode tahun 2015 sampai dengan 2017, ditetapkan di Surabaya tanggal 03 Juli 2015 dan telah terdaftar pada Kementerian Ketenagakerjaan RI cq Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor : Kep. 138/PHIJSK-PKKAD/PKB/IX/2015 tanggal 04 September 2015.

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

MEMENUHI

Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur dimana umur termuda adalah 21 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Nilai Kinerja PHPL KPH Cianjur pada saat Penilaian Awal Tahun 2016 sebesar 100%, masuk dalam kelas nilai 80 - 100% dengan predikat kinerja “BAIK”.

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 14 dari 54

2. KPH SUKABUMI Kriteria/Indikator

Nilai


1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan

BAIK (88,89%)

 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara. Pada Pasal 3 (1) disebutkan bahwa dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat BATB Berbahasa Belanda dan Berbahasa Indonesia. Yang berbahasa Indonesia yaitu BATB No. 296/KptsII/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan BATB No. … tanggal 19 Mei 2011 (Baik, 3).  Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan pengeluaran biaya dan administrasi minimal pada proses penyusunan pedoman tata batas. Realisasi penataan batas 72,52 % (Sedang, 2).  Terdapat dokumen rencana, monitoring konflik batas & upaya penyelesaian & atau ada penurunan tingkat konflik dari waktu ke waktu (Baik, 3).  Berdasarkan overlay antara Peta Pembagian Kawasan Hutan KPH Sukabumi Skala 1 : 100.00 dengan Peta Kawasan Hutan Propinsi Jawa Barat Skala 1:250.000, (Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat), diketahui bahwa tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal KPH Sukabumi (N/A).  Tedapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin (Baik, 3).


BAIK (100%)

 Perum Perhutani KPH Sukabumi telah mempunyai visi dan misi yang ditetapkan oleh direksi, dan telah memperhatikan kerangka pengelolaan hutan lestari (Baik, 3).  Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara) (Baik, 3).  Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) oleh KPH Sukabumi telah sesuai dengan visi dan misi Perum Perhutani. Visi dan Misi telah diimplementasikan baik pada Aspek Prasyarat, Aspek Produksi, Aspek Ekologi maupun pada Aspek Sosial (Baik, 3).

A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 15 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai



SEDANG (80%)

 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis yang telah memiliki sertifikat sesuai bidangnya) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku (Sedang, 2).  Realisasi peningkatan kompetensi 54,10 % dari rencana sesuai kebutuhan (Sedang, 2).  Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Perum Perhutani KPH Sukabumi tersedia lengkap (Baik, 3).


BAIK (100%)

 Perum Perhutani KPH Sukabumi mempunyai struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi (Baik, 3).  Perum Perhutani KPH Sukabumi telah memiliki perangkat SIM, dan telah memiliki tenaga pelaksananya (Baik, 3).  Organisasi SPI/internal auditor ada,dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan (Baik, 3).  Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (Baik, 3).


BAIK (100%)

 Kegiatan RTT Perum Perhutani KPH Sukabumi sudah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar hutan, yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam wilayah hak pengelolaan, mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai (Baik, 3).  Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak, yaitu : pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pihak masyarakat desa sekitar (Baik, 3).  Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak, yaitu seluruh desa yang berada di sekitar areal kerja Pemegang Hak Pengelolaan (Baik, 3).  Terdapat persetujuan dalam proses penetapankawasan lindung dari sebagian para pihak, sebanyak 61,40 % (Baik, 3).

SEDANG (80%)

 Auditee memiliki dokumen RPKH sesuai dengan Kelas Perusahaan (KP) yang dikembangkan yaitu KP Jati dan RPKH KP Pinus (Baik, 3).  Auditee telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (batas petak/anak petak tanaman rutin dan tebangan A RTT) namun hanya sebagian yang sesuai dengan RPKH. Ketidak sesuaian ini karena adanya Re-Desain Mikro Sumberdaya Hutan Tahun 2012-2031 di KPH Sukabumi yang disahkan oleh Kepala Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten Tanggal 20 Juli 2012 dan kebijakan

2. Produksi 2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari.

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 16 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi manajemen sesuai dengan Surat Direksi No. 360/053.4/Cen/Dir tanggal 23 Juni 2012 tentang Tebangan A2 Pinus (Sedang, 2).  Sebagian besar pal beton batas petak pada kondisi baik demikian juga dengan tanaman tepinya tumbuh dengan baik, namun tidak semua pal batas dapat dijumpai dilapangan (Sedang, 2).


BAIK (88,89%)

 Auditee memiliki data potensi tegakan dalam kelas hutan yang menggambarkan kondisi lapangan yang tertuang dalam Dokumen Risalah Hutan yang menggambarkan seluruah areal kerja (Baik, 3).  Auditee telah melakukan perhitungan etat berdasarkan tabel volume tegakan yang berlaku (Baik, 3).  Terdapat rencana pengaturan tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat tetapi tidak digunakan dalam penyusunan RTT (Sedang, 2).


BAIK (90,48%)

 Auditee telah mengembangkan Juklak, juknis dan atau Prosedur Kerja pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan PK telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku (Baik,3).  Auditee telah mengimplementasi Prosedur Kerja seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur meskipun tidak seluruhnya mengacu kepada PK (Baik, 3).  Rata-rata potensi tebangan A berdasarkan RPKH dalam bagan tebang (sesuai dengan Kelas Perusahaan) sebesar 51,66 m3/ha (30-80 m3/ha), artinya bahwa potensi tegakan dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (Sedang, 2).  Keberhasilan tanaman yang diperoleh dari persentase tumbuh tanaman pada tahun ke-III sebesar 90,34%, artinya tingkat permudaan masih mampu menjamin kelestarian hasil hutan (Baik, 3).


BAIK (100%)

 Auditee telah mengembangkan SOP mengenai pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat (Baik, 3).  Auditee telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring kegiatan pemanenan hasil sesuai dengan SOP yang dikembangkan (Baik, 3).  Pemanfaatan kayu di KPH Sukabumi sudah optimal dimana penebangan dilakukan 10 cm diatas tanah dan limbah berupa ranting minimal. Hasil Cutting Test menunjukan bahwa nilai FE di KPH Sukabumi ≥ 0,7 (Baik, 3).

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada

BAIK (85,71%)

 Auditee telah memiliki dokumen RTT tebang habis (A), tebangan pembangunan (B) dan tebangan penjarangan (E) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang namun hanya sebagian yang sesuai

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 17 dari 54

Kriteria/Indikator areal kerjanya.


Nilai

Ringkasan Justifikasi dengan RPKH (Sedang, 2).  Auditee memiliki Peta RTT 2011-2015 namun hanya sebagian yang sesuai dengan Peta RPKH (Sedang, 2).  Auditee melakukan penandaan batas tebangan berupa penandaan pada pohon didalam petak tebang yaitu tanda 2 (dua) lingkaran merah yang melingkar mengelilingi pohon batas sesuai dengan peta kerja (Baik, 3).  Rata-rata realisasi volume tebangan RTT 20112015 di KPH Sukabumi mencapai 79% dan lokasi tebangan sesuai dengan RTT yang disahkan (Baik, 3)

BAIK (85,71%)

 Kesehatan finansial Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 : nilai liquiditas sebesar 284% (> 150%), nilai Solvabilitas sebesar 100% (100-150%), dan nilai Rentabilitas “NEGATIF” atau mengalami “KERUGIAN”. Opini akuntan publik untuk laporan keuangan teraudit tahun 2014 adalah “menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material”Realisasi alokasi dana 5 tahun terakhir mencapai 120% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan ERP KPH Sukabumi, (Sedang, 2)  Terdapat perbedaan sebesar 97% untuk persentase realisasi biaya terkecil yakni kegiatan Penanaman (84%) dengan persentase realisasi biaya terbesar yakni kegiatan Umum dan Administrasi (181%) (Buruk, 1).  Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di tingkat KPH/BKPH sesuai dengan Prosedur Kerja yang ditetapkan (Baik,3).  Realisasi biaya penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan hutan tahun 2011-2015 mencapai Rp 43,97 Milyar dari rencana sebesar Rp 49,14 Milyar atau 97% (Baik, 3).  Realisasi penanaman Tahun 2011-2015 di KPH Sukabumi rata-rata mencapai 104% dari rencana dalam RTT (Baik, 3).

BAIK (95,83%)

 Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada yaitu DPPL dan RPKH dan seluruhnya sesuai dgn kondisi biofisiknya (Baik, 3)  Seluruh kawasan lindung (100 %) telah ditata dilapangan (Baik, 3)  Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencapai 84 % (Baik, 3)  Sudah dilaksanakan sosialisasi tentang keberadaan akwsan lindung terhadap 61,4 % LMDH sekitar Hutan (Baik, 3)  Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung

3. Ekologi Indikator 3.1 Keberadaan, Kemantapan Dan Kondisi Kawasan Lindung Pada Setiap Tipe Hutan.

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 18 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (91,67%)

Ringkasan Justifikasi sesuai RKL (Sedang, 2)  Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (Baik, 3)  Tersedia sarana prasarana dengan fungsi sesuai dengan ketentuan tetapi jumlah dan jenisnya kuang (Sedang, 2)  Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personal yang memadai sesuai dengan ketentuan (Baik, 3)  Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan melalui berbagai tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada (Baik, 3)


BAIK (93,94%)

 Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (Baik, 3)  Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan lingkungan serta berfungsi dengan baik (Baik, 3)  Tersedia personal yang memadai tetapi kualifikasinya belum sesuai dengan ketentuan (Sedang, 2)  Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan (Baik, 3)  Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan (Baik, 3)  Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air (Baik, 3)


EQI-F102.1.0/20120126

BAIK (100%)

 Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancampunah dan endemic yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan (Baik, 3)  Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancampunah dan endemic yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan (Baik, 3)

Halaman 19 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai



SEDANG (77,78%)

 Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja hak pengelolaan (Baik, 3)

Indikator 3.6 Pengelolaan Fauna Untuk: -

-

 Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja hak pengelolaan (Sedang, 2)  Terdapat indikasi adanya gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja hak pengelolaan (Sedang, 2) BAIK (100%)


 Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja hak pengelolaan (Baik, 3).  Terdapat implementasi pengelolaan fauna yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja hak pengelolaan (Baik, 3).


 Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh spesies flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja hak pengelolaan (Baik, 3)

4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

BAIK (85,19%)

 Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang hak pengelolaan (Baik, 3).  Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak (Baik, 3).  Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hakhak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas (Baik, 3).  Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang hak pengelolaan dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat (Sedang, 2).  Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih terjadi konflik (Sedang, 2).


BAIK (87,50%)

 Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku (Baik, 3).  Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat (Baik, 3).

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 20 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian (sedang, 2).  Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat (Sedang, 2).  Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi (Baik, 3).


BAIK (100%)

 Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (Baik,3)  Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (Baik,3).  Terdapat dokumen rencana pemegang hak pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas (Baik, 3).  Terdapat bukti implementasi sebagian besar kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang hak pengelolaan ) (Baik, 3).  Terdapat bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik (Baik, 3).


BAIK (100%)

 Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas (Baik, 3).  Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas atau Tidak terdapat konflik. (Baik, 3).  Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik (Baik, 3).  Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang tidak lengkap dan kurang jelas (Baik, 3).

BAIK (91,67%)

 Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan (Baik, 3)  Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi (Sedang, 2).  Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya (Baik, 3).  Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya (Baik, 3).



EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 21 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai



MEMENUHI

 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Dokumen ini telah di tetapkan di Jakarta yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dan telah di undangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  Kesesuaian kawasan yang dikelola oleh auditee mengacu pada Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 902/KPTS/DIR/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pembagian Kawasan Hutan pada KPH Sukabumi dan SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Barat seluas ± 816.603 Ha beserta lampiran peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Jawa Barat skala 1 : 250.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Muhammad Prakosa)  Verifier tersebut masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan (Not Applicabel) karena Auditee adalah merupakan pemegang hak pengelolaan dan bukan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sehingga tidak dibebani dengan pembayaran iuran IUPHHK.  Terdapat izin pinjam pakai kawasan untuk PT Tambang Semen Sukabumi (PT TSS) seluas 493,54 Ha sesuai SK Menhut No. SK.520/Menhut-II/2009 tanggal 9 September 2009 dan izin kompensasi dari PT. Tambang Semen Sukabumi menjadi Kawasan Produksi di Desa Calingcing dan Desa Rambay Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi seluas 991,0275 Ha sesuai SK Menteri Kehutanan No. SK.521/Menhut-II/2009 tanggal 9 September 2009.


EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen RPKH beserta revisinya untuk kelas perusahaan jati dan pinus yang disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun mengacu pertauran yang berlaku.  Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun 2015 dan 2016 yang disusun oleh petugas yang berwenang.  Dokumen RPKH dan RTT dilengkapi dengan peta dengan skala 1:100.000.  Auditee telah memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang pada lampiran dokumen RPKH yaitu peta kelas hutan, dan pada lampiran dokumen RTT 2015 serta RTT 2016 yaitu peta RTT dan peta micro planning bidang tebangan.

Halaman 22 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Peta blok tebangan adalah merupakan lampiran SPK tebangan yang dimiliki oleh mandor tebang.  Hasil observasi lapangan: batas petak di KPH Sukabumi berupa alur dimana batas antara petak dipasang pal beton yang menunjukan lokasi petak. Sementara itu batas areal kegiatan penanaman terpasang patok berupa tiang kayu dicat merah setiap sudut petak, sementara untuk areal pemeliharaan pengecatan pada pohon terluar sekeliling petak tersebut.  Penandaan patok batas petak mengacu pada SOP yang dikembangkan oleh Auditee.


MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen RPKH beserta revisinya untuk kelas perusahaan jati dan pinus yang disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun mengacu pertauran yang berlaku.  Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman.


MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen LP-KHP/LHP dan buku ukur yang dibuat berdasarkan buku taksasi DK 316.  LP-KHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang.  Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara LPKHP, buku ukur, fiisk kayu dan tunggak di lapangan.


MEMENUHI

 Pengangkutan dari lokasi tebangan (TP) menuju tempat pengumpulan kayu (TPK) telah dilengkapi dengan dokumen DKB (modifikasi DK 304) dan dari TPK menuju industry atau tujuan lainnya adalah dengan menggunakan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) yang dilampiri dengan DKHP, sedangkan untuk bulan Januari sampai Maret 2016, pengangkutan dari lokasi tebangan (TP) menuju tempat pengumpulan kayu (TPK) dilengkapi dengan dokumen DKB (modifikasi DK 304) dan dari TPK menuju industry atau tujuan lainnya adalah dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)  Hasil pemeriksaan antara dokumen LMKB dengan FAKB/SKSHHK menunjukkan kesesuaian.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-

MEMENUHI

 Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA. Auditee telah menerapkan penandaan

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 23 dari 54

Kriteria/Indikator HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan

Nilai

Ringkasan Justifikasi pada bontos ujung dan tunggak kayu mengacu kepada SK Direksi Perum Perhutani No. 3169/Kpts/Dir/2014 tanggal 24 November 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDHProd/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015.  Namun demikian auditee tetap menerapkan kegiatan system penandaan pada bontos dan tunggak kayu, sehingga dengan system tersebut kayu dapat dilacak balak sampai ke petak tebangan  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA.  Tanda-tanda PUHH yang diterapkan oleh Auditee telah dilaksanakan secara konsisten dan telah diatur dalam SK Direksi Nomor 3169 tahun 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDHProd/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015.


MEMENUHI

Auditee dapat menunjukkan dokumen FA-KB dan SKSHHK yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (yang berkualifikasi sebagai Ganis PKB). Dalam penerbitan FA-KB juga dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penerbitan FA-KB


MEMENUHI

 Dokumen SPP PSDH yang telah diterbitkan sesuai dengan jumlah produksi dan mengacu pada tarif yang berlaku. Jumlah tagihan pada SPP adalah sebanyak Rp. 144.841.628 dengan total produksi sebanyak 6.951,640 M3..  Selama periode April 2015 sampai dengan Maret 2016, Auditee telah melakukan pembayaran PSDH melalui Bank Mandiri dan Bank BRI sebesar Rp. 144.841.628. Pembayaran PSDH dibayarkan kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH Nomor Rekening 102 000420 4001 Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Jakarta untuk tebangan Tahun 2015 dan ke Rekening Biro Keuangan Sekjen KemenLHK-3 PSDH pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102-0004204001 untuk tebangan Tahun 2016 melalui SIMPONI.  Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff yang berlaku.


EQI-F102.1.0/20120126

Not Applicable


Halaman 24 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai



Not Applicable


3.4.1 Implementasi Tanda VLegal

MEMENUHI

Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen (DKHP) dan untuk pemasaran pada DK 323 Laporan singkat hasil lelang dan DK 319 Penjulan langsung (BP) dan DK 318 Perjanjian Kontrak.

4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

MEMENUHI

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Dokumen DPPL yang telah disetujui berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 660.1/2.048/I/2011 tanggal 25 Mei 2011 . Penyusunan DPPL mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007.  Dokumen RKl dan RPL adalah merupakan satu kesatuan dengan dokumen DPPL telah disetui berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 660.1/2.048/I/2011 tanggal 25 Mei 2011 Tentang Rekomendasi Atas Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) Kegiatan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Sukabumi.  Auditee telah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan periode Semester I dan semester II tahun 2015, pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen laporan RKL dan RPL yang disusun setiap semester dan Implementasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dilakukan secara konsisten dan mengacu terhadap dampak penting yang terjadi di lapangan.


EQI-F102.1.0/20120126

dan

MEMENUHI

 Auditee telah memiliki aturan tentang K3 dalam bentuk Prosedur Kerja (PK) Direksi. Auditee juga memiliki pengurus P2K3 serta ahli K3  Auditee melengkapi karyawannya dengan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi.  Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat bukti ketersediaan alat APD dan dalam kondisi masih berfungsi dengan baik  Auditee telah memiliki Catatan Kecalakaan Kerja dalam bentuk Laporan Kecelakaan/Insiden KPH

Halaman 25 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi Sukabumi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat Dan Banten.  Selama periode April 2015 sampai Maret 2016 tidak pernah terjadi kecelakaan kerja, dan terdapat upaya Auidtee untuk tetap menekan tingkat kecelakaan kerja.

berserikat

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Serikat Pekerja “SEKAR” dan telah dibentuk Susunan Pengurus SEKAR Masa Bakti Tahun 2016 S/D 2018 berdasarkan Keputusan DPD SEKAR KPH Sukabumi Nomor: 01/SKPT-SP/PHTDPD/SMI/2016. Kepengurusan DPD SEKAR KPH Sukabumi telah didaftarkan dan dicatat oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Sukabumi dengan Nomor Bukti Pencatatan : 01/SP/Nakertrans/2016 ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Sukabumi Drs. H. Bude Daryana, M.Si, tanggal 4 April 2016.


MEMENUHI

Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perum Perhutani dengan Serikat Karyawan Perhutani dan Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani periode tahun 2015 sampai dengan 2017, ditetapkan di Surabaya tanggal 03 Juli 2015 dan telah terdaftar pada Kementerian Ketenagakerjaan RI cq Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor : Kep. 138/PHIJSK-PKKAD/PKB/IX/2015 tanggal 04 September 2015.


MEMENUHI

Seluruh karyawan yang bekerja di KPH Sukabumi tidak ada yang berusia di bawah 18 Tahun, hal tersebut dibuktikan berdasarkan Dokumen Daftar Karyawan Berdasarkan Usia Perum Perhutani KPH Sukabumi sampai dengan Desember 2015.


Berdasarkan uraian tersebut di atas, Nilai Kinerja PHPL untuk KPH Sukabumi pada saat Penilaian Awal sebesar 95,45%, masuk dalam kelas nilai > 80 - 100% dengan predikat kinerja “BAIK”. 3. KPH BANDUNG UTARA Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (100%)

 Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (Baik, 3).  Realisasi tata batas telah mencapai 100 %. Kegiatan Pemeliharaan Tata Batas (Rekonstruksi Batas Hutan) dilakukan setiap 10 tahun sekali sebagai rangkaian dari penyusunan buku RPKH

A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 26 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi (Baik, 3).  Terdapat dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian (Baik, 3).  Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada. Perum Perhutani KPH Bandung Utara (N/A).  Tedapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin (Baik, 3).


BAIK (100%)

 Perum Perhutani KPH Bandung Utara telah mempunyai visi dan misi yang ditetapkan oleh direksi, dan telah memperhatikan kerangka pengelolaan hutan lestari (Baik, 3)  Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara) (Baik, 3).  Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) oleh KPH Bandung Utara telah sesuai dengan visi dan misi Perum Perhutani. Visi dan Misi telah diimplementasikan baik pada Aspek Prasyarat, Aspek Produksi, Aspek Ekologi maupun pada Aspek Sosial (Baik, 3).


SEDANG (80%)

 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis yang telah memiliki sertifikat sesuai bidangnya) di lapangan yang dimiliki oleh Perum Perhutani KPH Bandung Utara tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku, dengan prosentase tingkat pemenuhan sebesar 76,92 % (Sedang, 2).  Realisasi peningkatan kompetensi SDM Perum Perhutani KPH Bandung Utara adalah sebesar 117,78%. Namun demikian rencana pemgembangan SDM yang telah disusun untuk tahun 2016 belum sepenuhnya memperhatikan kondisi keberadaan GANIS PHPL yang belum sesuai ketentuan (Sedang, 2).  Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Perum Perhutani KPH Bandung Utara tersedia lengkap (Baik, 3).


BAIK (100%)

 Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi (Baik, 3).  Perum Perhutani KPH Bandung Utara telah memiliki perangkat SIM, dan telah memiliki tenaga pelaksananya (Baik, 3).  Organisasi SPI/internal auditor ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan (Baik, 3).  Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 27 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi dan evaluasi (Baik, 3).


BAIK (100%)

 Kegiatan RKT Perum Perhutani KPH Bandung Utara sudah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar hutan, yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam wilayah hak pengelolaan, mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai (Baik, 3).  Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak, yaitu dari seluruh LMDH dan desa desa di sekitar, dengan bukti adanya kesepakatan Hutan Pangkuan Desa (Baik, 3).  Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak, yaitu seluruh LMDH yang berada di KPH Bandung Utara (Baik, 3).  Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak, yaitu : Seluruh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). yang berada di KPH Bandung Utara (Baik, 3).

2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari.

BAIK (93,33%)

 KPH Bandung Utara telah memiliki dokumen RPKH : Revisi RPKH Kelas Perusahaan Pinus disahkan oleh Direktur Utama Perum Perhutani pada tahun 2003 dan RPKH Kelas Perusahaan Pinus periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2021, luas 20.560,36 Ha, disahkan oleh Direktur Utama Perum Perhutani pada tahun 2011 (Baik, 3).  Implementasi penataan areal kerja secara keseluruhan telah sesuai dengan RPKH yang telah disusun. Batas-batas petak dan anak petak berupa batas alam seperti sungai, batas buatan berupa aluralur (jalan) mencakup alur utama dan alur sekunder. Pada sepanjang alur terdapat tanda berupa pal alur dan pal HM (Baik, 3).  Sebagian besar (≥ 50%) tanda batas petak berupa pal batas dapat dikenal di lapangan, tetapi ada tanda nomor petak yang menggunakan cat warna hitam sebagian sudah tidak jelas (Sedang, 2).


BAIK (100%)

 KPH Bandung Utara memiliki data potensi tegakan hasil inventarisasi yang dituangkan dalam risalah hutan per kelas hutan yang menggambarkan kondisi lapangan, hasil klem yang dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan RTT (Baik, 3).  KPH Bandung Utara telah melakukan perhitungan etat berdasarkan pada kerapatan bidang dasar (KBD) dan dicocokkan dengan tabel volume yang dikenal dengan istilah “tabel WvW (Wolff von Wulfing)” mewakili setiap bonita (Baik, 3).  KPH Bandung Utara telah membuat rencana pengaturan tebangan berdasarkan pengaturan etat yang digunakan dalam penyusunan RTT (Baik, 3).


BAIK (86,67%)

 KPH Bandung Utara telah memiliki SOP/Prosedur kerja untuk seluruh kegiatan silvikultur dengan lengkap dan isinya sesuai dengan ketentuan yang

2. Produksi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 28 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi berlaku (Baik, 3).  KPH Bandung Utara telah melaksanakan tahapan kegiatan silvikultur sesuai prosedur kerja yang telah ditetapkan namun kegiatan penjarangan (tebangan E) pada tahun 2013 di RPH Rajamandala tidak jadi dilaksanakan karena kerapatan bidang dasar tegakannya belum mencapai standar yang telah ditetapkan. Hal ini berarti ada sebagian ahapan sistem silvikultur yang tidak diimplementaikan (Sedang, 2).  Dengan adanya surat perihal Penghentian Tebangan Pinus dari Direktur Utama Perum Perhutani, tanggal 25 Maret 2008, maka dalam jangka RPKH 2012 – 2021 tidak direncanakan tebangan A. Untuk Verifier 2.3.3. ini di KPH Bandung Utara dinilai Not Applicable (NA).  Prosentase tumbuh tanaman tahun ke III di tahun 2015 (Tanaman tahun 2013) di Perum Perhutani KPH Bandung Utara mencapai 94.95 % (Baik, 3).


BAIK (86,67%)

 KPH Bandung Utara telah tersedia Prosedur Kerja Pemanenan Kayu dan Prosedur Logging Plan, yang memberikan arahan dan gambaran dalam kegiatan penebangan yang ramah lingkungan (Baik, 3).  Kegiatan pelaksanaan penebangan di KPH Bandung Utara tidak dapat diverifikasi karena belum ada kegiatan penebangan untuk RTT Tahun 2016, sehingga hanya kegiatan sebelum dan sesudah penebangan (2 tahapan) saja yang bisa dilakukan verifikasi kegiatan di lapangan (Sedang, 2).  Faktor eksploitasi kegiatan penebangan di KPH Bandung Utara selama periode tahun 2014 dan 2015 rata-rata per tahun adalah sebesar 0,93 atau ≥ 0,70 (Baik, 3).


BAIK (100%)

 Dokumen RTT Tebangan B dan tebangan penjarangan (E) Perum Perhutani KPH Bandung Utara tahun 2011 s.d. 2015 telah berdasarkan RPKH yang disahkan pejabat berwenang (Baik, 3).  Terdapat peta kerja RTT tahun 2011 s.d. 2015 yang sesuai dengan Peta lampiran RPKH yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Baik, 3).  Penandaan batas blok tebangan di lapangan telah sesuai dengan peta kerja (Baik, 3).  Realisasi volume tebangan KPH Bandung Utara tahun 2011 s/d 2015 mencapai 100 %, sedangkan realisasi luasnya mencapai 97 % dari rencana RTT dan lokasi panen sesuai dengan RTT yang disahkan (Baik, 3).

2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta

BAIK (90,48%)

 Kesehatan finansial Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 : nilai liquiditas sebesar 284% (> 150%), nilai Solvabilitas sebesar 100% (100-150%), dan nilai Rentabilitas “NEGATIF” atau mengalami “KERUGIAN”. Opini

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 29 dari 54

Kriteria/Indikator peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Nilai











Ringkasan Justifikasi akuntan publik untuk laporan keuangan teraudit tahun 2014 adalah “menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material”Realisasi alokasi dana 5 tahun terakhir mencapai 120% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan ERP KPH Bandung Utara (Sedang, 2). Realisasi alokasi dana KPH Bandung Utara periode tahun 2011 s/d 2015 berdasarkan Laporan Keuangan KPH Bandung Utara (belum diaudit oleh akuntan publik) sebesar 140,88 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya (Baik, 3). Realisasi alokasi Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, prosentase alokasi dana terkecil terjadi pada kelola sosial sebesar 116,28 % sedangkan alokasi dana terbesar terjadi pada kelola umum dan administrasi sebesar 137,43 % sehingga terjadi tingkat perbedaan ratarata mencapai 21,15 % (perbedaan > 20 - 50%) (Sedang, 2). Pembiayaan untuk kegiatan kelola hutan di KPH Bandung Utara tahun 2011 s/d 2015 telah mencapai 100 % dan direalisasikan sesuai tata waktu yang direncanakan (Baik, 3). KPH Bandung Utara telah merealisasikan modal yang ditanamkan kembali ke hutan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembinaan hutan, khususnya penanaman dan pemeliharaan baik tanaman pokok dan tanaman pengisi serta pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan mencapai 108,71 % dari biaya yang telah direncanakan (rencana Rp 8.532.549.000 dan realisasi Rp 9.275.945.000) (Baik, 3). Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok dan tanaman pengisi yang dilakukan oleh KPH Bandung Utara selama tahun 2011 s/d 2015 tercapai 100 %, dengan tingkat keberhasilan tanaman pada tahun ketiga diperoleh persen tumbuh rata-rata tertimbang mencapai mencapai 92,75 % (Baik, 3).


EQI-F102.1.0/20120126

BAIK (87,50%)

 Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada yaitu DPPL dan seiruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya (Baik, 3)  Seluruh kawasan lindung (100 %) telah ditata dilapangan (Baik, 3)  Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencapai 70 % dan terdapat penanaman rehabilitasi seluasn 603,11 Ha (Sedang, 2)  Sudah dilaksanakan sosialisasi tentang keberadaan akwsan lindung terhadap sebgaian kecil LMDH sekitar Hutan (Sedang, 2)  Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seuruh kawasan lindung sesuai RKL (Baik, 3)

Halaman 30 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai



BAIK (100%)

 Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (Baik, 3)  Tersedia sarana prasarana dengan jenis, jumlah dan fungsi sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik (Baik, 3)  Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personal yang memadai sesuai dengan ketentuan (Baik, 3)  Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan melalui berbagai tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada (Baik, 3)


BAIK (96,97%)

 Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (Baik, 3)  Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan lingkungan serta berfungsi dengan baik (Baik, 3)  Tersedia jumlah dan kualifikasi personal yang memadai sesuai dengan ketentuan (Baik, 3)  Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan (Baik,  Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan (Baik,  Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan (Sedang, 2)


BAIK (83,33%)

 Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancampunah dan endemic yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan (Baik, 3)

Indikator 3.5 Pengelolaan Flora Untuk: a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak b. Perlindungan terhadap species flora dan/fauna jarang, langka & terancam punah & endemic.

NOT APPLICABLE

EQI-F102.1.0/20120126

 Terdapat implementasi identifikasi untuk sebagian jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancampunah dan endemic yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan (Sedang, 2)  Hasil Pemantauan jenis flora pada kawasan hutan KPH Bandung Utara tidak ditemukan jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Dengan demikian verifier 3.5.1. 3.5.2. dan 3.5.3. tidak diterapkan atau Not Aplicable (NA).

Halaman 31 dari 54

Indikator 3.6 Pengelolaan Fauna Untuk: - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak - Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

SEDANG (80%)

 Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja hak pengelolaan (Baik, 3)  KPH Bandung Utara telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal hak pengelolaan (Sedang, 2)  Terdapat gangguan tetapi KPH Bandung Utara telah berupaya melakukan penanggulangan gangguan terhadap fauna RTE dan Habitatnya (Sedang, 2).

4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

BAIK (85,19%)


BAIK (100%)

EQI-F102.1.0/20120126

 Auditee telah memiliki laporan tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap (Baik, 3).  Auditee telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang disepakati para pihak. Auditie dapat menunjukkan data implementasi laporan pelaksanaan batas partisipatif kawasan masyarakat (Baik, 3).  Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH yang legal, lengkap & jelas (Baik, 3).  Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat (Sedang, 2).  Auditee telah memperoleh persetujuan dari sebagian para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK (Sedang, 2).  Auditee memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan (Baik, 3).  Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (Baik, 3).  KPH Bandung Utara telah memiliki bukti yang lengkap tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajibannya kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan (Baik, 3).  Auditee memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat (Baik, 3).  Auditee telah memiliki memiliki dokumen/laporan terkait realisasi tanggung social kepada masyarakat dan memiliki bukti-bukti implementasi kegiatan yang terdapat pada laporan tersebut (Baik, 3).

Halaman 32 dari 54


BAIK (100%)

 KPH Bandung Utara memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (Baik, 3).  Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (Baik, 3).  Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, yang lengkap dan jelas (Baik, 3)  Auditee memiliki bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (kelola sosial) oleh pemegang izin (Baik, 3).  KPH Bandung Utara memiliki dokumen realisasi distribusi manfaat kepada para pihak dan buktibukti distribusi manfaat pada para pihak terdokumentasi secara baik di Kantor KPH Bandung Utara (Baik, 3)


BAIK (100%)

 Terdapat bukti-bukti KPH Bandung Utara memiliki mekanisme resolusi konflik berdasarkan tingkat permasalahan konflik yang lengkap dan jelas (Baik, 3  Auditee memiliki dokumen terkait dengan pemetaan konflik serta identifikasi potensi konflik yang berada di sekitar areal kerjanya lengkap dan jelas (Baik, 3).  KPH Bandung Utara memiliki SDM dan lembaga yang bertanggung dalam penyelesaian konflik sesuai tingkatan konflik. KPH Bandung Utara memiliki sumber pendanaan yang mencukupi untuk menyelesaikan konflik tenurial (Baik, 3).  Auditee memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap mencakup seluruh proses sebagaimana di atur dalam mekanisme resolusi konflik dengan masyarakat (Baik, 3).


BAIK (100%)

 Auditee merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan (Baik, 3).  Auditee telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi (Baik, 3).  Auditee telah dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya (Baik, 3).  Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya (Baik, 3).



EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

 Kelengkapan dan keabsahan SK Pemegang Hak Pengelolaan Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

Halaman 33 dari 54

KPH Bandung Utara sebagai salah satu Unit Manajemen pengelolaan hutan di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kesatuan hamparan kawasan dengan Unit Manajemen lainnya.  Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee adalah merupakan pemegang hak pengelolaan dan bukan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sehingga tidak dibebani dengan pembayaran iuran IUPHHK.  Auditee telah memiliki data dan informasi adanya penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan Hak Pengelolaan yaitu berupa Tempat Pengolahan Kompos (TPK) Sarimukti. 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

MEMENUHI

 Kelengkapan dan keabsahan dokumen RPKH dan RTT KPH Bandung Utara telah dipenuhi seluruhnya meliputi Dokumen RPKH kelas perusahaan pinus periode tahun 2012 sd 2021 dan RTT tahun 2015 dan 2016.  Dokumen RPKH disusun mengacu kepada Risalah Hutan dan Dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) disusun mengacu kepada dokumen RPKH.  Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RTT tersedia lengkap dan sudah disahkan.  Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan perlindungan) dan hasil uji petik di lapangan menunjukkan keberadaan kawasan perlindungan di peta terbukti di lapangan.  Penandaan lokasi petak tebangan di peta RTT tahun 2015 dan 2016 berupa bloking dan peta pengesahan dicap. Hasil uji petik dilapangan menunjukkan bahwa Blok tebangan di peta RTT terbukti di lapangan.


MEMENUHI

 Dokumen Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) KPH Bandung Utara kelas perusahaan pinus tersedia lengkap dan absah serta dilengkapi dengan peta rencana kerja.  Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri seperti tertuang dalam dokumen RKT IUPHHK-HT.

3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang

EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

 Dokumen LPKHP KPH Bandung Utara periode bulan April 2015 sd Maret 2016 tersedia lengkap dan

Halaman 34 dari 54

dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan

dibuat oleh Petugas Pembuat LPKHP, diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LPKHP (P2LPKHP).  Uji Petik antara LPKHP dengan Buku Ukur, LPKHP dengan fisik kayu di TPK dan nomor batang di LPKHP dengan tunggak di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian.


MEMENUHI

 Kayu yang diangkut dari petak tebangan ke TPK dan dari TPK ke industri dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa DKB (DK 304), FAKB dan SKSHHK. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen FAKB dan SKSHHK dengan persediaan kayu di LMK.


NOT APPLICABLE

 Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA. Auditee telah menerapkan penandaan pada bontos ujung dan tunggak kayu mengacu kepada SK Direksi Perum Perhutani No. 3169/Kpts/Dir/2014 tanggal 24 November 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDHProd/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015 sehingga kayu dapat dilacak balak sampai ke petak tebangan.  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA. Tanda-tanda PUHH yang diterapkan oleh Auditee telah dilaksanakan secara konsisten dan telah diatur dalam SK Direksi Nomor 3169 tahun 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDH- Prod/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015.


MEMENUHI

Seluruh dokumen FAKB dan SKSHHK KPH Bandung Utara periode bulan April 2015 sd Maret 2016 tersedia lengkap, diterbitkan dan ditandatangani oleh Petugas yang berwenang.


MEMENUHI

 Dokumen SPP PSDH telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih PSDH Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 77.867.244,00 untuk kayu yang telah diproduksi dan telah di-LPKHP-kan dengan volume 2.951,943 M3.  Auditee telah membayar lunas PSDH sesuai dengan SPP yang diterbitkan sebesar Rp. 77.867.244,00 dengan volume kayu sebesar 2.951,943 M3.  Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan.

3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar EQI-F102.1.0/20120126

NOT APPLICABLE


Halaman 35 dari 54

(PKAPT). 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NOT APPLICABLE



MEMENUHI

Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen (DKHP) dan untuk pemasaran pada DK 323 Laporan singkat hasil lelang dan DK 319 Penjulan langsung (BP) dan DK 318 Perjanjian Kontrak.

4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) dan telah mendapatkan persetujuan melalui surat dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor : 660.1/1.951/I/2011 tanggal 19 Mei 2011.


MEMENUHI

 Tersedia Dokumen RKL dan RPL merupakan bagian dari Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) Perum Perhutani KPH Bandung Utara dan telah mendapatkan persetujuan melalui surat dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor : 660.1/1.951/I/2011 tanggal 19 Mei 2011.  Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.


dan

MEMENUHI

 Auditee mempunyai dokumen Prosedur Kerja tentang K3 dan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).  Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam kondisi baik.  Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja dan telah dilakukan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.


berserikat

MEMENUHI

Karyawan KPH Bandung Utara tergabung dengan Serikat Karyawan Perhutani (Sekar) yang berkedudukan di Jakarta didirikan tanggal 11 Januari 2005 dan telah disahkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintahan Kotamadya Jakarta Pusat Nomor : 342/I/N/II/2005 tanggal 25 Februari 2005.


MEMENUHI

Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perum Perhutani dengan Serikat Karyawan Perhutani dan Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani periode

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 36 dari 54

tahun 2015 sampai dengan 2017, ditetapkan di Surabaya tanggal 03 Juli 2015 dan telah terdaftar pada Kementerian Ketenagakerjaan RI cq Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor : Kep. 138/PHIJSK-PKKAD/PKB/IX/2015 tanggal 04 September 2015. 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

MEMENUHI

Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur dimana umur termuda adalah 19 tahun.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, Nilai Kinerja PHPL KPH Bandung Utara pada saat Penilaian Awal sebesar 96,83% masuk dalam kelas nilai 80 - 100% dengan predikat kinerja “BAIK”.

4. KPH BOGOR Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (100%)

 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara. Pada Pasal 3 (1) disebutkan bahwa dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat BATB Berbahasa Belanda dan Berbahasa Indonesia berjumlah 18 Jilid yang terbit mulai tahun 1926 – 2005. Terdapat Lampiran Peta Penataan batas mencapai 100 % (Baik, 3).  Realisasi tata batas areal kerja Perum Perhutani KPH Bogor telah mencapai 100 % (temu gelang). Terdapat para pihak yang mendatangani BATB seperti pimpinan wilayah (Bupati, Camat dan Kades), Dinas terkait (Kehutanan, Pertanian, Pertanahan, Pekerjaan Umum, Kantor Pelayanan Pajak, Perum Perhutani) serta masyarakat (Baik, 3).

A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan

 Terdapat dokumen rencana, monitoring konflik

batas dan upaya penyelesaian dan atau ada penurunan tingkat konflik dari waktu ke waktu (Baik, 3).

 Berdasarkan overlay antara Peta Pembagian

Kawasan Hutan KPH Bogor Skala 1 : 100.00 dengan Peta Kawasan Hutan Propinsi Jawa Barat Skala 1:250.000, (Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat), diketahui bahwa tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal KPH Bogor (Not Apliccable N/A).

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 37 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Tedapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin (Baik, 3).


BAIK (100%)

 Perum Perhutani KPH Bogor telah mempunyai visi dan misi yang ditetapkan oleh direksi (yang pertama ditetapkan tahun 2009 kemudian dirubah pada tahun 2015), dan telah memperhatikan kerangka pengelolaan hutan lestari (Baik, 3).  Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan baik visi dan misi yang ditetapkan tahun 2009 maupun tahun 2015 (Baik, 3).  Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) oleh KPH Bogor telah sesuai dengan visi dan misi Perum Perhutani. Visi dan Misi telah diimplementasikan baik pada Aspek Prasyarat, Aspek Produksi, Aspek Ekologi maupun pada Aspek Sosial (Baik, 3).


SEDANG (80%)

 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis yang telah memiliki sertifikat sesuai bidangnya) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku (Sedang, 2).  Realisasi peningkatan kompetensi 56,37 % dari rencana sesuai kebutuhan (Sedang, 2).  Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Perum Perhutani KPH Bogor tersedia lengkap (Baik, 3).


BAIK (100%)

 Perum Perhutani KPH Bogor mempunyai struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dantelah disahkan oleh Direksi (Baik, 3).  Perum Perhutani KPH Bogor telah memiliki perangkat SIM, dan telah memiliki tenaga pelaksananya (Baik, 3).  Organisasi SPI/internal auditor ada,dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan (Baik, 3).  Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (Baik, 3).


BAIK (100%)

 Kegiatan RTT Perum Perhutani KPH Bogor sudah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar hutan, yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam wilayah hak pengelolaan, mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai (Baik, 3).  Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak, yaitu : pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pihak masyarakat desa

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 38 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi sekitar (Baik, 3).  Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak, yaitu seluruh desa yang berada di sekitar areal kerja Pemegang Hak Pengelolaan (Baik, 3).  Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak (Baik, 3).

2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari.

SEDANG (80,00%)

 Auditee memiliki dokumen RPKH sesuai dengan Kelas Perusahaan (KP) yang dikembangkan yaitu KP Akasia Mangium, KP Pinus, KP Meranti, dan KP Payau. Pada Tahun 2016, RPKH terdiri dari 2 KP, yaitu KP Akasi Mangium dan KP Pinus karena KP Meranti dan KP Payau masuk dalam RKPH KP Akasia Mangium. RPKH disetujui oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Direktur Perum Perhutani dan sebagian RPKH juga disetujui oleh Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Kehutanan. RPKH disusun berdasarkan hasil risalah areal produksi efektif yang realistis/benar (Baik, 3).  Auditee telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (batas petak/anak petak tanaman rutin dan tebangan A RTT) dan sebagian sudah sesuai dengan RPKH (Sedang, 2).  Sebagian besar pal beton batas petak pada kondisi baik demikian juga dengan tanaman tepinya tumbuh dengan baik, namun tidak semua pal batas dapat dijumpai di lapangan Sedang, 2).


BAIK (88,89%)

 Auditee memiliki data potensi tegakan dalam kelas hutan yang menggambarkan kondisi lapangan yang tertuang dalam Dokumen Risalah Hutan yang menggambarkan seluruah areal kerja dan auditee juga telah memiliki data potensi tegakan hasil Klem Tegakan untuk penyusunan RTT beserta kelengkapan kegiatan berupa peta kerja dan tally sheet (Baik, 3).  Auditee telah melakukan perhitungan etat berdasarkan tabel volume tegakan yang berlaku (Baik, 3)  Terdapat rencana pengaturan tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat tetapi tidak digunakan dalam penyusunan RTT (Sedang, 2).


BAIK (90,48%)

 Auditee telah mengembangkan Juklak, juknis dan atau Prosedur Kerja pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan PK telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku (Baik, 3).  Auditee telah mengimplementasi Prosedur Kerja seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur meskipun tidak seluruhnya mengacu kepada PK (Baik, 3).

2. Produksi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 39 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Rata-rata potensi tebangan A berdasarkan RPKH dalam bagan tebang (sesuai dengan Kelas Perusahaan) 30-80m3/Ha, artinya potensi tegakan dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (Sedang, 2).  Keberhasilan tanaman yang diperoleh dari persentase tumbuh tanaman pada tahun ke-III sebesar 90,75%, artinya tingkat permudaan masih mampu menjamin kelestarian hasil hutan (Baik, 3).


BAIK (100%)

 Auditee telah mengembangkan SOP mengenai pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat (Baik, 3).  Auditee telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring kegiatan pemanenan hasil sesuai dengan SOP yang dikembangkan (Baik, 3).  Pemanfaatan kayu di KPH Bogor sudah optimal dimana penebangan dilakukan 10 cm diatas tanah dan limbah berupa ranting minimal. Hasil Cutting Test menunjukkan bahwa nilai FE di KPH Bogor ≥ 0,7 (Baik, 3).


BAIK (85,71%)

 Auditee telah memiliki dokumen RTT tebang habis (A), tebangan pembangunan (B) dan tebangan penjarangan (E) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sebagian telah sesuai dengan RPKH (Sedang, 2).  Auditee memiliki Peta RTT 2011-2015 dan sebagian telah sesuai dengan Peta RPKH (Sedang, 2).  Auditee melakukan penandaan batas tebangan sesuai dengan peta kerja (Baik, 3).  Rata-rata realisasi volume tebangan RTT20112015 di KPH Bogor mencapai 100% dan lokasi tebangan sesuai dengan RTT yang disahkan (Baik, 3)


BAIK (85,71%)

 Kesehatan finansial Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 : nilai liquiditas sebesar 284% (> 150%), nilai Solvabilitas sebesar 100% (100-150%), dan nilai Rentabilitas “NEGATIF” atau mengalami “KERUGIAN”. Opini akuntan publik untuk laporan keuangan teraudit tahun 2014 adalah “menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material”Realisasi alokasi dana 5 tahun terakhir mencapai 120% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan ERP KPH Bogor (Sedang, 2).  Realisasi alokasi dana 5 tahun terakhir mencapai 128% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan ERP KPH Bogor (Baik, 3).

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 40 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai 









Ringkasan Justifikasi Terdapat perbedaan sebesar 90% untuk persentase realisasi biaya terkecil yakni kegiatan Penanaman (89%) dengan persentase realisasi biaya terbesar yakni kegiatan Umum dan Administrasi (179%) (Buruk, 1). Realisasi pendanaan untuk kegiatan kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, serta pengendalian kebakaran & pengamanan hutan di tingkat KPH/BKPH sesuai dengan Prosedur Kerja yang ditetapkan (Baik, 3). Tata waktu pelaksanaan kegiatan penanaman, pemeliharaan, serta pemanenan, dan kegiatan lain disesuaikan dengan SPT dari ADM/KKPH (Baik, 3) Realisasi biaya penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan hutan tahun 2011-2015 mencapai Rp 28,84 Milyar dari rencana sebesar Rp 29,83 Milyar atau 97% (Baik, 3). Realisasi penanaman Tahun 2011-2015 di KPH Bogor rata-rata mencapai 100% dari rencana dalam RTT (Baik, 3).


BAIK (100%)

 Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada yaitu DPPL dan RPKH dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya (Baik, 3)  Seluruh kawasan lindung (100 %) telah ditata dilapangan (Baik, 3)  Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencapai 83 % (Baik, 3)  Sudah dilaksanakan sosialisasi tentang keberadaan akwsan lindung terhadap seluruh LMDH sekitar Hutan (Baik, 3)  Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seuruh kawasan lindung sesuai RKL (Baik, 3)


BAIK (91,67%)

 Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (Baik, 3)  Tersedia sarana prasarana dengan fungsi sesuai dengan ketentuan tetapi jumlah dan jenisnya kuang (Sedang, 2)  Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personal yang memadai sesuai dengan ketentuan (Baik, 3)  Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan melalui berbagai tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada (Baik, 3)


BAIK (90,91%)

 Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (Baik, 3)  Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan lingkungan serta

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 41 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi berfungsi dengan baik (Baik, 3)  Tersedia personal yang memadai tetapi kualifikasinya belum sesuai dengan ketentuan (Sedang, 2)  Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan (Baik, 3)  Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan (Baik, 3)

 Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan (Sedang, 2)


BAIK (100%)


SEDANG (77,78%)

 Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja hak pengelolaan (Baik, 3)  Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja hak pengelolaan (Sedang, 2)  Terdapat indikasi adanya gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja hak pengelolaan (Sedang, 2)

BAIK (100%)

 Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja hak pengelolaan (Baik, 3)

Indikator 3.6 Pengelolaan Fauna Untuk: -

-

 Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan (Baik, 3)  Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancampunah dan endemic yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan (Baik, 3)


 Terdapat implementasi pengelolaan fauna yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja hak pengelolaan (Baik, 3)  Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh spesies flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja hak pengelolaan (Baik, 3).


4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen

EQI-F102.1.0/20120126

BAIK (92,59%)

 Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar

Halaman 42 dari 54

Kriteria/Indikator dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Nilai









Ringkasan Justifikasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang hak pengelolaan (Baik, 3). Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak (Baik, 3). Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hakhak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas (Baik, 3). Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang hak pengelolaan dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ setempat (Baik, 3). Terdapat persetujuan para pihak dan masih ada konflik (Sedang, 2).


BAIK (91,67%)

 Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku (Baik, 3).  Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat (Baik, 3).  Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian (Sedang, 2).  Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat (Baik, 3).  Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi (Baik, 3).


BAIK (100%)

 Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (Baik, 3)  Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (Baik, 3).  Terdapat dokumen rencana pemegang hak pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas (Baik, 3)  Terdapat bukti implementasi sebagian besar kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang hak pengelolaan (Baik, 3).  Terdapat bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik (Baik, 3).

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 43 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai



BAIK (100%)

 Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas (Baik, 3).  Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas atau Tidak terdapat konflik (Baik, 3).  Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik (Baik, 3).  Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas (Baik, 3).

BAIK (91,67%)

 Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan (Baik, 3).  Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi (Sedang, 2).  Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya (Baik, 3).  Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya (Baik, 3).




EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Dokumen ini telah di tetapkan di Jakarta yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dan telah di undangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  Kesesuaian kawasan yang dikelola oleh Auditee mengacu pada Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 905/KPTS/DIR/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pembagian Kawasan Hutan pada KPH Bogor dan SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Barat seluas ± 816.603 Ha beserta lampiran peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Jawa Barat skala 1 : 250.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Muhammad Prakosa)  Verifier tersebut masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan (Not Applicabel) karena Auditee adalah merupakan pemegang hak pengelolaan dan bukan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sehingga tidak dibebani dengan pembayaran iuran IUPHHK.  Di lokasi Auditee terdapat areal pinjam pakai kawasan yang sah dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehutanan.  Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, batas lokasi pinjam pakai kawasan telah sesuai dengan

Halaman 44 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi peta.


MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen RPKH beserta revisinya untuk kelas perusahaan Acasia Mangium dan pinus yang disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun mengacu pertauran yang berlaku.  Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun 2015 dan 2016 beserta suplisinya yang disusun oleh petugas yang berwenang.  Dokumen RPKH dan RTT dilengkapi peta dengan skala 1:100.000.  Auditee telah memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang pada lampiran dokumen RPKH yaitu peta kelas hutan, dan pada lampiran dokumen RTT 2015 serta RTT 2016 yaitu peta RTT dan peta micro planning bidang tebangan.  Peta blok tebangan adalah merupakan lampiran SPK tebangan dari ADM kepada mandor tebang.  Hasil observasi lapangan : batas petak di KPH Bogor berupa berupa alur dimana batas antara petak dipasang pal beton yang menunjukan lokasi petak. Batas petak juga ditanami tanaman tepi dengan jenis mahoni.  Penandaan patok batas petak mengacu pada SOP yang dikembangkan oleh Auditee.


MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen RPKH beserta revisinya untuk kelas perusahaan Pinus dan Acasia Mangium yang disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun mengacu pertauran yang berlaku.  Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman.


MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen LP-KHP/LHP dan buku ukur yang dibuat berdasarkan buku taksasi DK 316.  LP-KHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang.  Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara LPKHP/LHP, buku ukur, fiisk kayu dan tunggak di lapangan.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat

MEMENUHI

Pengangkutan dari lokasi tebangan (TP) menuju tempat pengumpulan kayu (TPK) telah dilengkapi dengan dokumen DKB (modifikasi DK 304) dan dari

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 45 dari 54

Kriteria/Indikator keterangan sahnya hasil hutan

Nilai

Ringkasan Justifikasi TPK menuju industry atau tujuan lainnya adalah dengan menggunakan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) yang dilampiri dengan DKHP, sedangkan untuk bulan Januari sampai Maret 2016, pengangkutan dari lokasi tebangan (TP) menuju tempat pengumpulan kayu (TPK) dilengkapi dengan dokumen DKB (modifikasi DK 304) dan dari TPK menuju industry atau tujuan lainnya adalah dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Hasil pemeriksaan antara dokumen LMKB dengan FAKB/SKSHHK menunjukkan kesesuaian.


NOT APPLICABLE

 Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA. Auditee telah menerapkan penandaan pada bontos ujung dan tunggak kayu mengacu kepada SK Direksi Perum Perhutani No. 3169/Kpts/Dir/2014 tanggal 24 November 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDH-Prod/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015.  Namun demikian auditee tetap menerapkan kegiatan system penandaan pada bontos dan tunggak kayu, sehingga dengan system tersebut kayu dapat dilacak balak sampai ke petak tebangan  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA.  Tanda-tanda PUHH yang diterapkan oleh Auditee telah dilaksanakan secara konsisten dan telah diatur dalam SK Direksi Nomor 3169 tahun 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDHProd/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015.


MEMENUHI

Auditee dapat menunjukkan dokumen FA-KB dan SKSHHK yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (yang berkualifikasi sebagai Ganis PKB). Dalam penerbitan FA-KB juga dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penerbitan FAKB.


EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

 Selama periode April 2015 sampai dengan Maret 2016 Auditee telah meng-LHPkan kayu sebanyak 8.193,96 M3 dan kewajiban yang harus dibayarkan Auditee berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai dengan Surat Peintah Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 59.635.512.  Dokumen SPP PSDH yang telah diterbitkan sesuai dengan jumlah produksi dan mengacu pada tariff yang berlaku.

Halaman 46 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Selama periode April 2015 sampai dengan Maret 2016, Auditee telah melakukan pembayaran PSDH melalui Bank Mandiri dan Bank BRI sebesar Rp. 59.635.512. Pembayaran PSDH dibayarkan kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH Nomor Rekening 102 000420 4001 Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Jakarta untuk tebangan Tahun 2015 dan ke Rekening Biro Keuangan Sekjen KemenLHK-3 PSDH pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102-0004204001 untuk tebangan Tahun 2016 melalui SIMPONI.  Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.


NOT APPLICABLE



NOT APPLICABLE



MEMENUHI

Auditee telah menerapkan penggunaan tanda VLegal sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda VLegal dibubuhkan pada dokumen (DKHP) dan untuk pemasaran pada DK 323 Laporan singkat hasil lelang dan DK 319 Penjulan langsung (BP) dan DK 318 Perjanjian Kontrak.

4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) Perum Perhutani Unit III Jawa Barat Dan Banten KPH Bogor sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 219 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 Tentang Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan Hutan Oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor Perusahaan Umum Perhutani Unit III Jawa Barat Dan Banten.


MEMENUHI

 Dokumen RKL dan RPL adalah merupakan satu kesatuan dengan dokumen DPPL telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 219 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 Tentang Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan Hutan Oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 47 dari 54

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi Perusahaan Umum Perhutani Unit III Jawa Barat Dan Banten.  Auditee telah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan periode Semester I dan semester II tahun 2015, pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen laporan RKL dan RPL yang disusun setiap semester dan Implementasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dilakukan secara konsisten dan mengacu terhadap dampak penting yang terjadi di lapangan.


dan

MEMENUHI

 Auditee telah memiliki aturan tentang K3 dalam bentuk Prosedur Kerja (PK) Direksi. Auditee juga memiliki pengurus P2K3 serta ahli K3  Auditee melengkapi karyawannya dengan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi.  Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat bukti ketersediaan alat APD dan dalam kondisi masih berfungsi dengan baik  Auditee telah memiliki Catatan Kecalakaan Kerja yang dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor setiap 3 bulan dan terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.


berserikat

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Serikat Pekerja “SEKAR” dan telah dibentuk Susunan Pengurus SEKAR DPD KPH Bogor berdasarkan Musyawarah Daerah tanggal 20 Maret 2013 dan telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Nomor: 11/DSP/DPD-BGR/III/2013 tanggal 22 April 2013.


MEMENUHI

Auditee telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perum Perhutani dengan Serikat Karyawan Perhutani (SEKAR PERHUTANI) dan Serikat Pegawai dan Pekerja Perhutani (SP2P) periode tahun 2015 sampai dengan 2017, Dokumen PKB ditetapkan di Surabaya tanggal 3 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Direktur Utama Perum Perhutani, Ketua Umum dan Sejen Serikat Karyawan Perhutani dan Ketua Umum serta Sekjen Serikat Pegawai dan Pekerja Perhutani.


MEMENUHI

Seluruh karyawan yang bekerja di KPH Bogor tidak ada yang berusia di bawah 18 Tahun, hal tersebut dibuktikan berdasarkan Dokumen Daftar Karyawan Berdasarkan Usia Perum Perhutani KPH Bogor sampai dengan Desember 2015.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Nilai Kinerja PHPL KPH Bogor pada saat Penilaian Awal sebesar 95,45%, masuk dalam kelas nilai 80 - 100% dengan predikat kinerja “BAIK”.

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 48 dari 54

(5)

Perhitungan Nilai Kematangan/Bobot Indikator KPH Contoh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten.

Proses penentuan nilai akhir kinerja PHPL untuk Divisi Regional dilakukan setelah penghitungan nilai akhir di setiap KPH Contoh. Nilai Kematangan Indikator Divisi Regional merupakan penjumlahan Nilai Kinerja Indikator setiap KPH Contoh dibagi dengan penjumlahan Nilai Maksimal Indikator setiap KPH Contoh, sebagaimana tabel berikut:

Kriteria

Indikator 1.1

Unit Contoh

Nilai Aktual Indikator

Nilai Maksimal Indikator

KPH CIANJUR

3

3

KPH SUKABUMI

3

3

KPH BANDUNG UTARA

3

3

KPH BOGOR

3

3

12

12

KPH CIANJUR

3

3

KPH SUKABUMI

3

3

KPH BANDUNG UTARA

3

3

KPH BOGOR

3

3

12

12

KPH CIANJUR

3

3

KPH SUKABUMI

2

3

KPH BANDUNG UTARA

2

3

KPH BOGOR

2

3

9

12

KPH CIANJUR

3

3

KPH SUKABUMI

3

3

KPH BANDUNG UTARA

3

3

KPH BOGOR

3

3

12

12

KPH CIANJUR

3

3

KPH SUKABUMI

3

3

KPH BANDUNG UTARA

3

3

KPH BOGOR

3

3

12

12

Jumlah 1.2

Jumlah

Prasyarat

1.3

Jumlah 1.4

Jumlah 1.5

Jumlah

EQI-F102.1.0/20120126

Nilai Kemantang an Indikator

Nilai Kinerja Indikator

Nilai Kematang an/ Bobot Indikator

100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

75%

SEDANG

2

100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

Halaman 49 dari 54

Kriteria

Indikator 2.1

Nilai Aktual Indikator 3

Nilai Maksimal Indikator 3

KPH SUKABUMI

2

3

KPH BANDUNG UTARA

3

3

KPH BOGOR

2

3

10

12

KPH CIANJUR

3

3

KPH SUKABUMI

3

3

KPH BANDUNG UTARA

3

3

KPH BOGOR

3

3

12

12

KPH CIANJUR

3

3

KPH SUKABUMI

3

3

KPH BANDUNG UTARA

3

3

KPH BOGOR

3

3

12

12

KPH CIANJUR

3

3

KPH SUKABUMI

3

3

KPH BANDUNG UTARA

3

3

KPH BOGOR

3

3

12

12

KPH CIANJUR

3

3

KPH SUKABUMI

3

3

KPH BANDUNG UTARA

3

3

KPH BOGOR

3

3

12

12

KPH CIANJUR

3

3

KPH SUKABUMI

3

3

KPH BANDUNG UTARA

3

3

KPH BOGOR

3

3

12

12

Unit Contoh KPH CIANJUR

Jumlah 2.2

Jumlah

Produksi

2.3

Jumlah 2.4

Jumlah 2.5

Jumlah 2.6

Jumlah

EQI-F102.1.0/20120126




83%

BAIK

3

100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

Halaman 50 dari 54

Kriteria

Indikator 3.1



KPH SUKABUMI

3

3

KPH BANDUNG UTARA

3

3

KPH BOGOR

3

3

12

12

KPH CIANJUR

3

3

KPH SUKABUMI

3

3

KPH BANDUNG UTARA

3

3

KPH BOGOR

3

3

12

12

KPH CIANJUR

3

3

KPH SUKABUMI

3

3

KPH BANDUNG UTARA

3

3

KPH BOGOR

3

3

12

12

KPH CIANJUR

3

3

KPH SUKABUMI

3

3

KPH BANDUNG UTARA

3

3

KPH BOGOR

3

3

12

12

KPH CIANJUR

3

3

KPH SUKABUMI

2

3

KPH BANDUNG UTARA

NA

NA

2

3

7

9

KPH CIANJUR

3

3

KPH SUKABUMI

3

3

KPH BANDUNG UTARA

2

3

KPH BOGOR

3

3

11

12


Jumlah 3.2

Jumlah

Ekologi

3.3

Jumlah 3.4

Jumlah 3.5

KPH BOGOR Jumlah 3.6

Jumlah

EQI-F102.1.0/20120126




100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

78%

SEDANG

2

92%

BAIK

3

Halaman 51 dari 54

Kriteria

Indikator 4.1



KPH SUKABUMI

3

3

KPH BANDUNG UTARA

3

3

KPH BOGOR

3

3

12

12

KPH CIANJUR

3

3

KPH SUKABUMI

3

3

KPH BANDUNG UTARA

3

3

KPH BOGOR

3

3

12

12

KPH CIANJUR

3

3

KPH SUKABUMI

3

3

KPH BANDUNG UTARA

3

3

KPH BOGOR

3

3

12

12

KPH CIANJUR

3

3

KPH SUKABUMI

3

3

KPH BANDUNG UTARA

3

3

KPH BOGOR

3

3

12

12

KPH CIANJUR

3

3

KPH SUKABUMI

3

3

KPH BANDUNG UTARA

3

3

KPH BOGOR

3

3

12

12


Jumlah 4.2

Jumlah

Sosial

4.3

Jumlah 4.4

Jumlah 4.5

Jumlah

(6).




100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

Nilai Kinerja Seluruh Indikator PHPL di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten.

Berdasarkan data pada tabel di atas selanjutnya dilakukan perhitungan Nilai Kinerja seluruh Indikator PHPL Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten yang disajikan pada tabel di bawah ini.

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 52 dari 54


Indikator 1.1

Kepastian Kawasan Pengelolaan

Hak

1.2

Komitmen Pemegang Hak Pengelolaan

1.3

Nilai Kinerja Maksimal Indikator

BAIK

3

3

BAIK

3

3

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

SEDANG

2

3

1.4

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) Pemegang Hak Pengelolaan

BAIK

3

3

1.5

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

BAIK

3

3

2.1

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

BAIK

3

3

2.2

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem*)

BAIK

3

3

2.3

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

BAIK

3

3

2.4

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan Untuk pemanfaatan hutan

BAIK

3

3

2.5

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya *)

BAIK

3

3

2.6

Kesehatan Finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia.

BAIK

3

3

3.1

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

BAIK

3

3

3.2

Perlindungan dan pengamanan hutan

BAIK

3

3

3.3

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

BAIK

3

3

3.4

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.

BAIK

3

3

EQI-F102.1.0/20120126

Pemegang

Nilai Kematangan Indikator

Halaman 53 dari 54


Indikator

Nilai Kematangan Indikator

Nilai Kinerja Maksimal Indikator

3.5

Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

SEDANG

2

3

3.6

Pengelolaan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

BAIK

3

3

4.1

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

BAIK

3

3

4.2

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAIK

3

3

4.3

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

BAIK

3

3

4.4

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

BAIK

3

3

4.5

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

BAIK

3

3

64

66

Jumlah Prosentase

96,97%

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Nilai Kinerja PHPL Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten mencapai angka 96,97% masuk dalam kelas nilai 80% - 100% dengan predikat kinerja “BAIK”. Hal ini menunjukan bahwa dalam pengelolaan hutannya Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten telah menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

----o0o----

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 54 dari 54

2016 tanggal 17 Mei 2016 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILAIAN AWAL KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Recommend Documents