PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Bersama ini disampaikan hasil Penilikan II Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sebagai berikut : I. Nama LP-PHPL

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Alamat

: Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor

Telpon/Fax

: 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232

Email

: [email protected]

Website

: http://[email protected]

Telah selesai melaksanakan Penilikan II Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), terhadap : II. Nama IUPHHK-HA

:

PT. Kandelia Alam

SK IUPHHK-HA

:

No. SK. 249/Menhut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008

Luas

:

± 18.130 Ha

Lokasi

:

Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

Alamat Kantor Pusat

:

Jalan Arteri Supadio Komplek Villa Ceria Lestari No. 01, Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

Alamat Kantor Cabang

:

Jalan Raya Rawa Domba No. 5 Jakarta 13440

III. Waktu Pelaksanaan

:

Tanggal 30 Juni s/d 6 Juli 2015

IV. Hasil Penilaian

: Nilai Akhir Penilikan II Kinerja PHPL PT. Kandelia Alam dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 89%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat yang diperoleh No.25-SIC-04.01 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi No.25.r1-SIC-04.01

Bogor, 14 Agustus 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

TMPL-SIC-018

28 Februari 2015

Halaman 1 dari 1

RESUME HASIL PENILIKAN II KINERJA PHPL DAN VLK IUPHHK-HA PT. KANDELIA ALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1)

Identitas LP-VI

:

(a) Nama Lembaga

:

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi LPPHPL :

LPPHPL-004-IDN

(c) Nomor Akreditasi LVLK

:

LVLK-007-IDN

(d) Alamat

:

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt 2 Ciomas-Bogor

(e) Nomor telepon/faks/E-mail :

Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected]

(f) Direktur Utama

:

(g) Standar

: Permenhut P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

(h) Tim Audit

:

NO

(i)

Ir. Iin Indasah

NAMA PERSONIL

PENUGASAN (JABATAN)

1.

Ir. Deni A. Novendi

Lead Auditor merangkap Auditor Produksi

2.

Ence Hedi Hasan Zubaedi, S.Hut

Auditor Prasyarat

3.

Ir. Abdullah Mujahid

Lead Auditor merangkap Auditor Ekologi

4.

Abdul Salam, S.Sos, M.Si

Auditor Sosial

5.

Ir. Jubaedi Nu’man

Auditor VLK

Pengambil Keputusan

:

Ir. Gusdaji

Halaman 1 dari 24

2)

Identitas Auditee

:

(a) Nama IUPHHK-HA

:

PT. Kandelia Alam

(b) Nomor & Tanggal SK

:

No. SK. 249/Menhut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008

(c) Luas dan Lokasi

:

± 18.130 Ha, Provinsi Kalimantan Barat

(d) Alamat: 



Kantor Pusat

: Jalan Arteri Supadio Komplek Villa Ceria Lestari No. 01, Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

Kantor Cabang



3)

Telp. (0561) 581416, 581419



Fax (0561) 581417

: Jalan Raya Rawa Domba No. 5 Jakarta 13440

(e) Pengurus 





Telp. (021) 29065143



Fax. -

:

Dewan Komisaris

:

-

Komisaris Utama

:

Djaya Iskandar

-

Komisaris

:

Ateng Surya Sandjaya

Direksi

:

-

Direktur Utama

: Ir. Fairus Mulia

-

Direktur Produksi

: Ir. Gunawan Priyanto

-

Direktur Umum/Keuangan : Sumitro

Ringkasan Tahapan: Tahapan

Perencanaan

Tempat dan Waktu Bogor, tanggal 28 s/d 29 Juni 2015

Ringkasan Catatan

o Melakukan

verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o Menetapkan metodologi penilikan o Membuat

perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan penilikan II

o Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan II

Halaman 2 dari 24

Tahapan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, tanggal 30 Juni 2015

o Menyampaikan rencana dan mohon

Kantor BP2HP X Wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, tanggal 30 Juni 2015


Kantor Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya di Kubu Raya, tanggal 30 Juni 2015


Ruang Rapat Base Camp Sepada, tanggal 30 Juni 2015

o Sambutan PT. Kandelia Alam kepada

Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Pertemuan Pembukaan

masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan II PHPL di PT. Kandelia Alam, Provinsi Kalimantan Barat masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan II PHPL di PT. Kandelia Alam, Provinsi Kalimantan Barat masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan II PHPL di PT. Kandelia Alam, Provinsi Kalimantan Barat

tim auditor PT SIC

o Penyampaian PT. Kandelia Kalimantan Barat

Gambaran Alam

Umum Provinsi

o Perkenalan Tim Auditor PT. SIC o Penjelasan

Proses Penilikan PT. Kandelia Alam (Latar belakang, Acuan, dan Rencana Kerja Penilikan, Observasi dan Verifikasi Lapangan.

o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan, Observasi dan Verifikasi lapangan.

o Penentuan

pendamping masing Kriteria

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Base Camp dan areal kerja PT. Kandelia, tanggal 31 Juni s/d 5 Juli 2015

masing-

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee, melakukan cross check di lapangan serta melakukan analisis sesuai ketentuan berkenaan dengan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial serta verifikasi legalitas kayu.

o Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan

melalui

pengamatan,

Halaman 3 dari 24

Tahapan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat Pertemuan Pembukaan

Pertemuan Penutupan

Ruang Rapat Base Camp Sepada, tanggal 5 Juli 2015

o Tim

Auditor menjelaskan verifikasi dan temuan lapangan.

hasil

o Penyampaian

terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o Auditor

menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknikteknik yang diterapkan Auditor.

o Penandatanganan tally sheets Hasil Observasi dan Verifikasi lapangan

o Penandatanganan BA Penutupan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, tanggal 6 Juli 2015

o Tim

auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan di PT. Kandelia Alam telah berakhir

o Tim

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.

o Tim

auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang

Penyusunan (Konsinyasi)

Laporan

Bogor, tanggal 7 s/d 21 Juli 2015

o Masing-masing

Auditor

menyusun

laporan penilikan

o Panel hasil penilikan dan pembahasan transaksional antar indikator antar kriteria

verifier

dan

o Finalisasi laporan Penilikan

Halaman 4 dari 24

Tahapan Pengambilan Keputusan

4)

Ruang Rapat Direktur Sertifikasi PT. SIC Bogor, 22 Juli tanggal 2015

Ringkasan Catatan

o Nilai Akhir Penilikan II Kinerja PHPL PT. Kandelia Alam dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 89%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat Nomor : 25-SIC-04.01 yang diperoleh dapat dilanjutkan dan direvisi Menjadi No. 25.r1-SIC-04.01

Resume Hasil Penilikan KRITERIA/ INDIKATOR

I.

Tempat dan Waktu

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

72%

 PT. KLIA telah memiliki dokumen legal perusahaan secara lengkap dan dokumen administrasi tata batas tersedia sesuai dengan upaya yang telah dilakukan

PRASYARAT

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan

(Sedang)

 Tidak terdapat perkembangan dari Penilikan sebelumnya (Tahun 2014) terkait upaya dari PT. KLIA untuk segera merealisasikan pelaksanaan tata batas areal kerjanya sampai dengan temu gelang  Terdapat konflik batas di areal IUPHHK-HA PT. KLIA dengan Perusahaan lain, dan telah terdapat upaya dari PT. KLIA untuk menyelesaikannya  Terdapat perubahan peruntukan / fungsi kawasan di areal IUPHHK-HA PT. KLIA dari HPT menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 187 Ha, perubahan tersebut berada pada Kawasan Lindung dan bukan pada areal produktif untuk produksi, dan PT. KLIA belum melakukan perubahan perencanaan  Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh PT. KLIA, diketahui terdapat penggunaan areal untuk pengusahaan di luar sektor kehutanan yaitu perkebunan sawit atas nama PT. Ichiko Agro Lestari, dan PT. KLIA telah melaporkannya kepada pihak yang berwenang

Halaman 5 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR 1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

NILAI


78% (Sedang)

 PT. KLIA memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan oleh direksi dan sudah mencerminkan pengelolaan hutan lestari dimana prinsip-prinsip kelestarian produksi, ekologi dan sosial  PT. KLIA telah mensosialisaikan visi misi perusahaan kepada level pemegang izin, sedangkan kepada masyarakat desa setempat belum dilakukan seluruhnya, karena terhadap Desa Batu Ampar yang juga merupakan Desa Binaan belum dilakukan sosialisasi  Implementasi Pengelolaan Hutan secara Lestari telah dilakukan oleh PT. KLIA, namun belum seluruhnya sesuai dengan visi dan misi perusahaan

1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/ Hak

100% (Baik)

 PT. KLIA telah memiliki Sarjana Kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan keberadaan Tenaga Teknis (Ganis PHPL) telah terdapat pada setiap bidang pengelolaan hutan (Permenhut No. P.54/Menhut-II/2014) dan jumlahnya mencapai 73% (di atas 60%) sesuai dengan ketentuan yang berlaku  Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. KLIA per bulan Juni 2015 mencapai 87,50% dari rencana sesuai dengan kebutuhan  PT. KLIA telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap

75% (Sedang)

 PT. KLIA telah memiliki struktur organisasi perusahaan dan job description yang telah disahkan oleh direksi, dan telah sesuai dengan kerangka PHPL karena mencakup bidang produksi, lingkungan dan sosial, namun dalam pelaksanaannya belum bisa berjalan secara efektif karena masih terdapat rangkap jabatan pada beberapa bidang  PT. KLIA telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen secara fungsional maupun secara fisik, namun SDM sebagai tenaga pelaksana jumlahnya belum memadai sesuai dengan kebutuhan  PT. KLIA telah memiliki internal auditor (SPI), dan dalam pelaksanaannya keberadaan SPI telah berjalan secara efektif mengontrol tahapan-tahapan kegiatan di lapangan  PT. KLIA telah melakukan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi

Halaman 6 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

Pengelolaan

1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap

RINGKASAN JUSTIFIKASI berdasarkan laporan pengawasan internal tanggal 10 Maret 2015 atas pelaksanaan RKT tahun 2014 namun belum secara menyeluruh, karena tidak ditemukan tindak koreksi manajemen PT. KLIA terhadap pelaksanaan RKT 2013

81 % (Baik)

 RKT 2015 PT. KLIA telah disetujui/disahkan secara selfapproval, terkait kepentingan hak-hak masyarakat setempat terdapat kesepakatan antara PT. KLIA dengan masyarakat Desa Kubu berdasarkan Peraturan Desa Kubu Nomor 05 Tahun 2010  Dalam proses tata batas areal IUPHHK-HA PT. KLIA terdapat persetujuan dari para pihak namun belum selurunhya sampai proses dan pelaksanaannya hingga terealisasi sampai temu gelang  Dalam proses dan pelaksanaan program CSR/CD PT. KLIA telah terdapat persetujuan dari para piha  Penetapan kawasan lindung di areal IUPHHK-HA PT KLIA telah mendapat persetujuan dari para pihak namun belum selurunya, karena dari pihak masyarakat (Desa Batu Ampar) belum terdapat persetujuan karena belum dilakukan sosialisasi

II.

PRODUKSI

2.1. Penataan Areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

78% (Sedang)

 Terdapat kegiatan ilegal logging (untuk bahan baku arang) oleh masyarakat yang sudah berlangsung cukup lama dan telah teridentifikasi secara baik oleh manajemen PT Kandelia Alam maupun oleh instansi terkait (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat), namun hal tersebut tidak dipertimbangkan sebagai kondisi aktual yang dapat mempengaruhi luas kawasan efektif produksi, dan dituangkan ke dalam dokumen legal perencanaan jangka panjang (RKUPHHK-HA 2012-2021). Misalnya, mengalokasikan dan mendeliniasi sebagian kawasan untuk kegiatan produksi bahan baku arang bagi masyarakat yang ditetapkan melalui mekanisme kesepakatan bersama.  Hasil verifikasi dokumen dan pengecekan di lapangan diketahui bahwa Auditee telah mengimplementasikan penataan areal kerja di lapangan sesuai dengan RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 – 2021  Dari hasil pengecekan dilapangan menunjukkan bahwa auditee telah melakukan pemeliharaan tanda batas blok

Halaman 7 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI dan batas petak namun baru sebagian dan belum melaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan pada penilaian

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuksetiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

2.3. Pelaksanaan penerapan tahapansistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

92% (Baik)

 Hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti-bukti adanya data potensi tegakan baik hasil IHMB maupun ITSP yang dimiliki auditee dan dilengkapi dengan peta-peta pendukung  Hasil verifikasi dokumen dan pengecekan dilapangan menunjukkan bahwa auditee telah memiliki data pengukuran PUP sebanyak 4 kali dan telah dilakukan analisis pertambahan riap dimeter dan riap volumenya  Auditee telah melakukan penghitungan besaran penambahan riap diameter dan tinggi rata rata per tahun sehingga riap pertumbuhan pohon dalam PUP dapat diketahui, namun demikian hasil riap pertumbuhan PUP ini oleh auditee belum dijadikan sebagai penetapan JTT sendiri, karena pengukuran yang selama ini dilakukan belum mewakili daur tanaman, sehingga dapat disimpulkan auditee telah memiliki upaya melakukan analisis data potensi hasil IHMB dan riap tegakan untuk penyusunan JTT sendiri walaupun belum menggunakan data riap sendiri

90% (Baik)

 Hasil verifikasi menunjukkan bahwa auditee telah memiliki sop seluruh tahapan Sistem Silvikultur Hutan Mangrove dengan jumlah seluruhnya 73 SOP , hal ini terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan mangrove dan isinya sudah sesuai deng ketentuan yang berlaku  Dari seluruh SOP tahapan kegiatan Silvikultur yang ada di PT KANDELIA ALAM , dalam proses implementasi dilapangan baru sebagian dilakukan salah stu contoh kegiatan penanaman tanah kosong belum dilaksanakan.  Sesuai dengan SK Dirjen Kehutanan No. 60/Kpts/DJ/I/1978 tentang Pedoman Sistem Silvikultur Hutan Payau. Auditee telah menyisakan pohon induk (diameter 20 cm up) dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasike-2 ( ≥ 40 batang/Ha ),  Dari hasil survey yang dilakukan pada bekas areal tebangan tingkat kecukupan permudaan pada areal PT KANDELIA ALAM mencapai rata rata 1.899 batang/hektar

Halaman 8 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfatan

90 (Baik)

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Keteresediaan SOP ramah lingkungan secara keseluruhan telah tersedia dan isinya sudah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan karakteristik setempat  Hasil pengecekan dilapangan menunjukkan bahwa penerapan prosedur ramah lingkungan dalam kegiatan pemanenan sudah diterapkan , namun adanya peletakan TPn dijalur hijau/ sepadan sungai akan menambah kerusakan dijalur hijau, selain itu penentuan arah rabah yang kurang presisi sehinga merusak pohon yang lainnya, dengan demikian teknologi ramah lingkungan baru diterapkan secara benar untuk 1-2 tahapan kegiatan  Hasil evaluasi pembukaan wilayah hutan (keterbukaan) yang telah dilakukan pada pada blok areal 2013 secara keseluruhan menunjukkan hasil 0,85% areal yang terbuka  Hasil uji petik yang dilakukan pada petak 12 blok RKT 2014 menunjukkan faktor eksploitasi di PT KANDELIA ALAM sebesar 0,95 atau penebangan dilakukan dengan efisien (FE > 0,70 )

2.5. Realisasi penebangan sesuaidengan rencana kerja penebangan pemanfaatan pada areal kerja

86% (Baik)

 Statistik produksi PT Kandelia Alam periode 2009 sampai 2015 secara jelas mencatat bahwa, hampir setiap tahun terjadi carry over kegiatan penebangan yang disebabkan oleh rendahnya pencapaian realisasi produksi tahun sebelumnya (rata-rata mencapai 16% per tahun). Walaupun tindakan carry over bukan merupakan pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, tetapi secara nyata merubah tata waktu pelaksanaan tahapan sistem silvikultur dari yang telah ditetapkan pada dokumen legal RKUPHHK-HA 2012-2021.  Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan pengecekan dilapangan terhadap kesesuai peta kerja anatara peta kerja RKT dan peta kerja RKUPHHK HA berbasis IHMB sudah sesuai  Hasil verifikasi dokumen dan pengecekan dilapangan menunjukkan bahwa penandaan batas-batas blok produksi, blok tanam dan blok kawasan lindung yang mengacu pada peta kerja rencana jangka pendek telah diimplementasikan seluruhnya di lapangan  Berdasarkan data data diatas dan verifikasi secara menyeluruh terhadap realisasi produksi dapat disimpulkan bahwa realisasi volume tebangan total mencapai 15,94% ( kurang dari 70%) namun tetap pada lokasi yang sesuai dengan RKT

Halaman 9 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pemanfaatan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia

56 % (Buruk)

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pencapaian target kegiatan PT KANDELIA Alam yang ber kiasar antara 0% sampai dengan 58,81%, dengan rata rata pencapaian seluruh kegiatan adalah 21,24% sehingga capaian pendaannya dibawah 59%  Hasil verifikasi dana analisa laporan keuangan, menunujukkan proporsional alokasi dana untuk seluh kegiatan pengelolaan hutan dengan tingkat perbedaan diatas 50% dengan perbedaan 58,81%.  Berdasarkan hasil verivikasi dan wawancara pendanaan untuk setiap pengelolan hutan masih berjalan dengan lancar, hal tersebut ditunjukan dengan adanya fisik kegiatan lapangan berupa penanaman bekas TPn dan kanan kiri jalan serta saran dan prasarana yang cukup baik dilapangan, namun dari laporan keuangan pencapai target kegiatan paling tinggi hanya mencapai 59%,  Berdasarkan hasil verivikasi dokumen dan pengecekan dilapangan kegiatan pembinaan telah dilaksanakan dengan baik dengan pencapaian lebih dari 90%, namun belum seluruhnya dilaksanakan  Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan pengecekan dilapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan hutan dapat dicapai 100% namun ada kegiatan penanaman tanah kosong yang tidak dilakasanakan

III.

EKOLOGI

3.1. Keberadaan, Kemantapan Dan Kondisi Kawasan Lindung Pada Setiap Tipe Hutan

96% (Baik)

 Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 dan sesuai dengan kondisi biofisiknya  Realisasi penadaan batas mencapai 72,3 % dari target keseluruhan panjang batas. Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan > 71 % dari yang seharusnya  Berdasarkan overlay peta Citra Landsat 7ETM Band 542 Path 121/Row 60 liputan 18 Juni 2011 dengan peta kawasan lindung, menunjukkan bahwa seluas 25 ha kawasan lindung berupa Non hutan dari total luasan kawasan lindung 3.890 ha, sehingga kawasan lindung yang berhutan 3.865 ha (99,36 %).  Dengan adanya pengakuan dari instansi pemerintah dan masyarakat dari desa Kubu, sedangkan pengakuan dari masyrakat desa Batu ampar belum ada maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua pihak mengakui keberadaan kawasan lindung

Halaman 10 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Terdapat laporan hasil kegiatan pengelolaan terhadap kawasan lindung dari sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/ Land scaping.

3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

67 % (Sedang)

 Tersedia prosedur tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. Tersedia dokumen 3 dari 4 SOP yang seharusnya (75%)  Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan telah terealisasi sebesar 90% dari rencana  Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang memadai tetapi dengan kualifikasi personil belum bersertifikat Satpamhut  Kegiatan Perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/Preventif/ represif) tetapi belum mempertimbangkan Jenis-jenis gangguan yang ada

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan

98 % (Baik)

 Tersedia prosedur Pengelolaan sudah mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.  Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sudah terealisasi 67 % dari rencana (minimal 50%) sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan  Tersedia personilnya dari segi jumlah dusah memadai tetapi kualifikasinya pelaksana harian belum memadai  Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (Dokumen RKL dan RKTUPHHK tahun 2014 dan 2015) dan telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.  Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.  Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air

3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ataulangka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

100 % (Baik)

 Tersedia prosedur identifikasi sudah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.  Terdapat implementasi Identifikasi flora dan fauna sudah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan /atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

Halaman 11 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI


3.5. Pengelolaan Flora Untuk Luas Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Bagian Yang Tidak Rusak; Perlindungan Terhadap Species Flora Dilindungi Dan/Atau Jarang, Langka, Dan Terancam Punah Serta Endemik.

100%

 Tersedia prosedur pengelolaan flora mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin

3.6. Pengelolaan Fauna Untuk Luas Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Bagian Yang Tidak Rusak; Perlindungan Terhadap Species Fauna Dilindungi Dan Atau Jarang, Langka, Dan Terancam Punah Serta Endemik

(Baik)

 Terdapat implementasi pengelolaan flora sudah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin  Tidak ada gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin

100 % (Baik)

 Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin  Terdapat implementasi pengelolaan fauna sudah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.  Tidak terdapat gangguan yang signifikan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin

IV. SOSIAL 4.1. Kejelasan luasan dan batas dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang

86% (Baik)

 Terdapat bukti-bukti PT. KLIA telah memiliki dokumen/laporan: Studi Desa Partisipatif, Identifikasi dan Analisis Nilai Konservasi Tinggi, Laporan Kelola Sosial, RKT dan RKU UPHHk-HA Berbasis IHMB, yang didalamya terdapat uraian terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat serta rencana kegiatan pengelolaan SDH oleh PT. KLIA dalam jangka pendek dan dalam jangka menengah

Halaman 12 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Terdapat bukti-bukti: a) PT. KLIA telah memiliki dokumen SPO KLIA-PRO-4.4B-ED.01 tentang Mekanisme Pengelolaan Konflik, b) PT. KLIA belum memiliki dokumen tentang mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan dan c) Belum pernah terjadi konflik batas areal kerja PT. KLIA dengan wilayah masyarakat dan areal konsesi UM IUPHHK lain.

telah mendapat persetujuan para pihak

 Terdapat bukti-bukti: a) PT. KLIA telah memiliki SPO. KLIA-PRO-4.1B-ED.01 tentang Identifikasi Hak-Hak Dasar dan SPO. KLIA-PRO-4.2C-ED.01 tentang Akses Masyarakat terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan b) Legalitas rencana pengakomodasian hak-hak dasar masyarakat (RKU UPHHK-HA Berbasis IHMB PT. KLIA Tahun 2012)  Terdapat bukti-bukti: a) Sebagian masyarakat nelayan mengetahui areal konsesi dari papan nama yang terpasang, b) Tidak ditemukan bukti dokumen mengenai penentuan batas wilayah masyarakat dengan batas areal konsesi PT. KLIA. Sesuai dengan bukti Terdapat bukti-bukti: a) Tidak terdapat dokumen legal mengenai persetujuan para pihak terhadap luas dan batas areal konsesi, c) Belum pernah terjadi konflik antara PT. KLIA dengan pihak lain dan d) Terdapat bukti tidak langsung mengenai penerimaan masyarakat terhadap kegiatan PT. KLIA 4.2. Implementasi tanggung jawabsosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

87% (Baik)

 Terdapat bukti-bukti keberadaan dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin kepada masyarajat, yaitu: a) Laporan Kegiatan Sosialisasi, Laporan Penggunaan Tenaga Kerja, Laporan Kelola Sosial dan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Masyarakat dan b) Keberadaan dokumen/laporan tersebut terdokumentsi dengan baik pada Kantor Pusat PT. KLIA di Pontianak.  Terdapat bukti-bukti: a) PT. KLIA memiliki SPO KLIA-PRO4.1A-ED.02 tentang Konsultasi Publik, SPO KLIA-PRO4.5-ED.02 tentang Penerimaan Tenaga Kerja, SPO. KLIAPRO-4.2C-ED.01 tentang Akses Masyarakat terhadap Pemanfaatan SDH dan SPO KLIA-PRO-4.2B-ED.01 tentang Mekanisme Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Masyarakat, b) Keberadaan dokumen/laporan tersebut terdokumentasi dengan baik pada Kantor Pusat PT. KLIA di Pontianak

Halaman 13 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Terdapat bukti-bukti : a) Auditee baru melakukan kegiatan sosialisasi di wilayah Desa Kubu, b) Hanya sebagian kecil masyarakat yang memahami hak-hak dan kewajiban auditee kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan dan c) Keberadaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi belum terdokumentasi secara lengkap.  Terdapat bukti-bukti : a) Realisasi kegiatan kelola sosial baru dilakukan pada Desa Kubu, b) Terdapat perbedaan bentuk-bentuk program kegiatan antara Dokumen Rencana Kelola Sosial dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pembiayaan dan c) Rencana peningkatan pendidikan dan pelestarian lingkungan di wilayah desa binaan belum direalisasikan  Terdapat bukti-bukti: a) PT. KLIA memiliki dokumen: Rencana Operasional Kelola Sosial, Rencana Kerja dan Anggaran Pembiayaan kelola sosial, Mekanisme kegiatan kelola sosial dan Laporan Hasil Kelola Sosial, b) PT. KLIA memiliki dokumen (berita acara) ganti rugi peralatan tangkap nelayan yang rusak akibat tertabrak speedboat dan ponton pengangkut kayu mangrove dan c) Bukti keberdan dokumen terkait pelaksnaan tanggung jawab sosial terdokumentasi dengan baik pada Kantor Pusat PT. KLIA di Pontianak

4.3. Ketersediaan mekanisme danimplementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

90 % (Baik)

 Terdapat bukti-bukti: a) Terdapat Laporan Kelola Sosial yang didalamnya terdapat uraian keberadaan dan akitivitas masyarakat pada dan di sekitar areal PT. KLIA dan b) Data mengenai keberadaan masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH terdokumentasi dengan baik  Terdapat bukti-bukti: a) Auditee memiliki mekanisme (beberapa SPO) terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan b) Isi dokumen SPO tersebut mudah dipaham atau bersifat cukup aplikatif  Terdapat bukti-bukti: a) Dokumen RKAP PT. KLIA Tahun 2014 dan b) Biaya anggaran untuk peningkatan aktivitas ekonomi dan kemitraan usaha relatif kecil (< 50 %).  Terdapat bukti-bukti: a) Dokumen RKAP dan RKT serta Laporan Kelola Sosial yang membuktikan adanya perencanaan dan realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktitas ekonomi masyarakat, b) Bentuk-bentuk rencana kegiatan yang telah direalisasikan mencapai 75 %.

Halaman 14 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Terdapat bukti-bukti: a) PT. KLIA memiliki dokumen kelola sosial dan bukti biaya kegiatan kelola sosial serta bukti pelunasan pembayaran PBB, DR dan PSDH untuk Tahun 2013, b) Kompensasi fee kubikasi kayu untuk masyarakat Tahun 2013 belum direalisasikan dan c) Laporan Keuangan PT. KLIA Tahun 2013 masih dalam proses penyusunan

4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

72% (Sedang)

 Terdapat bukti-bukti : a) PT. KLIA memiliki dokumen legal terkait mekanisme resolusi konflik, yaitu: Dokumen SPO. KLIA-PRO-4.4A-ED.01 tentang Penyelesaian Konflik dan SPO KLIA-PRO-4.4B-ED.01 tentang Mekanisme Pengelolaan Konflik dan b) Isi dokumen pada SPO tersebut kurang menjurus pada potensi konflik yang mungkin terjadi serta belum terdapat kejelasan mengenai kelembagaan yang bertugas menyelesaikan konflik dan sumber pendanaan penyelesaian konflik  Terdapat bukti-bukti: a) PT. KLIA memiliki Peta Potensi Konflik Tahun 2012, yang terdapat keterangan bahwa potensi konflik bersumber pada aktivitas kelompok nelayan, b) Terdapat potensi konflik antara PT. KLIA dengan para pihak, yang bersumber dari aktivitas nelayan, belum dilakukannya kegiatan tata batas areal konsesi dan pencurian kayu mangrove oleh masyarakat dari dalam areal konsesi dan c) PT. KLIA belum memiliki Peta Potensi Konflik Tahun 2014. Namun telah memahami potensi konflik yang dapat terjadi  Terdapat bukti-bukti : a) Auditee belum membentuk lembaga resolusi konflik, b) Proses penyelesaian konflik dilakukan oleh staf humas dan asisten kelola sosial dan c) Terdapat sumber pendanaan yang cukup untuk menyelesaikan konflik akibat kerusakan alat tangkap nelayan  Terdapat bukti-bukti: a) Laporan Penyelesaian Konflik Tahun 2013 dan b) Proses penyelesaian konflik dilakukan melalui proses kesepakatan ganti rugi atas kerusakan alat tangkap nelayan akibat tertabrak speedboat atau ponton

4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

67% (Sedang)

 Terdapat bukti-bukti: a) Hubungan industrial PT. KLIA Tahun 2014 diterapkan melalui bentuk Peraturan Perusahaan PT. KLIA dan b) PT. KLIA belum menerapkan seluruh hubungan industrial, terutama mengenai pelatihan kerja dan tunjangan tenaga kerja belum mengacu pada Pasal 93 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Halaman 15 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Terdapat bukti-bukti: a) PT. KLIA telah memiliki SPO. KLIA-PRO-4.5F-ED.01 tentang Mekanisme Pelatihan Karyawan, b) PT. KLIA belum memiliki Dokumen Rencana Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja PT. KLIA Tahun 2014, c) PT. KLIA telah melakukan in house training untuk tenaga kerja harian dan d) Terdapat kekurangan jumlah tenaga teknis PHPL PT. KLIA sebanyak 4 orang dan terbukti adanya perangkapan jabatan tenaga kerja dan tidak adanya staf pendukung asisten bidang  Terdapat bukti-bukti: a) PT. KLIA memiliki SPO. KLIAPRO-4.5AE-ED.01 tentang Jenjang Karir dan b) Penempatan tenaga kerja pada jabatan tertentu tanpa disertai kejelasan bentuk tunjangan menduduki jabatan tertentu.  Terdapat bukti-bukti : a) Keikutsertaan tenaga kerja tetap PT. KLIA sebagai peserta BPJS, b) Keberadaan fasilitas kesejahteraan pada base camp terbatas, c) Terdapat THR dan tunjangan makan pada base camp, d) Tidak terdapat bukti bentuk-bentuk tunjangan lain, yaitu: Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit dan Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja dan e) Pemberian bonus dan/atau insentif kerja tidak transparan dan tidak terdapat premi produksi kayu untuk tenaga kerja.

Memenuhi / PRINSIP/ KRITERIA/ Tidak INDIKATOR/ Memenuhi /Not VERIFIER Applicable / Not Verified


P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE/ Pemegang Hak

Memenuhi

IUPHHK-HA PT KLIA telah mendapat legalitas izin pengeloaan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.SK 249/Menhut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008.dengan areal kerja 98,07 % berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas dan 1,03% adalah APL

Halaman 16 dari 24



Pengelolaan b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

Memenuhi

Memenuhi

Berdasarkan verifikasi dokumen SPP IIUPHHK-HA PT. KLIA No. S.370/VI-BIKPHH/2008 tanggal 11 Juli 2008 dari Dirjen BPK dan bukti pengiriman uang via bank BCA untuk rekening bendahara penerima setoran IIUPHHK diketahui bahwa PT. KLIA telah membayar lunas IIUPHHK-HA sejumlah Rp 2.039.625.000,- sesuai SPP

Telah ada pembukaan lahan PT KLIA untuk keperluan perkebunan sawit PT Ichiko Agro Lestari dan PT KLIA telah mengirimkan surat ke Kadishut Prov. Kalbar, Kadisbunhuttam Kab. Kubu Raya, BKSDA Kapuas, BPKH wil III tembusan Dirjen PHKA, Dirjen Planologi Kehutanan, Dirjen BUK mengenai pembukaan lahan tersebut

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1.

Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1

RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/RPK H, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

Memenuhi

Dokumen RKUPHHK-HA PT. KLIA berbasis IHMB sudah disyahkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK Menhut No. SK.10/BUHA-2/2012 tanggal 18 Januari 2012 sedangkan RKTUPHHK-HA 2014yang disusun secara self approvaltelah disyahkan oleh Direktur Utama PT. KLIA SK Nomor : 16/KLIA-A.1/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 serta SK nomor 17/KLIA-A.1/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 dan lengkap

1. Dokumen RKUPHHK/RP KH & lampirannya yang disusun berdasarkan

Halaman 17 dari 24



IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang

Memenuhi

Terdapat kesesuaian kawasan yang tidak boleh ditebang antara peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB dengan peta RKT 2014 dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dengan pengukuran menggunakan alat GPS, dihasilkan kesesuaian koordinat kawasan lindung di lapangan dengan peta RKTUPHHK-HA tahun 2014

Memenuhi

Peta blok/petak tebangan telah disyahkan oleh kuasa Direksi dan telah dicap oleh cap PT. KLIA serta posisi rintisan l batas blok/petak RKT 2014 di lapangan telah sesuai dengan di peta

tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan c. Penandaan

lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di

Halaman 18 dari 24



lapangan K2.2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

Memenuhi

Dokumen RKUPHHK-HA PT KLIA berbasis IHMB telah disetujui Menteri Kehutanan berdasarkan No. SK.10/BUHA-2/2012 tanggal 18 Januari 2012 dan dokumen telah lengkap beserta lampirannya

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Not Applicable

Verifikasi terhadap verifier b tersebut tidak dilakukan karena PT. KLIAadalah IUPHHK Hutan Alam dan tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (tidak ada hutan tanaman industri).

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1 . Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi

LHP PT KLIA dibuat oleh sdr.Yuliawan Afianto berdasarkan legalitas Surat Direksi PT KLIA No. 03/KLIAA/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 dan Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No.11/DishutIII/BPH/2014 tgl 11 Maret 2014,disyahkan oleh P2LHP

Halaman 19 dari 24



yang legal dan syah sesuai keputusan Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya No. 05 tahun 2015 tanggal 19 Januari tahun 2015. Uji petik pengukuran fisik log (tumpukan) di TPn dengan dokumen LHP terdapat perbedaan volume 2,00% dan tidak ada perbedaan jenis sedangkan Uji petik lacak balak terhadap tumpukan diketahu bahwa posisis tumpukan terletak di lokasi petak 12 blok tebangan Carry over RKT 2014 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :

Memenuhi

- TPK hutan ke TPK Antara,

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa angkutan kayu dari TPn ke industri disertai dokumen FAKB/SKSKB dan uji petik dokumen LKMB berdasarkan verifikasi lapangan terdapat 31 tumpukan log telah sesuai dengan dokumen LKMB per 31 Mei 2015

- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-

Memenuhi

Setiap tumpukan di lapangan diberi identitas dari sehelai kertasyang ditulis nomor tumpukan dan setelah diverifikasi sesuai dengan dokumen LHP/DKB

Halaman 20 dari 24



RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak. Memenuhi

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Berdasarkan pengamatan lapangan terdapat identitas tumpukan kayu yang ditulis di kertas yang dibungkus plastik transparan, yang berdasarkan verifikasi lapangan telah sesuai dengan dokumen LHP, adapun setiap pengangkutan kayu ke industri selalu disertai dokumen SKSKB dan Daftar Kayu (KBK), yang berdasarkan uji petik terdapat kesesuaian data antara dokumen SKSKB DG 1994320 dengan dokumen LHP No. 30/LHP/KLIA/XII/2014, LHP No. 08/LHP/KLIA/III/2015, LHP No. 11/LHP/KLIA/IV/2015

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Memenuhi

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Berdasarkan pemeriksaan dokumen LHP-KB, SKSKB, FA-KB, DKBKbulan Juni 2014 s/d Juni Mei 2015, arsip dokumen SKSHH lengkap dan telah ditandatangani oleh petugas/pejabat yang berwenang

K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

Dokumen SPP PSDH DR telah diterbitkan oleh pejabat penagih PSDH DR sdr.Sugeng Haryadi,SP dan telah sesuai dengan dokumen LHPyang disahkan

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi

Berdasarkan bukti setor/pembayaran Via bank mandiri Branch Pontianak Ngurah, PSDH dan DR telah dibayarkan sesuai SPP.yaitu DR $ 41,805.52 dan PSDH Rp 283.639.614,

.

Halaman 21 dari 24

Memenuhi / PRINSIP/ KRITERIA/ Tidak INDIKATOR/ Memenuhi /Not VERIFIER Applicable / Not Verified c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman K3.3.

Memenuhi


Kayu Bulat bakau diameter 10 cm up yang diproduksi bulan Juni 2014 s/d Mei 2015 sudah dibayarkan sesuai tarif yang berlaku ( Permendag No. 08/M-Dag/2/2012, : Permenhut P.68/Menhut –II/2014 dan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2014).

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT

Not Applicable

Verifikasi terhadap Kriteria K3.3 tersebut tidak dilakukan karena PT. KLIA tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.2 . Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Not Applicable

Verifikasi terhadap Kriteria K3.3 tersebut tidak dilakukan karena PT. KLIA tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan antar pulau

K 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal 3.4.1

Implementasi Tanda V-Legal.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable

Penerapan V legal di PT Kandelia masih dalam proses dengan PT SIC

Halaman 22 dari 24



P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen . 4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

Memenuhi

PT. KLIAtelah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), RKL, RPLyang telah disahkan oleh Bupati Pontianak melalui surat persetujuan No. 660.1/1808/X/DLHESDM-B tanggal 29 Oktober 2007

4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial RKL

Memenuhi

Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang telah disahkan

b. Bukti pelaksanaan pengelolaandanp emantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi

PT. KLIA telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapngan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan

a. Dokumen dan RPL

P5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1 . Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi

PT. KLIA telah mempunyai SOP K3 yang diimplementasikan penerapannya di lapangan

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

Ada catatan Kecelakaan kerja tahun 2014 dan tersedia program tindak lanjut perbaikan K3

perlu

Halaman 23 dari 24



K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi

Terdapat peraturan perusahaan No. 100/ADMHRD/XI/2014 tang dalam pasal 58 dan 59 memberikan kebebasan berserikat kepada karyawan, dan hasil wawancara telah ada kebebasan berserikat hanya belum ada kegiatan karyawan dalam pembentukan serikat pekerja

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi

PT. KLIA mempunyai Peraturan Perusahaan yang mengatur hak pekerja dan telah disetujui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya No. Kep/1373/PHI/XII/2014 berlaku sampai tanggal 12 Desember 2016

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Hasil pengamatan lapangan tidak terdapat pekerja anak dibawah umur

Pengambil Keputusan

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman 24 dari 24

v. KAN

Sarbi

L

1 L

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LP.PHPL-004-IDN

LLC

L

JL. RAYA P A G E L A R A N NO. 2 CIOMAS BOGOR

25.r1-SIC-04.01 Tanggal B e r a k h i r : 23-06-2018

Tanggal Terbit : 24-06-2013 Tanggal Terbit Sertifikat R e v i s i r1 : 22-07-2015

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada :

PT. KANDELIA ALAM SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM S K Menhut No. SK.249/Menhut-ll/2008 T a n g g a l 24 J u n i 2008 L u a s A r e a l + 18.130 Hektar di

Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

Predikat BAIK lr. UN I N D A S A H

lr. G U S D A J I

Direktur Utama

Direktur Sertifikasi

Perusahaan Sesuai Peraturan

Direktur

Jenderal

tersebut

dengan Peraturan

Bina Usaha Kehutanan

telah memenuhi

Menteri Kehutanan

Standar Penilaian

Kinerja Pengelolaan

No. P.43/Menhut-ll/2014

No. P14/VI-BPPHH/2014

jo Peraturan

jo Peraturan

Direktur

Jenderal

Hutan Produksi

Leslari dan Verifikasi

Legalitas

Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

No.

Bina Usaha Kehutanan

No. P. 1/VI-BPPHH/2015;

Kayu P.95/Menhut-ll/2014;

Lampiran

1.1, Lampiran

2.1 & Lampiran 3.1

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Recommend Documents